SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  30
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1
  TAHUN 2010 TENTANG SISTEM INFORMASI
     PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
     PEMERINTAHAN SECARA NASIONAL




    HOTEL HAYAM WURUK NOMOR 126
            JAKARTA PUSAT
ESENSI SIWASDANAS
SIWASDANAS adalah sebuah sistem informasi untuk
menangani mekanisme pengawasan yg dapat diakses
secara online baik melalui Lokal Area Network (LAN)
ataupun internet. Sistem ini merekam proses
pemeriksaan, mulai dari perencanaan sampai
pemutakhiran hasil pemeriksaan yg bersifat reguler,
pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan
kepala daerah (Pamjab) dan pemeriksaan khusus
sehubungan dgn pengaduan masyarakat (Sidumas).
Informasi ini juga menghasilkan laporan-laporan yg
diperlukan dari setiap proses pemeriksaan yg
dikerjakan yg dapat ditampilkan langsung dilayar,
maupun dapat dicetak sesuai kebutuhan.
PENGERTIAN
• Pengawasan       Penyelenggaraan     Pemerintahan
  Daerah adalah proses kegiatan yg ditujukan untuk
  menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan
  secara efisien dan efektif sesuai dgn rencana dan
  ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan
  Pemerintahan Daerah secara Nasional, selanjutnya
  disebut Siwasdanas, adalah sebuah sistem aplikasi
  untuk    menangani       mekanisme    pengawasan
  penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat
  nasional yg berbasis web yg dpt diakses secara
  online melalui intranet.
PENGERTIAN - 2

• Sistem aplikasi berbasis web adalah suatu aplikasi
  yg dapat diakses melalui web browser.
• Web browser adalah suatu perangkat lunak yg
  berfungsi sebagai sarana untuk mengakses aplikasi
  berbasis web.
• On-line adalah suatu mekanisme pemasukan data
  secara langsung dari komputer yg terhubung dalam
  jaringan intranet ke database aplikasi Siwasdanas.
PENGERTIAN - 3
• Intranet adalah suatu jaringan privat dgn sistem dan
  hirarki yg sama dgn internet dan hanya digunakan
  secara internal dalam hal ini di lingkungan
  Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri
  Republik Indonesia, Inspektorat Provinsi dan
  Inspektorat Kabupaten/kota.
• Database aplikasi Siwasdanas adalah pangkalan
  data atau basis data untuk keperluan penyediaan
  informasi pemeriksaan dalam rangka pengawasan
  penyelenggaraan pemerintahan daerah.
RUANG LINGKUP SIWASDANAS

• aplikasi pemeriksaan reguler;
• aplikasi pemeriksaan akhir masa jabatan kepala
  daerah; dan
• aplikasi pengaduan masyarakat.
PENGGUNAAN SIWASDANAS

• Aplikasi pemeriksaan reguler dan aplikasi
  pengaduan        masyarakat        digunakan
  Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Provinsi
  dan Kabupaten/Kota.
• Aplikasi pemeriksaan akhir masa jabatan
  kepala daerah digunakan Inspektorat
  Jenderal dan Inspektorat Provinsi.
MATERI APLIKASI PEMERIKSAAN REGULAR

• perencanaan dan persiapan dan perencanaan
  mulai dari pembuatan peta pengawasan
  tahunan, pembuatan program kerja pengawasan
  tahunan sampai dgn pembuatan program kerja
  pemeriksaan;
• pelaksanaan    pemeriksaan,      mulai      dari
  pembuatan     kertas     kerja    pemeriksaan,
  pembuatan laporan hasil pemeriksaan;
• evaluasi dan monitoring mulai dari tindak lanjut
  dan pemutahiran hasil pemeriksaan.
MATERI APLIKASI PEMERIKSAAN AKHIR MASA
          JABATAN KEPALA DAERAH


