SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
KEBIJAKAN KANWIL KEMENAG PROVINSI JAWA
                    B A R A T T E N TA N G
   P E N D I D I K A N T E R PA D U A N A K H A R A PA N
                      ( D I K T E R A PA N )



               H. E. NADZIER WIRIADINATA
Pengertian DIKTERAPAN


Pendidikan Terpadu Anak Harapan (DIKTERAPAN) adalah proses
pendidikan bagi anak jalanan, anak terlantar dan anak kelompok marjinal
lainnya, melalui lembaga pendidikan keagamaan berasrama (Pondok
Pesantren)yang memberikan pelayanan secara integratif dan komprehensif
dalam tiga bentuk:
 Pelayanan pendidikan terpadu meliputi: pendidikan umum, pendidikan
    agama dan pendidikan keterampilan sebagai bekal hidup dalam
    meningkatkan kesejahtraan;
 Pelayanan pengasuhan melalui kehidupan berasrama untuk menjalin
    hubungan kekeluargaan dan meningkatkan kemampuan bermasyarakat;
 Pelayanan atas hak-hak untuk memperoleh layanan kesehatan,
    perlindungan hukum dan hak-hak mendasar lainnya sesuai ketentuan
    perundang-undangan.
TUJUAN PROGRAM DIKTERAPAN




Program Pendidikan Terpadu Anak Harapan (DIKTERAPAN)
 bertujuan untuk memberikan pelayanan bagi anak terlantar,
   anak jalanan dan anak kelompok marjinal lainnya untuk
memperoleh pelayanan perlindungan, pengasuhan pendidikan
  secara terpadu baik pendidikan Umum, pendidikan agama
 maupun pendidikan keterampilan melalui pondok pesantren.
MANFAAT


1. Meningkatkan APK dan APM program Wajib Belajar Sembilan
    Tahun;
2. Mengurangi angka kemiskinan;
3. Mengurangi anak berhadapan dengan hukum ;
4. Menekan jumlah pekerja di bawah umur;
5. Menghindarkan anak dari pelecehan seksual dan tindak kekerasan;
6. Mengurangi angka tuna wisma (anak tanpa rumah);
7. Menjamin masa depan anak marjinal supaya lebih baik;
8. Memandirikan anak terlantar dan anak jalanan untuk hidup normal di
    masyarakat dengan kemampuan bekerja dan berusaha;
9. Mengubah status ( sebutan ) anak terlantar dan abak jalanan menjadi
    anak terdidik dan bermartabat
10. Menciptakan kota yang ramah terhadap anak dan meningkatkan kota.
SASARAN PROGRAM

 Anak yang bekerja di jalanan atau bertempat tinggal di jalanan (tuna
  wisma) dan dapat mengganggu ketentraman dan keselamatan orang lain
  serta membahayakan diri sendiri;
 Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi secara wajar baik fisik ,
  mental, spiritual mauun sosialnya;
 Anak yang tersisihkan secara social baik sebagai akibat kemiskinan, korban
  konflik social, bencana alam, anak dari keluarga yang bertempat tinggal
  tidak layak huni dan maupun anak dari keluarga miskin;
 Anak yang mengalami tindak kekerasan, baik akibat perlakuan salah, akibat
  perceraian yang tidak bertanggung jawab, penelantaran, eksploitasi,
  diskriminasi dan atau bentuk kekerasan yang diakibatkan konflik sosial;
 Anak yang terkena dampak bencana alam atau bencana social atau berada
  di tempat pengungsian ;
 Anak yang berasal dari keluarga miskin dan yatim piatu. Keluarga miskin
  adalah keluarga yang memiliki penghasilan kurang dari Rp. 600.000 per
  bulan dan atau sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Dinas Sosial se
  tempat
Target Layanan 2012



Target program Dikterapan pada
tahun 2012 di Jawa Barat adalah
  terdidiknya sasaran program
   sejumlah 1.750 orang yang
tersebar di 21 kabupaten/ Kota
Kabupaten/ Kota     Kuota




