Laporan Kuliah Tamu Kewarganegaraan

1. Kewarganegaraan Kelas 19
Dosen : Drs. Usman Arief, M.Sc
21 September 2013
LAPORAN KULIAH TAMU
KEWARGANEGARAAN
“Peningkatan Nasionalisme Mahasiswa”
Oleh : KH. Dr. A. Hasyim Muzadi
Kelompok 5
Narendra Gharini Puteri (1112100007)•Nur Lailiyah Isnaini (1112100010)•Seni Ramadhanti
(1112100015)•Susmita Rachmawati (1112100016)•Aloysius Niko (1112100018)•Rachmad Januar
(1112100024)•Linahtadiya Andiani (1112100079)

2. CURICULUM VITAE PEMBICARA
Nama:
KH. Dr. Achmad Hasyim Muzadi
Nama Populer:
KH Hasyim Muzadi
Lahir:
Bangilan, Tuban, Jawa Timur, 8 Agustus 1944
Jabatan:
Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama (1999-2004 dan 2004-2009)
Pengalaman Penting:
Calon Wakil Presiden Pemilu 2004
Istri:
Hj. Mutammimah
Anak:
Enam orang (3 putra dan 3 putri)
Orangtua:
H. Muzadi dan Hj. Rumyati
Pendidikan:
•Madrasah lbtidaiyah Tuban-Jawa Timur 1950-1953
•SD Tuban-Jawa Timur 1954-1955
•SMPN I Tuban-Jawa Timur 1955-1956
•KMI Gontor, Ponorogo-Jawa Timur 1956-1962
•PP Senori, Tuban-Jawa Timur 1963
•PP Lasem-Jawa Tengah 1963
•IAIN Malang-Jawa Timur 1964-1969
•Bahasa 1972-1982
Kemampuan Bahasa:
Indonesia, Arab, Inggris
Pengalaman Karir:
•Membuka Pesantren Al-Hikam di Jalan Cengger Ayam, Kodya Malang
•Anggota DPRD Kotamadya Malang dari PPP
•Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Malang
•Anggota DPRD Tingkat I Jawa Timur 1986-1987
Organisasi:
•Ketua Ranting NU Bululawang-Malang, 1964
•Ketua Anak Cabang GP Ansor Bululawang-Malang 1965
•Ketua Cabang PMII Malang 1966
•Ketua KAMMI Malang 1966
•Ketua Cabang GP Ansor Malang 1967-1971
•Wakil Ketua PCNU Malang 1971-1973
•Ketua DPC PPP Malang 1973-1977
•Ketua PCNU Malang 1973-1977
•Ketua PW GP Ansor Jawa Timur 1983-1987
•Ketua PP GP Ansor 1987-1991
•Sekretaris PWNU Jawa Timur 1987-1988
•Wakil Ketua PWNU Jawa Timur 1988-1992
•Ketua PWNU Jawa Timur 1992-1999
•Ketua Umum PBNU 1999-2004
•Ketua Umum PBNU 2004-2009

3. Legislatif:
Anggota DPRD Tingkat II Malang-Jawa Timur
Publikasi:
Membangun NU Pasca Gus Dur, Grasindo, Jakarta, 1999.
NU di Tengah Agenda Persoalan Bangsa, Logo, Jakarta, 1999.
Menyembuhkan Luka NU, Jakarta, Logos, 2002.
Alamat Kantor:
PBNU Jalan Kramat Raya No 168 Jakarta Pusat
Alamat:
Ponpes Mahasiswa Al Hikam, Malang
Kontrak Jam'iyyah NU
Motto:
Akan taat kepada AD/ART NU, Khittah Nu, Rais Aam dan Keputusan Lembaga Syuriyah.
Akan berusaha sekuat tenaga melaksanakan amanat muktamar ke-31 dan keputusan jam'iyyah yang
lain.
Tidak akan, langsung atau tidak langsung, mengatasnamakan NU, kecuali bersama-sama Rais Aam atau
atas dasar keputusan rapat PB NU dan tidak akan bertindak atau mengambil kebijaksanaan sendiri tanpa
berkonsultasi dengan Rais Aam.
Tidak akan mencalonkan diri untuk jabatan politis, baik di legislatif maupun eksekutif

