Masa pemerintahan SBY difokuskan pada upaya memperkuat demokrasi, penegakan hukum, dan pembangunan ekonomi. SBY berusaha mewujudkan Indonesia yang aman, damai, dan sejahtera melalui berbagai kebijakan.
2. Biodata Kelompok
Nama : Muhammad Rifqi Elnanza Alba Nama : Rafly Dwi Wijayanto (Rafly)
(Pare) TTL : Jakarta, 30 April 1994
TTL : Jakarta, 29 Juli 1994 Moto Hidup : Hidup itu mudah. Kau pilih
Moto Hidup : Uang bukanlah segalanya, satu pilihan dan jangan pernah
tetapi segalanya tidak berarti tanpa menyesalinya.
uang
Nama : Nisa El Purwatari (Icha) Nama : Zsagita Tri Budiani (Gicang)
TTL : Pati, 13 Juni 1994 TTL : Bekasi, 7 Desember 1993
Moto Hidup : Moto Hidup : Hidup itu tidak adil maka
biasakanlah itu.
2
3. Kata Pengantar
Puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya, kelompok kami,
kelompok 7 dari kelas XII IA 2 dapat menyelesaikan makalah Sejarah yang membahas
mengenai Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Kami aturkan terima kasih setulusnya kepada ibu guru Sejarah tercinta kami, Ibu
Emi yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai harganya kepada kami.
Kami juga berterimakasih kepada ayahanda dan ibunda kami yang mendukung kami
sehingga makalah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
Kami juga berterimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan
dan bantuan, baik moril maupun materil dalam pembuatan makalah ini.
Kami berharap agar makalah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua
dalam menambah wawasan mengenai materi ini. Sedianya, rekan-rekan dapat
memberikan kritik dan saran yang membangun demi terciptanya karya yang lebih baik
dari ini.
Bekasi, Desember 2011
Kelompok 7
3
4. Daftar Isi
Biodata Anggota Kelompok ........................................................................................ 2
Kata Pengantar............................................................................................................ 3
Daftar Isi ...................................................................................................................... 4
BAB I
Pendahuluan ............................................................................................................... 5
1. Tujuan ................................................................................................................... 5
2. Landasan Teori ..................................................................................................... 5
BAB II
Permasalahan.............................................................................................................. 7
BAB III
Pembahasan Masalah ................................................................................................. 8
1. Profil SBY .............................................................................................................. 8
2. Masa Pemerintahan ............................................................................................. 9
3. Kondisi dan Kebijakan........................................................................................... 10
2.1 Bidang Politik ................................................................................................ 11
2.2 Bidang Hukum............................................................................................... 12
2.3 Bidang Ekonomi ............................................................................................ 14
2.4 Bidang Pendidikan ........................................................................................ 19
2.5 Bidang Sosial ................................................................................................. 20
2.6 Bidang Budaya .............................................................................................. 21
BAB IV
Penutup....................................................................................................................... 22
1. Kesimpulan ........................................................................................................... 22
2. Saran ..................................................................................................................... 22
Lampiran ..................................................................................................................... 23
1. Daftar Pustaka ...................................................................................................... 23
2. Daftar Wawancara................................................................................................ 23
4
5. BAB I
Pendahuluan
A. Tujuan
Makalah ini dibuat untuk mengetahui perkembangan pemerintahan NKRI pasca
jatuhnya kekuasaan orde baru atau yang biasa disebut era reformasi yang
difokuskan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
B. Landasan Teori
Susilo Bambang Yudhoyono yang biasa
disebut SBY, dilantik sebagai presiden
keenam Republik Indonesia pada tanggal 20
Oktober 2004. SBY juga merupakan presiden
Indonesia yang pertama kali berhasil
melaksanakan masa pemerintahannya secara
penuh di masa reformasi ini. Pada masa
pemerintahan SBY ini terdapat beberapa
kondisi dan kebijakan yang ditempuh baik
dalam bidang politik, hukum, ekonomi,
pendidikan, sosial, maupun budaya.
Terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono
atau yang terkenal dengan sebutan SBY, telah
membuat babak baru dalam perjalanan sejarah Indonesia. Beliau dilantik sebagai
presiden keenam Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2004 bersama
wapresnya Jusuf Kalla yang kemudian kembali terpilih di Pemilu 2009 bersama
wapresnya Boediono. Bersama dengan pasangannya, SBY memiliki komitmen untuk
tetap melaksanakan agenda reformasi. Program pertama pemerintahan SBY-JK
dikenal dengan program 100 hari. Program ini bertujuan memperbaiki sitem
ekonomi yang sangat memberatkan rakyat Indonesia, memperbaiki kinerja
pemerintahan dari unsur KKN, serta mewujudkan keadilan dan demokratisasi
melalui kepolisian dan kejaksaan agung.
Langkah tersebut disambut baik oleh masyarakat. Secara umum SBY-JK
melakukan pemeriksaan kepada pejabat yang diduga korupsi. Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi kebebasan oleh presiden melakukan audit dan
pemberantasan korupsi. Hasilnya telah terjadi pemeriksaan tersangka korupsi dan
pejabat pemerintahan sebanyak 31 orang selama 100 hari. Artinya SBY-JK sungguh
memilki komitmen dalam upaya pemberantasan korupsi.
Namun demikian, masih banyak hal yang harus dievaluasi. Munculnya
kebijakan pembelian minyak dengan patokan harga dunia membuat masyarakat
semakin menderita. Fluktuasi harga minyak yang berubah-ubah membawa
ketidakpastian harga minyak bumi. Dampaknya masyarakat diombang-ambingkan
5
6. dengan harga minyak yang tidak pasti. Patokan harga luar negeri yang relatif tinggi
bagi masyarakat Indonesia membuat beberapa sektor perekonomian mengalami
kenaikan harga. Pidato kenegaraan yang dibacakan di depan parlemen banyak
menerima kritik. Belum lagi kasus bencana alam yang terjadi mulai dari Aceh,
Yogyakarta, Pangandaran, Timika dan masih banyak lagi yang membuat
pemerintahan semakin kesulitan untuk merapatkan barisan dalam memperkuat
perekonomian negara.
Kebijakan parsial dan spontan sering datang dan hasilnya mengecewakan
masyarakat. Misalnya kedatangan Presiden AS George W. Bush pada tanggal 20
November 2006 yang dipersiapkan secara besar-besaran dan menghasilkan dana
besar telah mengundang banyak kecaman. Masyarakat yang anti AS menuduh
Indonesia tidak memiliki agenda pemerintahan yang pasti. Belum lagi masalah
Lumpur PT. Lapindo Brantas di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Masalah lumpur ini
telah menenggelamkan empat desa yang dihuni oleh ribuan warga. Selain itu banyak
perusahaan yang terendam lumpur, artinya negara dan masyarakat dirugikan
dengan adanya masalah ini. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah
mengupayakan segala macam cara untuk menanganinya termasuk mendatangkan
tim dari luar negeri dan pembentuk tim nasional penanggulangan bencana lumpur.