   Kota Depok                       170 Orang
   Kab Sukabumi                      75 Orang
   Kota Sukabumi                      45 Orang
   Kabupaten Cianjur                  90 Orang
   Kabupaten Bekasi                   90 Orang
   Kabupaten Karawang                100 Orang
   Kabupaten Purwakarta               28 Orang
   Kabupaten Indramayu               105 Orang
   Kabupaten Cirebon                  90 Orang
   Kota Cirebon                       87 Orang
   Kabupaten Kuningan                 35 Orang
   Kabupaten Majalengka              100 Orang
   Kabupaten Sumedang                 80 Orang
   Kabupaten Bandung Barat            70 Orang
   Kota Cimahi                        50 Orang
   Kabupaten Bandung                  90 Orang
   Kota Bandung                      125 Orang
   Kabupaten Garut                   45 Orang
   Kota Tasikmalaya                   95 Orang
   Kabupaten Tasikmalaya              85 Orang
   Kabupaten Ciamis                  100 Orang
Jumlah                                        1.750 Orang
WASSALAM

More Related Content

Similar to Dikterapan

FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA DESA SIAGA TIDAK AKTIF DI KABUPATEN SITUBONDO
FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA DESA SIAGA TIDAK AKTIF DI KABUPATEN SITUBONDOFAKTOR PENYEBAB TINGGINYA DESA SIAGA TIDAK AKTIF DI KABUPATEN SITUBONDO
FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA DESA SIAGA TIDAK AKTIF DI KABUPATEN SITUBONDO
firii JB
 
Yayasan akhiruzzaman
Yayasan akhiruzzamanYayasan akhiruzzaman
Yayasan akhiruzzaman
Zaenal Gufron
 
01 indonesia
01 indonesia01 indonesia
01 indonesia
serakah
 
Undang-undang sisdiknas no.20 th 2003
Undang-undang sisdiknas no.20 th 2003Undang-undang sisdiknas no.20 th 2003
Undang-undang sisdiknas no.20 th 2003
Musfaul Bait Part II
 
01 indonesia
01 indonesia01 indonesia
01 indonesia
faizah12
 

Similar to Dikterapan (20)

Presentasi mizan amanah
Presentasi mizan amanahPresentasi mizan amanah
Presentasi mizan amanah
 
Pkh perempuan
Pkh perempuanPkh perempuan
Pkh perempuan
 
1444H - ZS - Proposal Ziswaf.pptx
1444H - ZS - Proposal Ziswaf.pptx1444H - ZS - Proposal Ziswaf.pptx
1444H - ZS - Proposal Ziswaf.pptx
 
A167604 LMCP 1552 AMALAN TERBAIK KESEJAHTERAAN SOSIAL
A167604 LMCP 1552 AMALAN TERBAIK KESEJAHTERAAN SOSIALA167604 LMCP 1552 AMALAN TERBAIK KESEJAHTERAAN SOSIAL
A167604 LMCP 1552 AMALAN TERBAIK KESEJAHTERAAN SOSIAL
 
Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak | Konperensi Pers 11 Nopember 2020
Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak | Konperensi Pers 11 Nopember 2020Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak | Konperensi Pers 11 Nopember 2020
Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak | Konperensi Pers 11 Nopember 2020
 
Ekspose pkk 290315
Ekspose pkk 290315Ekspose pkk 290315
Ekspose pkk 290315
 
FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA DESA SIAGA TIDAK AKTIF DI KABUPATEN SITUBONDO
FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA DESA SIAGA TIDAK AKTIF DI KABUPATEN SITUBONDOFAKTOR PENYEBAB TINGGINYA DESA SIAGA TIDAK AKTIF DI KABUPATEN SITUBONDO
FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA DESA SIAGA TIDAK AKTIF DI KABUPATEN SITUBONDO
 
Yayasan akhiruzzaman
Yayasan akhiruzzamanYayasan akhiruzzaman
Yayasan akhiruzzaman
 