4. LAPORAN KULIAH TAMU KEWARGANEGARAAN
“Peningkatan Nasionalisme Mahasiswa”
Oleh : KH. Dr. A. Hasyim Muzadi
I. Pelaksanaan Kuliah Tamu
Hari , Tanggal : Sabtu, 21 September 2013
Waktu : 09.00 – selesai
Tempat : Ruang Sidang Lantai 3 Gedung Pasca Sarjana Institut Teknologi Sepuluh
Nopember
Tema : Peningkatan Nasionalisme Mahasiswa
Tujuan : Agar mahasiswa mempunyai wawasan kebangsaan dan dapat memiliki
jiwa nasionalisme yang tinggi terhadap bangsa
Pembicara : KH. Dr. Achmad Hasyim Muzadi
Peserta : Mahasiswa dan Dosen Kewarganegaraan
II. Isi Materi
Pada dasarnya, setiap negara memiliki sistem kenegaraannya masing-masing. Dan setiap sistem
kenegaraan suatu negara mengandung pokok-pokok sistem kenegaraan. Negara Indonesia memiliki
sistem kenegaraan dengan lima pokok dasar di dalamnya. Berikut lima pokok dasar yang menyusun
sistem kenegaraan di Indonesia:
1. Dasar negara.
2. Konstitusi.
3. Undang-undang dasar negara.
4. Peraturan pelaksanaan.
5. Otonomi daerah.
Kelima dasar pokok ini telah menyusun sistem kenegaraan Indonesia. Dengan sistem ini, Indonesia dapat
membentuk suatu kepemimpinan atau Leadership. Sistem ini juga akan mengangkat pemerintahan di
Indonesia. Pada umumnya, dengan adanya sistem kenegaraan pada suatu negara, maka akan terbentuk
suatu kepemimpinan yang nantinya akan merubah sistem itu sendiri.
Negara Indonesia pada umumnya sudah menjadi suatu negara. Indonesia memiliki dasar negara
yang menjadi salah satu pokok terbentuknya sistem kenegaraan yang merupakan salah satu syarat
terbentuknya suatu negara. Dasar negara yang dimiliki oleh Indonesia adalah Pancasila. Pancasila secara
umum adalah suatu rumusan atau hasil pengamatan dari budaya-budaya di Indonesia secara orisional.
Pancasila juga sering dijadikan sebagai gerbang agama untuk menumbuhkan agama-agama di Indonesia.
Namun Pancasila bukanlah agama dari negara Indonesia. Dan secara tidak langsung, banyak agama yang
ditabrakkan dengan Pancasila. Pancasila merupakan filsafat negara atau dapat disebut sebagai mainset
atau pola pikir negara Indonesia. Pancasila juga dijadikan sebagai sumber hukum negara Indonesia,
dimana semua hukum harus berdiri di atas Pancasila.
Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang dibentuk oleh presiden RI pertama, Ir.
Soekarno. Pancasila ini juga telah disepakati oleh tokoh-tokoh negara, agama, suku, dan daerah.
Sehingga, Pancasila lahir dari sebuah kesepakatan bersama. Berikut isi rumusan dari Pancasila itu sendiri:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Rumusan Pancasila yang pertama adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama ini menjelaskan
mengenai hubungan lintas agama antar negara. Maksud dari sila ini adalah bahwa tahta kenegaraan harus

