HAKIKAT HUKUM ADAT

Hukum  refleksi pandangan hidup masy. / bangsa
Hukum Adat: religies, komun @1
<>religies: 1. Syarat pengangangkatan anak di Bali:
a. pemerasan (Widi Wedana)
b. penyiaran di Banjar (ptsn MA,12-1-1977)
2. Harta peninggalan belum dpt dibagi se-
belum jenazah diaben (MA,10-4-1971)
UUP Ps 2(1): Perkawinan sah apabila dilakukan me-
nurut masing2 agama & kepercayaanya itu
<>Komun: Hukum Warissistem kolektif, mayorat
Religion in welcher Form sie auftrit bliebt das ideale
Bedurnis den Menscheit (Anselm von Fauerbach)

Hukum Barat: sekuler, individualis @2
<>Sekuler [Latin:saeculum/duniawi] sistem etika &
filsafat: menolak peranan Tuhan dlm mengatur
hidup dan kehidupan manusia.
I. Ps 26 BW: Perkawinan hanya hub. Perdata
II. Ps. 28 BW: larangan uapacara agama sblum dilaku-
kan perkwinan di muka Pejabat Catatan Sipil
III. Ps. 530(1)KUHP: Petugas agama diancam pidana
jika melanggar Ps.28 BW
<>Individualis: Ps. 1066 BW: tuntutan pembagian warisan
yg terbuka oleh seorang waris harus dikabulkan

ISTILAH HUKUM ADAT
<>Adat-Recht (Snouck Hurgronje / Van
Vollenhoven)
<>Odot (Gayo)
<>Ngadat (Jateng)
<>Lembaga/Adat Lembaga (Minang)
<>Adat kebiasaan (Minahasa / Maluku)

 Hubungan Hukum Adat dan Hukum
 Agama (Islam)

 1. Teori Receptio in compexu
 (C.F.Winter, Salomon Keyzer, dan L.W.C
 van den Berg).
 Pengaruhnya dlm perundang-undangan:
pemakaian istilah Godsdienstige Wetten
pada:
 <>AB (Algemene Bepalingen van Wet-
 geving) Ps 11,
 <>RR (Reglement op het beleid der
 regeering van Nederland Indie) 1854
 Ps. 75 (3), Ps. 78 (2)

 2. Teori Receptie
 <>Snouck Hurgronje: Hukum Islam yg
diresepsi ke dalam Hk. Adat: Hk. Kelurga, Hk.
Perkawinan, dan Hk. Waris (bagian dari
hidup manusia yg sangat pribadi, erat dgn
kepercayaan dan hidup batin).
 <>van Vollenhoven: Hukum Keluarga, Hk.
Perkawinan, Hk. Waris dan Wakaf dipenga-
ruhi Hk. Islam.
 kompromi kekusaan Umayyah dan
 golongan Madinah
 <>Ter Haar: Hukum Waris adalah Hukum
Adat asli. Contoh: di Minangkabau.
 Atas rekomendasi Ter Haar, Pemerintah
Kolonial Belanda menerbitkan S. 1937:116
yang mengeluarkan Hukum Waris dari
kewenangan Pengadilan Agama.

 3. Teori Receptio a Contrario
 <>Hazairin: Hukum Adat adalah
sesuatu yg berbeda dan tidak dapat
serta tidak boleh dicampuradukkan dgn
Hk. Islam, sehingga keduanya mesti
terpisah.
 Hukum Adat baru berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan
hukum Islam

4. Teori Penetration Pasifique, Tolerante
et Constructive
<>De Josselin de Jong: Islam telah ma-
suk ke Indonesia secara damai, toleran,
dan konstruktif serta mengakar dlm ke-
sadaran rakyat Indonesia sehingga
membawa pengaruh yang bersifat nor-
mative dlm kebudayaannya.

Teori Sinkretisme
<>M.B. Hooker : sifat akomodatif Islam -
hubungan yg erat antara nilai2 Islam
dgn Hk. Adat, sikap rukun, saling
memberi dan menerima dlm bentuk
tatanan baru (sinkretisme).
Antara system Hukum Islam dan
Hukum Adat tidak saling menyisihkan.
Keduanya berlaku, memiliki daya ikat
yang sederajat  membentuk suatu
pola khas dlm kesadaran masyarakat.

SINKRETISME
1. Asas perdamaian dlm hk waris
(Qur’an S. II:182, QS. IV: 4 dan
Kompilasi Hukum Islam [KHI] Ps.
193)
2. Penggantian waris (KHI Ps 185)
3. Wasiat wajibah (KHI Ps.209)
4. Ps.211: Hibah orang tua kpd
anaknya dpt diperhitungkan sbgai
warisan

Anak sah:
Hk Adat kawin “paksa”, kawin pattong-
kok sirik / tambelan, juga anak sah
UUP. Ps.42: Anak sah adalah anak yg
dilahirkan dalam atau sebagai akibat
perkawinan yg sah
Hk. Islam: anak yg lahir 6 bulan setelah
perkawinan orang tuanya.
 Tapi KHI Ps 99 = UUP Ps 42 !!