Laporan Pengabdian Gerakan Sumut Mengajar Kelompok 21 Batch 7
Laporan Pengabdian Gerakan Sumut Mengajar Kelompok 21 Batch 7 Laporan Pengabdian Gerakan Sumut Mengajar Kelompok 21 Batch 7
Laporan Pengabdian Gerakan Sumut Mengajar Kelompok 21 Batch 7
 
MATERI SOSBUD_FORUM RKPD_tahun 202220023
MATERI SOSBUD_FORUM RKPD_tahun 202220023MATERI SOSBUD_FORUM RKPD_tahun 202220023
MATERI SOSBUD_FORUM RKPD_tahun 202220023
 
ABI KEBIJAKAN IKM.pptx
ABI KEBIJAKAN IKM.pptxABI KEBIJAKAN IKM.pptx
ABI KEBIJAKAN IKM.pptx
 
Lmcp1552 pembangunan mapan dalam islam a162757
Lmcp1552 pembangunan mapan dalam islam  a162757Lmcp1552 pembangunan mapan dalam islam  a162757
Lmcp1552 pembangunan mapan dalam islam a162757
 
Amalan terbaik kesejahteraan sosial
Amalan terbaik kesejahteraan sosialAmalan terbaik kesejahteraan sosial
Amalan terbaik kesejahteraan sosial
 
01 indonesia
01 indonesia01 indonesia
01 indonesia
 
01
0101
01
 
01
0101
01
 
Undang-undang sisdiknas no.20 th 2003
Undang-undang sisdiknas no.20 th 2003Undang-undang sisdiknas no.20 th 2003
Undang-undang sisdiknas no.20 th 2003
 
01 indonesia
01 indonesia01 indonesia
01 indonesia
 
Uu20th2003 1211351182922274-8
Uu20th2003 1211351182922274-8Uu20th2003 1211351182922274-8
Uu20th2003 1211351182922274-8
 
Uuno3 sisdiknas
Uuno3 sisdiknasUuno3 sisdiknas
Uuno3 sisdiknas
 

More from INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)

More from INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata) (20)

Kebijakan perbaikan lakip 2012
Kebijakan perbaikan lakip 2012Kebijakan perbaikan lakip 2012
Kebijakan perbaikan lakip 2012
 
Tatacara penyusunan lakip
Tatacara penyusunan lakipTatacara penyusunan lakip
Tatacara penyusunan lakip
 
Permenpan 29 tahun 2010 pk dan lakip baru
Permenpan 29 tahun 2010 pk dan lakip baruPermenpan 29 tahun 2010 pk dan lakip baru
Permenpan 29 tahun 2010 pk dan lakip baru
 
Rencana kinerja tahunan
Rencana kinerja tahunanRencana kinerja tahunan
Rencana kinerja tahunan
 
Penetapan kinerja
Penetapan kinerjaPenetapan kinerja
Penetapan kinerja
 
Pengukuran kinerja
Pengukuran kinerjaPengukuran kinerja
Pengukuran kinerja
 
Indikator kinerja utama
Indikator kinerja utamaIndikator kinerja utama
Indikator kinerja utama
 
PENILAIAN RESIKO DILINGKUNGAN INSTANSI
PENILAIAN RESIKO DILINGKUNGAN INSTANSIPENILAIAN RESIKO DILINGKUNGAN INSTANSI
PENILAIAN RESIKO DILINGKUNGAN INSTANSI
 
SPIP DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN MENUJU GOOD GOVERNANCE
SPIP DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN MENUJU GOOD GOVERNANCESPIP DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN MENUJU GOOD GOVERNANCE
SPIP DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN MENUJU GOOD GOVERNANCE
 
Sosialisasi spip di kemenag
Sosialisasi spip di kemenagSosialisasi spip di kemenag
Sosialisasi spip di kemenag
 
Kakanwil ranham2011
Kakanwil   ranham2011Kakanwil   ranham2011
Kakanwil ranham2011
 
