SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  27
Télécharger pour lire hors ligne
Pemerintahan REFORMASi

Masa Susilo Bambang
    Yudhoyono
Biodata Kelompok




Nama : Muhammad Rifqi Elnanza Alba      Nama : Rafly Dwi Wijayanto (Rafly)
(Pare)                                  TTL : Jakarta, 30 April 1994
TTL : Jakarta, 29 Juli 1994             Moto Hidup : Hidup itu mudah. Kau pilih
Moto Hidup : Uang bukanlah segalanya,   satu pilihan dan jangan pernah
tetapi segalanya tidak berarti tanpa    menyesalinya.
uang




Nama : Nisa El Purwatari (Icha)         Nama : Zsagita Tri Budiani (Gicang)
TTL : Pati, 13 Juni 1994                TTL : Bekasi, 7 Desember 1993
Moto Hidup :                            Moto Hidup : Hidup itu tidak adil maka
                                        biasakanlah itu.




                                                                                  2
Kata Pengantar

       Puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya, kelompok kami,
kelompok 7 dari kelas XII IA 2 dapat menyelesaikan makalah Sejarah yang membahas
mengenai Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
       Kami aturkan terima kasih setulusnya kepada ibu guru Sejarah tercinta kami, Ibu
Emi yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai harganya kepada kami.
Kami juga berterimakasih kepada ayahanda dan ibunda kami yang mendukung kami
sehingga makalah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
       Kami juga berterimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan
dan bantuan, baik moril maupun materil dalam pembuatan makalah ini.
       Kami berharap agar makalah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua
dalam menambah wawasan mengenai materi ini. Sedianya, rekan-rekan dapat
memberikan kritik dan saran yang membangun demi terciptanya karya yang lebih baik
dari ini.

                                                        Bekasi, Desember 2011




                                                             Kelompok 7




                                                                                         3
Daftar Isi

Biodata Anggota Kelompok ........................................................................................ 2
Kata Pengantar............................................................................................................ 3
Daftar Isi ...................................................................................................................... 4

BAB I
Pendahuluan ............................................................................................................... 5
1. Tujuan ................................................................................................................... 5
2. Landasan Teori ..................................................................................................... 5
BAB II
Permasalahan.............................................................................................................. 7
BAB III
Pembahasan Masalah ................................................................................................. 8
1. Profil SBY .............................................................................................................. 8
2. Masa Pemerintahan ............................................................................................. 9
3. Kondisi dan Kebijakan........................................................................................... 10
    2.1 Bidang Politik ................................................................................................ 11
    2.2 Bidang Hukum............................................................................................... 12
    2.3 Bidang Ekonomi ............................................................................................ 14
    2.4 Bidang Pendidikan ........................................................................................ 19
    2.5 Bidang Sosial ................................................................................................. 20
    2.6 Bidang Budaya .............................................................................................. 21
BAB IV
Penutup....................................................................................................................... 22
1. Kesimpulan ........................................................................................................... 22
2. Saran ..................................................................................................................... 22

Lampiran ..................................................................................................................... 23
1. Daftar Pustaka ...................................................................................................... 23
2. Daftar Wawancara................................................................................................ 23




                                                                                                                                      4
BAB I
                                   Pendahuluan




A. Tujuan
   Makalah ini dibuat untuk mengetahui perkembangan pemerintahan NKRI pasca
   jatuhnya kekuasaan orde baru atau yang biasa disebut era reformasi yang
   difokuskan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

B. Landasan Teori
         Susilo Bambang Yudhoyono yang biasa
   disebut SBY, dilantik sebagai presiden
   keenam Republik Indonesia pada tanggal 20
   Oktober 2004. SBY juga merupakan presiden
   Indonesia yang pertama kali berhasil
   melaksanakan masa pemerintahannya secara
   penuh di masa reformasi ini. Pada masa
   pemerintahan SBY ini terdapat beberapa
   kondisi dan kebijakan yang ditempuh baik
   dalam bidang politik, hukum, ekonomi,
   pendidikan, sosial, maupun budaya.
         Terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono
   atau yang terkenal dengan sebutan SBY, telah
   membuat babak baru dalam perjalanan sejarah Indonesia. Beliau dilantik sebagai
   presiden keenam Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2004 bersama
   wapresnya Jusuf Kalla yang kemudian kembali terpilih di Pemilu 2009 bersama
   wapresnya Boediono. Bersama dengan pasangannya, SBY memiliki komitmen untuk
   tetap melaksanakan agenda reformasi. Program pertama pemerintahan SBY-JK
   dikenal dengan program 100 hari. Program ini bertujuan memperbaiki sitem
   ekonomi yang sangat memberatkan rakyat Indonesia, memperbaiki kinerja
   pemerintahan dari unsur KKN, serta mewujudkan keadilan dan demokratisasi
   melalui kepolisian dan kejaksaan agung.
         Langkah tersebut disambut baik oleh masyarakat. Secara umum SBY-JK
   melakukan pemeriksaan kepada pejabat yang diduga korupsi. Komisi
   Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi kebebasan oleh presiden melakukan audit dan
   pemberantasan korupsi. Hasilnya telah terjadi pemeriksaan tersangka korupsi dan
   pejabat pemerintahan sebanyak 31 orang selama 100 hari. Artinya SBY-JK sungguh
   memilki komitmen dalam upaya pemberantasan korupsi.
         Namun demikian, masih banyak hal yang harus dievaluasi. Munculnya
   kebijakan pembelian minyak dengan patokan harga dunia membuat masyarakat
   semakin menderita. Fluktuasi harga minyak yang berubah-ubah membawa
   ketidakpastian harga minyak bumi. Dampaknya masyarakat diombang-ambingkan




                                                                                     5
dengan harga minyak yang tidak pasti. Patokan harga luar negeri yang relatif tinggi
bagi masyarakat Indonesia membuat beberapa sektor perekonomian mengalami
kenaikan harga. Pidato kenegaraan yang dibacakan di depan parlemen banyak
menerima kritik. Belum lagi kasus bencana alam yang terjadi mulai dari Aceh,
Yogyakarta, Pangandaran, Timika dan masih banyak lagi yang membuat
pemerintahan semakin kesulitan untuk merapatkan barisan dalam memperkuat
perekonomian negara.
       Kebijakan parsial dan spontan sering datang dan hasilnya mengecewakan
masyarakat. Misalnya kedatangan Presiden AS George W. Bush pada tanggal 20
November 2006 yang dipersiapkan secara besar-besaran dan menghasilkan dana
besar telah mengundang banyak kecaman. Masyarakat yang anti AS menuduh
Indonesia tidak memiliki agenda pemerintahan yang pasti. Belum lagi masalah
Lumpur PT. Lapindo Brantas di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Masalah lumpur ini
telah menenggelamkan empat desa yang dihuni oleh ribuan warga. Selain itu banyak
perusahaan yang terendam lumpur, artinya negara dan masyarakat dirugikan
dengan adanya masalah ini. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah
mengupayakan segala macam cara untuk menanganinya termasuk mendatangkan
tim dari luar negeri dan pembentuk tim nasional penanggulangan bencana lumpur.
       Sisi lain dari pemerintahan SBY adalah penegakan supremasi hukum.
Penegakan supremasi hukum dilakukan agar Indonesia memiliki kepastian hukum.
Berbagai upaya penegakan hukum ini dapat kita jumpai pada pengusutan kasus
korupsi yang melibatkan pejabat negara, anggota DPR, dan berbagai kasus lain.
Perang terhadap narkoba juga gencar dilakukan oleh aparat penegak hukum.
Pemerintah lewat kebijakan penegakan hukum telah dapat mengembalikan
kepercayaan rakyat untuk menyerahkan mandat pemerintahan kepada eksekutif,
sehingga dalam periode kepemimpinan SBY ini masyarakat lebih memandang bahwa
pemerintah serius dalam menangani masalah perekonomian yang berdampak pada
peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat. Sektor pendidikan juga digagas
dengan baik oleh SBY. Berbagai kunjungan ke daerah dilakukan untuk menengok
fasilitas pendidikan agar tidak mengganggu jalannya proses pembelajaran. Hal ini
semakin mengukuhkan masyarakat jika SBY mencoba untuk membuat Indonesia
yang lebih baik dari sisi pelaksanaan pemerintahan hukum dan ekonomi.




                                                                                      6
BAB II
                                   Permasalahan

      Pada masa Orde Baru, perkembangan ekonomi dan politik terlihat jelas. Tetapi,
rakyat dikekang sehingga tidak ada kebebasan berpendapat. Setelah reformasi telah
berlangsung pergantian kepemerintahan. Setiap masa kepemerintahan masing-masing
pemimpin memiliki karakter dan situasi yang berbeda. Masa pemerintahan yang terakhir
adalah masa pemerintahan SBY yang berlangsung dari 20 Oktober 2004 sampai
sekarang. Pada masa itu telah terjadi berbagai kondisi dan diterapkan beberapa
kebijakan baik dalam bidang politik, hukum, ekonomi, pendidikan, sosial, maupun
budaya. Siapakah SBY sebenarnya? Apa saja kondisi yang dialami pada masa
pemerintahan SBY? Apa saja kebijakan yang ditempuh pada masa pemerintahan SBY?
Bagaimana perbandingan masa pemerintahan SBY dengan masa pemerintahan para
pemimpin sebelumnya?




                                                                                       7
BAB III
                              Pembahasan Masalah



1. Profil Susilo Bambang Yudhoyono
        Jend. TNI (Purn.) Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono (lahir di Tremas,
   Arjosari, Pacitan,Jawa Timur, Indonesia, 9 September 1949; umur 62 tahun)
   adalah Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat sejak 20 Oktober 2004. Ia,
                                             bersama Wakil Presiden Muhammad
                                             Jusuf Kalla, terpilih dalam Pemilu
                                             Presiden 2004. Ia berhasil melanjutkan
                                             pemerintahannya untuk periode kedua
                                             dengan kembali memenangkan Pemilu
                                             Presiden 2009, kali ini bersama Wakil
                                             Presiden Boediono.           Sehingga,
                                             sejak era reformasi dimulai, Susilo
                                             Bambang      Yudhoyono      merupakan
                                             Presiden Indonesia pertama yang
                                             menyelesaikan masa kepresidenan
                                             selama 5 tahun dan berhasil terpilih
                                             kembali untuk periode kedua.
                                                 Yudhoyono yang dipanggil "Sus"
   oleh orang tuanya dan populer dengan panggilan "SBY", melewatkan sebagian
   masa kecil dan remajanya di Pacitan. Ia merupakan seorang pensiunan militer.
   Selama di militer ia lebih dikenal sebagai Bambang Yudhoyono. Karier militernya
   terhenti ketika ia diangkat Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Menteri
   Pertambangan dan Energi pada tahun 1999 dan tampil sebagai salah seorang
   pendiri Partai Demokrat. Pangkat terakhir Susilo Bambang Yudhoyono adalah
   Jenderal TNI sebelum pensiun pada 25 September 2000. Pada Pemilu Presiden
   2004, keunggulan suaranya dari Presiden Megawati Soekarnoputri membuatnya
   menjadi presiden pertama yang terpilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat
   Indonesia. Hal ini dimungkinkan setelah melalui amandemen UUD 1945.
        Dalam kehidupan pribadinya, Ia menikah dengan Kristiani Herrawati yang
   merupakan anak perempuan ketiga Jenderal (Purn) Sarwo Edhi Wibowo (alm),
   komandan RPKAD (kiniKopassus) yang turut membantu menumpas Partai
   Komunis Indonesia (PKI) pada tahun1965.




                                                                                      8
2. Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
           Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dapat dibagi menjadi dua
   masa, yaitu masa pemerintahan SBY-JK dan SBY-Boediono.
           Pemerintahan SBY-JK berlangsung pada tahun 2004-2009. Dalam
   pemerintahan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama wakilnya, Jusuf
   Kalla mencetuskan visi dan misi sebagai berikut :
                                         Visi :
                                                1) Terwujudnya kehidupan masyarakat,
                                         bangsa dan negara yang aman, bersatu, rukun
                                         dan damai.
                                                2) Terwujudnya masyarakat, bangsa dan
                                         negara yang menjunjung tinggi hukum,
                                         kesetaraan dan hak-hak asasi manusia.
                                                3) Terwujudnya perekonomian yang
                                         mampu menyediakan kesempatan kerja dan
          penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi
          pembangunan yang berkelanjutan.
    Misi :
    1) Mewujudkan Indonesia yang aman damai
    2) Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis
    3) Mewujudkan Indonesia yang sejahtera
           Pemerintahan SBY-Boediono berlangsung dari tahun 2009 sampai sekarang.
   Dalam pemerintahan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama wakilnya,
   Boediono mencetuskan visi
   dan misi sebagai berikut :
   Visi :
   TERWUJUDNYA         INDONESIA
   YANG MANDIRI, MAJU, ADIL,
   DAN MAKMUR
   1. Melanjutkan
        Pembangunan Menuju
        Indonesia yang Sejahtera
   2. Memperkuat Pilar-Pilar
        Demokrasi
   3. Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang
   Misi :
   MEWUJUDKAN INDONESIA YANG LEBIH SEJAHTERA, AMAN DAN DAMAI DAN
   MELETAKKAN FONDASI YANG LEBIH KUAT BAGI INDONESIA YANG ADIL DAN
   DEMOKRATIS.
   1. Melanjutkan Pembangunan Ekonomi Indonesia untuk mencapai Kesejahteraan
        bagi seluruh Rakyat Indonesia.
   2. Melanjutkan upaya menciptakan Good Government dan Good Corporate
        Governance.




                                                                                        9
3. Demokratisasi Pembangunan dengan memberikan ruang yang cukup untuk
      partisipasi dan kreativitas segenap komponen Bangsa.
   4. Melanjutkan penegakan hukum tanpa pandang bulu dan memberantas korupsi.
   5. Belajar dari pengalaman yang lalu dan dari negara-negara lain, maka
      Pembangunan Masyarakat Indonesia adalah pembangunan yang inklusif bagi
      segenap komponen bangsa.



3. Kondisi dan Kebijakan

    1) Politik
              Dalam pemilu legislatif 2004, partai yang didirikan oleh SBY, yaitu
       Partai Demokrat, meraih 7,45% suara. Kemudian pada 10 Mei 2004, tiga
       partai    politik
       yaitu     Partai
       Demokrat,
       Partai Keadilan
       dan Persatuan
       Indonesia, dan
       Partai    Bulan
       Bintang secara
       resmi
       mencalonkann
       ya      sebagai
       presiden dan
       berpasangan
       dengan
       kandidat wakil presiden Jusuf Kalla. Dalam masa kepemimpinannya
       bersama Jusuf Kalla, beliau didukung oleh koalisi dari Partai Demokrat,
       Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan dan Persatuan
       Indonesia, dan Partai Bulan Bintang.
              Kemudian di pemilu 2009, SBY kembali menjadi calon presiden
       bersama pasangan barunya yaitu Boediono dan kembali terpilih sebagai
       presiden Indonesia.
              Pada periode kepemimpinannya yang pertama, SBY membentuk
       Kabinet Indonesia Bersatu yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia
                                             pimpinan Presiden Susilo Bambang
                                             Yudhoyono bersama Wakil Presiden
                                             Muhammad Jusuf Kalla. Kabinet
                                             Indonesia Bersatu dibentuk pada 21
                                             Oktober 2004 dan masa baktinya
                                             berakhir pada tahun 2009. Pada 5
                                             Desember 2005,             Presiden
                                             Yudhoyono melakukan perombakan
                                             kabinet untuk pertama kalinya, dan
       setelah melakukan evaluasi lebih lanjut atas kinerja para menterinya,
       Presiden melakukan perombakan kedua pada 7 Mei 2007.



                                                                                    10
Pada periode kepemimpinannya yang kedua, SBY membentuk
Kabinet Indonesia Bersatu II yang merupakan kabinet pemerintahan
Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil
Presiden Boediono. Susunan kabinet ini berasal dari usulan partai
politik pengusul pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009 yang mendapatkan
kursi di DPR (Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan PKB) ditambah Partai
Golkar yang bergabung setelahnya, tim sukses pasangan SBY-Boediono pada
Pilpres 2009, serta kalangan profesional. Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II
diumumkan oleh Presiden SBY pada 21 Oktober 2009 dan dilantik sehari
setelahnya. Pada 19 Mei 2010, Presiden SBY mengumumkan pergantian
Menteri Keuangan. Pada tanggal 18 Oktober 2011, Presiden SBY
mengumumkan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II, beberapa wajah baru
masuk ke dalam kabinet dan beberapa menteri lainnya bergeser jabatan di
dalam kabinet.
        Konsep Trias Politika (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif) pada masa
pemerintahan SBY mengalami perubahan progresif, dimana konsep tersebut
berusaha menempatkan posisinya berdasarkan prinsip structural Sistem Politik
Indonesia, yakini berdasarkan kedaulatan rakyat. Pada masa pemerintahan SBY,
hal tersebut benar-benar terimplementasikan, dimana rakyat bisa memilih
secara langsung calon wakil rakyat melalui Pemilu untuk memilih anggota
dewan legislaif, dan Pilpres untuk pemilihan elit eksekutif, sekalipun untuk elit
yudikatif, pemilihanya masih dilakukan oleh DPR dengan pertimbangan
presiden.
        Di Indonesia sendiri, selama masa pemerintahan SBY di tahun 2004-
2009, sistem kepartaian mengalami perubahan yang signifikan, dimana partai
politik bebas untuk didirikan asalkan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan
yang berlaku, serta tidak menyimpang dari hakikat pancasila secara universal.
Masyarakat Indonesia pun dapat memilih calon wakil rakyat pilihan mereka
secara langsung, hal tersebut tentu menunjukan apresiasi negara terhadap hak
dasar bangsa secara universal dalam konteks pembentukan negara yang
demokratis.
        Politik pencitraan merupakan salah satu senjata ampuh yang digunakan
para pemimpin negara untuk mengambil hati rakyatnya. Pola politik pencitraan
tentu digunakan oleh hampir semua pemimpin negara di dunia, termasuk
Presiden SBY. Selaku pemimpin negara, ia tentu harus membentuk citra dirinya
sebaik mungkin demi menjaga imej baiknya di mata masyarakat Indonesia.
Dalam melakukan politik pencitraan tersebut, Presiden SBY melakukanya
dengan beberapa hal, yang terbagi dalam konteks internal dan konteks
eksternal.
        Dalam konteks internal, politik pencitraan SBY dilakukan dengan
menggunakan kapabilitas internalnya, yakni dengan kapabilitas retorika atau
kemampuan berbicara di depan umum. Dari lima jenis retorika yang
dikemukakan Aristoteles, Presiden SBY dinilai mengimplementasikan Retorika
tipe Elucotio, dimana pembicara memilih kata-kata dan bahasa yang tepat
sebagai alat pengemas pesanya ketika berbicara di depan umum. Selain hal



                                                                                    11
tersebut, konteks internal disini berkaitan dengan sikap bijak, kalem, dan
  legowo yang ditunjukan Presiden SBY kepada masyarakat, dimana hal tersebut
  tentunya dapat berimplikasi terhadap penarikat rasa simpatik masyarakat itu
  sendiri.
         Dalam konteks eksternal, politik pencitraan SBY dilakukan dengan
  beragam aspek, salah satunya adalah kampanye, dan introduksi prestasi positif
  SBY selama memerintah Indonesia. Hal tersebut tentu dapat memicu
  ketertarikan rakyat Indonesia akan keberhasilan SBY dan menjadi simpatik
  atasnya.

