SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  16
Télécharger pour lire hors ligne
PERATURAN BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR : 2 / BNSP / III / 2014
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI,
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
Pertama : Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi ini merupakan acuan bagi
pembentukan lembaga sertifikasi profesi.
Kedua : Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang mengatur tentang
Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi ini selanjutnya diberikan
nomenklatur/tata nama sebagai Pedoman BNSP 202 versi 2014.
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2004 Pasal 3 dan 4 tentang pelaksanaan sertifikasi kompetensi
yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi perlu ditetapkan
Pedoman bagi lembaga sertifikasi profesi.
b. bahwa peraturan BNSP nomor 07/BNSP.202/XI/2013 tentang
Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi, dipandang perlu
untuk disempurnakan.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan b perlu ditetapkan Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi
tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional
Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4408);
3. Keputusan Presiden Nomor 103/M Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011
tentang Keanggotaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Jabatan
2011–2016.
Ketiga : Ketentuan mengenai pembentukan lembaga sertifikasi profesi sebagaimana
dimaksud pada amar pertama tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi ini.
Keempat : Mencabut Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor :
07/BNSP.202/XI/2013 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi
Profesi.
Kelima : Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.
Dikelu Ditetapkan di Jakarta
Pada Pada tanggal 6 Maret 2014
Badan Nasional Sertifikasi Profesi
KETUA,
Dr. Adjat Daradjat, M.Si.
Pedoman Penilaian Kesesuaian Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi
Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Republik Indonesia
Lampiran Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Nomor : 2 / BNSP / III / 2014
PEDOMAN PEMBENTUKAN
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
202Jakarta, Maret 2014
Badan Nasional Sertifikasi Profesi Halaman 1
Pedoman Penilaian Kesesuaian Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi
KATA PENGANTAR
Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) adalah lembaga independen yang dibentuk
pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004,
dengan tugas pokok melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja untuk berbagai profesi di
Indonesia. Dalam mendukung pelaksanaan sertifikasi tersebut, BNSP dapat memberikan
lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi (LSP) guna melaksanakan sertifikasi
kompetensi profesi atas nama BNSP. Lisensi tersebut diberikan setelah BNSP melakukan
penilaian kesesuaian kepada LSP, sesuai dengan ketentuan BNSP.
BNSP telah mengatur pembentukan LSP melalui Pedoman Pembentukan Lembaga
Sertifikasi Profesi, yang diberi tata nama sebagai Pedoman BNSP 202. LSP dibentuk
berdasarkan badan atau lembaga yang membentuknya dan sasaran sertifikasinya, dan
dikategorikan sebagai LSP Pihak Kesatu, LSP Pihak Kedua dan LSP Pihak Ketiga. Pedoman
ini juga menjadi acuan bagi LSP di dalam mengidentifikasi infrastruktur sertifikasi yang
diperlukan.
Pedoman ini merupakan penyempurnaan dari pedoman 202 yang telah diterbitkan
sebelumnya. Dengan terbitnya Pedoman BNSP 202 tahun 2014 ini maka LSP yang akan
mengajukan lisensi BNSP, mengacu kepada Pedoman ini.
Jakarta, Maret 2014
Ketua,
Dr. Adjat Daradjat, M.Si.
Badan Nasional Sertifikasi Profesi Halaman 2
Pedoman Penilaian Kesesuaian Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
1. RUANG LINGKUP ........................................................................................................................................ 4
2. ACUAN NORMATIF ........................................................................................................................................ 5
3. ISTILAH DAN DEFINISI ...................................................................................................................................... 6
4. KETENTUAN PEMBENTUKAN LSP................................................................................................................. 8
4.1 KEABSAHAN LEMBAGA...............................................................................................................................................8
4.2 KLASIFIKASI LSP.............................................................................................................................................................8
4.3 PEMBENTUKAN LSP......................................................................................................................................................8
5. KETENTUAN UMUM LSP ................................................................................................................................... 9
5.1. SKEMA SERTIFIKASI....................................................................................................................................................9
5.2. RUANG LINGKUP LISENSI..........................................................................................................................................9
5.3. PENAMAAN LSP.......................................................................................................................................................... 10
6. KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG LSP ..........................................................................11
6.1KEDUDUKAN ...................................................................................................................................................................... 11
6.2FUNGSI DAN TUGAS........................................................................................................................................................... 11
6.3 WEWENANG...................................................................................................................................................................... 11
7. ORGANISASI LSP ......................................................................................................................................12
7.1. BENTUK ORGANISASI...................................................................................................................................................... 12
7.2 SARANA DAN PERANGKAT ............................................................................................................................................. 13
Badan Nasional Sertifikasi Profesi Halaman 3
Pedoman Penilaian Kesesuaian Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi
1. Ruang Lingkup
Pedoman ini menetapkan ketentuan pendirian dan pembentukan LSP, termasuk
pengertian dan persyaratan tentang jenis LSP, skema sertifikasi, ruang lingkup
lisensi, pemberian nama LSP dan infrastruktur sertifikasi.
Badan Nasional Sertifikasi Profesi Halaman 4
Pedoman Penilaian Kesesuaian Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi
2. Acuan Normatif
Dokumen yang diacu berikut diperlukan dalam penerapan pedoman ini. Apabila
ada perubahan, dokumen yang diacu menggunakan dokumen yang mutakhir.
a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Badan Nasional Sertifikasi Profesi
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang
Sistem Pelatihan Kerja Nasional
d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
e. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja
Nasional
Badan Nasional Sertifikasi Profesi Halaman 5
Pedoman Penilaian Kesesuaian Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi
3. Istilah dan Definisi
3.1 Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
Lembaga independen yang dibentuk sebagai amanat Pasal 18 ayat (5)
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2004, yang mempunyai tugas melaksanakan
sertifikasi kompetensi kerja, dan dapat memberikan lisensi kepada lembaga
sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk
melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
3.2 Sertifikasi kompetensi kerja
Proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan
obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi
kerja nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus.
3.3 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
Rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan
dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas
dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
3.4 Standar kompetensi kerja internasional
Standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu
organisasi multinasional dan digunakan secara internasional
3.5 Standar kompetensi kerja khusus
Standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi
untuk memenuhi tujuan organisasinya sendiri dan/atau untuk memenuhi
kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerja sama dengan organisasi
yang bersangkutan atau organisasi lain yang memerlukan
3.6 Profesi
Bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui oleh
masyarakat
3.7 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
Lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan
lisensi dari BNSP.
Badan Nasional Sertifikasi Profesi Halaman 6
Pedoman Penilaian Kesesuaian Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi
3.8 Lisensi
Bentuk pengakuan dan pemberian ijin dari BNSP kepada LSP untuk dapat
melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja atas nama BNSP.
3.9 LSP pihak ketiga
LSP yang didirikan oleh asosiasi industri dan atau asosiasi profesi dengan
tujuan melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja untuk sektor dan atau
profesi tertentu sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP.
3.10 LSP pihak kedua
LSP yang didirikan oleh industri atau instansi dengan tujuan utama
melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap sumber daya manusia
lembaga induknya, sumber daya manusia dari pemasoknya dan /atau sumber
daya manusia dari jejaring kerjanya, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh
BNSP.
3.11 LSP pihak kesatu industri
LSP yang didirikan oleh industri atau instansi dengan tujuan utama
melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap sumber daya manusia
lembaga induknya, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP.
3.12 LSP pihak kesatu lembaga pendidikan dan /atau pelatihan
LSP yang didirikan oleh lembaga pendidikan dan atau pelatihan dengan tujuan
utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap peserta
pendidikan/pelatihan berbasis kompetensi dan /atau sumber daya manusia
dari jejaring kerja lembaga induknya, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh
BNSP.
3.13 Skema sertifikasi
Paket kompetensi dan persyaratan lain yang berkaitan dengan kategori
jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang.
Badan Nasional Sertifikasi Profesi Halaman 7
Pedoman Penilaian Kesesuaian Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi
4. Ketentuan Pembentukan LSP
4.1 Keabsahan lembaga
Lembaga sertifikasi profesi (LSP) harus merupakan badan hukum, bagian dari
suatu badan hukum, atau badan usaha yang legal. Badan atau lembaga sertifikasi
yang dibentuk oleh suatu lembaga pemerintah dengan sendirinya merupakan
badan hukum sesuai status lembaga pemerintah tersebut.
4.2 Klasifikasi LSP
Dalam pemberian Lisensi, BNSP mengklasifikasi jenis LSP menjadi LSP pihak
kesatu, LSP pihak kedua dan LSP pihak ketiga. Klasifikasi jenis LSP tersebut
didasarkan pada badan atau lembaga yang membentuknya dan sasaran
sertifikasinya.
4.3 Pembentukan LSP
4.3.1 LSP pihak ketiga dibentuk oleh asosiasi industri dan/ atau asosiasi profesi, dan
didukung oleh instansi teknis pembina sektor/ lapangan usaha.
4.3.2 Dalam hal terdapat kebutuhan pengakuan kompetensi yang mendesak
dan/atau sudah terdapat regulasi pada sektornya, tetapi asosiasi terkait
belum/tidak ada, maka LSP pihak ketiga dapat dibentuk melalui dukungan
instansi teknis pembina sektor/lapangan usaha dengan melibatkan pemangku
kepentingan.
4.3.3 LSP pihak ketiga yang merupakan badan hukum dapat berupa perseroan
terbatas atau yayasan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. LSP pihak
ketiga yang merupakan badan usaha yang legal disahkan melalui akte notaris
yang di dalam kepengurusannya mencantumkan perwakilan dari para
pemangku kepentingan yang mendirikannya.
4.3.4 LSP yang merupakan bagian dari badan hukum atau lembaga pemerintah
dibentuk melalui surat keputusan pimpinan instansi/lembaga, dengan lingkup
sertifikasi kompetensi kerja sesuai tugas, fungsi dan kegiatan kerja
instansi/lembaga induknya. LSP yang dibentuk tersebut di atas dapat diajukan
lisensinya kepada BNSP sebagai LSP pihak kesatu atau LSP pihak kedua,
sesuai dengan sasaran sertifikasinya.
Badan Nasional Sertifikasi Profesi Halaman 8
Pedoman Penilaian Kesesuaian Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi
5. Ketentuan Umum LSP
5.1 Skema Sertifikasi
5.1.1 LSP menetapkan skema sertifikasi untuk memenuhi permintaan pelanggan
dan atau pemangku kepentingannya, yang kemudian diajukan ke BNSP untuk
dimintakan lisensi. BNSP melakukan verifikasi terhadap skema sertifikasi yang
diajukan oleh LSP.
5.1.2 LSP dapat melakukan perubahan skema, dan selanjutnya diverifikasi oleh
BNSP.
5.1.3 Pemilihan skema sertifikasi dilandasi oleh pertimbangan kebutuhan pasar
sertifikasi dan kemampuan pelayanan LSP. Pada saat mengajukan
permohonan lisensi, LSP mengajukan skema sertifikasi dalam jumlah yang
rasional sehingga menjamin kemampuan penanganan sertifikasi. LSP dapat
menambah atau mengurangi skema sertifikasi yang dimintakan lisensi sesuai
kebutuhan dan kemampuannya.
5.2 Ruang lingkup lisensi
5.2.1 LSP memilih dan mengajukan skema sertifikasi kompetensi yang akan
dimintakan sebagai ruang lingkup lisensi kepada BNSP. Selanjutnya BNSP
menilai dan menetapkan ruang lingkup lisensi yang diberikan kepada LSP.
5.2.2 LSP terlisensi beroperasi hanya dalam skema sertifikasi sesuai ruang lingkup
lisensi yang diberikan oleh BNSP.
5.2.3 Bagi LSP pihak ketiga, ruang lingkup lisensi mengacu kepada sektor atau
profesi. Bagi LSP pihak kesatu dan pihak kedua, ruang lingkup lisensi mengacu
kepada lingkup organisasi induknya.
5.2.4 Dalam hal terdapat regulasi sertifikasi kompetensi maka penetapan ruang
lingkup lisensi dilaksanakan mengacu kepada regulasi terkait.
5.2.5 Pemilihan ruang lingkup lisensi dapat dikonsultasikan dengan BNSP sejak awal
permohonan.
Badan Nasional Sertifikasi Profesi Halaman 9
Pedoman Penilaian Kesesuaian Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi
5.3 Penamaan LSP
5.3.1 Nama LSP pihak ketiga harus mencerminkan sektor/sub sektor, bidang/sub
bidang atau profesinya.
5.3.2 Nama LSP pihak kesatu dan LSP pihak kedua harus mencerminkan nama
lembaga induknya.
Badan Nasional Sertifikasi Profesi Halaman 10
Pedoman Penilaian Kesesuaian Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi
6. Kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang LSP
6.1 Kedudukan
LSP adalah organisasi tingkat nasional yang berkedudukan di wilayah Republik
Indonesia.
6.2 Fungsi dan tugas
LSP memiliki fungsi melaksanakan sertifikasi kompetensi dengan tugas:
a. menyusun dan mengembangkan skema sertifikasi
b. membuat perangkat asesmen dan uji kompetensi,
c. menyediakan tenaga penguji (asesor),
d. melaksanakan sertifikasi,
e. melaksanakan surveilan pemeliharaan sertifikasi,
f. menetapkan persyaratan, memverifikasi dan menetapkan TUK,
g. memelihara kinerja asesor dan TUK,
h. mengembangkan pelayanan sertifikasi.
6.3 Wewenang
LSP memiliki kewenangan antara lain:
a. menerbitkan sertifikat kompetensi sesuai pedoman BNSP
b. mencabut atau membatalkan sertifikat kompetensi,
c. memberikan sanksi kepada asesor dan TUK yang melangggar aturan,
d. mengusulkan skema baru
e. mengusulkan dan atau menetapkan biaya uji kompetensi.
Badan Nasional Sertifikasi Profesi Halaman 11
Pedoman Penilaian Kesesuaian Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi
7. Organisasi LSP
7.1. Bentuk Organisasi
7.1.1 Organisasi LSP terdiri unsur pengarah dan unsur pelaksana. Unsur pengarah
terdiri atas ketua merangkap anggota dan anggota yang merupakan
perwakilan dari para pemangku kepentingan. Untuk LSP pihak kesatu dan LSP
pihak kedua unsur pengarah adalah pimpinan instansi/lembaga kerja yang
membentuknya.
7.1.2 Unsur pelaksana LSP minimal terdiri atas ketua serta bagian/fungsi
administrasi, sertifikasi dan manajemen mutu.
7.1.3 Pengarah mempunyai tanggung jawab atas keberlangsungan LSP dengan
menetapkan visi, misi dan tujuan LSP; menetapkan rencana strategis, program
kerja dan anggaran belanja; mengangkat dan memberhentikan pelaksana LSP;
membina komunikasi dengan para pemangku kepentingan; dan memobilisasi
sumber daya.
7.1.4 Unsur pelaksana LSP memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan yang telah
ditetapkan oleh pengarah, dengan tugas antara lain sebagai berikut:
a. melaksanakan program kerja LSP,
b. melakukan monitoring dan evaluasi,
c. menyiapkan rencana program dan anggaran,
d. memberikan laporan dan bertanggungjawab kepada Pengarah.
7.1.5 Bagian sertifikasi mempunyai tugas, antara lain:
a. memfasilitasi penyusunan skema sertifikasi,
b. menyiapkan perangkat asesmen dan materi uji,
c. melaksanakan kegiatan sertifikasi, termasuk pemeliharaan kompetensi
dan sertifikasi ulang,
d. menetapkan persyaratan tempat uji (TUK),
Badan Nasional Sertifikasi Profesi Halaman 12
Pedoman Penilaian Kesesuaian Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi
e. melaksanakan verifikasi dan menetapkan TUK,
f. melakukan rekrutmen asesor kompetensi serta pemeliharaan
kompetensinya.
7.1.6 Bagian manajemen mutu mempunyai tugas, antara lain:
a. mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen mutu LSP sesuai
Pedoman BNSP 201,
b. memelihara berlangsungnya sistem manajemen agar tetap sesuai dengan
standar dan pedoman yang diacu,
c. melakukan audit internal dan memfasilitasi kaji ulang manajemen.
7.1.7 Bagian administrasi mempunyai tugas, antara lain:
a. memfasilitasi unsur-unsur LSP guna terselenggarannya program sertifikasi
profesi,
b. melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan organisasi LSP,
c. memelihara informasi sertifikasi kompetensi
d. mempersiapkan laporan kegiatan LSP
7.2 Sarana dan Perangkat
7.2.1 LSP harus memiliki kantor tetap sekurang-kurangnya dalam waktu 2 tahun.
7.2.2. LSP harus memiliki sarana kerja yang memadai, termasuk sistem pengolahan
data berbasis teknologi informasi.
7.2.3 LSP harus memiliki rencana kegiatan yang mencerminkan pelayanan yang
diberikan kepada industri dan sekaligus sebagai penghasilan untuk pendanaan
organisasi.
7.2.4 LSP harus memiliki perangkat kerja yang meliputi:
a. Standar kompetensi,
Badan Nasional Sertifikasi Profesi Halaman 13
Pedoman Penilaian Kesesuaian Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi
b. Skema sertifikasi dan perangkat asesmen termasuk materi uji
kompetensi,
c. Tempat Uji Kompetensi,
d. Personil yang kompeten termasuk asesor kompetensi
e. Sistem pengendalian pelaksanaan sertifikasi.
Badan Nasional Sertifikasi Profesi Halaman 14

