Penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah
•Télécharger en tant que PPTX, PDF•
35 j'aime•45,092 vues
Recommandé
Contenu connexe
Tendances
Tendances (20)
En vedette
En vedette (9)
Similaire à Penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah
Similaire à Penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah (20)
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah
- 1. 1
- 2. Regulasi Keuangan Daerah PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah PP 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Permendagri 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya Permendagri 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintaha Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Modul Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Pemerintah Daerah 2
- 3. Siklus Keuangan Daerah • BAB XI Akuntansi Keuangan Daerah • BAB XII Pertanggungjawaban PENGANGGARAN • BAB VII Pelaksanaan APBD • BAB IX Pengelolaan Kas • BAB X Penatusahaan Keuangan Daerah (Permendagri 13 tahun 2006) Pelaksanaan APBD (Permendagri 13 tahun 2006) • BAB IV Penyusunan APBD • BAB V Penetapan APBD (Permendagri 13 tahun 2006) PELAKSANAAN & PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABAN
- 4. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
- 5. 5 MEKANISME BELANJA KEGIATAN PENGANGGARAN PENATAUSAHAAN Objek dan Rincian Objek Akun Kelompok Jenis Belanja BTL Pegawai Gaji & Tunjangan Bunga Bunga pinjaman Subsidi Hibah Penerima Hibah Bansos Penerima Bansos Bagi Hasil Bankeu Tidak Terduga BL Pegawai Honor PNS Barang & Jasa ATK Modal SPP •Oleh Bendahara DPA ANGGARAN KAS SPD UP/GU TU LS SPM •Oleh •PPK-SKPD SP2D •Oleh Kuasa BUD Alat Belanja
- 6. Siklus Penatausahaan Pengeluaran SKPD 6 PA/PB PPK SKPD Bendahara Pengeluaran Dokumen PPTK Panitia Pengadaan & Pemeriksa Pihak Ketiga BANK Kuasa BUD SPM (3) - Teliti SPP-LS - Teliti SPP-UP/GU/TU - Verifikasi SPP (Dokumen & Fisik) - Membuat SPM - Verifikasi SPJ SP2D-UP/GU/TU SP2D-LS Melaporkan Perkembangan Pelaks. Kegiatan (4) SPD (1) (b) (a) (c)
- 7. 7
- 8. 8 Klasifikasi Tugas & Wewenang PPK-SKPD Tugas PPK-SKPD Meneliti & Verifikasi SPP & SPJ Membuat SPM Melaksanakan Akuntansi & Laporan Keuangan SKPD Verifikasi Harian atas Penerimaan
- 9. Verifikasi Harian atas Penerimaan Pendapatan Daerah 9 KETEPATAN REKENING / AKUN KETEPATAN WAKTU KETEPATAN JUMLAH
- 10. Aspek Verifikasi ketersediaan dana ketepatan tujuan pengeluaran kebenaran pembebanan anggaran kebenaran tagihan kelengkapan dokumen kebenaran penatausahaa n
- 11. Meneliti Kelengkapan dan Verifikasi SPP serta Menyiapkan SPM 11 KECEPATAN PROSES PEMROSESAN SPP DAN SPM KETERSEDIAAN DAN KETEPATAN PEMBEBANAN ANGGARAN KETEPATAN PERHITUNGAN KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG SPP DAN SPM
- 12. 12 Verifikasi SPJ 1.Teliti Kelengkapan dokumen SPJ dan Keabsahan Bukti2 Pengeluaran yg dilampirkan 2.Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yg tercantum dalam ringkasan per rincian objek 3.Menghitung pengenaan PPN/ PPh atas beban pengeluaran per rincian objek 4.Menguji kebenaran sesuai dgn SPM dan SP2D yg diterbitkan peroide sebelumnya
- 13. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
- 14. Mengapa Akrual? • Memenuhi amanat Undang-Undang Perbendaharaan Negara (vide UU 1/2004 Pasal 70 ayat (2)) untuk menghasilkan: – Laporan Akuntabilitas/Pertanggungjawaban Keuangan – Laporan kinerja Keuangan (dlm hal Anggaran Berbasis Kinerja), i.e. dgn Laporan Operasional • Laporan keuangan dimasa y.a.d. akan dapat berfungsi sbg: – Alat pembebasan tanggungjawab keuangan (acquit et decharge) – Laporan operasional sebagai bahan penentuan pembagaian tantiem/jasa produksi/bonus.
