Lampiran II Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2010 mengatur tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pendidikan menengah umum di kabupaten/kota. Dokumen ini menjelaskan kewenangan kabupaten/kota dalam kebijakan, pembiayaan, kurikulum, dan sarana prasarana pendidikan serta mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan terkait.

1. SALINAN
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 20 TAHUN 2010 TANGGAL 31 AGUSTUS 2010
NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK)
PENDIDIKAN MENENGAH UMUM
DI KABUPATEN/KOTA
NO. KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA NSPK ACUAN
(SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)
1. Kebijakan :
1.a. Penetapan Kebijakan operasional 1. Peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik. 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
pendidikan (sekolah menengah 2. Pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas tentang Sistem Pendidikan Nasional.
atas) di kabupaten/kota sesuai sekolah. 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
dengan kebijakan nasional dan 3. Penerapan metodologi pendidikan akhlak mulia tentang Pemerintahan Daerah.
provinsi. dan karakter bangsa. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
b. - 4. Pengembangan metodologi pendidikan yang 2005 tentang Standar Nasional
c. Perencanaan operasional program membangun manusia yang berjiwa kreatif, inovatif, Pendidikan.
pendidikan menengah (sekolah sportif dan wirausaha. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
5. Keterpaduan sistem evaluasi pendidikan. 2008 tentang Wajib Belajar.
menengah atas) sesuai dengan
6. Penguatan dan perluasan pemanfaatan teknologi 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
perencanaan strategis tingkat informasi dan komunikasi di bidang pendidikan. 2010 tentang Pengelolaan dan
provinsi dan nasional. 7. Penyediaan buku teks murah. Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Rasionalisasi pendanaan pendidikan. 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
9. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha. Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana
10. Penguatan dan perluasan pendidikan nonformal Strategis Kementerian Pendidikan
dan informal. Nasional Tahun 2010–2014.
11. Akselerasi pembangunan pendidikan di daerah 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
perbatasan, tertinggal, dan bencana. Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar
12. Penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah
usaha dan dunia industri. Daerah.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
2.a. – - Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar
b. Sosialisasi dan pelaksanaan Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan
standar nasional pendidikan pendidikan menengah umum kepada seluruh satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
(sekolah menengah atas) di tingkat pendidikan dan stakeholders. 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
kabupaten/kota. Nomor 38 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Teknologi Informasi dan
3. Pengelolaan dan penyelenggaraan 1. Pemenuhan standar pengelolaan pendidikan Komunikasi dilingkungan Departemen
Pendidikan Nasional.
pendidikan menengah (sekolah menengah umum, meliputi:
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
menengah atas). a. perencanaan program; Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman
1

2. NO. KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA NSPK ACUAN
(SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)
b. pelaksanaan rencana kerja; Pendirian Sekolah.
c. pengawasan dan evaluasi; 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
d. kepemimpinan satuan pendidikan; Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan
e. sistem informasi manajemen. Kesiswaan.
2. Standar pengelolaan meliputi: 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
a. Luas lahan dan pengaturan teknis sesuai dengan Nomor 59 Tahun 2008 tentang
banyaknya rombongan belajar; Pengesahan fotokopi Ijazah/Surat Tanda
b. Luas bangunan memenuhi rasiominimum luas Tamat Belajar, Surat Keterangan
Pengganti yang Berpenghargaan Sama
lantai terhadap peserta didik sesuai dengan
Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar
jumlah peserta didik per rombongan belajar;
dan Penerbitan Surat Keterangan
c. Prasarana sekurang-kurangnya terdiri atas: Pengganti yang Berpenghargaan Sama
1) ruang kelas; dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar.
2) ruang perpustakaan; 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
3) laboratorium; Nomor 18 Tahun 2009 tentang
4) ruang pimpinan; Penyelenggaraan Pendidikan Oleh
5) ruang guru; Lembaga Pendidikan Asing di Indonesia.
6) ruang tata usaha; 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
7) tempat beribadah; Nomor 78 Tahun 2009 tentang
8) ruang konseling; Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf
9) ruang UKS; Internasional pada Jenjang Pendidikan
10) ruang organisasi kesiswaan; Dasar dan Menengah.
11) jamban; 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
12) gudang; Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan
13) ruang sirkulasi; Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki
14) tempat olahraga. Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan
dan/atau Bakat Istimewa.
4. - -
5.a. Pemberian izin pendirian serta Izin pendirian harus memenuhi syarat-syarat:
pencabutan izin satuan pendidikan 1. Isi pendidikan;
menengah (sekolah menengah 2. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan Tenaga
atas). Kependidikan;
3. Sarana dan prasarana pendidikan;
4. Pembiayaan pendidikan;
5. Sistem evaluasi dan sertifikasi;
6. Manajemen dan proses pendidikan.
2

