Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia sebagai mandat konstitusional negara Indonesia. Negara berkewajiban menjunjung tinggi HAM warga negaranya, termasuk melindungi, memajukan, dan memenuhi HAM setiap orang tanpa diskriminasi. Dokumen ini juga menjelaskan strategi dan program Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) untuk mewujudkan komitmen konstitusional tersebut.
Hasil koding koran dan dokumen tentang kebebasan sipil
Kakanwil ranham2011
1. M. Nasir Almi, SH., MM
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Barat
2. HAM: Mandat Konstitusional
• Pengakuan Negara atas HAM
• Memandatkan Negara menjunjung tinggi hak asasi dan
kebebasan dasar manusia
• Penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan
dan pemenuhan HAM terutama menjadi kewajiban
& tanggung jawab Pemerintah
• Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan
martabat yang sama dan sederajat, & berhak atas
perlindungan HAM tanpa diskriminasi
• Kewajiban dasar setiap orang untuk menghormati
HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyara-
kat, berbangsa & bernegara
3. Kewajiban Pemerintah…
Bertanggung jawab menghormati,
melindungi, menegakkan, dan
memajukan HAM
[Pasal 71 UU 39/1999]
Meliputi langkah implementasi yang
efektif dalam bidang hukum, politik,
ekonomi, sosial, budaya, pertahanan
keamanan negara, dan bidang lain.
[Pasal 72 UU 39/1999]
4. Yang mencakup.....
Obligation of Conduct
Kewajiban untuk mengambil dan melakukan
langkah-langkah khusus dalam upaya pemenuhan,
termasuk mencegah terjadinya pelanggaran
Obligation of Result
Kewajiban untuk mencapai hasil tertentu melalui
implementasi secara aktif atas kebijakan dan
program.
[International Law Commission]
5. Rencana Aksi Nasional HAM…
Memberi arah bagi penyelenggara kekuasaan Negara
dalam mengabdi pada masyarakat
Merupakan politik HAM Negara untuk mewujudkan
HAM bagi setiap orang
Panduan dan Rencana Umum untuk meningkatkan
penghormatan, pemajuan, perlindungan, penegakkan
dan pemenuhan HAM
7. Diseminasi Hak Asasi Manusia
Ratifikasi Instrumen HAM Internasional
Sosialisasi Instrumen HAM Internasional
Program RANHAM I
8. Program RANHAM II
Pembentukan & Penguatan
Panitia RANHAM
Persiapan Ratifikasi
Instrumen HAM
Internasional
Penerapan Norma &
Standar HAM
Pemantauan, Evaluasi
& Pelaporan HAM
Diseminasi & Pendidikan
HAM
Persiapan Harmonisasi
Per-UU-an
9. Implementasi RANHAM
Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
pelayanan publik
Melibatkan aspek sosial, ekonomi, hukum dan politik
yang saling berkelindan satu dengan yang lain
Menuntut pelaksana yang memahami HAM,
profesional dalam bidangnya & mengutamakan
kepentingan publik
Menuntut komitmen dari semua elemen
penyelenggara kekuasaan negara
10. Masalah dalam RANHAM II:
lessons learned...
Pemahaman Aparat yang terbatas akan HAM
Belum meratanya komitmen akan HAM
Keterbatasan pemahaman HAM oleh masyarakat
Rencana Pembangunan K/L/Daerah belum
terpadu dengan program RANHAM
RANHAM dipandang sebagai tugas
Kemenkumham
Panitia RANHAM dianggap milik dan tanggung
jawab Pemerintah Pusat, bukan Daerah
11. Isu HAM cenderung untuk diperlakukan sama
dengan isu hukum
Kegiatan RANHAM tidak dianggap berhubungan
dengan TUPOKSI Kementerian/Lembaga/Daerah
Data tentang kemajuan/pembangunan serta kendala
di daerah dipandang tidak relevan dengan isu
HAM
Laporan RANHAM tahunan sangat sulit diperoleh
dari setiap Kementerian/Lembaga/ Daerah
12. RANHAM III (2011-2014)
Selaras Visi Indonesia yang ‘mandiri, maju, adil &
makmur’
Mengedepankan program RPJMN, MDGs, Stranas
Akses pada Keadilan, Program Nasional bagi Anak
Indonesia, dan Pengarusutamaan Gender (PUG)
Mengacu pada four-track strategy : pro-growth, pro job,
pro-poor dan pro justice
Menekankan justice for all khususnya bagi kelompok
yang termarjinalkan
Menekankan collective responsibility Pemerintah Pusat
dan Daerah dalam implementasinya
13. Program RANHAM III
• Mencakup 6 Program RANHAM II
• Tambahan program baru:
Pelayanan Komunikasi Masyarakat
14.