• perencanaan dan persiapan yg meliputi pembuatan
  peta pamjab, program kerja tahunan dan program
  kerja pemeriksaan
• pembentukan tim pemeriksa,
• pembuatan laporan hasil pemeriksaan.
MATERI APLIKASI PENGADUAN MASYARAKAT

• penerimaan pengaduan masyarakat melalui on-line,
  portal aplikasi pengaduan masyarakat, surat,
  dan/atau telepon;
• perencanaan dan persiapan yg meliputi pembuatan
  program kerja tahunan dan program kerja
  pemeriksaan;
• pembuatan laporan hasil pemeriksaan.
PENGGUNA SIWASDANAS


• Aplikasi Siwasdanas digunakan oleh aparat
  pengawas internal di lingkungan Inspektorat
  Jenderal    Departemen     Dalam    Negeri,
  Inspektorat Provinsi dan Inspektorat
  Kabupaten/Kota.
PENGGUNA APLIKASI SIWASDANAS

 operator;
    operator bagian perencanaan pemeriksaan;
    auditor; dan
    operator bagian evaluasi dan pelaporan.
 eksekutif; dan
    pimpinan Inspektorat Jenderal Departemen
     Dalam Negeri;
    pimpinan Inspektorat Provinsi; dan
    pimpinan Inspektorat Kabupaten/Kota.
 administrator sistem
PENGANGKATAN ADMINISTRATOR

• Pemerintah        Daerah     mengangkat
  adminsitrator aplikasi Siwasdanas di
  Inspektorat    Provinsi  dan Inspektorat
  Kabupaten/Kota sebagai pengelola yg
  memberikan pelayanan bagi pengguna
  aplikasi Siwasdanas.
DEVELOPER DESAIN SIWASDANAS

• Web Server – Apache Versi 2.2.4;
• Bahasa program – Hypertext PreProcessor (PHP)
  versi 5.2.4; dan
• Database – MySql versi 5.0.45.



• Internet Explorer versi 6.0 keatas
  (untuk Pengguna – user)
KARAKTERISTIK SIWASDANAS



•   Berbasis Web
•   Arsitektur Siwasdanas
•   Terintegrasi
•   Parameterize
BERBASIS WEB

Pengembangan Siwasdanas menggunakan
teknologi berbasis web. Pemilihan teknologi
berbasis web dimaksudkan untuk kemudahan
instalasi pada saat awal maupun pemeliharaan
sistem, dikarenakan adanya perbaikan maupun
pengembangan sistem sebagai akibat dari
perkembangan kebutuhan fitur-fitur baru .
ARSITEKTUR DARI SIWASDANAS

• Informasi     Siwasdanas     ditempatkan       pada
  web/application server.
• Database dari sistem informasi ini ditempatkan pada
  database server.
• Pengguna dapat mengakses informasi dengan
  menggunakan internet browser dari masing-masing
  komputernya dalam dua jenis lingkungan yang
  berbeda, yaitu pada jaringan diperlukan dengan
  lokasi gedung yang sama (Local Area Network) atau
  pada jaringan dengan lokasi gedung yang berbeda
  (Wide Area Network).
ARSITEKTUR SIWASDANAS TERINTEGRASI
PARAMETERIZE

parameterize,  artinya   variabel-variabel yang
dibutuhkan untuk menghasilkan output tertentu
disimpan dalam parameter agar perubahan variabel
dapat dengan mudah dipelihara (maintain) oleh
penanggung jawab parameter terkait.
PEMBANGUNAN PERANGKAT LUNAK =
       JENIS KOMPONEN SISTEM INFORMASI
• User Interface, merupakan lapisan/layer terdepan
  yg memfasilitasi pengguna dalam mengoperasikan
  sebuah sistem informasi.
• Business Rules, merupakan lapisan/layer kedua yg
  mengakomodir aturan main dalam suatu proses
  bisnis seperti perhitungan, validasi dan lain-lainnya.
• Data service, merupakan lapisan/layer ketiga yg
  mengelola mekanisme pengaksesan data di dalam
  suatu file database.
TAMPILAN/GAMBAR SIWASDANAS
APLIKASI UTAMA SIWASDANAS