2) Hukum
          Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang selama ini
  dianggap paling krusial. Masalah-masalah hukum yang mulai dihadapi SBY
  terkait dengan bencana alam maupun bencana akibat kesalahan manusia yang
  terjadi pada awal pemerintahannya, mulai bencana tsunami di Aceh, gempa di
  Yogyakarta, jatuhnya pesawat Adam Air, sampai lumpur Lapindo di Sidoarjo dan
  bencana akibat pembagian BLT (bantuan langsung tunai) sebagai kompensasi
  BBM (bahan bakar minyak). Kemudian juga mulai muncul masalah kedaulatan
  negara dan hukum internasional yang terkait dengan kasus intervensi beberapa
  negara (Amerika Serikat dan Singapura) dalam pencarian lokasi jatuhnya Adam
  Air dan kotak hitamnya. Pemerintahan SBY, dapat membangkitkan semangat
  dan solidaritas kemanusiaan sampai tingkat internasional untuk memberikan
  bantuan bagi para korban bencana, selain penggunaan instrumen hukum untuk
  menanggulangi bencana alam melalui Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007.
  SBY menunjukkan usaha secara signifikan penanggulangan bencana baik
  melalui aspek hukum nasional maupun aspek diplomasi dengan dunia
  internasional.
          Kepemimpinan SBY yang selama ini dikritik sebagai kepemimpinan yang
  lamban dan lemah juga terlihat dalam beberapa kasus bertindak gamang dan
  terkesan mendua, bahkan satu kasus yang sampai saat ini belum terselesaikan,
  yaitu kasus pembunuhan Munir, SBY mulai bertindak kritis karena dipengaruhi
  oleh kegigihan dari Suciwati, istri almarhum, yang berhasil menarik perhatian
  kalangan internasional. Akan tetapi ketidaktegasan pemerintah SBY juga
  ternyata masih ada, terutama dalam penyelesaian kasus Soeharto yang sampai
  saat ini tidak ada perkembangan selanjutnya bahkan terkesan hilang tertutup
  oleh kasus-kasus lain. Sedangkan dalam beberapa kasus lainnya SBY dianggap
  telah bertindak benar dan konstitusionil, antara lain ketidakhadirannya dalam
  sidang interpelasi DPR untuk kasus persetujuan resolusi DK PBB atas nuklir Irak,
  maupun dalam memilih Boediono dan meninggalkan koalisi yang telah dibuatnya
  dengan beberapa partai lain.
          Pemberantasan terorisme yang sampai saat ini berlangsung bisa jadi
  merupakan salah satu kelebihan pemerintahan SBY yang seolah tidak kenal
  kompromi terhadap para pelaku terorisme, hal ini juga didukung oleh latar
  belakang SBY dari jajaran militer. Pembentukan pasukan khusus anti terorisme
  atau Detasemen khusus 88 Anti Terorisme (Densus 88), yang didasarkan atas
  Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme,




                                                                                     12
merupakan salah satu strategi yang cukup dapat diandalkan dalam rangka
mengeliminasi atau bahkan menghapuskan terorisme dari bumi Indonesia.
       Masalah utama yang menjadi tantangan bagi pemerintahan SBY yang
sampai saat ini pun masih dicurigai sebagai bagian dari pemerintahan Soeharto,
walaupun sudah sedikit memudar dengan beberapa tindakan tegas terhadap
para pelaku korupsi tanpa tebang pilih, yaitu terkait kasus Aulia Pohan
besannya. Namun kenyataan bahwa pemerintahan SBY sampai saat ini pun
belum mampu membawa kasus korupsi Soeharto ke pengadilan, juga
menunjukkan bahwa SBY yang berlatar belakang sama dengan Soeharto, yaitu
sama-sama mantan Jenderal TNI, bersuku Jawa, Islam, dan sama-sama dalam
kultur Orde Baru, ternyata belum bisa tegas
dan berani.
       Komitmen terhadap pemberantasan
korupsi seharusnya tidak terbatas pada
kata-kata    saja,    akan    tetapi     harus
diwujudkan dalam tindakan dan perilaku
yang     benar.     Dorongan    politik    dari
pemerintahan SBY sangat diperlukan untuk
mendukung       tindakan   dari    Kepolisian,
Kejaksaan,      dan     Pengadilan       dalam
memberantas korupsi, apalagi dengan
adanya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)
yang dibentuk berdasarkan Undang-undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK saat ini sedang menjadi target, yaitu
munculnya kasus Antasari Azhar, yang kemungkinan sebagai alat perseteruan
terhadap KPK yang sepak terjangnya mampu mengusik dan mendobrak benteng
korupsi di lembaga-lembaga Negara yang ada, baik di Kepolisian, Kejaksaan,
Pengadilan, pemerintahan sampai DPR. Tentu saja hal ini masih memerlukan
pembuktian dalam persidangan yang setelah beberapa bulan masih juga belum
                                          bisa digelar, apakah Antasari memang
                                          menjadi otak dari kasus pembunuhan
                                          terhadap Nasrudin Zulkarnaen, Direktur
                                          PT. Putra Rajawali Banjaran, seperti
                                          yang dituduhkan kepadanya. Korupsi
                                          adalah      tindak     kejahatan     yang
                                          juga extraordinary,              sehingga
                                          pemberantasan korupsi         merupakan
                                          tanggung       jawab    dan    diperlukan
kerjasama pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan seluruh lembaga negara yang
ada.
       Ada juga masalah lemahnya diplomasi Indonesia dalam menghadapi
persoalan-persoalan dengan negara lain baik yang menyangkut nasib warga
Negara Indonesia di luar negeri, misalnya TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di
Malaysia, Hongkong, dan Arab Saudi, atau masalah ancaman terhadap wilayah
NKRI, masalah hubungan Indonesia dengan Negara terdekat seperti Singapura,
Australia, dan Malaysia, serta sikap Indonesia terhadap masalah-masalah
Internasional. Hubungan Indonesia dengan Negara-negara lain, apalagi negara




                                                                                      13
terdekat atau negara tetangga, merupakan bagian yang sangat penting dalam
   rangka eksistensi NKRI di dalam kancah internasional. Eksistensi NKRI dalam
   dunia Internasional sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan internal
   Indonesia sendiri, karena itu kekuatan diplomasi Indonesia yang ditunjukkan
   sekarang pada dasarnya juga menunjukkan kekuatan di dalam Negara
   Indonesia.
           Kasus-kasus yang dialami warga negara di luar negeri ternyata sampai
   saat ini masih terus terjadi, baik yang menyangkut tindak pidana kekerasan,
   pelecehan seksual, penganiayaan sampai pembunuhan, maupun yang
   menyangkut masalah ketenagakerjaan. Hal ini merupakan tanggung jawab
   pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi warga negara Indonesia
   terutama di luar negeri dan berkaitan dengan kemampuan diplomasi Indonesia
   dengan negara lain. Wujud komitmen Indonesia tersebut dapat dilihat dari
   berbagai kesepakatan yang telah dibuat dan tentunya harus ditindaklanjuti
   dengan tindakan-tindakan yang tegas dan berani dari pemerintah. Peningkatan
   daya tawar diplomatik juga harus dilakukan sehubungan dengan makin
   banyaknya warga negara Indonesia yang mendapat perlakuan tidak manusiawi
   di luar negeri selain tentunya peningkatan kualitas SDM (sumber daya manusia)
   misalnya dalam kasus TKI di luar negeri.
           Perselisihan antara Indonesia
   dengan negara tetangga yang
   menyangkut wilayah negara, di satu
   sisi memerlukan penyelesaian secara
   yuridis, akan tetapi dalam kasus-
   kasus tertentu seperti kasus Blok
   Ambalat, sekiranya lebih diperlukan
   tindakan diplomatik yang kuat agar
   Indonesia dapat lebih melindungi
   diri dari ancaman dan tantangan
   dari negara sekitarnya. Untuk itu kekuatan atau daya tawar Indonesia harus
   lebih ditingkatkan melalui korps diplomatik yang kuat dan kompak. Apalagi
   Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar dalam rangka membentuk
   dirinya menjadi negara adidaya yang didukung oleh kekuatan alam dan sosial
   yang beraneka ragam. Diperlukan peningkatan kekuatan baik fisik maupun non-
   fisik, antara lain yang menyangkut peningkatan SDM yang tidak hanya bisa
   mengirimkan TKI yang berposisi sebagai PRT (pekerja rumah tangga), juga
   penambahan anggaran untuk Alusista. Dengan demikian sisi diplomasi NKRI
   merupakan bagian yang penting untuk mendapat perhatian lebih dalam rangka
   pembangunan pem erintahan SBY di masa 2009-2014 mendatang.

3) Ekonomi
          Pada pemerintahan SBY kebijakan yang
   dilakukan adalah mengurangi subsidi Negara
   Indonesia, atau menaikkan harga Bahan Bahan
   Minyak (BBM), kebijakan bantuan langsung tunai
   kepada rakyat miskin akan tetapi bantuan tersebut
   diberhentikan sampai pada tangan rakyat atau




                                                                                   14
masyarakat yang membutuhkan, kebijakan menyalurkan bantuan dana BOS
kepada sarana pendidikan yang ada di Negara Indonesia. Akan tetapi pada
pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam perekonomian Indonesia
                                             terdapat masalah dalam kasus
                                             Bank Century yang sampai saat
                                             ini belum terselesaikan bahkan
                                             sampai mengeluarkan biaya 93
                                             miliar untuk menyelesaikan
                                             kasus Bank Century ini.
                                                     Kondisi perekonomian
                                             pada masa pemerintahan SBY
                                             mengalami         perkembangan
                                             yang         sangat         baik.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring
pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008
hingga 2009.
       Bank Indonesia (BI)
memperkirakan
pertumbuhan          ekonomi
Indonesia dapat mencapai
5,5-6 persen pada 2010 dan
meningkat menjadi 6-6,5
persen pada 2011. Dengan
demikian prospek ekonomi
Indonesia akan lebih baik
dari perkiraan semula.
       Sementara           itu,
pemulihan ekonomi global
berdampak positif terhadap
perkembangan            sektor
eksternal      perekonomian
Indonesia. Kinerja ekspor
nonmigas Indonesia yang
pada     triwulan     IV-2009
mencatat        pertumbuhan
cukup tinggi yakni mencapai
sekitar 17 persen dan masih
berlanjut pada Januari 2010.
       Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah
efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi
dan pengurangan utang Negara.Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun
terakhir membawa perubahan yang signifikan terhadap persepsi dunia
mengenai Indonesia. Namun masalah-masalah besar lain masih tetap ada.




                                                                                 15
Pertama, pertumbuhan makroekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh
            lapisan masyarakat secara menyeluruh. Walaupun Jakarta identik dengan
            vitalitas ekonominya yang tinggi dan kota-kota besar lain di Indonesia memiliki
            pertumbuhan ekonomi yang pesat, masih banyak warga Indonesia yang hidup
            di bawah garis kemiskinan.
                    Tingkat pertumbuhan ekonomi periode 2005-2007 yang dikelola
            pemerintahan SBY-JK relatif lebih baik dibanding pemerintahan selama era
            reformasi dan rata-rata pemerintahan Soeharto (1990-1997) yang
            pertumbuhan ekonominya sekitar 5%. Tetapi, dibanding kinerja Soeharto
            selama 32 tahun yang pertumbuhan ekonominya sekitar 7%, kinerja
            pertumbuhan ekonomi SBY-JK masih perlu peningkatan. Pertumbuhan ekonomi
            era Soeharto tertinggi terjadi pada tahun 1980 dengan angka 9,9%. Rata-rata
            pertumbuhan ekonomi pemerintahan SBY-JK selama lima tahun menjadi 6,4%,
            angka yang mendekati target 6,6%
                    Kebijakan menaikkan harga BBM 1 Oktober 2005, dan sebelumnya
            Maret 2005, ternyata berimbas pada situasi perekonomian tahun-tahun
            berikutnya. Pemerintahan SBY-JK memang harus menaikkan harga BBM dalam
            menghadapi tekanan APBN yang makin berat karena lonjakan harga minyak
            dunia. Kenaikan harga BBM tersebut telah mendorong tingkat inflasi Oktober
            2005 mencapai 8,7% (MoM) yang merupakan puncak tingkat inflasi bulanan
            selama tahun 2005 dan akhirnya ditutup dengan angka 17,1% per Desember
            30, 2005 (YoY). Penyumbang inflasi terbesar adalah kenaikan biaya transportasi
            lebih 40% dan harga bahan makanan 18%.Core inflation pun naik menjadi 9,4%,
            yang menunjukkan kebijakan Bank Indonesia (BI) sebagai pemegang otoritas
            moneter menjadi tidak sepenuhnya efektif. Inflasi yang mencapai dua digit ini
            jauh melampaui angka target inflasi APBNP II tahun 2005 sebesar 8,6%. Inflasi
            sampai bulan Februari 2006 (YoY) masih amat tinggi 17,92%, bandingkan
            dengan Februari 2005 (YoY) 7,15% atau Februari 2004 (YoY) yang hanya 4,6%.
                    Efek inflasi tahun 2005 cukup berpengaruh terhadap tingkat suku bunga
            Sertifikat Bank Indonesia (SBI), yang menjadi referensi suku bunga simpanan di
            dunia perbankan.
Data Harga Bahan Bakar Minyak 2004 vs 2009 (Naik)


    Harga                             2004          2009            Catatan

    Minyak Mentah Dunia /             ~ USD         ~ USD           Harga hampir
    barel                             40            45              sama

    Premium                           Rp 1810       Rp 4500         Naik 249%

    Minyak Solar                      Rp 1890       Rp 4500         Naik 238%

    Minyak Tanah                      Rp 700        Rp 2500         Naik 370%




                                                                                              16
Dengan kondisi harga minyak yang sudah turun dibawah USD 50 per
       barel, namun harga jual premium yang masih Rp 4500 per liter (sedangkan
       harga ekonomis ~Rp 3800 per liter). Maka sangat ironis bahwa dalam
       kemiskinan, para supir angkot harus mensubsidi setiap liter premium yang
       dibelinya kepada pemerintah. Sungguh ironis ditengah kelangkaan minyak
       tanah, para nelayan turut mensubsidi setiap liter solar yang dibelinya kepada
       pemerintah. Dalam kesulitan ekonomi global, pemerintah bahkan memperoleh
       keuntungan Rp 1 triluin dari penjualan premium dan solar kepada rakyatnya
       sendiri. Inilah sejarah yang tidak dapat dilupakan. Selama lebih 60 tahun
       merdeka, pemerintah selalu membantu rakyat miskin dengan menjual harga
       minyak yang lebih ekonomis (dan rendah), namun sekarang sudah tidak lagi
       rakyatlah yang mensubsidi pemerintah.
               Berdasarkan janji kampanye dan usaha untuk merealisasikan
       kesejahteraan rakyat, pemerintah SBY-JK selama 4 tahun belum mampu
       memenuhi target janjinya yakni pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 6.6%.
       Sampai tahun 2008, pemerintah SBY-JK hanya mampu meningkatkan
       pertumbuhan rata-rata 5.9% padahal harga barang dan jasa (inflasi) naik di atas
       10.3%. Ini menandakan secara ekonomi makro, pemerintah gagal
       mensejahterakan rakyat. Tidak ada prestasi yang patut diiklankan oleh
       Demokrat di bidang ekonomi.

Pertumbuhan             Janji Target          Realisasi       Keterangan

2004                    ND                    5.1%

2005                    5.5%                  5.6%            Tercapai

2006                    6.1%                  5.5%            Tidak tercapai

2007                    6.7%                  6.3%            Tidak tercapai

2008                    7.2%                  6.2%            Tidak tercapai

2009                    7.6%                  ~5.0%           Tidak tercapai *




                                                                                         17
Tingkat Inflasi 2004-2009 (Naik)
                  Secara alami, setiap tahun inflasi akan naik. Namun, pemerintah akan
            dikatakan berhasil secara makro ekonomi jika tingkat inflasi dibawah angka
            pertumbuhan ekonomi. Dan faktanya adalah inflasi selama 4 tahun2 kali lebih
            besar dari pertumbuhan ekonomi.