Contenu connexe

Tendances

Contoh form perawatan kendaraan. docx
Contoh form perawatan kendaraan. docxContoh form perawatan kendaraan. docx
Contoh form perawatan kendaraan. docxPriyo Hadi
 
Surat permohonan aliran listrik desa bahutara kab. muna
Surat permohonan aliran listrik desa bahutara kab. munaSurat permohonan aliran listrik desa bahutara kab. muna
Surat permohonan aliran listrik desa bahutara kab. munaOperator Warnet Vast Raha
 
Contoh Daftar hadir
Contoh Daftar hadirContoh Daftar hadir
Contoh Daftar hadirDeram Study
 
Berita acara serah terima barang
Berita acara serah terima barangBerita acara serah terima barang
Berita acara serah terima barangIrwan Fauzi
 
Surat pernyataan peralihan tanggung jawab
Surat pernyataan peralihan tanggung jawabSurat pernyataan peralihan tanggung jawab
Surat pernyataan peralihan tanggung jawabandijunaidi
 
Proposal Pengadaan Peralatan Otomotif tahun 2012
Proposal Pengadaan Peralatan Otomotif tahun 2012Proposal Pengadaan Peralatan Otomotif tahun 2012
Proposal Pengadaan Peralatan Otomotif tahun 2012Joko Prasetiyo
 
100752742 sk-penyusun-kurikulum-muatan-lokal
100752742 sk-penyusun-kurikulum-muatan-lokal100752742 sk-penyusun-kurikulum-muatan-lokal
100752742 sk-penyusun-kurikulum-muatan-lokalMashudi Rois
 
Contoh Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...
Contoh Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...Contoh Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...
Contoh Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...GLC
 
Contoh surat-akta-jual-beli-tanah-rumah-ruko-bangunan-office-doc
Contoh surat-akta-jual-beli-tanah-rumah-ruko-bangunan-office-docContoh surat-akta-jual-beli-tanah-rumah-ruko-bangunan-office-doc
Contoh surat-akta-jual-beli-tanah-rumah-ruko-bangunan-office-docSurya Permana
 
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013moliiceman
 

Tendances (20)

CONTOH Perjanjian Kerja Karyawan Tetap & Kontrak (PKWTT dan PKWT)
CONTOH Perjanjian Kerja Karyawan Tetap & Kontrak (PKWTT dan PKWT)CONTOH Perjanjian Kerja Karyawan Tetap & Kontrak (PKWTT dan PKWT)
CONTOH Perjanjian Kerja Karyawan Tetap & Kontrak (PKWTT dan PKWT)
 
Selebaran Lelang 20140902
Selebaran Lelang 20140902Selebaran Lelang 20140902
Selebaran Lelang 20140902
 
Contoh form perawatan kendaraan. docx
Contoh form perawatan kendaraan. docxContoh form perawatan kendaraan. docx
Contoh form perawatan kendaraan. docx
 
Instrumen monev depdagri
Instrumen monev depdagriInstrumen monev depdagri
Instrumen monev depdagri
 
Surat permohonan aliran listrik desa bahutara kab. muna
Surat permohonan aliran listrik desa bahutara kab. munaSurat permohonan aliran listrik desa bahutara kab. muna
Surat permohonan aliran listrik desa bahutara kab. muna
 
Surat keterangan pengganti ijazah
Surat keterangan pengganti ijazahSurat keterangan pengganti ijazah
Surat keterangan pengganti ijazah
 
Contoh Daftar hadir
Contoh Daftar hadirContoh Daftar hadir
Contoh Daftar hadir
 
Berita acara serah terima barang
Berita acara serah terima barangBerita acara serah terima barang
Berita acara serah terima barang
 
Surat pernyataan peralihan tanggung jawab
Surat pernyataan peralihan tanggung jawabSurat pernyataan peralihan tanggung jawab
Surat pernyataan peralihan tanggung jawab
 
Contoh Sk kkg
Contoh Sk kkgContoh Sk kkg
Contoh Sk kkg
 
Proposal Pengadaan Peralatan Otomotif tahun 2012
Proposal Pengadaan Peralatan Otomotif tahun 2012Proposal Pengadaan Peralatan Otomotif tahun 2012
Proposal Pengadaan Peralatan Otomotif tahun 2012
 
Keputusan kepala sekolah tk
Keputusan kepala sekolah tkKeputusan kepala sekolah tk
Keputusan kepala sekolah tk
 
NOTULENSI RAPAT JUL-OK 2022.pdf
NOTULENSI RAPAT JUL-OK 2022.pdfNOTULENSI RAPAT JUL-OK 2022.pdf
NOTULENSI RAPAT JUL-OK 2022.pdf
 
Sertifikat penguji
Sertifikat pengujiSertifikat penguji
Sertifikat penguji
 
100752742 sk-penyusun-kurikulum-muatan-lokal
100752742 sk-penyusun-kurikulum-muatan-lokal100752742 sk-penyusun-kurikulum-muatan-lokal
100752742 sk-penyusun-kurikulum-muatan-lokal
 
Contoh Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...
Contoh Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...Contoh Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...
Contoh Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...
 