- 15. BAS VS ANGGARAN • Paragraff 44 Kerangka Konseptual menyatakan bahwa dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas. Jika anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual maka LRA disusun berdasarkan basis akrual • Paragraf 7 PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan menyatakan bahwa entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual menyajikan LRA berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran (dalam hal ini PMDN 13/2006) • Paragraf 44 PSAP 02 Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran • Pasal 8 Ayat (2) PMDN 64/2013 menyatakan bahwa dalam hal kodefikasi akun dokumen anggaran belum sesuai dengan BAS, pemerintah daerah dapat melakukan konversi dalam penyajian LRA • Walaupun berbasis akuntansi akrual, namun anggaran masih dalam basis kas. • Persamaan akuntansi tersebut dibutuhkan untuk mencatat penetapan perda APBD (langkah opsional) dan menutupnya pada akhir periode.
- 16. Dasar Hukum 1. Pasal 1 UU 17/2003 (UU Keuangan Negara) Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. 2. Pasal 70 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2004 (Perbendaharaan Negara) Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2008 3. PP No 71 Tahun 2010 (Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP berbasis akrual, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP berbasis kas menuju akrual paling lama 4 (empat) tahun setelah TA 2010. 4. Pasal 7 ayat (3) PP No 71 Tahun 2010 (Standar Akuntansi Pemerintahan) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Permendagri 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Pasal 10 ayat (1) PMDN 64/2013 Peraturan kepala daerah yang mengatur Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan peraturan kepala daerah yang mengatur SAPD ditetapkan paling lambat tanggal 31 Mei 2014.
- 17. HUBUNGAN SAP, KEBIJAKAN AKUNTANSI&SAPD, LAPORAN •DEFINISI •PENGAKUAN •PENGUKURAN •PENILAIAN •PENGUNGKAPAN SAP KEBIJAKAN AKUNTANSI SAPD LAPORAN KEUANGAN AUDIT LAPORAN KEUANGAN Kriteria Pemberian Opini Laporan Keuangan oleh BPK (UU 15/2004) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Kecukupan Pengungkapan (adequate disclosure) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern OPINI AUDIT •WTP •WDP •TIDAK WAJAR •TMP 1. Kebijakan Akuntansi & SAPD dikembangkan berdasarkan SAP 2. Laporan keuangan pemerintah dihasilkan sistem akuntansi 3. BPK melakukan audit atas laporan keuangan dan memberikan opini audit KEUANGAN, DAN OPINI AUDIT
- 18. 6 PILAR TEKNIK AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL 1. PP 71/2010 – PMDN 64/2013 – KEBIJAKAN AKUNTANSI & SISTEM AKUNTANSI PEMDA 2. SIKLUS AKUNTANSI 3. PERSAMAAN AKUNTANSI AKRUAL 4. AKUN PERUBAHAN SAL 5. STRUKTUR HOBO 6. RESTATEMENT NERACA DIAWAL PENERAPAN BASIS AKRUAL 7. LAPORAN KONSOLIDASIAN
- 19. PP 71/2010 Permend agri 64/2013 Pendapatan-LRA Belanja Pendapatan-LO Beban Kas & Setara Kas Piutang Persediaan Aset Tetap & Penyusutan Aset Lainnya Kewajiban Koreksi Kesalahan Konsolidasi Laporan Pemda LRA LO LPE Neraca C a L K **) 1 2 3 5 7 SKPD Baca Definisi di PP 71/2010