15. STRATEGI RENCANA AKSI PEN. JWB
Pembentukan
Panitia
RANHAM
Membentuk Panitia RANHAM
Nasional, Provinsi, Kab/Kota
Kemenkumham,
Pem Prov dan
Kab/Kota
Tingkatkan
koordinasi
1. Rapat Koordinasi Panitia
RANHAM Nasional,
Provinsi & Kabupaten/
Kota min 6 bulan sekali
2. Membentuk Pokja di
setiap K/L & Prov
Panitia RANHAM
Nasional, Pem Prov
dan Kab/Kota
Tingkatkan
pemaham-an
Panitia
RANHAM
1. Sosialisasi/Disemi-nasi
Program RANHAM
2. Pelatihan HAM
Kemenkumham,
Pem Prov dan
Kab/Kota
I. Pembentukan dan Penguatan Institusi
17. Susunan Panitia Nasional
Ketua Menteri Hukum dan HAM
Wakil
Ketua
Menteri Dalam Negeri
Menteri Luar Negeri
Menteri PAN & RB
Penasihat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum
dan Keamanan
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan
Rakyat
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Sekretaris Direktur Jenderal HAM, Kementerian
Hukum dan HAM
18. Anggota...
Semua Sekretaris Jenderal Kementerian/Lembaga
Komnas HAM
Komnas Perempuan
Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Ombudsman Republik Indonesia
19. Susunan Panitia Daerah
Penanggung
Jawab
Kepala Daerah
Ketua Wakil Kepala Daerah
Wakil Ketua Kakanwil Kemenkumham (Provinsi)
Sekretaris Sekretaris Daerah
Anggota - Unsur instansi pemerintah,
- Unsur pakar/akademisi, dan
- Unsur masyarakat
dengan memper-timbangkan kondisi dan
kebutuhan daerah
20. Melaksanakan
tugas masing2
dg mengacu
pada norma &
standar HAM
Memastikan
aparatur Pem
memahami &
berorientasi
pada HAM
Mendorong
masyarakat
dan aparat
berbudaya
HAM
Memastikan
keselarasan
Perda dengan
hukum dan
HAM.
20
Panitia RANHAM Daerah ....
21. Dengan titik berat...
Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
sebagai Penanggung Jawab pelaksanaan RANHAM
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi wajib
membentuk Kelompok Kerja (Pokja)
Anggaran pelaksanaan RANHAM Pusat bersumber dari
APBN, untuk RANHAM Daerah dari APBD
Kewajiban melakukan Rapat koordinasi setiap 6 (enam)
bulan di semua tingkat kepanitiaan
Kewajiban untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan
Ranham setiap 6 (enam) bulan
Pembentukan Pokja di tiap K/L/Prov berdasarkan kondisi
dan kebutuhan di tingkat nasional/daerah
22. STRATEGI RENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
Tingkatkan
efektifitas
persiapan
pengesahan
instrumen HAM
internasional
1. Susun mekanisme
persiapan.