Tingkat Inflasi          Janji Target        Fakta            Catatan Pencapaian

2004                                         6.4%

2005                     7.0%                17.1%            Gagal

2006                     5.5%                6.6%             Gagal

2007                     5.0%                6.6%             Gagal

2008                     4.0%                11.0%            Gagal

                  Selama 4 tahun pemerintahan, Demokrat yang terus mendukung SBY
            tidak mampu mengendalikan harga barang dan jasa sesuai dengan janji yang
            tertuang dalam kampanye dan RPM yakni rata-rata mengalami inflasi 5.4%
            (2004-2009) atau 4.9% (2004-2008). Fakta yang terjadi adalah harga barang
            dan jasa meroket dengan tingkat inflasi rata-rata 10.3% selama periode 2004-
            2008. Kenaikan harga barang dan jasa melebihi 200% dari target semula.

                  Jumlah Penduduk Miskin
                  Sasaran pertama adalah pengurangan kemiskinan dan pengangguran
            dengan target berkurangnya persentase penduduk tergolong miskin dari 16,6
            persen pada tahun 2004 menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 dan
            berkurangnya pengangguran terbuka dari 9,5 persen pada
            tahun 2003 menjadi 5,1 persen pada tahun 2009.
Penduduk Miskin                 Jumlah        Persentase          Catatan

2004                            36.1 juta     16.6%

2005                            35.1 juta     16.0%               Februari 2005

2006                            39.3 juta     17.8%               Maret 2006

2007                            37.2 juta     16.6%               Maret 2007

2008                            35.0 juta     15.4%               Maret 2008

2009                                          8.2% ????




                                                                                           18
Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil mencatat, pemerintahan Susilo
    Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla memperbesar utang dalam jumlah sangat
    besar. Posisi utang tersebut merupakan utang terbesar sepanjang sejarah RI.

          Koalisi terdiri dari

          Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran
          Perkumpulan Prakarsa
          Perhimpunan Pengembangan Pesantren & Masyarakat (P3M)
          Gerakan Antipemiskinan Rakyat Indonesia
          Lembaga Advokasi Pendidikan Anak Marginal
          Pusat Telaah dan Informasi Regional
          Asosiasi pendamping Perempuan Usaha Kecil dan
          Publish What You Pay

           Berdasarkan catatan koalisi, utang pemerintah sampai Januari 2009
    meningkat 31 persen dalam lima tahun terakhir. Posisi utang pada Desember
    2003 sebesar Rp 1.275 triliun. Adapun posisi utang Janusari 2009 sebesar Rp
    1.667 triliun atau naik Rp 392 triliun. Apabila pada tahun 2004, utang per
    kapita Indonesia Rp 5,8 juta per kepala, pada Februari 2009 utang per kapita
    menjadi Rp 7,7 juta per kepala. Memerhatikan Rencana Pembangunan Jangka
    Menengah Nasional 2004-2009, koalisi menilai rezim sekarang ini adalah rezim
    anti-subsidi. Hal itu dibuktikan dengan turunnya secara drastis subsidi. Pada
    tahun 2004 jumah subsidi masih sebesar 6,3 persen dari produk domestik
    bruto. Namun, sampai 2009,
    jumlah subsidi untuk kepentingan
    rakyat tinggal 0,3 persen dari PDB.
           Kesimpulan yang dapat
   ditarik adalah bahwa Indonesia
   masih        memerlukan        banyak
   perbaikan. Namun apa yang telah
   dicapai selama ini merupakan hasil
   dari     visi    dan     perencanaan
   pemerintahan SBY. Dapat dibayangkan hal-hal lain yang akan terjadi dalam
   pemerintahan yang akan berjalan untuk beberapa tahun ke depan lagi.

4) Pendidikan
           Pendidikan merupakan hal mendasar. Pendidikanlah yang menentukan
   kualitas sumber daya manusia. Kebijakan dalam bidang pendidikan diterapkan oleh
   kepemimpinan SBY. Beberapa diantaranya adalah meningkatkan anggaran
   pendidikan menjadi 20% dari keseluruhan APBN. Meneruskan dan mengefektifkan
   program rehabilitasi gedung sekolah yang sudah dimulai pada periode 2004-2009,
   sehingga terbangun fasilitas pendidikan yang memadai dan bermutu dengan
   memperbaiki dan menambah prasarana fisik sekolah, serta penggunaan teknologi




                                                                                     19
informatika dalam proses pengajaran yang akan menunjang proses belajar dan
   mengajar agar lebih efektif dan berkualitas.
           Pemanfaatan alokasi anggaran minimal 20 persen dari APBN untuk
   memastikan pemantapan pendidikan gratis dan terjangkau untuk pendidikan dasar 9
   tahun dan dilanjutkan secara bertahap pada tingkatan pendidikan lanjutan di tingkat
   SMA.
           Perbaikan secara fundamental kualitas kurikulum dan penyediaan buku-buku
   yang berkualitas agar makin mencerdaskan siswa dan membentuk karakter siswa
   yang beriman, berilmu, kreatif, inovatif, jujur, dedikatif, bertanggung jawab, dan
   suka bekerja keras.
           Meneruskan perbaikan kualitas guru, dosen serta peneliti agar menjadi pilar
   pendidikan yang mencerdaskan bangsa, mampu menciptakan lingkungan yang
   inovatif, serta mampu menularkan kualitas intelektual yang tinggi, bermutu, dan
   terus berkembang kepada anak didiknya. Selain program sertifikasi guru untuk
   menjaga mutu, juga akan ditingkatkan program pendidikan dan pelatihan bagi para
   guru termasuk program pendidikan bergelar bagi para guru agar sesuai dengan
   bidang pelajaran yang diajarkan dan semakin bermutu dalam memberikan
   pengajaran pada siswa.
           Memperbaiki remunerasi guru dan melanjutkan upaya perbaikan penghasilan
   kepada guru, dosen, dan para peneliti.
           Memperluas penerapan dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi
   (TIK) untuk mendukung kinerja penyelenggaraan pembangunan di bidang
   pendidikan.
           Mendorong partisipasi masyarakat (terutama orang tua murid) dalam
   menciptakan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan sesuai
   dengan aspirasi dan tantangan jaman saat ini dan kedepan.
           Mengurangi kesenjangan dalam akses pendidikan dan kualitas pendidikan,
   baik pada keluarga berpenghasilan rendah maupun daerah yang tertinggal.
   Pemberiaan program beasiswa serta pelaksanaan dan perluasan Program Keluarga
   Harapan (PKH), serta memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga miskin
   dengan syarat mereka mengirimkan anaknya ke bangku sekolah.

5) Sosial
           Presiden SBY berhasil meredam berbagai konflik di Ambon, Sampit dan
   juga di Aceh.
           Pada masa pemerintahan ini, kehidupan masyarakat mulai menuju
   kepada kehidupan individualis yang mengutamakan kepentingan individu. Hal
   ini dapat dilihat dengan kurangnya sosialisasi antarwarga di perkotaan.
           Arus urbanisasi juga semakin marak. Namun pemerintah tidak lagi
   mencanangkan transmigrasi.
           Di pemerintahan SBY juga telah dibuat undang-undang mengenai
   pornografi dan pornoaksi. Namun usaha ini tidak disertai dengan penegakan
   hukum yang baik sehingga tidak terealisasi.
           Meski konflik di beberapa daerah telah diredam, namun kembali muncul
   berbagai konflik lagi seperti di Makassar. Bahkan baru-baru ini terjadi tawuran
   antar-SMA di Jakarta yang membawa korban para pejuang jurnalistik.




                                                                                         20
6) Budaya
          Dalam hal pelestarian budaya, di masa pemerintahan SBY terlihat jelas
   kemundurannya. Terutama dengan banyaknya warisan budaya asli Indonesia
   yang diklaim oleh pemerintah negara lain. Contohnya sebagai berikut :
           Klaim Batik Jawa Oleh Adidas
           Klaim Angklung oleh Pemerintah Malaysia
           Klaim Gamelan oleh Pemerintah Malaysia
           Badik Tumbuk Lada oleh Pemerintah Malaysia
           Naskah Kuno dari Riau oleh Pemerintah Malaysia
           Naskah Kuno dari Sumatera Barat oleh Pemerintah Malaysia
           Naskah Kuno dari Sulawesi Selatan oleh Pemerintah Malaysia
           Naskah Kuno dari Sulawesi Tenggara oleh Pemerintah Malaysia
           Rendang dari Sumatera Barat oleh Oknum WN Malaysia
           Sambal Bajak dari Jawa Tengah oleh Oknum WN Belanda
           Sambal Petai dari Riau oleh Oknum WN Belanda
           Sambal Nanas dari Riau oleh Oknum WN Belanda
           Tempe dari Jawa oleh Beberapa Perusahaan Asing
           Lagu Rasa Sayang Sayange dari Maluku oleh Pemerintah Malaysia
           Tari Reog Ponorogo dari Jawa Timur oleh Pemerintah Malaysia
           Lagu Soleram dari Riau oleh Pemerintah Malaysia
           Lagu Injit-injit Semut dari Jambi oleh Pemerintah Malaysia
           Tari Kuda Lumping dari Jawa Timur oleh Pemerintah Malaysia
           Tari Piring dari Sumatera Barat oleh Pemerintah Malaysia
           Lagu Kakak Tua dari Maluku oleh Pemerintah Malaysia
           Lagu Anak Kambing Saya dari Nusa Tenggara oleh Pemerintah Malaysia
           Kursi Taman Dengan Ornamen Ukir Khas Jepara dari Jawa Tengah
           Pigura Dengan Ornamen Ukir Khas Jepara dari Jawa Tengah
           Motif Batik Parang dari Yogyakarta oleh Pemerintah Malaysia
           Desain Kerajinan Perak Desak Suwarti dari Bali oleh Oknum WN
           Amerika
           Produk Berbahan Rempah-rempah dan Tanaman Obat Asli Indonesia
           oleh Shiseido Co Ltd
           Badik Tumbuk Lada oleh Pemerintah Malaysia
           Kopi Gayo dari Aceh oleh perusahaan multinasional (MNC) Belanda
           Kopi Toraja dari Sulawesi Selatan oleh perusahaan Jepang
           Musik Indang Sungai Garinggiang dari Sumatera Barat oleh Malaysia
           Kain Ulos oleh Malaysia
           Lagu Jali-Jali oleh Pemerintah Malaysia
           Tari Pendet dari Bali oleh Pemerintah Malaysia
          Namun di masa ini, terdapat keberhasilan dengan pengakuan dari
   UNESCO bahwa batik Indonesia adalah warisan budaya Indonesia.




                                                                                  21
BAB IV
                                    Penutup

1. Kesimpulan

        Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terjadi banyak
   kemajuan di berbagai bidang. Hal ini dikarenakan kemajuan teknologi dan
   kebebasan berpendapat. Namun, terdapat beberapa kemunduran juga. Kita tidak
   dapat melihat kesuksesan suatu pemerintahan hanya dengan satu pandangan. Kita
   harus memandang dari berbagai sisi. Jika dibandingkan dengan pemerintahan pada
   masa Orde Baru, memang dalam beberapa bidang terlihat kemunduran. Tetapi bisa
   saja hal ini dikarenakan pada masa Orde Baru kebebasan pers dikekang sehingga
   bagian buruk pada Orde Baru tidak terlihat. Di masa pemerintahan Susilo Bambang
   Yudhoyono, musyawarah mufakat diutamakan. Sehingga pengambilan kebijakan
   terkesan lambat. Meski begitu, musyawarah mufakat ini dilakukan untuk
   kepentingan bersama. Sehingga dapat dikatakan, pada masa pemerintahan Susilo
   Bambang Yudhoyono telah cukup berkembang dibandingkan masa-masa
   sebelumnya dalam hal demokrasi.



2. Saran

       Kami menyarankan agar pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan
   rakyat kecil. Karena dari pengamatan kami, rakyat kecil kurang diperhatikan
   pemerintah. Meski laju perekonomian Indonesia berkembang pesat, namun
   perkembangan itu hanya menguntungkan golongan menengah keatas dan
   merugikan rakyat kecil sehingga kesenjangan sosial semakin membentang lebar.
       Kami juga menyarankan bagi segenap masyarakat Indonesia untuk turut
   berpartisipasi dalam pemerintahan dengan memberikan masukan, kritikan, dan
   dukungan.




                                                                                     22
Lampiran

                                   Daftar Pustaka

Mustopo, Habib. 2011. Sejarah 3 SMA Kelas XII Program IPA. Jakarta: Yudhistira.
Indratno, Ferry. 2007. Sejarah untuk SMA/MA Kelas XII IPA. Jakarta: Grasindo.
Supratna, Nana. 2009. Sejarah untuk Kelas XII Sekolah Menengah Atas Program Ilmu
       Pengetahuan Alam. Jakarta: Grasindo.
http://nasional.kompas.com/read/2011/09/09/00131338/Masa.Sulit.Pemerintahan.SBY

http://hinokaji.wordpress.com/2010/04/17/catatan-ekonomi-pada-masa-
pemerintahan-presiden-susilo-bambang-yudhoyono-periode-2004-2009/

http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081130042156AAp1iAa

http://makassar.tribunnews.com/2011/10/25/reshuffle-selebrasi-politik-pencitraan-sby




                                 Daftar Wawancara




   1. Narasumber : Rifat S.Pd

       Rafly       : Menurut om, bagaimana sistem politik di masa pemerintahan SBY
                      sekarang?
       Om Rifat    : Politik? Kalo kata orang-orang pemerintah sih politik Indonesia
                      itu lebih demokrasi dibandingkan dengan negara demokrasi.
       Rafly       : Itu artinya apaan?
       Om Rifat    : Demokrasi itu kan kita ngikutin Amerika gitu. Nah Indonesia itu
                      lebih demokrasi dibandingkan Amerika. Indonesia lebih liberal
                      dibandingkan negara liberal. Jadi artinya bahwa, demokrasi itu
                      kebablasan gitu. Masyarakat Indonesia belum dapat
                      menyesuaikan dengan sistem demokrasi yang baru.
       Rafly       : Kalau dalam bidang sosial, di masa pemerintahan SBY gimana?
       Om Rifat    : Dengan kemajuan teknologi, budaya, era globalisasi, maka
                      sosial kita di Indonesia itu semakin menuju pada individualis.
                      Kemunculannya apartemen merupakan bagian sedikit budaya
                      sosial yang baru. Ini kan kalau hidup di apartemen itu berpikir
                      untuk hidup individualis. Hal itu karena kemajuan budaya,
                      pengaruh dari luar, arus globalisasi.
       Rafly       : Kalau dalam bidang ekonomi, pemerintahan SBY gimana?
       Om Rifat    : Pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu 6%. Itu tinggi dibanding
                      tahun kemarin itu 5 koma. Itu tertinggi nomor empat di Asia.



                                                                                        23
Harusnya ada kolerasi antara pertumbuhan ekonomi dengan
             pengurangan dari kemiskinan itu sendiri. Cuma ternyata
             pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu masih dipegang mereka
             yang memiliki modal besar. Jadi dampaknya itu nggak ke
             bawah. Dampaknya itu malah ke atas. Jadi yang kaya makin
             kaya, yang miskin makin miskin.
Rafly      : Bagaimana dengan budaya Indonesia di masa pemerintahan SBY?
Om Rifat   : semakin hari Indonesia sudah terpengaruh budaya asing. Banyak
             orang Indonesia yang mengikuti gaya/budaya orang-orang
             asing. Kebanyakan orang-orang Indonesia lebih toleran dengan
             budaya asing daripada dengan budayanya sendiri. Ketika salah
             satu budaya kita diakui oleh negara lain, baru deh semua orang
             sibuk untuk merebutnya kembali. Seolah-olah membela budaya
             tersebut, tapi manakala tidak terjadi masyarakat Indonesia pasti
             akan mengikuti lifestyle orang-orang asing.
Rafly      : Kondisi pendidikan di masa pemerintahan SBY bagaimana?
Om Rifat   : Masalah pendidikan Indonesia masih menjadi permasalahan
             menurut MDGS (Milenium Development Goals). Hal ini makin
             diperparah dengan konteks politik masuk ke dunia pendidikan.
             Artinya banyak golongan-golongan yang mementingkan
             pendidikan untuk golongan sendiri. Sampai sejauh ini belum ada
             kebijakan yang rasional terhadap dunia pendidikan. Maksudnya,
             kayak ujian nasional nih sebenarnya kebijakan yang nggak
             rasional. Kenapa nggak rasional? Karena menyalahi undang-
             undang. Ya kan? Undang Undang Dasar.
Rafly      : Apakah hukum di masa pemerintahan SBY sudah ditegakkan
             dengan benar?
Om Rifat   : Tidak. Belum. Bahwa sebuah negara akan menjadi negara yang
             baik didukung dengan penegakan hukum yang konsisten dan di
             Indonesia penegakan hukumnya sangat tidak tegak. Banyak
             kasus-kasus besar nggak jelas keberadaannya. Kemudian
             premanisme merajalela di Indonesia. Mafia-mafia yang
             menyangkut korupsi jelas belum ada penyelesaiannya.
Rafly      : Dibandingkan dengan pemerintahan para pemimpin sebelumnya,
             pemerintahan SBY bagaimana?
Om Rifat   : kalau kita melihat politik, di masa Soeharto kekuasaan ada di
             mereka yang punya kedekatan dengan penguasa. Tapi di sisi
             alin dari kehidupan sosial-budaya jamannya Pak Harto jauh
             lebih baik dibandingkan sekarang bagi sebagian orang. Di
             jamannya pak Harto, berani mengabaikan anggaran. Dalam arti
             anggaran untuk kenyamanan atau ketertiban masyarakat
             contohnya APBN dikorbankan agar masyarakat itu bisa
             mendapat beras murah, agar masyarakat mendapatkan minyak,




                                                                                24
gitu. Itu berani. Tapi kalau di sisi lain kalau saat ini SBY karena
             mungkin tekanan dari pihak luar, mulai melepas beban
             anggaran itu untuk masyarakat sendiri. Sehingga di masyarakat
             ada pemikiran, “Kok di jamannya Pak Harto lebih enak daripada
             sekarang.” Itu untuk ekonomi, politik juga. Kemudian
             pendidikan nih. Perbedaannya kalau di jamannya Pak Harto,
             pendidikan itu , apa ya? Pendidikan itu mendasar gitu. Kalo di
             jamannya pak SBY kan pendidikan itu sampai sekarang masih
             belum jelas gitu keberadaannya. Ada undang-undang BHP gitu
             kan. Bahwa PTN menjadi badan usaha itu dilepas. Tapi di
             jamannya pak Harto, bagaimana masyarakat itu bisa masuk
             atau belajar dengan murah, itu lebih diutamakan
Rafly      : Sebenernya, Pak SBY itu lebih banyak mikir daripada bertindaknya,
             atau gimana?
Om Rifat   : Sebenarnya kalau bicara soal pemerintahan begitu, kita tidak
             bisa melihat dari satu orang. Misalkan SBY, maka kita harus
             melihat secara keseluruhan. Oh ini pemerintahan. Kalau
             pemerintahan, bukan hanya presiden tapi juga kebawahnya
             juga. SBY lebih banyak berpikir daripada bertindak itu mungkin
             beliau terjebak di kompromi politik. Jadi kalau di Amerika, partai
             politik ada dua, republik dan demokrat. Kalau satu menang, yg
             satu jadi oposisi. Kalau di Indonesia kan ngga. Jadi akhirnya
             untuk bergerak nggak leluasa. Bahwa untuk bergerak itu perlu
             pertimbangan.