3. NO. KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA NSPK ACUAN
(SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)
b. – -
c. – -
d. Pemberian izin pendirian serta Prosedur dan perizinan dibuat oleh masing-masing
pencabutan izin satuan pendidikan kabupaten/kota sesuai keunggulan dan tetap
menengah (sekolah menengah mengacu pada standar nasional pendidikan.
atas) berbasis keunggulan lokal.
e. Penyelenggaraan dan/atau Penyelenggaraan dan atau pengelolaan dibuat oleh
pengelolaan pendidikan berbasis masing-masing kabupaten/kota sesuai keunggulan
keunggulan lokal pada pendidikan dan tetap mengacu pada standar nasional pendidikan.
menengah (sekolah menengah
atas).
6. – -
7. – -
8. – -
9. – -
10. a. - -
b. Peremajaan data dalam sistim Sesuai dengan kebutuhan data pendidikan tingkat
informasi manajemen pendidikan nasional.
nasional untuk tingkat
kabupaten/kota.
3

4. NO. KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA NSPK ACUAN
(SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)
2. Pembiayaan:
1. a - - 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
a. Penyediaan bantuan biaya 1. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab tentang Sistem Pendidikan Nasonal.
penyelenggaraan pendidikan bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
menengah (sekolah menengah dan masyarakat. 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
atas) sesuai kewenangannya. 2. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun
b. Pembiayaan penjaminan mutu jawab menyediakan anggaran pendidikan. 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
satuan pendidikan (sekolah 3. Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
menengah atas) sesuai keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar
kewenangannya. publik. Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009
4. Biaya pendidikan meliputi biaya satuan pendidikan, untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah
biaya penyelenggaraan, dan/atau pengelolaan (SD/MI), sekolah menengah
pendidikan, dan biaya peserta didik. pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs),
5. Pembiayaan satuan pendidikan terdiri atas biaya sekolah menengah atas/madrrasah aliyah
investasi, biaya operasi, bantuan biaya pendidikan, (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan
dan beasiswa: (SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB),
a. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya sekolah menengah pertama luar (SMPLB),
investasi lahan pendidikan dan biaya investasi dan biasa sekolah menengah atas luar
selain lahan pendidikan. biasa (SMALB).
b. Biaya operasi meliputi biaya personalia dan 1.
biaya nonpersonalia.
c. Bantuan biaya pendidikan adalah dana
pendidikan yang diberikan kepada peserta didik
yang orang tua atau walinya tidak mampu
membiayai pendidikannya. Pemberian bantuan
biaya pendidikan berdasarkan prinsip
kecukupan, kewajaran, keberlanjutan, keadilan,
efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
6. Biaya penyelenggara dan/atau pengelolaan
pendidikan meliputi: biaya investasi dan biaya
operasi.
a. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya
investasi lahan pendidikan dan biaya investasi
selain lahan pendidikan.
b. Biaya operasi meliputi biaya personalia dan
biaya nonpersonalia. Biaya personalia meliputi
gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta
4

5. NO. KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA NSPK ACUAN
(SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)
tunjangan yang melekat pada gaji. Biaya
nonpersonalia meliputi bahan atau peralatan
pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung
berupa daya, air, jasa telekomunikasi,
pemeliharaan sarana dan prasarana, uang
lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi,
dan lain sebagainya.
7. Pengawasan dan evaluasi pengelolaan dana
pendidikan yang bersumber dari APBD dan sumber
lainnya.
3. Kurikulum :
1.a - - 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
b. Sosialisasi kerangka dasar dan Sosialisasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada tentang Sistem Pendidikan Nasonal.
struktur kurikulum pendidikan semua satuan pendidikan menengah umum dan 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
menengah (sekolah menengah stakeholders sesuai dengan pedoman yang disusun tentang Pemerintahan Daerah.
atas). BSNP. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19
tentang Standar Nasional Pendidikan.
c – 4. Peraturan Menteri Nomor 22 tahun 2006
- tentang Standar isi untuk satuan Pendidikan
Dasar dan menengah.
2.a. -
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
- Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar
b. - Kompetensi Lulusan (SKL).
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
3. - Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi
Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah dan Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
5

