Makalah ini membahas tentang aspek keselamatan kerja dan permasalahannya di bidang konstruksi. Pembahasan meliputi tahapan kegiatan konstruksi, permasalahan K3 yang sering terjadi seperti kecelakaan kerja, dan penyelesaian masalah dengan menerapkan sistem manajemen K3. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja di sektor konstruksi.

1. MAKALAH
K3 DI BERBAGAI BIDANG
Aspek Keselamatan Kerja dan Permasalahannya di kegiatan Konstruksi
Disusun oleh :
IPAN JUANDA
0312210 – 14
PROGRAM STUDI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
STIKES BINAWAN
2012

2. BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Industri konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan yang mendukung
kegiatan konstruksi dimulai dari penyediaan barang/material keperluan pekerjaan konstruksi
sejak pabrikan, suplai/pasokan (delivery) hingga ke pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang
mencakup kegiatan : sipil, arsitektural, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing- masing
beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya sesuai
dengan yang direncanakannya
Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau
pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal,
elektrikal, dan tata lingkungan masing masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu
bangunan atau bentuk fisik lain
Kegiatan Konstruksi merupakan unsur penting dalam pembangunan namun dalam kegiatan
konstruksi kecelakaan konstruksi relatif tinggi dibandingkan dengan kegiatan lainnya. Kegiatan
konstruksi menimbulkan berbagai dampak yang tidak diinginkan antara lain yang menyangkut
aspek keselamatan kerja dan lingkungan. Kegiatan proyek konstruksi memiliki Karakteristik
antara lain : bersifat sangat kompleks, multi disiplin ilmu, melibatkan banyak unsur tenaga kerja
kasar dan berpendidikan relatif rendah, masa kerja terbatas, intensitas kerja yang tinggi, tempat
Kerja (terbuka, tertutup, lembab, kering, panas, berdebu, kotor), menggunakan peralatan kerja
beragam, jenis, teknologi, kapasitas dan beragam berpotensi bahaya, mobilisasi yang tinggi,
peralatan, tenaga kerja, material dll
BAB 2
PEMBAHASAN
Kegiatan atau tahapan kerja pada bidang konstruksi meliputi :
a. Tahap Pra Konstruksi,
Suatu tahapan kegiatan sebelum kegiatan pembangunan dilaksanakan. Pada tahap ini kegiatan
yang dilaksanakan meliputi kegiatan survey pendahuluan dan kegiatan pembebasan lahan,
apabila belum tersedia lahan untuk kegiatan pembangunan. Apabila di lokasi rencana

3. pembangunan terdapat banyak permukiman penduduk, maka perlu dilakukan kegiatan
resettlement atau pemindahan penduduk ke lokasi lain. Identifikasi dampak sosial pada tahap ini
meliputi keresahan sosial, perubahan mata pencahariaan, pendapatan penduduk, sikap dan
persepsi penduduk, dan konflik sosial. Apabila terdapat kegiatan resettlement, maka kajian
dampak sosial menjadi lebih luas meliputi perubahan mata pencahariaan, perubahan pola
kebiasaan masyarakat di lokasi baru, serta konflik sosial.
b. Tahap Konstruksi,
Adalah suatu tahapan kegiatan pembangunan fisik dari rencana proyek yang akan dilaksanakan.
Pada tahap ini kegiata pembangunan yang akan dilaksanakan sangat tergantung pada rencana
kegiatan yang akan dilaksanakan. Tahapan kegiatan konstruksi yang dianalisa meliputi :
pembukaan lahan, cut and fill, pemasangan tiang pancang, dan kegiatan pembangunan.
Umumnya pada tahap konstruksi dampak sosial yang dianalisa adalah sampai sejauh mana
kegiatan konstruksi dapat memberikan manfaat positif bagi terciptanya peluang kerja dan usaha
bagi masyarakat lokal. Semakin besar dampak positif yang dapat dirasakan, maka dampak
kegiatan pembangunan semakin positif. Dampak negatif yang biasa dianalisa terutama terkait
dengan terjadinya persaingan antara pekerja lokal dan pekerja non lokal. Diidentifikasi
kemungkinan terjadinya kecemburuan sosial antara tenaga kerja lokal dan non lokal dengan
adanya peluang kerja dan usaha.
c. Pasca konstruksi
Tahap ketika konstruksi telah selesai dilakukan dan hasil konstruksi telah dimanfaatkan.
d. Operasional
Tahap Operasi, adalah suatu tahapan beroperasinya kegiatan pembangunan yang direncanakan.
Pada tahap ini yang dianalisa terutama terkait dengan kontribusi kegiatan pembangunan
terhadap peluang kerja dan usaha bagi masyarakat lokal. Tersedianya peluang kerja dan usaha
diharapkan dapat memberikan manfaat lanjutan (multiplier effect) bagi perekonomian daerah.
Juga manfaat lain yang dapat dirasakan bagi peningkatan pendapatan asli daerah
dengan adanya pungutan retribusi, pajak penghasilan, PBB, dan lain-lain.

