1. POLA DAN STRATEGI PENYELESAIANPOLA DAN STRATEGI PENYELESAIAN
KASUS-KASUS KEAGAMAAN DI JAWA BARATKASUS-KASUS KEAGAMAAN DI JAWA BARAT
Materi dalamMateri dalam Kegiatan Pembinaan KerukunanKegiatan Pembinaan Kerukunan
Antar Umat Beragama Pada Kementerian AgamaAntar Umat Beragama Pada Kementerian Agama
Kantor Wilayah Propinsi Jawa BaratKantor Wilayah Propinsi Jawa Barat
Oleh :Oleh :
KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARATKEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT
Bandung,Bandung, 18 September18 September 20122012

2. Kasus-Kasus Yang Terkait KeagamaanKasus-Kasus Yang Terkait Keagamaan
Di Wilayah Jawa BaratDi Wilayah Jawa Barat
 Pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 pukul 20.00 WIB telahPada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 pukul 20.00 WIB telah
terjadi peristiwaterjadi peristiwa pembakaran pondok pesantren (ponpes) Mashadul Alpembakaran pondok pesantren (ponpes) Mashadul Al
Mustatobah di KelurahanMustatobah di Kelurahan Curug Rt.03 RW.09Curug Rt.03 RW.09 , Bojongsari, Bojongsari, Kota, Kota
Depok. peristiwaDepok. peristiwa pembakaranpembakaran tersebuttersebut merupakan bentuk reaksi kerasmerupakan bentuk reaksi keras
masyarakat terhadap info pembebasanmasyarakat terhadap info pembebasan ustaustadd Fauzan Azim Ghazali,Fauzan Azim Ghazali,
yang juga Ketua Pondok Pesantren Masyadul Musthathobayang juga Ketua Pondok Pesantren Masyadul Musthathoba yang telahyang telah
menikahi dan melakukanmenikahi dan melakukan persetubuhan anak di bawah umur santripersetubuhan anak di bawah umur santri
pondok pesantren Mashadul Al Mustatobah pada tahun 2009pondok pesantren Mashadul Al Mustatobah pada tahun 2009 ..
 Pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2012 telah terjadi penyeranganPada hari Jumat tanggal 13 Juli 2012 telah terjadi penyerangan
terhadap jemaat Ahmadiyah yang dilakukan oleh warga kampungterhadap jemaat Ahmadiyah yang dilakukan oleh warga kampung
Kebon kopi dan warga pasar Salasa Rt. 04 / 01 Desa Ciampea UdikKebon kopi dan warga pasar Salasa Rt. 04 / 01 Desa Ciampea Udik
Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor. Penyerangan dipicu olehKecamatan Ciampea Kabupaten Bogor. Penyerangan dipicu oleh
kedatangan wartawan asing yang berjumlah 4 orang.kedatangan wartawan asing yang berjumlah 4 orang.
 Pada Januari-Juni Heidi Eugenie Alias Hadassah J.Werner BintiPada Januari-Juni Heidi Eugenie Alias Hadassah J.Werner Binti
Alexander SoronganAlexander Sorongan Pendeta Gereja Bethel Tabernakel LengkongPendeta Gereja Bethel Tabernakel Lengkong
BandungBandung 2010 diduga melakukan penodaan agama2010 diduga melakukan penodaan agama yaitu denganyaitu dengan
sengaja didepan umum memberikan khotbah yang menyimpang darisengaja didepan umum memberikan khotbah yang menyimpang dari
ajaran Al-Kitab yang sebenarnya.ajaran Al-Kitab yang sebenarnya.
 perkara percobaan makar dan penodaan agama atas nama terdakwaperkara percobaan makar dan penodaan agama atas nama terdakwa
Drs. Sensen Komara di Kabupaten Garut, dan sebagainya.Drs. Sensen Komara di Kabupaten Garut, dan sebagainya.

