Laporan Tahunan LBH Masyarakat Tahun Kerja 2013

LAPORAN TAHUNAN
TAHUN KERJA 2013

1
DAFTAR ISI
PENDAHULUAN 2
KATA PENGANTAR 2
LBH MASYARAKAT DALAM ANGKA 4
LBH MASYARAKAT DI 2013 5
INTERNAL 5
PENANGANAN KASUS 6
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 18
ADVOKASI KEBIJAKAN DAN JARINGAN 20
PROYEK 22
TERIMA KASIH 27

2
I. PENDAHULUAN
KATA PENGANTAR
Tahun 2013 LBH Masyarakat menginjak usianya yang keenam. Di usianya yang bahkan
belum satu dasawarsa, tidak sedikit tantangan yang datang menghadang, tetapi
banyak pula peluang dan pencapaian yang berhasil LBH Masyarakat raih. Dengan
jumlah sumber daya manusia yang terbatas dan juga sumber daya keuangan yang
sangat minim, LBH Masyarakat masih dapat terus melayani para pencari keadilan.
Dengan hanya tiga orang staf penanganan kasus, LBH Masyarakat dapat menangani
sedikitnya 90 kasus sepanjang tahun 2013.
Secara umum, tantangan yang dihadapi oleh LBH Masyarakat lebih kepada persoalan
mempertahankan dan meningkatkan kapasitas anggota Badan Pekerja. Mungkin
terdengar klasik, namun begitulah adanya kondisi yang LBH Masyarakat alami.
Persoalan klasik lainnya yang menjumpai LBH Masyarakat adalah keterbatasan
dukungan dana keuangan. Salah satu fokus kerja LBH Masyarakat yang mengusung
persinggungan antara ‘keadilan’ (justice) dengan ‘kesehatan’ (health) seperti belum
terlalu dilirik oleh sejumlah lembaga donor di Indonesia. Hal ini tentu saja
memengaruhi kemampuan keuangan lembaga. Namun demikian, hal ini tidak
menyurutkan langkah LBH Masyarakat untuk tetap bekerja di area ini. Keputusan LBH
Masyarakat tersebut tentu bukannya tanpa alasan. Sebab, ada dorongan yang cukup
kuat di tataran internasional agar agenda pembangunan paska-2015 yang kini tengah
dibahas memasukkan juga prinsip ‘keadilan’ atau ‘hak asasi manusia’ (rights) –
sesuatu yang selama ini seperti diabaikan di dalam agenda tujuan pembangunan
millennium. Salah satu agenda penting dalam pembangunan adalah kesehatan, dan
dengan dimasukkannya prinsip keadilan, tentu ketersinggungan antara keduanya
menjadi penting untuk diimplementasikan dan diperkuat. Keberadaan keadilan
sebagai salah satu agenda pembangunan sejatinya dapat mendorong realisasi agenda
kesehatan dan membantu mengatasi persoalan ketimpangan atau ketidaksetaraan
yang menghalangi pencapaian akses kesehatan bagi semua orang, utamanya mereka
yang miskin dan terpinggirkan. Mengajak lembaga donor untuk memikirkan
keterikatan antara keadilan dengan kesehatan secara khusus, atau dengan
pembangunan secara umum, bukanlah hal yang mudah. Lembaga donor tentu saja
memiliki prioritas isu. Dengan terus mengembangkan diskursus mengenai relasi
keadilan-kesehatan, diharapkan lembaga donor dapat tergerak untuk melihat isu ini
sebagai suatu hal yang krusial untuk didukung.
Di tengah keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan, keberhasilan-
keberhasilan yang LBH Masyarakat capai seperti menjadi hadiah-hadiah kecil yang
istimewa. Laporan Tahunan ini menyajikan sejumlah pencapaian yang berhasil LBH
Masyarakat raih di tahun 2013. Pencapaian ini LBH Masyarakat pandang sebagai
pengakuan dan penghargaan terhadap kontribusi LBH Masyarakat bagi perlindungan
hak asasi manusia dan akses terhadap keadilan. Pencapaian-pencapaian inilah yang

3
terus melecutkan semangat dan dorongan agar LBH Masyarakat dapat bekerja lebih
baik lagi.
Tahun 2014 bisa menjadi tahun yang lebih berat. Tetapi, kami di LBH Masyarakat
sepenuhnya meyakini bahwa segala ikhtiar yang kami lakukan senantiasa dilandasi
dengan itikad baik. Dan segala sesuatu yang didasari niat baik, niscaya akan menemui
hasil akhir yang baik pula. Atas keyakinan inilah kami bergerak.
Ricky Gunawan, M.A.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat

4
LBH MASYARAKAT DALAM ANGKA DI
2013
sedikitnya 900 tahanan yang diberikan penyuluhan hukum gratis di Rutan Cipinang
dan Salemba
lebih dari 300 anggota komunitas terpinggirkan di Jakarta yang mendapatkan
penyuluhan hukum
150 orang petugas penjangkau lapangan dan Puskesmas dari berbagai
provinsi di Indonesia memperoleh pelatihan hukum
100 tahanan yang melakukan konsultasi hukum gratis ketika penyuluhan
hukum di Rutan Cipinang dan Salemba berlangsung
91 kasus yang ditangani
12 orang anggota Badan Pekerja/staf
8 relawan (volunteer)
2 orang anggota Badan Pekerja menjadi legal fellows Reprieve UK

5
II. LBH MASYARAKAT DI 2013
A. INTERNAL
Januari 2013, LBH Masyarakat telah mengadakan Rapat Rencana Kerja Strategis 2013-
2015 di Jakarta. Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan umum bahwa selama
2013-2015 LBH Masyarakat hendak mencapai tujuan umum sebagai berikut:
1. Meningkatkan kontribusi lembaga untuk tetap menyediakan akses terhadap
keadilan dan upaya perlindungan hak asasi manusia yang berkualitas di Indonesia;
dan,
2. Mengembangkan sistem internal LBH Masyarakat yang telah berjalan baik
menjadi semakin transparan dan akuntabel.
Sepanjang 2013 LBH Masyarakat telah bekerja dan terlibat aktif dalam berbagai upaya
akses terhadap keadilan, pembaruan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia
melalui sejumlah aktivitas kunci. Secara khusus, LBH Masyarakat bersinggungan dan
mengerjakan isu-isu hukum dan hak asasi manusia seperti misalnya: bantuan hukum;
pemberdayaan hukum masyarakat; advokasi peradilan yang jujur (fair trial); reformasi
hukum acara pidana; anti-penyiksaan; penghapusan hukuman mati; hak anak; hak
atas informasi; hak atas perumahan; hak atas kesehatan; hak-hak lesbian, gay,
biseksual, dan tranjender; hak asasi manusia dan anak muda; reformasi kebijakan
narkotika; dan hak asasi manusia dan HIV.
Per Desember 2013, jumlah anggota Badan Pekerja LBH Masyarakat adalah sebanyak
12 orang, dengan struktur sebagai berikut:
Direktur : Ricky Gunawan
Koordinator Program HAM, HIV dan
Kebijakan Narkotika
: Ajeng Larasati
Koordinator Penanganan Kasus : Antonius Badar
Staf Penanganan Kasus : Muhammad Afif Abdul Qoyim
Riki Efendi
Staf Pemberdayaan Masyarakat : Ahmad Zaki
Staf Advokasi Hukum : Aditiya Putra
Cendy Adam
Yohan David Misero
Staf Informasi dan Teknologi : Vimala Putta
Administrator : Herlina
Biro Rumah Tangga : Ali Mudopar