Sisi lain dari pemerintahan SBY adalah penegakan supremasi hukum.
Penegakan supremasi hukum dilakukan agar Indonesia memiliki kepastian hukum.
Berbagai upaya penegakan hukum ini dapat kita jumpai pada pengusutan kasus
korupsi yang melibatkan pejabat negara, anggota DPR, dan berbagai kasus lain.
Perang terhadap narkoba juga gencar dilakukan oleh aparat penegak hukum.
Pemerintah lewat kebijakan penegakan hukum telah dapat mengembalikan
kepercayaan rakyat untuk menyerahkan mandat pemerintahan kepada eksekutif,
sehingga dalam periode kepemimpinan SBY ini masyarakat lebih memandang bahwa
pemerintah serius dalam menangani masalah perekonomian yang berdampak pada
peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat. Sektor pendidikan juga digagas
dengan baik oleh SBY. Berbagai kunjungan ke daerah dilakukan untuk menengok
fasilitas pendidikan agar tidak mengganggu jalannya proses pembelajaran. Hal ini
semakin mengukuhkan masyarakat jika SBY mencoba untuk membuat Indonesia
yang lebih baik dari sisi pelaksanaan pemerintahan hukum dan ekonomi.
6
7. BAB II
Permasalahan
Pada masa Orde Baru, perkembangan ekonomi dan politik terlihat jelas. Tetapi,
rakyat dikekang sehingga tidak ada kebebasan berpendapat. Setelah reformasi telah
berlangsung pergantian kepemerintahan. Setiap masa kepemerintahan masing-masing
pemimpin memiliki karakter dan situasi yang berbeda. Masa pemerintahan yang terakhir
adalah masa pemerintahan SBY yang berlangsung dari 20 Oktober 2004 sampai
sekarang. Pada masa itu telah terjadi berbagai kondisi dan diterapkan beberapa
kebijakan baik dalam bidang politik, hukum, ekonomi, pendidikan, sosial, maupun
budaya. Siapakah SBY sebenarnya? Apa saja kondisi yang dialami pada masa
pemerintahan SBY? Apa saja kebijakan yang ditempuh pada masa pemerintahan SBY?
Bagaimana perbandingan masa pemerintahan SBY dengan masa pemerintahan para
pemimpin sebelumnya?
7
8. BAB III
Pembahasan Masalah
1. Profil Susilo Bambang Yudhoyono
Jend. TNI (Purn.) Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono (lahir di Tremas,
Arjosari, Pacitan,Jawa Timur, Indonesia, 9 September 1949; umur 62 tahun)
adalah Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat sejak 20 Oktober 2004. Ia,
bersama Wakil Presiden Muhammad
Jusuf Kalla, terpilih dalam Pemilu
Presiden 2004. Ia berhasil melanjutkan
pemerintahannya untuk periode kedua
dengan kembali memenangkan Pemilu
Presiden 2009, kali ini bersama Wakil
Presiden Boediono. Sehingga,
sejak era reformasi dimulai, Susilo
Bambang Yudhoyono merupakan
Presiden Indonesia pertama yang
menyelesaikan masa kepresidenan
selama 5 tahun dan berhasil terpilih
kembali untuk periode kedua.
Yudhoyono yang dipanggil "Sus"
oleh orang tuanya dan populer dengan panggilan "SBY", melewatkan sebagian
masa kecil dan remajanya di Pacitan. Ia merupakan seorang pensiunan militer.
Selama di militer ia lebih dikenal sebagai Bambang Yudhoyono. Karier militernya
terhenti ketika ia diangkat Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Menteri
Pertambangan dan Energi pada tahun 1999 dan tampil sebagai salah seorang
pendiri Partai Demokrat. Pangkat terakhir Susilo Bambang Yudhoyono adalah
Jenderal TNI sebelum pensiun pada 25 September 2000. Pada Pemilu Presiden
2004, keunggulan suaranya dari Presiden Megawati Soekarnoputri membuatnya
menjadi presiden pertama yang terpilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat
Indonesia. Hal ini dimungkinkan setelah melalui amandemen UUD 1945.
Dalam kehidupan pribadinya, Ia menikah dengan Kristiani Herrawati yang
merupakan anak perempuan ketiga Jenderal (Purn) Sarwo Edhi Wibowo (alm),
komandan RPKAD (kiniKopassus) yang turut membantu menumpas Partai
Komunis Indonesia (PKI) pada tahun1965.
8
9. 2. Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dapat dibagi menjadi dua
masa, yaitu masa pemerintahan SBY-JK dan SBY-Boediono.
Pemerintahan SBY-JK berlangsung pada tahun 2004-2009. Dalam
pemerintahan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama wakilnya, Jusuf
Kalla mencetuskan visi dan misi sebagai berikut :
Visi :
1) Terwujudnya kehidupan masyarakat,
bangsa dan negara yang aman, bersatu, rukun
dan damai.
2) Terwujudnya masyarakat, bangsa dan
negara yang menjunjung tinggi hukum,
kesetaraan dan hak-hak asasi manusia.
3) Terwujudnya perekonomian yang
mampu menyediakan kesempatan kerja dan
penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi
pembangunan yang berkelanjutan.
Misi :
1) Mewujudkan Indonesia yang aman damai
2) Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis
3) Mewujudkan Indonesia yang sejahtera
Pemerintahan SBY-Boediono berlangsung dari tahun 2009 sampai sekarang.
Dalam pemerintahan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama wakilnya,
Boediono mencetuskan visi
dan misi sebagai berikut :
Visi :
TERWUJUDNYA INDONESIA
YANG MANDIRI, MAJU, ADIL,
DAN MAKMUR
1. Melanjutkan
Pembangunan Menuju
Indonesia yang Sejahtera
2. Memperkuat Pilar-Pilar
Demokrasi
3. Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang
Misi :
MEWUJUDKAN INDONESIA YANG LEBIH SEJAHTERA, AMAN DAN DAMAI DAN
MELETAKKAN FONDASI YANG LEBIH KUAT BAGI INDONESIA YANG ADIL DAN
DEMOKRATIS.
1. Melanjutkan Pembangunan Ekonomi Indonesia untuk mencapai Kesejahteraan
bagi seluruh Rakyat Indonesia.
2. Melanjutkan upaya menciptakan Good Government dan Good Corporate
Governance.
9
10. 3. Demokratisasi Pembangunan dengan memberikan ruang yang cukup untuk
partisipasi dan kreativitas segenap komponen Bangsa.
4. Melanjutkan penegakan hukum tanpa pandang bulu dan memberantas korupsi.
5. Belajar dari pengalaman yang lalu dan dari negara-negara lain, maka
Pembangunan Masyarakat Indonesia adalah pembangunan yang inklusif bagi
segenap komponen bangsa.