3. Upaya Preventif Penanganan KonflikUpaya Preventif Penanganan Konflik
Melakukan pencegahan konflik dengan :Melakukan pencegahan konflik dengan :
a.a. Memelihara Kondisi Damai DalamMemelihara Kondisi Damai Dalam
Masyarakat.Masyarakat.
b.b. Mengembangkan Sistem PenyelesaianMengembangkan Sistem Penyelesaian
Secara Damai.Secara Damai.
c.c. Meredam Potensi Konflik.Meredam Potensi Konflik.
(Undang-Undang No.7 Tahun 2012 Tentang(Undang-Undang No.7 Tahun 2012 Tentang
Penanganan Konflik Sosial ).Penanganan Konflik Sosial ).

4. Kewajiban Setiap Orang Dalam MemeliharaKewajiban Setiap Orang Dalam Memelihara
Kondisi Damai Di MasyarakatKondisi Damai Di Masyarakat
 Mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormatiMengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati
kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dankebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan
kepercayaannya.kepercayaannya.
 Menghormati perbedaan suku, bahasa, dan adat istiadatMenghormati perbedaan suku, bahasa, dan adat istiadat
orang lain.orang lain.
 Mengakui dan memberlakukan manusia sesuai denganMengakui dan memberlakukan manusia sesuai dengan
harkat dan martabatnya .harkat dan martabatnya .
 Mengakui persamaan derajat serta persamaan hak danMengakui persamaan derajat serta persamaan hak dan
kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku,kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku,
keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukanketurunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan
sosial, dan warna kulit.sosial, dan warna kulit.
 Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar ke-BhinekaMengembangkan persatuan Indonesia atas dasar ke-Bhineka
Tunggal Ika -an.Tunggal Ika -an.
 Menghargai pendapat dan kebebasan orang lain.Menghargai pendapat dan kebebasan orang lain.

5. Upaya Represif Penanganan KonflikUpaya Represif Penanganan Konflik
Penghentian Konflik kekerasan fisik oleh PolriPenghentian Konflik kekerasan fisik oleh Polri
(Pasal 13 Undang-undang No.7 Tahun 2012(Pasal 13 Undang-undang No.7 Tahun 2012
Tentang Penanganan Konflik Sosial).Tentang Penanganan Konflik Sosial).
Proses Hukum Dalam Rangka LawProses Hukum Dalam Rangka Law
Enforcement Guna Mewujudkan KepastianEnforcement Guna Mewujudkan Kepastian
Hukum.Hukum.

6. KETENTUAN HUKUM PIDANA YANG DAPATKETENTUAN HUKUM PIDANA YANG DAPAT
DITERAPKAN TERHADAP PELAKU PENODAANDITERAPKAN TERHADAP PELAKU PENODAAN
AGAMAAGAMA
 Pasal 156 KUHP :Pasal 156 KUHP :
Barang siapa di muka umum menyatakan perasaanBarang siapa di muka umum menyatakan perasaan
permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu ataupermusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau
beherapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidanabeherapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana
penjara paling lama empat tahun atau pidana denda palingpenjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling
banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golonganbanyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan
dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagiandalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian
dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu ataudari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau
beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama,beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama,
tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menuruttempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut
hukum tata negara.hukum tata negara.
 Pasal 156 a KUHP :Pasal 156 a KUHP :
Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahunDipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun
barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkanbarang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan
perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknyaperasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya
bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaanbersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan
terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. denganterhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan
maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa punmaksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun
juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

7. UU No. 16 Tahun 2004UU No. 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan Republiktentang Kejaksaan Republik
IndonesiaIndonesia..
 Ayat 3Ayat 3 :: Dalam bidang ketertiban dan ketentramanDalam bidang ketertiban dan ketentraman
umum, Kejaksaan turut menyelenggarakanumum, Kejaksaan turut menyelenggarakan
kegiatan :kegiatan :
Huruf dHuruf d :: Pengawasan kepercayaan yangPengawasan kepercayaan yang
dapat membahayakan masyarakatdapat membahayakan masyarakat
dan negara.dan negara.
Huruf eHuruf e :: Pencegahan dan atau penodaanPencegahan dan atau penodaan
agama.agama.
Pasal 30