2. Membentuk Pokja Tetap
3. Menyusun Naskah
Akademik dan RUU oleh
Pokja
4. Sosialisasi muatan
instrumen Internasional
HAM yang akan disahkan
Kemenlu,
Kemkumham, K/L
terkait
II. PERSIAPAN PENGESAHAN INSTRUMEN
INTERNASIONAL HAK ASASI MANUSIA
23. III. Persiapan Harmonisasi PerUUan
MASALAH RENCANA AKSI PEN. JAWAB
Peraturan
perundang-
undangan yang
belum semua
berperspektif
HAM
1. Susun Pedoman HAM untuk
harmonisasi rancangan &
evaluasi peraturan perUUan
2. Membentuk Pokja Harmonisasi
3. Sosialisasi pedoman
4. Pelaksanaan harmonisasi &
evaluasi peraturan perUUan yang
belum berperspektif HAM
5. Koordinasi Panitia RANHAM de-
ngan Law Center Kemenkumham
Kemenkumham,
Kemendagri,
Kementerian
terkait,
Pemerintah
Provinsi dan
Kab/ Kota
Peraturan per-
UUan masih
ada yg tum-
pang tindih
Susun dan selaraskan peraturan
perundang-undangan baik di tingkat
nasional maupun daerah
24. IV. Pendidikan HAM
MASALAH RENCANA AKSI PEN. JAWAB
Belum
maksimalnya
Pemahaman
kesadaran HAM
aparatur &
masyarakat
1. Susun modul dan bahan
diseminasi & pelatihan HAM
2. Diseminasi dan pelatihan
HAM
3. TOT bagi pelatih dan
fasilitator/ penyuluh HAM
Kemenkumham
Kemendiknas,
LAN, Kemenag,
Kemen PP & PA,
Kemensos,
Kemenkominfo,
Kemendagri,
Komnas HAM,
Pem. Prov/ Kab
/Kota
Terbatasnya
bahan ajar &
metodologi
HAM di
pendidikan
1. Susun bahan ajar HAM yang
bermutu HAM
2. Manfaatkan metodologi
pengajaran yang variatif
25. Kurikulum
pendidikan
kepemimpinan,
teknis, &
fungsional
belum memuat
materi HAM
1. Koordinasi instansi
terkait untuk
memasukkan materi HAM
dalam kurikulum
2. Pendidikan HAM bagi
Widyaiswara
Kemendiknas,
LAN,
Kemenkumham,
Kemenag, Pem
Prov dan Kab/ Kota
Belum
optimalnya
peran media
masa, seni &
budaya dlm
pembudayaan
nilai-nilai HAM
1. Mendorong media massa
untuk membudayakan
HAM (koordinasi dg
instansi terkait )
2. Pemanfaatan seni budaya
untuk pembudayaan
HAM
Kemenkumham,
Kemendiknas,
Kemenbudpar,
Kemenkominfo,
Pem Prov dan
Kab/Kota
26. V. Penerapan Norma & Standar HAM
Didasarkan pada 10 kelompok HAM dalam UU no.
39/1999 tentang Hak Asasi Manusia
1. Hak untuk hidup
2. Hak berkeluarga & melanjutkan keturunan
3. Hak mengembangkan diri
4. Hak memperoleh keadilan
5. Hak atas kebebasan pribadi
6. Hak atas rasa aman
7. Hak atas kesejahteraan
8. Hak turut serta dalam pemerintahan
9. Hak wanita
10. Hak anak
27. Hak untuk Hidup
MASALAH RENCANA AKSI PEN. JAWAB
Masih
tingginya
angka
kematian ibu
dan bayi
pada saat
proses
kelahiran,
khususnya
sebagai
akibat
kemiskinan
1. Tingkatkan pemberian gizi tambahan
bagi ibu hamil yang miskin
2. Tingkatkan yankes kesehatan bumil
saat dan setelah melahirkan di semua
unit pelayanan kesehatan dg SDM &
sarana prasarana memadai
3. Tingkatkan target program vaksinasi
gratis bagi bayi dan keluarga miskin
4. Bantuan gizi bagi bayi dan keluarga
miskin
5. Sosialisasi perilaku hidup bersih dan
sehat
6. Sosialisasi penanganan perinatal
7. Tingkatkan akses dan kualitas
pelayanan KB
Kemenkes,
Kemensos,
Kemen PP &
PA,
BKKBN,
Pem.
Prov/Kab/
Kota
28. Terbatasnya
yankes pengi
dap HIV/
AIDS Napza,
TB & Malaria
trmasuk napi
& tahanan.