• Siwasdanas Reguler;
• Pamjab – Pemeriksaan dalam rangka Berakhirnya
  Masa Jabatan Kepala Daerah;
• Sidumas – Sistem informasi Pengaduan Masyarakat.
APLIKASI PENDUKUNG SIWASDANAS

 Database/engine search Lampiran Permendagri No.
  8 Tahun 2009 yang merupakan Pedoman
  Penyelenggaraan          Pengawasan        Urusan
  Pemerintahan Daerah (P3UPD);
 Database produk hukum yang dapat diakses secara
  online melalui jaringan internet/intranet;
 Informasi Bantuan Pengguna Siwasdanas (Call
  Center);
 Informasi Video Training yang berisi “How-to”
  penggunaan Siwasdanas.
PROSEDUR PENGAWASAN MENURUT KEPMENDAGRI
             NO. 6 TAHUN 2003
SIKLUS PENGAWASAN BERDASARKAN
 PERMENDAGRI NO. 23 TAHUN 2007
ALUR KERJA SISTEM
INSTANSI PEMERIKSA PENGGUNA
LOG IN SIWASDANAS
LOG OUT SIWASDANAS
TERIMA KASIH ATAS
    PERHATIANNYA
                    30

Contenu connexe

Similaire à Peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2010po

ETS MPPL-WEB TICKETING KELUHAN PADA KEMENTERIAN KEUANGAN
ETS MPPL-WEB TICKETING KELUHAN PADA KEMENTERIAN KEUANGANETS MPPL-WEB TICKETING KELUHAN PADA KEMENTERIAN KEUANGAN
ETS MPPL-WEB TICKETING KELUHAN PADA KEMENTERIAN KEUANGANAlfian Liao
 
Sosialisasi dokumen standarisasi tata kelola TIK Pemerintah Kota Malang
Sosialisasi dokumen standarisasi tata kelola TIK Pemerintah Kota MalangSosialisasi dokumen standarisasi tata kelola TIK Pemerintah Kota Malang
Sosialisasi dokumen standarisasi tata kelola TIK Pemerintah Kota MalangEva Handriyantini
 
Kak pembuatan-aplikasi-citizen-complaint
Kak pembuatan-aplikasi-citizen-complaintKak pembuatan-aplikasi-citizen-complaint
Kak pembuatan-aplikasi-citizen-complaintYogiHutabarat2
 
Proposal Tugas Akhir Teknik Elektro Telekomunikasi
Proposal Tugas Akhir Teknik Elektro TelekomunikasiProposal Tugas Akhir Teknik Elektro Telekomunikasi
Proposal Tugas Akhir Teknik Elektro TelekomunikasiAfif Efendi
 
13 proposal software simwas - sistem informasi pengawasan - software inspekto...
13 proposal software simwas - sistem informasi pengawasan - software inspekto...13 proposal software simwas - sistem informasi pengawasan - software inspekto...
13 proposal software simwas - sistem informasi pengawasan - software inspekto...Ahmad SKT
 
APLIKASI EOFFICE.ppt
APLIKASI EOFFICE.pptAPLIKASI EOFFICE.ppt
APLIKASI EOFFICE.pptTaufanYunus
 
KAK - Sistem Perekaman Keluhan dan Kendala pada Lembaga Inspektorat
KAK - Sistem Perekaman Keluhan dan Kendala pada Lembaga InspektoratKAK - Sistem Perekaman Keluhan dan Kendala pada Lembaga Inspektorat
KAK - Sistem Perekaman Keluhan dan Kendala pada Lembaga InspektoratMuhajir Bin Abd. Latif
 
Proposal KAK Sistem Informasi Posko Keamanan
Proposal KAK Sistem Informasi Posko KeamananProposal KAK Sistem Informasi Posko Keamanan
Proposal KAK Sistem Informasi Posko KeamananPutriAprilliandini
 