8. WEWENANG KEJAKSAAN DALAMWEWENANG KEJAKSAAN DALAM
PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAANPENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN
MASYARAKAT DAN KEAGAMAANMASYARAKAT DAN KEAGAMAAN
 Kejaksaan sebagai salah satu penegak hukumKejaksaan sebagai salah satu penegak hukum
berperanberperan dalam menegakkan supremasidalam menegakkan supremasi
hukum, perlindunganhukum, perlindungan kepentingan umum,kepentingan umum,
penegakkan hak asasi manusia,penegakkan hak asasi manusia, disampingdisamping
tugastugas utamanya dibidang penuntutan.utamanya dibidang penuntutan.
 Dalam rangka melindungi kepentingan umum,Dalam rangka melindungi kepentingan umum,
KejaksaanKejaksaan memiliki kewenangan untukmemiliki kewenangan untuk
melakukan pengawasanmelakukan pengawasan thdthd aliranaliran
kepercayaan terhadap Tuhan Yangkepercayaan terhadap Tuhan Yang MahaMaha
Esa.Esa.
 Kewenangan tsb diamanatkan dalam Pasal 30Kewenangan tsb diamanatkan dalam Pasal 30
ayat (3) Undang-undang No.16 Tahun 2004ayat (3) Undang-undang No.16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan RI .tentang Kejaksaan RI .

9. Untuk merealisasikan kewenangan Kejaksaan pada pasal
30 ayat 3 (d) dan (e) tersebut, Jaksa Agung RI berinisiatif
mengeluarkan KEPJA Nomor : KEP-004/J.A/01/1994
tentang :
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PAKEM,
dimana Kejaksaan bersama para Instansi terkait; Kemenag,
Kemendagri, POLRI, TNI, BIN dan Budpar bersama2 untuk
merumuskan & menganalisa masalah-masalah Aliran
Kepercayaan masyarakat yang dapat membahayakan
masyarakat & negara serta pencegahan penyalahgunaan
dan/ atau penodaan agama yang nantinya berfungsi
sebagai bahan masukan untuk Pemerintah (Presiden).
Tim Koordinasi Pakem ini supaya dibentuk secara hierarkis
dari Tingkat Pusat, Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II
sesuai wilayah hukum masing-masing.

10. LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN TIMLATAR BELAKANG PEMBENTUKAN TIM
PAKEMPAKEM
Dlm konsideran SK – JA, untuk pembinaanDlm konsideran SK – JA, untuk pembinaan
& pengawasan aliran kepercayaan terhadap Tuhan& pengawasan aliran kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa, dengan tujuan :Yang Maha Esa, dengan tujuan :
a.a. Agar kepercayaan terhadap Tuhan YangAgar kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa tdk mengarah kpd pembentukanMaha Esa tdk mengarah kpd pembentukan
agama baru;agama baru;
bb. Dpt mengambil langkah2 atau tindakan. Dpt mengambil langkah2 atau tindakan
terhadap aliran2 kepercayaan yg dptterhadap aliran2 kepercayaan yg dpt
membahayakan masyarakat & negara;membahayakan masyarakat & negara;
cc. Pelaksanaan aliran kepercayaan benar2. Pelaksanaan aliran kepercayaan benar2
sesuai dng dasar Ketuhanan Yang Maha Esasesuai dng dasar Ketuhanan Yang Maha Esa
menurut dasar kemanusian yang adil &menurut dasar kemanusian yang adil &

11. Dalam pelaksanaannya, pengawasan aliran
kepercayaan
dapat dilihat dalam dua macam :
1. Pelaksanaan secara Instansional1. Pelaksanaan secara Instansional
Pengawasan ini dilakukan oleh masing-Pengawasan ini dilakukan oleh masing-
masing instansi sesuai dengan kewenanganmasing instansi sesuai dengan kewenangan
yang dimiliki. Secara umum pelaksanaannyayang dimiliki. Secara umum pelaksanaannya
adalah dengan melakukan inventarisasi,adalah dengan melakukan inventarisasi,
penyuluhan, pengarahan dan bimbinganpenyuluhan, pengarahan dan bimbingan
serta pemberian ijin kegiatan.serta pemberian ijin kegiatan.