- 20. PEMDA PP 71/2010 Kebijakan Akt & SAPD Pendapatan-LRA Belanja Pembiayaan Pendapatan-LO Beban Kas & Setara Kas Piutang Persediaan Investasi Jangka Panjang Aset Tetap & Penyusutan Dana Cadangan Aset Lainnya Kewajiban Koreksi Kesalahan 4 LRA SAL LO LPE Konsolidasi ReStatement Laporan Keuangan Neraca LAK *) C a L K **) Lap. Keu PPKD Lap. Keu SKPD Pemda 1 LAK disusun berdasarkan hasil analisis arus masuk dan keluar kas. 2 3 5 6 7 CaLK merupakan penjelasan deskriptif atas keseluruhan laporan. *) **) Transaksi Transitoris ***) Transaksi Transitoris dapat berupa Potongan Pajak, Penyetoran Pajak, PPh21, dll. ***) Transfer Permen dagri 64/2013
- 21. Konsep & Siklus Akuntansi
- 22. Pengertian Akuntansi Berbasis Akrual Basis akrual adalah basis akuntansi dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Dalam konteks daerah, pengakuan dan pencatatan transaksi akuntansi pada basis akrual adalah sebagai berikut: • Pendapatan diakui/dicatat pada saat timbulnya hak dan tidak semata-mata pada saat kas masuk ke kas daerah • Belanja diakui/dicatat pada saat timbulnya kewajiban atau tidak selalu pada saat kas keluar dari kas daerah • Aset diakui pada saat potensi ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal. • Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. (PP No 71 Tahun 2010)
- 23. Perbedaan Antara SAP Berbasis Akrual dan Kas Menuju Akrual SAP Berbasis Kas Menuju Akrual: SAP Berbasis Akrual: Komponen LKPD terdiri dari 4 laporan (LRA, Neraca, LAK, dan CaLK); Komponen LKPD terdiri dari 7 laporan (LRA, Laporan Perubahan SAL, LO, Neraca, LPE, LAK, dan CaLK); Pendapatan, belanja dan pembiayaan diakui dan dicatat pada saat kas diterima /dikeluarkan; Pendapatan, belanja dan pembiayaan diakui dan dicatat pada saat timbulnya hak dan kewajiban tanpa memperhatikan kas diterima/dikeluarkan; Penyajian aset dalam neraca belum mencerminkan nilai bersih karena belum memperhitungkan penyusutan dan penyisihan piutang; Penyajian aset dalam neraca mencerminkan nilai bersih dengan memperhitungkan penyusutan dan penyisihan piutang;
- 24. Manfaat Akuntansi Berbasis Akrual Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah daerah; Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah; Pengendalian defisit anggaran dan akumulasi biaya pemerintah lebih baik; Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan
- 25. Konsepsi Anggaran dan Keuangan LO disusun sebagai bagian dari laporan keuangan yang berbasis akrual, sehingga penyusunan LO, Laporan perubahan ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan 25 BASIS KAS BASIS AKRUAL
- 26. KELOMPOK LAPORAN KEUANGAN DALAM BASIS AKRUAL NO KELOMPOK LAPORAN KEUANGAN NO JENIS LAPORAN I. LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Laporan Perubahan SAL II. LAPORAN FINANSIAL 1. Neraca 2. Laporan Operasional 3. Laporan Perubahan Ekuitas 4. Laporan Arus Kas III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 1. Catatan Atas Laporan Keuangan