Kerangka Acuan Kerja
Kerangka Acuan KerjaKerangka Acuan Kerja
Kerangka Acuan KerjaRifkaAnnisa16
 
Kak web keluhan kemenkeu
Kak web keluhan kemenkeuKak web keluhan kemenkeu
Kak web keluhan kemenkeuGilbert Therry
 
UTS MPPL D - 05111640000171
UTS MPPL D - 05111640000171UTS MPPL D - 05111640000171
UTS MPPL D - 05111640000171almas aqmaa
 
ETS 05111640000171
ETS 05111640000171ETS 05111640000171
ETS 05111640000171almas aqmaa
 
v2 kriteria lomba web sd kelurahan.pptx
v2 kriteria lomba web sd kelurahan.pptxv2 kriteria lomba web sd kelurahan.pptx
v2 kriteria lomba web sd kelurahan.pptxAdamVlog2016
 
Proposal pawaran aplikasi trackit
Proposal pawaran aplikasi trackitProposal pawaran aplikasi trackit
Proposal pawaran aplikasi trackitCahya Adhi
 
Project Charter Sistem Informasi Posko Keamanan
Project Charter Sistem Informasi Posko KeamananProject Charter Sistem Informasi Posko Keamanan
Project Charter Sistem Informasi Posko KeamananPutriAprilliandini
 
Kerangka Acuan Kerja
Kerangka Acuan KerjaKerangka Acuan Kerja
Kerangka Acuan KerjaAdam Aremania
 

Similaire à Peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2010po (20)

ETS MPPL-WEB TICKETING KELUHAN PADA KEMENTERIAN KEUANGAN
ETS MPPL-WEB TICKETING KELUHAN PADA KEMENTERIAN KEUANGANETS MPPL-WEB TICKETING KELUHAN PADA KEMENTERIAN KEUANGAN
ETS MPPL-WEB TICKETING KELUHAN PADA KEMENTERIAN KEUANGAN
 
Sosialisasi dokumen standarisasi tata kelola TIK Pemerintah Kota Malang
Sosialisasi dokumen standarisasi tata kelola TIK Pemerintah Kota MalangSosialisasi dokumen standarisasi tata kelola TIK Pemerintah Kota Malang
Sosialisasi dokumen standarisasi tata kelola TIK Pemerintah Kota Malang
 
ETS MPPL NEW
ETS MPPL NEWETS MPPL NEW
ETS MPPL NEW
 
ETS MPPL
ETS MPPLETS MPPL
ETS MPPL
 
Kak pembuatan-aplikasi-citizen-complaint
Kak pembuatan-aplikasi-citizen-complaintKak pembuatan-aplikasi-citizen-complaint
Kak pembuatan-aplikasi-citizen-complaint
 
Proposal Tugas Akhir Teknik Elektro Telekomunikasi
Proposal Tugas Akhir Teknik Elektro TelekomunikasiProposal Tugas Akhir Teknik Elektro Telekomunikasi
Proposal Tugas Akhir Teknik Elektro Telekomunikasi
 
13 proposal software simwas - sistem informasi pengawasan - software inspekto...
13 proposal software simwas - sistem informasi pengawasan - software inspekto...13 proposal software simwas - sistem informasi pengawasan - software inspekto...
13 proposal software simwas - sistem informasi pengawasan - software inspekto...
 
APLIKASI EOFFICE.ppt
APLIKASI EOFFICE.pptAPLIKASI EOFFICE.ppt
APLIKASI EOFFICE.ppt
 
KAK - Sistem Perekaman Keluhan dan Kendala pada Lembaga Inspektorat
KAK - Sistem Perekaman Keluhan dan Kendala pada Lembaga InspektoratKAK - Sistem Perekaman Keluhan dan Kendala pada Lembaga Inspektorat
KAK - Sistem Perekaman Keluhan dan Kendala pada Lembaga Inspektorat
 
gis demand.pptx
gis demand.pptxgis demand.pptx
gis demand.pptx
 
Proposal KAK Sistem Informasi Posko Keamanan
Proposal KAK Sistem Informasi Posko KeamananProposal KAK Sistem Informasi Posko Keamanan
Proposal KAK Sistem Informasi Posko Keamanan
 