12. 2. Pelaksanaan secara Koordinatif2. Pelaksanaan secara Koordinatif
Dalam rangka koordinatif pengawasanDalam rangka koordinatif pengawasan
aliran kepercayaan telah dikeluarkanaliran kepercayaan telah dikeluarkan
keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-
004/JA/01/1994 tanggal 15 Januari 1994004/JA/01/1994 tanggal 15 Januari 1994
tentang pembentukan Tim Koordinasitentang pembentukan Tim Koordinasi
Pengawasan Aliran KepercayaanPengawasan Aliran Kepercayaan
Masyarakat.Masyarakat.
Tim ini terdiri dari :Tim ini terdiri dari :
- Tim Pakem Pusat- Tim Pakem Pusat
- Tim Pakem Daerah Tingkat I- Tim Pakem Daerah Tingkat I
- Tim Pakem Daerah Tingkat II- Tim Pakem Daerah Tingkat II

13. Keputusan Kepala KejaksKeputusan Kepala Kejaks aaan Tinggi Jawaan Tinggi Jawa
Barat nomor : KEP-38/O.2/Dsp.5/03/2010,Barat nomor : KEP-38/O.2/Dsp.5/03/2010,
tgl.04 Maret 2010tgl.04 Maret 2010
tentangtentang
Pembentukan Tim Koordinasi PengawasanPembentukan Tim Koordinasi Pengawasan
Aliran Keprcayaan Masyarakat (Tim Pakem)Aliran Keprcayaan Masyarakat (Tim Pakem)
Provinsi Jawa BaratProvinsi Jawa Barat

14. Tim PAKEMTim PAKEM
bertugasbertugas
 Menerima dan menganalisa laporan dan atauMenerima dan menganalisa laporan dan atau
informasi tentang Aliran Kepercayaan Masyarakat.informasi tentang Aliran Kepercayaan Masyarakat.
 Meneliti dan menilai secara cermat perkembanganMeneliti dan menilai secara cermat perkembangan
suatu aliran kepercayaan untuk mengetahui dampak-suatu aliran kepercayaan untuk mengetahui dampak-
dampaknya bagi Ketertiban dan Ketenteraman Umum.dampaknya bagi Ketertiban dan Ketenteraman Umum.
 Mengajukan laporan dan saran sesuai dengan jenjangMengajukan laporan dan saran sesuai dengan jenjang
wewenang dan tanggung jawab.wewenang dan tanggung jawab.
 Dapat mengambil langkah-langkah preventip danDapat mengambil langkah-langkah preventip dan
represip sesuai dengan ketentuan perundang-represip sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.undangan yang berlaku.
TUGAS DAN FUNGSI TIM PAKEM

15. • Menyelenggarakan rapat baik secara berkala maupun
sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
• Menyelenggarakan pertemuan, konsultasi dengan instansi
dan badan-badan lainnya yang dipandang perlu, baik
Lembaga Pemerintah maupun non Pemerintah sesuai
kepentingannya.
• Mengadakan pertemuan dengan penganut Aliran
Kepercayaan yang dipandang perlu.
Tim PAKEM berfungsi:

16. B
A
K
O
R
P
A
K
E
M
ANTISIPASI MASALAH ALIRAN KEPERCAYAAN
MASYARAKAT SPY TDK MENGARAH KPD PEMBENTUKAN
AGAMA BARU
ANTISIPASI INTRIK/KONFLIK/ANARKHISME ANTAR UMAT
BERAGAMA/ALIRAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT
CEGAH PENYALAHGUNAAN DAN PENODAAN AGAMA
PEMBINAAN SPY PELAKS ALIRAN KEPERCAYAAN MASY
SESUAI DG DASAR KETUHANAN YANG MAHA ESA
MENURUT DASAR KEMANUSIAAN YG ADIL & BERADAB