1. Tingkatkan rehabilitasi dan
perlindungan sosial korban Napza
termasuk narapidana dan tahanan
2. Tingkatkan layanan kesehatan yang
layak bagi penderita HIV/ AIDS,
Napza, TB dan Malaria termasuk
narapidana & tahanan
Kemenkumham,
Kemenkes,
Kemensos, Pem
Prov/Kab/Kota
Menurunnya
kualitas ling-
kungan yang
mengancam
peri kehidup-
an dan
makhluk
hidup
1. Bakti sosial dan gerakan masyarakat
sadar lingkungan
2. Pendidikan adiwiyata dalam
lingkungan pendidikan formal
3. Susun panduan pengelolaan
lingkungan hidup (baku mutu,
amdal) dan ijin pengelolaan
4. Lanjutkan pemberian pengharga an
Kalpataru dan Satya Lencana
5. Tingkatkan tanggung jawab sosial
pelaku usaha
Kemenhut,
Kemen LH,
Kemendagri,
Kemen ESDM,
Kementan,
Kemen BUMN,
Kemen KP, Pem
Prov/Kab/Kota
29. Masih
lemahnya
pengawasan
dan penegak-
an hukum di
bidang ling-
kungan hi-
dup & sum-
ber daya
alam (SDA)
1. Inventarisasi dan review peraturan
perUUan lingkungan hidup dan SDA
yang tumpang tindih
2. Pengawasan & peningkatan peran
posko pengaduan lingkungan hidup
dan sumber daya alam
3. Advokasi pada masyarakat untuk
penyelesaian sengketa lingkungan
hidup dan sumber daya alam
4. Tindak tegas pelanggar lingkungan
hidup dan SDA
Kemen LH
Kemenkumham
Kepolisian,
Kejaksaan,
Pem. Prov/
Kab/Kota
Belum terpe-
nuhinya
lingkungan
hidup yang
baik dan
sehat bagi
masyarakat
1. Bangun fasilitas MCK dan sanitasi
di lingkungan masyarakat dan
tempat umum
2. Sosialisasi lingkungan hidup yang
sehat & bersih
Kemen LH
Kemen PU,
Kemensos,
Kemenkes,
Pem. Prov/
Kab/Kota
30. 2. Hak Berkeluarga & Melanjutkan Keturunan
MASALAH RENCANA AKSI PEN.JAWAB
Masih adanya
kendala untuk
perkawinan sah
bagi gelandangan,
pengemis & org
miskin (GPOM)
1. Pendataan GPOM
2. KTP gratis bagi GPOM
3. Surat nikah gratis GPOM
4. Akta kelahiran gratis bagi
GPOM
Kemendagri,
Kemenag,
Kemensos,
Kemenkumham,
Pem. Prov/
Kab/Kota
Banyaknya perka-
winan tanpa pen-
catatan yang
mengakibatkan
tidak adanya per-
lindungan hukum
isteri dan anak
1. Sosialisasi tentang perkawin-
an berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan
2. Pelaksanaan pencatatan
perkawinan bagi yang belum
dicatatkan
3. Revisi UU No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan
Kemenag,
Kemendagri
Kemenkumham,
Kemen PP & PA,
Kemen PAN &RB,
Pem. Prov/
Kab/Kota
31. Masih banyaknya
warga masyarakat
termasuk anak
usia sekolah yang
belum memperoleh
pendidikan dasar
1. Pendataan warga + anak usia
sekolah yang belum peroleh
pendidikan dasar
2. Sosialisasi pentingnya
pendidikan dasar
3. Pelaksanaan pendidikan
dasar tanpa biaya oleh Pemda
Kemendiknas,
Kemendagri,
Kemenag,
Kemensos,
Kemen PDT,
Kemenkominfo,
Pem Prov dan
Kab/Kota
Akses pendidikan
terbatas karena
faktor geografis
(pesisir dan pulau-
pulau kecil/ terlu-
ar), bencana alam/
sosial, dan Komu-
nitas Adat Terpen-
cil
1. Bangun sarana & prasarana
transportasi di wilayah yang
sulit terjangkau
2. Bangun jaringan informasi
dan komunikasi
3. Siapkan tenaga pendidik yang
berkualitas
4. Siapkan sarana prasarana