3. Kondisi dan Kebijakan
1) Politik
Dalam pemilu legislatif 2004, partai yang didirikan oleh SBY, yaitu
Partai Demokrat, meraih 7,45% suara. Kemudian pada 10 Mei 2004, tiga
partai politik
yaitu Partai
Demokrat,
Partai Keadilan
dan Persatuan
Indonesia, dan
Partai Bulan
Bintang secara
resmi
mencalonkann
ya sebagai
presiden dan
berpasangan
dengan
kandidat wakil presiden Jusuf Kalla. Dalam masa kepemimpinannya
bersama Jusuf Kalla, beliau didukung oleh koalisi dari Partai Demokrat,
Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan dan Persatuan
Indonesia, dan Partai Bulan Bintang.
Kemudian di pemilu 2009, SBY kembali menjadi calon presiden
bersama pasangan barunya yaitu Boediono dan kembali terpilih sebagai
presiden Indonesia.
Pada periode kepemimpinannya yang pertama, SBY membentuk
Kabinet Indonesia Bersatu yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia
pimpinan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono bersama Wakil Presiden
Muhammad Jusuf Kalla. Kabinet
Indonesia Bersatu dibentuk pada 21
Oktober 2004 dan masa baktinya
berakhir pada tahun 2009. Pada 5
Desember 2005, Presiden
Yudhoyono melakukan perombakan
kabinet untuk pertama kalinya, dan
setelah melakukan evaluasi lebih lanjut atas kinerja para menterinya,
Presiden melakukan perombakan kedua pada 7 Mei 2007.
10
11. Pada periode kepemimpinannya yang kedua, SBY membentuk
Kabinet Indonesia Bersatu II yang merupakan kabinet pemerintahan
Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil
Presiden Boediono. Susunan kabinet ini berasal dari usulan partai
politik pengusul pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009 yang mendapatkan
kursi di DPR (Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan PKB) ditambah Partai
Golkar yang bergabung setelahnya, tim sukses pasangan SBY-Boediono pada
Pilpres 2009, serta kalangan profesional. Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II
diumumkan oleh Presiden SBY pada 21 Oktober 2009 dan dilantik sehari
setelahnya. Pada 19 Mei 2010, Presiden SBY mengumumkan pergantian
Menteri Keuangan. Pada tanggal 18 Oktober 2011, Presiden SBY
mengumumkan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II, beberapa wajah baru
masuk ke dalam kabinet dan beberapa menteri lainnya bergeser jabatan di
dalam kabinet.
Konsep Trias Politika (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif) pada masa
pemerintahan SBY mengalami perubahan progresif, dimana konsep tersebut
berusaha menempatkan posisinya berdasarkan prinsip structural Sistem Politik
Indonesia, yakini berdasarkan kedaulatan rakyat. Pada masa pemerintahan SBY,
hal tersebut benar-benar terimplementasikan, dimana rakyat bisa memilih
secara langsung calon wakil rakyat melalui Pemilu untuk memilih anggota
dewan legislaif, dan Pilpres untuk pemilihan elit eksekutif, sekalipun untuk elit
yudikatif, pemilihanya masih dilakukan oleh DPR dengan pertimbangan
presiden.
Di Indonesia sendiri, selama masa pemerintahan SBY di tahun 2004-
2009, sistem kepartaian mengalami perubahan yang signifikan, dimana partai
politik bebas untuk didirikan asalkan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan
yang berlaku, serta tidak menyimpang dari hakikat pancasila secara universal.
Masyarakat Indonesia pun dapat memilih calon wakil rakyat pilihan mereka
secara langsung, hal tersebut tentu menunjukan apresiasi negara terhadap hak
dasar bangsa secara universal dalam konteks pembentukan negara yang
demokratis.
Politik pencitraan merupakan salah satu senjata ampuh yang digunakan
para pemimpin negara untuk mengambil hati rakyatnya. Pola politik pencitraan
tentu digunakan oleh hampir semua pemimpin negara di dunia, termasuk
Presiden SBY. Selaku pemimpin negara, ia tentu harus membentuk citra dirinya
sebaik mungkin demi menjaga imej baiknya di mata masyarakat Indonesia.
Dalam melakukan politik pencitraan tersebut, Presiden SBY melakukanya
dengan beberapa hal, yang terbagi dalam konteks internal dan konteks
eksternal.
Dalam konteks internal, politik pencitraan SBY dilakukan dengan
menggunakan kapabilitas internalnya, yakni dengan kapabilitas retorika atau
kemampuan berbicara di depan umum. Dari lima jenis retorika yang
dikemukakan Aristoteles, Presiden SBY dinilai mengimplementasikan Retorika
tipe Elucotio, dimana pembicara memilih kata-kata dan bahasa yang tepat
sebagai alat pengemas pesanya ketika berbicara di depan umum. Selain hal
11
12. tersebut, konteks internal disini berkaitan dengan sikap bijak, kalem, dan
legowo yang ditunjukan Presiden SBY kepada masyarakat, dimana hal tersebut
tentunya dapat berimplikasi terhadap penarikat rasa simpatik masyarakat itu
sendiri.
Dalam konteks eksternal, politik pencitraan SBY dilakukan dengan
beragam aspek, salah satunya adalah kampanye, dan introduksi prestasi positif
SBY selama memerintah Indonesia. Hal tersebut tentu dapat memicu
ketertarikan rakyat Indonesia akan keberhasilan SBY dan menjadi simpatik
atasnya.
2) Hukum
Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang selama ini
dianggap paling krusial. Masalah-masalah hukum yang mulai dihadapi SBY
terkait dengan bencana alam maupun bencana akibat kesalahan manusia yang
terjadi pada awal pemerintahannya, mulai bencana tsunami di Aceh, gempa di
Yogyakarta, jatuhnya pesawat Adam Air, sampai lumpur Lapindo di Sidoarjo dan
bencana akibat pembagian BLT (bantuan langsung tunai) sebagai kompensasi
BBM (bahan bakar minyak). Kemudian juga mulai muncul masalah kedaulatan
negara dan hukum internasional yang terkait dengan kasus intervensi beberapa
negara (Amerika Serikat dan Singapura) dalam pencarian lokasi jatuhnya Adam
Air dan kotak hitamnya. Pemerintahan SBY, dapat membangkitkan semangat
dan solidaritas kemanusiaan sampai tingkat internasional untuk memberikan
bantuan bagi para korban bencana, selain penggunaan instrumen hukum untuk
menanggulangi bencana alam melalui Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007.
SBY menunjukkan usaha secara signifikan penanggulangan bencana baik
melalui aspek hukum nasional maupun aspek diplomasi dengan dunia
internasional.