6. NO. KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA NSPK ACUAN
(SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)
4. Sarana dan Prasarana :
1. a. Pengawasan terhadap pemenuhan 1. Pengawasan atas sarana dan prasarana pendidikan 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
standar nasional sarana dan menengah umum dilakukan dengan mengacu tentang Sistem Pendidikan Nasional.
prasarana pendidikan menengah kepada standar yang berlaku. 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
(sekolah menengah atas). 2. Standar sarana dan prasarana meliputi: Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar
b. Pengawasan pendayagunaan a. Luas lahan dan pengaturan teknis sesuai dengan Sarana dan Prasarana untuk sekolah
bantuan sarana dan prasarana banyaknya rombongan belajar. Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI),
pendidikan (sekolah menengah b. Luas bangunan memenuhi rasiominimum luas Sekolah Menengah Pertama/Madrasah
atas). lantai terhadap peserta didik sesuai dengan Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah
jumlah peserta didik per rombongan belajar. Menengah Atas/Madrasah Aliyah
c. Prasarana sekurang-kurangnya terdiri atas: (SMA/MA)
1) ruang kelas; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
2) ruang perpustakaan; Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku.
3) laboratorium; 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
4) ruang pimpinan; Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penetapan
5) ruang guru; Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi
6) ruang tata usaha; Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam
7) tempat beribadah; Proses Pembelajaran.
8) ruang konseling; 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
9) ruang UKS; Nomor 49 Tahun 2009 tentang Penetapan
10) ruang organisasi kesiswaan; Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi
Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam
11) jamban;
Proses Pembelajaran Dalam Rangka
12) gudang; Pengalihan Hak Cipta.
13) ruang sirkulasi; 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
14) tempat olahraga. Nomor 50 Tahun 2009 tentang Penetapan
Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi
2. a. - - Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam
b. Pengawasan penggunaan buku 1. Pengawasan terhadap pengadaan buku oleh Proses Pembelajaran.
pelajaran pedidikan menengah satuan pendidikan dilakukan oleh pengawas
(sekolah menengah atas). fungsional, komite sekolah/madrasah atau bentuk
lain dari lembaga perwakilan pemangku
kepentingan satuan pendidikan, dewan audit pada
satuan pendidikan berbadan hukum pendidikan,
dan/atau masyarakat.
6

7. NO. KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA NSPK ACUAN
(SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)
2. Pengawas fungsional, komite/madrasah atau
bentuk lain dari lembaga perwakilan pemangku
kepentingan satuan pendidikan, dewan audit pada
satuan pendidikan berbadan hukum pendidikan,
dan/atau masyarakat melaporkan kepada pejabat
yang berwenang apabila menemukan
penyimpangan dalam pengawasan.
3. Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan hanya
dapat dilakukan oleh lembaga yang memiliki
kompetensi dan kewenangan memeriksa.
5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan: 1. Pejabat pembina kepegawaian menyusun rencana 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
1.a. Perencanaan kebutuhan pendidik kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan tentang Sistem Pendidikan Nasional.
dan tenaga kependidikan (pegawai negeri sipil) pendidikan menengah umum. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005
pendidikan menengah (sekolah 2. Pemerintah wajib memfasilitasi satuan pendidikan tentang Guru dan Dosen.
menengah atas) sesuai dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
kewenangannya. diperlukan untuk menjamin terselenggaranya 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
pendidikan yang bermutu. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2008 tentang Guru.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
b. Pengangkatan dan penempatan 1. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan
2010 tentang Pengelolaan dan
pendidik dan tenaga kependidikan tenaga kependidikan pegawai negeri sipil untuk Penyelenggaraan Pendidikan.
PNS untuk pendidikan menengah pendidikan menengah umum harus memenuhi: 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
(sekolah menengah atas) sesuai a. Kualifikasi akademik guru dengan pendidikan Nomor 16 Tahun 2007 tentag Standar
kewenangannya. minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) Kualifikasi Akademik dan Kompetensi
program studi yang sesuai dengan mata Guru.
pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
dari program studi yang terakreditasi. Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi
b. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, Guru Dalam Jabatan.
kepribadian, sosial, profesional. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
c. Memiliki sertifikat pendidik yang didapat dari Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi
perguruan tinggi yang terakreditasi. Bagi Guru dalam Jabatan Melalui Jalur
2. Untuk diangkat sebagai kepala sekolah/madrasah, Pendidikan.
wajib memenuhi: kualifikasi umum, kualifikasi 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
khusus, dan komptensi. 2003 tentang Wewenang dan
Kualifikasi Umum meliputi: kualifikasi akademik, Pengangkatan, Pemindahan dan
usia, pengalaman, dan kepangkatan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
Kualifasi Khusus meliputi: berstatus guru, memiliki 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
7