6
B. PENANGANAN KASUS
PENDAHULUAN
Sejak Januari 2013 hingga 20 Desember 2013, LBH Masyarakat menangani 91 kasus
dengan jumlah pencari keadilan yang dibantu setidaknya 91 orang.1
Jumlah ini
mungkin terlihat kecil jika dibandingkan dengan jumlah orang yang dibantu oleh
lembaga bantuan hukum lain di Jakarta. Namun, menimbang bahwa LBH Masyarakat
hanya memiliki tiga orang anggota Badan Pekerja yang bertanggung jawab dalam hal
penanganan kasus, pencapaian ini sepertinya patut mendapat apresiasi.
Angka penanganan kasus LBH Masyarakat sepanjang 2013 bisa dilihat di grafik berikut
ini:
Grafik 1. Penanganan kasus LBH Masyarakat per bulan selama 2013
Sepanjang 2013 LBH Masyarakat beragam jenis baik pidana, perdata maupun jenis
kasus lainnya. Namun, kasus-kasus narkotika mendominasi kasus yang ditangani oleh
LBH Masyarakat. Terdapat 29 kasus narkotika sepanjang 2013 yang ditangani oleh
LBH Masyarakat. Jumlah kasus kedua terbanyak yang ditangani setelah kasus
narkotika adalah kasus hutang piutang sebanyak 10 kasus. Selain kedua kasus
tersebut, kasus-kasus seperti konflik agraria, persoalan tenaga kerja, perceraian, dan
wanprestasi juga mewarnai penanganan kasus LBH Masyarakat.
1
Terdapat tiga kasus yang mana pelapornya mewakili kelompok yang anggotanya berjumlah lebih dari satu
orang.
0
2
4
6
8
10
12
14
16
9
7
5
6
7
4
16
6 6
15
7
3

7
Grafik 2. Jenis kasus yang LBH Masyarakat tangani sepanjang 2013
Apabila jumlah 91 kasus tersebut dikategorikan berdasarkan usia, 91% adalah kasus
orang dewasa,sementara 9% sisanya adalah kasus anak-anak. Apabila dikategorikan
berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 69% pencari keadilan yang ditangani oleh LBH
Masyarakat adalah individual laki-laki, sementara 28% adalah individual perempuan,
dan 3% sisanya adalah kelompok yang terdiri dari laki-laki dan perempuan.
Grafik 3. Persentase penanganan kasus LBH Masyarakat sepanjang 2013 berdasarkan
kategori usia
0
5
10
15
20
25
30
2
10
1 1
7
2
29
2
3
7
1 1
2
1
3
2
6
5 5
1
9%
91%
Anak
Dewasa

8
jenis kelamin/individual-kelompok
Apabila penanganan kasus yang telah dilakukan oleh LBH Masyarakat dibagi ke dalam
kategori posisi pihak, tercatat 44% kasus yang ditangani berada di posisi sebagai
pelaku tindak pidana,14% sebagai korban tindak pidana, 40% korban lainnya2
, 7%
adalah pihak yang dirugikan di dalam kasus perdata dan mengajukan gugatan
(penggugat), 1% persen adalah pemohon judicial review di Mahkamah Konstitusi.
posisi pihak
Sepanjang 2013, LBH Masyarakat tidak hanya menyediakan bantuan hukum gratis
bagi masyarakat di Jakarta saja, namun daerah sekitarnya seperti Bogor, Bekasi,
2
Seperti misalnya korban hutang piutang, wanprestasi, dan konflik agraria.
3%
69%
28%
Kelompok
laki-laki
Perempuan
Korban
lainnya
40%
Korban
Tindak
Pidana
14%
Pelaku Tindak
Pidana
44%
Pemohon
1%
Penggugat
7%

9
Depok, Tangerang, dan bahkan diluar daerah tersebut.Hal ini bisa dilihat di Grafik 6
berikut.
wilayah domisili pelapor/klien
Mengingat penyediaan bantuan hukum yang diberikan oleh LBH Masyarakat benar-
benar tidak dipungut biaya sama sekali (termasuk tidak ada biaya administrasi
pengaduan), dan jumlah sumber daya manusia yang sangat terbatas, LBH Masyarakat
membagi jenis penanganan kasus yang diberikan kepada pencari keadilan menjadi
tiga: konsultasi, pengacara bayangan (shadow lawyer)3
, dan pendampingan pengacara
penuh (lawyering). Penentuan jenis bantuan hukum ini disesuaikan dengan jenis
kasus, kompleksitas kasus, latar belakang sosial-ekonomi pencari keadilan dan
prioritas penanganan kasus LBH Masyarakat. Sepanjang 2013, tercatat 76% kasus
ditangani dengan mekanisme konsultasi, 16% dengan metode shadow lawyer, dan 8%
sisanya ditangani dengan menyediakan pendampingan pengacara penuh.
3
“Shadow Lawyer” adalah metode penanganan kasus di mana LBH Masyarakat memantau dan mendampingi
secara ketat proses hukum yang sedang berlangsung dengan memberikan saran-saran hukum kepada klien yang
menjalani perkara tetapi tidak bertindak langsung untuk dan atas nama sebagai kuasa hukum.
0
5
10
15
20
25
3 3 4
2
17
22
13
8
3
10
6

10
metode penanganan kasus
CAPAIAN PENANGANAN KASUS DI 2013
Dari sekian kasus yang telah ditangani oleh LBH Masyarakat sepanjang 2013, terdapat
beberapa kasus yang mencerminkan pencapaian dan keberhasilan penanganan kasus
LBH Masyarakat. Berikut ini adalah cerita pilihan pencapaian penanganan kasus LBH
Masyarakat.4
Memperjuangkan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Narkotika
Cerita Rama
Di bulan Januari 2013, LBH Masyarakat menerima pengaduan dari anak yang
berhadapan dengan hukum narkotika. Rama, yang ketika itu berumur 16 tahun dan
masih duduk dibangku kelas IX (sembilan),tengah mempersiapkan diri menghadapi
ujian nasional di sekolahnya. Namun diaharus rela merasakan dinginya tembokRuang
Tahanan Kepolisian Sektor Tanah Abang, Jakarta Pusat, karena dia terlibat dalam
peredaran gelap narkotika.
Kasus ini berawal ketika teman-teman Rama mengajaknya menonton tayangan sepak
bola di televisi bersama-sama di sebuah tempat. Teman-teman Rama yang dewasa
kemudian membuat racikan rokok yang belakangan baru diketahui bahwa rokok
tersebut mengandung narkotika jenis ganja. Rama dibujuk paksa oleh teman-
temannya yang dewasa itu untuk menghisap ganja tersebut. Tak kuasa dengan
tekanan sosial-psikologis tersebut, Rama akhirnya mencoba ganja itu. Tak lama ketika
tengah menyaksikan tayangan televisi, Rama dan 10 orang teman lainya didatangi
oleh tiga orang anggota polisi berpakaian preman yang seketika itu juga langsung
melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Rama dan teman-temannya.
Polisi menemukan beberapa linting ganja sisa pakai di tempat tersebut.Rama
kemudian dijerat dengan Pasal 111 ayat (1),subsidairPasal 127 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disebut dengan UU
Narkotika).
4
Nama yang disebut di dalam cerita-cerita ini bukanlah nama sebenarnya.
Konsultasi
76%
Lawyering
8%
Shadow
Lawyer
16%