pendidikan yang memadai
Kemendiknas,
Kemen PDT,
Kemen PU,
Kemenhub,
Kemensos,
Kemen KP,
Kemenkominfo,
Pem. Prov dan
Kab/Kota
3. Hak Mengembangkan Diri
32. MASALAH RENCANA AKSI PEN. JAWAB
Terbatasnya
Bankum gratis
bagi orang
miskin
1. Percepat penyelesaian RUU
Bantuan Hukum;
2. Pemberian Bantuan Hukum gratis
bagi orang miskin
Polri, Kejaksaan,
Kemenkumham,
Pem Prov dan
Kab/ Kota
Masih adanya
penerapan
hukum pidana
yang belum
berkeadilan
1. Dorong pendekatan restorative
justice, penyelesaian perkara di
luar pengadilan bagi kasus ringan
2. Terapkan sistem peradilan pidana
yang berkeadilan
Polri,Kejaksaan,
Kemenkumham,
ORI, Pem Prov dan
Kab/Kota
Aparat Pene-
gak Hukum
(APH) yang
belum paham
HAM
1. Susun buku saku HAM bagi
aparat penegak hukum
2. Pelatihan & Sosialisasi HAM
kepada aparat penegak hukum
Polri, Kejaksaan,
Kemenkumham,
Pem Prov dan
Kab/ Kota
4. Hak atas Keadilan
33. MASALAH RENCANA AKSI PEN. JAWAB
Penanganan
perkara
pidana yang
belum cermin-
kan prinsip
sederhana,
cepat dan
biaya ringan
1. Susun SOP penanganan perkara
pidana secara terpadu
2. Sosialisasi SOP penanganan
perkara pidana secara terpadu
3. Pelaksanaan penanganan
perkara pidana secara terpadu
4. Tingkatkan koordinasi
Mahkumkejapol di tingkat pusat
dan Dilkumjapol di tingkat
daerah
Kemenkumham,
Kepolisian,
Kejaksaan,
Ombudsman RI,
Pem Prov/
Kab/kota
34. MASALAH RENCANAAKSI PEN. JAWAB
Masih
kurangnya
toleransi
kebebasan
beragama,
dan
beribadah
1. Sosialisasi tentang kebebasan
beragama, dan beribadah
2. Pelatihan resolusi konflik
kepada tokoh masyarakat/
agama, Aparat Penegak
Hukum & instansi terkait.
3. Tingkatkan peran Forum
Komunikasi Umat Beragama
untuk eratkan hubungan
antar umat beragama
Kemenkumham,
Kemenag,
Kemenbudpar,
Kepolisian,
Kejaksaan,
Kemendagri,Pem
Prov/Kab/kota
5. Hak atas Kebebasan Pribadi
35. Hak Atas Rasa Aman
Masih adanya
tindakan ke-
kerasan dalam
proses pene-
gakan hukum
1. Sosialisasi UU No. 5/1998
tentang Ratifikasi Konvensi
Menentang Penyiksaan
2. Penghapusan kekerasan dalam
proses penegakkan hukum &
tingkatkan pengawasan
Kemenkumham,
Kepolisian,
Kejaksaan,
Komnas HAM, Pem.
Prov/ Kab/Kota
Masih ter-
jadinya
demonstrasi
anarkis, per-
kelahian ma-
sal/ konflik
siswa/warga
1. Sosialisasi hukum dan HAM
bagi pelajar/mahasiswa dan
masyarakat
2. Tingkatkan peran Perpolisian
Masyarakat
3. Sosialisasi Program Gerakan
Pembangunan karakter bangsa
bagi pelajar/mahasiswa
4. Penyelesaian sengketa melalui
ADR berbasis masyarakat
Kemenkumham,
Kemendiknas,
Kemenpora,
Kemenag,
Kemenkominfo,
Kepolisian,Komnas
HAM, Kemendagri
Kemenbudpar,
Pem Prov dan
Kab/Kota
36. MASALAH RENCANA AKSI PEN. JAWAB
Tingginya kasus
sengketa tanah
termasuk di ka-
wasan hutan
yang mengaki-
batkan konflik
1. Legalisasi asset tanah
termasuk di kawasan
hutan secara
menyeluruh/akurat
2. Tingkatkan koordinasi
antar instansi terkait dalam
proses legalisasi aset tanah
3. Tingkatkan penegakkan
hukum yang berkeadilan di
bidang pertanahan
Kemendagri, BPN,
Kemenhut,
Kepolisian,
Kejaksaan, Pem.
