1. Evaluasi Hasil Sosialisasi
LAKIP 2013

2. Sejahtera
Demokratis
Berkeadilan
Memperkuat triple tracks strategy
serta pembangunan inklusif dan
berkeadilan
Memantapkan konsolidasi
demokrasi
Memperkuat penegakan hukum dan
pemberantasan korupsi serta
pengurangan kesenjangan
VISI RPJMN 2010-2014
“INDONESIA YANG SEJAHTERA,
DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN”
(Perpres 5/2010 : RPJMN 2010-2014)
2

3. 3
1. Memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas dan
akuntabilitas dalam pengelolaan program dan anggaran;
2. Optimalisasi pemanfaatan anggaran dengan
menerapkan prinsip anggaran berbasis kinerja;
3. Memenuhi tuntutan percepatan pembangunan nasional
di bidang agama, pendidikan agama, dan pendidikan
keagamaan;
4. Memprioritaskan program-program pro rakyat dan
pembangunan yang berkeadilan;
5. Memperhatikan percepatan pembangunan di wilayah
tertentu dan daerah pasca bencana.

4. DASAR HUKUM
1. UU 17/2003 tentang Keuangan Negara
2. UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
KERANGKA PEMIKIRAN
1. Sistem Penganggaran Terpadu (Unified Budgeting System)
2. Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja (Performance
Based Budgeting)
3. Perencanaan dan Penganggaran Berjangka Menengah (Medium-Term
Expenditure Framework)
KERANGKA PENDANAAN
1. Pelaksanaan kebijakan fiskal jangka menengah secara konsisten
(Aggregate Fiscal Discipline)
2. Alokasi pada prioritas untuk mencapai manfaat yang terbesar dari
dana yang terbatas (Allocative Efficiency)
3. Efisiensi dengan cara meminimalkan biaya untuk mencapai sasaran
(Operational Efficiency)
TUJUAN
Mewujudkan Perencanaan yang Berorientasi
Kepada Hasil (Outcome) dan Keluaran (Output)
Sebagai Dasar Penerapan Akuntabilitas Kinerja
Kementerian/Lembaga
RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
KEMENTERIAN AGAMA
1. Sebelas Program merujuk pada eselon I Pusat
2. Kegiatan Prioritas merujuk pada struktur organisasi unit eselon II Pusat
4

5. 1 Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Kementerian Agama
2
3
4
5
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Negara Kementerian Agama
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas
Aparatur Kementerian Agama
Penelitian Pengembangan dan Pendidikan
Pelatihan Kementerian Agama
Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
Pendidikan Islam
Bimbingan Masyarakat Islam
Bimbingan Masyarakat Kristenen
Bimbingan Masyarakat Katolik
Bimbingan Masyarakat Hindu
Bimbingan Masyarakat Buddha
6
7
8
9
10
11
11 PROGRAM
KEMENTERIAN
AGAMA
(HASIL
RESTRUKTURISASI)
PROGRAM
GENERIK
PROGRAM
GENERIK
PROGRAM
TEKNIS
PROGRAM
TEKNIS
5

6. 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan koordinasi
pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian
dukungan administrasi kepada semua unit organisasi
2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana yang dapat
mendukung fungsi pelayanan bagi unit-unit organisasi
Kementerian Agama
3. a. Meningkatnya ketaatan aparatur Kementerian Agama
terhadap peraturan perundang-undangan
b. Meningkatnya mutu kinerja aparatur
c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja sator/satker
Kementerian Agama
6

7. 4. a. Meningkatnya penggunaan hasil penelitian dan
pengembangan oleh pemerintah dan masyarakat
b. Meningkatnya penyediaan informasi dan data hasil
penelitian dan pengembangan
c. Meningkatnya sosialisasi hasil penelitian dan
pengembangan
d. Meningkatnya kinerja aparatur Kementerian
Agama
5. Meningkatnya kualitas pembinaan, pelayanan, dan
pengembangan sistem informasi haji dan umrah
7

8. 6. a. Meningkatnya akses, mutu, dan daya saing
Pendidikan Islam
b. Pemerataan, perluasan, dan peningkatan mutu
PAUD
c. Pemerataan, perluasan, dan peningkatan mutu
MI/PPs Ula, Paket A pada Pontren
d. Pemerataan, perluasan, dan peningkatan mutu
MTs/PPS Wustha, Paket B pada Pontren
e. Pemerataan, perluasan, dan peningkatan mutu
Pendidikan Menengah
f. Pemerataan, perluasan, dan peningkatan mutu,
Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Islam
8

9. 7. Meningkatnya kualitas bimbingan, pelayanan,
pemberdayaan, dan pengembangan potensi umat
8. Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan
pendidikan Kristen
9. Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan
pendidikan Katolik
10. Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan
pendidikan Hindu
11. Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan
pendidikan Buddha
9

10. HASIL EVALUASI MENPAN & RB ATAS LAKIPHASIL EVALUASI MENPAN & RB ATAS LAKIP
INSTANSI PEMERINTAH PUSAT (KEMETERIAN/LEMBAGA)INSTANSI PEMERINTAH PUSAT (KEMETERIAN/LEMBAGA)
Dimuat dalam Harian Kompas, 6 Desember 2012Dimuat dalam Harian Kompas, 6 Desember 2012

11. No. Predikat
Nilai
absolut
Interpretasi Karakteristik Instansi
1. AA >85-100 Memuaskan Memimpin perubahan, berbudaya kinerja,
berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
2. A >75-85 Sangat Baik Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem
manajemen kinerja yang andal.
3. B >65-75 Baik, dan perlu sedikit
perbaikan
Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki
sistem yang dapat digunakan untuk manajemen
kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
4. CC >50-65 Cukup baik
(memadai), perlu
banyak perbaikan
yang tidak mendasar
Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat
kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan
untuk memproduksi informasi kinerja untuk
pertanggung jawaban, perlu beberapa perbaikan
tidak mendasar.
5. C >30-50 Agak kurang, perlu
banyak perbaikan,
termasuk perubahan
yang mendasar
Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan,
memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi
perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan
yang mendasar.
6. D 0-30 Kurang, perlu banyak
sekali perbaikan &
perubahan yang
sangat mendasar.
Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk
manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan,
sebagian perubahan yang sangat mendasar.