2.         Narasumber : Anis

Nisa       : Menurut budhe, gimana sih sistem politik di masa pemerintahan
             SBY sekarang?
Budhe Anis : Makin nggak karuan. Contohnya kemarin menteri diganti. Kan
             bikin bingung jadinya. Ngga selesai-selesai ntar kebijakannya.
Nisa       : Kalau dalam bidang hukum bagaimana? Apakah sudah ditegakkan
             dengan baik?
Budhe Anis : Hukum di Indonesia mah ngga adil itu. Orang yang nyolong
             ayam sama koruptor aja keluar dari penjara duluan yang
             koruptor!
Nisa       : Bagaimana keadaan ekonomi di masa pemerintahan SBY?
Budhe Anis : Haduh apa-apa jadi makin mahal mbak. Minyak, gas, beras.
             Kebutuhan kita kan banyak. Sudah begitu kadang orang mau
             cari nafkah malah diusir-usir itu kayak satpol pp itu.
Nisa       : Bagaimana di bidang pendidikan?




                                                                                   25
Budhe Anis : Kalau pendidikan alhamdulillah sekarang sudah gratis. Cuma
             sayangnya SMA belum gratis. Tamatan SMP Cuma jadi
             pengangguran!
Nisa       : Bagaimana di bidang sosial?
Budhe Anis : Bahaya mbak banyak tawuran. Padahal sama temen sendiri itu
             antarkampung, antarsekolah, kalau jadi perang gimana?
             Padahal masalahnya sepele. Tapi pemerintah nanggepinnya
             nggak serius.
Nisa       : Budaya Indonesia di masa pemerintahan SBY bagaimana?
Budhe Anis : kurang. Itu pemerintah kok nggak peduli ya budaya Indonesia
             dibilang punya Malaysia?
Nusa       : Menurut budhe, bagaimana perbandingan masa pemerintahan
             SBY dengan para pemimpin sebelumnya?
Budhe Anis : Lebih enak jaman Pak Harto. Semua murah.




                                                                           26
Foto Saat Wawancara




                      Narasumber : Rifat S.Pd




                        Narasumber : Anis




                                                27

Contenu connexe

Tendances

Pelaksanaan demokrasi di indonesia pada periode 1945 1949
Pelaksanaan demokrasi di indonesia pada periode 1945 1949Pelaksanaan demokrasi di indonesia pada periode 1945 1949
Pelaksanaan demokrasi di indonesia pada periode 1945 1949MagdaNae
 
DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF MASA ORDE BARU
DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF MASA ORDE BARUDAMPAK POSITIF DAN NEGATIF MASA ORDE BARU
DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF MASA ORDE BARUnurindah_nurisa
 
Masa Kepemimpinan SBY
Masa Kepemimpinan SBYMasa Kepemimpinan SBY
Masa Kepemimpinan SBYLail Bahtra
 
Masa Pemerintahan SBY jilid 1 dan 2
Masa Pemerintahan SBY jilid 1 dan 2Masa Pemerintahan SBY jilid 1 dan 2
Masa Pemerintahan SBY jilid 1 dan 2Pratiwi Nur Sa'adah
 
Perkembangan demokrasi di indonesia
Perkembangan demokrasi di indonesiaPerkembangan demokrasi di indonesia
Perkembangan demokrasi di indonesiaJohanez Diaz
 
Sistem dan struktur politik ekonomi indonesia masa reformasi
Sistem dan struktur politik ekonomi indonesia masa reformasiSistem dan struktur politik ekonomi indonesia masa reformasi
Sistem dan struktur politik ekonomi indonesia masa reformasievarahma70
 
Orde baru (Politik,ekonomi, dan keamanan)
Orde baru (Politik,ekonomi, dan keamanan)Orde baru (Politik,ekonomi, dan keamanan)
Orde baru (Politik,ekonomi, dan keamanan)Satya Hs
 
Masa pemerintahan sby 2004 – 2009
Masa pemerintahan sby 2004 – 2009Masa pemerintahan sby 2004 – 2009
Masa pemerintahan sby 2004 – 2009ginanurulazhar
 
masa Pemerintahan SBY - Jokowi
masa Pemerintahan SBY - Jokowi masa Pemerintahan SBY - Jokowi
masa Pemerintahan SBY - Jokowi Riska hardiati
 
Tugas uud 1945 pasal 28 a
Tugas  uud 1945 pasal 28 aTugas  uud 1945 pasal 28 a
Tugas uud 1945 pasal 28 apycnat
 
Kabinet Ali Sastroamidjojo II
Kabinet Ali Sastroamidjojo IIKabinet Ali Sastroamidjojo II
Kabinet Ali Sastroamidjojo IIGhina Salsabila
 
Sejarah (Indonesia Pada Masa Orde Baru)
Sejarah (Indonesia Pada Masa Orde Baru)Sejarah (Indonesia Pada Masa Orde Baru)
Sejarah (Indonesia Pada Masa Orde Baru)Cahya Mustikaroh
 
Pendudukan Jepang di Indonesia
Pendudukan Jepang di IndonesiaPendudukan Jepang di Indonesia
Pendudukan Jepang di IndonesiaSEJARAH UNY
 
MAKALAH SEJARAH : SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI MASA DEMOKRASI TERP...
MAKALAH SEJARAH : SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI MASA DEMOKRASI TERP...MAKALAH SEJARAH : SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI MASA DEMOKRASI TERP...
MAKALAH SEJARAH : SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI MASA DEMOKRASI TERP...inka -chan
 
Dinamika penerapan demokrasi
Dinamika penerapan demokrasiDinamika penerapan demokrasi
Dinamika penerapan demokrasiabd_
 
Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi pada Masa Orde Baru
Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi pada Masa Orde BaruDampak Kebijakan Politik dan Ekonomi pada Masa Orde Baru
Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi pada Masa Orde BaruFitkhy Aulia
 
Demokrasi indonesia 1949 1959
Demokrasi indonesia 1949 1959Demokrasi indonesia 1949 1959
Demokrasi indonesia 1949 1959Racmat Ridho
 
Masalah-masalah Pembangunan dan cara mengatasinya
Masalah-masalah Pembangunan dan cara mengatasinyaMasalah-masalah Pembangunan dan cara mengatasinya
Masalah-masalah Pembangunan dan cara mengatasinyaMagdalena Palma Renia
 

Tendances (20)

Pelaksanaan demokrasi di indonesia pada periode 1945 1949
Pelaksanaan demokrasi di indonesia pada periode 1945 1949Pelaksanaan demokrasi di indonesia pada periode 1945 1949
Pelaksanaan demokrasi di indonesia pada periode 1945 1949
 
DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF MASA ORDE BARU
DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF MASA ORDE BARUDAMPAK POSITIF DAN NEGATIF MASA ORDE BARU
DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF MASA ORDE BARU
 
Masa Kepemimpinan SBY
Masa Kepemimpinan SBYMasa Kepemimpinan SBY
Masa Kepemimpinan SBY
 
Ppt ekonomi masa demokrasi terpimpin
Ppt ekonomi masa demokrasi terpimpinPpt ekonomi masa demokrasi terpimpin
Ppt ekonomi masa demokrasi terpimpin
 
Masa Pemerintahan SBY jilid 1 dan 2
Masa Pemerintahan SBY jilid 1 dan 2Masa Pemerintahan SBY jilid 1 dan 2
Masa Pemerintahan SBY jilid 1 dan 2
 
Perkembangan demokrasi di indonesia
Perkembangan demokrasi di indonesiaPerkembangan demokrasi di indonesia
Perkembangan demokrasi di indonesia
 
Sistem dan struktur politik ekonomi indonesia masa reformasi
Sistem dan struktur politik ekonomi indonesia masa reformasiSistem dan struktur politik ekonomi indonesia masa reformasi
Sistem dan struktur politik ekonomi indonesia masa reformasi
 
Orde baru (Politik,ekonomi, dan keamanan)
Orde baru (Politik,ekonomi, dan keamanan)Orde baru (Politik,ekonomi, dan keamanan)
Orde baru (Politik,ekonomi, dan keamanan)
 
Masa pemerintahan sby 2004 – 2009
Masa pemerintahan sby 2004 – 2009Masa pemerintahan sby 2004 – 2009
Masa pemerintahan sby 2004 – 2009
 
masa Pemerintahan SBY - Jokowi
masa Pemerintahan SBY - Jokowi masa Pemerintahan SBY - Jokowi
masa Pemerintahan SBY - Jokowi
 
Tugas uud 1945 pasal 28 a
Tugas  uud 1945 pasal 28 aTugas  uud 1945 pasal 28 a
Tugas uud 1945 pasal 28 a
 
Kabinet Ali Sastroamidjojo II
Kabinet Ali Sastroamidjojo IIKabinet Ali Sastroamidjojo II
Kabinet Ali Sastroamidjojo II
 
Sejarah (Indonesia Pada Masa Orde Baru)
Sejarah (Indonesia Pada Masa Orde Baru)Sejarah (Indonesia Pada Masa Orde Baru)
Sejarah (Indonesia Pada Masa Orde Baru)
 
Demokrasi Terpimpin
Demokrasi TerpimpinDemokrasi Terpimpin
Demokrasi Terpimpin
 
Pendudukan Jepang di Indonesia
Pendudukan Jepang di IndonesiaPendudukan Jepang di Indonesia
Pendudukan Jepang di Indonesia
 
MAKALAH SEJARAH : SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI MASA DEMOKRASI TERP...
MAKALAH SEJARAH : SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI MASA DEMOKRASI TERP...MAKALAH SEJARAH : SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI MASA DEMOKRASI TERP...
MAKALAH SEJARAH : SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI MASA DEMOKRASI TERP...
 
Dinamika penerapan demokrasi
Dinamika penerapan demokrasiDinamika penerapan demokrasi
Dinamika penerapan demokrasi
 
Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi pada Masa Orde Baru
Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi pada Masa Orde BaruDampak Kebijakan Politik dan Ekonomi pada Masa Orde Baru
Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi pada Masa Orde Baru
 
Demokrasi indonesia 1949 1959
Demokrasi indonesia 1949 1959Demokrasi indonesia 1949 1959
Demokrasi indonesia 1949 1959
 
Masalah-masalah Pembangunan dan cara mengatasinya
Masalah-masalah Pembangunan dan cara mengatasinyaMasalah-masalah Pembangunan dan cara mengatasinya
Masalah-masalah Pembangunan dan cara mengatasinya
 

En vedette

Sejarah - Kondisi Politik dan Ekonomi pada Masa Pemerintahan Megawati
Sejarah - Kondisi Politik dan Ekonomi pada Masa Pemerintahan MegawatiSejarah - Kondisi Politik dan Ekonomi pada Masa Pemerintahan Megawati
Sejarah - Kondisi Politik dan Ekonomi pada Masa Pemerintahan Megawatiwikaldypangestu
 
Sejarah 12 masa pemerintahan sby (presentasi)
Sejarah 12   masa pemerintahan sby (presentasi)Sejarah 12   masa pemerintahan sby (presentasi)
Sejarah 12 masa pemerintahan sby (presentasi)Nisa 'Icha' El
 
Pemerintahan Reformasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Pemerintahan Reformasi Presiden Susilo Bambang YudhoyonoPemerintahan Reformasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Pemerintahan Reformasi Presiden Susilo Bambang YudhoyonoPandu Adi
 
Presentasi sejarah era reformasi zaman Megawati
Presentasi sejarah era reformasi zaman MegawatiPresentasi sejarah era reformasi zaman Megawati
Presentasi sejarah era reformasi zaman Megawatiacca15
 
ALAT YANG DIGUNAKAN PADA ZAMAN BATU DAN ZAMAN LOGAM Kliping Oleh Nanda Elfira...
ALAT YANG DIGUNAKAN PADA ZAMAN BATU DAN ZAMAN LOGAM Kliping Oleh Nanda Elfira...ALAT YANG DIGUNAKAN PADA ZAMAN BATU DAN ZAMAN LOGAM Kliping Oleh Nanda Elfira...
ALAT YANG DIGUNAKAN PADA ZAMAN BATU DAN ZAMAN LOGAM Kliping Oleh Nanda Elfira...Deli Maulana Jabet
 
MASA PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO PERIODE 2009 – 2014 DAN PEMERINTAH...
MASA PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO PERIODE 2009 – 2014 DAN PEMERINTAH...MASA PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO PERIODE 2009 – 2014 DAN PEMERINTAH...
MASA PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO PERIODE 2009 – 2014 DAN PEMERINTAH...emildaemiliano
 
5 kebijakan pemerintahan jokowi jk
5 kebijakan pemerintahan jokowi jk5 kebijakan pemerintahan jokowi jk
5 kebijakan pemerintahan jokowi jkBaihaqi Baihaqi
 
Kebijakan Pemerintahan Gusdur
Kebijakan Pemerintahan GusdurKebijakan Pemerintahan Gusdur
Kebijakan Pemerintahan GusdurMuhamad Yogi
 
How to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
How to Make Awesome SlideShares: Tips & TricksHow to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
How to Make Awesome SlideShares: Tips & TricksSlideShare
 
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...Researcher Syndicate68
 
Getting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShareGetting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShareSlideShare
 
Makalah Analisis Pancasila
Makalah Analisis PancasilaMakalah Analisis Pancasila
Makalah Analisis PancasilaDewi Annisa
 
Makalah Perekonomian Indonesia
Makalah Perekonomian IndonesiaMakalah Perekonomian Indonesia
Makalah Perekonomian IndonesiaDio_irawan13
 
Masa Pemerintahan BJ Habibi
Masa Pemerintahan BJ HabibiMasa Pemerintahan BJ Habibi
Masa Pemerintahan BJ HabibiHilya Auliya
 
Sistem Pemerintahan Amerika Serikat
Sistem Pemerintahan Amerika SerikatSistem Pemerintahan Amerika Serikat
Sistem Pemerintahan Amerika SerikatDini Islamiana
 
Kajian Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia
Kajian Sistem Politik dan Pemerintahan di IndonesiaKajian Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia
Kajian Sistem Politik dan Pemerintahan di IndonesiaYogyakarta State University
 
gambaran umum perekonomian indonesia.ppt
gambaran umum perekonomian indonesia.pptgambaran umum perekonomian indonesia.ppt
gambaran umum perekonomian indonesia.pptAsgari S
 
Perbandingan sistem pemerintahan antara negara indonesia dengan australia
Perbandingan sistem pemerintahan antara negara indonesia dengan australiaPerbandingan sistem pemerintahan antara negara indonesia dengan australia
Perbandingan sistem pemerintahan antara negara indonesia dengan australiaChaing Saing
 

En vedette (20)

Sejarah - Kondisi Politik dan Ekonomi pada Masa Pemerintahan Megawati
Sejarah - Kondisi Politik dan Ekonomi pada Masa Pemerintahan MegawatiSejarah - Kondisi Politik dan Ekonomi pada Masa Pemerintahan Megawati
Sejarah - Kondisi Politik dan Ekonomi pada Masa Pemerintahan Megawati
 
Sejarah 12 masa pemerintahan sby (presentasi)
Sejarah 12   masa pemerintahan sby (presentasi)Sejarah 12   masa pemerintahan sby (presentasi)
Sejarah 12 masa pemerintahan sby (presentasi)
 
Pemerintahan Reformasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Pemerintahan Reformasi Presiden Susilo Bambang YudhoyonoPemerintahan Reformasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Pemerintahan Reformasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
 
Presentasi sejarah era reformasi zaman Megawati
Presentasi sejarah era reformasi zaman MegawatiPresentasi sejarah era reformasi zaman Megawati
Presentasi sejarah era reformasi zaman Megawati
 
Masa pemerintahan gus dur
Masa pemerintahan gus durMasa pemerintahan gus dur
Masa pemerintahan gus dur
 
ALAT YANG DIGUNAKAN PADA ZAMAN BATU DAN ZAMAN LOGAM Kliping Oleh Nanda Elfira...
ALAT YANG DIGUNAKAN PADA ZAMAN BATU DAN ZAMAN LOGAM Kliping Oleh Nanda Elfira...ALAT YANG DIGUNAKAN PADA ZAMAN BATU DAN ZAMAN LOGAM Kliping Oleh Nanda Elfira...
ALAT YANG DIGUNAKAN PADA ZAMAN BATU DAN ZAMAN LOGAM Kliping Oleh Nanda Elfira...
 