4. e. Pembongkaran
SIKLUS KEGIATAN KONSTRUKSI
PRA KONSTRUKSI
KONSTRUKSI
PASCA KONSTRUKSI
OPERASIONAL
PEMBONGKARAN
Unsur yang terlibat terkait dalam pelaksanaan Proyek Konstruksi

5. BAB 3
PERMASALAHAN
Semakin besar proyek konstruksi, tentunya akan menimbulkan permasalahan yang semakin
kompleks pula, termasuk di dalamnya permasalahan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Pengelolaan proyek yang baik, akan memperhatikan masalah K3 ini, sehingga akan
meminimalisir setiap potensi timbulnya kecelakaan kerja yang melibatkan tenaga kerja.
Keselamatan dan kesehatan tenaga kerja proyek konstruksi menjadi prioritas yang harus selalu
diperhatikan.
1. Data kecelakaan
Sektor konstruksi
puncak kegiatan konst - th 1990 an
- Jumlah kasus 5.191 kasus
- Kerugian Rp. 6.4 milyar
2. Kondisi
- Kesadaran masyarakat thdp K3 masih rendah
- Kuantitas & kualitas Peg. Pengawas & Ahli K3 terbatas
- Juklak & Juknis operasional otada hrs memadai
3. Tantangan yang dihadapi
- Tuntutan global semakin mendesak
- Tuntutan HAM semakin kritis
- Resiko bahaya semakin meningkat

6. Kecelakaan Kerja Konstruksi, mencakup
Pekerja
Peralatan Kerja
Bahan Baku Konstruksi
Proses Konstruksi
Pengunjung
Masyarakat Sekitar
32 % kecelakaan terjadi di Sektor konstruksi di bawah tahun 2000

7. Efek kecelakaan kerja yang terjadi pada proyek konstruksi dapat menyebabkan rusaknya
peralatan yang digunakan, rusaknya lingkungan sekitar proyek, serta hilangnya nyawa pekerja
(fatality). Efek-efek tersebut akan mempengaruhi schedule penyelesaian proyek (project delay)
dan pembengkakan biaya konstruksi secara keseluruhan.
Kecelakaan yang terjadi pada suatu pekerjaan konstruksi kebanyakan disebabkan oleh tenaga
kerja yang tidak berpengalaman terhadap apa yang dia kerjakan, peralatan yang sudah tidak
layak untuk dipakai, kondisi lingkungan kerja yang tidak aman, perilaku karyawan yang kurang
peduli tehadap safety, serta manajemen perusahaan yang kurang peduli sepenuhnya terhadap
safety, serta metode kerja yang tidak aman.
Kecelakaan kerja dapat terjadi bila bahaya yang timbul tidak dapat diantisipasi karena kegagalan
Sistem Pertahanan Keselamatan Kerja (SPKK)
BAB 4
PENYELESAIAN MASALAH
Program pengelolaan K3 dalam bidang konstruksi diatur dalam Undang-undang dan Peraturan
Pemerintah(PP) dengan dasar hukum Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan
kerja dan Undang – Undang Jasa Konstruksi.
Dasar Pelaksanaan K3 Konstruksi berdasarkan Peraturan Perundangan di Bidang Konstruksi
Bangunan :
• UU No 18/1999 ttg JASA KONSTRUKSI
• PP No. 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, dengan
perubahannya menjadi PP 04 Tahun 2010 dan PP 92 Tahun 2010
• PP No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dengan perubahannya
PP No. 59 Tahun 2010