11
Selama proses hukum berlangsung, LBH Masyarakatmendampingi Rama. Sebagai
salah satu strategi penanganan kasus, LBH Masyarakat meminta dukungan dari
berbagai pihak seperti keluarga, sekolah, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia
(KPAI). Maret 2013, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian memutuskan bahwa
Rama bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika dan memerintahkannya
untuk menjalani rehabilitasi di Panti Sosial Bampu Apus, Jakarta Timur selama enam
bulandi bawah bimbingan petugas Balai Pemasyarakatan Jakarta Pusat.Di satu sisi,
dengan adanya putusan ini, Rama memang harus meninggalkan sekolahnya dan tidak
dapat mengikuti ujian nasional. Sehingga, dia harus mengulang pelajarannya di tahun
mendatang. Namun di sisi lain, putusan yang Rama harus jalani bukanlah
pemenjaraan. Inilah yang menjadi titik tolak perhatian LBH Masyarakat dalam
menangani kasus ini. LBH Masyarakat memandang bahwa untuk anak seusia dan
seperti Rama, penjara bukanlah tempat yang baik bagi dia untuk menjalani hukuman.
Oleh karena itu, segala upaya penanganan kasus yang dilakukan, memiliki tujuan
untuk sejauh mungkin menghindarkan Rama dari pemenjaraan. Dengan adanya
rehabilitasi sosial ini, Rama berkesempatan untuk belajar dari kesalahannya tanpa
harus berada di penjara.
Cerita Aldo
April 2013, LBH Masyarakat kembalidipercaya untuk menyediakan bantuan hukum
kepada anak yang berhadapan dengan hukum narkotika. Kali ini kasusnya menimpa
Aldo yang masih duduk dibangku kelas X(sepuluh) di salah satusekolah di Jakarta.
Kasus Aldo bermula ketika Budi yang merupakan alumni sekolah Aldo menitipkan
narkotika jenis ganja kepada Aldo. Budi berjanji akan mengambil kembali barang
tersebut pada keesokan harinya. Namun, ketika Aldo hendak mengembalikan barang
tersebut kepada Budi, beberapa warga memergoki mereka dan menangkap Aldo. Para
warga bahkan sempat memukul Aldo karena diduga mengedarkan
narkotika,sementara Budi kabur entah kemana – bahkan hingga pengadilan
menjatuhkan putusan kepada Aldo.
Kepolisian Sektor Menteng, Jakarta Pusat,menjerat Aldo dengan Pasal 114 ayat (1) UU
Narkotika. LBH Masyarakat yang mendampingi Aldo sepanjang proses hukum
mencoba memperjuangkan Aldo sebab dia hanyalah korban dari sebuah perdagangan
gelap narkotika. Ketika dititipkan oleh Budi, Aldo tidak tahu menahu barang tersebut
dan merasa tertekan oleh seniornya itu. Ketika hendak mengembalikan barang
tersebut, Aldo yang justru harus berhadapan dengan hukum karena dia yang dianggap
mengedarkan narkotika. Di persidangan, Jaksa menuntut Aldo dengan pidana dua
tahun penjara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah),
subsidair tiga bulan penjara. Meyakini bahwa tuntutan Jaksa tersebut tidaklah ideal
dari perspektif hak anak, LBH Masyarakat berupaya menyampaikan pembelaan
hukum yang optimal. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian memutuskan bahwa
Aldo dikembalikan kepada orang tuanya(dan bukannya pidana penjara). LBH
Masyarakat mengapresiasi putusan ini sebab pada hakikatnya putusan tersebut
adalah langkah progresif bagi perlindungan dan pemenuhan hak anak yang
berhadapan dengan hukum, khususnya hukum narkotika.

12
Perjuangan Mandiri Seorang Pencari Keadilan
Cerita Mira
Seminggu sebelum Hari Buruh 1 Mei 2013, LBH Masyarakat menerima pengaduan
dari Mira seorang mantan SPG (sales promotion girl) di salahsatu supermarket
ternama di Jakarta. Ijazah SMA milik Mira ditahan oleh pihak perusahaan dengan
alasan bahwaMira diduga menggelapkan beberapa barang dagangan yang sebenarnya
sudah terjadi sebelum Mira bekerja di tempat tersebut. Atas tuduhan ini,Mira
diwajibkan membayar uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk
mengganti kerugian yang dialami oleh perusahaan. Mira berusaha bertemu dengan
perwakilan manajemen perusahaan untuk memastikan benar tidaknya tuduhan
tersebut sekaligus meminta perusahaan untuk mengembalikan ijazah miliknya.
Namun, pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil, ijazah pun masih ditahan
perusahaan.
Mira kemudian mengadukan kasusnya ke LBH Masyarakat. LBH Masyarakat
memberikan saran-saran hukum kepada Mira termasuk menyarankan dirinya untuk
kembali mengajukan jadwal pertemuan dengan perusahaan guna membahas
persoalan yang membelit Mira tersebut. Setelah adanya kesepakatan jadwal bertemu,
LBH Masyarakat mendampingi Mira mengupayakan agar ijazah yang diminta dapat
dikembalikan tanpa harus menempuh jalur hukum. Sebelum pertemuan tersebut
diadakan, LBH Masyarakat telah menjelaskan terlebih dahulu kepada Mira mengenai
cara-cara melakukan negosiasi dan hal-hal apa yang menjadi fokus pertemuan
tersebut. Di dalam pertemuan tersebut, Mira tampil lebih percaya diri dan
menyuarakan haknya untuk memperoleh ijazah miliknya. Mira pun membuktikan
bahwa kerugian yang dituduhkan kepadanya telah terjadi sebelum dia bekerja di sana.
Negosiasi berjalan cukup panjang dan alot. Tetapi, negosiasi membuahkan hasil
positif. Mira berhasil mendapatkan ijazahnya kembali dan pihak perusahaan mengakui
bahwa mereka telah salah menuduh Mira. Permasalahan hukum ini akhirnya dapat
diselesaikan secara damai. Berbekal ijazah tersebut, Mira pun kemudian dapat
mengajukan lamaran pekerjan ke tempat lain.
Cerita Beni
Beni adalah seorang pemakai narkotika yang saat ini tengah terapi rumatan metadon
di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Ketika
itu Beni berangkat dari rumahnya di Bogor, menggunakan kereta yang berangkat dari
Stasiun Parung Panjang, menuju Tanah Abang, Jakarta Pusat. Waktu itu Beni hendak
berobat ke Puskesmas.Namun, setibanya di stasiun Tanah Abang,Beni yang hendak
mau turun dari kereta akhirnya loncat dari kereta karena terdesak oleh banyak orang.
Kondisi kereta saat itu penuh sesak banyak penumpang. Jarak antara kereta dengan
peron sekitar satu meter. Karena tidak siap untuk meloncat, Beni mencari pegangan
seadanya. Ketika meloncar dari kereta dia memegang besi di samping pintu kereta
dengan tanan kanan. Jari tangan kanan Beni saat itu sedang mengenakan cincin dan
tanpa dia sadari tangannya menyangkut di pegangan pintu kereta. Karena kejadian ini,
jari tangannya mengucurkan banyak darah dan nyaris putus.
Beni segera menemui kawannya yang kebetulan berprofesi sebagai tukang ojek yang
sedang menunggu penumpang di depan stasiun. Beni hendak meminta bantuan

13
temannya tersebut untuk mengantarkannya ke Rumah Sakit Tarakan, Jakarta Pusat.
Karena tidak memiliki uang, dan mengetahui adanya program di Jakarta untuk dapat
berobat gratis, Beni berharap mendapat pertolongan secepatnya agar jarinya yang
hampir putus itu mendapatkan pengobatan –setidaknya mendapatkan pertolongan
pertama. Namun sayangnya, apa yang dipikirannya tersebut ternyata tidak sesuai
dengan kenyataan. Setibanya di rumah sakit, Beni tidak diterima untuk mendapat
pengobatan gratis karena dia bukan warga DKI Jakarta. Beni akhirnya menuju ke
tujuan awalnya yaitu Puskesmas Kecamatan Gambir, dan berharap mendapatkan
pertolongan di sana. Tetapi, Puskesmas tersebut tidak memiliki peralatan yang
lengkap dan memadai untuk menolong Beni dalam hal ini.Pihak Puskesmas tidak
berani mengobati jarinya tersebut karena masih terdapat cincin di jari Beni.
Bingung harus bagaimana, Beni pun segera menghubungi salah seorang staf LBH
Masyarakat yang juga adalah paralegal komunitas pemakai narkotika. LBH Masyarakat
segera menemui Beni dan mendampinginya ke RS Tarakan. Sesampainya di sana, LBH
Masyarakat menemani Beni untuk bernegosiasi dengan pihak rumah sakit agar jarinya
segera mendapatkan pengobatan. LBH Masyarakat memberikan panduan terlebih
dahulu kepada Beni sehubungan dengan negosiasi yang akan dilakukan. Setelah
berunding cukup lama, akhirnya pihak rumah sakit memperkenankan Beni segera
dirawat. Beni mendapatkan pertolongan pertama dan dia menjalani operasi kecil
untuk melepaskan cincin yang ada di jarinya. Akhirnya jari Beni dapat diobati dan
kondisinya pun membaik.
REFLEKSI PENANGANAN KASUS 2013
Selain catatan keberhasilan, tentu saja LBH Masyarakat juga menghadapi tantangan
dan kesulitan dalam menangani kasus sepanjang 2013. Bagian berikut ini akan
mengurai refleksi singkat penanganan kasus yang LBH Masyarakat lakukan, berangkat
dari tantangan dan kesulitan yang dialami. Di satu sisi, kesulitan-kesulitan ini tentu
menghambat terwujudnya keadilan bagi mereka yang mencarinya. Namun, di sisi lain,
pengalaman-pengalaman sulit ini juga memberikan bekal pelajaran bagi LBH
Masyarakat. Bekal agar penanganan kasus di 2014 menjadi lebih baik lagi.
Persoalan Putusan Pidana Penjara Dalam Kasus Pemakaian Narkotika
Salah satu persoalan penjatuhan putusan di kasus pidana yang jamak terjadi adalah
persoalan disparitas putusan. Di dua kasus pidana yang serupa, putusan yang
dijatuhkan oleh pengadilan bisa terdapat perbedaan yang cukup tajam. Mengingat
LBH Masyarakat menangani cukup banyak kasus-kasus narkotika, persoalan disparitas
putusan paling mudah dilihat dan mencolok di putusan-putusan kasus narkotika.
Selama 2013, LBH Masyarakat menangani 29 kasus narkotika, di mana sembilan
diantaranya merupakan kasus penyalahguna narkotika.Dari sembilan kasus tersebut
hanya satu kasus yang terdakwanya mendapat vonis rehabilitasi (lebih tepatnya lagi
vonis rehabilitasi sosial), yaitu pada kasus Rama yang telah diceritakan di atas.
Sementara delapan terdakwa lainnya tidak mendapatkan vonis rehabilitasi –
melainkan vonis penjara.
Disparitas putusan bukan hanya semata soal perbedaan putusan yang cukup
signifikan untuk kasus-kasus serupa. Tetapi juga soal proporisonalitas pemidanaan