Penyelesaian konflik HA & H,Islam
di Minang
1. Harta pusaka tinggi dibagi menurut Hu-
kum Waris Adat
2. Harta pencaharian / suarang dibagi
menurut Hukum Waris Islam
(Pertemuan “Orang Empat Jenis” [Kelom-
pok adat, agama, cerdik pandai dan
generasi muda] tahun 1952 di Bukittinggi,
dan Seminar Adat Minangkabau tahun
1968 di Padang)

Pengertian Hukum Adat
1. Van Vollenhoven:
Aturan tingkah laku yang bersanksi
dan tidak dikodifikasikan.
2. Ter Haar:
Keputusan2 para fungsionaris hukum
beslissingenleer
Pengaruh pandangan John Chipman
Gray:
All the law is judge made law
(Common Law System)

Kaedah hukum umum / abstrak
Kaedah hukum individual/konkrit
BESLISSINGENLEER
(TER HAAR)

STUFENBAU THEORIE
(Hans Kelsen)
kaedah hukum fundamental
kaedah hukum dr konstitusi
kaedah hukum umum/abstrak
Kaedah hukum individual/konkrit

3. Kusumadi Pudjosewojo:
Adat tebal / tipis
menebal / menipis
Kriterium formal: hukum dan
bukan hukum 
ditetapkan oleh yang berwajib/penguasa
Jika: hukum itu tertulis: per-undang2-an
hukum itu tidak tertulis: Hk Adat
4. R.Soepomo:
Hukum Adat sinonim dgn hukum: (1)non
statutory law; (2) konvensi; (3)judge made
law; (4)customary law.

 5. Hazairin:
 Semua lapangan hokum berhubungan dgn
kesusilaan. Sistem hokum yg sempurna jk
selaras dgn kesusilaan.
 Hk. Adat berhubungan langsung
 (adat = renapan kesusilaan)
 Hk Adat: hukum yg timbul sendiri dari
 hubungan2 hidup bersama dlm
 masyarakat.
 Von Savigny:
 “Das Recht wird nicht gemacht, er ist
 und wird mit dem Volke”.

 6 Satjipto Rahardjo:
 <>Hukum Negara:
 menyatakan diri dlm bentuk peru-
 musan yg jelas dan terperinci formal
 (hukum yg dilahirkan melalui proses
 birokrasi dan tahap2 yg definitip)
 <> Hukum Adat / Hukum Kebiasaan:
 menyatakan diri sbgai rangkaian prbuatan
 7. M.M.Djojodigoeno:
 Hukum Adat adalah hukum yang tidak
 bersumber pada peraturan (perundang-
 undangan).

 8. Muh. Koesnoe:
Hukum Adat: hukum rakyat yg mengatur
kehidupan masyarakat, terus menerus
berubah dan berkembang, pembuatnya
adalah rakyat sendiri. Karena itu perkem-
bangannya melalui tahapan keputusan atau
penyelesaian yg dikeluarkan masyarakat
sebagai hasil temu rasa dan temu pikir
melalui permusyawaratan. Setiap perkem-
bangan yg terjadi diusahakan mendapat
tempat dalam tata hukum adat. Hal2 lama
yang tdk dipakai diubah / ditinggalkan secara
tidak mencolok

9. Seminar Hk. Adat & Pembangunan Hk.
Nasional di Fak. Hk. UGM, 1975:
“Hukum Adat adalah hukum Indonesia
asli, yang tidak tertulis dlm bentuk
perundang2-an RI, yang di sana-sini
dipengaruhi unsure agama.”

Sifat Umum / Ciri2 Hukum Adat:
1.Religies
<> upacara perkawinan, pembukaan tanah, dll
MA,12-1-1977 (Pengangkatan anak),
MA, 10-4-1971 (Pelaksanaan warisan).
UUP Ps 1, Ps 2(1)
UUPA, dlm konsideran huruf a berbunyi: … bumi,
air, dan ruang angkasa, sbgai karuniaTuhan YME …
<> siapa menanam mengetam / hukum karma /
sapa gawe nganggo
O.W.Holmes:
”The life of the law has not been logic; it has been
experience. Experience means men living in society”

UUD 1945,
PEMBUKAAN:
UUD Negara RI …berdasarkan: Ketuhanan YME,
kemanusiaan yg adil dan beradab, dst.
Ps. 28 J: … setiap orang wajib tunduk kpd
pembatasan yd dittpkan dg uu dg maksud se-
mata2 untk menjamin pengakuan hak dan
kebebasan orang lain dan untk memenuhi
tuntutan yg adil sesuai dg pertimbangan moral,
nilai2 agama, keamanan dan ketertiban umum
dlm suatu masyarakat yg demokratis.

Kierkegaard & Nietzsche: “Tuhan telah mati”
Prof. John D. Caputo:
“Tentu mengherankan bhw dahulu kaum terpelajar meman-
dang rendah agama, dan telah meramalkan kematian Allah
dari pertengahan abad kesembilan belas sampai era ini,
tetapi ternyata agama telah muncul kembali dlm berbagai
jenisnya. Bahkan dpt dikatakan kelirulah jika agama dilapor-
kan sebagian besar oleh kaum intelektual hilang, padahal
tak seorangpun di luar lingkungan akademi yang mengata-
kan agama telah pergi. Agama telah kembali, bahkan di
antara kaum intelectual “avant-grade” yang telah memberi-
nya legitimasi baru, …
Bunga agama adalah salah satu yang mekar di dalam onto-
logi post modern”.

Albert Einstein:
<>Kesempurnaan peralatan dan kebingungan tujuan
adalah masalah utama kita dewasa ini
<>Logica adalah pelayan kita yg sempurna,
intuisi adalah karunia (Tuhan).
Kita telah mementingkan pelayan dan
melupakan karunia (Tuhan).
<>Ilmu pengetahuan tanpa agama buta, agama
tanpa ilmu pengetahuan lumpuh.
Anseln von Feurbach:
“Religion in welcher Form sie auftritt bliebt das
ideale Bedurnis den Menscheit”.

W. Friedmann:
“Time and again belief in the power of reason has
been followed by distrust of reason. Intellect is
pitched against intuition …”
“Plato’s philosopher-king knows and applies
justice because the balance and harmany of his
personali-ty gives him insight and virtue.
Sistematisation of the law goes parallel with
more rational attitude. When a disappoined
generation, dissatisfied with the self-
complacency of positivism, become doubtful
about the power of reason, instinct and intuition
come again to the fore.”