Kerangka Acuan Kerja
Kerangka Acuan KerjaKerangka Acuan Kerja
Kerangka Acuan Kerja
 
Kak web keluhan kemenkeu
Kak web keluhan kemenkeuKak web keluhan kemenkeu
Kak web keluhan kemenkeu
 
UTS MPPL D - 05111640000171
UTS MPPL D - 05111640000171UTS MPPL D - 05111640000171
UTS MPPL D - 05111640000171
 
ETS 05111640000171
ETS 05111640000171ETS 05111640000171
ETS 05111640000171
 
v2 kriteria lomba web sd kelurahan.pptx
v2 kriteria lomba web sd kelurahan.pptxv2 kriteria lomba web sd kelurahan.pptx
v2 kriteria lomba web sd kelurahan.pptx
 
Proposal penawaran proyek
Proposal penawaran proyekProposal penawaran proyek
Proposal penawaran proyek
 
Proposal pawaran aplikasi trackit
Proposal pawaran aplikasi trackitProposal pawaran aplikasi trackit
Proposal pawaran aplikasi trackit
 
Project Charter Sistem Informasi Posko Keamanan
Project Charter Sistem Informasi Posko KeamananProject Charter Sistem Informasi Posko Keamanan
Project Charter Sistem Informasi Posko Keamanan
 
Kerangka Acuan Kerja
Kerangka Acuan KerjaKerangka Acuan Kerja
Kerangka Acuan Kerja
 

Plus de apotek agam farma (20)

Tugas pak dr.agus stat
Tugas pak dr.agus statTugas pak dr.agus stat
Tugas pak dr.agus stat
 
Tugas beda kbk degan k 1994
Tugas beda kbk degan k 1994Tugas beda kbk degan k 1994
Tugas beda kbk degan k 1994
 
Tugas analisis kurikulum ppt
Tugas analisis kurikulum pptTugas analisis kurikulum ppt
Tugas analisis kurikulum ppt
 
Proposal tesis bab 1,2,3
Proposal tesis bab 1,2,3Proposal tesis bab 1,2,3
Proposal tesis bab 1,2,3
 
Manajemen pendidikan karakter santri
Manajemen pendidikan karakter santriManajemen pendidikan karakter santri
Manajemen pendidikan karakter santri
 
Makalah kurikulum ppt
Makalah kurikulum pptMakalah kurikulum ppt
Makalah kurikulum ppt
 
Makalah kurikulum ppt
Makalah kurikulum pptMakalah kurikulum ppt
Makalah kurikulum ppt
 
Makalah kurikulum kbk
Makalah kurikulum kbkMakalah kurikulum kbk
Makalah kurikulum kbk
 
Jurnal kurikulum
Jurnal kurikulumJurnal kurikulum
Jurnal kurikulum
 
Beda kurikulum 1994 dengan kbk
Beda kurikulum 1994 dengan kbkBeda kurikulum 1994 dengan kbk
Beda kurikulum 1994 dengan kbk
 
Analisis kurikulum
Analisis  kurikulumAnalisis  kurikulum
Analisis kurikulum
 
Tugas dr.hendri
Tugas dr.hendriTugas dr.hendri
Tugas dr.hendri
 
Presentasi manajemen organisasi
Presentasi manajemen organisasiPresentasi manajemen organisasi
Presentasi manajemen organisasi
 
Tugas analisis kurikulum ppt
Tugas analisis kurikulum pptTugas analisis kurikulum ppt
Tugas analisis kurikulum ppt
 
Makalah kurikulum ppt
Makalah kurikulum pptMakalah kurikulum ppt
Makalah kurikulum ppt
 