Sk paud tpq assunnah
Sk paud tpq assunnahSk paud tpq assunnah
Sk paud tpq assunnah
 
Contoh surat-akta-jual-beli-tanah-rumah-ruko-bangunan-office-doc
Contoh surat-akta-jual-beli-tanah-rumah-ruko-bangunan-office-docContoh surat-akta-jual-beli-tanah-rumah-ruko-bangunan-office-doc
Contoh surat-akta-jual-beli-tanah-rumah-ruko-bangunan-office-doc
 
Sk ydmai pengurus paud
Sk ydmai pengurus paudSk ydmai pengurus paud
Sk ydmai pengurus paud
 
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
 

Similaire à BNSP Pedoman LSP

Peraturan bnsp no 3 bnsp iii 2014
Peraturan bnsp no 3 bnsp iii 2014Peraturan bnsp no 3 bnsp iii 2014
Peraturan bnsp no 3 bnsp iii 2014Bunda Shafaiq
 
Pedoman 208 peraturan bnsp no 3 bnsp iii 2014 - pedoman lisensi lsp
Pedoman 208   peraturan bnsp no 3 bnsp iii 2014 - pedoman lisensi lspPedoman 208   peraturan bnsp no 3 bnsp iii 2014 - pedoman lisensi lsp
Pedoman 208 peraturan bnsp no 3 bnsp iii 2014 - pedoman lisensi lspMohammad Singgih
 
peraturan bnsp no 1 p 201
peraturan bnsp no 1 p 201peraturan bnsp no 1 p 201
peraturan bnsp no 1 p 201budifajri
 
01. perka big no 1.2016 ttg sistem penilaian kesesuaian di bid.ig
01. perka big no 1.2016 ttg sistem penilaian kesesuaian di bid.ig01. perka big no 1.2016 ttg sistem penilaian kesesuaian di bid.ig
01. perka big no 1.2016 ttg sistem penilaian kesesuaian di bid.igMohammad Singgih
 
02. permenaker 21_tahun_2014_tentang_pedoman_penerapan_kkni
02. permenaker 21_tahun_2014_tentang_pedoman_penerapan_kkni02. permenaker 21_tahun_2014_tentang_pedoman_penerapan_kkni
02. permenaker 21_tahun_2014_tentang_pedoman_penerapan_kkniPakdhe Eddy
 
01. Kebijakan Sistem Sertifikasi Nasional NEW (1).pdf
01. Kebijakan Sistem Sertifikasi Nasional NEW (1).pdf01. Kebijakan Sistem Sertifikasi Nasional NEW (1).pdf
01. Kebijakan Sistem Sertifikasi Nasional NEW (1).pdfIRWANHERYK
 
Sistem sertifikasi-kompetensi-profesi
Sistem sertifikasi-kompetensi-profesiSistem sertifikasi-kompetensi-profesi
Sistem sertifikasi-kompetensi-profesiindra gunawan
 
Sistem sertifikasi-kompetensi-profesi
Sistem sertifikasi-kompetensi-profesiSistem sertifikasi-kompetensi-profesi
Sistem sertifikasi-kompetensi-profesiindra gunawan
 
SKKNI 2015-108 Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung.pdf
SKKNI 2015-108 Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung.pdfSKKNI 2015-108 Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung.pdf
SKKNI 2015-108 Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung.pdfyuliyuliani25
 
SKKNI 2015-108 Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung.pdf
SKKNI 2015-108 Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung.pdfSKKNI 2015-108 Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung.pdf
SKKNI 2015-108 Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung.pdfarwanengineering
 
Permen No 5 tentang TTG Sistem SKKNI
Permen No 5 tentang TTG Sistem SKKNIPermen No 5 tentang TTG Sistem SKKNI
Permen No 5 tentang TTG Sistem SKKNIKacung Abdullah
 
04. perka big no 14.2016 ttg akreditasi lpk tenaga profesional di bid. ig
04. perka big no 14.2016 ttg akreditasi lpk tenaga profesional di bid. ig04. perka big no 14.2016 ttg akreditasi lpk tenaga profesional di bid. ig
04. perka big no 14.2016 ttg akreditasi lpk tenaga profesional di bid. igMohammad Singgih
 
Permen No 8 tahun 2012 TTG Tata Cara penerapan SKKNI
Permen No 8 tahun 2012 TTG Tata Cara penerapan SKKNIPermen No 8 tahun 2012 TTG Tata Cara penerapan SKKNI
Permen No 8 tahun 2012 TTG Tata Cara penerapan SKKNIKacung Abdullah
 
Permen PU No. 08/PRT/M/2012
Permen PU No. 08/PRT/M/2012Permen PU No. 08/PRT/M/2012
Permen PU No. 08/PRT/M/2012Mohammad Singgih
 
SKKNI 2020-333.pdf (1).pdf
SKKNI 2020-333.pdf (1).pdfSKKNI 2020-333.pdf (1).pdf
SKKNI 2020-333.pdf (1).pdfidhokurniawan3
 

Similaire à BNSP Pedoman LSP (20)

Peraturan bnsp no 3 bnsp iii 2014
Peraturan bnsp no 3 bnsp iii 2014Peraturan bnsp no 3 bnsp iii 2014
Peraturan bnsp no 3 bnsp iii 2014
 
Pedoman 208 peraturan bnsp no 3 bnsp iii 2014 - pedoman lisensi lsp
Pedoman 208   peraturan bnsp no 3 bnsp iii 2014 - pedoman lisensi lspPedoman 208   peraturan bnsp no 3 bnsp iii 2014 - pedoman lisensi lsp
Pedoman 208 peraturan bnsp no 3 bnsp iii 2014 - pedoman lisensi lsp
 
peraturan bnsp no 1 p 201
peraturan bnsp no 1 p 201peraturan bnsp no 1 p 201
peraturan bnsp no 1 p 201
 
PP 31 Sislatkernas
PP 31 SislatkernasPP 31 Sislatkernas
PP 31 Sislatkernas
 
01. perka big no 1.2016 ttg sistem penilaian kesesuaian di bid.ig
01. perka big no 1.2016 ttg sistem penilaian kesesuaian di bid.ig01. perka big no 1.2016 ttg sistem penilaian kesesuaian di bid.ig
01. perka big no 1.2016 ttg sistem penilaian kesesuaian di bid.ig
 