Prov/Kab/ Kota
37. Hak atas air ber-
sih terutama
bagi orang miskin
Bangun sarana dan prasarana air
bersih
Kemen PU,
Pem. Prov/
Kab/Kota
Akses orang mis-
kin atas perumah
an layak & sehat
Beri kemudahan bagi orang miskin
untuk memperoleh perumahan
yang layak dan sehat
Kemenpera,
Pem Prov/
Kab/Kota
Akses komunitas
lokal untuk kelola
SDA sbg sumber
kehidupannya
Tingkatkan pemberian ijin
pengelolaan hutan kemasyarakat-
an, hutan desa dan hutan tanaman
rakyat kepada masyarakat lokal
Kemenhut,
Kemen LH,
Pem Prov/
Kab/Kota
Rendahnya akses
nelayan dan ma-
syarakat lainnya
untuk memanfa-
atkan sumber da-
ya ikan
1. Bangun fasilitas pemanfaatan
sumber daya ikan bagi nelayan
2. Tingkatkan langkah preventif dan
represif terhadap illegal fishing
3. Tingkatkan CSR pelaku usaha
sumber daya ikan bagi nelayan
Kemen KP,
Kemendag,
Kemenkop &
UKM, Pem.
Prov/
Kab/Kota
6. Hak atas Kesejahteraan
38. Belum
optimalnya
perlindung-
an Tenaga
Kerja
Indonesia
(TKI)
1. Fasilitasi dan perlindungan TKI
mulai perekrutan sampai
kepulangannya
2. Tingkatkan kualitas keterampilan
dan kemampuan berbahasa asing
(negara tujuan) calon TKI
3. Tingkatkan kualitas pelayanan
penempatan dan perlindungan TKI
4. Pengawasan atas PPTKIS
5. Kerjasama Bilateral dengan negara
penerima
6. Bantuan hukum kepada TKI
dengan permasalahan hukum
7. Sosialisasi prosedur bekerja kelu-
ar negeri dan hak & kewajiban TKI
8. Tingkatkan Penegakan hukum thd
pelaku pelanggaran hak TKI
Kemennakertrans,
Kemenkumham,
Kemenlu
(termasuk
perwakilan RI di
luar negeri)
Kemendagri,
Kemen PP & PA,
BNP2TKI,
Kepolisian,
Pem. Prov/ Kab/
Kota
39. Pelayanan
kesehatan bagi
orang miskin
1. Pendataan warga miskin
2. Tingkatkan program
Jamkesmas
Kemenkes, BKKBN,
Kemensos, BPS,
Kemendagri, Pem
Prov dan Kab/Kota
Kecukupan
pangan bagi
masyarakat
miskin
1. Mekanisme pemberian bantu-
an pangan bagi warga miskin
2. Pemerataan bantuan pangan
bagi warga miskin
3. Pengembangan sistem
distribusi & harga pangan
4. Tingkatkan PNPM & KUR
Kementan, Kemen
BUMN, Bappenas,
Kemendag,
Kemenkop & UKM,
Pem Prov dan Kab/
Kota
Tingginya
pertambahan
penduduk yang
mengakibatkan
rendahnya
kesejahteraan
masyarakat
1. Sosialisasi tentang
Kependudukan & KB
2. Sediakan alat kontrasepsi bagi
masyarakat
3. Advokasi Komunikasi,
Informasi, dan Edukasi
tentang penyiapan kehidup-
an berkeluarga bagi remaja
Kemenkes,
Kemendagri,
Kemenkominfo,
Kemenkumham,
BKKBN, Pem. Prov
dan Kab/Kota
40. MASALAH RENCANA AKSI PEN. JAWAB
Masih banyak
masyarakat yang
belum memperoleh
akses listrik
1. Pemetaan daerah yang
belum mendapatkan
akses listrik
2. Tingkatkan
pembangunan jaringan
dan pembangkit tenaga
listrik
3. Pemberian subsidi
pemasangan instalasi
dan pembayaran listrik
bagi masyarakat
miskin
Kemen ESDM,
Kemen BUMN,
Pem Prov dan