17. Ahmadiyah didirikan di Kota Qadian India o/ MirzaAhmadiyah didirikan di Kota Qadian India o/ Mirza
Ghulam Ahmad, tgl 23 Maret 1889.Ghulam Ahmad, tgl 23 Maret 1889.
Dlm perkembangannya Ahmadiyah terpecah menjadiDlm perkembangannya Ahmadiyah terpecah menjadi
dua aliran, yaitu :dua aliran, yaitu :
Ahmadiyah Qadian :Ahmadiyah Qadian :
menyebut alirannya Jamaah Ahmadiyah,menyebut alirannya Jamaah Ahmadiyah,
berkeyakinan bw Mirza Ghulam Ahmad adl seorangberkeyakinan bw Mirza Ghulam Ahmad adl seorang
NABI,NABI,
Ahmadiyah LahoreAhmadiyah Lahore ::
menyebut dirinya Gerakan Ahmadiyahmenyebut dirinya Gerakan Ahmadiyah
Ahmadiyah Lahore berpendapat Ghulam Ahmad adlhAhmadiyah Lahore berpendapat Ghulam Ahmad adlh
seorang MUJADDID (pembaharu).seorang MUJADDID (pembaharu).
SEKILAS TTGSEKILAS TTG
AHMADIYAHAHMADIYAH

18.  Ahmadiyah masuk ke Indonesia tahun 1925 di Tapak Tuan Aceh Barat,Ahmadiyah masuk ke Indonesia tahun 1925 di Tapak Tuan Aceh Barat,
melaluimelalui muballigh Maulana Rahmad Ali ;;
 JAI terdaftar di Kementerian Kehakiman sebagai BADAN HUKUM No.JAI terdaftar di Kementerian Kehakiman sebagai BADAN HUKUM No.
JA.5/23/13 tanggal 13 Maret 1953 dan dimuat dalam Tambahan BeritaJA.5/23/13 tanggal 13 Maret 1953 dan dimuat dalam Tambahan Berita
Negara Nomor: 26 tanggal 31 Maret 1953.Negara Nomor: 26 tanggal 31 Maret 1953.
 JAI terdaftar sebagai badan hukum dengan nama Jemaat AhmadiyahJAI terdaftar sebagai badan hukum dengan nama Jemaat Ahmadiyah
Indonesia (JAI) & BUKAN sebagai aliran atau faham keagamaan.Indonesia (JAI) & BUKAN sebagai aliran atau faham keagamaan.
 Ditinjau dari ajaran Islam, Ahmadiyah Qadian sudah keluar dari jalur
ajaran Islam yang sebenarnya. Karena mengakui MIRZA GHULAM
AHMAD bg Nabi, & memiliki kitab suci tambahan yaitu TAZKIRAH yg
mencampur adukkan perkataan Ghulam Ahmad dengan ayat –ayat Al
Quran.
 JAI tidak terdaftar sebagai ormas sesuai UU No. 8 Tahun 1985.JAI tidak terdaftar sebagai ormas sesuai UU No. 8 Tahun 1985.
AHMADIYAH DI INDONESIA
(JAI)

19. JAI dinyatakan sebagai ajaran yang sesat sesuai
dengan fatwa:
1) MUI Provinsi Aceh mengeluarkan fatwa tahun 1984
bahwa Ahmadiyah Qadian adalah sesat dan
menyesatkan (surat MUI DATI I DI Aceh
No.24/1/FATWA/1984).
2) Ulama di Sumatera mengeluarkan Keputusan Hasil
Musyawarah tahun 1935 bahwa Ahmadiyah Qadian
adalah kafir (Murtad) (surat No.125/Rhs/DI/19/b/65).
3) MUI dalam MUNAS II tahun 1980 menyatakan
Ahmadiyah Qodian adalah jemaah di luar Islam,
sesat dan menyesatkan (Keputasan MUNAS II MUI
se Indonesia No.05/Kep/MUNAS/II/MUI/1980).
4) MUI Sumut mendukung Keputusan MUNAS II MUI
Pusat tahun 1980 (surat MUI DATI I SUMUT