- 27. JENIS LAPORAN DALAM BASIS KAS MENUJU AKRUAL DAN BASIS AKRUAL NO BASIS KAS MENUJU AKRUAL BASIS AKRUAL 1. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran 2. Laporan Perubahan SAL 3. Neraca, dgn Ekuitas Dana yg dirinci menjadi: (1) Ekuitas Dana Lancar (2) Ekuitas Dana Investasi (3) Ekuitas Dana Cadangan Neraca (“Ekuitas” tidak dirinci) 4. - Laporan Operasional 5. - Laporan Perubahan Ekuitas 6. Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas 7. Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan
- 28. LANGKAH IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL 1 SUSUN BAGAN AKUN STANDAR : a. ANGGARAN b. PELAKSANAAN ANGGARAN c. NERACA d. OPERASIONAL Unt butir b. c. d. Vide PUSAP PMK No. 238/PMK.05/2011 tgl. 23/12/2011 2 TETAPKAN KEBIJAKAN AKUNTANSI a.l. PENYUSUTAN ASET, PENCADANGAN PIUTANG TAK TERTAGIH, KAPITALISASI BELANJA, DLL. 3 SUSUN SISTEM AKUNTANSI YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK MEMBUKUKAN TRANSAKSI: TENTUKAN MODEL JURNAL YANG AKAN DIPAKAI, PASTIKAN APAKAH SUDAH DIPERLUKAN SIM 4 PILIH STRATEJI IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL, dan 5 LATIH PEGAWAI AKUNTANSI
- 29. Analisis Transaksi dengan bukti Transaksi Jurnal Buku Besar Neraca Saldo (Trial Balance) Akun Trial Balance Penyesu aian TB as adjusted LRA LO Neraca 1 4 8 1 s/d 5 9 2 9 6 3 7 Kertas Kerja (Work Sheet) 1 2 3 4 5 7 8 11 Jurnal Penyesuaian Buku Besar LRA diNolkan Jurnal Penutup LRA Jurnal Penutup LO 6 9 Buku Besar LO diNolkan 10 Neraca Saldo setelah Penutupan LRA dan LO 12 13 14 Neraca 15 (Posting) (Posting) (Posting) S I K L U S A K U N T A N S I
- 30. PERSAMAAN AKUNTANSI Meskipun ada dua basis akuntansi yaitu kas (LRA) dan akrual (LO dan Neraca), namun hanya 1 persamaan akuntansi yang digunakan. Karena unsur ekuitas terbentuk dari transaksi kas (realisasi anggaran) dan transaksi yg bersifat akrual. Sehingga persamaan yg digunakan untuk dasar pencatatan sbb : Aset = Kewajiban + Ekuitas + (Pendapatan-LO – Beban)
- 31. PERSAMAAN AKUNTANSI Aset Kewajiban Ekuitas + (PENDAPATAN-BEBAN) Persamaan akuntansi tersebut digunakan dalam basis akrual untuk menghasilkan Laporan Operasional (LO)
- 32. Persamaan Akuntansi : LO (basis akrual) Kewajiban Ekuitas + Pendapatan - Beban Kas + Piutang + Persediaan + Investasi
- 33. Contoh 5 0 Kas Pendapatan 5 0 Kewajiban Ekuitas + Pendapatan - Beban Kas + Piutang + Persediaan + Investasi 50 0 50
- 34. Contoh Hutang Ekuitas+ Pendapatan - Beban Kas + Piutang + Persediaan + Investasi + Aset Tetap (300,000) 0 (300,000)
- 35. SALDO NORMAL Untuk mengidentifikasikan dimana akun tersebut bertambah.
- 36. Saldo Normal Aset = Kewajiban + Ekuitas Kiri Kanan Kanan DEBET KREDIT Aset Kewajiban Ekuitas Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit
- 37. SALDO NORMAL AKUN KODE AKUN NAMA AKUN DEBIT KREDIT 00 PERUBAHAN SAL V V 1 ASET V 1.1 RK SKPD V 2 KEWAJIBAN V 3 EKUITAS V 3.1 RK PPKD V 4 PENDAPATAN LRA V 5 BELANJA V 6 TRANSFER V 7.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN V 7.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN V 8 PENDAPATAN LO V 9 BEBAN V