14
dan soal keadilan. Dalam hal terdakwa adalah seorang pemakai narkotika, problem
disparitas putusan yang tajam antara pemenjaraan dengan rehabilitasi tidak
menyediakan kepastian bahwa seseorang yang nyata memerlukan pemulihan
kesehatan akan memperoleh pemulihan itu. Dalam Kasus S dan F misalnya,
Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutuskan bahwa keduanya adalah penyalahguna
narkotika dan oleh karenanya dijatuhi vonis rehabilitasi medis. Tetapi Jaksa Penuntut
Umum tidak menerima putusan tersebut dan mengajukan banding. Ironisnya,
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengubah putusan tersebut menjadi putusan pidana
penjara selama empat tahun (dan menghapus vonis rehabilitasi yang telah dijatuhi PN
Jakarta Barat di tingkat pertama). Kasus S dan F ini mengindikasikan bahwa di dalam
tubuh institusi pengadilan sendiri pemahaman mengenai persoalan ketergantungan
narkotika dan keberpihakan terhadap mereka yang mengalami ketergantungan
narkotika belum sepenuhnya dimiliki oleh para hakim. Kasus lain misalnya di
Semarang, di mana R divonis penjara oleh Pengadilan Negeri Semarang atas tindak
pidana penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri. R yang adalah seorang pecandu
narkotika tidak mendapatkan vonis rehabilitasi. Hal ini tentu di satu sisi akan
memperparah kondisi kesehatan R sebab di dalam lembaga pemasyarakatan tidak
tersedia fasilitas kesehatan yang memadai untuk memulihkan ketergantungan
narkotika seseorang. Di sisi lain, putusan ini hanya akan menambah beban jumlah
terpidana yang mendiami lembaga pemasyarakatan.
Permasalahan ini tentu menjadi pekerjaan rumah yang penting untuk diselesaikan.
Sebab, jika para pecandu narkotika yang berhadapan dengan hukum terus menerus
mendapatkan vonis penjara dan bukannya rehabilitasi, hal ini akan membawa dampak
buruk pada kondisi kesehatan umum di lembaga pemasyarakatan. Bukan tidak
mungkin ketika di dalam lembaga pemasyarakatan, pecandu ini terus memakai
narkotika dan dampaknya akan berakibat buruk pada kesehatan mereka dan
kesehatan terpidana lainnya.
Persoalan Eksekusi Putusan
Selain persoalan disparitas, persoalan eksekusi putusan juga seperti menjadi salah
satu persoalan klasik dalam teori dan praktik hukum acara pidana. Pola yang sering
muncul misalnya, ketika Jaksa Penuntut Umum ‘kalah’ dan tidak mengajukan banding,
Jaksa yang bersangkutan enggan mengurus eksekusi putusan. Dalam pengalaman LBH
Masyarakat, setiap tahunnya selalu muncul persoalan yang berhubungan dengan
eksekusi putusan. Pada pokoknya, persoalan yang menghadang adalah putusan tidak
dapat atau lambat dieksekusi.
Di tahun 2013, terdapat seorang perempuan klien LBH Masyarakat yang tidak dapat
mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman lainya sejak tahun 2012,
karena tidak adanya eksekusi dari pengadilan. Sari, bukan nama sebenarnya, dijatuhi
vonis pidana penjara pada tahun 2012. Tahun 2013, Sari hendak mengajukan cuti
menjelang bebas. Namun, permohonan yang dia ajukan tidak dapat diterima karena
bagian registrasi di Lembaga Pemasyarakatan (LP)tempat dia menjalani hukuman
belum menerima eksekusi dari Jaksa.Pihak LP bahkan mengira kasusnya masih
berjalan dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga belum
dapat dilakukan pengurangan masa tahanan terhadap dirinya. Kasus lain juga

15
menimpa Heri, juga bukan nama sebenarnya, seorang terpidana yang tidak mendapat
kepastian kapan ia akan keluar dari dalam LP, yang disebabkan oleh persoalan
eksekusi putusan.
Persoalan ini bukan tidak mungkin banyak dialami oleh terpidana lainnya, dimana
mereka tidak memahami tahapan hukum selanjutnya setelah adanya putusan
pengadilan. Ada beberapa orang yang harus mendekam di dalam LP lebih lama
daripada masa hukuman yang seharusnya, hanya karena masalah eksekusi putusan
yang terlambat. Hal ini jelas melanggar hak para terpidana karena dengan tidak
jelasnya status mereka, pengurangan masa hukuman tidak dapat dilaksanakan dan
hak-hak sebagai terpidana menjadi terbatas.
Penegakan Hukum Narkotika yang Tertutup (Bagian 1)
Pada tahun 2003, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis pidana mati
terhadap X karena dianggap terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Tetapi putusan
ini mengandung beberapa kejanggalan dan memuat pertimbangan hukum yang bias
rasial. Sepuluh tahun berlalu, X diciduk oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dari
Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan karena diduga terlibat dalam
pengendalian peredaran gelap narkotika dari dalam penjara. X kemudian dibawa ke
kantor BNN di Jakarta. Setibanya di Jakarta, X ditempatkan di Rumah Tahanan Negara
Badan Narkotika Nasional (Rutan BNN).
Tetapi tindakan BNN tersebut bukannya tanpa problematika hukum. Sebab ketika
BNN membawa X dari Nusakambangan ke Jakarta terdapat beberapa persoalan
seperti:
1. BNN tidak membuka akses kepada LBH Masyarakat untuk memberikan bantuan
hukum kepada X. Komunikasi X ke dunia luar sempat terhambat selama beberapa hari
pertama dia berada di BNN;
2. BNN juga tidak memberikan informasi secara detail terkait status dibawanya X ke
Jakarta. Padahal, informasi ini tentu penting bagi pembelaan hukum yang akan
disiapkan oleh X dan LBH Masyarakat.
Mendapati situasi yang demikian, LBH Masyarakat segera mengajukan laporan ke
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dengan dasar yaitu:
1. Bahwa BNN telah menutup akses LBH Masyarakat selaku kuasa hukum untuk
memberikan bantuan hukum kepada X. Ditutupnya akses bantuan hukum terhadap X
jelas adalah bentuk pelanggaran terhadap hak-hak tersangka.
2. Bahwa lebih mendasar dari itu, tertutupnya akses bantuan hukum terhadap X dapat
menciptakan suatu situasi yang memungkinkan pelanggaran-pelanggaran hak asasi
manusia lainnya,seperti penyiksaan, terjadi.
Terkait laporan tersebut, Komnas HAM mengirimkan surat kepada Kepala BNN agar
membuka akses bantuan hukum terhadap X. Setelah lewat sekitar tujuh hari akhirnya
LBH Masyarakat dapat menemui X dan memberikan konsultasi hukum.
Persoalan yang dialami X sesungguhnya di mata LBH Masyarakat adalah fenomena
yang sepertinya umum terjadi dalam rezim penegakan hukum narkotika yang