MASA PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO PERIODE 2009 – 2014 DAN PEMERINTAH...
MASA PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO PERIODE 2009 – 2014 DAN PEMERINTAH...MASA PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO PERIODE 2009 – 2014 DAN PEMERINTAH...
MASA PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO PERIODE 2009 – 2014 DAN PEMERINTAH...
 
5 kebijakan pemerintahan jokowi jk
5 kebijakan pemerintahan jokowi jk5 kebijakan pemerintahan jokowi jk
5 kebijakan pemerintahan jokowi jk
 
Kebijakan Pemerintahan Gusdur
Kebijakan Pemerintahan GusdurKebijakan Pemerintahan Gusdur
Kebijakan Pemerintahan Gusdur
 
How to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
How to Make Awesome SlideShares: Tips & TricksHow to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
How to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
 
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...
 
Getting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShareGetting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShare
 
Makalah Analisis Pancasila
Makalah Analisis PancasilaMakalah Analisis Pancasila
Makalah Analisis Pancasila
 
Makalah Perekonomian Indonesia
Makalah Perekonomian IndonesiaMakalah Perekonomian Indonesia
Makalah Perekonomian Indonesia
 
Masa Pemerintahan BJ Habibi
Masa Pemerintahan BJ HabibiMasa Pemerintahan BJ Habibi
Masa Pemerintahan BJ Habibi
 
Sistem Pemerintahan Amerika Serikat
Sistem Pemerintahan Amerika SerikatSistem Pemerintahan Amerika Serikat
Sistem Pemerintahan Amerika Serikat
 
Kajian Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia
Kajian Sistem Politik dan Pemerintahan di IndonesiaKajian Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia
Kajian Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia
 
gambaran umum perekonomian indonesia.ppt
gambaran umum perekonomian indonesia.pptgambaran umum perekonomian indonesia.ppt
gambaran umum perekonomian indonesia.ppt
 
Sistem Pemerintahan AS
Sistem Pemerintahan ASSistem Pemerintahan AS
Sistem Pemerintahan AS
 
Perbandingan sistem pemerintahan antara negara indonesia dengan australia
Perbandingan sistem pemerintahan antara negara indonesia dengan australiaPerbandingan sistem pemerintahan antara negara indonesia dengan australia
Perbandingan sistem pemerintahan antara negara indonesia dengan australia
 

Similaire à Sejarah 12 masa pemerintahan sby (makalah)

Makalah dampak positif kebijakan politik ekonomi orba
Makalah dampak positif kebijakan politik ekonomi orbaMakalah dampak positif kebijakan politik ekonomi orba
Makalah dampak positif kebijakan politik ekonomi orbarohanapsj
 
Sej indo sby
Sej indo sbySej indo sby
Sej indo sbyNE HA
 
Penelitian Orde Baru (Putihnya Orde Baru, Gelap Bayangan Masa Lalu)
Penelitian Orde Baru (Putihnya Orde Baru, Gelap Bayangan Masa Lalu)Penelitian Orde Baru (Putihnya Orde Baru, Gelap Bayangan Masa Lalu)
Penelitian Orde Baru (Putihnya Orde Baru, Gelap Bayangan Masa Lalu)Vina Widya Putri
 
Makalah kepemimpinan orde baru dosen erina pane,sh,mh...OLEH ACHMAD AVANDI,SE...
Makalah kepemimpinan orde baru dosen erina pane,sh,mh...OLEH ACHMAD AVANDI,SE...Makalah kepemimpinan orde baru dosen erina pane,sh,mh...OLEH ACHMAD AVANDI,SE...
Makalah kepemimpinan orde baru dosen erina pane,sh,mh...OLEH ACHMAD AVANDI,SE...ACHMAD AVANDI,SE,MM Alfaqzamta
 
Makalah Sistem Pemerintahan Indonesia
Makalah Sistem Pemerintahan IndonesiaMakalah Sistem Pemerintahan Indonesia
Makalah Sistem Pemerintahan IndonesiaDini Audi
 
Pkn kehidupan berbanagsa dan bernegara
Pkn kehidupan berbanagsa dan bernegaraPkn kehidupan berbanagsa dan bernegara
Pkn kehidupan berbanagsa dan bernegararahmatbuludawa1
 
Musni Umar: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pemecahan Konfflik Sosial
Musni Umar: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pemecahan Konfflik Sosial Musni Umar: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pemecahan Konfflik Sosial
Musni Umar: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pemecahan Konfflik Sosial musniumar
 
Musni Umar: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pemecahan Konflik Sosial
 Musni Umar: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pemecahan Konflik Sosial  Musni Umar: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pemecahan Konflik Sosial
Musni Umar: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pemecahan Konflik Sosial musniumar
 
USM_4_PILAR_3 Bahtiar1.pdf
USM_4_PILAR_3 Bahtiar1.pdfUSM_4_PILAR_3 Bahtiar1.pdf
USM_4_PILAR_3 Bahtiar1.pdfTiara4305
 
Implementasi Nilai-nilai Pancasila dan Pemecahan Konflik Sosial
Implementasi Nilai-nilai Pancasila dan Pemecahan Konflik SosialImplementasi Nilai-nilai Pancasila dan Pemecahan Konflik Sosial
Implementasi Nilai-nilai Pancasila dan Pemecahan Konflik Sosialmusniumar
 
MAKALAH KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK WARGA NEGAR...
MAKALAH KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK WARGA NEGAR...MAKALAH KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK WARGA NEGAR...
MAKALAH KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK WARGA NEGAR...Lisca Ardiwinata
 
MASA PEMERINTAHAN SBY SEJARAH XII
MASA PEMERINTAHAN SBY SEJARAH XII MASA PEMERINTAHAN SBY SEJARAH XII
MASA PEMERINTAHAN SBY SEJARAH XII JesslynLee3
 
Aura zahari 06_hubunganinternasional
Aura zahari 06_hubunganinternasionalAura zahari 06_hubunganinternasional
Aura zahari 06_hubunganinternasionalTania Azhari
 

Similaire à Sejarah 12 masa pemerintahan sby (makalah) (20)

Pkn
PknPkn
Pkn
 
Makalah dampak positif kebijakan politik ekonomi orba
Makalah dampak positif kebijakan politik ekonomi orbaMakalah dampak positif kebijakan politik ekonomi orba
Makalah dampak positif kebijakan politik ekonomi orba
 
Sej indo sby
Sej indo sbySej indo sby
Sej indo sby
 
Penelitian Orde Baru (Putihnya Orde Baru, Gelap Bayangan Masa Lalu)
Penelitian Orde Baru (Putihnya Orde Baru, Gelap Bayangan Masa Lalu)Penelitian Orde Baru (Putihnya Orde Baru, Gelap Bayangan Masa Lalu)
Penelitian Orde Baru (Putihnya Orde Baru, Gelap Bayangan Masa Lalu)
 
Makalah kepemimpinan orde baru dosen erina pane,sh,mh...OLEH ACHMAD AVANDI,SE...
Makalah kepemimpinan orde baru dosen erina pane,sh,mh...OLEH ACHMAD AVANDI,SE...Makalah kepemimpinan orde baru dosen erina pane,sh,mh...OLEH ACHMAD AVANDI,SE...
Makalah kepemimpinan orde baru dosen erina pane,sh,mh...OLEH ACHMAD AVANDI,SE...
 
Umikalsum amin sope
Umikalsum amin sopeUmikalsum amin sope
Umikalsum amin sope
 
Makalah Sistem Pemerintahan Indonesia
Makalah Sistem Pemerintahan IndonesiaMakalah Sistem Pemerintahan Indonesia
Makalah Sistem Pemerintahan Indonesia
 
Pkn kehidupan berbanagsa dan bernegara
Pkn kehidupan berbanagsa dan bernegaraPkn kehidupan berbanagsa dan bernegara
Pkn kehidupan berbanagsa dan bernegara
 
Musni Umar: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pemecahan Konfflik Sosial
Musni Umar: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pemecahan Konfflik Sosial Musni Umar: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pemecahan Konfflik Sosial
Musni Umar: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pemecahan Konfflik Sosial
 
Musni Umar: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pemecahan Konflik Sosial
 Musni Umar: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pemecahan Konflik Sosial  Musni Umar: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pemecahan Konflik Sosial
Musni Umar: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pemecahan Konflik Sosial
 
USM_4_PILAR_3 Bahtiar1.pdf
USM_4_PILAR_3 Bahtiar1.pdfUSM_4_PILAR_3 Bahtiar1.pdf
USM_4_PILAR_3 Bahtiar1.pdf
 
SEJARAH XII IPA2 SMA N 1 SIMO BOYOLALI
SEJARAH XII IPA2 SMA N 1 SIMO BOYOLALISEJARAH XII IPA2 SMA N 1 SIMO BOYOLALI
SEJARAH XII IPA2 SMA N 1 SIMO BOYOLALI
 
Implementasi Nilai-nilai Pancasila dan Pemecahan Konflik Sosial
Implementasi Nilai-nilai Pancasila dan Pemecahan Konflik SosialImplementasi Nilai-nilai Pancasila dan Pemecahan Konflik Sosial
Implementasi Nilai-nilai Pancasila dan Pemecahan Konflik Sosial
 
Gotong Royong pkn
Gotong Royong pknGotong Royong pkn
Gotong Royong pkn
 
Namakunana 04_09_23 Fix.docx
Namakunana 04_09_23 Fix.docxNamakunana 04_09_23 Fix.docx
Namakunana 04_09_23 Fix.docx
 
MAKALAH KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK WARGA NEGAR...
MAKALAH KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK WARGA NEGAR...MAKALAH KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK WARGA NEGAR...
MAKALAH KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK WARGA NEGAR...
 
Pendidikan kewarganegaraan untuk kelas 6
Pendidikan kewarganegaraan untuk kelas 6Pendidikan kewarganegaraan untuk kelas 6
Pendidikan kewarganegaraan untuk kelas 6
 
MASA PEMERINTAHAN SBY SEJARAH XII
MASA PEMERINTAHAN SBY SEJARAH XII MASA PEMERINTAHAN SBY SEJARAH XII
MASA PEMERINTAHAN SBY SEJARAH XII
 
pemerintahan sby era reformasi
pemerintahan sby era reformasipemerintahan sby era reformasi
pemerintahan sby era reformasi
 
Aura zahari 06_hubunganinternasional
Aura zahari 06_hubunganinternasionalAura zahari 06_hubunganinternasional
Aura zahari 06_hubunganinternasional
 

Plus de Nisa 'Icha' El

Geografi 8 makalah pranata sosial
Geografi 8   makalah pranata sosialGeografi 8   makalah pranata sosial
Geografi 8 makalah pranata sosialNisa 'Icha' El
 
Plh 11 pencemaran tanah dan penyebabnya
Plh 11   pencemaran tanah dan penyebabnyaPlh 11   pencemaran tanah dan penyebabnya
Plh 11 pencemaran tanah dan penyebabnyaNisa 'Icha' El
 
Geografi 8 makalah hubungan sosial
Geografi 8   makalah hubungan sosialGeografi 8   makalah hubungan sosial
Geografi 8 makalah hubungan sosialNisa 'Icha' El
 
Geografi 8 makalah pengendalian penyimpangan sosial
Geografi 8   makalah pengendalian penyimpangan sosialGeografi 8   makalah pengendalian penyimpangan sosial
Geografi 8 makalah pengendalian penyimpangan sosialNisa 'Icha' El
 
Plh 11 laporan pembuatan alat penyaring
Plh 11   laporan pembuatan alat penyaringPlh 11   laporan pembuatan alat penyaring
Plh 11 laporan pembuatan alat penyaringNisa 'Icha' El
 
Plh 10 analisis sungai ciliwung
Plh 10   analisis sungai ciliwungPlh 10   analisis sungai ciliwung
Plh 10 analisis sungai ciliwungNisa 'Icha' El
 
Plh 10 analisis sungai ciliwung
Plh 10   analisis sungai ciliwungPlh 10   analisis sungai ciliwung
Plh 10 analisis sungai ciliwungNisa 'Icha' El
 
Biologi 10 ekosistem 'presentasi'
Biologi 10   ekosistem 'presentasi'Biologi 10   ekosistem 'presentasi'
Biologi 10 ekosistem 'presentasi'Nisa 'Icha' El
 
Biologi 12 laporan praktikum fotosintesis
Biologi 12   laporan praktikum fotosintesisBiologi 12   laporan praktikum fotosintesis
Biologi 12 laporan praktikum fotosintesisNisa 'Icha' El
 
Biologi 12 laporan praktikum enzim katalase
Biologi 12   laporan praktikum enzim katalaseBiologi 12   laporan praktikum enzim katalase
Biologi 12 laporan praktikum enzim katalaseNisa 'Icha' El
 
Biologi 12 laporan praktikum pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan
Biologi 12   laporan praktikum pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhanBiologi 12   laporan praktikum pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan
Biologi 12 laporan praktikum pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhanNisa 'Icha' El
 
Biologi 11 jaringan tumbuhan
Biologi 11   jaringan tumbuhanBiologi 11   jaringan tumbuhan
Biologi 11 jaringan tumbuhanNisa 'Icha' El
 
Biologi 12 laporan praktikum mitosis dan meiosis
Biologi 12   laporan praktikum mitosis dan meiosisBiologi 12   laporan praktikum mitosis dan meiosis
Biologi 12 laporan praktikum mitosis dan meiosisNisa 'Icha' El
 
Biologi 12 substansi hereditas dan reproduksi sel
Biologi 12   substansi hereditas dan reproduksi selBiologi 12   substansi hereditas dan reproduksi sel
Biologi 12 substansi hereditas dan reproduksi selNisa 'Icha' El
 

Plus de Nisa 'Icha' El (16)

Geografi 8 makalah pranata sosial
Geografi 8   makalah pranata sosialGeografi 8   makalah pranata sosial
Geografi 8 makalah pranata sosial
 
Plh 11 pencemaran tanah dan penyebabnya
Plh 11   pencemaran tanah dan penyebabnyaPlh 11   pencemaran tanah dan penyebabnya
Plh 11 pencemaran tanah dan penyebabnya
 
Geografi 8 makalah hubungan sosial
Geografi 8   makalah hubungan sosialGeografi 8   makalah hubungan sosial
Geografi 8 makalah hubungan sosial
 
Geografi 8 makalah pengendalian penyimpangan sosial
Geografi 8   makalah pengendalian penyimpangan sosialGeografi 8   makalah pengendalian penyimpangan sosial
Geografi 8 makalah pengendalian penyimpangan sosial
 
Plh 11 laporan pembuatan alat penyaring
Plh 11   laporan pembuatan alat penyaringPlh 11   laporan pembuatan alat penyaring
Plh 11 laporan pembuatan alat penyaring
 
Plh 10 analisis sungai ciliwung
Plh 10   analisis sungai ciliwungPlh 10   analisis sungai ciliwung
Plh 10 analisis sungai ciliwung
 
Plh 10 analisis sungai ciliwung
Plh 10   analisis sungai ciliwungPlh 10   analisis sungai ciliwung
Plh 10 analisis sungai ciliwung
 
Biologi 10 ekosistem
Biologi 10   ekosistemBiologi 10   ekosistem
Biologi 10 ekosistem
 
Biologi 10 ekosistem 'presentasi'
Biologi 10   ekosistem 'presentasi'Biologi 10   ekosistem 'presentasi'
Biologi 10 ekosistem 'presentasi'
 
Biologi 12 laporan praktikum fotosintesis
Biologi 12   laporan praktikum fotosintesisBiologi 12   laporan praktikum fotosintesis
Biologi 12 laporan praktikum fotosintesis
 
Biologi 12 laporan praktikum enzim katalase
Biologi 12   laporan praktikum enzim katalaseBiologi 12   laporan praktikum enzim katalase
Biologi 12 laporan praktikum enzim katalase
 
Biologi 12 laporan praktikum pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan
Biologi 12   laporan praktikum pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhanBiologi 12   laporan praktikum pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan
Biologi 12 laporan praktikum pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan
 
Biologi 11 jaringan tumbuhan
Biologi 11   jaringan tumbuhanBiologi 11   jaringan tumbuhan
Biologi 11 jaringan tumbuhan
 
Biologi 10 virus
Biologi 10   virusBiologi 10   virus
Biologi 10 virus
 
Biologi 12 laporan praktikum mitosis dan meiosis
Biologi 12   laporan praktikum mitosis dan meiosisBiologi 12   laporan praktikum mitosis dan meiosis
Biologi 12 laporan praktikum mitosis dan meiosis
 
Biologi 12 substansi hereditas dan reproduksi sel
Biologi 12   substansi hereditas dan reproduksi selBiologi 12   substansi hereditas dan reproduksi sel
Biologi 12 substansi hereditas dan reproduksi sel
 

Dernier

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai pencetak calon guru pro...
Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai pencetak calon guru pro...Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai pencetak calon guru pro...
Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai pencetak calon guru pro...AnnisaArianti2
 
materi PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smp
materi PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smpmateri PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smp
materi PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smpAanSutrisno
 
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdfMakna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdfAdindaRizkiThalia
 
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus daMenyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus daWijaya Kusumah
 