Jurnal kurikulum
Jurnal kurikulumJurnal kurikulum
Jurnal kurikulum
 
Analisis kurikulum
Analisis  kurikulumAnalisis  kurikulum
Analisis kurikulum
 
Korelasi
KorelasiKorelasi
Korelasi
 
Latihan 1 statistika
Latihan 1 statistikaLatihan 1 statistika
Latihan 1 statistika
 
Regresi
RegresiRegresi
Regresi
 

Peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2010po

  • 1. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG SISTEM INFORMASI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN SECARA NASIONAL HOTEL HAYAM WURUK NOMOR 126 JAKARTA PUSAT
  • 2. ESENSI SIWASDANAS SIWASDANAS adalah sebuah sistem informasi untuk menangani mekanisme pengawasan yg dapat diakses secara online baik melalui Lokal Area Network (LAN) ataupun internet. Sistem ini merekam proses pemeriksaan, mulai dari perencanaan sampai pemutakhiran hasil pemeriksaan yg bersifat reguler, pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah (Pamjab) dan pemeriksaan khusus sehubungan dgn pengaduan masyarakat (Sidumas). Informasi ini juga menghasilkan laporan-laporan yg diperlukan dari setiap proses pemeriksaan yg dikerjakan yg dapat ditampilkan langsung dilayar, maupun dapat dicetak sesuai kebutuhan.
  • 3. PENGERTIAN • Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yg ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dgn rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional, selanjutnya disebut Siwasdanas, adalah sebuah sistem aplikasi untuk menangani mekanisme pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat nasional yg berbasis web yg dpt diakses secara online melalui intranet.
  • 4. PENGERTIAN - 2 • Sistem aplikasi berbasis web adalah suatu aplikasi yg dapat diakses melalui web browser. • Web browser adalah suatu perangkat lunak yg berfungsi sebagai sarana untuk mengakses aplikasi berbasis web. • On-line adalah suatu mekanisme pemasukan data secara langsung dari komputer yg terhubung dalam jaringan intranet ke database aplikasi Siwasdanas.
  • 5. PENGERTIAN - 3 • Intranet adalah suatu jaringan privat dgn sistem dan hirarki yg sama dgn internet dan hanya digunakan secara internal dalam hal ini di lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/kota. • Database aplikasi Siwasdanas adalah pangkalan data atau basis data untuk keperluan penyediaan informasi pemeriksaan dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
  • 6. RUANG LINGKUP SIWASDANAS • aplikasi pemeriksaan reguler; • aplikasi pemeriksaan akhir masa jabatan kepala daerah; dan • aplikasi pengaduan masyarakat.
  • 7. PENGGUNAAN SIWASDANAS • Aplikasi pemeriksaan reguler dan aplikasi pengaduan masyarakat digunakan Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota. • Aplikasi pemeriksaan akhir masa jabatan kepala daerah digunakan Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Provinsi.
  • 8. MATERI APLIKASI PEMERIKSAAN REGULAR • perencanaan dan persiapan dan perencanaan mulai dari pembuatan peta pengawasan tahunan, pembuatan program kerja pengawasan tahunan sampai dgn pembuatan program kerja pemeriksaan; • pelaksanaan pemeriksaan, mulai dari pembuatan kertas kerja pemeriksaan, pembuatan laporan hasil pemeriksaan; • evaluasi dan monitoring mulai dari tindak lanjut dan pemutahiran hasil pemeriksaan.
  • 9. MATERI APLIKASI PEMERIKSAAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH • perencanaan dan persiapan yg meliputi pembuatan peta pamjab, program kerja tahunan dan program kerja pemeriksaan • pembentukan tim pemeriksa, • pembuatan laporan hasil pemeriksaan.