- 38. 2 JENIS PENJURNALAN TRANSAKSI JURNAL LRA JURNAL LO & NERACA
- 39. PERUBAHAN SAL • AKUN LAWAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENCATAT REALISASI PENAMBAHAN PENDAPATAN-LRA, BELANJA, PEMBIAYAAN PENERIMAAN DAN PEMBIAYAAN PENGELUARAN ADALAH AKUN“ PERUBAHAN SAL” • SESUAI DENGAN SIFAT TRANSAKSI KETIKA PENDAPATAN BERTAMBAH, AKAN MENAMBAH SAL. • KETIKA BELANJA BERTAMBAH AKAN MENGURANGI SAL • KETIKA PEMBIAYAAN PENERIMAAN BERTAMBAH AKAN MENAMBAH SAL • KETIKA PENGELUARAN PEMBIAYAAN BERTAMBAH AKAN MENGURANGI SAL
- 40. PERUBAHAN SAL • AKUN LAWAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENCATAT REALISASI PENAMBAHAN PENDAPATAN-LRA, BELANJA, PEMBIAYAAN PENERIMAAN DAN PEMBIAYAAN PENGELUARAN ADALAH AKUN“ PERUBAHAN SAL” • SESUAI DENGAN SIFAT TRANSAKSI KETIKA PENDAPATAN BERTAMBAH, AKAN MENAMBAH SAL. • KETIKA BELANJA BERTAMBAH AKAN MENGURANGI SAL • KETIKA PEMBIAYAAN PENERIMAAN BERTAMBAH AKAN MENAMBAH SAL • KETIKA PENGELUARAN PEMBIAYAAN BERTAMBAH AKAN MENGURANGI SAL
- 41. Nama akun sementara pada jurnal LRA dan posisinya pada BAS • Untuk mencatat pendapatan-LRA, belanja, penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan, dibutuhkan pasangan akun sementara di sisi debit/kredit sebagai akun lawan transaksi LRA • Pilihan : akun sementara “Perubahan SAL’’. Nama ini dipilih dengan mengacu pada definisi Permen 64 bahwa Pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan akan meningkatkan SAL, sedangkan akun Belanja dan Pengeluaran pembiayaan akan mengurangi SAL. Dengan demikian akun sementara tersebut diberi nama akun PERUBAHAN SAL. DITEMPATKAN PADA kode rek 00.
- 42. AKUN PERUBAHAN SAL • ketika dijurnal debit “Perubahan SAL”, kredit “Pendapatan-LRA” ; maka Perubahan SAL tersebut akan dijelaskan sebagai penambahan SAL. Begitu hal yang sama untuk penerimaan pembiayaan. • Dan KETIKA DIJURNAL UNTUK BELANJA –LRA akan di debit Belanja dan di kredit Perubahan SAL. Artinya ada pengurangan SAL ketika belanja dilakukan. Begitu juga untuk pengeluaran pembiayaan.
- 43. Contoh Saat menerima pendapatan-LRA: Pendapatan- LRA SAL 2 0 2 0 JURNAL : Dr.PERUBAHAN SAL Cr. PENDAPATAN-LRA
- 44. Contoh Saat menambah BELANJA: 2 0 BELANJA SAL 2 0 JURNAL : Dr. BELANJA Cr. PERUBAHAN SAL
- 45. PENYEDIAAN AKUN SEMENTARA DALAM BAS UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN TEKNIK PENCATATAN PADA JURNAL ANGGARAN DAN JURNAL LRA DIPERLUKAN AKUN-AKUN SEMENTARA (TEMPORARY ACCOUNT) PERMENDAGRI NO.64 TAHUN 2013 MODUL AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL Kode akun Uraian Kode akun Uraian 3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 0.1.0.00.00 Akun Sementara Anggaran 3.1.2.01 Estimasi pendapatan 0.1.1.00.00 Estimasi pendapatan 3.1.2.02 Estimasi Penerimaan Pembiayaan 0.1.2.00.00 Estimasi Penerimaan Pembiayaan 3.1.2.03 Apropriasi Belanja 0.1.3.00.00 Apropriasi Belanja 3.1.2.04 Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan 0.1.4.00.00 Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan 0.2.0.00.00 Akun Sementara Penutupan LRA 3.1.2.06.01 Surplus/Defisit LRA 0.2.1.00.00 Surplus/Defisit LRA - - 0.2.2.00.00 Pembiayaan Neto 0.2.3.00.00 SILPA/SIKPA 0.3.0.00.00 Akun Sementara Penutupan LO 0.3.1.00.00 Akun Sementara Pendapatan LO 0.3.2.00.00 Akun Sementara Beban 0.3.3.00.00 Surplus/Defisit LO