5. dapat melindungi dan mengakomodasi agama. Indonesia memiliki banyak agama dengan kebudayaan
yang berbeda. Hal ini yang menyebabkan Indonesia menjadi negara beragama. Indonesia harus terhindar
dari kebudayaan negara sekuler. Negara sekuler adalah negara yang tidak menafsirkan agamanya didalam
aturan kenegaraannya. Dengan adanya agama di dalam sistem kenegaraan Indonesia, maka akan tercipta
kemanusiaan yang adil dan beradab.
Kemanusiaan merupakan konsekuensi logis atau konsep dasar logis di negara Indonesia. Dalam
sila kedua ini, Indonesia harus memiliki jiwa humanisme atau kemanusiaan yang tinggi. Namun pada
kenyataannya, Indonesia masih belum dapat menjalankan konsekuensi logis ini. Masih banyak rakyat
yang suka berbohong dalam melakukan berbagai hal, padahal kejujuran itu sendiri sudah menjadi dasar
aturan utama dalam bernegara yang terkandung dalam agama. Agar dapat menjadi negara yang
berperikemanusiaan, maka Indonesia perlu sikap adil dan beradab. Keadilan yang dimaksud adalah
Bhineka Tunggal Ika, dimana semuanya harus merasakan apa yang terjadi di Indonesia ini. Sedangkan,
Indonesia harus menjadi negara yang beradab dengan adab dan budi bahasa yang baik. Keduanya menjadi
penyebab munculnya nilai kemanusiaan dan dengan adanya kemanusiaan ini maka akan tercipta
persatuan.
Dengan berhasilnya negara Indonesia pada sila pertama dan kedua, maka akan muncul persatuan
Indonesia. Dari sila ketiga ini, Pancasila dianggap sebagai dasar negara yang dapat memersatukan bangsa.
Hakikat persatuan sebagai dasar negara ini adalah sifat-sifat dan keadaan Indonesia harus sama. Negara
Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi. Dengan adanya sistem yang mengarah pada
kenyataan, maka Indonesia dapat bersatu dengan baik. Namun, apabila demokrasi ini tidak ditata dengan
baik, maka akan muncul oligarki politik atau pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh
kelompok elit masyarakat. Dengan adanya persatuan Indonesia, maka akan tercipta sistem demokrasi
yang mengarah pada kerakyatan dan maka dibentuk sila keempat yang menerangkan mengenai
kerakyatan.
Pada dasarnya, demokrasi tidak dapat berdiri sendiri dan diperlukan beberapa hal yang mampu
mengarahkan demokrasi itu sendiri. Yang dibutuhkan, antara lain adalah pendidikan, kebutuhan primer
yang berkecukupan, dan ekonomi yang baik. Demokrasi yang tidak diatur dan diarahkan dengan baik,
maka akan muncul demokrasi yang kapitalis yang dipimpin oleh pemimpin kartel atau pemimpin yang
memimpin dengan cara terselubung dalam kekuasaannya.Hal inilah yang menyebabkan demokrasi
menjadi sistem industri bukan nilai suatu negara. Di Indonesia, sistem demokrasi yang terjadi sudah
kacau, dimana pemimpin mewakili partainya bukan negaranya. Akibatnya banyak resiko yang
bermunculan, diantaranya adalah loyalitas negara akan terhenti, hanya ada kepentingan parsial bukan
kepentingan politik, dan hilangnya keseimbangan antara demokrasi dengan kepemimpinan. Maka agar
tercipta suatu sistem demokrasi kerakyatan yang benar, maka diperlukan hikmat kebijaksanaan di suatu
permusyawaratan perwakilan. Hikmat itu sendiri adalah sikap penggunaan suatu proses atau sistem
dengan benar. Tanpa adanya hikmat di dalam suatu tindakan, maka sistem tidak akan berjalan dengan
semestinya. Apabila suatu kerakyatan yang dipimpin dengan hikmat kebijaksanaan, maka negara tersebut
akan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tanpa terselenggaranya keempat poin Pancasila, maka keadilan tidak muncul. Keadilan yang
dimaksud adalah keadilan pada seluruh aspek sosial yang dibutuhkan bagi masyarakat. Dengan adanya
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi sila kelima dari Pancasila, maka negara
Indonesia akan menjadi negara yang sebenarnya. Namun, Pancasila tidak akan bermakna dan berjalan
dengan sendirinya, sehingga dibutuhkan format hukum. Format hukum yang dimaksud adalah undang-
undang dasar atau UUD.
Undang-undang dasar atau UUD merupakan pokok dari sistem kenegaraan yang dapat diubah,
tidak seperti Pancasila yang merupakan pokok dasar yang mutlak. Perubahan UUD dilakukan berulang
kali dinegara Indonesia. Pada tahun 1999-2000 terjadi perubahan UUD secara besar-besaran. Pada
awalnya perubahan UUD dibatasi oleh kebutuhan yang mendesak. Namun sekarang ini di Indonesia
bukan karena kebutuhan yang mendesak, perubahan UUD terjadi karena sesuai dengan kemauan. UUD
dirubah karena tidak bersumber pada Pancasila, contohnya adalah UUD 2002. Perubahan UUD yang

