Sistem peradilan nasional terdiri dari lembaga-lembaga seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Pengadilan Negeri, dan lainnya. Lembaga-lembaga ini memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman demi tercapainya keadilan berdasarkan hukum di Indonesia.

1. Made Yudha Pranadiksa Giri
X IPA 2
47

2. Concept Map
SistemPeradilanNasional
Pengertian
Dasar Hukum
Tugas Lembaga
Peradilan Nasional
Jenis Lembaga
Peradilan Nasional

3. Pengertian Sistem Peradilan Nasional
• Sistem Peradilan Nasional adalah suatu keseluruhan komponen
peradilan
nasional, pihak pihak dalam proses peradilan, hirarki kelembagaan
peradilan
maupun aspek aspek yang bersifat prosedural yang saling berkait
sedemikian
rupa, sehingga terwujud suatu keadilan hukum. Sistem Peradilan
Nasional terdiri dari beberapa komponen. Apabila keseluruhan
komponennya berjalan baik, maka tujuan utama sistem peradilan
nasional, yaitu mewujudkan keadilan hukum dapat tercapai.
• Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa. Setiap putsan pengadilan menghasilkan putusan akhir.
Dalam hal ini, setiap putusan akhir pengadilan harus dapat di
terima dan dilaksanakan untuk memberi keputusan.
• Back to top

4. Komponen Sistem Peradilan Nasional
• Materi hukum materil dan hukum acara (hukum formil)
Hukum materil adalah berisi himpunan peraturan yang
mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan hubungan
yang berwujud perintah atau pun larangan larangan. Hukum
acara adalah himpunan peraturan yang memuat tata cara
melaksanakan dan mempertahankan hukum materil;dengan
kata lain, hukum yang memuat peraturan yang mengenai cara-
cara mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan tata
cara hakim memberi putusan
• Prosedural
Yaitu proses penyeledikan/ penyidikan, penuntunan, dan
pemeriksaan dalam sidang pengadilan (mengadili).

5. Komponen Sistem Peradilan Nasional
• Penyelidikan
merupakan serangkaian tindakan penyelidik untukmencari dan
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakpelanggaran
hukum guna menentukan dapat tidaknya dilakukanpenyidikan.
• Penyidikan
adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari
sertamengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang
tidaknyapelanggaran hukum yang terjadi dan siapa tersangkanya.
• Penununtutan
adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkanperkara ke
pengadilan yang berwenang dalam hal dan menurut cara
yangditentukan undang undang dengan permintaan supaya diperiksa
dandiputus oleh hakim di sidang pengadilan
• Back to top

6. Dasar Hukum Peradilan Nasional
• Pasal 24 UUD 1945 :
(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan keadilan.
(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang
berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha
negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

7. Dasar Hukum Peradilan Nasional
• Peradilan umum( UU No 2 Tahun1986)
• Peradilan agama ( UU No 7 Tahun1989)
• Peradilan Militer( UU No 5 Tahun1950 UU No 7 Tahun1989 )
• Peradilan Tata Usaha Negara ( UU No 5 Tahun1986)
• Kebebasan kehakiman, bersifat menunggu (pasif), dengan itu
apabila tidak ada perkara (Pasal 6 UU No.4 tahun 2004)
• Pengadilan pengendali menurut hukum tanpa membedakan
status seseorang. Pengadilan tidak hanya mengadili
berdasarkan undang-undang, tetapi mengadili menurut
hukum. Kekuasaan ini memberi kebebasan lebih besar
kepada hakim (Pasal 5 ayat 1 UU No.4 Tahun 2004).
• Selain peradilan negara, tidak dibolehkan ada peradilan-
peradilan yang bukan di lakukan oleh badan peradilan negara
(Pasal 3 UU No.4 Tahun 2004).

8. Dasar Hukum Peradilan Nasional
• Suatu perkara yang undang-undangnya tidak lengkap atau tidak
ada, pengadilan wajib menemukan hukumannya dengan jalan
menafsirkan , mengalin, mengkuti memahami, nilai-nilai hukum
hidup dalam masyarakt (Pasal 9 UU No.4 tahun 2004).
• Untuk lebih menjamin objektivitas kekuasaan kehakiman, sidang
pemeriksa pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali
undang-undang menentukan lain. Tidak dipenuhi kebutuhan
tersebut menyebabkan batalnya putusan menurut hukum “social
control” (Pasal 19 UU No. 4 tahun 2004).
• Semua pengadilan memeriksa dan memutus perkara dengan
majelis yang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga orang. Tujuan
ketantuan tersebut adalah untuk lebih menjamin rasa keadilan.
Asas keadilan ini tidak menutup kemungkinan untuk memeriksa
dan memutus suatu perkara yang dilakukan oleh hakim tunggal
(Pasal 17 ayat 1 UU No.4 2004).