02. permenaker 21_tahun_2014_tentang_pedoman_penerapan_kkni
02. permenaker 21_tahun_2014_tentang_pedoman_penerapan_kkni02. permenaker 21_tahun_2014_tentang_pedoman_penerapan_kkni
02. permenaker 21_tahun_2014_tentang_pedoman_penerapan_kkni
 
01. Kebijakan Sistem Sertifikasi Nasional NEW (1).pdf
01. Kebijakan Sistem Sertifikasi Nasional NEW (1).pdf01. Kebijakan Sistem Sertifikasi Nasional NEW (1).pdf
01. Kebijakan Sistem Sertifikasi Nasional NEW (1).pdf
 
Sistem sertifikasi-kompetensi-profesi
Sistem sertifikasi-kompetensi-profesiSistem sertifikasi-kompetensi-profesi
Sistem sertifikasi-kompetensi-profesi
 
Sistem sertifikasi-kompetensi-profesi
Sistem sertifikasi-kompetensi-profesiSistem sertifikasi-kompetensi-profesi
Sistem sertifikasi-kompetensi-profesi
 
SKKNI 2015-108 Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung.pdf
SKKNI 2015-108 Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung.pdfSKKNI 2015-108 Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung.pdf
SKKNI 2015-108 Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung.pdf
 
SKKNI 2015-108 Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung.pdf
SKKNI 2015-108 Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung.pdfSKKNI 2015-108 Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung.pdf
SKKNI 2015-108 Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung.pdf
 
Permen No 5 tentang TTG Sistem SKKNI
Permen No 5 tentang TTG Sistem SKKNIPermen No 5 tentang TTG Sistem SKKNI
Permen No 5 tentang TTG Sistem SKKNI
 
5 tahun 2012
5 tahun 20125 tahun 2012
5 tahun 2012
 
04. perka big no 14.2016 ttg akreditasi lpk tenaga profesional di bid. ig
04. perka big no 14.2016 ttg akreditasi lpk tenaga profesional di bid. ig04. perka big no 14.2016 ttg akreditasi lpk tenaga profesional di bid. ig
04. perka big no 14.2016 ttg akreditasi lpk tenaga profesional di bid. ig
 
Permen No 8 tahun 2012 TTG Tata Cara penerapan SKKNI
Permen No 8 tahun 2012 TTG Tata Cara penerapan SKKNIPermen No 8 tahun 2012 TTG Tata Cara penerapan SKKNI
Permen No 8 tahun 2012 TTG Tata Cara penerapan SKKNI
 
Permenakertrans 5 2012
Permenakertrans 5 2012Permenakertrans 5 2012
Permenakertrans 5 2012
 
Permen PU No. 08/PRT/M/2012
Permen PU No. 08/PRT/M/2012Permen PU No. 08/PRT/M/2012
Permen PU No. 08/PRT/M/2012
 
Fr tuk-08
Fr tuk-08Fr tuk-08
Fr tuk-08
 
Pp23 2004 bnsp
Pp23 2004 bnspPp23 2004 bnsp
Pp23 2004 bnsp
 
SKKNI 2020-333.pdf (1).pdf
SKKNI 2020-333.pdf (1).pdfSKKNI 2020-333.pdf (1).pdf
SKKNI 2020-333.pdf (1).pdf
 

Plus de Mohammad Singgih

PAPARAN IALI - 25 Oktobe 2022
PAPARAN IALI - 25 Oktobe 2022PAPARAN IALI - 25 Oktobe 2022
PAPARAN IALI - 25 Oktobe 2022Mohammad Singgih
 
06. peraturan big no. 14.2019 tentang tata cara sertifikasi penyedia jasa di ...
06. peraturan big no. 14.2019 tentang tata cara sertifikasi penyedia jasa di ...06. peraturan big no. 14.2019 tentang tata cara sertifikasi penyedia jasa di ...
06. peraturan big no. 14.2019 tentang tata cara sertifikasi penyedia jasa di ...Mohammad Singgih
 
05. perka big no. 4.2017 tentang tata cara sertifikasi tenaga profesional di ...
05. perka big no. 4.2017 tentang tata cara sertifikasi tenaga profesional di ...05. perka big no. 4.2017 tentang tata cara sertifikasi tenaga profesional di ...
05. perka big no. 4.2017 tentang tata cara sertifikasi tenaga profesional di ...Mohammad Singgih
 
03. perka big no 13.2016 ttg akreditasi lpk penyedia jasa jasa di bid. ig
03. perka big no 13.2016 ttg akreditasi lpk penyedia jasa jasa di bid. ig03. perka big no 13.2016 ttg akreditasi lpk penyedia jasa jasa di bid. ig
03. perka big no 13.2016 ttg akreditasi lpk penyedia jasa jasa di bid. igMohammad Singgih
 
02. perka big no 10.2016 ttg perubahan perka big no 1 th 2016
02. perka big no 10.2016 ttg perubahan perka big no 1 th 201602. perka big no 10.2016 ttg perubahan perka big no 1 th 2016
02. perka big no 10.2016 ttg perubahan perka big no 1 th 2016Mohammad Singgih
 
Kepmenpu223 2011 penetapan organisasi dan pengurus lembaga pengembangan jasa ...
Kepmenpu223 2011 penetapan organisasi dan pengurus lembaga pengembangan jasa ...Kepmenpu223 2011 penetapan organisasi dan pengurus lembaga pengembangan jasa ...
Kepmenpu223 2011 penetapan organisasi dan pengurus lembaga pengembangan jasa ...Mohammad Singgih
 
Perpres nomor 60 tahun 2015 rkp 2016
Perpres nomor 60 tahun 2015 rkp 2016Perpres nomor 60 tahun 2015 rkp 2016
Perpres nomor 60 tahun 2015 rkp 2016Mohammad Singgih
 
Perpres 099.2015 Percepatan Perkeretaapian
Perpres 099.2015 Percepatan PerkeretaapianPerpres 099.2015 Percepatan Perkeretaapian
Perpres 099.2015 Percepatan PerkeretaapianMohammad Singgih
 
Perpres 098.2015 ttg Percepatan LRT
Perpres 098.2015 ttg Percepatan LRTPerpres 098.2015 ttg Percepatan LRT
Perpres 098.2015 ttg Percepatan LRTMohammad Singgih
 
Perpres no 66 tahun 2015 ttg Bappenas
Perpres no 66 tahun 2015 ttg BappenasPerpres no 66 tahun 2015 ttg Bappenas
Perpres no 66 tahun 2015 ttg BappenasMohammad Singgih
 
Mekanisme pendirian-pt-baru
Mekanisme pendirian-pt-baruMekanisme pendirian-pt-baru
Mekanisme pendirian-pt-baruMohammad Singgih
 
Uu no 12_thn_2012_tentang_pendidikan_tinggi
Uu no 12_thn_2012_tentang_pendidikan_tinggiUu no 12_thn_2012_tentang_pendidikan_tinggi
Uu no 12_thn_2012_tentang_pendidikan_tinggiMohammad Singgih
 
Uu no.11 th 2014 keinsinyuran
Uu no.11 th 2014   keinsinyuranUu no.11 th 2014   keinsinyuran
Uu no.11 th 2014 keinsinyuranMohammad Singgih
 
Uu 20 tahun-2014_standardisasi dan penilaian kesesuaian
Uu 20 tahun-2014_standardisasi dan penilaian kesesuaianUu 20 tahun-2014_standardisasi dan penilaian kesesuaian
Uu 20 tahun-2014_standardisasi dan penilaian kesesuaianMohammad Singgih
 