Fungsi Manajemen Public Relations dan Terapannya
Fungsi Manajemen Public Relations dan TerapannyaFungsi Manajemen Public Relations dan Terapannya
Fungsi Manajemen Public Relations dan TerapannyaAdePutraTunggali
 
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdfK1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf2210130220024
 
Download Contoh Laporan observasi teman sejawat
Download Contoh Laporan observasi teman sejawatDownload Contoh Laporan observasi teman sejawat
Download Contoh Laporan observasi teman sejawatsriagunggb
 
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...Aminullah Assagaf
 
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdfPTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdfSMP Hang Kasturi, Batam
 
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptxanisakhairoza
 
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada MuridAksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada MuridDonyAndriSetiawan
 
1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT
1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT
1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUTeric214073
 
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdfK1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdfbayuputra151203
 
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuranpower point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuranapriandanu
 
PAI SD 1_BAB 9. pendidikan agama islam tentang bersuci
PAI SD 1_BAB 9.  pendidikan agama islam tentang bersuciPAI SD 1_BAB 9.  pendidikan agama islam tentang bersuci
PAI SD 1_BAB 9. pendidikan agama islam tentang bersucietiernawati20
 
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASIBMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASIsyedharis59
 
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIK
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIKcontoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIK
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIKTaufik241763
 
Paket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptx
Paket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptxPaket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptx
Paket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptxDarmiahDarmiah
 

Dernier (20)

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai pencetak calon guru pro...
Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai pencetak calon guru pro...Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai pencetak calon guru pro...
Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai pencetak calon guru pro...
 
materi PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smp
materi PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smpmateri PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smp
materi PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smp
 
DEFINISI DAN KONTEKS MANAJEMEN ISU DAN KRISIS.pptx
DEFINISI DAN KONTEKS MANAJEMEN ISU DAN KRISIS.pptxDEFINISI DAN KONTEKS MANAJEMEN ISU DAN KRISIS.pptx
DEFINISI DAN KONTEKS MANAJEMEN ISU DAN KRISIS.pptx
 
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdfMakna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
 
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus daMenyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
 
Fungsi Manajemen Public Relations dan Terapannya
Fungsi Manajemen Public Relations dan TerapannyaFungsi Manajemen Public Relations dan Terapannya
Fungsi Manajemen Public Relations dan Terapannya
 
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdfK1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
 
Download Contoh Laporan observasi teman sejawat
Download Contoh Laporan observasi teman sejawatDownload Contoh Laporan observasi teman sejawat
Download Contoh Laporan observasi teman sejawat
 
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
 
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdfPTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
 
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
 
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada MuridAksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
 
1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT
1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT
1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT
 
KOMUNIKATOR POLITIK ( AKTOR POLITIK).pptx
KOMUNIKATOR POLITIK ( AKTOR POLITIK).pptxKOMUNIKATOR POLITIK ( AKTOR POLITIK).pptx
KOMUNIKATOR POLITIK ( AKTOR POLITIK).pptx
 
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdfK1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
 
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuranpower point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
 
PAI SD 1_BAB 9. pendidikan agama islam tentang bersuci
PAI SD 1_BAB 9.  pendidikan agama islam tentang bersuciPAI SD 1_BAB 9.  pendidikan agama islam tentang bersuci
PAI SD 1_BAB 9. pendidikan agama islam tentang bersuci
 
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASIBMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
 
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIK
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIKcontoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIK
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIK
 
Paket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptx
Paket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptxPaket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptx
Paket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptx
 

Sejarah 12 masa pemerintahan sby (makalah)