Kab/Kota
41. Hak Turut Serta dalam
Pemerintahan
MASALAH RENCANA AKSI PEN. JAWAB
Masih terdapat data
kependudukan yang
tidak akurat dalam
pemenuhan hak
untuk dipilih dan
memilih dalam
pemilihan umum
1. Laksanakan tertib
administrasi
kependudukan
2. Pemberian Kartu
Tanda Penduduk
gratis khususnya
kepada penduduk
miskin
Kemendagri, BPS,
Pem Prov dan
Kab/Kota
42. 9. Hak Perempuan
MASALAH RENCANAAKSI PEN. JAWAB
Belum dicapainya
keadilan dan
kesetaraan gender
(KKG)
1. Susun RUU KKG
2. Sosialisasi KKG bagi
masyarakat dan
penyelenggara negara
3. Tingkatkan KKG melalui
perencanaan dan
penganggaran yang
responsif gender
4. Pelatihan dan sosialisasi
KKG bagi aparat penegak
hukum
5. Kajian peraturan
perundang-undangan
yang bias gender
Kemen PP & PA,
Kemenkumham,
Kemendagri,
Pem Prov dan
Kab/Kota
43. Masih
terbatasnya
keterwakilan
perempuan dalam
jabatan publik
1. Tingkatkan kapasitas
perempuan melalui peningkatan
akses terhadap pendidikan
2. Tingkatkan pelaksanaan PUG
dalam jabatan publik
3. Optimalisasi kebijakan yang
beri kesempatan perempuan
dalam jabatan publik
Kemenkumham,
Kemen PP & PA, Kemen
PAN&RB, Kemendagri,
Pem Prov dan Kab/Kota
Masih belum
optimalnya akses
perempuan pada
pelayanan
kesehatan
reproduksi dan
pelayanan KB
1. Tingkatkan pelayanan
kesehatan reproduksi
perempuan dan pelayanan KB
2. Sosialisasi hak perempuan atas
pelayanan kesehatan
reproduksi dan pelayanan KB
Kemenkes,
Kemen PP & PA,
Kemenag,
Kemenkumham,
BKKBN,
Kemendagri,
Kemenkominfo,
Pem Prov dan
Kab/Kota
44. Masih banyaknya
korban kekeras-
an dalam rumah
tangga terutama
perempuan dan
anak
1. Sosialisasi tentang Penghapusan
KDRT kepada aparatur dan
masyarakat
2. Tingkatkan pelayanan terpadu
dan advokasi bagi korban
kekerasan dalam rumah tangga
Kemenkumham,
Kemen PP&PA
Kepolisian,
Kejaksaan,
Komnas Perempuan,
Pem Prov/Kab/Kota
Masih tingginya
eksploitasi dan
perdagangan
orang, terutama
perempuan dan
anak
1. Sosialisasi Peraturan Perundang-
undangan TPPO
2. Susun kebijakan, program,
kegiatan & anggaran untuk
mencegah dan menangani PO
3. Bentuk gugus tugas TPPO di
daerah
4. Laksanakan Aksi Nasional
Pencegahan Eksploitasi & Per-
dagangan perempuan & anak
5. Tingkatkan penindakan pelaku
TPPO
6. Bentuk Pusat Pelayanan Terpadu
untuk saksi /korban TPPO
Kemen PP & PA
Kepolisian,
Kejaksaan,
Setjen MA
Kemenlu,
Kemensos,
Kemenkumham,
Kemendagri,
Sekretariat Komnas
Anti Kekerasan
terhadap Perempuan,
Pemerintah Provinsi
dan Kab/Kota
45. 10. Hak Anak
MASALAH RENCANA AKSI PEN. JAWAB
Penanganan anak
yang berhadapan
dengan hukum
(ABH) belum
berorientasi pada
kepentingan
terbaik bagi anak
1. Revisi UU Pengadilan Anak dengan
restorative justice approach
2. Tingkatkan kapasitas penegak
hukum yang berperspektif HAM
anak untuk menangani ABH