8. • PP 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan Penyelenggaraan jasa Konstruksi, Pasal 6 ayat
(4).3
• KEPPRES NO. 80 TAHUN 2003 :PASAL 29 AYAT (1).
• SURAT EDARAN MENTERI KIMPRASWIL NO. UM 03.05-Mn/426 TGL 24
AGUSTUS 2004 PERIHAL PENCEGAHAN KECELAKAAN KERJA PADA
PELAKSANAAN KEGIATAN KONSTRUKSI
LINGKUP PENERAPAN K3 KONSTRUKSI DIPENGARUHI FAKTOR-2 :
• Skala Proyek ( jenis Pembangunan prasarana dan sarana)
• Teknologi yang digunakan
• Lokasi Kerja dan lingkungannya
• Penggunaan bahan-bahan/material konstruksi
• Penguasaan teknologi
• Kompetensi sumber daya manusia dan jumlahnya
Hal utama untuk mencegah kecelakaan kerja di konstruksi harus dimulai dengan membentuk
SPKK (Sistem Pertahanan Keselamatan Kerja) yang baik, salah satunya dengan menerapkan
sitem manajemen K3 (SMK3). Penerapan SMK3 meliputi metode kerja dan fasilitas yang
mendukung pekerjaan tersebut.
Sistem manajemen K3 pada dasarnya mencari dan mengungkapkan kelemahan operasional yang
memungkinkan terjadinya kecelakaan. Fungsi ini dapat dilaksanakan dengan mengungkapkan
sebab suatu kecelakaan dan meneliti apakah pengendalian keselamatan kerja secara cermat
dilaksanakan atau tidak.
Tiga faktor dalam penerpan SMK3 di proyek konstruksi yaitu peran manajemen, kondisi dan
lingkungan kerja, serta kesadaran dan kualitas pekerja. Penerapan SMK3 yang baik akan
memberikan efek yang signifikan terhadap manfaat proyek, yang dapat diukur dalam parameter

9. efisiensi, nilai efisiensi, peningkatan dari hasil kualitas kerja dan juga peningkatan aktivitas
pekerjaan.
Pemerintah pun sejak tahun 1980 telah mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam bidang konstruksi. Tahun 1986 pemerintah
mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Tenaga Kerja
No.Kep.174/MEN/1986-104/KPTS/1986: Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada
Tempat Kegiatan Konstruksi. Pedoman yang selanjutnya disingkat sebagai ”Pedoman K3
Konstruksi
PRINSIP-PRINSIP PENERAPAN SMK3
1. PENETAPAN KEBIJAKAN K3;
2. PERENCANAAN K3;
3. PELAKSANAAN RENCANA K3;
4. PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA K3; dan
5. PENINJAUAN ULANG DAN PENINGKATAN KINERJA SMK3..
PEDOMAN PENERAPAN SMK3