8. NO. KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA NSPK ACUAN
(SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)
sertifikat pendidik dan sertifikat kepala sekolah yang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar
ditetapkan oleh pemerintah Kepala Sekolah/Madrasah.
Kompetensi meliputi: kepribadian, manajerial, 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
kewirausahaan, supervisi dan sosial. Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar
3. Untuk dapat diangkat sebagai pengawas sekolah, Pengawas Sekolah/Madrasah.
seseorang wajib memenuhi standar pengawas 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
sekolah yang berlaku secara nasional. Nomor 36 Tahun 2007 tentang Penyaluran
4. Standar pengawas sekolah meliputi kualifikasi dan Tunjangan Profesi Bagi Guru.
kompetensi. 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
5. Kualifikasi pengawas sekolah meliputi persyaratan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar
pendidikan dan administratif. Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah.
6. Kompetensi pengawas sekolah meliputi : 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar
manajerial, kompetensi supervisi akademik, Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah.
kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
penelitian pengembangan, dan kompetensi sosial. Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standar
Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah.
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
2. Pemindahan pendidik dan tenaga 1. Pendidik dan tenaga kependidikan yang diangkat Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar
kependidikan umum Pegawai Negeri oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
Sipil di kabupaten/kota. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pendidikan Khusus.
pemerintah daerah dapat dipindahtugaskan antar 17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
kabupaten/kota, antar kecamatan maupun antar Nomor 58 Tahun 2008 tentang
satuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan Penyelenggaraan Program Sarjana (S1)
pendidikan. Kependidikan bagi Guru Dalam Jabatan.
2. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan 18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Nomor 72 Tahun 2008 tentang Tunjangan
Profesi Bagi Guru Tetap Bukan Pegawai
masyarakat diatur oleh penyelenggara pendidikan
Negeri Sipil Yang Belum Memiliki Jabatan
atau satuan pendidikan yang bersangkutan
Fungsional Guru.
berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja 19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
bersama setelah mendapat persetujuan dari Dinas Nomor 66 Tahun 2009 tentang Pemberian
Pendidikan setempat. Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Asing Pada Satuan Pendidikan Formal dan
3. Peningkatan kesejahteraan, 1. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, Non Formal.
penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan berhak 20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
pendidik dan tenaga kependidikan memperoleh: Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan
pendidikan menengah (sekolah a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan
menengah atas). yang pantas dan memadai; Pendidikan.
b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi 21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
8

9. NO. KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA NSPK ACUAN
(SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)
kerja; Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemenuhan
c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan Kebutuhan, Peningkatan Profesionalisme,
pengembangan kualitas; dan Peningkatan Kesejahteraan Guru,
d. perlindungan hukum dalam melaksanakan Kepala Sekolah/Madrasah, dan Pengawas
tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; di Kawasan Perbatasan dan Pulau Terluar.
e. kesempatan untuk menggunakan sarana, 22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
prasarana, fasilitas pendidikan untuk Nomor 9 Tahun 2010 tentang Program
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam
Jabatan.
2. Penghargaan kepada guru yang berprestasi,
berdedikasi luar biasa dan/atau bertugas di daerah
khusus, dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa,
kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam,
dan/atau bentuk penghargaan lain.
3. Perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan
tugas meliputi perlindungan hukum, perlindungan
profesi, serta perlindungan kesehatan dan
keselamatan kerja.
4.a. Pembinaan dan pengembangan 1. Pembinaan dan pengembangan pendidik meliputi:
pendidik dan tenaga kependidikan a. pembinaan dan pengembangan profesi dan
pendidikan menengah (sekolah karir;
menengah atas). b. Pembinaan dan pengembangan profesi pendidik
dilakukan melalui jabatan fungsional;
c. Pembinaan dan pengembangan karir pendidik
dan tenaga kependidikan dilakukan melalui
penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.
2. Pemerintah daerah wajib membina dan
mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan
sesuai dengan kewenangannya serta membantu
pembinaan dan pengembangan pendidik dan
tenaga kependidikan pada satuan pendidikan
menengah umum yang diseleggarakan oleh
masyarkat.
9