Kepemimpinan SBY yang selama ini dikritik sebagai kepemimpinan yang
lamban dan lemah juga terlihat dalam beberapa kasus bertindak gamang dan
terkesan mendua, bahkan satu kasus yang sampai saat ini belum terselesaikan,
yaitu kasus pembunuhan Munir, SBY mulai bertindak kritis karena dipengaruhi
oleh kegigihan dari Suciwati, istri almarhum, yang berhasil menarik perhatian
kalangan internasional. Akan tetapi ketidaktegasan pemerintah SBY juga
ternyata masih ada, terutama dalam penyelesaian kasus Soeharto yang sampai
saat ini tidak ada perkembangan selanjutnya bahkan terkesan hilang tertutup
oleh kasus-kasus lain. Sedangkan dalam beberapa kasus lainnya SBY dianggap
telah bertindak benar dan konstitusionil, antara lain ketidakhadirannya dalam
sidang interpelasi DPR untuk kasus persetujuan resolusi DK PBB atas nuklir Irak,
maupun dalam memilih Boediono dan meninggalkan koalisi yang telah dibuatnya
dengan beberapa partai lain.
Pemberantasan terorisme yang sampai saat ini berlangsung bisa jadi
merupakan salah satu kelebihan pemerintahan SBY yang seolah tidak kenal
kompromi terhadap para pelaku terorisme, hal ini juga didukung oleh latar
belakang SBY dari jajaran militer. Pembentukan pasukan khusus anti terorisme
atau Detasemen khusus 88 Anti Terorisme (Densus 88), yang didasarkan atas
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme,
12
13. merupakan salah satu strategi yang cukup dapat diandalkan dalam rangka
mengeliminasi atau bahkan menghapuskan terorisme dari bumi Indonesia.
Masalah utama yang menjadi tantangan bagi pemerintahan SBY yang
sampai saat ini pun masih dicurigai sebagai bagian dari pemerintahan Soeharto,
walaupun sudah sedikit memudar dengan beberapa tindakan tegas terhadap
para pelaku korupsi tanpa tebang pilih, yaitu terkait kasus Aulia Pohan
besannya. Namun kenyataan bahwa pemerintahan SBY sampai saat ini pun
belum mampu membawa kasus korupsi Soeharto ke pengadilan, juga
menunjukkan bahwa SBY yang berlatar belakang sama dengan Soeharto, yaitu
sama-sama mantan Jenderal TNI, bersuku Jawa, Islam, dan sama-sama dalam
kultur Orde Baru, ternyata belum bisa tegas
dan berani.
Komitmen terhadap pemberantasan
korupsi seharusnya tidak terbatas pada
kata-kata saja, akan tetapi harus
diwujudkan dalam tindakan dan perilaku
yang benar. Dorongan politik dari
pemerintahan SBY sangat diperlukan untuk
mendukung tindakan dari Kepolisian,
Kejaksaan, dan Pengadilan dalam
memberantas korupsi, apalagi dengan
adanya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)
yang dibentuk berdasarkan Undang-undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK saat ini sedang menjadi target, yaitu
munculnya kasus Antasari Azhar, yang kemungkinan sebagai alat perseteruan
terhadap KPK yang sepak terjangnya mampu mengusik dan mendobrak benteng
korupsi di lembaga-lembaga Negara yang ada, baik di Kepolisian, Kejaksaan,
Pengadilan, pemerintahan sampai DPR. Tentu saja hal ini masih memerlukan
pembuktian dalam persidangan yang setelah beberapa bulan masih juga belum
bisa digelar, apakah Antasari memang
menjadi otak dari kasus pembunuhan
terhadap Nasrudin Zulkarnaen, Direktur
PT. Putra Rajawali Banjaran, seperti
yang dituduhkan kepadanya. Korupsi
adalah tindak kejahatan yang
juga extraordinary, sehingga
pemberantasan korupsi merupakan
tanggung jawab dan diperlukan
kerjasama pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan seluruh lembaga negara yang
ada.
Ada juga masalah lemahnya diplomasi Indonesia dalam menghadapi
persoalan-persoalan dengan negara lain baik yang menyangkut nasib warga
Negara Indonesia di luar negeri, misalnya TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di
Malaysia, Hongkong, dan Arab Saudi, atau masalah ancaman terhadap wilayah
NKRI, masalah hubungan Indonesia dengan Negara terdekat seperti Singapura,
Australia, dan Malaysia, serta sikap Indonesia terhadap masalah-masalah
Internasional. Hubungan Indonesia dengan Negara-negara lain, apalagi negara
13
14. terdekat atau negara tetangga, merupakan bagian yang sangat penting dalam
rangka eksistensi NKRI di dalam kancah internasional. Eksistensi NKRI dalam
dunia Internasional sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan internal
Indonesia sendiri, karena itu kekuatan diplomasi Indonesia yang ditunjukkan
sekarang pada dasarnya juga menunjukkan kekuatan di dalam Negara
Indonesia.
Kasus-kasus yang dialami warga negara di luar negeri ternyata sampai
saat ini masih terus terjadi, baik yang menyangkut tindak pidana kekerasan,
pelecehan seksual, penganiayaan sampai pembunuhan, maupun yang
menyangkut masalah ketenagakerjaan. Hal ini merupakan tanggung jawab
pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi warga negara Indonesia
terutama di luar negeri dan berkaitan dengan kemampuan diplomasi Indonesia
dengan negara lain. Wujud komitmen Indonesia tersebut dapat dilihat dari
berbagai kesepakatan yang telah dibuat dan tentunya harus ditindaklanjuti
dengan tindakan-tindakan yang tegas dan berani dari pemerintah. Peningkatan
daya tawar diplomatik juga harus dilakukan sehubungan dengan makin
banyaknya warga negara Indonesia yang mendapat perlakuan tidak manusiawi
di luar negeri selain tentunya peningkatan kualitas SDM (sumber daya manusia)
misalnya dalam kasus TKI di luar negeri.
Perselisihan antara Indonesia
dengan negara tetangga yang
menyangkut wilayah negara, di satu
sisi memerlukan penyelesaian secara
yuridis, akan tetapi dalam kasus-
kasus tertentu seperti kasus Blok
Ambalat, sekiranya lebih diperlukan
tindakan diplomatik yang kuat agar
Indonesia dapat lebih melindungi
diri dari ancaman dan tantangan
dari negara sekitarnya. Untuk itu kekuatan atau daya tawar Indonesia harus
lebih ditingkatkan melalui korps diplomatik yang kuat dan kompak. Apalagi
Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar dalam rangka membentuk
dirinya menjadi negara adidaya yang didukung oleh kekuatan alam dan sosial
yang beraneka ragam. Diperlukan peningkatan kekuatan baik fisik maupun non-
fisik, antara lain yang menyangkut peningkatan SDM yang tidak hanya bisa
mengirimkan TKI yang berposisi sebagai PRT (pekerja rumah tangga), juga
penambahan anggaran untuk Alusista. Dengan demikian sisi diplomasi NKRI
merupakan bagian yang penting untuk mendapat perhatian lebih dalam rangka
pembangunan pem erintahan SBY di masa 2009-2014 mendatang.