  • 10. MATERI APLIKASI PENGADUAN MASYARAKAT • penerimaan pengaduan masyarakat melalui on-line, portal aplikasi pengaduan masyarakat, surat, dan/atau telepon; • perencanaan dan persiapan yg meliputi pembuatan program kerja tahunan dan program kerja pemeriksaan; • pembuatan laporan hasil pemeriksaan.
  • 11. PENGGUNA SIWASDANAS • Aplikasi Siwasdanas digunakan oleh aparat pengawas internal di lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
  • 12. PENGGUNA APLIKASI SIWASDANAS  operator;  operator bagian perencanaan pemeriksaan;  auditor; dan  operator bagian evaluasi dan pelaporan.  eksekutif; dan  pimpinan Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri;  pimpinan Inspektorat Provinsi; dan  pimpinan Inspektorat Kabupaten/Kota.  administrator sistem
  • 13. PENGANGKATAN ADMINISTRATOR • Pemerintah Daerah mengangkat adminsitrator aplikasi Siwasdanas di Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota sebagai pengelola yg memberikan pelayanan bagi pengguna aplikasi Siwasdanas.
  • 14. DEVELOPER DESAIN SIWASDANAS • Web Server – Apache Versi 2.2.4; • Bahasa program – Hypertext PreProcessor (PHP) versi 5.2.4; dan • Database – MySql versi 5.0.45. • Internet Explorer versi 6.0 keatas (untuk Pengguna – user)
  • 15. KARAKTERISTIK SIWASDANAS • Berbasis Web • Arsitektur Siwasdanas • Terintegrasi • Parameterize
  • 16. BERBASIS WEB Pengembangan Siwasdanas menggunakan teknologi berbasis web. Pemilihan teknologi berbasis web dimaksudkan untuk kemudahan instalasi pada saat awal maupun pemeliharaan sistem, dikarenakan adanya perbaikan maupun pengembangan sistem sebagai akibat dari perkembangan kebutuhan fitur-fitur baru .
  • 17. ARSITEKTUR DARI SIWASDANAS • Informasi Siwasdanas ditempatkan pada web/application server. • Database dari sistem informasi ini ditempatkan pada database server. • Pengguna dapat mengakses informasi dengan menggunakan internet browser dari masing-masing komputernya dalam dua jenis lingkungan yang berbeda, yaitu pada jaringan diperlukan dengan lokasi gedung yang sama (Local Area Network) atau pada jaringan dengan lokasi gedung yang berbeda (Wide Area Network).
  • 19. PARAMETERIZE parameterize, artinya variabel-variabel yang dibutuhkan untuk menghasilkan output tertentu disimpan dalam parameter agar perubahan variabel dapat dengan mudah dipelihara (maintain) oleh penanggung jawab parameter terkait.
  • 20. PEMBANGUNAN PERANGKAT LUNAK = JENIS KOMPONEN SISTEM INFORMASI • User Interface, merupakan lapisan/layer terdepan yg memfasilitasi pengguna dalam mengoperasikan sebuah sistem informasi. • Business Rules, merupakan lapisan/layer kedua yg mengakomodir aturan main dalam suatu proses bisnis seperti perhitungan, validasi dan lain-lainnya. • Data service, merupakan lapisan/layer ketiga yg mengelola mekanisme pengaksesan data di dalam suatu file database.
  • 22. APLIKASI UTAMA SIWASDANAS • Siwasdanas Reguler; • Pamjab – Pemeriksaan dalam rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah; • Sidumas – Sistem informasi Pengaduan Masyarakat.
  • 23. APLIKASI PENDUKUNG SIWASDANAS  Database/engine search Lampiran Permendagri No. 8 Tahun 2009 yang merupakan Pedoman Penyelenggaraan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah (P3UPD);  Database produk hukum yang dapat diakses secara online melalui jaringan internet/intranet;  Informasi Bantuan Pengguna Siwasdanas (Call Center);  Informasi Video Training yang berisi “How-to” penggunaan Siwasdanas.
  • 24. PROSEDUR PENGAWASAN MENURUT KEPMENDAGRI NO. 6 TAHUN 2003
  • 25. SIKLUS PENGAWASAN BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 23 TAHUN 2007
  • 30. TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA 30