Makalah ini membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada anak jalanan di Indonesia. Anak jalanan umumnya tidak mendapatkan hak mereka untuk pendidikan dan perlindungan dari kekerasan. Mereka sering mengalami eksploitasi buruh dan seksual. Upaya pemerintah untuk menangani masalah ini belum memadai. Diperlukan program khusus untuk memberikan pendidikan dan perlindungan bagi anak jalanan.

1. MAKALAH KEWARGANEGARAAN
Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Anak Jalanan
DisusunUntuk
MemenuhiTugas Mata KuliahKewarganegaraan
Semester GanjilTahunAkademik 2013/2014
Disusunoleh :
Lalu Didik H. ( 13 )
Moh. Ikbal ( 14 )
M. Faizal R.F. ( 15 )
Nadya Intan M. ( 16 )
Nurul Hidayati ( 17 )
PROGRAM STUDI TEKNIK LISTRIK
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI MALANG
2014

2. Kata Pengantar
Alhamdulillah, pujisyukursenantiasakamipanjatkankepadaTuhan Yang MahaEsa,
karenaatasrahmat-NyakamidapatmenyelesaikanMakalahKewarganegaraaninidengansebaik-
baiknya.
MakalahinidisusununtukmenambahwawasanilmutentangHak Asasi Manusia,
khususnya membahas tentang pelanggaran HAM terhadap anak jalanan.Makalahini di
susunolehpenyusundenganberbagairintangan.Namundenganpenuhkesabarandanterutamaperto
longandariAllah SWT.akhirnyamakalahinidapatterselesaikan. Tidaklupa kami
ucapkanterimakasihkepadasemuapihak yang telahmembantudalammenyelesaikantugas yang
diberikanolehDosenPengajar.
Semogamakalahinidapatmemberikanwawasan yang
lebihluaskepadapembaca.Mohonmaafataskekurangan yang ada.Terimakasih.
Malang, 1 Januari 2014
Penulis

3. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pelanggaran hak asasi manusia merupakan permasalahn yang marak dibicarakan di
negara kita akhir-akhir ini. Berbagai kasus yang terjadi di negara ini seringkali dikaitkan
dengan pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu hak asasi manusia yang sedang marak
diperjuangkan adalah hak anak. Termasuk didalamnya adalah masalah mengenai anak
jalanan.
Jumlah anak jalanan akhir-akhir ini meningkat dengan pesat. Peningkatan jumlah
anak jalanan yang pesat ini merupakan fenomena sosial yang perlu mendapatkan
perhatian serius dari berbagai pihak. Perhatian ini tidak semata-mata terdorong oleh
besarnya jumlah anak jalanan, melainkan karena situasi dan kondisi anak jalanan yang
buruk dimana kelompok ini belum mendapatkan hak-haknya bahkan sering dilanggar.
Hampir disetiap perempatan-perempatan jalan di kota-kota besar telah menjadi basis
kegiatan anak jalanan. Anak-anak yang seharusnya masih berada dalam lingkungann
bermain dan belajar tetapi mereka sudah mencari nafkah dengan melakukan kegiatan-
kegiatan di perempatan jalan yang penuh resiko. Mereka yang seharusnya masih
mengenyam masa indah di bawah kasih sayang dan bimbingan orang tua sudah harus
menjalani kehidupan dunia jalanan yang penuh kekerasan dan ekdploitasi tanpa
mengenyam pendidikan moral maupun agama. Padahal anak-anak itu adalah aset
pembangunan bangsa yang sangat berharga untuk masa depan.
Mengkaji fenomena diatas, kelompok kami ingin membuka kesadaran kita untuk
menyimak sisi lain dari kehidupan kita, dimana masih banyak sekali anak yang tidak
mampu menikmati kehidupan yang layak seperti kita. Permasalahan anak jalanan tersebut
membutuhkan solusi yang terbaik karena membawa pengaruh besar yang menyangkut
masalah sosial, moral dan terlebih lagi hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab
kita semua sebagai warga negara untuk menegakkannya. Dengan penulisan makalah ini
diharapkan kita mampu memikirkan solusi terbaik untuk mengatasi masalah tersebut.
1.2 Rumusan Masalah
1. Apakah definisi anak jalanan?
2. Apa saja pelanggaran hak asasi yang terjadi pada anak jalanan?
3. Apa saja upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk menangani pelanggaran hak
asasi yang terjadi pada anak jalanan?