2.Kebersamaan / kekeluargaan
Kepentingan individu diliputi kepen-
tingan bersama (bermuatan publik)
Contoh: penggunaan tanah pusaka
(Minang), tanah dati (Ambon),Tanah
karang desa / ayahan desa (Bali)

3. Tradisional
Berasal dari kata tradisi.
Menurut Myron Wemer, tradisi adalah: “the
beliefs and practicies handed down from the
past, as we reinterpret our past, the tradition
change”.
Jadi tradisi tidak statis, karena akan selalu
diinterpretasikan kembali oleh masyarakat agar
dapat memenuhi kebutuhannya yg sesuai
dengan perkembangan jaman
Minang: extended family ke nuclear family.

S.N.Eisenstadt:
<>”The successful social elite aimed at the
development of a flexible set of symbols and a
collective identity which, while not negating the
existing tradition, could incorporate them into
the new symbolic framwork”.
<>Elite social yang tidak berhasil mrpkan
golongan yang ”view the national collectivity
in terms of exclusive and limited values and
symbols of status which often were derived
from the preceding social structure. As a result,
these elites limited their own field of perception
and the scope of their own activities”

4. Konkrit, terang dan tunai
Hubungan2 hukum dilaksanakan secara
konkrit. Misalnya lembaga panjer (dlm jual
beli), peningset / jujur (perkawinan),
pembuatan tanda batas dalam pembukaan
tanah

Hukum refeksi cara berpikir masy. / bangsa (1)
Hukum Adat (masyarakat Indonesia): belevend,
participeerend, concreed denken
<>anak luar kawin: beribu yang melahirkannya
(tidak perlu pengakuan formal. berdasar fakta:
lahir dari seorang ibu tidak punya suami
<>Cakap bertindak: ditentukann secara konkrit /
kasuistis

H.J.Berman:
“It is often said that American law, like English
law, is highly emperical in its method, that is
proceeds from case to case and from problem to
problem, seeking practical solution without
reference to a systematic set of doctrines or a
comprihensive theory”
Hk Adat: belevend participeerend, concfeet denken
Hk Belanda: analiseernd, abstrack denken

Hukum refleksi cara berfikir masy, / bangsa (2)
Masy. Belanda: umum, abstrak, formal, hipotetis
<>Anal luar kawin (natuurlijk / erkent kind). BW:
Ps. 863: Anak zina & sumbang dilarang diakui
Ps. 867: ” ” dapat nafkah
Ps. 269: ” & ” dilarang menyelidiki siapa
orang tuanya (sehingga ia tetap tdk beribu dan tdk
berayah; Ps. 867 tdk dpat dimanfaatkan)
<>Minderjarig: Belum berumur 21 th / belum kawin
(Ps. 330 (1), (2), (3).

5. Dinamis dan plastis
dinamis: dapat menyesuaikan diri dengan
masyarakat
Plastis: dapat menyesuaikan diri dengan situasi
dan kondisi yang ada
Perhatiakan uraian Prof. Muh Koenoe [24]

6. Tidak dikodifikasi
Kodifikasi = pembukuan sistematis suatu daerah /
lapangan / bidang hukum tertentu sebagai
kesauaan secara bulat, lengkap dan tuntas.
<>bulat = semua bagian diatur
<>lengkap =yg diatur segala unsurnya
<>tuntas = yg diatur semua soal yg mungkin
timbul
Contoh: KUHP, KUHPerdata, KUHD
[ ? ]

<>Gerakan kodifikasi disertai lahirnya aliran
Legisme / Positivisme. Dimulai di Perancis dgn
dibuatnya Code Civil (1807), kemudian ditiru
seluruh negara Eropa kontinental. Di Nederland
Burgerlijk Wetboek dibuat tahun 1838. dg asas
konkordasi berlaku di Hindia Belanda th 1848.
<>Di Eropah Kontinental legisme berkuasa pada
abad XIX (1830-1880).
<>Inggris dan bekas jajahannya tdk pernah beralih
ke kodifikasi. Di sana judge made law dan
customary law berperan dominan,

Pandangan Legisme / Positivisme:
 Hukum identik dengan undang2
 Hakim hanya sbgai bouche de la loi (Montes-quieau)
 Dalam ajaran Trias Politika tdk ada tempat bagi
Hukum Kebiasaan sebagai sumber hukum (Undang2
adalah satu2nya sumber hukum)
Apakah lembaga legislatif mampu membuat kodifikasi
/ undang2 yang lengkap dan selalu up to date?
Ada pemeo: Undang2 begitu lahir telah ketinggalan
jaman

Prof. MM. Djojodigoeno:
Asas pokok KUHP: Ps 1 (1) untuk melindungi terdakwa
dari ke-sewenang2-an hakim
Ares listriK: pelanggan listrik mengacaukan jarum
meteran listrik dimasukkan dalam delik pencurian (ps.
362 KUHP) itu salah !
hakim yang legis berpegang adegium:
fiat justicia pereat mundus
KUHP membedakan perbuatan2 mengambil barang seca-
ra melanggar hukum: Ps. 362 (pencurian), Ps.372
(penggelapan, Ps, 278 (penipuan).