10. NO. KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA NSPK ACUAN
(SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)
b. Pemberhentian pendidik dan Pendidik dan tenaga kependidikan dapat diberhentikan
tenaga kependidikan PNS pada dengan hormat dan tidak dengan hormat sesuai
pendidikan menengah (sekolah dengan peraturan perundang-undangan.
menengah umum) selain karena
alasan pelanggaran peraturan
perundang-undangan.
7. – -
8. - -
6. Pengendalian Mutu Pendidikan Pengendalian mutu pendidikan dilakukan antara lain 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
melalui evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas tentang Sistem Pendidikan Nasional.
penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
berkepentingan. 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
1. Penilaian hasil belajar 1. Penilaian pendidikan terdiri atas penilaian hasil Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar
belajar oleh pendidik, satuan pendidikan, dan Penilaian Pendidikan.
Pemerintah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun
2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
2. Penilaian hasil belajar peserta didik dilaksanakan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
berdasarkan standar penilaian pendidikan yang Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar
berlaku secara nasional. Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah
3. Ujian sekolah/madrasah mencakup ujian tulis dan Daerah.
ujian praktek. 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 47 Tahun 2008 tentang Standar Isi
1. – - Mata Pelajaran Agama Khonghucu.
2. Membantu pelaksanaan ujian 1. Mengkoordinasikan dan menjamin pelaksanaan 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
nasional pendidikan menengah ujian nasional yang jujur di wilayahnya. Nomor 48 Tahun 2008 tentang Standar
(sekolah menengah atas). 2. Membentuk penyelenggara ujian nasional tingkat Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran Agama
kabupaten/kota. Khonghucu.
3. Menetapkan sekolah/madrasah pelaksana ujian 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
nasional. Nomor 78 Tahun 2009 tentang
4. Mendata dan menetapkan pengawas pelaksanaan Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf
ujian nasional bersama-sama dengan perguruan Internasional pada Jenjang Pendidikan
tinggi yang ditetapkan BSNP. Dasar dan Menengah.
5. Menetapkan jumlah dan sumber dana yang 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
diperlukan untuk penyelenggaraan ujian nasional. Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem
Penjaminan Mutu Pendidikan.
6. Mengamankan dan menjaga kerahasiaan soal ujian
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
dan dokumen pendukungnya.
10

11. NO. KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA NSPK ACUAN
(SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)
7. Menjamin kejujuran pelaksanaan ujian nasional. Nomor 74 Tahun 2009 tentang Ujian Akhir
8. Menjamin keamananan dan kerahasiaan proses Sekolah Berstandar Nasional (UASBN)
pengumpulan dan penyimpanan lembar jawaban Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/
ujian nasional yang sudah diisi beserta dokumen Sekolah Dasar Luar biasa (SD/MI/SDLB)
pendukungnya yang dilakukan oleh dinas Tahun Pelajaran 2009/2010.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
pendidikan kabupaten/kota dari satuan pendidikan
Nomor 75 Tahun 2009 tentang Ujian
penyelenggara ujian nasional. Nasional Sekolah Menengah
9. Mengirimkan lembar jawaban tersebut ke Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs),
penyelenggara ujian nasional tingkat provinsi. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa
10. Menerima hasil ujian nasional dari penyelenggara (SMPLB), Sekolah Menengah
ujian nasional tingkat provinsi dan mengirimkannya Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah
ke sekolah/madrasah penyelenggara ujian Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan
nasional. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
11. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
ujian nasional bersama-sama dengan perguruan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan
tinggi yang ditetapkan BSNP. Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
12. Melaporkan pelaksanaan ujian di wilayahnya Nomor 84 Tahun 2009 tentang Perubahan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
kepada Menteri melalui gubernur.
Nomor 75 Tahun 2009 tentang Ujian
Nasional Sekolah Menengah
3. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, 1. Ujian sekolah/madrasah mencakup ujian tulis Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs),
dan evaluasi pelaksanaan ujian dan/atau ujian praktik untuk menilai hasil belajar Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa
sekolah (sekolah menengah atas) peserta didik pada mata pelajaran: (SMPLB), Sekolah Menengah
skala kabupaten/kota. a. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah
teknologi yang tidak diujikan pada ujian nasional. Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan
b. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
mulia; kelompok mata pelajaran 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
kewarganegaraan dan kepribadian; kelompok Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ujian
mata pelajaran estetika; serta kelompok mata Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran
pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. 2009/2010.
2. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan
ujian sekolah/madrasah.
3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan ujian
sekolah/madrasah.
4. Melaporkan pelaksanaan ujian sekolah/madrasah di
wilayahnya kepada Menteri dan Menteri Agama
melalui gubernur.
11