10. cpc series m-77ver1_1e
10. cpc series m-77ver1_1e10. cpc series m-77ver1_1e
10. cpc series m-77ver1_1eMohammad Singgih
 
01. mra engineering des.2005
01.  mra engineering   des.200501.  mra engineering   des.2005
01. mra engineering des.2005Mohammad Singgih
 

Plus de Mohammad Singgih (20)

PAPARAN IALI - 25 Oktobe 2022
PAPARAN IALI - 25 Oktobe 2022PAPARAN IALI - 25 Oktobe 2022
PAPARAN IALI - 25 Oktobe 2022
 
06. peraturan big no. 14.2019 tentang tata cara sertifikasi penyedia jasa di ...
06. peraturan big no. 14.2019 tentang tata cara sertifikasi penyedia jasa di ...06. peraturan big no. 14.2019 tentang tata cara sertifikasi penyedia jasa di ...
06. peraturan big no. 14.2019 tentang tata cara sertifikasi penyedia jasa di ...
 
05. perka big no. 4.2017 tentang tata cara sertifikasi tenaga profesional di ...
05. perka big no. 4.2017 tentang tata cara sertifikasi tenaga profesional di ...05. perka big no. 4.2017 tentang tata cara sertifikasi tenaga profesional di ...
05. perka big no. 4.2017 tentang tata cara sertifikasi tenaga profesional di ...
 
03. perka big no 13.2016 ttg akreditasi lpk penyedia jasa jasa di bid. ig
03. perka big no 13.2016 ttg akreditasi lpk penyedia jasa jasa di bid. ig03. perka big no 13.2016 ttg akreditasi lpk penyedia jasa jasa di bid. ig
03. perka big no 13.2016 ttg akreditasi lpk penyedia jasa jasa di bid. ig
 
02. perka big no 10.2016 ttg perubahan perka big no 1 th 2016
02. perka big no 10.2016 ttg perubahan perka big no 1 th 201602. perka big no 10.2016 ttg perubahan perka big no 1 th 2016
02. perka big no 10.2016 ttg perubahan perka big no 1 th 2016
 
Kepmenpu223 2011 penetapan organisasi dan pengurus lembaga pengembangan jasa ...
Kepmenpu223 2011 penetapan organisasi dan pengurus lembaga pengembangan jasa ...Kepmenpu223 2011 penetapan organisasi dan pengurus lembaga pengembangan jasa ...
Kepmenpu223 2011 penetapan organisasi dan pengurus lembaga pengembangan jasa ...
 
217 Ahli Geodesi
217 Ahli Geodesi 217 Ahli Geodesi
217 Ahli Geodesi
 
UU No 2 Tahun 2017
UU No 2 Tahun 2017UU No 2 Tahun 2017
UU No 2 Tahun 2017
 
Perpres nomor 60 tahun 2015 rkp 2016
Perpres nomor 60 tahun 2015 rkp 2016Perpres nomor 60 tahun 2015 rkp 2016
Perpres nomor 60 tahun 2015 rkp 2016
 
Perpres 099.2015 Percepatan Perkeretaapian
Perpres 099.2015 Percepatan PerkeretaapianPerpres 099.2015 Percepatan Perkeretaapian
Perpres 099.2015 Percepatan Perkeretaapian
 
Perpres 098.2015 ttg Percepatan LRT
Perpres 098.2015 ttg Percepatan LRTPerpres 098.2015 ttg Percepatan LRT
Perpres 098.2015 ttg Percepatan LRT
 
Perpres no 66 tahun 2015 ttg Bappenas
Perpres no 66 tahun 2015 ttg BappenasPerpres no 66 tahun 2015 ttg Bappenas
Perpres no 66 tahun 2015 ttg Bappenas
 
Mekanisme pendirian-pt-baru
Mekanisme pendirian-pt-baruMekanisme pendirian-pt-baru
Mekanisme pendirian-pt-baru
 
Uu no 12_thn_2012_tentang_pendidikan_tinggi
Uu no 12_thn_2012_tentang_pendidikan_tinggiUu no 12_thn_2012_tentang_pendidikan_tinggi
Uu no 12_thn_2012_tentang_pendidikan_tinggi
 
Uu no.11 th 2014 keinsinyuran
Uu no.11 th 2014   keinsinyuranUu no.11 th 2014   keinsinyuran
Uu no.11 th 2014 keinsinyuran
 
Uu 20 tahun-2014_standardisasi dan penilaian kesesuaian
Uu 20 tahun-2014_standardisasi dan penilaian kesesuaianUu 20 tahun-2014_standardisasi dan penilaian kesesuaian
Uu 20 tahun-2014_standardisasi dan penilaian kesesuaian
 
10. cpc series m-77ver1_1e
10. cpc series m-77ver1_1e10. cpc series m-77ver1_1e
10. cpc series m-77ver1_1e
 
14. kbli 2009
14. kbli   200914. kbli   2009
14. kbli 2009
 
11. cpc provisional 1990
11. cpc provisional   199011. cpc provisional   1990
11. cpc provisional 1990
 
01. mra engineering des.2005
01.  mra engineering   des.200501.  mra engineering   des.2005
01. mra engineering des.2005
 