4. 1.3 Tujuan
Makalahini disusununtukmengetahuibentukpelanggaran HAM yang terjadi padaanak
jalanan, sertauntuk mencari solusiuntuk mengurangipelanggaran HAM pada anak jalanan.

5. BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Definisi Anak Jalanan
Berbagai definisi telah dikemukakan oleh kalangan akademisi atau peneliti maupun
kalangan aparat pemerintah yang terkait dengan lembaga swadaya masyarakat. Adapun
beberapa definisi anak jalanan dikemukakan sebagai berikut :
1. Menurut Ilsa (1996) anak jalanan adalah anak-anak yang bekerja di jalanan.
2. Studi yang dilakukan oleh Soedijar (1989/1990) menunjukkan bahwa anak
jalanan adalah anak yang berusia antara 7-15 tahun yang bekerja dijalanan dan
dapat mengganggu ketentraman dan keselamatan orang lain serta
membahayakan dirinya sendiri.
3. Direktorat Bina Sosial DKI menyebutkan bahwa anak jalanan adalah anak yang
berkeliaran di jalan raya sambil bekerja mengemis atau menganggur saja.
4. DepartemenSosial RI mendefinisikananakjalananadalahanak yang
sebagianbesarmenghabiskanwaktunyauntukmencarinafkahatauberkeliaran di
jalananatautempat-tempatumumlainnya.
Menurut Panji Putranto ada dua tipe anak jalanan, yaitu anak yang bekerja di jalan
dan anak yang hidup di jalan.perbedaan antara kedua kategori ini adalah kontak dengan
orang tua. Mereka yang bekerja masih memiliki kontak dengan orang tua sedangkan
yang hidup dijalanan sudah putus hubungan dengan keluarga.
Menurut Azas Tigor Nainggolan menunjukkan ada tiga kategori anak-anak yang
bekerja dijalanan. Pertama, anak-anak miskin perkampungan kumuh yaitu anak-anak
kaum urban yang tinggal bersama orang tuanya di kampung-kampung yang tumbuh
secara liar di perkotaan. Kedua, pekerja anak perkotaan yaitu mereka hidup dan bekerja
tetapi tidak tinggal bersama orang tua. Ketiga, adalah anak-anak jalanan yang sudah
putus hubungan dengan keluarga.
Berdasar definisi-definisi diatas tiga ciri anak jalanan antara lain :
1. Anak-anak jalanan sebagai gejala bagian dari gejala dalam bidang
ketenagakerjaan. Dalam bidang ini, gejala anak jalanan sering dikaitkan dengan
alasan ekonomi keluarga dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan.
Kecilnya pendapatan orang tua sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan
keluarga memaksa terjadinya pengerahan anak-anak.