10. Kebijakan K3, paling sedikit memuat :
Visi
Tujuan perusahaan
Komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan
Kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh
yang bersifat umum dan/atau operasional.
Rencana K3, paling sedikit memuat :
Tujuan dan sasaran;
Skala prioritas;
Upaya pengendalian bahaya;
Penetapan sumber daya;
Jangka waktu pelaksanaan;
Indikator pencapaian;
Sistem pertanggungjawaban.
Kegiatan dalam Pelaksanaan Rencana K3 paling sedikit memuat :
Tindakan pengendalian
Perancangan dan Rekayasa
Prosedur dan Instruksi kerja
Penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan
Pembelian/pengadaan barang dan jasa
Produk akhir
Upaya menghadapi Keadaan Darurat Kecelakaan dan Bencana Industri

11. Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat
Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 Dilaksanakan melalui kegiatan :
Pemeriksaan, Pengujian dan Pengukuran
Audit Internal SMK3
Perbaikan dan peningkatan kinerja K3 dapat dilakukan dalam hal, adanya:
Prubahan Peraturan Perundangan;
Tuntutan dari pihak terkait dan pasar;
Perubahan Produk dan kegitan Organisasi;
Perubahan Struktur Organisasi Perusahaan;
Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi;
Rekomendasi Inspeksi K3;
Hasil Kajian Kecelakaan di Tempat Kerja;
Pelaporan dan Komunikasi;
Masukan dari karyawan.
BAB 5
KESIMPULAN & SARAN
5.1. Kesimpulan
Dari uraian diatas dapat disimpulkan ;
Kegiatan konstruksi menimbulkan berbagai dampak yang tidak diinginkan antara lain yang
menyangkut aspek keselamatan kerja dan lingkungan. Kegiatan proyek konstruksi memiliki
Karakteristik antara lain : bersifat sangat kompleks, multi disiplin ilmu, melibatkan banyak unsur
tenaga kerja kasar dan berpendidikan relatif rendah, masa kerja terbatas, intensitas kerja yang
tinggi, tempat Kerja (terbuka, tertutup, lembab, kering, panas, berdebu, kotor), menggunakan

12. peralatan kerja beragam, jenis, teknologi, kapasitas dan beragam berpotensi bahaya, mobilisasi
yang tinggi, peralatan, tenaga kerja, material dll. Berbagai peristiwa kegagalan konstruksi, salah
satu penyebabnya adalah tidak mengikuti prosedur teknis konstruksi secara benar. Selama proses
pembuatan konstruksi, kegagalan konstruksi dapat pula dikategorikan sebagai kecelakaan kerja.
5.2. Saran
Pengawasan harus dilakukan dengan ketat tidak hanya oleh Departemen dan Dinas Tenaga Kerja
setempat, tapi juga oleh Departemen Pekerjaan Umum selaku pihak yang memahami aspek
teknis konstruksi proyek-proyek bangunan. Pengawasan harus dilakukan dengan ketat tidak
hanya oleh Departemen dan Dinas Tenaga Kerja setempat, tapi juga oleh Departemen Pekerjaan
Umum selaku pihak yang memahami aspek teknis konstruksi proyek-proyek bangunan. Prosedur
audit sistem keselamatan, kalibrasi peralatan kerja, hingga sertifikasi keselamatan dan kesehatan
kerja seharusnya dijalankan dengan jauh lebih tegas.
BAB 6
PENUTUP
Kecelakaan kerja konstruksi masih merupakan masalah besar yang memerlukan perhatian lebih
oleh para partisipan proyek, karena angka kecelakaan yang masih tinggi. Teori penyebab
kecelakaan kerja konstruksi telah berkembang, tidak hanya memandang dari aspek pekerja
(personal) saja, tetapi juga memandang dari aspek manajemen dan organisasi. Yang berperan
dalam meminimalkan kecelakaan tidak hanya dari pihak kontraktor saja, tetapi semua
pihak(partisipan) proyek harus ikut berperan. Perencanaan keselamatan kerja konstruksi
sebaiknya dilakukan jauh sebelum tahap pelaksanaan, misalnya pada tahap disain atau bahkan
pada tahap konsepsi.