3) Ekonomi
Pada pemerintahan SBY kebijakan yang
dilakukan adalah mengurangi subsidi Negara
Indonesia, atau menaikkan harga Bahan Bahan
Minyak (BBM), kebijakan bantuan langsung tunai
kepada rakyat miskin akan tetapi bantuan tersebut
diberhentikan sampai pada tangan rakyat atau
14
15. masyarakat yang membutuhkan, kebijakan menyalurkan bantuan dana BOS
kepada sarana pendidikan yang ada di Negara Indonesia. Akan tetapi pada
pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam perekonomian Indonesia
terdapat masalah dalam kasus
Bank Century yang sampai saat
ini belum terselesaikan bahkan
sampai mengeluarkan biaya 93
miliar untuk menyelesaikan
kasus Bank Century ini.
Kondisi perekonomian
pada masa pemerintahan SBY
mengalami perkembangan
yang sangat baik.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring
pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008
hingga 2009.
Bank Indonesia (BI)
memperkirakan
pertumbuhan ekonomi
Indonesia dapat mencapai
5,5-6 persen pada 2010 dan
meningkat menjadi 6-6,5
persen pada 2011. Dengan
demikian prospek ekonomi
Indonesia akan lebih baik
dari perkiraan semula.
Sementara itu,
pemulihan ekonomi global
berdampak positif terhadap
perkembangan sektor
eksternal perekonomian
Indonesia. Kinerja ekspor
nonmigas Indonesia yang
pada triwulan IV-2009
mencatat pertumbuhan
cukup tinggi yakni mencapai
sekitar 17 persen dan masih
berlanjut pada Januari 2010.
Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah
efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi
dan pengurangan utang Negara.Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun
terakhir membawa perubahan yang signifikan terhadap persepsi dunia
mengenai Indonesia. Namun masalah-masalah besar lain masih tetap ada.
15
16. Pertama, pertumbuhan makroekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh
lapisan masyarakat secara menyeluruh. Walaupun Jakarta identik dengan
vitalitas ekonominya yang tinggi dan kota-kota besar lain di Indonesia memiliki
pertumbuhan ekonomi yang pesat, masih banyak warga Indonesia yang hidup
di bawah garis kemiskinan.
Tingkat pertumbuhan ekonomi periode 2005-2007 yang dikelola
pemerintahan SBY-JK relatif lebih baik dibanding pemerintahan selama era
reformasi dan rata-rata pemerintahan Soeharto (1990-1997) yang
pertumbuhan ekonominya sekitar 5%. Tetapi, dibanding kinerja Soeharto
selama 32 tahun yang pertumbuhan ekonominya sekitar 7%, kinerja
pertumbuhan ekonomi SBY-JK masih perlu peningkatan. Pertumbuhan ekonomi
era Soeharto tertinggi terjadi pada tahun 1980 dengan angka 9,9%. Rata-rata
pertumbuhan ekonomi pemerintahan SBY-JK selama lima tahun menjadi 6,4%,
angka yang mendekati target 6,6%
Kebijakan menaikkan harga BBM 1 Oktober 2005, dan sebelumnya
Maret 2005, ternyata berimbas pada situasi perekonomian tahun-tahun
berikutnya. Pemerintahan SBY-JK memang harus menaikkan harga BBM dalam
menghadapi tekanan APBN yang makin berat karena lonjakan harga minyak
dunia. Kenaikan harga BBM tersebut telah mendorong tingkat inflasi Oktober
2005 mencapai 8,7% (MoM) yang merupakan puncak tingkat inflasi bulanan
selama tahun 2005 dan akhirnya ditutup dengan angka 17,1% per Desember
30, 2005 (YoY). Penyumbang inflasi terbesar adalah kenaikan biaya transportasi
lebih 40% dan harga bahan makanan 18%.Core inflation pun naik menjadi 9,4%,
yang menunjukkan kebijakan Bank Indonesia (BI) sebagai pemegang otoritas
moneter menjadi tidak sepenuhnya efektif. Inflasi yang mencapai dua digit ini
jauh melampaui angka target inflasi APBNP II tahun 2005 sebesar 8,6%. Inflasi
sampai bulan Februari 2006 (YoY) masih amat tinggi 17,92%, bandingkan
dengan Februari 2005 (YoY) 7,15% atau Februari 2004 (YoY) yang hanya 4,6%.
Efek inflasi tahun 2005 cukup berpengaruh terhadap tingkat suku bunga
Sertifikat Bank Indonesia (SBI), yang menjadi referensi suku bunga simpanan di
dunia perbankan.
Data Harga Bahan Bakar Minyak 2004 vs 2009 (Naik)
Harga 2004 2009 Catatan
Minyak Mentah Dunia / ~ USD ~ USD Harga hampir
barel 40 45 sama
Premium Rp 1810 Rp 4500 Naik 249%
Minyak Solar Rp 1890 Rp 4500 Naik 238%
Minyak Tanah Rp 700 Rp 2500 Naik 370%
16
17. Dengan kondisi harga minyak yang sudah turun dibawah USD 50 per
barel, namun harga jual premium yang masih Rp 4500 per liter (sedangkan
harga ekonomis ~Rp 3800 per liter). Maka sangat ironis bahwa dalam
kemiskinan, para supir angkot harus mensubsidi setiap liter premium yang
dibelinya kepada pemerintah. Sungguh ironis ditengah kelangkaan minyak
tanah, para nelayan turut mensubsidi setiap liter solar yang dibelinya kepada
pemerintah. Dalam kesulitan ekonomi global, pemerintah bahkan memperoleh
keuntungan Rp 1 triluin dari penjualan premium dan solar kepada rakyatnya
sendiri. Inilah sejarah yang tidak dapat dilupakan. Selama lebih 60 tahun
merdeka, pemerintah selalu membantu rakyat miskin dengan menjual harga
minyak yang lebih ekonomis (dan rendah), namun sekarang sudah tidak lagi
rakyatlah yang mensubsidi pemerintah.
Berdasarkan janji kampanye dan usaha untuk merealisasikan
kesejahteraan rakyat, pemerintah SBY-JK selama 4 tahun belum mampu
memenuhi target janjinya yakni pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 6.6%.
Sampai tahun 2008, pemerintah SBY-JK hanya mampu meningkatkan
pertumbuhan rata-rata 5.9% padahal harga barang dan jasa (inflasi) naik di atas
10.3%. Ini menandakan secara ekonomi makro, pemerintah gagal
mensejahterakan rakyat. Tidak ada prestasi yang patut diiklankan oleh
Demokrat di bidang ekonomi.
Pertumbuhan Janji Target Realisasi Keterangan
2004 ND 5.1%
2005 5.5% 5.6% Tercapai
2006 6.1% 5.5% Tidak tercapai
2007 6.7% 6.3% Tidak tercapai
2008 7.2% 6.2% Tidak tercapai
2009 7.6% ~5.0% Tidak tercapai *
17
18. Tingkat Inflasi 2004-2009 (Naik)
Secara alami, setiap tahun inflasi akan naik. Namun, pemerintah akan
dikatakan berhasil secara makro ekonomi jika tingkat inflasi dibawah angka
pertumbuhan ekonomi. Dan faktanya adalah inflasi selama 4 tahun2 kali lebih
besar dari pertumbuhan ekonomi.