6. 2. Anak jalanan sebagai permasalahan sosial. Anak-anak jalanan dipandang
merupakan bukti dari para deviant yang mengancam ketentraman para penghuni
kota lainnya.
3. Anak jalanan sebagai anak-anak yang diperlakukan sebagai orang dewasa.
Akibatnya ia memiliki resiko yang sangat besar untuk dieksploitasi atau
menghadapi masa depan yang suram.
2.2 Anak Jalanan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Jumlah anak jalanan di Indonesia mengalami peningkatan pesat dalam beberapa tahun
belakangan. Pada tahun 1998, menurut Kementrian Sosial menyatakan bahwa terjadi
peningkatan jumlah anak jalanan sekitar 400%. Dan pada tahun 1999 diperkirakan
jumlah anak jalanan di Indonesia sekitar 50.000 anak dan 10% diantaranya adalah
perempuan. Peningkatan jumlah anak jalanan yang pesat merupakan fenomena sosial
yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Perhatian ini tidak semata-
mata terdorong oleh besarnya jumlah anak jalanan melainkan karena situasi dan kondisi
anak jalanan yang buruk dimana kelompok ini belum mendapatkan hak-haknya bahkan
sering dilanggar.
Anak jalanan seharrusnya masih berada di sekolah tapi mereka telah menjalani
kehidupan jalanan untuk mencari nafkah. Anak-anak ini tidak dapat mengakses
pendidikan baik pendidikan formal maupun nonformal dalam hal ini termasuk
pendidikan keluarga. Sudah menjadi tugas orang tua untuk memberikan pendidikan dan
perlindungan kepada orang tua. Tetapi jika menilik latar belakang kepergian anak-anak
tersebut meninggalkan rumah orang tuanya karena kekecewaan terhadap pendidikan
sekolah atau kekerasan yang dilakukan orang tua.
Menurut Kirik Ertanto, latar belakang anak menjadi anak jalanan dapat disebabkan
oleh ddua hal. Pertama, kekecewaan mereka atas pendidikan di sekolah. Di sekolah ia
dicap sebagai anak nakal dan bodoh sehingga sering dimarahi oleh guru. Kedua,
permasalahannya yang dihadapinya di sekolah biasanya dilaporkan kepada orang tua
murid. Laporan ini biasanya menjadi penyulut kemarahan orang tua bahkan seringkali
diikutti dengan kekerasan. Sedangkan penelitian tim peneliti dari universitas Diponegoro
menyatakan bahwa alasan utama untuk menjadi anak jalanan disebabkan oleh
ketidakharmonisan keluarga dan kurangnya perhatian orang tua (66,7%), kemiskinan
keluarga dan dorongan teman (22,4%), dan lain-lain (10,9%).

7. Kedua hal tersebut menimbulkan kekecewaan pada diri mereka atas perlakuan yang ia
terima dari dunia pendidikan. Akibatnya hal itu mendorong mereka untuk pergi ke
jalanan mencari kebebasan tanpa beban “pendidikan”. Padahal pendidikan merupakan
salah satu hak asasi mereka tapi justru dianggap sebagai beban yang harus dihindari.
Tetapi bagaimanapun juga hak asasi mereka itu harus tetap ditegakkan. Mengenai hak
asasi memperoleh pendidikan ini termuat dalam konvensi hak-hak anak 18 PBB pasal 28
disebutkan “mengakui hak anak atas pendidikan dan dengan tujuan mencapai hak ini
secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama”. Selain itu juga dikuatkan oleh
hukum di negara kita yang termuat dalam UUD 1945 pasal 28 C ayat 1 dinyatakan “Hak
utnuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mendapat pendidikan,
dan memperoleh manfaat iptek”. Selain itu juga termuat hak anak yang meliputi hak
perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara serta memperoleh pendidikan,
pengajaran, dalam rangka pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya secara
melawan hukum.
Bila dikaji berdasarkan dasar hukum diatas, pelanggaran yang terjadi terhadap anak
jalanan diantaranya hak memperoleh perlindungan orang tua dan masyarakat serta hak
memperoleh pendidikan. Didasari alasan tersebut, sangan perlu dirancang sebuah sistem
pendidikan yang khusus diberikan kepada anak jalanan sesuai dengan minat mereka,
minimal pendidikan mengenai moral, agama, dan keahlian khusus sebagai bekal bagi
masa depan mereka.
Sudah bukan menjadi rahasia umum bahwa dunia jalanan adalah dunia yang penuh
dengan kekerasan dan eksploitasi. Pertarungan demi pertarungan selalu berakhir dengan
kekalahan tanpa ada kemenangan dari pihak manapun. Berbagai penelitian
mengungkapkan situasi buruk yang dialami oleh anak jalanan. Lebih tragis lagi
kekerasan oleh anak jalanan justru dilakukan oleh petugas keamanan yang seharusnya
memberikan perlindungan terhadap mereka. Menurut penelitian YDA menyatakan
bahwa bahaya terbesar yang paling sering dialami anak jalanan adalah dikejar polisi
dimana 91% anak yang pernah tertangkap mengaku mengalami penyiksaan. Selain kasus
kekerasan yang dialami secara personal, kekerasan terhadap komunitas juga kerap
terjadi.
Yang lebih parah lagi anak-anak jalanan juga mengalami siksaan atau kekerasan dari
pihak sindikat yang secara terselubung mengkoordinasi kerja mereka. Sindikat tersebut
memanfaatkan atau mengeksploitasi anak jalanan untuk menjadi pengemis, pengamen,
pencopet atau bahkan eksploitasi seksual. Fenomena ini dapat dikategorikan sebagai

8. bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang pemanfaatan atau eksploitasi masyarakat
yang termarjinalkan demi pencapaian maksud untuk meraup keuntungan diatas
penderitaan orang lain. Hal ini merujuk kepada Konvensi Hak Anak 1989 PBB pasal 36
menyatakan “akan melindungi anak terhadap semua bentuk lain dari eksploitasi yang
merugikan tiap aspek dan kesejahteraan anak.”
Kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh anak jalanan yang terungkap ke publik
hanya sebagian kecil saja dari kasus-kasus kekerasan yang sering terjadi dalam
kehidupan anak jalanan. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatankan bahwa anak
jalanan senantiasa berada dalam situasi yang mengancam perkembangan fisik, mental,
sosial bahkan nyawa mereka. Dalam situasi kekerasan yang dihadapi terus menerus
dalam perjalanan hidupnya, akan membentuk nilai-nilai baru dalam dan tindakan yang
mengedepankan kekerasan sebagai jalan keluar untuk mempertahankan hidupnya. Ketika
memasuki usia dewasa, besar kemungkinan bagi mereka akan menjadi salah satu pelaku
kekerasan dan eksploitasi terhadap anak-anak jalanan.
Berkenaaan dengan kekerasan terhadap anak jalanan, hukum nasional kita telah
mengaturnya dalam UUD 1945 pasal 28 ayat 2 yang menyatakan bahwa hak anak untuk
kelangsungan hidup, tunbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi. Dengan demikian tindak kekerasan terhadap anak jalanan dapat
dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Lebih lanjut, kita
juga dapat merujuk pada konvensi Hak-Hak Anak PBB pasal 37 menyatakan, “menjamin
anak tidak menjalani siksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi dan tidak
bermanfaat, menjamin untuk tidak dirampas kemerdekaannya secara sewenang-wenang.”
Kekerasan lainnya adalah kekerasan dan eksploitasi seksual. Hampir seluruh anak
jalanan perempuan pernah mengalami pelecehan seksual terlebih bagi anak yang tinggal
di jalanan. Ketika tidur, kerapkali mereka menjadi korban dari kawan-kawannya atau
komunita jalannya, misalnya digerayangi tubuh atau alat vitalnya. Bentuk kekerasan lain
adalah perkosaan dan sodomi. Menurut laporan Setara (1999) menyatakan bahwa 30%
anak jalanan perempuan mengalami hubungan seksual pertama akibat perkosaan. Tak
jarang perkosaan dilakukan oleh sekelompok orang yang dikenal ddengan istilah pangris
atau jepeng baris. Anak jalanan perempuan juga diketahui rentan menjadi korban
eksploitasi seksual komersial yang meliputi prostitusi, perdagangan untuk tujuan seksual
dan pornografi. Indikasi perdagangan anak untuk prostitusi dengan sasaran anak jalanan
perempuan telah dikemukakan oleh Setara (1999).