- 46. STRUKTUR AKUNTANSI • STRUKTUR HUBUNGAN ENTITAS DALAM AKUNTANSI YANG DIIMPLEMENTASIKAN DI PEMDA ADALAH STRUKTUR HOBO (HOME OFFICE & BRANCH OFFICE) • STRUKTUR HUBUNGAN HOBO LEBIH TEPAT UNTUK MENGGAMBARKAN HUBUNGAN TRANSAKSI ANTARA PPKD DAN SKPD, DIBANDINGKAN DENGAN STRUKTUR HUBUNGAN INDUK DAN ANAK (PARENT & SUBSIDIARY) DENGAN BEBERAPA ALASAN : 1) PPKD-SKPD BUKAN ENTITAS YANG MASING-MASING BERDIRI SENDIRI, MELAINKAN SATU KESATUAN; 2) ANTARA PPKD DAN SKPD TIDAK TERJADI TRANSFER INCOME (DALAM PENGERTIAN PROFIT); 3) SKPD DIMILIKI 100%OLEH PEMDA • TRANSAKSI ANTARA PPKD DAN SKPD DICATAT MENGGUNAKAN AKUN RECIPROCAL YAITU RK-PPKD (MERUPAKAN AKUN EKUITAS DI SKPD), DAN AKUN RK-SKPD (MERUPAKAN AKUN ASET DI PPKD)
- 47. STRUKTUR HOBO (HOME OFFICE & BRANCH OFFICE) “Kantor Pusat” PPKD “Kantor Cabang” SKPD “Kantor Cabang” SKPD “Kantor Cabang” SKPD PADA PEMDA
- 48. SKPD BUD SKPD Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran Rp. Nota Kredit Rp. SP2D
- 49. “Kantor Pusat” Rekening Koran PPKD “Kantor Cabang” SKPD “Kantor Cabang” SKPD “Kantor Cabang” SKPD
- 50. STANDAR JURNAL PENUTUP JURNAL PENUTUP JURNAL PENUTUP LRA JURNAL PENUTUP LO
- 51. JURNAL PENUTUP LRA 1. MENUTUP PENDAPATAN DAN BELANJA Jika Surplus: XXX PENDAPATAN LRA XXX XXX BELANJA ..... XXX XXX SURPLUS/DEFISIT LRA XXX Jika Defisit: XXX PENDAPATAN LRA XXX XXX SURPLUS/DEFISIT LRA XXX XXX BELANJA ..... XXX
- 52. JURNAL PENUTUP LRA 2. MENUTUP PEMBIAYAAN XXX PENERIMAAN PENERIMAAN XXX XXX PENGELUARAN PEMBIAYAAN XXX XXX PEMBIAYAAN NETO XXX 3. MENUTUP S/D LRA & PEMBIAYAAN NETO XXX S/D LRA XXX XXX PEMBIAYAAN NETO XXX XXX SILPA XXX
- 53. JURNAL PENUTUP LRA 4. MENUTUP SILPA KE SAL XXX SILPA XXX 3.1.2 EKUITAS SAL XXX 5. MENUTUP PERUBAHAN SAL KE EKUITAS 3.1.1 EKUITAS XXX XXX PERUBAHAN SAL XXX
- 54. JURNAL PENUTUP LO 1. MENUTUP PENDAPATAN DAN BELANJA Jika Surplus: XXX PENDAPATAN LO XXX XXX BEBAN .... XXX XXX SURPLUS/DEFISIT LO XXX Jika Defisit: XXX PENDAPATAN LO XXX XXX SURPLUS/DEFISIT LO XXX XXX BEBAN XXX
- 55. PERLUNYA NERACA RESTATEMENT PADA SAAT PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DI AWAL TAHUN 2015 • PSAP NOMOR 10 – PP NOMOR 71 TAHUN 2010 PARAGRAF 42, MENYATAKAN BAHWA PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI HARUS DISAJIKAN PADA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DAN DIUNGKAPKAN DALAM CALK. • LAPORAN KEUANGAN YANG PERLU DILAKUKAN RESTATEMENT PADA AWAL TAHUN 2015 KETIKA AKAN MENGIMPLEMENTASIKAN SAP BASIS AKRUAL ADALAH UNTUK NERACA, KAERNA NERACA 2014 KETIKA DISUSUN BELUM MENERAPKAN SEUTUHNYA STANDAR/KEBIJAKAN AKUNTANSI AKRUAL. • RESTATEMENT DILAKUKAN UNTUK AKUN-AKUN YANG KEBIJAKAN AKUNTANSINYA BERBEDA/BLM DITERAPKAN SAJA. • TAHAPANNYA YAITU SETIAP AKUN DISESUAIKAN DENGAN PERLAKUAN AKUNTANSI SESUAI STANDAR/KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG BARU.