12. HASIL EVALUASI LAKIP KEMENTERIAN AGAMAHASIL EVALUASI LAKIP KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN 2010, 2011 DAN 2012TAHUN 2010, 2011 DAN 2012
OLEH KEMENTERIAN PAN & RBOLEH KEMENTERIAN PAN & RB

13. A. PERENCANAAN KINERJA
1. Beberapa rumusan tujuan dan sasaran dalam
dokumen perencanaan belum terukur dan
menggambarkan hasil.
2. Rumusan indikator kinerja belum
sepenuhnya memenuhi kriteria suatu
indikator yang baik, seperti spesifik, terukur
dan menggambarkan hasil.
3. Terhadap dokumen penetapan kinerja
belum dilakukan pemantauan/ monitoring
atas pencapaian secara berkala.
PENILAIAN KOMPONEN MANAJEMEN KINERJA KEMENAG
2012
(Berdasarkan LHE Menpan RB No. B/3307M.PAN-RB/011/2012 tanggal 30 Nov 2012)

14. B. PENGUKURAN KINERJA
1. Indikator Kinerja Utama (IKU) belum
sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen
perencanaan, penganggaran. Selain itu, IKU
juga belum dimanfaatkan dalam pengukuran
kinerja Kemenag.
2. Masih terdapat rumusan indikator kinerja
yang belum terukur dan belum berorientasi
pada hasil.
3. Sistem pengumpulan data kinerja yang ada
belum cukup untuk mengumpulkan data
mengenai capaian indikator kinerja.
PENILAIAN LAKIP KEMENAG 2012
(Berdasarkan LHE Menpan RB No. B/3307M.PAN-RB/011/2012 tanggal 30 Nov 2012)

15. C. PELAPORAN KINERJA
1. LAKIP belum menyajikan informasi
mengenai capaian sasaran yang
berorientasi outcome, hasil evaluasi dan
analisis, serta pembandingan data kinerja
secara memadai. LAKIP juga belum
menyajikan informasi mengenai capaian
target jangka menengah.
2. LAKIP belum menyajikan informasi
tentang Pencapaian IKU dan kinerja yang
telah diperjanjikan.
PENILAIAN LAKIP KEMENAG 2012
(Berdasarkan LHE Menpan RB No. B/3307M.PAN-RB/011/2012 tanggal 30 Nov 2012)

16. D. EVALUASI KINERJA
1. Kementerian Agama belum melakukan evaluasi
terhadap program-program Renstra yang
merupakan strategi atau cara untuk mencapai
tujuan dan sasaran.
2. Hasil evaluasi belum ditindaklanjuti untuk
perbaikan perencanaan dan perbaikan penerapan
manajemen kinerja.
E. CAPAIAN KINERJA
Secara umum capaian kinerja Kementerian Agama
cukup baik. Hal ini terlihat dari perolehan angka
capaian kinerja output dan outcome yang dibuat
oleh Kementerian Agama.
PENILAIAN LAKIP KEMENAG 2012
(Berdasarkan LHE Menpan RB No. B/3307M.PAN-RB/011/2012 tanggal 30 Nov 2012)

17. 1. Menyempurnakan rumusan tujuan dan sasaran
dalam dokumen perencanan, baik tingkat
Kementerian maupun tingkat satuan
organisasi/kerja sehingga lebih dapat terukur
dan menggambarkan hasil.
2. Merumuskan rumusan indikator kinerja dalam
dokumen perencanaan di tingkat unit kerja agar
memenuhi kriteria suatu indikator kinerja yang
baik (SMART).
3. LAKIP agar menyajikan informasi mengenai
capaian IKU yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan.
4. Pengungkapan informasi capaian kinerja dalam
LAKIP unit kerja agar lebih difokuskan pada
realisasi kinerja yang diperjanjikan dan bukan
pada keberhasilan pelaksanaan kegiatan.
REKOMENDASI MENPAN RB

18. 1. Menyusun Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan LAKIP di Lingkungan
Kementerian Agama
2. Menyusun Rancangan Keputusan Menteri Agama tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Agama
3. Menyusun Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang
Pedoman Penetapan IKU
4. Menyusun Rencana Aksi Perbaikan LAKIP Kementerian
Agama
5. Melakukan Sosialisasi Penyusunan LAKIP yang sesuai
Permenpan RB No. 29 Tahun 2010
LANGKAH-LANGKAH YANG SUDAH DITEMPUH

19. Percepatan perluasan pengetahuan dan
keterampilan penerapan SAKIP.
Perencanaan dan pelaksanaan evaluasi
akuntabilitas kinerja dan evaluasi lainnya.
Review Renstra, RKT, PK 2013, dan
penggunaannya.
Pembangunan dan pengembangan sistem
monitoring kinerja unit-unit kerja yang lebih
baik.
LANGKAH-LANGKAH YANG HARUS DITEMPUH