Tingkat Inflasi Janji Target Fakta Catatan Pencapaian
2004 6.4%
2005 7.0% 17.1% Gagal
2006 5.5% 6.6% Gagal
2007 5.0% 6.6% Gagal
2008 4.0% 11.0% Gagal
Selama 4 tahun pemerintahan, Demokrat yang terus mendukung SBY
tidak mampu mengendalikan harga barang dan jasa sesuai dengan janji yang
tertuang dalam kampanye dan RPM yakni rata-rata mengalami inflasi 5.4%
(2004-2009) atau 4.9% (2004-2008). Fakta yang terjadi adalah harga barang
dan jasa meroket dengan tingkat inflasi rata-rata 10.3% selama periode 2004-
2008. Kenaikan harga barang dan jasa melebihi 200% dari target semula.
Jumlah Penduduk Miskin
Sasaran pertama adalah pengurangan kemiskinan dan pengangguran
dengan target berkurangnya persentase penduduk tergolong miskin dari 16,6
persen pada tahun 2004 menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 dan
berkurangnya pengangguran terbuka dari 9,5 persen pada
tahun 2003 menjadi 5,1 persen pada tahun 2009.
Penduduk Miskin Jumlah Persentase Catatan
2004 36.1 juta 16.6%
2005 35.1 juta 16.0% Februari 2005
2006 39.3 juta 17.8% Maret 2006
2007 37.2 juta 16.6% Maret 2007
2008 35.0 juta 15.4% Maret 2008
2009 8.2% ????
18
19. Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil mencatat, pemerintahan Susilo
Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla memperbesar utang dalam jumlah sangat
besar. Posisi utang tersebut merupakan utang terbesar sepanjang sejarah RI.
Koalisi terdiri dari
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran
Perkumpulan Prakarsa
Perhimpunan Pengembangan Pesantren & Masyarakat (P3M)
Gerakan Antipemiskinan Rakyat Indonesia
Lembaga Advokasi Pendidikan Anak Marginal
Pusat Telaah dan Informasi Regional
Asosiasi pendamping Perempuan Usaha Kecil dan
Publish What You Pay
Berdasarkan catatan koalisi, utang pemerintah sampai Januari 2009
meningkat 31 persen dalam lima tahun terakhir. Posisi utang pada Desember
2003 sebesar Rp 1.275 triliun. Adapun posisi utang Janusari 2009 sebesar Rp
1.667 triliun atau naik Rp 392 triliun. Apabila pada tahun 2004, utang per
kapita Indonesia Rp 5,8 juta per kepala, pada Februari 2009 utang per kapita
menjadi Rp 7,7 juta per kepala. Memerhatikan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional 2004-2009, koalisi menilai rezim sekarang ini adalah rezim
anti-subsidi. Hal itu dibuktikan dengan turunnya secara drastis subsidi. Pada
tahun 2004 jumah subsidi masih sebesar 6,3 persen dari produk domestik
bruto. Namun, sampai 2009,
jumlah subsidi untuk kepentingan
rakyat tinggal 0,3 persen dari PDB.
Kesimpulan yang dapat
ditarik adalah bahwa Indonesia
masih memerlukan banyak
perbaikan. Namun apa yang telah
dicapai selama ini merupakan hasil
dari visi dan perencanaan
pemerintahan SBY. Dapat dibayangkan hal-hal lain yang akan terjadi dalam
pemerintahan yang akan berjalan untuk beberapa tahun ke depan lagi.
4) Pendidikan
Pendidikan merupakan hal mendasar. Pendidikanlah yang menentukan
kualitas sumber daya manusia. Kebijakan dalam bidang pendidikan diterapkan oleh
kepemimpinan SBY. Beberapa diantaranya adalah meningkatkan anggaran
pendidikan menjadi 20% dari keseluruhan APBN. Meneruskan dan mengefektifkan
program rehabilitasi gedung sekolah yang sudah dimulai pada periode 2004-2009,
sehingga terbangun fasilitas pendidikan yang memadai dan bermutu dengan
memperbaiki dan menambah prasarana fisik sekolah, serta penggunaan teknologi
19
20. informatika dalam proses pengajaran yang akan menunjang proses belajar dan
mengajar agar lebih efektif dan berkualitas.
Pemanfaatan alokasi anggaran minimal 20 persen dari APBN untuk
memastikan pemantapan pendidikan gratis dan terjangkau untuk pendidikan dasar 9
tahun dan dilanjutkan secara bertahap pada tingkatan pendidikan lanjutan di tingkat
SMA.
Perbaikan secara fundamental kualitas kurikulum dan penyediaan buku-buku
yang berkualitas agar makin mencerdaskan siswa dan membentuk karakter siswa
yang beriman, berilmu, kreatif, inovatif, jujur, dedikatif, bertanggung jawab, dan
suka bekerja keras.
Meneruskan perbaikan kualitas guru, dosen serta peneliti agar menjadi pilar
pendidikan yang mencerdaskan bangsa, mampu menciptakan lingkungan yang
inovatif, serta mampu menularkan kualitas intelektual yang tinggi, bermutu, dan
terus berkembang kepada anak didiknya. Selain program sertifikasi guru untuk
menjaga mutu, juga akan ditingkatkan program pendidikan dan pelatihan bagi para
guru termasuk program pendidikan bergelar bagi para guru agar sesuai dengan
bidang pelajaran yang diajarkan dan semakin bermutu dalam memberikan
pengajaran pada siswa.
Memperbaiki remunerasi guru dan melanjutkan upaya perbaikan penghasilan
kepada guru, dosen, dan para peneliti.
Memperluas penerapan dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi
(TIK) untuk mendukung kinerja penyelenggaraan pembangunan di bidang
pendidikan.
Mendorong partisipasi masyarakat (terutama orang tua murid) dalam
menciptakan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan sesuai
dengan aspirasi dan tantangan jaman saat ini dan kedepan.
Mengurangi kesenjangan dalam akses pendidikan dan kualitas pendidikan,
baik pada keluarga berpenghasilan rendah maupun daerah yang tertinggal.
Pemberiaan program beasiswa serta pelaksanaan dan perluasan Program Keluarga
Harapan (PKH), serta memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga miskin
dengan syarat mereka mengirimkan anaknya ke bangku sekolah.
5) Sosial
Presiden SBY berhasil meredam berbagai konflik di Ambon, Sampit dan
juga di Aceh.
Pada masa pemerintahan ini, kehidupan masyarakat mulai menuju
kepada kehidupan individualis yang mengutamakan kepentingan individu. Hal
ini dapat dilihat dengan kurangnya sosialisasi antarwarga di perkotaan.
Arus urbanisasi juga semakin marak. Namun pemerintah tidak lagi
mencanangkan transmigrasi.
Di pemerintahan SBY juga telah dibuat undang-undang mengenai
pornografi dan pornoaksi. Namun usaha ini tidak disertai dengan penegakan
hukum yang baik sehingga tidak terealisasi.