16
cenderung berlangsung tertutup. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses
penegakan hukum seolah hilang ketika bicara mengenai kasus narkotika. Seolah-olah
karena seseorang dituduh melakukan peredaran gelap narkotika, aparat penegak
hukum bisa melakukan hal-hal apapun – dan publik nampak merestui tindakan
tersebut. Penegakan hukum narkotika tentu harus dilakukan dengan segala upaya
agar peredaran gelap narkotika dapat diatasi. Namun, upaya-upaya tersebut
hendaknya tetap menghormati prinsip hukum dan norma hak asasi manusia.
Ketertutupan rezim penegakan hukum narkotika bukan hanya akan membahayakan
hak asasi manusia tersangka atau terdakwa yang terjerat kasus. Tetapi, pada akhirnya,
ketertutupan itu dapat dan akan mengancam hak asasi manusia semua orang. Sebab,
orang-orang akan dengan mudah diciduk atas nama penegakan hukum narkotika; dan
proses penegakan hukum itu berlangsung tanpa transparansi dan akuntabilitas.
Upaya LBH Masyarakat untuk mencoba membongkar ketertutupan penegakan hukum
narkotika terus dilakukan. Salah satunya melalui uji keterbukaan informasi publik yang
akan dijelaskan di bagian berikut.
Penegakan Hukum Narkotika yang Tertutup (Bagian 2): Menguji Teknik Penyidikan
Kasus Narkotika
Sesuai dengan Pasal 28F Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh informasi (right to
information). Amanat konstitusional tersebut kemudian diturunkan ke dalam Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU
KIP).Kehadiran UU KIP ini menegaskan asas bahwa pada prinsipnya setiap informasi
bersifat terbuka.
Merujuk pada ketentuan hukum di atas, di bulan Februari 2012 LBH Masyarakat
kemudian mengajukan permohonan informasi publik kepada BNN sehubungan
dengan tiga peraturan berikut ini:
1. Peraturan Kepala BNN (Perka BNN) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Teknik Penyidikan
Penyerahan di Bawah Pengawasan;
2. Perka BNN Nomor 4 Tahun 2011 tentang Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung;
dan,
3. Perka BNN Nomor 5 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyelidikan dan Penyidikan
Tindak Pidana dan Prekursor Narkotika.
Namun, permohonan informasi yang diajukan secara tertulis oleh LBH Masyarakat
ditolak oleh BNN dengan alasan bahwa informasi yang diminta adalah informasi
rahasia dengan mengacu pada Pasal 17 huruf a UU KIP.
Mendapati penolakan tersebut, LBH Masyarakat selanjutnya mengajukan
permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat (KI Pusat).
Terungkap di persidangan bahwa BNN ternyata belum memiliki Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID). Padahal Pasal 19 UU KIP menyatakan bahwa
setiap badan publik wajib melakukan uji konsekuensi secara seksama dan teliti
terhadap informasi yang dikategorikan tertutup. Uji konsekuensi tersebut dilakukan
oleh PPID di badan publik yang bersangkutan. Dengan tidak adanya PPID di tubuh
BNN setidaknya mengisyaratkan suatu hal yang penting bahwa:keputusan BNN yang

17
menolak permohonan informasi publik LBH Masyarakat tidak didasarkan pada
mekanisme uji konsekuensi yang sesuai dengan ketentuan UU KIP.Setelah
dilakukannya sidang ajudikasi di KI Pusat, LBH Masyarakat mendapatkan informasi
bahwa BNN secara organisasi telah memiliki unit PPID.
Oktober 2012, KI Pusat memutus bahwa Perka yang dimohon oleh LBH Masyarakat
pada dasarnya bersifat terbuka dengan beberapa bagian bersifat tertutup.5
Mengingat
informasi yang dimintakan keterbukaannya oleh LBH Masyarakat belum dinyatakan
terbuka, LBH Masyarakat kemudian mengajukan upaya hukum yaitu keberatan
terhadap ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta). Januari 2013,
PTUN Jakarta mengeluarkan putusan yang pada pokoknya menguatkan putusan
ajudikasi KI Pusat.6
Setali tiga uang dengan putusan KI Pusat, LBH Masyarakat
mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terhadap putusan PTUN Jakarta nomor:
195/G/2012/PTUN.JKT. Atas upaya hukum ini, Mahkamah Agung memberikan
putusannya dengan perkara nomor: 282 K/TUN/2013 yaitu menolak permohonan
kasasi LBH Masyarakat. Yang miris dari fakta mengenai adanya putusan tersebut
adalah LBH Masyarakat justru mengetahui putusan Mahkamah Agung tersebut dari
pemberitaan di media. LBH Masyarakat telah beberapa kali menyurati Mahkamah
Agung menanyakan putusan tersebut tetapi hingga laporan ini dirampungkan, tidak
pernah ada respon dari Mahkamah Agung.
5
Putusan Komisi Informasi Pusat nomor 163/V/KIP-PS-A/2012, tertanggal 2 Oktober 2012.
6
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 195/G/2012/PTUN.JKT, tertanggal 30 Januari 2013.

18
C. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Sejak 2008 hingga 2013, LBH Masyarakat telah melatih lebih dari 50 orang paralegal
dari komunitas terpinggirkan di Jakarta dan sekitarnya, seperti komunitas nelayan Kali
Adem (Jakarta Utara); komunitas pemakai narkotika, orang dengan HIV, waria dan
pekerja seks di Jakarta; komunitas keluarga korban pelanggaran HAM di Klender
(Jakarta Timur); dan komunitas pelajar di Masjid Terminal Depok. Namun, hampir
semuanya kini berada di usia produktif dan tidak sedikit yang telah berkeluarga.
Sehingga, banyak dari mereka yang telah dan sibuk bekerja dan menghabiskan waktu
bersama keluarga. Melihat situasi ini, LBH Masyarakat melakukan re-orientasi
pendekatan pemberdayaan hukum masyarakat. Sejak awal 2013, LBH Masyarakat
mulai mendekati remaja-remaja aktif di beberapa komunitas di Jakarta dalam rangka
menjalankan aktivitas pemberdayaan masyarakat.
LBH Masyarakat kini tengah mendampingi pemberdayaan dan pengembangan
komunitas remaja Kali Adem (biasa disebut dengan Remka – Remaja Kali Adem);
remaja Klender; dan remaja di komunitas Manggarai, Jakarta Pusat.
REMKA
Remaja Kali Adem atau Remka adalah komunitas remaja di Kali Adem, Jakarta Utara.
Remka sebelumnya sempat aktif untuk sementara waktu namun karena kendala
teknis Remka tidak aktif. Di awal 2013, Remka kembali aktif setelah didukung oleh
LBH Masyarakat.
Remka awalnya muncul sebagai bentuk kesadaran aktif para remaja di Kali Adem yang
prihatin dan juga peduli terhadap orang tua dan adik-adik mereka yang minim akan
pendidikan formal. Sulit mengakses pendidikan formal, mendorong para remaja ini
untuk berinisiatif membentuk Remka guna membuka ruang kesempatan untuk
mengakses pendidikan informal.
Saat ini Remka secara rutin menggelar kegiatan belajar-mengajar setiap akhir pekan.
Mata pelajaran yang diajarkan adalah mata pelajaran umum-dasar seperti
Matematika, Bahasa Inggris, dan Mengaji. Kegiatan belajar mengajar ini juga
melibatkan adik-adik mereka yang masih duduk di Sekolah Dasar dengan harapan
suatu saat nanti kegiatan ini dapat berlanjut dan diteruskan oleh adik-adik mereka
tersebut. Selain itu, Remka juga berharap agar anak-anak tersebut dapat menjadi
pemimpin dan membawa perbaikan/perubahan sosial-ekonomi bagi keluarga mereka
di Kali Adem.
Selain kegiatan belajar mengajar, Remka juga aktif menginisiasi kegiatan kerja bakti
merenovasi balai warga dan mushola. Tempat ini menjadi titik temu pertemuan warga
dan sarana ibadah warga setempat. Kegiatan renovasi ini dijalankan di bawah
koordinasi Remka. Renovasi berhasil dirampungkan dan warga kini memiliki tempat
pertemuan yang lebih memadai.