<>Perbuatan mengacaukan jarum listrik
tidak ada diatur dalam KUHP.
Tapi demi keadilan perbuatan tsb harus
dihukum
<>Pegangan hakim:
fiat justicia floreat mundus
<>Tugas hakim:
1. Dokter penyakit kemasyarakatan
2. Insinyur kemasyarakatan:
membangun masyarakat yang adil
dan sejahtera

Wet AB Ps. 3: Kebiasaan tdk merupakan hukum,
kecuali apabila ditentukan oleh undang2
<>Mr. A. Levy: Ps. 3 AB ”moedermoord”, undang-
undang membunuh sumber hk tertua.
Apakah undang-undang dlm urutannya lebih tinggi dp
hukum kebiasaan? Urutan semacam itu tentu tidak dpt
ditentukan sendiri oleh undang-undang !
Hukum Adat kebanyakan tidak tertulis (hanya
sebagian kecil tertulis seperti “awig2” di Bali)
mudah berubah menyesuaikan diri dgn
perkembangan masyarakat.

UUP (UU No 1/1974)
 kodifikasi parsial: unifikasi & pluralisasi hukum
Ps. 2(1): Perkawinan sah apabila dilakukan menurut
hukum masing2 agama dan kepercayaannya itu
Ps. 6:
(1) Perkw. Hrs didasarkan persetujuan kedua calon
mempelai
(2) dst
(6)Kttn ayat(1)-(5) berlaku spanjang hk masg2 agama dan
kpercayaannya itu dari ybs tdk menentukan lain

UUP:
Ps. 8: Perkawinan dilarang antara dua orang
a. berhubngan darah  ke bawah / ke atas
b. dst
c. yang mempunyai hubungan yg oleh agama-
nya atau peraturan lain yg berlaku, dilarang
Ps. 37: Bila Perkwinanan putus karena perceraian, harta
bersama diatur menurur hukumnya masing2
Ps. 42: Anak sah adalah anak yg dilahirkan dalam atau
sebagai akibat perkawinan yang sah

7. Mementingkan keadilan
<>MM. Djojodigoeno: Hk Adat lebih mementingkan
keadilan. Demikian juga Hukum Islam.
Keadilan disebut dalam Qur’an lebih dari 1000 kali.
<> UUD 1945 Ps. 28 H (2): Setiap orang berhak
mendptkan kemudahan dan perlakuan khusus untk
memperoleh kesempatan dan manfaat yg sama guna
mencapai persamaan dan keadilan
Teuku Yacob: Isaac Newton menemukan hukum
kekekalan energi dlm ilmu fisika, berlaku juga dlm ilmu
sosial. Siapa melanggar energi suara hati keadilan
akan hancur (Hitler, para koruptor)

Prof. MM Djojodigoeno:
Hakim harus menjumbuhkan pengadilan dan keadilan
<> Kepala putusan Pengadilan harus ditulis:
“Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan YME”
Hukum Barat:
<>Pepatah Yunani: bukan hukum tanpa keadilan
<>Legisme (Abad XIX): hukum = uu (bebas nilai, terpisah
dg keadilan)
<>Para pemikir abad XX: ada suatu hubungan antara
hukum positif dgn pribadi manusia, yg berpegang pd
norma2 keadilan (filsafat neoskolastik, neokantianisme,
neohegelianisme, eksistensialisme)

HK Barat (Belanda). Wet AB Ps 11: Hakim harus
memutus menurut undang2. Ia tidak boleh
menilai isi / keadilan undang2.
<>Opzoomer: “Jadi sama sekali tidak akan di-
hiraukan oleh hakim, apakah undang2 itu baik
atau jelek, adil atau tidak adil, bagi kepentingan
umum menguntungkan atau merugikan.
Baginya sudah harus cukup, bahwa hal itu
adalah undang2.
<>Pandangan Legisme / Positivisme / Montes-
quieau telah merasuk ke dalam Wet AB Ps. 11 di
atas ! [sejak abad XX telah ditinggalkan]

8. Musywarah dan mufakat
Hukum Adat mementingkan musyawarah dan
mufakat dlm pembentukan / hubungan hukum
(dlm keluarga/kerabat/masyarakat) bahkan dlm
penyelesaian sengketa
 Musyawarah dan mufakat merupakan
pedoman bagi pembentuk hukum:
Kamanakan barajo kamamak
Mamak barajo kapanghulu
Panghulu barajo kamufakat
Mufakat barajo pada alur dan patut T.35

 N.E.Algra dkk:
 Pembentukan dan penerapan hukum
tidak lagi monopoli dari suatu lapisan
atas masyarakat yg relativ kecil yg
mempunyai hak utama…
 Aturan hukum … sering diuji atas
kepatutan dan keadilannya oleh
kelompok yg besangkutan. Apabila …
tidak dapat mengatasi ujian itu, aturan
itu dihindari secara diam2, kadang2 juga
diingkari secara menonjol
(demonstrative)

SUMBER HUKUM
<> Sumber hukum formal:
Aturan yg pada dasarnya adalah formal
(lepas dari isinya):
1. Kebiasaan
2. Undang2
3. Yurisprudensi
4. Perjanjian

<>Sumber hukum material:
berhubungan dengan asal–usul isi hukum yg berlaku
(menjadi seperti adanya sekarang ini): faktor2 masya-
rakat yang mempe-ngaruhi pembentukan hukum:
1. Hubungan social
2. Hubumngan kekuatan politik
3. Situasi sosial ekonomi
4. Tradisi
5. Hasil penelitian ilmiah
6. Pendapat umum
7. Perkembangan internasional
8. Keadaan geografis
9. Dan lain2

Sumber hukum (M.M. Djojodigoeno):
1. Kekuasaan Pemerintah / salah satu
sendinya, wujudnya:
a. Peraturan (pernyataan kekuasaan
legislative)
b. Putusan2 pejabat2 lainnya (eksekutif,
yudikatif)
c. Perjanjian internasional & pernyataan
perang

 Kekuasaan masyarakat sendiri:
a. Perbuatan rakyat dalam hub. pamrih-
nya, yg menebal menjadi adat kebiasaan
b. Putusan rakyat dlm peragaan tertentu, mis.
Putusan Kamer van Koophandel, RT,
RK/RW, perhimpunan kematian dsb
c. Pemberontakan trhdp penguasa yg ada
 Hukum Adat adalah hukum yg ber -
sumber pada 1.b, c. dan 2. a-c.