6. terjadi secara berulang-ulang dan dapat merusak UUD yang lama adalah karena dua fisi penyebab, yaitu
fisi politik dan fisi historis. Contoh fisi politik adalah kebebasan sedangkan contoh fisi historis adalah
penyesalan di masa lalu.
Sekarang ini, Hak Asasi Manusia atau HAM ditinggikan hingga norma-norma yang ada menjadi
hancur. Makna HAM sebagai hak-hak warga negara Indonesia, sekarang ini diartikan beda. Banyak
gerakan-gerakan yang mengatasnamakan HAM yang tumbuh di Indonesia. Sebagai contoh, gerakan
pergantian Pancasila yang sekarang ini mulai bermunculan. UUD yang sudah longgar berubahan menjadi
UUD yang tambah longgar dengan mengatasnamakan HAM. Legislatif menjadi penguasa sebenarnya di
Indonesia dan legislatif berhak menentukan apa saja. Sebagai contoh, DPR yang merupakan badan
legislatif yang memiliki banyak peran dari mulai membuat UUD hingga mengatur negara. Sekarang ini,
negara Indonesia tidak disanggah oleh partai-partai, namun partai-partai inilah yang membangun negara
untuk kekuasaan pemerintah. Akibatnya, sikap nasionalisme di Indonesia menjadi lumer dan aturan-
aturan pemerintah dari pelaksanaan UUD yang berlebiha. Kepala negara atau presiden akan bertindak
sebagai koordinator dan penanggung jawab pemerintahan bawah. Badan eksekutif sekarang ini berasal
dari partai yang menang, sehingga pemimpin eksekutif ini lebih mementingkan kebutuhan partainya
daripada kebutuhan negara. Akibatnya, kondisi perekonomian dan politik global menjadi tidak seimbang.
Agar semuanya menjadi lebih baik, maka harus diciptakan rasa nasionalisme.
Nasionalisme merupakan rasa kebangsaan yang bangga dengan bangsanya dan memiliki cita-cita
sendiri untuk bangsanya. Dalam membangun nasionalisme, terdapat tiga syarat pembangunan
nasionalisme, yaitu sistem kenegaraan yang menjunjung nasionalisme, kepemimpinan kenegaraan yang
nasionalisme, dan pendidikan nasionalisme. Indonesia telah berhasil dalam menjalankan ketiga syarat
tersebut dan terbentuklah nasionalisme di dalamnya. Namun, kerapuhan sistem negara Indonesia yang
suka mengikuti negara lain menyebabkan seluruh bagian Indonesia menjadi bolong dan nasionalisme
menjadi berkurang.
Pada dasarnya, nasionalisme tumbuh secara alami yang diajarakan oleh negara itu sendiri. Namun,
untuk mempertahankannya sangat sulit. Dalam agama Islam, nasionalisme dapat dipertahankan dengan
cara terus mengikat tali persaudaraan antar kaum di Indonesia dan tidak membeda-bedakan budayanya
dengan cara menata tata-tata lintas agama. Pada dasarnya, memasuki nasionalisme secara sistemik atau
dengan cara agama sama saja. Pemaksaan kebudayaan telah terjadi di Indonesia pada tahun 1999 dan
menyebabkan terciptanya trans nasional dimana pemaksaan satu sisi politik pada suatu negara.
III. Resume Tanya Jawab
No. Pertanyaan Jawaban
1. Mengenai koalisi partai Koalisi bukan menjadi keharusan dalam UUD.
Koalisi itu sendiri adalah sistem penyatuan
beberapa partai. Hal ini dilakukan untuk
penyelamatan diri pemerintah. Koalisi juga
dilakukan agar tidak ada anggota DPR yang
tergabung dalam parlemen karena DPR dapat
menggulingkan pemerintah.
2. Mengenai kedatangan Miss
World
Miss World dijadikan sebagai lahan bisnis pada
negara-negara tertentu. Sehingga pangadaan Miss
World pada suatu negara tergantung oleh
pemerintah.
3. Mengenai hubungan hukum
dengan politik
Relefansi hukum dengan politik sangat dekat,
dimana hukum merupakan produk politik yang
nantinya akan mengatur politik itu sendiri.
4. Mengenai masalah universitas
yang terjadi akhir-akhir ini
Yang harus dilakukan para mahasiswa dalam
menanggapi masalah di universitasnya adalah

7. dengan intelektual idealis, mengamati keadaan dan
menganalisis, serta mengambil posisi dalam
organisasi kebangsaan.
5. Mengenai hilangnya gotong
royong
Hilangnya budaya gotong royong disebabkan oleh
berubahnya sistem ekonomi dan politik dan
terjadinya globalisasi.
6. Mengenai demokrasi Demokrasi yang ada memiliki bermacam-macam
kebudayaan dan aturan masing-masing negara yang
menganut sistem demokrasi.
7. Mengenai HAM HAM terbagi menjadi tiga jenis, yaitu murni
humanis yang dibatasi oleh negara, konsep barat
yang menuntut politik negara untuk menjustifikasi
nilai-nilai negara, dan HAM berdasarkan nilai-nilai
negara yang paling tepat.
8. Mengenai nasionalisme pada
mahasiswa
Nasionalisme merupakan rasa kebangsaan dan
pembelaan negara dengan berbagai cara. Untuk
menumbuhkan jiwa nasionalisme, mahasiswa perlu
mengikuti pendidikan nasionalisme.
IV. Kesimpulan
Kesimpulannya adalah sebagai warga negara Indonesia harus menegakkan rasa kebangsaan
dan juga harus memperbaiki kerusakan kebangsaan.