19
Bisa dikatakan, Remka saat ini telah meraih simpati dan hormat dari para orang tua di
komunitasnya karena mampu menunjukkan bahwa dengan segala keterbatasannya
mereka dapat mencapai banyak prestasi dan menunjukkan kualitas kepemimpinan
yang mumpuni.
KOMUNITAS MANGGARAI
Menjelang akhir 2013, LBH Masyarakat mulai mencoba melakukan pemberdayaan
masyarakat di daerah Manggarai. Awalnya pendekatan dilakukan ketika LBH
Masyarakat mengetahui adanya tawuran antar SD di Manggarai. Perkelahian antar
pelajar SD ini memicu kekhawatiran di mata orang tua murid dan juga guru. Sebab,
daerah Manggarai terkenal keras dan rawan kejahatan di mata warga Jakarta. Para
orang tua murid dan guru berharap agar pelajar SD dapat tumbuh menjadi orang yang
peduli dan baik terhadap sesama, dan bukannya justru menjadi pelaku kejahatan.
Pihak orang tua murid dan SD yang terlibat tersebut kemudian mendekati LBH
Masyarakat dan berharap agar LBH Masyarakat dapat turut berkontribusi untuk
menciptakan lingkungan belajar mengajar yang juga peka terhadap nilai-nilai hukum
dan kemanusiaan. LBH Masyarakat kemudian mulai membekali para guru dan pelajar
SD tersebut dengan materi-materi seputar kesadaran hukum dan kepemimpinan agar
pemahaman mengenai ketaatan hukum dapat dimiliki oleh para pelajar SD sejak dini.
Harapannya, kejadian seperti perkelahian antar pelajar tidak terulang kembali di masa
mendatang. LBH Masyarakat juga mulai mencoba merangkul berbagai pihak
pemangku kepentingan lainnya untuk membangun dan mendukung terciptanya
lingkungan pendidikan yang kondusif di wilayah tersebut.

20
D.ADVOKASI KEBIJAKAN DAN JARINGAN
PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA
Sepanjang tahun 2013, LBH Masyarakat tetap aktif berjejaring dan melakukan
advokasi pembaharauan hukum acara pidana bersama organisasi non-pemerintah
lainnya yang tergabung dalam Komite Masyarakat Sipil untuk Pembaharuan Hukum
Acara Pidana (KUHAP). KUHAP bertujuan untuk mendorong pembaharuan hukum
acara pidana yang berperspektif hak asasi manusia dan berkeadilan jender. Untuk
mencapai tujuannya tersebut, KUHAP melakukan serangkaian kegiatan untuk
mengkritisi RUU KUHAP dan mendorong pembahasan yang transparan dan akuntabel
di DPR RI. Di KUHAP LBH Masyarakat memegang isu penyiksaan dalam konteks hukum
acara pidana dan memberikan rekomendasi kunci agar sistem hukum acara pidana
memberi ruang perlindungan hak asasi manusia yang lebih luas dengan mekanisme
yang kuat untuk mencegah terjadinya penyiksaan ataupun perlakuan buruk lainnya.
Secara khusus rekomendasi yang diajukan oleh LBH Masyarakat melalui KUHAP terkait
dengan isu penyiksaan tersebut adalah: perlunya perumusan alat bukti yang diperoleh
secara melawan hukum; pengurangan masa penahanan yang signifikan; adanya peran
aktif hakim dan jaksa penuntut umum untuk mencegah terjadinya penyiksaan.
HUKUMAN MATI
Di bulan Maret, Mei, dan November 2013, LBH Masyarakat bersama organisasi non-
pemerintah lainnya seperti KontraS dan Imparsial merespon pelaksanaan eksekusi
mati yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Dalam konferensi pers bersama dan
siaran persnya, LBH Masyarakat mengecam eksekusi mati tersebut dan menilai bahwa
pelaksanaan eksekusi itu adalah langkah mundur yang luar biasa terhadap politik HAM
Indonesia secara umum dan, secara khusus, upaya Indonesia untuk menyelamatkan
warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri.
Maret 2013, LBH Masyarakat menyampaikan laporan tertulis mengenai situasi
hukuman mati di Indonesia 2012-2013 kepada Sekretaris Jenderal PBB yang hendak
menyusun laporan tahunan mengenai situasi hukuman mati di seluruh negara.
Juni 2013, LBH Masyarakat bersama dengan koalisi masyarakat sipil yang dikoordinir
oleh Human Rights Working Group menyiapkan laporan alternatif kepada UN Human
Rights Committee. Laporan ini diajukan dalam rangka penilaian oleh Human Rights
Committee terhadap Indonesia sehubungan dengan implementasi Kovenan
Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. LBH Masyarakat secara khusus
menyiapkan laporan yang mengulas mengenai situasi hukuman mati dan pertanyaan
oleh Human Rights Committee seputar hukuman mati di Indonesia.
HAK ATAS PERUMAHAN
Juni 2013, LBH Masyarakat menyerahkan briefing paper kepada Pelapor Khusus PBB
untuk urusan Hak atas Perumahan yang Layak, Raquel Rolnik, yang tengah melakukan
misi kunjungan ke Indonesia. Laporan LBH Masyarakat tersebut mengulas mengenai
situasi hak atas perumahan di komunitas nelayan Kali Adem, Jakarta Utara, dan
menyampaikan rekomendasi terkait dengan permasalahan yang muncul di Kali Adem.

21
REFORMASI KEBIJAKAN NARKOTIKA
September 2013, LBH Masyarakat berpartisipasi dalam tim penilaian yang dibentuk
oleh HIV Cooperation Program Indonesia (HCPI), yang dibentuk dengan tujuan untuk
melakukan penilaian kesiapan sistem diversi narkotika dalam sistem peradilan pidana
Indonesia dan mengetahui kesiapan pusat-pusat rehabilitasi baik yang berbasis
komunitas maupun milik pemerintah. Tim penilai menemui sejumlah pemangku
kepentingan kunci dalam hal narkotika dan peradilan pidana seperti Badan Narkotika
Nasional dan Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Timur, serta melakukan kunjungan ke
sejumlah tempat seperti Pusat Rehabilitasi Lido, Rumah Singgah PEKA, Panti
Rehabilitasi ORBIT, dan Rumah Sakit Jiwa Menur di Surabaya. Selain LBH Masyarakat,
tim ini juga beranggotakan perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Persaudaraan
Korban Napza Indonesia (PKNI), dan dua orang pakar di bidang rehabilitasi
ketergantungan narkotika dan sistem peradilan pidana dari Australia.
September 2013, LBH Masyarakat menyerahkan briefing paper kepada Dr. Viroj
Sumyai, anggota International Narcotics Control Board (INCB) dan Matthew Nice dari
Sekretariat INCB, yang tengah melakukan misi kunjungan ke Indonesia. Misi ini
dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji upaya Pemerintah Indonesia dalam rangka
kewajibannya terhadap konvensi narkotika internasional yang telah diratifikasi oleh
Indonesia. Briefing paper yang diserahkan tersebut pada dasarnya adalah ringkasan
eksekutif dalam Bahasa Inggris laporan analisis terbaru LBH Masyarakat yang berjudul
‘Mengurai Undang-Undang Narkotika’. Briefing paper tersebut memuat analisis
hukum dan hak asasi manusia terhadap UU Narkotika.