Implementasi ranham dalam percepatan pembangunan di jawa barat
Implementasi ranham dalam percepatan pembangunan di jawa baratImplementasi ranham dalam percepatan pembangunan di jawa barat
Implementasi ranham dalam percepatan pembangunan di jawa barat
 
Peringkat jabatan
Peringkat jabatanPeringkat jabatan
Peringkat jabatan
 
Penyempurnaan proses kerja
Penyempurnaan proses kerjaPenyempurnaan proses kerja
Penyempurnaan proses kerja
 
Pelaksanaan quick wins
Pelaksanaan quick winsPelaksanaan quick wins
Pelaksanaan quick wins
 
Pola-Pola
Pola-PolaPola-Pola
Pola-Pola
 
Regulasi Kerukunan Umat Beragama
Regulasi Kerukunan Umat BeragamaRegulasi Kerukunan Umat Beragama
Regulasi Kerukunan Umat Beragama
 
Praktek hukum acara perdata 26 mei 12
Praktek hukum acara perdata 26 mei 12Praktek hukum acara perdata 26 mei 12
Praktek hukum acara perdata 26 mei 12
 
PROSES BERACARA DALAM PERADILAN PIDANA
PROSES BERACARA DALAM PERADILAN PIDANAPROSES BERACARA DALAM PERADILAN PIDANA
PROSES BERACARA DALAM PERADILAN PIDANA
 
LANGKAH STRATEGIS PEMBERANTASAN KORUPSI
LANGKAH STRATEGIS PEMBERANTASAN KORUPSILANGKAH STRATEGIS PEMBERANTASAN KORUPSI
LANGKAH STRATEGIS PEMBERANTASAN KORUPSI
 

Recently uploaded

Modul Projek Bangunlah Jiwa dan Raganya - Damai Belajar Bersama - Fase C.pptx
Modul Projek Bangunlah Jiwa dan Raganya - Damai Belajar Bersama - Fase C.pptxModul Projek Bangunlah Jiwa dan Raganya - Damai Belajar Bersama - Fase C.pptx
Modul Projek Bangunlah Jiwa dan Raganya - Damai Belajar Bersama - Fase C.pptx
RIMA685626
 
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
novibernadina
 
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxBAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
JuliBriana2
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
nabilafarahdiba95
 
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
pipinafindraputri1
 

Recently uploaded (20)

PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptxPPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
 
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - PerencanaanProgram Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
 
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdfProv.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
 
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
 
Modul Projek Bangunlah Jiwa dan Raganya - Damai Belajar Bersama - Fase C.pptx
Modul Projek Bangunlah Jiwa dan Raganya - Damai Belajar Bersama - Fase C.pptxModul Projek Bangunlah Jiwa dan Raganya - Damai Belajar Bersama - Fase C.pptx
Modul Projek Bangunlah Jiwa dan Raganya - Damai Belajar Bersama - Fase C.pptx
 
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxvIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
 
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdfKanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
 
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfSalinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
 
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
 
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
 
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHANTUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
 
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
 
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptxTEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
 
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxBAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
 
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdfModul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
 