9. Sebagai contoh adalah penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Setara di Semarang
menemukan bahwa 46,4% anak jalanan perempuan berada dalam prostitusi. Menyangkut
anak laki-laki, informasi mengenai hal tersebut msih sangat terbatas. Pada pertengahan
tahun 1990-an pernah dikenal suatu kelompok yang menamakan diri “Balola” yang
kepanjangannya adalah bajingan lothe lanang, yang mangkal di depan sebuah hotel dekat
Simpang Lima, Semarang. Berdasarkan informasi dari anggota komunitas jalanan dan
pendamping anak jalanan, pada pertengahan tahun 190-an di seputar Simpang Lima ada
komunitas anak laki-laki yang dilacurkan dan digunakan oleh para lelaki dewasa yang
disebut Meong. Meskipun berbeda komunitas, pada saat ini di beberapa tempat juga
dijadikan sebagai tempat berkumpul anak laki-laki yang dilacurkan.
2.3 Upaya Untuk Menangani Pelanggaran Hak Asasi Yang Terjadi Pada Anak Jalanan
Berkaitan dengan banyaknya pelanggaran hak asasi manusia terhadap fenomena anak
jalanan, tentu perlu kiranya dipikirkan cara pemecahan yang tepat untuk menangani
masalah ini. Selama ini telah dilakukan berbagai upaya pendampingan anak-anak jalanan
oleh organisasi kemasyarakatan (LSM). Program pendampingan ini bertujuan untuk
meningkatkan martabat anak jalanan dalam aspek kemandirian, literasi, enumerasi, dan
keterampilan kerja.
Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani masalah anak jalanan selama ini
adalah pendekatan “penjaringan” atau razia oleh polisi untuk dikirim ke panti-panti
rehabilitasi dan memberikan keterampilan untuk anak jalanan. Namun sepertinya uapaya
yang dilakukan pemerintah ini kurang efektif. Untuk mengatasi masalah anak jalanan
memang sangat sulit karena persoalan ini sangat kompleks. Perlu adanya kerjasama yang
baik dari berbagai pihak untuk menangani masalah ini seperti pemerintah, Organisasi
Non-pemerintah (NGO), organisasi sosial kemasyarakatan, akademisi, dan masyarakat
umum.
2.4 Instrumen Hukum
Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak diatur dalam Konvensi
PBB tentang Hak-Hak Anak ( Convention on The Rights of The Child ) tahun 1989*
(Convention on The Right of The Child, UNICEF, 1990), telah di ratifikasi oleh lebih
191 negara. Indonesia sebagai anggota PBB telah meratifikasi dengan Kepres Nomor 36
tahun 1990. Dengan demikian Konvensi PBB tentang Hak Anak tersebut telah menjadi
hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga Negara Indonesia.

10. Konvensi Hak-hak anak merupakan instrument hukum yang berisi rumusan prinsip-
prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai anak. Konvensi hak anak
merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang
memasukan masing-masing hak-hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak
budaya. Secara garis besar Konvensi Hak Anak dapat dikategorikan sebagai berikut,
pertama penegasan hak-hak anak, kedua perlindungan anak oleh negara, ketiga peran
serta berbagai pihak (pemerintah, masyarakat dan swasta) dalam menjamin
penghormatan terhadap hak-hak anak.
Ketentuan hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak dapat
dikelompokan menjadi:
1. Hak terhadap kelangsungan hidup (survival rights)
Hak kelangsungan hidup berupa hak-hak anak untuk melestarikan dan
mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan
perawatan yang sebaik-baiknya. Konsekwensinya menurut Konvensi Hak Anak negara
harus menjamin kelangsungan hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak
(Pasal 6). Disamping itu negara berkewajiban untuk menjamin hak atas tarap kesehatan
tertinggi yang bisa dijangkau, dan melakukan pelayanan kesehatan dan pengobatan,
khususnya perawatan kesehatan primer. (Pasal 24).
Implementasinya dari Pasal 24, negara berkewajiban untuk melaksanakan program-
program (1) melaksanakan upaya penurunan angka kematian bayi dan anak, (2)
menyediakan pelayanan kesehatan yang diperlukan, (3) memberantas penyakit dan
kekurangan gizi, (4) menyediakan pelayanan kesehatan sebelum dan sesudah melahirkan
bagi ibu, (5) memperoleh imformasi dan akses pada pendidikan dan mendapat dukungan
pada pengetahuan dasar tentang kesehatan dan gizi, (6) mengembangkan perawatan
kesehatan pencegahan, bimbingan bagi orang tua, serta penyuluhan keluarga berencana,
dan, (7) mengambil tindakan untuk menghilangkan praktik tradisional yang berprasangka
buruk terhadap pelayanan kesehatan.
Terkait dengan itu, hak anak akan kelangsungan hidup dapat berupa (1) hak anak
untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan (Pasal 7), (2) hak
untuk memperoleh perlindungan dan memulihkan kembali aspek dasar jati diri anak
(nama, kewargnegaraan dn ikatan keluarga) (Pasal 8), (3) hak anak untuk hidup bersama
(Pasal 9), dan hak anak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk salah
perlakuan (abuse) yang dilakukan orang tua atau orang lain yang bertangung jawab atas
pengasuhan (Pasal 19), (4) hak untuk mmemperoleh perlindungan khusus bagi bagi