Norma dan sumber Hukum Adat menurut
Soepomo:
Dlm penyelidikan Hukum Adat, yg
menentukan bukan banyaknya perbuatan2 yg
terja-di, meskipun jumlah itu penting sbgai
petunjuk bhw berbuatan itu adalah dirasakan
sebagai hal yg seharusnya oleh msyarakat.
Meskipun perbuatan yg sama di daerah yg
bersangkutan itu hanya dua, apabila
perbuatan itu benar2 dirasakan oleh
masyarakat sebagai hal yang seharusnya,
maka arti dua fakta itu sudah dapat ditarik
kesimpulan adatnya norma hukum.


 Menurut Soerjono Soekanto, pendapat
Soepomo tsb … menunjukkan dari
sumber manakah Hukum Adat dapat
diungkap-kan, yaitu dari masyarakat
dan pemimpin2-nya. Ada kecenderung-an
bhw data yang diperoleh dari
pemimpin2 itu terutama menyangkut
hal ideal, yang menurut tradisi perlu
dipertahankan. Oleh karena itu data itu
perlu sekali dilengkapi dengan infor-
masi yang secara langsung diperoleh
dari warga masyarakat.

 Pepatah adat bukan norma hukum,
tetapi merupakan petunjuk adanya
norma hukum:
 Ganggam agak berumpuk, kecil agak
bercacak
 asas proporsional
 (Landraad Pariaman, 13-5-
 1928 )
 Kabau tagak kubang tingga
 Kok lambui halantak, kok kareh babatu,
sawah bapariang
 Siapa menanam mengetam

 Adagium:
 Nullum delictum nulla poena sine previa
lege poenali Ps 1 (1) KUHP
 Pacta sunt servanda
 Fiat justicia pereat mundus
 Fiat justicia floreat mondus
 Jus in causa positum

Sistem Hukum
Sistem Hukum Barat (Belanda):
1. zakelijk recht & persoonlijk recht
2. hukum privat & hukum public
3. pelanggaran  perdata & pidana
4. accessie / natrekking
sistem: orderly arragement of elements
into a whole (Black’s Law dictionary)

 Ad 1.
 BW membedakan zakelijk recht / hak ke-
bendaan (Buku II BW) dan persoonlijk recht /
hak perorangan (Buku III BW).
 Ciri2 hak kebendaan: (1) ada hubungan
/kekuasaan langsung antara orang dan
bendanya; (2)berlaku (dapat dipertahankan)
terhadap setiap orang; (3)mempunyai sifat
“melekat” (zaaksgevolg); (4)yang lebih tua
(dilahirkan lebih dulu) lebih kuat dari pada
yang dilahirkan kemudian; (5)biasanya ada
registrasi.
 Contoh: hak eigendom, hak erfpacht,
 hak opstal, hak hipotik.

 Hak perorangan: Hak seseorang atas
sesuatu obyek yang hanya berlaku
terhadap seseorang tertentu / haknya
satu oknum terhadap seorang oknum
lain.
 Contoh: hak pakai, hak sewa, haknya
si pembeli terhadap si penjual barang,
haknya si buruh terhadap majikan.

 Pembedaan hak yg bersifat kebendaan
dan hak yg bersifat perorangan dlm BW
berhubungan erat dgn hal penggugatan
di muka hakim ( karena pengaruh
Hukum Romawi). Misalnya kalau se-
orang penyewa menggugat seorang
pengganggu di muka hakim, gugatan-
nya tidak akan diterima, karena gugat-an
harus dimajukan oleh pemilik
barang (berdasarkan atas hak keben-
daan /zakelijk recht).

 Hukum Adat tidak membuat
pembedaan antara hak kebendaan dan
hak perorangan, dan acara
pemeriksaan di muka hakim cukup
sederhana: penyewa dapat langsung
menggugat di muka hakim terhadap
pengganggu.
 Dengan berlakunya UUPA (UU No.
5/1960 dicabutlah Buku II BW
sepanjang mengenai bumi, air dan
kekayaan alam di dalamnya, sehingga
yg berlaku Hukum Adat (Ps. 5).

 Dalam ilmu pengetahuan hukum, juga
di Nederland, makin kuat aliran yang
menghendaki kesederhanaan dalam
Hukum Acara Perdata secara menghi-
langkan sebanyak mungkin berbagai
formaliteiten yg kegunaannya diragu-
kan (Wirjono Prodjodikoro).

 Hukum Adat membagi hak2 berdasar-
kan obyek yang diatur (secara induktif),
misalnya: hak milik, hak tanggungan,
hak gadai, hak sewa, hak pakai, dsb

Ad 2: Hukum Belanda:
<> berpusat pada individu
<>membagi hukum menjadi Hukum
Privat & Hukum Publik.
<>Hukum Privat: hukum umum
<>Hukum public: hukum perkecualian
(polisi, pajak, dsb)
[nachtwakerstaat, Abad XIX]
Kini (Abad XX) welfare state,
keadaan terbalik

Hukum Adat:
<> Berpusat pada masyarakat.
<>Tidak memisahkan antara hukum
privat dan hukum public.
Dalam Hukum Adat: hak privat / per-
orangan sering dilingkupi / ada muat-
an hak masyarakat / public.
Eigen Ehrlich: ”At the present as well as at any other
time, the centre of gravity of legal develop-ment
has not in the legislation, nor in juristic science,
nor in judicial decision, but in society itself”

Sistem Hukum Inggris:
Tidak terjadi resepsi hk Romawi. Inggris
diserbu bangsa Normandia yg dipimpin
William de Conqueror th 1066, tetapi
bangsa Inggris tetap dibiarkan memakai
hukumnya sendiri (seperti bangsa
Indoensia dijajah Belanda dibiarkan
menggunakan Hukum Adat). Pembagian
lapangan hukum Inggris berdasarkan
obyeknya: Land / Agarian Law, Law of
Marriage, Law of inheritance etc.
secara induktif.
Hukum Adat juga demikian !