3. Partisipasi masyarakat dalam
kasus ABH melalui restorative
justice approach
Kemenkumham,
Kemen PP & PA,
Kemensos,
Kepolisian,
Kejaksaan,
KPAI, Pem Prov dan
dan Kab/Kota
Belum optimalnya
pelayanan
kesehatan bagi
anak miskin dan
anak cacat
1. Pendataan anak miskin dan anak
cacat
2. JAMKESMAS bagi anak miskin
dan anak cacat
3. Tingkatkan kualitas gizi anak
miskin dan anak cacat
4. Tingkatkan pemberian imunisasi
dasar bagi balita
Kemenkes,
Kemensos, KPAI,
Kemen PP & PA,
Pem Prov dan
Kab/Kota
46. Belum optimalnya
penanganan anak
terlantar, anak
jalanan dan anak
yang
termarjinalkan
1. Pendataan jumlah & kebutuhan
anak terlantar, anak jalanan dan
anak yang termarjinalkan
2. Tingkatkan pelayanan kesehatan
anak terlantar, anak jalanan dan
anak yang termarjinalkan
3. Tingkatkan keterampilan, bakat
dan minat anak terlantar, anak
jalanan dan anak yang
termarjinalkan
Kemensos,
Kemenkes,
Kemendiknas,
Kemen PP & PA
KPAI
Pem Prov dan
Kab/Kota
Anak korban
penyalahgunaan
narkotika,
alkohol,
psikotropika dan
zat adiktif lainnya
(NAPZA) belum
terlindungi
sepenuhnya
1. Pendataan anak korban NAPZA
2. Sosialisasi kepada masyarakat
akan bahaya NAPZA
3. Susun program rehabilitasi anak
korban NAPZA
Kemenkumham
Kemensos,
Kemenkes
Kemenag,
Kemenpora,
Kemen PP & PA,
Kepolisian, KPAI,
Pem Prov dan
Kab/Kota
47. MASALAH RENCANA AKSI PEN.JAWAB
Perlindungan
anak situasi
darurat
(pengungsi,
korban
kerusuhan,
bencana alam,
situasi konflik
bersenjata)
belum memadai
1. Pendataan anak situasi
darurat
2. Susun kebijakan teknis secara
terpadu dalam penanganan
anak dalam situasi darurat
3. Sosialisasi peraturan ybs dg
penanganan perlindungan
anak dalam situasi darurat
4. Perlindungan anak dalam
situasi darurat
5. Tingkatkan koordinasi dan
mekanisme penanganan anak
dalam situasi darurat
6. Perawatan dan pemenuhan
kebutuhan dasar anak dalam
situasi darurat
Kemensos,
Kemendiknas,
Kemen PP & PA,
Kemenpora,
Kepolisian,
Badan Nasional
Penanggulangan
Bencana, KPAI,
Pem Prov dan
Kab/Kota
48. VI. Pelayanan Komunikasi Masyarakat
Pemberian layanan bagi masyarakat terkait adanya
dugaan permasalahan HAM yang dikomunikasikan
(diadukan) orang atau kelompok orang.
Kewajiban untuk melakukan penerimaan komunikasi,
telaah kasus, analisis, koordinasi sampai dengan
penyusunan rekomendasi dan pelaporan
Mendorong penyelesaian kasus oleh pihak/lembaga
terkait
Mengacu pada Standard Operating Procedure Yankomas
49. VI. Pemantauan, Evaluasi dan
Pelaporan HAM
• Peningkatan koordinasi antar instansi pusat dan
daerah dibawah Sekretariat RANHAM dalam rangka
pengumpulan data implementasi RANHAM
• Pemantauan kondisi HAM melalui Rapat Koordinasi
Panitia dan menerima masukan dari masyarakat
• Penyusunan Laporan dan Evaluasi dengan mengacu
pada Instrumen yang tengah disempurnakan