22
E. PROYEK
Di tahun 2013, LBH Masyarakat mengimplementasi dua proyek yang didukung oleh
lembaga donor.
OPEN SOCIETY FOUNDATIONS
Open Society Foundations telah menyediakan dukungan kepada LBH Masyarakat
sejak 2010.
Sepanjang 2013, LBH Masyarakat menjalankan sejumlah aktivitas pemberdayaan
hukum masyarakat dan advokasi kebijakan narkotika dengan dukungan dari Open
Society Foundations (OSF). Berikut ini adalah pencapaian LBH Masyarakat dalam
mengimplementasi proyek dengan OSF.
 Februari – Juni 2013, LBH Masyarakat melaksanakan pemantauan terhadap proses
persidangan tindak pidana narkotika. Pemantauan ini didasari pada pengalaman
penanganan kasus yang dilakukan oleh LBH Masyarakat, di mana pelaksanaan sidang
kasus narkotika sering dilakukan dengan seadanya, tidak sesuai dengan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta tidak mengindahkan asas-asas peradilan
yang jujur dan adil (fair trial). Pemantauan yang dilakukan selama limabulan di enam
Pengadilan Negeri di DKI Jakarta dan Depok ini berhasil memantau dua ratus tujuh
puluh sembilan kasus, dengan temuan kunci sebagai berikut:
 Terdakwa di seratus delapan tiga kasus, atau sebanyak 65% dari kasus yang
dipantau, tidak didampingi oleh pengacara. 19 terdakwa di antaranya didakwa
dengan pasal yang memiliki ancaman hukuman mati.
 Sekitar 49 kasus memiliki barang bukti di bawah lima gram dan 27 kasus memiliki
barang bukti di atas lima gram. Di antara kasus yang berbarang bukti di atas lima
gram, 81% di antaranya didakwa dengan pasal yang memuat ancaman hukuman
mati, dan 45% diantaranya tidak memiliki pengacara.
 April 2013, LBH Masyarakat mengadakan pelatihan hukum dan HAM bagi anggota
komunitas pemakai narkotika di Tangerang, Bekasi, dan Depok. Pelatihan hukum dan
HAM kali ini berbeda dengan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh LBH
Masyarakat pada tahun-tahun lalu. Pelatihan ini tidak ditujukan untuk melahirkan
paralegal-paralegal komunitas narkotika yang baru, sekalipun pelatihan ini didahului
dengan serangkaian penyuluhan hukum di komunitas dan menyediakan materi yang
sama dengan pelatihan paralegal LBH Masyarakat sebelum-sebelumnya. Dalam
pelatihan ini, sebanyak delapan orang anggota komunitas terpilih sebagai peserta.
Setiap peserta dinilai keaktifan serta tingkat pemahamannya. Terdapat dua orang
yang memperoleh nilai di atas ambang batas nilai yang telah ditentukan dan
dinyatakan lulus menjadi paralegal. Sementara bagi mereka yang nilainya belum
melewati ambang batas nilai tersebut masih harus memenuhi persyaratan lanjutan
untuk tetap dapat menjadi paralegal. Persyaratan tersebut adalah keikutsertaan dan
keaktifan dalam tiga sampai tujuh kali penyuluhan di komunitas.

23
 Agustus 2013, LBH Masyarakat menerbitkan laporan analisis terhadap Undang-
Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika) yang
berjudul “Mengurai Undang-Undang Narkotika”. Laporan ini menelaah UU Narkotika
dari tiga sudut perspektif: kesehatan, sosial, dan, hukum. Laporan ini dapat diunduh di
laman LBH Masyarakat. Studi literatur dan wawancara dengan pemangku kepentingan
kunci dilakukan selama empat bulan guna membantu mengurai UU Narkotika.
Kesimpulan analisis tersebut antara lain:
 Sekalipun UU Narkotika seperti ingin menempatkan dirinya di sisi kesehatan isu
ketergantungan narkotika, namun pasal-pasal yang ada justru bertentangan satu
dengan yang lain. Hasilnya, salah satu tujuan UU Narkotika untuk mendorong
pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial menjadi sulit. Terlebih lagi, UU Narkotika
masih mengkriminalisasi pemakai narkotika dan menjatuhi penghukuman yang
disproporsional bagi pelaku tindak pidana narkotika;
 UU Narkotika masih belum secara sungguh-sungguh menempatkan asas keadilan
dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai landasannya. Selain itu,
kerentanan pemakai narkotika terhadap stigma dan diskriminasi pun tidak
mendorong UU Narkotika mengakomodir upaya pemberantasan stigma dan
diskriminasi tersebut.
 Sepanjang 2013, LBH Masyarakat mengadakan penyuluhan hukum bagi anggota
komunitas pemakai narkotika di Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan Depok; dan komunitas
nelayan di Kali Adem, serta anak muda di Depok dan Klender. Selama tahun 2013,
terdapat setidaknya dua puluh kali sesi penyuluhan hukum bagi komunitas, dengan
jumlah peserta total mencapai lebih dari 300 orang.
Selain penyuluhan hukum bagi komunitas, LBH Masyarakat juga melakukan
penyuluhan hukum di Rumah Tahanan Klas I Cipinang (Rutan Cipinang) dan Rumah
Tahanan Klas I Salemba (Rutan Salemba). Penyuluhan di kedua Rutan ini dilakukan
secara rutin setiap bulan, namun khusus bagi Rutan Salemba, penyuluhan
dilaksanakan sebanyak dua kali setiap bulannya. Penyuluhan yang ditujukan bagi
tahanan-tahanan yang baru dipindahkan dari tahanan kepolisian ke tahanan Rutan ini
merupakan wujud komitmen LBH Masyarakat untuk menyediakan akses bantuan
hukum sedini mungkin bagi setiap orang yang berhadapan dengan hukum.
Penyuluhan hukum dibagi menjadi dua sesi yaitu pemberian informasi mengenai
proses persidangan pidana dan konsultasi hukum gratis. Sepanjang tahun 2013,
penyuluhan dan konsultasi di Rutan telah dilaksanakan sebanyak 30 kali, dengan total
peserta penyuluhan mencapai lebih dari 900 tahanan, dan total tahanan yang
melakukan konsultasi hukum setidaknya 100 tahanan.
LEVI STRAUSS FOUNDATION
Selain dukungan dari OSF, LBH Masyarakat juga mendapatkan dukungan dari Levi
Strauss Foundation (LSF), yang sejak tahun 2010 telah memberikan dukungan umum
(general support) kepada LBH Masyarakat. Penyediaan dukungan keuangan ini
bersifat umum dan sangat membantu penguatan organisasional serta penguatan
kapasitas staf-staf LBH Masyarakat.