Kranenburg:
Jika kpntingan umum dan kpntingan perorang-
an dipakai sbagai dasar pembagian hukum
kacaulah kita tentang pembagian tsb. Tdk dpt
diselesaikan apakah HUKUM ACARA, HPI
termasuk Hk Publik atau Hk Privat?
Pembagian tsb tdk sesuai dg kenyataan di
lapangan. Proses deferensiasi hukum sejak
dulu berkembanag dlm ilmu hukum sampai
sekarang blm berakhir. Maka pembagian
hukum perdata dan hukum publik dihapuskan
saja. Pembagian sebaiknya diadakan sesuai
dgn obyeknya (Hukum Perdata, Hk
Administrasi, Hk Dagang dsb.)

Ad 4. Asas accessie / natrekking:
Putusan Hoge Raad (HR), 31-1-1959:
<> Firma Quint vs Heinrich te Poel
<> Tanah a.n. H. te Poel
Hubertus te Poel
(diuntungkan oleh hukum karena
penafsiran sistematik!)

Hukum Adat: Sistem pemisahan horizontal
UUPA:
Ps. 5: Hukum Agraria  ialah Hukum Adat
Ps. 6: Semua hak atas tanah berfungsi
social
<>Asas pemisahan horizontal:
Hak pakai (Ps. 41 dst)
HGU (Ps. 28 dst)
HGB (Ps. 35 dst)
UU No.16 / 1985 tentang Rumah Susun

 Sistem Hukum Inggis
 Sistem Hukum Adat mendekati
system Common Law (system hukum
Inggris / Anglo Saxon). Sistem Common
Law tidak lain adalah system Hukum
Adat. Dalam system Hukum Adat
Indonesia bahannya ialah hukum
Indonesia asli, sedang dalam system
common law bahannya banyak memuat
unsur2 hukum Romawi kuno
(M.M.Djojodigoeno)

 Common law berkembang di Inggris sejak
abad ke 11, di bawah kekuasaan Raja William
Conqueror, yg meletakkan dasar pemerin-
tahan pusat dan peradilan raja yg disebut
curia regis, yaitu menyelesaikan perkara se-
cara damai (oleh juru damai / justice of the
peace), mirip dengan peradilan adat (pera-
dilan desa) di Indonesia. Walaupun sekarang
sudah jarang berlaku,namun di Inggris masih
dibolehkan seseorang menuntut orang lain di
muka hakim pidana tanpa melalui badan pe-
nuntut umum (Sunaryati Hartono)
 <>Common law bersumber dari putusan2
pengadilan  Judge made law

 PERGOLONGAN RAKYAT
 I. Wet A.B. Ps. 6-10:
 1.Gol. Eropah & yg dipersamakan
 2.Go. Bumiputra & yg dipersamakan
 <>Kriterianya: beragama Kristen, masuk gol. Ero-
 pah. Tapi Gubernur Jendral wenang membuat
 perkecualian (Ps10)
 <>Ov. Ps. 3: Orang Bumiputra Kristen tetap ber-
 laku hukumnya yg lama (hk perdata, dagang,
 pidana dan peradilan)

Dasar hukum berlakunya Hukum Adat:
I. Filosofis: sesuai dgn pandangan hidup bangsa :
Pancasila. Ciri2 Hukum Adat yang religies,
kekeluargaan, gotong royong, musyawarah,
keadilan sesuai dg pendangan hidup bangsa
tersebut.
II. Sosiologis:
1. Hukum Adat: hukum ysng timbul dari dan
bersama rakyat, maka mereka taati dan
jalankan secara suka rela / tidak perlu
paksaan, sehingga menjadi hukum yang
hidup dalam masyarakat (the living law).

2. Hukum tertulis (per-undang2-an):
 Ada yg berlaku secara sosiologis (sebagai
hukum yg hidup / the living law)
 Ada yg tidak dilaksanakan / ditinggalkan oleh
masyarakat (bukan the living law), misalnya:
UU No. 2 / 1960 tentang Bagi Hasil
[secara sosiologis tidak berlaku]

Satjipto Rahardjo:
<>Melalui pendekatan sosiologis, anthropologis
dan fungsional cenderung mendekati teori
sosiologinya Talcott Parson, Hukum Adat
adalah hukum yg hidup (living law), yaitu hukum
yg mencerminkan pikiran dan cita2 hukum
Indonesia.
<>Hukum positif yang baik (dan karenanya
efektif) adalah hukum yg sesuai dgn living law
yg sebagai “inner order” dp masy. mencermin-
kan nilai2 yg hidup di dalamnya (Eugen Ehrlich)

Soerjono Soekanto & S.B. Taneko:
Ide ttg kesadaran warga masy. sbgai dasar sahnya
hukum positif tertulis ditemukan dlm ajaran2 ttg
Rechtsgevuhl atau Rechtsbewustzijn yg intinya adalah
bahwa tdk ada hukum yg mengikat warga2 masy.
kecuali atas dasar kesadaran hukumnya.
Berl Kutchinsky:
“A strong legal consciousness” is sometimes
considered the cause of adherence to law
(sometimes it is just another word for that) which a
“weak legal consciousness” is consedered the cause
of crime and evil.”