Meski konflik di beberapa daerah telah diredam, namun kembali muncul
berbagai konflik lagi seperti di Makassar. Bahkan baru-baru ini terjadi tawuran
antar-SMA di Jakarta yang membawa korban para pejuang jurnalistik.
20
21. 6) Budaya
Dalam hal pelestarian budaya, di masa pemerintahan SBY terlihat jelas
kemundurannya. Terutama dengan banyaknya warisan budaya asli Indonesia
yang diklaim oleh pemerintah negara lain. Contohnya sebagai berikut :
Klaim Batik Jawa Oleh Adidas
Klaim Angklung oleh Pemerintah Malaysia
Klaim Gamelan oleh Pemerintah Malaysia
Badik Tumbuk Lada oleh Pemerintah Malaysia
Naskah Kuno dari Riau oleh Pemerintah Malaysia
Naskah Kuno dari Sumatera Barat oleh Pemerintah Malaysia
Naskah Kuno dari Sulawesi Selatan oleh Pemerintah Malaysia
Naskah Kuno dari Sulawesi Tenggara oleh Pemerintah Malaysia
Rendang dari Sumatera Barat oleh Oknum WN Malaysia
Sambal Bajak dari Jawa Tengah oleh Oknum WN Belanda
Sambal Petai dari Riau oleh Oknum WN Belanda
Sambal Nanas dari Riau oleh Oknum WN Belanda
Tempe dari Jawa oleh Beberapa Perusahaan Asing
Lagu Rasa Sayang Sayange dari Maluku oleh Pemerintah Malaysia
Tari Reog Ponorogo dari Jawa Timur oleh Pemerintah Malaysia
Lagu Soleram dari Riau oleh Pemerintah Malaysia
Lagu Injit-injit Semut dari Jambi oleh Pemerintah Malaysia
Tari Kuda Lumping dari Jawa Timur oleh Pemerintah Malaysia
Tari Piring dari Sumatera Barat oleh Pemerintah Malaysia
Lagu Kakak Tua dari Maluku oleh Pemerintah Malaysia
Lagu Anak Kambing Saya dari Nusa Tenggara oleh Pemerintah Malaysia
Kursi Taman Dengan Ornamen Ukir Khas Jepara dari Jawa Tengah
Pigura Dengan Ornamen Ukir Khas Jepara dari Jawa Tengah
Motif Batik Parang dari Yogyakarta oleh Pemerintah Malaysia
Desain Kerajinan Perak Desak Suwarti dari Bali oleh Oknum WN
Amerika
Produk Berbahan Rempah-rempah dan Tanaman Obat Asli Indonesia
oleh Shiseido Co Ltd
Badik Tumbuk Lada oleh Pemerintah Malaysia
Kopi Gayo dari Aceh oleh perusahaan multinasional (MNC) Belanda
Kopi Toraja dari Sulawesi Selatan oleh perusahaan Jepang
Musik Indang Sungai Garinggiang dari Sumatera Barat oleh Malaysia
Kain Ulos oleh Malaysia
Lagu Jali-Jali oleh Pemerintah Malaysia
Tari Pendet dari Bali oleh Pemerintah Malaysia
Namun di masa ini, terdapat keberhasilan dengan pengakuan dari
UNESCO bahwa batik Indonesia adalah warisan budaya Indonesia.
21
22. BAB IV
Penutup
1. Kesimpulan
Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terjadi banyak
kemajuan di berbagai bidang. Hal ini dikarenakan kemajuan teknologi dan
kebebasan berpendapat. Namun, terdapat beberapa kemunduran juga. Kita tidak
dapat melihat kesuksesan suatu pemerintahan hanya dengan satu pandangan. Kita
harus memandang dari berbagai sisi. Jika dibandingkan dengan pemerintahan pada
masa Orde Baru, memang dalam beberapa bidang terlihat kemunduran. Tetapi bisa
saja hal ini dikarenakan pada masa Orde Baru kebebasan pers dikekang sehingga
bagian buruk pada Orde Baru tidak terlihat. Di masa pemerintahan Susilo Bambang
Yudhoyono, musyawarah mufakat diutamakan. Sehingga pengambilan kebijakan
terkesan lambat. Meski begitu, musyawarah mufakat ini dilakukan untuk
kepentingan bersama. Sehingga dapat dikatakan, pada masa pemerintahan Susilo
Bambang Yudhoyono telah cukup berkembang dibandingkan masa-masa
sebelumnya dalam hal demokrasi.
2. Saran
Kami menyarankan agar pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan
rakyat kecil. Karena dari pengamatan kami, rakyat kecil kurang diperhatikan
pemerintah. Meski laju perekonomian Indonesia berkembang pesat, namun
perkembangan itu hanya menguntungkan golongan menengah keatas dan
merugikan rakyat kecil sehingga kesenjangan sosial semakin membentang lebar.
Kami juga menyarankan bagi segenap masyarakat Indonesia untuk turut
berpartisipasi dalam pemerintahan dengan memberikan masukan, kritikan, dan
dukungan.
22
23. Lampiran
Daftar Pustaka
Mustopo, Habib. 2011. Sejarah 3 SMA Kelas XII Program IPA. Jakarta: Yudhistira.
Indratno, Ferry. 2007. Sejarah untuk SMA/MA Kelas XII IPA. Jakarta: Grasindo.
Supratna, Nana. 2009. Sejarah untuk Kelas XII Sekolah Menengah Atas Program Ilmu
Pengetahuan Alam. Jakarta: Grasindo.
http://nasional.kompas.com/read/2011/09/09/00131338/Masa.Sulit.Pemerintahan.SBY
http://hinokaji.wordpress.com/2010/04/17/catatan-ekonomi-pada-masa-
pemerintahan-presiden-susilo-bambang-yudhoyono-periode-2004-2009/
http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081130042156AAp1iAa
http://makassar.tribunnews.com/2011/10/25/reshuffle-selebrasi-politik-pencitraan-sby
Daftar Wawancara
1. Narasumber : Rifat S.Pd
Rafly : Menurut om, bagaimana sistem politik di masa pemerintahan SBY
sekarang?
Om Rifat : Politik? Kalo kata orang-orang pemerintah sih politik Indonesia
itu lebih demokrasi dibandingkan dengan negara demokrasi.
Rafly : Itu artinya apaan?
Om Rifat : Demokrasi itu kan kita ngikutin Amerika gitu. Nah Indonesia itu
lebih demokrasi dibandingkan Amerika. Indonesia lebih liberal
dibandingkan negara liberal. Jadi artinya bahwa, demokrasi itu
kebablasan gitu. Masyarakat Indonesia belum dapat
menyesuaikan dengan sistem demokrasi yang baru.
Rafly : Kalau dalam bidang sosial, di masa pemerintahan SBY gimana?
Om Rifat : Dengan kemajuan teknologi, budaya, era globalisasi, maka
sosial kita di Indonesia itu semakin menuju pada individualis.
Kemunculannya apartemen merupakan bagian sedikit budaya
sosial yang baru. Ini kan kalau hidup di apartemen itu berpikir
untuk hidup individualis. Hal itu karena kemajuan budaya,
pengaruh dari luar, arus globalisasi.