BNSP Pedoman LSP

  • 1. PERATURAN BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI NOMOR : 2 / BNSP / III / 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI Pertama : Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi ini merupakan acuan bagi pembentukan lembaga sertifikasi profesi. Kedua : Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang mengatur tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi ini selanjutnya diberikan nomenklatur/tata nama sebagai Pedoman BNSP 202 versi 2014. Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 3 dan 4 tentang pelaksanaan sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi perlu ditetapkan Pedoman bagi lembaga sertifikasi profesi. b. bahwa peraturan BNSP nomor 07/BNSP.202/XI/2013 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi, dipandang perlu untuk disempurnakan. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4279); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408); 3. Keputusan Presiden Nomor 103/M Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011 tentang Keanggotaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Jabatan 2011–2016.
  • 2. Ketiga : Ketentuan mengenai pembentukan lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada amar pertama tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi ini. Keempat : Mencabut Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 07/BNSP.202/XI/2013 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi. Kelima : Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dikelu Ditetapkan di Jakarta Pada Pada tanggal 6 Maret 2014 Badan Nasional Sertifikasi Profesi KETUA, Dr. Adjat Daradjat, M.Si.
  • 3. Pedoman Penilaian Kesesuaian Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Nasional Sertifikasi Profesi Republik Indonesia Lampiran Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 2 / BNSP / III / 2014 PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI 202Jakarta, Maret 2014 Badan Nasional Sertifikasi Profesi Halaman 1
  • 4. Pedoman Penilaian Kesesuaian Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi KATA PENGANTAR Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) adalah lembaga independen yang dibentuk pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004, dengan tugas pokok melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja untuk berbagai profesi di Indonesia. Dalam mendukung pelaksanaan sertifikasi tersebut, BNSP dapat memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi (LSP) guna melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi atas nama BNSP. Lisensi tersebut diberikan setelah BNSP melakukan penilaian kesesuaian kepada LSP, sesuai dengan ketentuan BNSP. BNSP telah mengatur pembentukan LSP melalui Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi, yang diberi tata nama sebagai Pedoman BNSP 202. LSP dibentuk berdasarkan badan atau lembaga yang membentuknya dan sasaran sertifikasinya, dan dikategorikan sebagai LSP Pihak Kesatu, LSP Pihak Kedua dan LSP Pihak Ketiga. Pedoman ini juga menjadi acuan bagi LSP di dalam mengidentifikasi infrastruktur sertifikasi yang diperlukan. Pedoman ini merupakan penyempurnaan dari pedoman 202 yang telah diterbitkan sebelumnya. Dengan terbitnya Pedoman BNSP 202 tahun 2014 ini maka LSP yang akan mengajukan lisensi BNSP, mengacu kepada Pedoman ini. Jakarta, Maret 2014 Ketua, Dr. Adjat Daradjat, M.Si. Badan Nasional Sertifikasi Profesi Halaman 2
  • 5. Pedoman Penilaian Kesesuaian Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi DAFTAR ISI KATA PENGANTAR 1. RUANG LINGKUP ........................................................................................................................................ 4 2. ACUAN NORMATIF ........................................................................................................................................ 5 3. ISTILAH DAN DEFINISI ...................................................................................................................................... 6 4. KETENTUAN PEMBENTUKAN LSP................................................................................................................. 8 4.1 KEABSAHAN LEMBAGA...............................................................................................................................................8 4.2 KLASIFIKASI LSP.............................................................................................................................................................8 4.3 PEMBENTUKAN LSP......................................................................................................................................................8 5. KETENTUAN UMUM LSP ................................................................................................................................... 9 5.1. SKEMA SERTIFIKASI....................................................................................................................................................9 5.2. RUANG LINGKUP LISENSI..........................................................................................................................................9 5.3. PENAMAAN LSP.......................................................................................................................................................... 10 6. KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG LSP ..........................................................................11 6.1KEDUDUKAN ...................................................................................................................................................................... 11 6.2FUNGSI DAN TUGAS........................................................................................................................................................... 11 6.3 WEWENANG...................................................................................................................................................................... 11 7. ORGANISASI LSP ......................................................................................................................................12 7.1. BENTUK ORGANISASI...................................................................................................................................................... 12 7.2 SARANA DAN PERANGKAT ............................................................................................................................................. 13 Badan Nasional Sertifikasi Profesi Halaman 3
  • 6. Pedoman Penilaian Kesesuaian Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi 1. Ruang Lingkup Pedoman ini menetapkan ketentuan pendirian dan pembentukan LSP, termasuk pengertian dan persyaratan tentang jenis LSP, skema sertifikasi, ruang lingkup lisensi, pemberian nama LSP dan infrastruktur sertifikasi. Badan Nasional Sertifikasi Profesi Halaman 4
  • 7. Pedoman Penilaian Kesesuaian Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi 2. Acuan Normatif Dokumen yang diacu berikut diperlukan dalam penerapan pedoman ini. Apabila ada perubahan, dokumen yang diacu menggunakan dokumen yang mutakhir. a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia e. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional Badan Nasional Sertifikasi Profesi Halaman 5
  • 8. Pedoman Penilaian Kesesuaian Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi 3. Istilah dan Definisi 3.1 Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Lembaga independen yang dibentuk sebagai amanat Pasal 18 ayat (5) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2004, yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja, dan dapat memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 3.2 Sertifikasi kompetensi kerja Proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus. 3.3 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3.4 Standar kompetensi kerja internasional Standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu organisasi multinasional dan digunakan secara internasional 3.5 Standar kompetensi kerja khusus Standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan organisasinya sendiri dan/atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerja sama dengan organisasi yang bersangkutan atau organisasi lain yang memerlukan 3.6 Profesi Bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui oleh masyarakat 3.7 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari BNSP. Badan Nasional Sertifikasi Profesi Halaman 6