III. Yuridis:
A.. Zaman Pem. Hindia Belanda
<> Ps. 75 R.R. (lama) 1854:
1. Gol.Eropah & yg dipersamakan: Kodifikasi
2. Gol. Bumiputera & ” : Hk Adat
<>S.1855-79: GOl. T.A. diterapkan bag. Kodifikasi:
(1) hk benda; (2) hk Perutangan incl. hk dagang;
(3) verjaring; (4) hk kepailitan.
<>S.1917-129 (jis. S. 1919-81, 1924-557, 1925-92: Gol
T.A.Tionghoa diterapkan: (1) BW; (2) WvK; (3) Ov.;
(4) Fv dgn bbrpa pengecualian; (5) Kongsi;
(6) Adopsi

I.S. Ps. 131 (2)b:
Pembuat ordonansi (Gub. Jendral & Volksraad):
dpat menerapkan bagi Gol. Hk Bumiputra dan
T.A kodifikasi:
(1) Hk Eropah
(2) Hk Eropah yg tlh dirobah (gewijzigd Eropees
Recht)
(3) Hk bagi bbrpa gol. Ber-sama2
(4) Hk Baru (Nieuw Recht): sintese Hk Eropah
dan Hk Adat (van Vollenhoven: Fantasie
recht. Idsinga: Ambtenaren recht)

<>I.S. (Indische Staatsregeling) Ps. 131 (2)b ber-
laku sejak 1-1-1920, tetapi pembuat ordonansi
belum dpat membuat kodifikasi.
maka yg berlaku Ps. 131 (6) I.S., jo Ps.75 R.R.
ayat (3) (redaksi lama) Tahun 1854, yaitu:
Hukum Adat bagi gol. Bumiputera 3
B. Zaman Jepang:
UU No. 1/1942 Ps. 3 (peraturan peralihan)

C. Zaman Kemerdekaan:
UUD 1945:
<>Ps II A.P
<>Ps. 18 B (2): Negara mengakui dan menghor-
mati kesatuan2 masyarakat hukum adat beserta
hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup
dan sesuai dgn perkembangan masyarakat dan
prinsip Negara Kesatuan RI yg diatur dlm
undang2.
<>Ps. 28 I (3): Identitas budaya dan hak
masyara-kat tradisional dihormati selaras dgn
perkem-bangan zaman dan peradaban.

Penjelasan Ps 18 UUD 1945, angka Romawi II:
Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat 250
zelfbesturende landschappen dan volksgemeen-
schappen seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di
Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dsb.
Daerah2 itu mempunyai susunan asli, dan oleh
karenanya dapat dianggap sebagai daerah yg
bersifat istimewa. Negara RI menghormati
kedudukan daerah2 istimewa tsb dan segala
peraturan Negara yg mengenai daerah2 itu akan
mengingat hak2 asal-usul daerah tsb.

<>UU Darurat No. 1/1952:
Ps. 1(2) akan dihapus bertahap:
a.Peradilan Swaparaja
b.Peradilan Adat
Ps.1 )3) Hakim (Perdamaian) Desa (Dorp-
rechter) tetap dipertahankan
<>UU No. 4 / 2004:
Ps.25 (1)Hakim mengadililsebut dasar hukumnya:
perundang2an / hk tak tertulis (Hk Adat)
Ps. 28(1): Hakim wajib menggali, memahami dan
mengikuti nilai2 hukum dan rasa keadilan yg hidup dlm
masyarakat

Ps. 25 (1) UU No. 4 / 2004 di atas sesuai
dengan KONSTITUSI RIS Ps. 146 (1):
Segala kptusan kehakiman harus berisi
alasan2nya dan dalam perkara hukuman
harus menyebut aturan2 undang2 dan
aturan2 hukum adat yg dijadikan
dasar hukuman itu
( diulang dlm Ps. 104 (1) UUDS 1950 )

UU No, 32 / 2004:
Ps. 203(3): Pemilihan kepala desa dalam kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya
sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya
berlaku ketentuan hukum adat setempat yang
ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada PP
Ps. 206 : Urusan pemerintahan yg menjadi kewenangan
desa mencakup:
a. urusan pemerintahan yg sudah ada berda-
sarkan hak asal-usul;
b. dst.

Dua macam tanah:
1. Tanah negara: tanah yg tidak dibebani hak aas tanah
2. Tanah hak : tanah yang dibebani hak atas tanah (hak
milik, hak pakai, hak sewa, hak pengelolaan, hak
ulayat)
UU No. 41 / 1999 tentang Kehutanan:
Ps. 1 angka 4: Hutan negara adalah hutan yg berada
pada tanah yg tidak dibebani hak atas tanah
Ps. ! Angka 5: Hutan hak adalah hutan yg perada pada
tanah yg dibebani hak atas tanah
Ps. 1 angka 6: Hutan adat adalah hutan negara yang
berada dalam wilayah masyarakat hukum adat

SEJARAH HUKUM ADAT
Sebelum pengaruh budaya Barat
1. Malaio Polinesia
Nenek moyang bangsa Indonensia tersebar
antara P. Madagaskar – Taiwan
dan Kep. Hawai – P. Paska.
Hukum Adatnya bersifat religio magis
segala sesuatu serba berjiwa / roh, atau berku-
atan gaib (magi) membawa keseimbangan
Sampai kini uapacara adat yg mengandung
unsur animisme dan magi masih ada dlm
masyarakat

2. Zaman Hindu
<>Menurut Krom berlangsug selama 15 abad.
Pengaruh Hindu hanya di Jawa, Sumatera dan
Bali. (yang terbesar di Bali).
<>Menurut Lekkerker: Hk Hindu hanya penting
dlm soal pemerintahan raja dan pembagian
kasta.
<>Van Vollenhoven: Hukum Hindu tidak
menjamah sama sekali inti soalnya.