11. anak- anak yang kehilangan lingkungan keluarganya dan menjamin pengusahaan
keluarga atau penempatan institusional yang sesuai dengan mempertimbangkan latar
budaya anak (Pasal 20), (5) adopsi anak hanya dibolehkan dan dilakukan demi
kepentingan terbaik anak, dengan segala perlindungan yang disahkan oleh pejabat yang
berwenang (Pasal 21), (6) hak-hak anak penyandang cacat (disabled) untuk memperoleh
pengasuhan, pendidikan dan latihan khusus yang dirancang untuk membantu mereka
demi mencapai tingkat kepercayaan diri yang tinggi (Pasal 23), (7) hak anak menikmati
standar kehidupan yang memadai dan hak atas pendidikan (Pasal 27 dan 28).
2. Hak terhadap perlindungan (protection rights)
Hak perlindungan yaitu perlindungan anak dari diskriminasi, tindak kekerasan dan
keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga, dan bagi anak pengungsi. Hak
perlindungan dari diskriminasi, termasuk (1) perlindungan anak penyandang cacat untuk
memperoleh pendidikan, perwatan dan latihan khusus, dan (2) hak anak dari kelompok
masyarakat minoritas dan penduduk asli dalam kehidupan masyarakat negara.
Perlindungan dari ekploitasi, meliputi (1) perlindungan dari gangguan kehidupan
pribadi, (2) perlindungan dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan,
pendidikan dan perkembangan anak, (3) perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan
narkoba, perlindungan dari upaya penganiayaan seksual, prostitusi, dan pornografi, (4)
perlindungan upaya penjualan, penyelundupan dan penculikan anak, dan (5)
perlindungan dari proses hukum bagi anak yang didakwa atau diputus telah melakukan
pelanggaran hukum.
3. Hak untuk Tumbuh Berkembang (development rights)
Hak tumbuh berkembang meliputi segala bentuk pendidikan (formal maupun non
formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik,
mental, spiritual, moral dan sosial anak. Hak anak atas pendidikan diatur pada Pasal 28
Konvensi Hak Anak menyebutkan, (1) negara menjamin kewajiban pendidikan dasar dan
menyediakan secara cuma-cuma, (2) mendorong pengembangan macam-macam bentuk
pendidikan dan mudah dijangkau oleh setiap anak, (3) membuat imformasi dan
bimbingan pendidikan dan ketrampIlan bagi anak, dan (4) mengambil langkah-langkah
untuk mendorong kehadirannya secara teratur di sekolah dan pengurangan angka putus
sekolah.
Terkait dengan itu, juga meliputi (1) hak untuk memperoleh informasi, (2) hak untuk
bermain dan rekreasi, (3) hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya, (4) hak untuk

12. kebebasan berpikir dan beragama, (5) hak untuk mengembangkan kepribadian,(6) hak
untuk memperoleh identitas, (7) hak untuk didengar pendapatnya, dan (8) hak untuk
memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik.
4. Hak untuk Berpartisipasi (participation rights)
Hak untuk berpartisipasi yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang
mempengaruhi anak. Hak yang terkait dengan itu meliputi (1) hak untuk berpendapat dan
memperoleh pertimbangan atas pendapatnya, (2) hak untuk mendapat dan mengetahui
informasi serta untuk mengekpresikan, (3) hak untuk berserikat menjalin hubungan
untuk bergabung, dan (4) hak untuk memperoleh imformasi yang layak dan terlindung
dari imformasi yang tidak sehat.
Terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana, penangkapan dan penahanan anak
harus sesuai dengan hukum yang ada, yang digunakan hanya sebagai upaya terakhir.
Anak yang
dicabut kebebasannya harus memperoleh akses bantuan hukum, dan hak melawan
keabsahan pencabutan kebebasan.
2.5Solusi Yang Relevan Untuk Mengatasi Makin Pesatnya Pertumbuhan Angka
Keberadaan Anak Jalanan
Sejauh ini terdapat tiga model penanganan anak jalanan dengan pendekatan yang
berbeda:
Community Based adalah model penanganan yang berpusat di masyarakat dengan
menitik beratkan pada fungsi-fungsi keluarga dan potensi seluruh masyarakat. Tujuan
akhirnya adalah anak tidak menjadi anak jalanan / sekalipun dijalan, mereka tetap berada
dilingkungan keluarga. Kegiatannya biasanya meliputi: pelatihan peningkatan
pendapatan keluarga, penyuluhan dan bimbingan pengasuhan anak, dan kesempatan anak
untuk memperoleh pendidikan dan kegiatan waktu luang.
Street Based adalah kegiatan dijalanan atau penjangkauan penanganan terhadap
anak langsung dilakukan ditempat anak tersebut sering berada, kegiatan ini berupa
pendamingan terhadap anak agar mendapatkan perlindungan dari orang yang berperan
sebagai pengganti orang tuanya.
Centre Based adalah kegiatan di panti, untuk anak-anak yang sudah utus dengan
keluarganya. panti menjadi lembaga pengganti keluarga untuk dan memenuhi kebutuhan
anak seperti kesehatan, pendidikan, keterampilan, waktu luang, makan tempat tinggal,
pekerjaan dan sebagainya.