  • 9. Pedoman Penilaian Kesesuaian Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi 3.8 Lisensi Bentuk pengakuan dan pemberian ijin dari BNSP kepada LSP untuk dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja atas nama BNSP. 3.9 LSP pihak ketiga LSP yang didirikan oleh asosiasi industri dan atau asosiasi profesi dengan tujuan melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja untuk sektor dan atau profesi tertentu sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP. 3.10 LSP pihak kedua LSP yang didirikan oleh industri atau instansi dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap sumber daya manusia lembaga induknya, sumber daya manusia dari pemasoknya dan /atau sumber daya manusia dari jejaring kerjanya, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP. 3.11 LSP pihak kesatu industri LSP yang didirikan oleh industri atau instansi dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap sumber daya manusia lembaga induknya, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP. 3.12 LSP pihak kesatu lembaga pendidikan dan /atau pelatihan LSP yang didirikan oleh lembaga pendidikan dan atau pelatihan dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap peserta pendidikan/pelatihan berbasis kompetensi dan /atau sumber daya manusia dari jejaring kerja lembaga induknya, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP. 3.13 Skema sertifikasi Paket kompetensi dan persyaratan lain yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang. Badan Nasional Sertifikasi Profesi Halaman 7
  • 10. Pedoman Penilaian Kesesuaian Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi 4. Ketentuan Pembentukan LSP 4.1 Keabsahan lembaga Lembaga sertifikasi profesi (LSP) harus merupakan badan hukum, bagian dari suatu badan hukum, atau badan usaha yang legal. Badan atau lembaga sertifikasi yang dibentuk oleh suatu lembaga pemerintah dengan sendirinya merupakan badan hukum sesuai status lembaga pemerintah tersebut. 4.2 Klasifikasi LSP Dalam pemberian Lisensi, BNSP mengklasifikasi jenis LSP menjadi LSP pihak kesatu, LSP pihak kedua dan LSP pihak ketiga. Klasifikasi jenis LSP tersebut didasarkan pada badan atau lembaga yang membentuknya dan sasaran sertifikasinya. 4.3 Pembentukan LSP 4.3.1 LSP pihak ketiga dibentuk oleh asosiasi industri dan/ atau asosiasi profesi, dan didukung oleh instansi teknis pembina sektor/ lapangan usaha. 4.3.2 Dalam hal terdapat kebutuhan pengakuan kompetensi yang mendesak dan/atau sudah terdapat regulasi pada sektornya, tetapi asosiasi terkait belum/tidak ada, maka LSP pihak ketiga dapat dibentuk melalui dukungan instansi teknis pembina sektor/lapangan usaha dengan melibatkan pemangku kepentingan. 4.3.3 LSP pihak ketiga yang merupakan badan hukum dapat berupa perseroan terbatas atau yayasan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. LSP pihak ketiga yang merupakan badan usaha yang legal disahkan melalui akte notaris yang di dalam kepengurusannya mencantumkan perwakilan dari para pemangku kepentingan yang mendirikannya. 4.3.4 LSP yang merupakan bagian dari badan hukum atau lembaga pemerintah dibentuk melalui surat keputusan pimpinan instansi/lembaga, dengan lingkup sertifikasi kompetensi kerja sesuai tugas, fungsi dan kegiatan kerja instansi/lembaga induknya. LSP yang dibentuk tersebut di atas dapat diajukan lisensinya kepada BNSP sebagai LSP pihak kesatu atau LSP pihak kedua, sesuai dengan sasaran sertifikasinya. Badan Nasional Sertifikasi Profesi Halaman 8
  • 11. Pedoman Penilaian Kesesuaian Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi 5. Ketentuan Umum LSP 5.1 Skema Sertifikasi 5.1.1 LSP menetapkan skema sertifikasi untuk memenuhi permintaan pelanggan dan atau pemangku kepentingannya, yang kemudian diajukan ke BNSP untuk dimintakan lisensi. BNSP melakukan verifikasi terhadap skema sertifikasi yang diajukan oleh LSP. 5.1.2 LSP dapat melakukan perubahan skema, dan selanjutnya diverifikasi oleh BNSP. 5.1.3 Pemilihan skema sertifikasi dilandasi oleh pertimbangan kebutuhan pasar sertifikasi dan kemampuan pelayanan LSP. Pada saat mengajukan permohonan lisensi, LSP mengajukan skema sertifikasi dalam jumlah yang rasional sehingga menjamin kemampuan penanganan sertifikasi. LSP dapat menambah atau mengurangi skema sertifikasi yang dimintakan lisensi sesuai kebutuhan dan kemampuannya. 5.2 Ruang lingkup lisensi 5.2.1 LSP memilih dan mengajukan skema sertifikasi kompetensi yang akan dimintakan sebagai ruang lingkup lisensi kepada BNSP. Selanjutnya BNSP menilai dan menetapkan ruang lingkup lisensi yang diberikan kepada LSP. 5.2.2 LSP terlisensi beroperasi hanya dalam skema sertifikasi sesuai ruang lingkup lisensi yang diberikan oleh BNSP. 5.2.3 Bagi LSP pihak ketiga, ruang lingkup lisensi mengacu kepada sektor atau profesi. Bagi LSP pihak kesatu dan pihak kedua, ruang lingkup lisensi mengacu kepada lingkup organisasi induknya. 5.2.4 Dalam hal terdapat regulasi sertifikasi kompetensi maka penetapan ruang lingkup lisensi dilaksanakan mengacu kepada regulasi terkait. 5.2.5 Pemilihan ruang lingkup lisensi dapat dikonsultasikan dengan BNSP sejak awal permohonan. Badan Nasional Sertifikasi Profesi Halaman 9
  • 12. Pedoman Penilaian Kesesuaian Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi 5.3 Penamaan LSP 5.3.1 Nama LSP pihak ketiga harus mencerminkan sektor/sub sektor, bidang/sub bidang atau profesinya. 5.3.2 Nama LSP pihak kesatu dan LSP pihak kedua harus mencerminkan nama lembaga induknya. Badan Nasional Sertifikasi Profesi Halaman 10
  • 13. Pedoman Penilaian Kesesuaian Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi 6. Kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang LSP 6.1 Kedudukan LSP adalah organisasi tingkat nasional yang berkedudukan di wilayah Republik Indonesia. 6.2 Fungsi dan tugas LSP memiliki fungsi melaksanakan sertifikasi kompetensi dengan tugas: a. menyusun dan mengembangkan skema sertifikasi b. membuat perangkat asesmen dan uji kompetensi, c. menyediakan tenaga penguji (asesor), d. melaksanakan sertifikasi, e. melaksanakan surveilan pemeliharaan sertifikasi, f. menetapkan persyaratan, memverifikasi dan menetapkan TUK, g. memelihara kinerja asesor dan TUK, h. mengembangkan pelayanan sertifikasi. 6.3 Wewenang LSP memiliki kewenangan antara lain: a. menerbitkan sertifikat kompetensi sesuai pedoman BNSP b. mencabut atau membatalkan sertifikat kompetensi, c. memberikan sanksi kepada asesor dan TUK yang melangggar aturan, d. mengusulkan skema baru e. mengusulkan dan atau menetapkan biaya uji kompetensi. Badan Nasional Sertifikasi Profesi Halaman 11
  • 14. Pedoman Penilaian Kesesuaian Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi 7. Organisasi LSP 7.1. Bentuk Organisasi 7.1.1 Organisasi LSP terdiri unsur pengarah dan unsur pelaksana. Unsur pengarah terdiri atas ketua merangkap anggota dan anggota yang merupakan perwakilan dari para pemangku kepentingan. Untuk LSP pihak kesatu dan LSP pihak kedua unsur pengarah adalah pimpinan instansi/lembaga kerja yang membentuknya. 7.1.2 Unsur pelaksana LSP minimal terdiri atas ketua serta bagian/fungsi administrasi, sertifikasi dan manajemen mutu. 7.1.3 Pengarah mempunyai tanggung jawab atas keberlangsungan LSP dengan menetapkan visi, misi dan tujuan LSP; menetapkan rencana strategis, program kerja dan anggaran belanja; mengangkat dan memberhentikan pelaksana LSP; membina komunikasi dengan para pemangku kepentingan; dan memobilisasi sumber daya. 7.1.4 Unsur pelaksana LSP memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan oleh pengarah, dengan tugas antara lain sebagai berikut: a. melaksanakan program kerja LSP, b. melakukan monitoring dan evaluasi, c. menyiapkan rencana program dan anggaran, d. memberikan laporan dan bertanggungjawab kepada Pengarah. 7.1.5 Bagian sertifikasi mempunyai tugas, antara lain: a. memfasilitasi penyusunan skema sertifikasi, b. menyiapkan perangkat asesmen dan materi uji, c. melaksanakan kegiatan sertifikasi, termasuk pemeliharaan kompetensi dan sertifikasi ulang, d. menetapkan persyaratan tempat uji (TUK), Badan Nasional Sertifikasi Profesi Halaman 12
  • 15. Pedoman Penilaian Kesesuaian Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi e. melaksanakan verifikasi dan menetapkan TUK, f. melakukan rekrutmen asesor kompetensi serta pemeliharaan kompetensinya. 7.1.6 Bagian manajemen mutu mempunyai tugas, antara lain: a. mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen mutu LSP sesuai Pedoman BNSP 201, b. memelihara berlangsungnya sistem manajemen agar tetap sesuai dengan standar dan pedoman yang diacu, c. melakukan audit internal dan memfasilitasi kaji ulang manajemen. 7.1.7 Bagian administrasi mempunyai tugas, antara lain: a. memfasilitasi unsur-unsur LSP guna terselenggarannya program sertifikasi profesi, b. melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan organisasi LSP, c. memelihara informasi sertifikasi kompetensi d. mempersiapkan laporan kegiatan LSP 7.2 Sarana dan Perangkat 7.2.1 LSP harus memiliki kantor tetap sekurang-kurangnya dalam waktu 2 tahun. 7.2.2. LSP harus memiliki sarana kerja yang memadai, termasuk sistem pengolahan data berbasis teknologi informasi. 7.2.3 LSP harus memiliki rencana kegiatan yang mencerminkan pelayanan yang diberikan kepada industri dan sekaligus sebagai penghasilan untuk pendanaan organisasi. 7.2.4 LSP harus memiliki perangkat kerja yang meliputi: a. Standar kompetensi, Badan Nasional Sertifikasi Profesi Halaman 13
  • 16. Pedoman Penilaian Kesesuaian Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi b. Skema sertifikasi dan perangkat asesmen termasuk materi uji kompetensi, c. Tempat Uji Kompetensi, d. Personil yang kompeten termasuk asesor kompetensi e. Sistem pengendalian pelaksanaan sertifikasi. Badan Nasional Sertifikasi Profesi Halaman 14