3. Zaman Islam
Agama Islam mulai masuk Indonesia abad
12 di Pasai dan Perlak
Di Minangkabau struktur masyarakat tetap
(matrilineal). Juga di Batak (patrilineal).
Pada umumnya pengeruh agama Islam dlm
upacara perkawinan, kelahiran. Kematian
dan wakaf.

ZAMAN VOC (1602-1800)
<>VOC / Kompeni mempunyai 2 sifat:
(1)pengusaha dagang dan
(2)badan pemerintah
hak oktroi dari Staten General Belanda
<>Politik oportuniteit thdp Hk. Adat. Banyak campur
tangan dlm hk pidana, membiarkan hk perdat (adat).
<>Kitab2 hk dan tulisam2 ttg Hk. Adat
(1)Mogharraer (1750) untk PN semarang, sbgn besar
berisi hk pidana Islam
(2)Catatan2 ttg Hk.Adat di kraton Bone oleh B.Y.D. van
Clootwijk, Gubernur Pantai Sulawesi [1752=1755]
(3) Pepakem Cirebon, oleh Mr P.C.Hasselaer

VOC belum mengerti seluk beluk, corak, sifat
dan isi Hk. Adat
<>Pd zaman Daendels [1808-1811] hk yg berlaku
bgi penduduk: hk-nya sendiri (hk adat), kecuali
bidg hk pidanadapt menyimpang. Dia mengang-
gap Hk Adat adalah Hk Islam
<>Pd zaman Raffles [1811-1816] hk adat dianggap
lebih rendah dp hk Eropah

Trio Penemu Hk.Adat
1. Wilken. Pegawai Pangreh Praja di Goromtalo,
Minahasa, Sipirok dan Mandailing. Membukukan
yg dilihat di daerah2 tsb, menggunakan
metode2 perbandingan ethnologi.
Pandangannya: Hk Adat merupakan suatu
bahan mandiri, meski ia tetap memelihara
hub.nya dgn kebiasaan dan religi rakyat. Pene-
mu Hk Adat yg belum mengenal istilah Hk Adat
2. Liefrinck. Pegawai Pangreh Praja, menulis Hk
Adat Bali dan Lombok

3. Snouck Hurgronje.
Sarjana sastra, politikus, Doktor dlm bhs Semit,
pernah bermukim di Jeddah dan Mekkah,
menggunakan nama: Abdul Ghaffar,
sbgai mahasiswa agama Islam.
Th 1893 dan 1894 menerbitkan buku “De
Atjeher”, 2 jilid dan “Het Gajoland” pada Th
1906.
 Istilah Adat-Recht adalah ciptaannya.

Penemuan Kedua
Menurut van Vollenhoven, yg menemukan ilmu
Hk Adat a.l.:
1, Karya ethnologi, yg menjelaskan untk mema-
hami lembaga2 masy. Timur, orang harus
men-cari pangkalnya di dlm jiwa masy. Timur
itu.
2. Usul rancangan uu dari Pem. Belanda untk
membunuh Hk Adat:
a. Ps 75 RR (Th 1904)
b. Ps. 62 RR (Th 1918)

3. Keputusan dan tindakan Pem. Belanda untk
mengatur materi: urusan desa, wilayah dan hk.
Tanah, yg pad waktu itu dianggap masalah
berat.
Pembelaan van Vollenhoven:
Selama hidupnya dia membela Hk Adat thdp
pendesakan dan perkosaan Hk Adat dari pihak
administrasi negara dan hakim. Dia mengata-
kan: tiap bangsa mempunyai nilai dan artinya
sendiri dan segala bakat serta kemampuan
manusia dgn keanekaragamannya mempunyai
hak untk berkembang sepenuhnya.

 Van Vollenhoven berjoang dgn gigih
memberi pengertian kpd dunia ilmu,
bhw Hk Adat Indonesia tidak kalah
derajadnya dgn hukum lain2-nya.
 Van Vollenhoven adalah peletak dasar
ilmu Hukum Adat

Sumpah Pemuda
Menurut Prof. Muh Koesnoe, Th 1928 bagi Hk
Adat penting, karena lahirnya Sumpah Pemuda,
yg teks bagian akhir berbunyi:
“Mengeloearkan keyakinan persatoean
Indonesia diperkuat dgn memperhatikan dasar
persatoeannya: Kemaoean, Sejarah, Bahasa,
Hoekoem Adat, Pendidikan dan Kepandoean
…”
Dari bunyi teks tsb Hukum Adat diakui seba-
gai salah satu faktor integrasi bangsa

Dualisme Progresif
Th 1914 Pem. Belanda mengumumkan rencana KUHPer-
data berlaku bagi seluruh gol. penduduk Indonesia.
Rencana tsb ditentang van Vollehoven. Tidak mungkin
bangsa Indonesia yg merupakan penduduk terbesar
tunduk kpd kebutuhan hukum bangsa Eropah yg
mrpkan bgian kecil saja. Akhirnya Th 1927 konsepsi
Van Vollenhoven diterima, kembali ke arah dualisme.
A.Arthur Schiller dan Adamson Hoebel menyebutnya
sbgai dualisme progresip karena mempertahankan
Hukum Adat dilakukan ber-sama2 dgn penyelidikan
dan pencatatan hukum itu secara resmi, sdgkn asas ini
hanya boleh ditinggalkan, jk diperlukan kbtuhan2 yg
nyata dari dunia modern (saran van Vollenhoven)

HAKIKAT HUKUM ADAT

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to HAKIKAT HUKUM ADAT

Similar to HAKIKAT HUKUM ADAT (20)

More from natal kristiono

More from natal kristiono (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

HAKIKAT HUKUM ADAT