  • 2. Biodata Kelompok Nama : Muhammad Rifqi Elnanza Alba Nama : Rafly Dwi Wijayanto (Rafly) (Pare) TTL : Jakarta, 30 April 1994 TTL : Jakarta, 29 Juli 1994 Moto Hidup : Hidup itu mudah. Kau pilih Moto Hidup : Uang bukanlah segalanya, satu pilihan dan jangan pernah tetapi segalanya tidak berarti tanpa menyesalinya. uang Nama : Nisa El Purwatari (Icha) Nama : Zsagita Tri Budiani (Gicang) TTL : Pati, 13 Juni 1994 TTL : Bekasi, 7 Desember 1993 Moto Hidup : Moto Hidup : Hidup itu tidak adil maka biasakanlah itu. 2
  • 3. Kata Pengantar Puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya, kelompok kami, kelompok 7 dari kelas XII IA 2 dapat menyelesaikan makalah Sejarah yang membahas mengenai Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kami aturkan terima kasih setulusnya kepada ibu guru Sejarah tercinta kami, Ibu Emi yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai harganya kepada kami. Kami juga berterimakasih kepada ayahanda dan ibunda kami yang mendukung kami sehingga makalah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Kami juga berterimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, baik moril maupun materil dalam pembuatan makalah ini. Kami berharap agar makalah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dalam menambah wawasan mengenai materi ini. Sedianya, rekan-rekan dapat memberikan kritik dan saran yang membangun demi terciptanya karya yang lebih baik dari ini. Bekasi, Desember 2011 Kelompok 7 3
  • 4. Daftar Isi Biodata Anggota Kelompok ........................................................................................ 2 Kata Pengantar............................................................................................................ 3 Daftar Isi ...................................................................................................................... 4 BAB I Pendahuluan ............................................................................................................... 5 1. Tujuan ................................................................................................................... 5 2. Landasan Teori ..................................................................................................... 5 BAB II Permasalahan.............................................................................................................. 7 BAB III Pembahasan Masalah ................................................................................................. 8 1. Profil SBY .............................................................................................................. 8 2. Masa Pemerintahan ............................................................................................. 9 3. Kondisi dan Kebijakan........................................................................................... 10 2.1 Bidang Politik ................................................................................................ 11 2.2 Bidang Hukum............................................................................................... 12 2.3 Bidang Ekonomi ............................................................................................ 14 2.4 Bidang Pendidikan ........................................................................................ 19 2.5 Bidang Sosial ................................................................................................. 20 2.6 Bidang Budaya .............................................................................................. 21 BAB IV Penutup....................................................................................................................... 22 1. Kesimpulan ........................................................................................................... 22 2. Saran ..................................................................................................................... 22 Lampiran ..................................................................................................................... 23 1. Daftar Pustaka ...................................................................................................... 23 2. Daftar Wawancara................................................................................................ 23 4
  • 5. BAB I Pendahuluan A. Tujuan Makalah ini dibuat untuk mengetahui perkembangan pemerintahan NKRI pasca jatuhnya kekuasaan orde baru atau yang biasa disebut era reformasi yang difokuskan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. B. Landasan Teori Susilo Bambang Yudhoyono yang biasa disebut SBY, dilantik sebagai presiden keenam Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2004. SBY juga merupakan presiden Indonesia yang pertama kali berhasil melaksanakan masa pemerintahannya secara penuh di masa reformasi ini. Pada masa pemerintahan SBY ini terdapat beberapa kondisi dan kebijakan yang ditempuh baik dalam bidang politik, hukum, ekonomi, pendidikan, sosial, maupun budaya. Terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono atau yang terkenal dengan sebutan SBY, telah membuat babak baru dalam perjalanan sejarah Indonesia. Beliau dilantik sebagai presiden keenam Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2004 bersama wapresnya Jusuf Kalla yang kemudian kembali terpilih di Pemilu 2009 bersama wapresnya Boediono. Bersama dengan pasangannya, SBY memiliki komitmen untuk tetap melaksanakan agenda reformasi. Program pertama pemerintahan SBY-JK dikenal dengan program 100 hari. Program ini bertujuan memperbaiki sitem ekonomi yang sangat memberatkan rakyat Indonesia, memperbaiki kinerja pemerintahan dari unsur KKN, serta mewujudkan keadilan dan demokratisasi melalui kepolisian dan kejaksaan agung. Langkah tersebut disambut baik oleh masyarakat. Secara umum SBY-JK melakukan pemeriksaan kepada pejabat yang diduga korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi kebebasan oleh presiden melakukan audit dan pemberantasan korupsi. Hasilnya telah terjadi pemeriksaan tersangka korupsi dan pejabat pemerintahan sebanyak 31 orang selama 100 hari. Artinya SBY-JK sungguh memilki komitmen dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun demikian, masih banyak hal yang harus dievaluasi. Munculnya kebijakan pembelian minyak dengan patokan harga dunia membuat masyarakat semakin menderita. Fluktuasi harga minyak yang berubah-ubah membawa ketidakpastian harga minyak bumi. Dampaknya masyarakat diombang-ambingkan 5
  • 6. dengan harga minyak yang tidak pasti. Patokan harga luar negeri yang relatif tinggi bagi masyarakat Indonesia membuat beberapa sektor perekonomian mengalami kenaikan harga. Pidato kenegaraan yang dibacakan di depan parlemen banyak menerima kritik. Belum lagi kasus bencana alam yang terjadi mulai dari Aceh, Yogyakarta, Pangandaran, Timika dan masih banyak lagi yang membuat pemerintahan semakin kesulitan untuk merapatkan barisan dalam memperkuat perekonomian negara. Kebijakan parsial dan spontan sering datang dan hasilnya mengecewakan masyarakat. Misalnya kedatangan Presiden AS George W. Bush pada tanggal 20 November 2006 yang dipersiapkan secara besar-besaran dan menghasilkan dana besar telah mengundang banyak kecaman. Masyarakat yang anti AS menuduh Indonesia tidak memiliki agenda pemerintahan yang pasti. Belum lagi masalah Lumpur PT. Lapindo Brantas di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Masalah lumpur ini telah menenggelamkan empat desa yang dihuni oleh ribuan warga. Selain itu banyak perusahaan yang terendam lumpur, artinya negara dan masyarakat dirugikan dengan adanya masalah ini. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah mengupayakan segala macam cara untuk menanganinya termasuk mendatangkan tim dari luar negeri dan pembentuk tim nasional penanggulangan bencana lumpur. Sisi lain dari pemerintahan SBY adalah penegakan supremasi hukum. Penegakan supremasi hukum dilakukan agar Indonesia memiliki kepastian hukum. Berbagai upaya penegakan hukum ini dapat kita jumpai pada pengusutan kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara, anggota DPR, dan berbagai kasus lain. Perang terhadap narkoba juga gencar dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pemerintah lewat kebijakan penegakan hukum telah dapat mengembalikan kepercayaan rakyat untuk menyerahkan mandat pemerintahan kepada eksekutif, sehingga dalam periode kepemimpinan SBY ini masyarakat lebih memandang bahwa pemerintah serius dalam menangani masalah perekonomian yang berdampak pada peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat. Sektor pendidikan juga digagas dengan baik oleh SBY. Berbagai kunjungan ke daerah dilakukan untuk menengok fasilitas pendidikan agar tidak mengganggu jalannya proses pembelajaran. Hal ini semakin mengukuhkan masyarakat jika SBY mencoba untuk membuat Indonesia yang lebih baik dari sisi pelaksanaan pemerintahan hukum dan ekonomi. 6
  • 7. BAB II Permasalahan Pada masa Orde Baru, perkembangan ekonomi dan politik terlihat jelas. Tetapi, rakyat dikekang sehingga tidak ada kebebasan berpendapat. Setelah reformasi telah berlangsung pergantian kepemerintahan. Setiap masa kepemerintahan masing-masing pemimpin memiliki karakter dan situasi yang berbeda. Masa pemerintahan yang terakhir adalah masa pemerintahan SBY yang berlangsung dari 20 Oktober 2004 sampai sekarang. Pada masa itu telah terjadi berbagai kondisi dan diterapkan beberapa kebijakan baik dalam bidang politik, hukum, ekonomi, pendidikan, sosial, maupun budaya. Siapakah SBY sebenarnya? Apa saja kondisi yang dialami pada masa pemerintahan SBY? Apa saja kebijakan yang ditempuh pada masa pemerintahan SBY? Bagaimana perbandingan masa pemerintahan SBY dengan masa pemerintahan para pemimpin sebelumnya? 7
  • 8. BAB III Pembahasan Masalah 1. Profil Susilo Bambang Yudhoyono Jend. TNI (Purn.) Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono (lahir di Tremas, Arjosari, Pacitan,Jawa Timur, Indonesia, 9 September 1949; umur 62 tahun) adalah Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat sejak 20 Oktober 2004. Ia, bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, terpilih dalam Pemilu Presiden 2004. Ia berhasil melanjutkan pemerintahannya untuk periode kedua dengan kembali memenangkan Pemilu Presiden 2009, kali ini bersama Wakil Presiden Boediono. Sehingga, sejak era reformasi dimulai, Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Presiden Indonesia pertama yang menyelesaikan masa kepresidenan selama 5 tahun dan berhasil terpilih kembali untuk periode kedua. Yudhoyono yang dipanggil "Sus" oleh orang tuanya dan populer dengan panggilan "SBY", melewatkan sebagian masa kecil dan remajanya di Pacitan. Ia merupakan seorang pensiunan militer. Selama di militer ia lebih dikenal sebagai Bambang Yudhoyono. Karier militernya terhenti ketika ia diangkat Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada tahun 1999 dan tampil sebagai salah seorang pendiri Partai Demokrat. Pangkat terakhir Susilo Bambang Yudhoyono adalah Jenderal TNI sebelum pensiun pada 25 September 2000. Pada Pemilu Presiden 2004, keunggulan suaranya dari Presiden Megawati Soekarnoputri membuatnya menjadi presiden pertama yang terpilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat Indonesia. Hal ini dimungkinkan setelah melalui amandemen UUD 1945. Dalam kehidupan pribadinya, Ia menikah dengan Kristiani Herrawati yang merupakan anak perempuan ketiga Jenderal (Purn) Sarwo Edhi Wibowo (alm), komandan RPKAD (kiniKopassus) yang turut membantu menumpas Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun1965. 8
  • 9. 2. Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dapat dibagi menjadi dua masa, yaitu masa pemerintahan SBY-JK dan SBY-Boediono. Pemerintahan SBY-JK berlangsung pada tahun 2004-2009. Dalam pemerintahan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama wakilnya, Jusuf Kalla mencetuskan visi dan misi sebagai berikut : Visi : 1) Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai. 2) Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan dan hak-hak asasi manusia. 3) Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan. Misi : 1) Mewujudkan Indonesia yang aman damai 2) Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis 3) Mewujudkan Indonesia yang sejahtera Pemerintahan SBY-Boediono berlangsung dari tahun 2009 sampai sekarang. Dalam pemerintahan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama wakilnya, Boediono mencetuskan visi dan misi sebagai berikut : Visi : TERWUJUDNYA INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL, DAN MAKMUR 1. Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera 2. Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi 3. Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang Misi : MEWUJUDKAN INDONESIA YANG LEBIH SEJAHTERA, AMAN DAN DAMAI DAN MELETAKKAN FONDASI YANG LEBIH KUAT BAGI INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS. 1. Melanjutkan Pembangunan Ekonomi Indonesia untuk mencapai Kesejahteraan bagi seluruh Rakyat Indonesia. 2. Melanjutkan upaya menciptakan Good Government dan Good Corporate Governance. 9
  • 10. 3. Demokratisasi Pembangunan dengan memberikan ruang yang cukup untuk partisipasi dan kreativitas segenap komponen Bangsa. 4. Melanjutkan penegakan hukum tanpa pandang bulu dan memberantas korupsi. 5. Belajar dari pengalaman yang lalu dan dari negara-negara lain, maka Pembangunan Masyarakat Indonesia adalah pembangunan yang inklusif bagi segenap komponen bangsa. 3. Kondisi dan Kebijakan 1) Politik Dalam pemilu legislatif 2004, partai yang didirikan oleh SBY, yaitu Partai Demokrat, meraih 7,45% suara. Kemudian pada 10 Mei 2004, tiga partai politik yaitu Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Bulan Bintang secara resmi mencalonkann ya sebagai presiden dan berpasangan dengan kandidat wakil presiden Jusuf Kalla. Dalam masa kepemimpinannya bersama Jusuf Kalla, beliau didukung oleh koalisi dari Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Bulan Bintang. Kemudian di pemilu 2009, SBY kembali menjadi calon presiden bersama pasangan barunya yaitu Boediono dan kembali terpilih sebagai presiden Indonesia. Pada periode kepemimpinannya yang pertama, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Kabinet Indonesia Bersatu dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada tahun 2009. Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono melakukan perombakan kabinet untuk pertama kalinya, dan setelah melakukan evaluasi lebih lanjut atas kinerja para menterinya, Presiden melakukan perombakan kedua pada 7 Mei 2007. 10
  • 11. Pada periode kepemimpinannya yang kedua, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Boediono. Susunan kabinet ini berasal dari usulan partai politik pengusul pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009 yang mendapatkan kursi di DPR (Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan PKB) ditambah Partai Golkar yang bergabung setelahnya, tim sukses pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009, serta kalangan profesional. Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II diumumkan oleh Presiden SBY pada 21 Oktober 2009 dan dilantik sehari setelahnya. Pada 19 Mei 2010, Presiden SBY mengumumkan pergantian Menteri Keuangan. Pada tanggal 18 Oktober 2011, Presiden SBY mengumumkan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II, beberapa wajah baru masuk ke dalam kabinet dan beberapa menteri lainnya bergeser jabatan di dalam kabinet. Konsep Trias Politika (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif) pada masa pemerintahan SBY mengalami perubahan progresif, dimana konsep tersebut berusaha menempatkan posisinya berdasarkan prinsip structural Sistem Politik Indonesia, yakini berdasarkan kedaulatan rakyat. Pada masa pemerintahan SBY, hal tersebut benar-benar terimplementasikan, dimana rakyat bisa memilih secara langsung calon wakil rakyat melalui Pemilu untuk memilih anggota dewan legislaif, dan Pilpres untuk pemilihan elit eksekutif, sekalipun untuk elit yudikatif, pemilihanya masih dilakukan oleh DPR dengan pertimbangan presiden. Di Indonesia sendiri, selama masa pemerintahan SBY di tahun 2004- 2009, sistem kepartaian mengalami perubahan yang signifikan, dimana partai politik bebas untuk didirikan asalkan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, serta tidak menyimpang dari hakikat pancasila secara universal. Masyarakat Indonesia pun dapat memilih calon wakil rakyat pilihan mereka secara langsung, hal tersebut tentu menunjukan apresiasi negara terhadap hak dasar bangsa secara universal dalam konteks pembentukan negara yang demokratis. Politik pencitraan merupakan salah satu senjata ampuh yang digunakan para pemimpin negara untuk mengambil hati rakyatnya. Pola politik pencitraan tentu digunakan oleh hampir semua pemimpin negara di dunia, termasuk Presiden SBY. Selaku pemimpin negara, ia tentu harus membentuk citra dirinya sebaik mungkin demi menjaga imej baiknya di mata masyarakat Indonesia. Dalam melakukan politik pencitraan tersebut, Presiden SBY melakukanya dengan beberapa hal, yang terbagi dalam konteks internal dan konteks eksternal. Dalam konteks internal, politik pencitraan SBY dilakukan dengan menggunakan kapabilitas internalnya, yakni dengan kapabilitas retorika atau kemampuan berbicara di depan umum. Dari lima jenis retorika yang dikemukakan Aristoteles, Presiden SBY dinilai mengimplementasikan Retorika tipe Elucotio, dimana pembicara memilih kata-kata dan bahasa yang tepat sebagai alat pengemas pesanya ketika berbicara di depan umum. Selain hal 11
  • 12. tersebut, konteks internal disini berkaitan dengan sikap bijak, kalem, dan legowo yang ditunjukan Presiden SBY kepada masyarakat, dimana hal tersebut tentunya dapat berimplikasi terhadap penarikat rasa simpatik masyarakat itu sendiri. Dalam konteks eksternal, politik pencitraan SBY dilakukan dengan beragam aspek, salah satunya adalah kampanye, dan introduksi prestasi positif SBY selama memerintah Indonesia. Hal tersebut tentu dapat memicu ketertarikan rakyat Indonesia akan keberhasilan SBY dan menjadi simpatik atasnya. 2) Hukum Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang selama ini dianggap paling krusial. Masalah-masalah hukum yang mulai dihadapi SBY terkait dengan bencana alam maupun bencana akibat kesalahan manusia yang terjadi pada awal pemerintahannya, mulai bencana tsunami di Aceh, gempa di Yogyakarta, jatuhnya pesawat Adam Air, sampai lumpur Lapindo di Sidoarjo dan bencana akibat pembagian BLT (bantuan langsung tunai) sebagai kompensasi BBM (bahan bakar minyak). Kemudian juga mulai muncul masalah kedaulatan negara dan hukum internasional yang terkait dengan kasus intervensi beberapa negara (Amerika Serikat dan Singapura) dalam pencarian lokasi jatuhnya Adam Air dan kotak hitamnya. Pemerintahan SBY, dapat membangkitkan semangat dan solidaritas kemanusiaan sampai tingkat internasional untuk memberikan bantuan bagi para korban bencana, selain penggunaan instrumen hukum untuk menanggulangi bencana alam melalui Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007. SBY menunjukkan usaha secara signifikan penanggulangan bencana baik melalui aspek hukum nasional maupun aspek diplomasi dengan dunia internasional. Kepemimpinan SBY yang selama ini dikritik sebagai kepemimpinan yang lamban dan lemah juga terlihat dalam beberapa kasus bertindak gamang dan terkesan mendua, bahkan satu kasus yang sampai saat ini belum terselesaikan, yaitu kasus pembunuhan Munir, SBY mulai bertindak kritis karena dipengaruhi oleh kegigihan dari Suciwati, istri almarhum, yang berhasil menarik perhatian kalangan internasional. Akan tetapi ketidaktegasan pemerintah SBY juga ternyata masih ada, terutama dalam penyelesaian kasus Soeharto yang sampai saat ini tidak ada perkembangan selanjutnya bahkan terkesan hilang tertutup oleh kasus-kasus lain. Sedangkan dalam beberapa kasus lainnya SBY dianggap telah bertindak benar dan konstitusionil, antara lain ketidakhadirannya dalam sidang interpelasi DPR untuk kasus persetujuan resolusi DK PBB atas nuklir Irak, maupun dalam memilih Boediono dan meninggalkan koalisi yang telah dibuatnya dengan beberapa partai lain. Pemberantasan terorisme yang sampai saat ini berlangsung bisa jadi merupakan salah satu kelebihan pemerintahan SBY yang seolah tidak kenal kompromi terhadap para pelaku terorisme, hal ini juga didukung oleh latar belakang SBY dari jajaran militer. Pembentukan pasukan khusus anti terorisme atau Detasemen khusus 88 Anti Terorisme (Densus 88), yang didasarkan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, 12
  • 13. merupakan salah satu strategi yang cukup dapat diandalkan dalam rangka mengeliminasi atau bahkan menghapuskan terorisme dari bumi Indonesia. Masalah utama yang menjadi tantangan bagi pemerintahan SBY yang sampai saat ini pun masih dicurigai sebagai bagian dari pemerintahan Soeharto, walaupun sudah sedikit memudar dengan beberapa tindakan tegas terhadap para pelaku korupsi tanpa tebang pilih, yaitu terkait kasus Aulia Pohan besannya. Namun kenyataan bahwa pemerintahan SBY sampai saat ini pun belum mampu membawa kasus korupsi Soeharto ke pengadilan, juga menunjukkan bahwa SBY yang berlatar belakang sama dengan Soeharto, yaitu sama-sama mantan Jenderal TNI, bersuku Jawa, Islam, dan sama-sama dalam kultur Orde Baru, ternyata belum bisa tegas dan berani. Komitmen terhadap pemberantasan korupsi seharusnya tidak terbatas pada kata-kata saja, akan tetapi harus diwujudkan dalam tindakan dan perilaku yang benar. Dorongan politik dari pemerintahan SBY sangat diperlukan untuk mendukung tindakan dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dalam memberantas korupsi, apalagi dengan adanya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK saat ini sedang menjadi target, yaitu munculnya kasus Antasari Azhar, yang kemungkinan sebagai alat perseteruan terhadap KPK yang sepak terjangnya mampu mengusik dan mendobrak benteng korupsi di lembaga-lembaga Negara yang ada, baik di Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, pemerintahan sampai DPR. Tentu saja hal ini masih memerlukan pembuktian dalam persidangan yang setelah beberapa bulan masih juga belum bisa digelar, apakah Antasari memang menjadi otak dari kasus pembunuhan terhadap Nasrudin Zulkarnaen, Direktur PT. Putra Rajawali Banjaran, seperti yang dituduhkan kepadanya. Korupsi adalah tindak kejahatan yang juga extraordinary, sehingga pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab dan diperlukan kerjasama pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan seluruh lembaga negara yang ada. Ada juga masalah lemahnya diplomasi Indonesia dalam menghadapi persoalan-persoalan dengan negara lain baik yang menyangkut nasib warga Negara Indonesia di luar negeri, misalnya TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Malaysia, Hongkong, dan Arab Saudi, atau masalah ancaman terhadap wilayah NKRI, masalah hubungan Indonesia dengan Negara terdekat seperti Singapura, Australia, dan Malaysia, serta sikap Indonesia terhadap masalah-masalah Internasional. Hubungan Indonesia dengan Negara-negara lain, apalagi negara 13