9. Dasar Hukum Peradilan Nasional
• Jika seorang hakim masih terikat hubungan sedarah sampai derajat
ke yiga atau semenda (Hubungan keluarga akibat perkawinan)
dengan ketua, dalah seorang anggota hakim, jaksa, atau penasehat
hukum panitrera dalam suatu perkara tertentu wajib
mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara tersebut (Pasal 29
ayat 3 dan4 UU No.4 tahun 2004)
• Para pihak yang bersangkutan (sengketa) atau terdakwa
mempunyai hak ingkar (recusatie) terhadap hakim yang mengadili
perkaranya. Hak ingkar adalah hak seorang yang diadili untuk
menunjukan keberatan-keberatanya yang disertai dengan alasan-
alasan terhadap seorang hakim yang akn atau sedang mengadili
perkaranya (Pasal 29 ayat 1 dan 2 UU No.4 tahun 2004).
• Back to top

10. Tugas dan Wewenang Peradilan
Nasional
• Menerima, memeriksa, dan mengadili serta
menyelesaikan setiap perkara yang diajukan
kepadanya
• Memberikan penyelesaian hukum kepada
setiap perkara

11. Jenis – Jenis Lembaga Peradilan
Nasional
• Mahkamah Agung
• Mahkamah Konstitusi
• Komisi Yudisial
• Pengadilan Negeri
• Pengadilan Agama
• Pengadilan Militer
• PTUN
• Back to top

12. Pengertian Mahkamah Agung
• Mahkamah Agung
Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari
semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan
tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-
pengaruh yang lain.Susunan MA terdiri dari Pimpinan, Hakim
Anggota, dan Sekretaris MA. Pimpinan MA terdiri dari
seorang Ketua, dua Wakil Ketua, dan beberapa orang Ketua
Muda, yang kesemuanya dalah Hakim Agung dan jumlahnya
paling banyak 60 orang. Sedangkan beberapa direktur jendral
dan kepala badan.

13. Dasar Hukum Mahkamah Agung
• UUD 1945 pasal 24 ayat (2) yang berbunyi Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh
sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan
militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi.
• Pasal 24 A UUD 1945
• (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan
mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
• (2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak
tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
• (3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat
untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung
oleh Presiden.
• (4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.
• (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta
badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.
• Back to Slide 11

14. Pengertian Mahkamah Konstitusi
• Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara
yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan
keadilan. Susunan MK terdiri dari seorang Ketua merangkap
anggota,seorang Wakil Ketua merangkap anggota, serta 7 orang
anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan
Presiden. Hakim konstitusi harus memiliki syarat: memiliki
intergritas dan kepribadian yand tidaktercela; adil; dan
negarawan yang menguasai konstitusi ketatanegaraan.

15. Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi
• Pasal 24 C UUD 1945
• 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran
partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
• (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan
Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil
Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
• (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi
yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh
Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh
Presiden.
• (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim
konstitusi.
• (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak
tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak
merangkap sebagai pejabat negara.
• (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta
ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.
• Back to Slide 11

16. Pengertian Komisi Yudisial
• Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat
mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari
campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain.Komisi
Yudisial terdiri dari pimpinan dan anggota. Pimpinan Komisi
Yudisial terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua
yang merangkap anggota. Komisi Yudisial mempunyai 7
orang anggota, yangmerupakan pejabat negara yang
direkrut dari mantan hakim, praktishukum, akademis
hukum, dan anggota masyarakat.

17. Dasar Hukum Komisi Yudisial
• Pasal 24 B UUD 1945
(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang
mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai
wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan
pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan
kepribadian yang tidak tercela.
(3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
(4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur
dengan undang-undang.
Back to Slide 11

18. Pengertian Pengadilan Negeri
Menurut KBBI, pengadilan negeri adalah badan
peradilan pada tingkat pertama yang berkuasa
mengadili semua perkara penyelewengan hukum di
daerah hukumnya
Secara umum, pengadilan negeri merupakan organ
kekuasaan kehakiman dalam lingkungan Peradilan
Umum yang berkedudukan diIbukota Kabupaten/
Kota, dan memiliki daerah hukummencakup
wilayah Kabupaten/ Kota tersebut.

19. Dasar Hukum Pengadilan Negeri
• Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-
badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan
Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dengan tugas pokok untuk
menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara
yang diajukan kepadanya).(Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2))
• Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi
rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU No.2 Tahun 1984).
Pengadilan Negeri bertugas dan
berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan
perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No.2
Tahun 1986)
• Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat
tentang hukum kepada instansi pemerntah di daerahnya apabila diminta
(Pasal 52 UU No.2 Tahun 1986). Selain menjalankan tugas
pokok, pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau
berdasarkan Undang-Undang.

20. Pengertian Pengadilan Agama
• 1)Pengadilan Agama
Pengadilan Agama adalah organ kekuasaan
kehakiman dalam lingkungan peradilan Agama yang
berkedudukan di kota madya atau ibu kota kebupaten
meliputi wilayah kota madya atau kabupaten.
• 2)Pengadilan Tinggi Agama
Pengadilan Tinggi Agama merupakan pengadilan
Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama
berkedudukan di ibu kota propinsi, dan daerah
hukumnya meliputi wilayah propinsi.