12. NO. KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA NSPK ACUAN
(SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)
4. - -
5. Penyediaan biaya Biaya penyelenggaraan ujian sekolah menjadi
penyelenggaraan ujian sekolah tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dan/atau
(sekolah menengah atas) skala Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah.
kabupaten/kota.
2. Evaluasi
1. a. – -
b. Pelaksanaan evaluasi pengelola, 1. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik,
satuan, jalur, jenjang, dan jenis lembaga, dan program pendidikan.
pendidikan pada pendidikan 2. Pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap
menengah (sekolah menengah pengelola dan satuan pendidikan sesuai dengan
atas) skala kabupaten/kota. peraturan perundang-undangan.
3. Evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya setahun
sekali dan dilaporkan kepada Menteri.
2. a. – -
b. Pelaksanaan evaluasi 1. Evaluasi untuk menentukan pencapaian standar
pencapaian stándar nasional nasional pendidikan oleh peserta didik, program
pendidikan pada pendidikan dan/atau satuan pendidikan dilakukan oleh
menengah (sekolah menengah lembaga evaluasi mandiri dan dibentuk oleh
atas) skala kabupaten/kota. masyarakat.
2. Pemerintah daerah memfasilitasi pelaksanaan
evaluasi oleh lembaga evaluasi mandiri tersebut.
3. Pembentukan lembaga evaluasi mandiri dilaporkan
kepada Menteri.
4. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh lembaga
evaluasi mandiri diumumkan kepada publik dan
dilaporkan kepada BSNP.
3. Akreditasi
1. a. - -
b. - -
12

13. NO. KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA NSPK ACUAN
(SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)
4. Penjaminan Mutu 1. Penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk
memenuhi atau melampaui standar nasional
pendidikan.
2. Penjaminan mutu pendidikan dilakukan secara
bertahap, sistematis, dan terencana.
3. Pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi
standar pelayanan minimum bidang pendidikan
sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Penjaminan mutu satuan pendidikan oleh
pemerintah daerah kabupaten/kota menjunjung
tinggi prinsip otonomi satuan pendidikan.
5. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib
melakukan penjaminan mutu satuan atau program
pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.
1. –
-
2. a. Supervisi dan fasilitasi satuan Melakukan supervisi dan membantu satuan
pendidikan menengah (sekolah pendidikan untuk menyelenggarakan atau mengatur
menengah atas) dalam penyelenggaraan dalam melakukan penjaminan mutu
penjaminan mutu untuk bekerjasama dengan LPMP dan instansi terkait
memenuhi standar nasional lainnya.
pendidikan.
b. Supervisi dan fasilitasi satuan 1. Melakukan supervisi dan membantu satuan
pendidikan (sekolah menengah pendidikan bertaraf internasional dalam melakukan
atas) bertaraf internasional penjaminan mutu untuk memenuhi standar
dalam penjaminan mutu untuk internasional berjasama dengan LPMP, Dinas
memenuhi standar internasional. Pendidikan Provinsi, dan instansi terkait lainnya.
2. Melakukan pengawasan dalam rangka penjaminan
mutu sekolah internasional.
c.
d. Supervisi dan fasilitasi satuan Melakukan supervisi dan membantu satuan
pendidikan (sekolah menengah pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam
atas) berbasis keunggulan lokal melakukan penjaminan mutu.
dalam penjaminan mutu.
13

14. NO. KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA NSPK ACUAN
(SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)
e. Evaluasi pelaksanaan dan Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program
dampak penjaminan mutu penjaminan mutu pada satuan pendidikan, meliputi
satuan pendidikan (sekolah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan
menengah atas) skala mutu pendidikan.
kabupaten/kota.
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.
Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi MOHAMMAD NUH
Kementerian Pendidikan Nasional,
Dr. A. Pangerang Moenta, SH., M.H., DFM
NIP 196108281987031003
14