20. 5) Muhammadiyah melalui keputusan Majelis Tarjih
menetapkan bahwa tidak ada nabi sesudah Nabi
Muhammad SAW. Jikalau orang tidak mempercayai dan
menerima ayat dan hadits mengenai hal tersebut, maka ia
menduskannya: dan barang siapa mendustakannya, maka
kafirlah ia (PP Muhammadiyah, Himpunan Pusat tarjih,
Tanpa tahun, hal. 280—281).
6) MUI Riau tahun 1994 mengeluarkan fatwa bahwa ajaran
Ahmadiyah Qodian berada diluar Islam, dan dapat
meresahkan masyarakat muslim (Komisi Fatwa MUI DATI I
Riau, 7 Okatober 1994).
7) Syuriah PB NU mnegeluarkan keputusan bahwa aliran
Ahmadiyah yang ada di Indonesia menyimpang dari ajaran
Islam. Aliran Ahmadiyah yang memutar balikkan Al-Quran
itu agar dilarang ( Harian Pelita, 12-13 Agustus 1995).

21. 21
8) Forum Ukhuwah Islamiyah Indonesia (FUII) yang terdiri dari
berbagai organisasi Islam, para Ulama dan Zu’ama; antara
lain DDII, Serikat Islam (SI), Ittihadul Muballighin,
Muhammadiyah, PUI, Al Irsyad Al-Islamiyah, Rektor Institut
Ilmu Al Quran Jakarta, PERSIS, Persatuan Tarbiyaah
(PERTI), Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI),
beserta sejumlah Ulama lain menyatakan bahwa ajaran
Ahmadiyah Qodian sudah keluar dari aqidah Islamiyah dan
bahkan gerakan sesat dan menyesatkan, penodaan
terhadap Kitab Suci Al-Quran oleh Ahmadiyah melalui
“Kitab Sucinya” TADZKIRAH wajib dihentikan (Surat
pernyataan permohonan pelarangan secara nasional
terhadap Ahmadiyah di Indonesia, tanggal 17 September
1994).
9) Fatwa MUI dalam Munas II tanggal 26-29 Juli 2005.

22. 22
SKB Menteri Agama, Jaksa Agung dan MenteriSKB Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri
Dalam Negeri :Dalam Negeri :
Nomor 3 Tahun 2008,Nomor 3 Tahun 2008,
KEP-033/A/JA/6/2008,KEP-033/A/JA/6/2008,
Nomor 199 Tahun 2008Nomor 199 Tahun 2008
tentang :tentang :
Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota,Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota,
dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyahdan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah
Indonesia (JAI) dan Warga MasyarakatIndonesia (JAI) dan Warga Masyarakat
SKB 3 MENTERI

23. Munculnya SKB 3 Menteri ini merupakan tindakMunculnya SKB 3 Menteri ini merupakan tindak
lanjut dari tidak dilaksanakannya 12 Butirlanjut dari tidak dilaksanakannya 12 Butir
Kesepakatan PB JAI Tanggal 14 Januari 2008,Kesepakatan PB JAI Tanggal 14 Januari 2008,
sselama ini keberadaan, eksistensi, dan aktivitaselama ini keberadaan, eksistensi, dan aktivitas
dari penganut, anggota, dan/atau anggotadari penganut, anggota, dan/atau anggota
pengurus JAI disinyalir “belum” melaksanakanpengurus JAI disinyalir “belum” melaksanakan
beberapa butir dari 12 (dua belas) butirbeberapa butir dari 12 (dua belas) butir
kesepakatan;kesepakatan;
LATAR BELAKANG SKB 3 MENTERI