21. Dasar Hukum Pengadilan Agama
• STBL Tahun 1882 No. 152 Jo STBL Tahun 1937 No. 116 dan No. 610.
• Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 Tentang Pengadilan Agama Di Luar Jawa-
Madura.
• Undang–undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok–Pokok Kekuasaan
Kehakiman, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun
1999 tentang Perubahan Undang–undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok–
Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan terakhir dicabut dengan Undang-undang Nomor
48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
• Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
• Undang–undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana
telah diubah dengan Undang–undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
• Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004, tentang Pengalihan
Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum, Agama, TUN
dan MARI.

22. Pengertian Pengadilan Militer
• 1)Pengadilan Militer
• Susunan persidangan Pengadilan Militer untuk memeriksa
dan memutuskan perkara pidana pada tingkat pertama
adalah 1 orang Hakim Ketua dan 2 orang Hakim Anggota
yang dihadiri 1 orang Oditur Militer/ Oditur Militer Tinggi
dan dibantu 1 orang Panitera.
• 2)Pengadilan Militer Tinggi
• Susunan persidangan Pengadilan Militer Tinggi untuk
memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat
pertama adalah 1 orang Hakim Ketua dan 2 orang Hakim
Anggota yang dihadiri 1 orang Oditur Militer/ Oditur Militer
Tinggi dan dibantu 1 orang Panitera

23. Pengertian Pengadilan Militer
• 3)Pengadilan Militer Utama
• Susunan persidangan Pengadilan Militer Utama untuk
memeriksa dan memutus perkara sengketa Tata Usaha
Angkatan Bersenjata pada tingkat banding adalah 1 orang
Hakim Ketua dan 2 orang Hakim Anggota dan dibantu 1
orang Panitera
• 4)Pengadilan Militer Pertempuran
• Susunan persidangan Pengadilan Militer Pertempuran
untuk memeriksa dan memutus suatu perkara pidana
adalah 1 orang Hakim Ketua dengan beberapa Hakim
Anggota yang keseluruhannya selalu berjumlah ganjil, yang
dihadiri 1 orang Oditur Militer/ Oditur Militer Tinggi dan
dibantu 1 orang Panitera
• Back to Slide 11

24. Dasar Hukum Pengadilan Militer
• UU No.5 tahun 1950 jo UU No.22 PNPS tahun 1965
Tentang susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam lingkungan Peradilan ketentaraan.
• UU No.6 tahun 1950 jo UU No.1 Drt tahun 1958
Tentang Hukum Acara Pidana Pengadilan Ketentaraan.
• UU No.8 tahun 1981
Tentang Hukum Acara Pidana.
• Surat Keputusan bersama Menhankam dan Menteri Kehakiman No.KEP/10/M/XII/1983 M.57.PR.09.03.th.1983
tanggal 29 Desember 1983
Tentang Tim Tetap Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas.
• Keputusan Pangab Nomor : KEP/01/P/I/1984 tanggal 20 Januari 1985 lampiran “K”
Tentang organisasi dan prosedur Badan Pembinaan Hukum ABRI.
• UU No.2 tahun 1988
Tentang Prajurit ABRI.
• UU No.31 tahun 1997
Tentang Peradilan Militer.
• UU No. 48 tahun 2009
Tentang perubahan atas UU No. 4 tahun 2004, Tentang kekuasaan Kehakiman

25. Pengertian Pengadilan Tata Usaha
Negara
• 1)Pengadilan Tata Usaha Negara
• Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pengadilan
tingkatpertama. Susunan pengadilan terdiri atas
Pimpinan, HakimAnggota, Panitera, dan Sekretaris; dan
pemimpin pengadilanterdiri atas seorang Ketua dan seoirang
Wakil Ketua.
• 2)Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN)
• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan
berwenag:(a) mkemeriksa dan memutuskan sengketa Tata
Usaha Negaradi tingkat banding; (b) memeriksa dan
memutuskan mengadiliantara pengadilan Tata Usaha Negara
di dalamdaerahhukumnya; (c) memriksa , memutus, dan
menyelesaikan ditingkat pertama sengketa Tata Usaha
Negara

26. Dasar Hukum PTUN
• 1. Undang –Undang Dasar 1945
a. Pasal 24 (amandemen) :
1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan ;
2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang
berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer
dan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
b. Penjelasan UUD 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum
(Rechtstaat) bukan berdasarkan kekuasaan belaka (Machtstaat).
• 2. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman, Pasal 18 yang isinya identik
dengan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945.
• 3. TAP MPR No. IV/MPR/1978 dan TAP MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN yang antara
lain memerintahkan dibentuknya PERATUN.
• 4. UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU
No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2009.
• 5. UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah
dengan UU No.9 Tahun 2004 dan UU No.51 tahun 2009.
• Back to Slide 11

27. Kesimpulan
• Seluruh proses penegakan hukum di NKRI
yang berkaitan dengan pegadilan perkara
diatur dalam UU dan hanya dapat di
selesaikan oleh pihak resmi seperti lembaga-
lembaga peradilan Nasional.