Rafly : Kalau dalam bidang ekonomi, pemerintahan SBY gimana?
Om Rifat : Pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu 6%. Itu tinggi dibanding
tahun kemarin itu 5 koma. Itu tertinggi nomor empat di Asia.
23
24. Harusnya ada kolerasi antara pertumbuhan ekonomi dengan
pengurangan dari kemiskinan itu sendiri. Cuma ternyata
pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu masih dipegang mereka
yang memiliki modal besar. Jadi dampaknya itu nggak ke
bawah. Dampaknya itu malah ke atas. Jadi yang kaya makin
kaya, yang miskin makin miskin.
Rafly : Bagaimana dengan budaya Indonesia di masa pemerintahan SBY?
Om Rifat : semakin hari Indonesia sudah terpengaruh budaya asing. Banyak
orang Indonesia yang mengikuti gaya/budaya orang-orang
asing. Kebanyakan orang-orang Indonesia lebih toleran dengan
budaya asing daripada dengan budayanya sendiri. Ketika salah
satu budaya kita diakui oleh negara lain, baru deh semua orang
sibuk untuk merebutnya kembali. Seolah-olah membela budaya
tersebut, tapi manakala tidak terjadi masyarakat Indonesia pasti
akan mengikuti lifestyle orang-orang asing.
Rafly : Kondisi pendidikan di masa pemerintahan SBY bagaimana?
Om Rifat : Masalah pendidikan Indonesia masih menjadi permasalahan
menurut MDGS (Milenium Development Goals). Hal ini makin
diperparah dengan konteks politik masuk ke dunia pendidikan.
Artinya banyak golongan-golongan yang mementingkan
pendidikan untuk golongan sendiri. Sampai sejauh ini belum ada
kebijakan yang rasional terhadap dunia pendidikan. Maksudnya,
kayak ujian nasional nih sebenarnya kebijakan yang nggak
rasional. Kenapa nggak rasional? Karena menyalahi undang-
undang. Ya kan? Undang Undang Dasar.
Rafly : Apakah hukum di masa pemerintahan SBY sudah ditegakkan
dengan benar?
Om Rifat : Tidak. Belum. Bahwa sebuah negara akan menjadi negara yang
baik didukung dengan penegakan hukum yang konsisten dan di
Indonesia penegakan hukumnya sangat tidak tegak. Banyak
kasus-kasus besar nggak jelas keberadaannya. Kemudian
premanisme merajalela di Indonesia. Mafia-mafia yang
menyangkut korupsi jelas belum ada penyelesaiannya.
Rafly : Dibandingkan dengan pemerintahan para pemimpin sebelumnya,
pemerintahan SBY bagaimana?
Om Rifat : kalau kita melihat politik, di masa Soeharto kekuasaan ada di
mereka yang punya kedekatan dengan penguasa. Tapi di sisi
alin dari kehidupan sosial-budaya jamannya Pak Harto jauh
lebih baik dibandingkan sekarang bagi sebagian orang. Di
jamannya pak Harto, berani mengabaikan anggaran. Dalam arti
anggaran untuk kenyamanan atau ketertiban masyarakat
contohnya APBN dikorbankan agar masyarakat itu bisa
mendapat beras murah, agar masyarakat mendapatkan minyak,
24
25. gitu. Itu berani. Tapi kalau di sisi lain kalau saat ini SBY karena
mungkin tekanan dari pihak luar, mulai melepas beban
anggaran itu untuk masyarakat sendiri. Sehingga di masyarakat
ada pemikiran, “Kok di jamannya Pak Harto lebih enak daripada
sekarang.” Itu untuk ekonomi, politik juga. Kemudian
pendidikan nih. Perbedaannya kalau di jamannya Pak Harto,
pendidikan itu , apa ya? Pendidikan itu mendasar gitu. Kalo di
jamannya pak SBY kan pendidikan itu sampai sekarang masih
belum jelas gitu keberadaannya. Ada undang-undang BHP gitu
kan. Bahwa PTN menjadi badan usaha itu dilepas. Tapi di
jamannya pak Harto, bagaimana masyarakat itu bisa masuk
atau belajar dengan murah, itu lebih diutamakan
Rafly : Sebenernya, Pak SBY itu lebih banyak mikir daripada bertindaknya,
atau gimana?
Om Rifat : Sebenarnya kalau bicara soal pemerintahan begitu, kita tidak
bisa melihat dari satu orang. Misalkan SBY, maka kita harus
melihat secara keseluruhan. Oh ini pemerintahan. Kalau
pemerintahan, bukan hanya presiden tapi juga kebawahnya
juga. SBY lebih banyak berpikir daripada bertindak itu mungkin
beliau terjebak di kompromi politik. Jadi kalau di Amerika, partai
politik ada dua, republik dan demokrat. Kalau satu menang, yg
satu jadi oposisi. Kalau di Indonesia kan ngga. Jadi akhirnya
untuk bergerak nggak leluasa. Bahwa untuk bergerak itu perlu
pertimbangan.
2. Narasumber : Anis
Nisa : Menurut budhe, gimana sih sistem politik di masa pemerintahan
SBY sekarang?
Budhe Anis : Makin nggak karuan. Contohnya kemarin menteri diganti. Kan
bikin bingung jadinya. Ngga selesai-selesai ntar kebijakannya.
Nisa : Kalau dalam bidang hukum bagaimana? Apakah sudah ditegakkan
dengan baik?
Budhe Anis : Hukum di Indonesia mah ngga adil itu. Orang yang nyolong
ayam sama koruptor aja keluar dari penjara duluan yang
koruptor!
Nisa : Bagaimana keadaan ekonomi di masa pemerintahan SBY?
Budhe Anis : Haduh apa-apa jadi makin mahal mbak. Minyak, gas, beras.
Kebutuhan kita kan banyak. Sudah begitu kadang orang mau
cari nafkah malah diusir-usir itu kayak satpol pp itu.
Nisa : Bagaimana di bidang pendidikan?
25
26. Budhe Anis : Kalau pendidikan alhamdulillah sekarang sudah gratis. Cuma
sayangnya SMA belum gratis. Tamatan SMP Cuma jadi
pengangguran!
Nisa : Bagaimana di bidang sosial?
Budhe Anis : Bahaya mbak banyak tawuran. Padahal sama temen sendiri itu
antarkampung, antarsekolah, kalau jadi perang gimana?
Padahal masalahnya sepele. Tapi pemerintah nanggepinnya
nggak serius.
Nisa : Budaya Indonesia di masa pemerintahan SBY bagaimana?
Budhe Anis : kurang. Itu pemerintah kok nggak peduli ya budaya Indonesia
dibilang punya Malaysia?
Nusa : Menurut budhe, bagaimana perbandingan masa pemerintahan
SBY dengan para pemimpin sebelumnya?
Budhe Anis : Lebih enak jaman Pak Harto. Semua murah.
26