24
Adapun pencapaian yang telah LBH Masyarakat raih di tahun 2013 dengan dukungan
dana dari LSF adalah sebagai berikut.
 Sejak Agustus 2012, LBH Masyarakat berhasil menerbitkan kembali CAVEAT, buletin
yang menyediakan analisis hukum dan hak asasi manusia terkini di Indonesia dalam
Bahasa Inggris. CAVEAT terbitan baru ini juga menyediakan kolom khusus yang
mengulas permasalahan kebijakan narkotika dan HIV di Indonesia dari perspektif hak
asasi manusia. Dengan sumber daya manusia yang sangat terbatas, LBH Masyarakat
berhasil menerbitkan lima edisi CAVEAT sepanjang tahun 2013.
 Terlaksananya dua kegiatan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas anak
muda/remaja dalam hal pengetahuan seputar HAM dan HIV.
Juli 2013, LBH Masyarakat mengadakan Summer Internship (SI). SI adalah sebuah
kegiatan tahunan LBH Masyarakat yang ditujukan bagi mahasiswi/a Perguruan Tinggi
berbagai fakultas yang tertarik mendalami isu hak asasi manusia.SI 2013 adalah SI
yang ke-5 diadakan oleh LBH Masyarakat. SI 2013 berhasil menarik minat lebih dari 70
pendaftar. Namun, untuk menjaga keefektifan pelaksanaan dankarena keterbatasan
tempat, hanya sepuluh pendaftar yang lolos menjadi peserta. Guna memaksimalkan
terjadinya transfer pengetahuan dan keterampilan seputar HAM, peserta bukan
hanya mendapat pengetahuan melalui diskusi kelas, tetapi juga tugas individual, tugas
kelompok, dan kunjungan lapangan. Kesuksesan pelaksanaan SI terlihat dari
ketergabungan lima peserta SI 2013 yang memutuskan unutk melanjutkan
pengabdiannya sebagai relawan (volunteer) LBH Masyarakat sampai laporan ini ditulis
menjelang akhir Desember 2013.
Selain SI, pada bulan November 2013, LBH Masyarakat juga mengadakan Kamp Anak
Muda (Youth Camp). Sebanyak 16 anak muda dari tiga komunitas yang LBH
Masyarakat berdayakan dan dampingi diberikan pengenalan dan pemahaman
mengenai isu hak asasi manusia dan HIV/AIDS melalui beragam aktivitas bermain
sambil belajar.
 Terlaksananya Pendidikan Hukum Berkelanjutan bagi Paralegal LBH Masyarakat dalam
bentuk Sekolah Paralegal. Pada bulan September – Oktober 2013, LBH Masyarakat
mengadakan kegiatan yang diberi nama Sekolah Paralegal (SP). SP adalah sebuah
inisiatif perwujudan penyediaan pendidikan hukum berkelanjutan bagi paralegal LBH
Masyarakat. Di dalam SP, paralegal LBH Masyarakat berkesempatan mendapatkan
tambahan pengetahuan di luar pengetahuan yang biasa disediakan di Pelatihan
Paralegal. Sebanyak delapanorang paralegal LBH Masyarakat berpartisipasi aktif
dalam SP. Kedelapan orang paralegal ini terpilih berdasarkan kriteria tertentu seperti
di antaranya keaktifan dalam melakukan fungsi-fungsi keparalegalan. Materi-materi
yang diberikan di SP antara lain, hak atas informasi, hukum ketenagakerjaan, dasar-
dasar hukum keluarga (seputar hukum perkawinan, perceraian, dan waris), dan
perlindungan terhadap perempuan dan anak. SP berhasil menarik minat banyak pihak
untuk berpartisipasi sebagai pemateri, di antaranya adalah beberapa orang
mahasiswa hukum Universitas Indonesia, anggota Majelis Wali Amanat Universitas
Indonesia unsur mahasiswa, serta sebuah kantor hukum di Jakarta.

25
PENCAPAIAN LAIN-LAIN DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS
Selain penjelasan pencapaian aktivitas LBH Masyarakat di atas, sepanjang 2013 LBH
Masyarakat juga menjalankan beberapa inisiatif lainnya yang mencerminkan
perkembangan kapasitas LBH Masyarakat.
Sejak Februari 2013, dua orang anggota Badan Pekerja LBH Masyarakat menjadi South
East Asia Legal Fellows Reprieve yang bekerja paruh waktu untuk mengerjakan
advokasi/penanganan kasus hukuman mati di Indonesia.
Pada bulan Maret-April 2013, LBH Masyarakat memfasilitasi inisiatif sensitisasiisu
Orientasi Seksual dan Identitas Jender bagi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
(Komnas HAM) serta survei pemahaman anggota komunitas Lesbian, Gender,
Biseksual, and Transgender (LGBT) terhadap tugas dan tanggung jawab Komnas HAM.
Aktivitas ini didukung oleh International Development Law Organization (IDLO).
Dua orang anggota Badan Pekerja LBH Masyarakat ditunjuk sebagai konsultan
nasional oleh badan PBB di Indonesia untuk dua kegiatan yang berbeda. Agustus-
September 2013, Direktur LBH Masyarakat menjadi konsultan nasional bagi program
Konsultasi Nasional Hukum dan HIV di Indonesia, yang diselenggarakan oleh Komisi
Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) bekerjasama dengan Kantor UNDP dan
UNAIDS Indonesia. November-Desember 2013, Koordinator Program HAM, HIV, dan
Kebijakan Narkotika menjadi konsultan nasional bagi program Penelusuran Hukum
Berkaitan dengan Hak Perempuan di Lingkungan Kesehatan. Program ini
diselenggarakan oleh Kantor UNDP Indonesia. Penunjukkan terhadap kedua anggota
Badan Pekerja LBH Masyarakat ini semakin mengukuhkan pengakuan terhadap
kapasitas dan keahlian LBH Masyarakat dalam menganalisis persoalan HIV dan
narkotika dari perspektif hak asasi manusia dan jender.
Oktober 2013, Direktur LBH Masyarakat menjadi salah satu pembicara di pertemuan
“Bringing Justice to Health” yang diselenggarakan oleh Open Society Foundations, di
Nairobi, Kenya. Pertemuan ini menghadirkan organisasi masyarakat sipil dari berbagai
negara yang melakukan kerja-kerja pemberdayaan hukum/akses terhadap keadilan
bagi masyarakat yang terpinggirkan seperti pemakai narkotika, orang dengan HIV, dan
orang yang membutuhkan layanan paliatif.
Kerja LBH Masyarakat di bidang pemberdayaan hukum bagi pemakai narkotika juga
diangkat sebagai salah satu profil di dalam publikasi terbaru Open Society
Foundations yang juga berjudul “Bringing Justice to Health”. Laporan ini tersedia di
laman berikut: http://www.opensocietyfoundations.org/reports/bringing-justice-
health
Pada bulan Oktober dan November2013, LBH Masyarakat menjadi pemateri di
Pelatihan Paralegal Bagi LSM Pengurangan Dampak Buruk Narkotika se-Indonesia,
yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) yang
diadakan di Jakarta dan Surabaya. Total peserta pelatihan ini mencapai lebih dari 150

26
puluh orang petugas penjangkau (outreach worker) dan kader muda Puskesmas se-
Indonesia.
Di samping pencapaian tersebut di atas, LBH Masyarakat juga mendukung
pengembangan kapasitas anggota Badan Pekerja-nya. Hal ini dapat terlihat pada
contoh berikut ini.
Salah seorang staf penanganan kasus LBH Masyarakat terpilih sebagai salah satu
peserta pelatihan Advokasi Hak Kesehatan yang diselenggarakan oleh Asia Catalyst, di
Bangkok, Thailand, bulan Mei 2013.
LBH Masyarakat juga menyediakan dukungan bagi tiga orang staf penanganan
kasusnya untuk mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat bulan September 2013.
Salah seorang staf Advokasi Hukum LBH Masyarakat juga berpartisipasi di dalam
pelatihan Pengembangan Analisis Kasus untuk Kepentingan Advokasi HAM yang
diadakan oleh LBH Jakarta dan American Bar Association – Rule of Law Initiative
Indonesia, di Jakarta, bulan November 2013.

27
TERIMA KASIH
LBH Masyarakat hendak berterima kasih kepada individu-individu berikut yang telah
mengabdi menjadi relawan (volunteer) di tahun 2013 dan bekerja keras mendukung dan
mengembangkan segala bentuk kerja-kerja LBH Masyarakat:
Adam Luthfi
Albert Wirya
Aldo Maulana Randa
Aulia Ali Reza
Josephine Christine Aritonang
Oris Daeli
Tri Yuanita Indriyani
Wellza Adriansyah
Yudistira Adi

28
LEMBAGA BANTUAN HUKUM MASYARAKAT
Tebet Timur Dalam III No. 54A
Jakarta Selatan 12820
Indonesia
TEL +62 21 830 54 50
FAX +62 21 8370 99 94
contact@lbhmasyarakat.org
http://www.lbhmasyarakat.org

Laporan Tahunan LBH Masyarakat Tahun Kerja 2013

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

Similaire à Laporan Tahunan LBH Masyarakat Tahun Kerja 2013

Similaire à Laporan Tahunan LBH Masyarakat Tahun Kerja 2013 (20)

Plus de LBH Masyarakat

Plus de LBH Masyarakat (20)

Dernier

Dernier (11)

Laporan Tahunan LBH Masyarakat Tahun Kerja 2013