13. Selther Based adalah model pendekatan dengan menggunakan rumah singgah
sebagai transit dari aktifitas sehari-hari anak jalanan, rumah singgah umumnya sebagai
sasaran antara bag! anak untuk kembali diperkenalkan pada norma-norma keluarga.
Menurut Soeparman (2000; 2) program penanggulangan anaka jalanan harus bersifat
lintas sektoral, terpadu, komprehensif dan holistik, hal tersebut mencakup : a. Program
penegakan hukum dengan pelaku utama yaitu jajaran pemerintah daerah dan aparat
penegak hukum.

14. BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Anak jalanan adalah seorang yang berumur dibawah 18 tahun yang menghabiskan
sebagian waktunya atau seluruh waktunya di jalanan mmelakukan kegiatan-kegiatan
untuk mendapatkan uang atau guna mempertahankan hidupnya. Berdasarkan hubungan
nnya dengan orang tua, anak jalanan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu, anak yang
bekerja di jalanan dan anak yang tinggal di jalanan.
Anak jalanan mengalami kehidupan yang keras dalam kondisi dan situasi yang buruk
bahkan hak-haknya banyak terlanggar. Sebagai anak, mereka tidal lagi mampu
menikmatik hak-haknya yang tercakup sebagai hak anak yang telah diatur dalam
perundang-undangan di negara kita. Adapun hak-hak asasi anak yang sering terlanggar
dalam kehidupan anak jalanan diantaranya hak mendapat perlindungan dari orang tua
dan masyarakat, memperoleh pengajaran, dan hak perlindungan dari tindak kekerasan
dan diskriminasi serta hak perlindungan anak dari eksploitasi dan penyalahgunaan serta
hak perlindungan anak dari eksploitasi dan penyalahgunaan seksual. Bentuk
penyelenggaraan hak asasi manusia yang sering terjadi dalam kehidupan anak jalanan
ddiantaranya eksploitasi oleh oknum-oknum tertentu untuk menjadi pengemis,
pengamen, pencopet, bahkan pelacur oleh sindikat tertentu, penyalahgunaan seksual baik
sodomi maupun perkosaan, tidak adanya akses pendidikan dan siksaan dan kekerasan
dari berbagai pihak.
Masalah pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan anak jalanan ini menuntut
serangkaian upaya untuk memperjuangkannya agar tidak semakin memperpanjang daftar
pelanggaran hak asasi manusia di negara kita. Akan tetapi menangani masalah anak
jalanan bukanlah hal yang mudah karena kekomplekan masalahnya. Sehingga untuk
mengatasinya diperlukan kerjasama dari berbagai pihak baik pemerintah, lembaga
kemasyarakatan maupun akademisi.

15. Daftar Pustaka
http://anjal.blogdrive.com/archive/11.html
http://alekkurniawan.blogspot.com/2011/06/anak-jalanan-dan-hak-asasi-manusia.html
http://ninarahayu-ninasblog.blogspot.com/2012/05/ham-untuk-anak-jalanan.html