- 56. PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) NERACA PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) ADALAH PERLAKUAN AKUNTANSI YANG DILAKUKAN ATAS POS-POS DALAM NERACA YANG PERLU DILAKUKAN PENYAJIAN KEMBALI PADA AWAL PERIODE KETIKA PEMERINTAH DAERAH UNTUK PERTAMA KALI AKAN MENGIMPLEMENTASIKAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG BARU DARI SEMULA BASIS KAS MENUJU AKRUAL MENJADI BASIS AKRUAL PENUH. PENYAJIAN KEMBALI DIPERLUKAN UNTUK POS POS NERACA YANG KEBIJAKANNYA BELUM MENGIKUTI BASIS AKRUAL PENUH. KARENA UNTUK PENYUSUNAN NERACA KETIKA PERTAMA KALI DISUSUN DENGAN BASIS AKRUAL, NERACA AKHIR TAHUN PERIODE SEBELUMNYA MASIH MENGGUNAKAN BASIS KAS MENUJU AKRUAL (CASH TOWARD ACCRUAL). BERDASARKAN IDENTIFIKASI INI MAKA PERLU DISAJIKAN KEMBALI ANTARA LAIN UNTUK AKUN SEBAGAI BERIKUT:
- 57. AKUN YANG PERLU DISAJIKAN KEMBALI (RESTATEMENT) ANTARA LAIN 1. PIUTANG , SEBELUMNYA BELUM DILAKUKAN PENYISIHAN PIUTANG, HARUS MENYAJIKAN NILAIWAJAR SETELAH DIKURANGI PENYISIHAN PIUTANG; 2. BEBAN DIBAYAR DIMUKA, SEBELUMNYA DIAKUI SELURUHNYA SEBAGAI BELANJA. APABILA MASIH BELUM DIMANFAATKAN SELURUHNYA, MAKA DISAJIKAN SEBAGAI AKUN BEBAN DIBAYAR DI MUKA. HAL TERSEBUT TIDAK DILAKUKAN PENYESUAIAN DI TAHUN SEBELUMNYA, OLEH KARENA ITU AKUN INI PERLU DISAJIKAN KEMBALI; 3. PERSEDIAAN. PERSEDIAAN DI PEMDA ESENSINYA ADALAH BEBAN DIBAYAR DI MUKA. SEHINGGA DAPAT DICATAT SEBAGAI ASET ATAU BEBAN PADA SAAT PEROLEHAN AWAL. KONSUMSI ATAS BEBAN DIBAYAR DI MUKA DALAM PERSEDIAAN INI HARUS DIAKUI SEBAGAI BEBAN, SEMENTARA YANG MASIH BELUM DIKONSUMSI DIAKUI SEBAGAI ASET PERSEDIAAN. AKUN PERSEDIAAN INI PERLU DILAKUKAN PENYAJIAN KEMBALI BILA METODE PENILAIAN PERSEDIAAN PADA PERIODE SEBELUMNYA TIDAK SAMA DENGAN METODE PENILAIAN PERSEDIAAN SETELAH BASIS AKRUAL PENUH;
- 58. Lanjutan... 4. INVESTASI JANGKA PANJANG, DISAJIKAN KEMBALI BILA METODE PENCATATAN SEBELUMNYA BERBEDA DENGAN METODE YANG DIGUNAKAN SETELAH MENGGUNAKAN BASIS AKRUAL. MISALNYA ADA INVESTASI YANG PADA PERIODE SEBELUMNYA SEHARUSNYA SUDAH MEMENUHI KRITERIA PENCATATAN DENGAN METODE EKUITAS TAPI MASIH DICATAT DENGAN METODE BIAYA, MAKA PERLU DISAJIKAN KEMBALI; 5. ASET TETAP, PERLU DISAJIKAN KEMBALI DENGAN NILAI BUKU SETELAH DIKURANGI PENYUSUTAN; 6. ASET TIDAK BERWUJUD, PERLU DISAJIKAN KEMBALI DENGAN NILAI BUKU SETELAH DIKURANGI AKUMULASI AMORTISASI; 7. UTANG BUNGA, PERLU DISAJIKAN KEMBALI TERKAIT DENGAN AKRUAL UTANG BUNGA AKIBAT ADANYA UTANG JANGKA PENDEK YANG SUDAH JATUH TEMPO; 8. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA, PERLU DISAJIKAN KEMBALI KARENA PADA PERIODE SEBELUMNYA BELUM DISAJIKAN; 9. EKUITAS, PERLU DISAJIKAN KEMBALI KARENA KEBIJAKAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENGKLASIFIKASIAN EKUITAS BERBEDA.
