Tiga cara menyelesaikan masalah berita negatif menurut Dewan Pers adalah (1) mengajukan komplain ke media atau Dewan Pers, (2) meminta ruang untuk memberikan tanggapan atau klarifikasi, (3) menyelesaikan secara proporsional dan berdasarkan mekanisme yang ada.

1. Agus Sudibyo
Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan
Etika Pers
Dewan Pers

2. Anjing Penjaga Anjing Penggonggong

3. Ali Sadikin, Gubernur Jakarta 1966 – 1977
“ contoh pejabat yang bisa
memanfaatkan pemberitaan pers
sebagai audit gratis bagi kinerja pemda
DKI...Bang Ali lebih mengandalkan
pemberitaan media untuk mengecek
kepuasan publik terhadpa Pemda DKI
daripada laporan para bawahan yang
„asal bapak senang‟ saja.”
Suber foto. wikipedia

4. or
Berita yang negatif ? Perilaku/sikap wartawan yang negatif ?

5. Belum tentu salah

6. o Bisa jadi memang korporasinya banyak
kelemahan/kesalahan
o Fungsi media memang melakukan
pengawasan untuk kepentingan publik
“reduksi sedikit mungkin kesalahan dan kelemahan”

7. Transformasi dari berita yang
negatip ke berita yang positip
?
Transformasi dari berita yang
negatip menuju berita yang
proporsional dan etis !

8.  Kepentingan publik
 Kode Etik Jurnalistik
 Kepantasan-Kepantasan di ruang publik

9.  Berita : keberimbangan, liputan dua
sisi, kewajiban verifikasi, akurasi, asas
praduga tak bersalah, pemisahan fakta dan
opini, relevansi bagi kepentingan publik
 Jurnalis tidak boleh
memaksa, memeras, menghina
narasumber, melanggar privasi, tidak
menunjukkan identitas diri dll.

10.  Komplain ke media
 Pengaduan ke Dewan Pers
 Pengaduan ke asosiasi
 Boikot Media

11.  Menaati kode etik jurnalistik :
verifikasi, konfirmasi, uji
informasi, pemisahan fakta dan opini, akurasi
dst
 Memberikan hak jawab
 Meminta maaf
 Mendidik/menghukum wartawannya yang
melanggar kode etik jurnalistik

12.  Pengaduan Dewan Pers gratis dan cepat
 Dewan pers melindungi kepentingan publik dan
prinsip-prinsip kemerdekaan pers
 Dewan Pers tidak pandang bulu terhadap
media/jurnalis yang tidak proporsional
 84 keputusan Dewan Pers tahun 2011
menyalahkan media/wartawan
Sekretariat Dewan Pers Gedung Dewan Pers Lantai 7-8
Jl. Kebon Sirih No.32-34 Jakarta 10110 Telp.021-3521488,
3504877, 3504874-75 / Fax.021-3452030
Website: www.dewanpers.org | Email:
dewanpers@cbn.net.id

13. Pengaduan via online kepada Dewan Pers dapat
disampaikan melalui website Dewan Pers, dengan disertai
link atau attachement kliping berita yang diadukan.
www.dewanpers.or.id

14.  Klarifikasi sebelum berita muncul
 Diperlakukan berdasarkan asas “praduga tak
bersalah”
 Mengajukan komplain / hak jawab ke media
 Mengajukan komplain ke Dewan Pers
 Mempidanakan media bersadarkan ketentuan UU
Pers

15.  Meminta identitas wartawan. PERS
 Meminta dihargai.
 Mengevaluasi kerja wartawan.
 Meminta waktu untuk menyiapkan data.

16.  Media / jurnalis tidak dapat semena-mena dan
tidak kebal hukum
 Tidak perlu takut terhadap media / jurnalis
 Obyek atau sumber berita mempunyai hak
menyampaikan keberatan terhadap pers.
 Media harus selalu terbuka terhadap kritik dan
evaluasi

17.  Proporsional
 Berdasarkan data/fakta
 Nir kekerasan
 Respon segera
 Menggunakan saluran yang ada : Dewan
Pers, KPI, AJI, PWI, IJTI dll
 Menggunakan mekanisme yang baku : hak
jawab, mediasi Dewan Pers, penyelesaian
KPI
 Memahami UU Pers, UU Penyiaran, Kode Etik
Jurnalistik, P3SPS

18. Pemberitaan yang diadukan telah
dihilangkan/dihapus oleh pengelola media
siber dengan pertimbangan, munculnya
komentar SARA dan pencegahan munculnya
konflik berkelanjutan.
Media Siber terkait juga menampilkan risalah
kesepakatan dalam diskusi dengan Dewan
Pers
Berikut perbaikan berita setelah
didiskusikan dengan Dewan Pers.
Catatan Redaksi:
Penyelesaian Masalah Berita media siber****** di Dewan Pers
Terkait dengan munculnya kontroversi tentang berita berjudul "Gereja Katolik Jerman Bisnis Majalah Porno"
mengutip berita harian Jerman Die Welt, yang dimuat media siber****** pada 31 Oktober 2011, media siber******
menghadiri undangan Dewan Pers pada Rabu, 9 November 2011.
Dewan Pers menilai berita tersebut mengandung kelemahan: karena tidak memuat konfirmasi dari semua sumber
kunci sehingga muncul problem akurasi berita dan kurang sensitif terhadap persoalan SARA. media siber******
menerima penilaian Dewan Pers tersebut, dan meminta maaf kepada pembaca atas pemuatan berita tersebut.
Dewan Pers menghargai niat baik media siber****** untuk membuat berita koreksi berdasarkan bantahan dari
penerbit Weltbild dengan judul "Dibantah, Gereja Raup Laba dari Media Porno" pada 2 November 2011. media
siber****** juga sudah berusaha menghubungi beberapa pengelola situs yang mengopi berita pertama media
siber****** tersebut untuk menghapus dan tidak memperdebatkan lagi.
Dengan permintaan maaf ini, Dewan Pers menganggap masalah telah diselesaikan dan media siber****** tidak
bertanggung jawab atas munculnya perdebatan atas berita itu di media lain.
• media siber******

19. Pemuatan Risalah Kesepakatan Sengketa Pers Hasil Mediasi Dewan Pers

20. Pemuatan Hak Jawab Pemberitaan Media Siber

21.  Menutup diri
 Emosional/main hakim sendiri
 Menumpuk2 kasus
 Tidak membedakan tanggung jawab media
atau jurnalis
 Langsung mengadu ke Polisi

22. Menyuap jurnalis/media

 Menyelesaikan masalah dengan kerja-sama
yang menyalahi prinsip independensi dan
profesionalisme media
 Iklan terselubung

23. Agus Sudibyo
Ketua Komisi Pengaduan dan
Penegakan Etika Pers
DEWAN PERS
Sekretariat Dewan Pers Gedung Dewan Pers Lantai 7-8
Jl. Kebon Sirih No.32-34 Jakarta 10110 Telp.021-3521488,
3504877, 3504874-75 / Fax.021-3452030
Website: www.dewanpers.org | Email:
dewanpers@cbn.net.id