24. 24
1.1. Penerbitan SKB tersebut telahPenerbitan SKB tersebut telah
ditafsirkan secara keliru dan cenderungditafsirkan secara keliru dan cenderung
dipahami oleh pihak-pihak tertentudipahami oleh pihak-pihak tertentu
sebagai “ancaman” terhadap HAM dalamsebagai “ancaman” terhadap HAM dalam
kebebasan berakebebasan beragama bagi masyarakatgama bagi masyarakat
Indonesia;Indonesia;
2.2. SKB tersebut telah memicu munculnyaSKB tersebut telah memicu munculnya
sikap dan tindakan yang cenderungsikap dan tindakan yang cenderung
anarkhis, destruktif, dan dimanfaatkananarkhis, destruktif, dan dimanfaatkan
oleh pihak-pihak tertentu untukoleh pihak-pihak tertentu untuk
memecah belah masyarakat melaluimemecah belah masyarakat melalui
kelompok-kelompok yang “Pro dankelompok-kelompok yang “Pro dan
Kontra” terhadap Implementasi SKBKontra” terhadap Implementasi SKB
tersebuttersebut;;
BEBERAPA INDIKASI PERMASALAHAN

25. 25
3.3. Adanya keragu-raguan dari jajaranAdanya keragu-raguan dari jajaran
terkterkaitait di daerah sebagai akibatdi daerah sebagai akibat
ketidakjelasan arahan Pusatketidakjelasan arahan Pusat
(Kementerian Agama, Kejaksaan, dan(Kementerian Agama, Kejaksaan, dan
Kementerian Dalam Negeri)Kementerian Dalam Negeri) terkaitterkait
penanganan masalah JAI.penanganan masalah JAI.

26. REALITAS SETELAH DITETAPKANNYA SKBREALITAS SETELAH DITETAPKANNYA SKB
1.1. TIDAK ADANYA LAPORAN PERIODIK (SECARATIDAK ADANYA LAPORAN PERIODIK (SECARA
UMUM) TERKAIT DENGAN IMPLEMENTASI SKB;UMUM) TERKAIT DENGAN IMPLEMENTASI SKB;
2.2. MASIH ADANYA TINDAKAN-TINDAKAN ANARKHIS;MASIH ADANYA TINDAKAN-TINDAKAN ANARKHIS;
3.3. LEMAHNYA PEMAHAMAN MASYARAKATLEMAHNYA PEMAHAMAN MASYARAKAT
TERHADAP SUBSTANSI SKB;TERHADAP SUBSTANSI SKB;
4.4. MASIH KURANGNYA SOSIALISASI BAIK DARIMASIH KURANGNYA SOSIALISASI BAIK DARI
PEMERINTAH DAERAH MAUPUN INTERNAL JAIPEMERINTAH DAERAH MAUPUN INTERNAL JAI
SENDIRI;SENDIRI;
5.5. BELUM ADANYA TINDAKAN KONKRIT ATASBELUM ADANYA TINDAKAN KONKRIT ATAS
PELANGGARAN JAI DAN MASYARAKATPELANGGARAN JAI DAN MASYARAKAT
TERHADAP PERINGATAN YANG DITETAPKANTERHADAP PERINGATAN YANG DITETAPKAN
DALAM SKB.DALAM SKB.

27. DARI
TINDAK
LANJUT
TERSEBUT
DIPERLUKAN
KKomitmen dan ketegasan Pemerintahomitmen dan ketegasan Pemerintah
BBaik Pusat maupun Daerahaik Pusat maupun Daerah..
Konsistensi dan kesamaan persepsiKonsistensi dan kesamaan persepsi
antar daerah.antar daerah.
Pertukaran informasi antar lembagaPertukaran informasi antar lembaga
Pemerintah dan OMS/LSM dalamPemerintah dan OMS/LSM dalam
berbagai tingkatanberbagai tingkatan..
Dukungan Pemerintah thd anggaranDukungan Pemerintah thd anggaran
Operasional untuk Tim PenangananOperasional untuk Tim Penanganan
JAI di Prov.JabarJAI di Prov.Jabar

28. WASSALAMU’ALAIKUM WR WB
SEKIANSEKIAN
TERIMA KASIHTERIMA KASIH