  • 14. terdekat atau negara tetangga, merupakan bagian yang sangat penting dalam rangka eksistensi NKRI di dalam kancah internasional. Eksistensi NKRI dalam dunia Internasional sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan internal Indonesia sendiri, karena itu kekuatan diplomasi Indonesia yang ditunjukkan sekarang pada dasarnya juga menunjukkan kekuatan di dalam Negara Indonesia. Kasus-kasus yang dialami warga negara di luar negeri ternyata sampai saat ini masih terus terjadi, baik yang menyangkut tindak pidana kekerasan, pelecehan seksual, penganiayaan sampai pembunuhan, maupun yang menyangkut masalah ketenagakerjaan. Hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi warga negara Indonesia terutama di luar negeri dan berkaitan dengan kemampuan diplomasi Indonesia dengan negara lain. Wujud komitmen Indonesia tersebut dapat dilihat dari berbagai kesepakatan yang telah dibuat dan tentunya harus ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan yang tegas dan berani dari pemerintah. Peningkatan daya tawar diplomatik juga harus dilakukan sehubungan dengan makin banyaknya warga negara Indonesia yang mendapat perlakuan tidak manusiawi di luar negeri selain tentunya peningkatan kualitas SDM (sumber daya manusia) misalnya dalam kasus TKI di luar negeri. Perselisihan antara Indonesia dengan negara tetangga yang menyangkut wilayah negara, di satu sisi memerlukan penyelesaian secara yuridis, akan tetapi dalam kasus- kasus tertentu seperti kasus Blok Ambalat, sekiranya lebih diperlukan tindakan diplomatik yang kuat agar Indonesia dapat lebih melindungi diri dari ancaman dan tantangan dari negara sekitarnya. Untuk itu kekuatan atau daya tawar Indonesia harus lebih ditingkatkan melalui korps diplomatik yang kuat dan kompak. Apalagi Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar dalam rangka membentuk dirinya menjadi negara adidaya yang didukung oleh kekuatan alam dan sosial yang beraneka ragam. Diperlukan peningkatan kekuatan baik fisik maupun non- fisik, antara lain yang menyangkut peningkatan SDM yang tidak hanya bisa mengirimkan TKI yang berposisi sebagai PRT (pekerja rumah tangga), juga penambahan anggaran untuk Alusista. Dengan demikian sisi diplomasi NKRI merupakan bagian yang penting untuk mendapat perhatian lebih dalam rangka pembangunan pem erintahan SBY di masa 2009-2014 mendatang. 3) Ekonomi Pada pemerintahan SBY kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi Negara Indonesia, atau menaikkan harga Bahan Bahan Minyak (BBM), kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin akan tetapi bantuan tersebut diberhentikan sampai pada tangan rakyat atau 14
  • 15. masyarakat yang membutuhkan, kebijakan menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di Negara Indonesia. Akan tetapi pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam perekonomian Indonesia terdapat masalah dalam kasus Bank Century yang sampai saat ini belum terselesaikan bahkan sampai mengeluarkan biaya 93 miliar untuk menyelesaikan kasus Bank Century ini. Kondisi perekonomian pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009. Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,5-6 persen pada 2010 dan meningkat menjadi 6-6,5 persen pada 2011. Dengan demikian prospek ekonomi Indonesia akan lebih baik dari perkiraan semula. Sementara itu, pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia. Kinerja ekspor nonmigas Indonesia yang pada triwulan IV-2009 mencatat pertumbuhan cukup tinggi yakni mencapai sekitar 17 persen dan masih berlanjut pada Januari 2010. Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang Negara.Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun terakhir membawa perubahan yang signifikan terhadap persepsi dunia mengenai Indonesia. Namun masalah-masalah besar lain masih tetap ada. 15
  • 16. Pertama, pertumbuhan makroekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh. Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas ekonominya yang tinggi dan kota-kota besar lain di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, masih banyak warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tingkat pertumbuhan ekonomi periode 2005-2007 yang dikelola pemerintahan SBY-JK relatif lebih baik dibanding pemerintahan selama era reformasi dan rata-rata pemerintahan Soeharto (1990-1997) yang pertumbuhan ekonominya sekitar 5%. Tetapi, dibanding kinerja Soeharto selama 32 tahun yang pertumbuhan ekonominya sekitar 7%, kinerja pertumbuhan ekonomi SBY-JK masih perlu peningkatan. Pertumbuhan ekonomi era Soeharto tertinggi terjadi pada tahun 1980 dengan angka 9,9%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi pemerintahan SBY-JK selama lima tahun menjadi 6,4%, angka yang mendekati target 6,6% Kebijakan menaikkan harga BBM 1 Oktober 2005, dan sebelumnya Maret 2005, ternyata berimbas pada situasi perekonomian tahun-tahun berikutnya. Pemerintahan SBY-JK memang harus menaikkan harga BBM dalam menghadapi tekanan APBN yang makin berat karena lonjakan harga minyak dunia. Kenaikan harga BBM tersebut telah mendorong tingkat inflasi Oktober 2005 mencapai 8,7% (MoM) yang merupakan puncak tingkat inflasi bulanan selama tahun 2005 dan akhirnya ditutup dengan angka 17,1% per Desember 30, 2005 (YoY). Penyumbang inflasi terbesar adalah kenaikan biaya transportasi lebih 40% dan harga bahan makanan 18%.Core inflation pun naik menjadi 9,4%, yang menunjukkan kebijakan Bank Indonesia (BI) sebagai pemegang otoritas moneter menjadi tidak sepenuhnya efektif. Inflasi yang mencapai dua digit ini jauh melampaui angka target inflasi APBNP II tahun 2005 sebesar 8,6%. Inflasi sampai bulan Februari 2006 (YoY) masih amat tinggi 17,92%, bandingkan dengan Februari 2005 (YoY) 7,15% atau Februari 2004 (YoY) yang hanya 4,6%. Efek inflasi tahun 2005 cukup berpengaruh terhadap tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), yang menjadi referensi suku bunga simpanan di dunia perbankan. Data Harga Bahan Bakar Minyak 2004 vs 2009 (Naik) Harga 2004 2009 Catatan Minyak Mentah Dunia / ~ USD ~ USD Harga hampir barel 40 45 sama Premium Rp 1810 Rp 4500 Naik 249% Minyak Solar Rp 1890 Rp 4500 Naik 238% Minyak Tanah Rp 700 Rp 2500 Naik 370% 16
  • 17. Dengan kondisi harga minyak yang sudah turun dibawah USD 50 per barel, namun harga jual premium yang masih Rp 4500 per liter (sedangkan harga ekonomis ~Rp 3800 per liter). Maka sangat ironis bahwa dalam kemiskinan, para supir angkot harus mensubsidi setiap liter premium yang dibelinya kepada pemerintah. Sungguh ironis ditengah kelangkaan minyak tanah, para nelayan turut mensubsidi setiap liter solar yang dibelinya kepada pemerintah. Dalam kesulitan ekonomi global, pemerintah bahkan memperoleh keuntungan Rp 1 triluin dari penjualan premium dan solar kepada rakyatnya sendiri. Inilah sejarah yang tidak dapat dilupakan. Selama lebih 60 tahun merdeka, pemerintah selalu membantu rakyat miskin dengan menjual harga minyak yang lebih ekonomis (dan rendah), namun sekarang sudah tidak lagi rakyatlah yang mensubsidi pemerintah. Berdasarkan janji kampanye dan usaha untuk merealisasikan kesejahteraan rakyat, pemerintah SBY-JK selama 4 tahun belum mampu memenuhi target janjinya yakni pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 6.6%. Sampai tahun 2008, pemerintah SBY-JK hanya mampu meningkatkan pertumbuhan rata-rata 5.9% padahal harga barang dan jasa (inflasi) naik di atas 10.3%. Ini menandakan secara ekonomi makro, pemerintah gagal mensejahterakan rakyat. Tidak ada prestasi yang patut diiklankan oleh Demokrat di bidang ekonomi. Pertumbuhan Janji Target Realisasi Keterangan 2004 ND 5.1% 2005 5.5% 5.6% Tercapai 2006 6.1% 5.5% Tidak tercapai 2007 6.7% 6.3% Tidak tercapai 2008 7.2% 6.2% Tidak tercapai 2009 7.6% ~5.0% Tidak tercapai * 17
  • 18. Tingkat Inflasi 2004-2009 (Naik) Secara alami, setiap tahun inflasi akan naik. Namun, pemerintah akan dikatakan berhasil secara makro ekonomi jika tingkat inflasi dibawah angka pertumbuhan ekonomi. Dan faktanya adalah inflasi selama 4 tahun2 kali lebih besar dari pertumbuhan ekonomi. Tingkat Inflasi Janji Target Fakta Catatan Pencapaian 2004 6.4% 2005 7.0% 17.1% Gagal 2006 5.5% 6.6% Gagal 2007 5.0% 6.6% Gagal 2008 4.0% 11.0% Gagal Selama 4 tahun pemerintahan, Demokrat yang terus mendukung SBY tidak mampu mengendalikan harga barang dan jasa sesuai dengan janji yang tertuang dalam kampanye dan RPM yakni rata-rata mengalami inflasi 5.4% (2004-2009) atau 4.9% (2004-2008). Fakta yang terjadi adalah harga barang dan jasa meroket dengan tingkat inflasi rata-rata 10.3% selama periode 2004- 2008. Kenaikan harga barang dan jasa melebihi 200% dari target semula. Jumlah Penduduk Miskin Sasaran pertama adalah pengurangan kemiskinan dan pengangguran dengan target berkurangnya persentase penduduk tergolong miskin dari 16,6 persen pada tahun 2004 menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 dan berkurangnya pengangguran terbuka dari 9,5 persen pada tahun 2003 menjadi 5,1 persen pada tahun 2009. Penduduk Miskin Jumlah Persentase Catatan 2004 36.1 juta 16.6% 2005 35.1 juta 16.0% Februari 2005 2006 39.3 juta 17.8% Maret 2006 2007 37.2 juta 16.6% Maret 2007 2008 35.0 juta 15.4% Maret 2008 2009 8.2% ???? 18
  • 19. Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil mencatat, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla memperbesar utang dalam jumlah sangat besar. Posisi utang tersebut merupakan utang terbesar sepanjang sejarah RI. Koalisi terdiri dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Perkumpulan Prakarsa Perhimpunan Pengembangan Pesantren & Masyarakat (P3M) Gerakan Antipemiskinan Rakyat Indonesia Lembaga Advokasi Pendidikan Anak Marginal Pusat Telaah dan Informasi Regional Asosiasi pendamping Perempuan Usaha Kecil dan Publish What You Pay Berdasarkan catatan koalisi, utang pemerintah sampai Januari 2009 meningkat 31 persen dalam lima tahun terakhir. Posisi utang pada Desember 2003 sebesar Rp 1.275 triliun. Adapun posisi utang Janusari 2009 sebesar Rp 1.667 triliun atau naik Rp 392 triliun. Apabila pada tahun 2004, utang per kapita Indonesia Rp 5,8 juta per kepala, pada Februari 2009 utang per kapita menjadi Rp 7,7 juta per kepala. Memerhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009, koalisi menilai rezim sekarang ini adalah rezim anti-subsidi. Hal itu dibuktikan dengan turunnya secara drastis subsidi. Pada tahun 2004 jumah subsidi masih sebesar 6,3 persen dari produk domestik bruto. Namun, sampai 2009, jumlah subsidi untuk kepentingan rakyat tinggal 0,3 persen dari PDB. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa Indonesia masih memerlukan banyak perbaikan. Namun apa yang telah dicapai selama ini merupakan hasil dari visi dan perencanaan pemerintahan SBY. Dapat dibayangkan hal-hal lain yang akan terjadi dalam pemerintahan yang akan berjalan untuk beberapa tahun ke depan lagi. 4) Pendidikan Pendidikan merupakan hal mendasar. Pendidikanlah yang menentukan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan dalam bidang pendidikan diterapkan oleh kepemimpinan SBY. Beberapa diantaranya adalah meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20% dari keseluruhan APBN. Meneruskan dan mengefektifkan program rehabilitasi gedung sekolah yang sudah dimulai pada periode 2004-2009, sehingga terbangun fasilitas pendidikan yang memadai dan bermutu dengan memperbaiki dan menambah prasarana fisik sekolah, serta penggunaan teknologi 19
  • 20. informatika dalam proses pengajaran yang akan menunjang proses belajar dan mengajar agar lebih efektif dan berkualitas. Pemanfaatan alokasi anggaran minimal 20 persen dari APBN untuk memastikan pemantapan pendidikan gratis dan terjangkau untuk pendidikan dasar 9 tahun dan dilanjutkan secara bertahap pada tingkatan pendidikan lanjutan di tingkat SMA. Perbaikan secara fundamental kualitas kurikulum dan penyediaan buku-buku yang berkualitas agar makin mencerdaskan siswa dan membentuk karakter siswa yang beriman, berilmu, kreatif, inovatif, jujur, dedikatif, bertanggung jawab, dan suka bekerja keras. Meneruskan perbaikan kualitas guru, dosen serta peneliti agar menjadi pilar pendidikan yang mencerdaskan bangsa, mampu menciptakan lingkungan yang inovatif, serta mampu menularkan kualitas intelektual yang tinggi, bermutu, dan terus berkembang kepada anak didiknya. Selain program sertifikasi guru untuk menjaga mutu, juga akan ditingkatkan program pendidikan dan pelatihan bagi para guru termasuk program pendidikan bergelar bagi para guru agar sesuai dengan bidang pelajaran yang diajarkan dan semakin bermutu dalam memberikan pengajaran pada siswa. Memperbaiki remunerasi guru dan melanjutkan upaya perbaikan penghasilan kepada guru, dosen, dan para peneliti. Memperluas penerapan dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung kinerja penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan. Mendorong partisipasi masyarakat (terutama orang tua murid) dalam menciptakan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan aspirasi dan tantangan jaman saat ini dan kedepan. Mengurangi kesenjangan dalam akses pendidikan dan kualitas pendidikan, baik pada keluarga berpenghasilan rendah maupun daerah yang tertinggal. Pemberiaan program beasiswa serta pelaksanaan dan perluasan Program Keluarga Harapan (PKH), serta memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga miskin dengan syarat mereka mengirimkan anaknya ke bangku sekolah. 5) Sosial Presiden SBY berhasil meredam berbagai konflik di Ambon, Sampit dan juga di Aceh. Pada masa pemerintahan ini, kehidupan masyarakat mulai menuju kepada kehidupan individualis yang mengutamakan kepentingan individu. Hal ini dapat dilihat dengan kurangnya sosialisasi antarwarga di perkotaan. Arus urbanisasi juga semakin marak. Namun pemerintah tidak lagi mencanangkan transmigrasi. Di pemerintahan SBY juga telah dibuat undang-undang mengenai pornografi dan pornoaksi. Namun usaha ini tidak disertai dengan penegakan hukum yang baik sehingga tidak terealisasi. Meski konflik di beberapa daerah telah diredam, namun kembali muncul berbagai konflik lagi seperti di Makassar. Bahkan baru-baru ini terjadi tawuran antar-SMA di Jakarta yang membawa korban para pejuang jurnalistik. 20
  • 21. 6) Budaya Dalam hal pelestarian budaya, di masa pemerintahan SBY terlihat jelas kemundurannya. Terutama dengan banyaknya warisan budaya asli Indonesia yang diklaim oleh pemerintah negara lain. Contohnya sebagai berikut : Klaim Batik Jawa Oleh Adidas Klaim Angklung oleh Pemerintah Malaysia Klaim Gamelan oleh Pemerintah Malaysia Badik Tumbuk Lada oleh Pemerintah Malaysia Naskah Kuno dari Riau oleh Pemerintah Malaysia Naskah Kuno dari Sumatera Barat oleh Pemerintah Malaysia Naskah Kuno dari Sulawesi Selatan oleh Pemerintah Malaysia Naskah Kuno dari Sulawesi Tenggara oleh Pemerintah Malaysia Rendang dari Sumatera Barat oleh Oknum WN Malaysia Sambal Bajak dari Jawa Tengah oleh Oknum WN Belanda Sambal Petai dari Riau oleh Oknum WN Belanda Sambal Nanas dari Riau oleh Oknum WN Belanda Tempe dari Jawa oleh Beberapa Perusahaan Asing Lagu Rasa Sayang Sayange dari Maluku oleh Pemerintah Malaysia Tari Reog Ponorogo dari Jawa Timur oleh Pemerintah Malaysia Lagu Soleram dari Riau oleh Pemerintah Malaysia Lagu Injit-injit Semut dari Jambi oleh Pemerintah Malaysia Tari Kuda Lumping dari Jawa Timur oleh Pemerintah Malaysia Tari Piring dari Sumatera Barat oleh Pemerintah Malaysia Lagu Kakak Tua dari Maluku oleh Pemerintah Malaysia Lagu Anak Kambing Saya dari Nusa Tenggara oleh Pemerintah Malaysia Kursi Taman Dengan Ornamen Ukir Khas Jepara dari Jawa Tengah Pigura Dengan Ornamen Ukir Khas Jepara dari Jawa Tengah Motif Batik Parang dari Yogyakarta oleh Pemerintah Malaysia Desain Kerajinan Perak Desak Suwarti dari Bali oleh Oknum WN Amerika Produk Berbahan Rempah-rempah dan Tanaman Obat Asli Indonesia oleh Shiseido Co Ltd Badik Tumbuk Lada oleh Pemerintah Malaysia Kopi Gayo dari Aceh oleh perusahaan multinasional (MNC) Belanda Kopi Toraja dari Sulawesi Selatan oleh perusahaan Jepang Musik Indang Sungai Garinggiang dari Sumatera Barat oleh Malaysia Kain Ulos oleh Malaysia Lagu Jali-Jali oleh Pemerintah Malaysia Tari Pendet dari Bali oleh Pemerintah Malaysia Namun di masa ini, terdapat keberhasilan dengan pengakuan dari UNESCO bahwa batik Indonesia adalah warisan budaya Indonesia. 21
  • 22. BAB IV Penutup 1. Kesimpulan Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terjadi banyak kemajuan di berbagai bidang. Hal ini dikarenakan kemajuan teknologi dan kebebasan berpendapat. Namun, terdapat beberapa kemunduran juga. Kita tidak dapat melihat kesuksesan suatu pemerintahan hanya dengan satu pandangan. Kita harus memandang dari berbagai sisi. Jika dibandingkan dengan pemerintahan pada masa Orde Baru, memang dalam beberapa bidang terlihat kemunduran. Tetapi bisa saja hal ini dikarenakan pada masa Orde Baru kebebasan pers dikekang sehingga bagian buruk pada Orde Baru tidak terlihat. Di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, musyawarah mufakat diutamakan. Sehingga pengambilan kebijakan terkesan lambat. Meski begitu, musyawarah mufakat ini dilakukan untuk kepentingan bersama. Sehingga dapat dikatakan, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono telah cukup berkembang dibandingkan masa-masa sebelumnya dalam hal demokrasi. 2. Saran Kami menyarankan agar pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan rakyat kecil. Karena dari pengamatan kami, rakyat kecil kurang diperhatikan pemerintah. Meski laju perekonomian Indonesia berkembang pesat, namun perkembangan itu hanya menguntungkan golongan menengah keatas dan merugikan rakyat kecil sehingga kesenjangan sosial semakin membentang lebar. Kami juga menyarankan bagi segenap masyarakat Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam pemerintahan dengan memberikan masukan, kritikan, dan dukungan. 22
  • 23. Lampiran Daftar Pustaka Mustopo, Habib. 2011. Sejarah 3 SMA Kelas XII Program IPA. Jakarta: Yudhistira. Indratno, Ferry. 2007. Sejarah untuk SMA/MA Kelas XII IPA. Jakarta: Grasindo. Supratna, Nana. 2009. Sejarah untuk Kelas XII Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Alam. Jakarta: Grasindo. http://nasional.kompas.com/read/2011/09/09/00131338/Masa.Sulit.Pemerintahan.SBY http://hinokaji.wordpress.com/2010/04/17/catatan-ekonomi-pada-masa- pemerintahan-presiden-susilo-bambang-yudhoyono-periode-2004-2009/ http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081130042156AAp1iAa http://makassar.tribunnews.com/2011/10/25/reshuffle-selebrasi-politik-pencitraan-sby Daftar Wawancara 1. Narasumber : Rifat S.Pd Rafly : Menurut om, bagaimana sistem politik di masa pemerintahan SBY sekarang? Om Rifat : Politik? Kalo kata orang-orang pemerintah sih politik Indonesia itu lebih demokrasi dibandingkan dengan negara demokrasi. Rafly : Itu artinya apaan? Om Rifat : Demokrasi itu kan kita ngikutin Amerika gitu. Nah Indonesia itu lebih demokrasi dibandingkan Amerika. Indonesia lebih liberal dibandingkan negara liberal. Jadi artinya bahwa, demokrasi itu kebablasan gitu. Masyarakat Indonesia belum dapat menyesuaikan dengan sistem demokrasi yang baru. Rafly : Kalau dalam bidang sosial, di masa pemerintahan SBY gimana? Om Rifat : Dengan kemajuan teknologi, budaya, era globalisasi, maka sosial kita di Indonesia itu semakin menuju pada individualis. Kemunculannya apartemen merupakan bagian sedikit budaya sosial yang baru. Ini kan kalau hidup di apartemen itu berpikir untuk hidup individualis. Hal itu karena kemajuan budaya, pengaruh dari luar, arus globalisasi. Rafly : Kalau dalam bidang ekonomi, pemerintahan SBY gimana? Om Rifat : Pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu 6%. Itu tinggi dibanding tahun kemarin itu 5 koma. Itu tertinggi nomor empat di Asia. 23
  • 24. Harusnya ada kolerasi antara pertumbuhan ekonomi dengan pengurangan dari kemiskinan itu sendiri. Cuma ternyata pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu masih dipegang mereka yang memiliki modal besar. Jadi dampaknya itu nggak ke bawah. Dampaknya itu malah ke atas. Jadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Rafly : Bagaimana dengan budaya Indonesia di masa pemerintahan SBY? Om Rifat : semakin hari Indonesia sudah terpengaruh budaya asing. Banyak orang Indonesia yang mengikuti gaya/budaya orang-orang asing. Kebanyakan orang-orang Indonesia lebih toleran dengan budaya asing daripada dengan budayanya sendiri. Ketika salah satu budaya kita diakui oleh negara lain, baru deh semua orang sibuk untuk merebutnya kembali. Seolah-olah membela budaya tersebut, tapi manakala tidak terjadi masyarakat Indonesia pasti akan mengikuti lifestyle orang-orang asing. Rafly : Kondisi pendidikan di masa pemerintahan SBY bagaimana? Om Rifat : Masalah pendidikan Indonesia masih menjadi permasalahan menurut MDGS (Milenium Development Goals). Hal ini makin diperparah dengan konteks politik masuk ke dunia pendidikan. Artinya banyak golongan-golongan yang mementingkan pendidikan untuk golongan sendiri. Sampai sejauh ini belum ada kebijakan yang rasional terhadap dunia pendidikan. Maksudnya, kayak ujian nasional nih sebenarnya kebijakan yang nggak rasional. Kenapa nggak rasional? Karena menyalahi undang- undang. Ya kan? Undang Undang Dasar. Rafly : Apakah hukum di masa pemerintahan SBY sudah ditegakkan dengan benar? Om Rifat : Tidak. Belum. Bahwa sebuah negara akan menjadi negara yang baik didukung dengan penegakan hukum yang konsisten dan di Indonesia penegakan hukumnya sangat tidak tegak. Banyak kasus-kasus besar nggak jelas keberadaannya. Kemudian premanisme merajalela di Indonesia. Mafia-mafia yang menyangkut korupsi jelas belum ada penyelesaiannya. Rafly : Dibandingkan dengan pemerintahan para pemimpin sebelumnya, pemerintahan SBY bagaimana? Om Rifat : kalau kita melihat politik, di masa Soeharto kekuasaan ada di mereka yang punya kedekatan dengan penguasa. Tapi di sisi alin dari kehidupan sosial-budaya jamannya Pak Harto jauh lebih baik dibandingkan sekarang bagi sebagian orang. Di jamannya pak Harto, berani mengabaikan anggaran. Dalam arti anggaran untuk kenyamanan atau ketertiban masyarakat contohnya APBN dikorbankan agar masyarakat itu bisa mendapat beras murah, agar masyarakat mendapatkan minyak, 24
  • 25. gitu. Itu berani. Tapi kalau di sisi lain kalau saat ini SBY karena mungkin tekanan dari pihak luar, mulai melepas beban anggaran itu untuk masyarakat sendiri. Sehingga di masyarakat ada pemikiran, “Kok di jamannya Pak Harto lebih enak daripada sekarang.” Itu untuk ekonomi, politik juga. Kemudian pendidikan nih. Perbedaannya kalau di jamannya Pak Harto, pendidikan itu , apa ya? Pendidikan itu mendasar gitu. Kalo di jamannya pak SBY kan pendidikan itu sampai sekarang masih belum jelas gitu keberadaannya. Ada undang-undang BHP gitu kan. Bahwa PTN menjadi badan usaha itu dilepas. Tapi di jamannya pak Harto, bagaimana masyarakat itu bisa masuk atau belajar dengan murah, itu lebih diutamakan Rafly : Sebenernya, Pak SBY itu lebih banyak mikir daripada bertindaknya, atau gimana? Om Rifat : Sebenarnya kalau bicara soal pemerintahan begitu, kita tidak bisa melihat dari satu orang. Misalkan SBY, maka kita harus melihat secara keseluruhan. Oh ini pemerintahan. Kalau pemerintahan, bukan hanya presiden tapi juga kebawahnya juga. SBY lebih banyak berpikir daripada bertindak itu mungkin beliau terjebak di kompromi politik. Jadi kalau di Amerika, partai politik ada dua, republik dan demokrat. Kalau satu menang, yg satu jadi oposisi. Kalau di Indonesia kan ngga. Jadi akhirnya untuk bergerak nggak leluasa. Bahwa untuk bergerak itu perlu pertimbangan. 2. Narasumber : Anis Nisa : Menurut budhe, gimana sih sistem politik di masa pemerintahan SBY sekarang? Budhe Anis : Makin nggak karuan. Contohnya kemarin menteri diganti. Kan bikin bingung jadinya. Ngga selesai-selesai ntar kebijakannya. Nisa : Kalau dalam bidang hukum bagaimana? Apakah sudah ditegakkan dengan baik? Budhe Anis : Hukum di Indonesia mah ngga adil itu. Orang yang nyolong ayam sama koruptor aja keluar dari penjara duluan yang koruptor! Nisa : Bagaimana keadaan ekonomi di masa pemerintahan SBY? Budhe Anis : Haduh apa-apa jadi makin mahal mbak. Minyak, gas, beras. Kebutuhan kita kan banyak. Sudah begitu kadang orang mau cari nafkah malah diusir-usir itu kayak satpol pp itu. Nisa : Bagaimana di bidang pendidikan? 25
  • 26. Budhe Anis : Kalau pendidikan alhamdulillah sekarang sudah gratis. Cuma sayangnya SMA belum gratis. Tamatan SMP Cuma jadi pengangguran! Nisa : Bagaimana di bidang sosial? Budhe Anis : Bahaya mbak banyak tawuran. Padahal sama temen sendiri itu antarkampung, antarsekolah, kalau jadi perang gimana? Padahal masalahnya sepele. Tapi pemerintah nanggepinnya nggak serius. Nisa : Budaya Indonesia di masa pemerintahan SBY bagaimana? Budhe Anis : kurang. Itu pemerintah kok nggak peduli ya budaya Indonesia dibilang punya Malaysia? Nusa : Menurut budhe, bagaimana perbandingan masa pemerintahan SBY dengan para pemimpin sebelumnya? Budhe Anis : Lebih enak jaman Pak Harto. Semua murah. 26
  • 27. Foto Saat Wawancara Narasumber : Rifat S.Pd Narasumber : Anis 27