1. DATA PETA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PU
PUSDATA as the center of excellence

2. DASAR HUKUM PELAKSANAAN PEMETAAN
• Undang-Undang No.4 Tahun 2011 tentang Informasi
Geospasial.
• Peraturan Presiden No.85 Tahun 2007 mengenai Jaringan Data
Spasial Nasional (JDSN).
• Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2013 Tentang Ketelitian
Peta Rencana Tata Ruang.
• Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.
489A/KPTS/M/2007, Pusat Pengolahan Data (PUSDATA)
sebagai Unit Kliring Kementerian Pekerjaan Umum.
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/ PRT/ M/ 2010
mengenai Organisasi dan Tata Kerja Unit Teknis Kementerian
Pekerjaan Umum.

3. Penyusunan Rencana Program Kerja (Renstra PU
2015-2019)
Mendukung “One Map Policy” oleh Pemerintah
Penggunaan Peta di Lingkungan Kementerian PU
Yang Semakin Meluas dan Meningkat dari Sisi
Pemakai dan Fungsi dari Peta
Peta Dipakai Sebagai Alat Monitoring Program
Kegiatan dan Evaluasi (e-Monitoring, UKP4)
LATAR BELAKANG

4. Peta Sebagai Alat Monitoring Progres Kegiatan dan Evaluasi
LATAR BELAKANG
Geotagging
Proyek
Strategis

5. • Peta Vektor
Peta Provinsi (24 Provinsi)
Skala 1 : 250.000
Peta Kabupaten (263 Kabupaten)
Skala 1 : 50.000
Peta Kabupaten (167 Kota)
Skala 1 : 5000
Format :
CAD : 228 lembar
ArcInfo : 11 Lembar
Format :
CAD : 78 lembar
ArcInfo : 185 Lembar
Format :
CAD : 74 lembar
ArcInfo : 94 Lembar
Peta Vektor
KETERSEDIAAN PETA PUSDATA (KOLEKSI PETA)

6. • Peta Vektor
Rencana Tol Surabaya-Mojokerto
Skala 1 : 5.000
Citra Pembangunan Waduk Bajulmati
Skala 1 : 5.000
Fungsi:
1. Memprediksi data kependudukan (SPM)
2. Perhitungan jumlah persil, luas persil, nilai total ganti rugi (Pembebasan Lahan)
3. Estimasi luas lahan sawah  jumlah produksi pertanian
4. Luas genangan banjir/bendungan
Koleksi Citra Satelit Resolusi Tinggi (< 1 m)
1. Seluruh Pulau Jawa (campuran citra Quickbird, Ikonos, dan Worldview) Tahun 2008-2010 (Sumber:
Kementan)
2. P. Bali, Kepulauan Nusa Tenggara, P. Sulawesi (Sumber: Kementan)  Status: proses copy data dari
Kementan
KOLEKSI CITRA SATELIT RESOLUSI TINGGI

7. Pola Permukiman
Lahan Sawah
Sungai dan Pengelolaan DAS
SMALL FORMAT AERIAL PHOTO
Peta Kerawanan Bencana
Koleksi UAV PUSDATA
• Small Format Foto Hulu Citarum
Skala 1:5.000
• Small Format Foto Wilayah Hulu
Ciliwung Skala 1:5.000
Manfaat Dari UAV
• Lebih Murah
• Untuk perkotaan dan Perdesaan
• Mampu menghasilkan kenampakan
3D (sensor bagus)

8. CITRA RESOLUSI MENENGAH
analisis penggunaan lahan
maupun bentukan lahan
Analisa potensi
wilayah
Manajemen Wilayah
Manajemen bencana
KOLEKSI
1. Landsat TM 3, 5, dan 7 untuk beberapa bagian di masing-masing pulau (pulau Sumatera, Jawa,
Kalimantan, Sulawesi dan Maluku) tahun 1982-1997, 2000 dan 2001)
2. SPOT XS, SPOT Panchromatic tahun 1982 - 1996

9. • Peta Vektor
PETA INFRASTRUKTUR INDONESIA
Tahun 2007 - 2012
PETA INFORMASI BENCANA
Tahun 2003 - 2012
Format :
Autocad (.dwg) dan Shapefile ArcGis
(.shp)
Format :
Autocad (.dwg) dan Shapefile ArcGis
(.shp)
PETA TEMATIK

10. BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
• Peta-peta RBI Multi Skala (BIG)
• Layer Dasar Administrasi (Provinsi, Kabupaten, Kecamatan. Desa) format shp (BIG)
• Kelompok kerja Informasi Geospasial Tematik (IGT) Bidang Tata Ruang
• Wali Data Kementerian PU dalam tanaair.indonesia.go.id (dulu INA-SDI)
• One Map Policy Kementerian PU
MOU DENGAN INSTANSI LAIN TERKAIT PENGELOLAAN DATA SPASIAL

11. KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM INSTRUKSI PRESIDEN NO. 2 TAHUN 2012
TENTANG
PENYEDIAAN, PENGGUNAAN, PENGENDALIAN KUALITAS, PENGOLAHAN
DAN DISTRIBUSI DATA SATELIT PENGINDERAAN JAUH RESOLUSI TINGGI
• Setiap K/L menyampaikan rencana kebutuhan data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi untuk
pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran berikutnya kepada BIG melalui Rapat Koordinasi
Penyediaan Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi tinggi.
• LAPAN akan bertugas untuk:
a) Menyediakan data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi dengan lisensi Pemerintah Indonesia;
b) Melaksanakan penyediaan data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi;
c) Melakukan pengolahan atas data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi berupa koreksi radiometric
dan spektral;
d) Membuat metadata atas satelit penginderaan jauh resolusi tinggi sesuai Standar Nasional Indonesia;
e) Melakukan penyimpanan data satelit penginderaan resolusi tinggi;
• BIG akan bertugas untuk :
a) Melakukan Pengendalian kualitas terhadap data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi;
b) Melaksanakan penyebarluasan citra tegak satelit melalui infrastruktur Data Spesial Nasional

12. UPDATING DATA INFRASTRUKTUR BIDANG PU
• Citra Satelit Resolusi Tinggi untuk lahan baku sawah
• Spatial Monitoring Daerah Rawan Banjir Berbasis Analisa Digital Citra Satelit
• Bimbingan Teknis Pemetaan menggunakan Software GIS Open Source
• Sosialisasi PP 8 Tahun 2013, Sosialisasi SNI Teknis Pemetaan, dan SOP
Updating data Peta
• Inventarisasi Aset Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dalam bentuk
spasial (Peta Infrastruktur Indonesia)

13. HARAPAN PELATIHAN PEMETAAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
•Adanya peningkatan kemampuan Sumber Daya
Manusia Pekerjaan Umum dalam pengelolaan Data
Spasial (Aset Infrastruktur)
•Pembuatan perencanaan, pelaksanaan pekerjaan
dan pelaporan berdasarkan prinsip-prinsip
pembuatan peta yang reliable dan accountable.
•Terwujudnya Satu Data, Satu Peta, dan Satu
Informasi Geospasial di Kementerian PU