- 59. TAHAPAN PENYAJIAN KEMBALI 1. MENYIAPKAN DATA YANG RELEVAN UNTUK DASAR PENGAKUAN AKUN-AKUN TERKAIT SEPERTI MISALNYA UNTUK DASAR MENGHITUNG DAN MENCATAT BEBAN PENYISIHAN PIUTANG DAN CADANGAN PENYISIHAN PIUTANG; BEBAN PENYUSUTAN DAN AKUMULASI PENYUSUTAN; BEBAN AMORTISASI DAN AKUMULASI AMORTISASI; DST. 2. MENYAJIKAN KEMBALI AKUN-AKUN NERACA YANG BELUM SAMA PERLAKUAN KEBIJAKANNYA, DENGAN CARA MENERAPKAN KEBIJAKAN YANG BERLAKU YAITU BASIS AKRUAL, SESUAI DENGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL.
- 61. PPKD (kantor Pusat sebagai Konsolidator) SKPD (sebagai Kantor Cabang) PPKD Laporan Keuangan Konsolidasian (dalam fungsi sebagai Entitas Akuntansi)
- 62. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasi adalah menggabungkan/mengkonsolidasikan laporan keuangan dari seluruh SKPD dengan PPKD. Proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi ini terdiri atas 2 tahap utama, yakni tahap penyusunan kertas kerja (worksheet) konsolidasi dan tahap penyusunan laporan keuangan gabungan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan.
- 63. NS SKPD setelah Penyesuaia n NS PPKD setelah Penyesuaian Jurnal Eliminasi WORKSHEE T KONSOLIDA SI LRA Pemda SAL Pemda LO Pemda LPE Pemda Neraca LAK Pemda CALK Pemda
- 64. Kertas Kerja Konsolidasi LRA Kode Akun LRA SKPD 1 LRA SKPD 2 LRA PPKD LRA Gabungan 4 xxx xxx xxx xxx 5 xxx xxx xxx xxx 6 xxx xxx xxx xxx Surplus/Defisit LRA 7 xxx xxx xxx xxx Pembiayaan Netto xxx xxx xxx SiLPA/ SiKPA xxx xxx xxx Xxx
- 65. Kertas Kerja Konsolidasi LO Kode Akun LRO SKPD 1 LO SKPD 2 LO PPKD LO Gabungan 8 xxx xxx xxx xxx 9 xxx xxx xxx xxx Surplus/Defisit LO xxx xxx xxx
- 66. Kertas Kerja Konsolidasi Neraca Kode Akun Neraca SKPD 1 Neraca SKPD 2 Neraca PPKD Eliminasi Neraca Gabungan D K 1 xxx xxx xxx xxx 2 xxx xxx xxx xxx 3 xxx xxx xxx xxx Jurnal Eliminasi: Dr. RK PPKD Cr. RK SKPD
- 67. JURNAL ELIMINASI Uraian Debit Kredit RK-PPKD xxx RK-SKPD xxx
- 68. TERIMA KASIH