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
 
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
 

Dikterapan

  • 1. KEBIJAKAN KANWIL KEMENAG PROVINSI JAWA B A R A T T E N TA N G P E N D I D I K A N T E R PA D U A N A K H A R A PA N ( D I K T E R A PA N ) H. E. NADZIER WIRIADINATA
  • 2. Pengertian DIKTERAPAN Pendidikan Terpadu Anak Harapan (DIKTERAPAN) adalah proses pendidikan bagi anak jalanan, anak terlantar dan anak kelompok marjinal lainnya, melalui lembaga pendidikan keagamaan berasrama (Pondok Pesantren)yang memberikan pelayanan secara integratif dan komprehensif dalam tiga bentuk:  Pelayanan pendidikan terpadu meliputi: pendidikan umum, pendidikan agama dan pendidikan keterampilan sebagai bekal hidup dalam meningkatkan kesejahtraan;  Pelayanan pengasuhan melalui kehidupan berasrama untuk menjalin hubungan kekeluargaan dan meningkatkan kemampuan bermasyarakat;  Pelayanan atas hak-hak untuk memperoleh layanan kesehatan, perlindungan hukum dan hak-hak mendasar lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
  • 3. TUJUAN PROGRAM DIKTERAPAN Program Pendidikan Terpadu Anak Harapan (DIKTERAPAN) bertujuan untuk memberikan pelayanan bagi anak terlantar, anak jalanan dan anak kelompok marjinal lainnya untuk memperoleh pelayanan perlindungan, pengasuhan pendidikan secara terpadu baik pendidikan Umum, pendidikan agama maupun pendidikan keterampilan melalui pondok pesantren.
  • 4. MANFAAT 1. Meningkatkan APK dan APM program Wajib Belajar Sembilan Tahun; 2. Mengurangi angka kemiskinan; 3. Mengurangi anak berhadapan dengan hukum ; 4. Menekan jumlah pekerja di bawah umur; 5. Menghindarkan anak dari pelecehan seksual dan tindak kekerasan; 6. Mengurangi angka tuna wisma (anak tanpa rumah); 7. Menjamin masa depan anak marjinal supaya lebih baik; 8. Memandirikan anak terlantar dan anak jalanan untuk hidup normal di masyarakat dengan kemampuan bekerja dan berusaha; 9. Mengubah status ( sebutan ) anak terlantar dan abak jalanan menjadi anak terdidik dan bermartabat 10. Menciptakan kota yang ramah terhadap anak dan meningkatkan kota.
  • 5. SASARAN PROGRAM  Anak yang bekerja di jalanan atau bertempat tinggal di jalanan (tuna wisma) dan dapat mengganggu ketentraman dan keselamatan orang lain serta membahayakan diri sendiri;  Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi secara wajar baik fisik , mental, spiritual mauun sosialnya;  Anak yang tersisihkan secara social baik sebagai akibat kemiskinan, korban konflik social, bencana alam, anak dari keluarga yang bertempat tinggal tidak layak huni dan maupun anak dari keluarga miskin;  Anak yang mengalami tindak kekerasan, baik akibat perlakuan salah, akibat perceraian yang tidak bertanggung jawab, penelantaran, eksploitasi, diskriminasi dan atau bentuk kekerasan yang diakibatkan konflik sosial;  Anak yang terkena dampak bencana alam atau bencana social atau berada di tempat pengungsian ;  Anak yang berasal dari keluarga miskin dan yatim piatu. Keluarga miskin adalah keluarga yang memiliki penghasilan kurang dari Rp. 600.000 per bulan dan atau sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Dinas Sosial se tempat
  • 6. Target Layanan 2012 Target program Dikterapan pada tahun 2012 di Jawa Barat adalah terdidiknya sasaran program sejumlah 1.750 orang yang tersebar di 21 kabupaten/ Kota
  • 7. Kabupaten/ Kota Kuota Kota Depok 170 Orang Kab Sukabumi 75 Orang Kota Sukabumi 45 Orang Kabupaten Cianjur 90 Orang Kabupaten Bekasi 90 Orang Kabupaten Karawang 100 Orang Kabupaten Purwakarta 28 Orang Kabupaten Indramayu 105 Orang Kabupaten Cirebon 90 Orang Kota Cirebon 87 Orang Kabupaten Kuningan 35 Orang Kabupaten Majalengka 100 Orang Kabupaten Sumedang 80 Orang Kabupaten Bandung Barat 70 Orang Kota Cimahi 50 Orang Kabupaten Bandung 90 Orang Kota Bandung 125 Orang Kabupaten Garut 45 Orang Kota Tasikmalaya 95 Orang Kabupaten Tasikmalaya 85 Orang Kabupaten Ciamis 100 Orang Jumlah 1.750 Orang