Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah

BAPPENAS

Pedoman Penyusunan Sistem
Monitoring dan Evaluasi

Drs. H.
Drs H Dadang Solihin, MA
Solihin
Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
Bappenas

Bintek Perencanaan, Penganggaran dan Monev Pembangunan Daerah
Bappeda Kabupaten Paser, Kalimantan Timur

Tanah Grogot, 28 November 2008 www.dadangsolihin.com 2

Materi
1. Isu dan Masalah Pembangunan Daerah
2.
2 Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah
3. Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pembangunan Daerah

Bagian 1

www.dadangsolihin.com 3

Apa Tujuan Pembangunan? How?
(Todaro: the three objectives of development)
1.
1 Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
1. Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap antar daerah
orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi p g ,
g, p p y , g pangan,
antar sub daerah
sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.
antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan
tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap 2. Memberdayakan masyarakat d mengentaskan
2 M b d k k t dan t k
orang. kemiskinan.
3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap 3.
3 Menciptakan atau menambah lapangan kerja kerja.
orang. 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan
masyarakat daerah.
daerah
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber
daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan
www.dadangsolihin.com 5 generasi masa datang (berkelanjutan).

Pembangunan Daerah (1) Pembangunan Daerah (2)
Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk
terencana untuk meningkatkan kapasitas memberdayakan masyarakat di seluruh daerah
pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu sehingga:
kemampuan yang andal dan profesional dalam: • tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan
• memberikan pelayanan kepada masyarakat
masyarakat, masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang
• mengelola sumber daya ekonomi daerah. lebih baik, maju, dan tenteram,
• memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat
bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.

www.dadangsolihin.com 7 www.dadangsolihin.com 8

Pembangunan Daerah (3) Pembangunan Daerah (4)
• Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan • Pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif)
otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang memainkan peran yang menjalankan dan menciptakan
mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan yang lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur
unsur-
baik (good governance). unsur lain.
• Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya • Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan
dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari penciptaan lapangan kerja dan pendapatan.
tiga pilar, yaitu: pemerintah, dunia usaha swasta, dan • Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial,
masyarakat. ekonomi dan politik.


Pergeseran Paradigma: Pelaku Pembangunan: Paradigma
From G
Government t G
t to Governance Governance
Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan
Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas,
M k t b dik t i k t bilit
partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja
e aga e ja
Kontrol Kontrol

Dunia Usaha
Swasta
Pemerintah Masyarakat
Government Governance
Memberikan hak ekslusif bagi Persoalan-persoalan publik
negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama Nilai Redistibusi
p
publik, p
pemerintah, civil society dan
y Pertumbuhan Melalui Pelayanan
Melalui Pelayanan
Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor
Pasar
disertakan sejauh negara utama.
gj y
mengijinkannya.
Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance
www.dadangsolihin.com 11 akan Good. www.dadangsolihin.com 12

Troika:
Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha
Pelaku Pembangunan: Stakeholders Swasta, dan Masyarakat

STATE CITIZENS
Executive organized into:
Judiciary
d Community-based organizations
C it b d i ti Masyarakat,
Masyarakat
Legislature Non-governmental organizations Bangsa, dan
Professional Associations Negara
Public service Masyarakat
y
Religious groups
Military Women’s groups
Police Media VISI
Pemerintah
BUSINESS
Small / medium / large enterprises Good Governance Dunia Usaha
Multinational Corporations
Financial institutions
Stock exchange


Ternyata Permasalahan Pembangunan Daerah
Pemerintah M ih Di l k
P i t h Masih Diperlukan
(1)
1. Pembangunan Ekonomi
Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan
Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk
mengembangkan sektor riil
Pola
P l persebaran i
b investasi untuk PMA d PMDN
t i t k dan
secara nasional belum merata dan menunjukkan
ketimpangan yang cukup tinggi antarwilayah
2. Pembangunan Sosial
Menurunnya kemampuan pemerintah dalam
pelayanan-pelayanan sosial dasar (pendidikan,
kesehatan dan gizi).
g )

Permasalahan Pembangunan Daerah Permasalahan Pembangunan Daerah
(2) (3)
3. Pembangunan Prasarana Wilayah 4. Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan
Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi Hidup
antar dan i t wilayah.
t d intra il h Menurunnya k lit permukiman (k
M kualitas ki (kemacetan,
t
Menurunnya kapasitas pemerintah daerah dalam kawasan kumuh, pencemaran lingkungan (air, udara,
pengaturan dan pengelolaan infrastruktur
infrastruktur. suara, sampah).
suara sampah)
Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya Berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau
tenaga listrik.
listrik (
(RTH) di wilayah pe o aa
)d aya perkotaan.
Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan
minum. p
permukiman secara signifikan.
g
Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi
kebutuhan pelayanan infrastruktur.
p y

Permasalahan Pembangunan Daerah Permasalahan Pembangunan Daerah
(4) (5)
Pembangunan SDA dan LH (lanjutan)
4. Permasalahan Khusus
Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan.
Lemahnya daya saing investasi
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum
Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara
sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang
terpadu antar sektor dan antara pemerintah,
dan fokus hanya pada Perencanaan.
y p
masyarakat,
masyarakat dan dunia usaha
Penurunan luas kawasan Hutan Tropis dan kawasan
Pemekaran daerah yang belum mampu
resapan air, serta meningkatnya DAS kritis.
menyejahterakan masyarakat
Kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang
Rendahnya proses pembangunan dan penguatan
frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin
stabilitas keamanan di daerah perbatasan negara.
meluas, t t
l terutama pada k
d kawasan yang b f
berfungsi li d
i lindung.


Definisi Perencanaan
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian
Perencanaan pilihan-pilihan.
pilihan pilihan
Pembangunan Daerah
Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan)
meyakinkan).
Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan
Bagian 2 Tepat : Dikaitkan dengan tindakan
Pilihan-pilihan :
1. Pemilihan tujuan dan kriteria
2.
2 Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi
dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan
3. Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan


Syarat Perencanaan Syarat Perencanaan . . .
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
g g
1. Tujuan akhir yang dikehendaki. • Faktual dan Realistis
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang • Logis dan Rasional
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). • Fleksibel
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. • Komitmen
• Komprehensif atau
Komprehensif atau
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
menyeluruh
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
pengalokasiannya
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi
7 Orang organisasi, atau badan pelaksananya
pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
p
pelaksanaannya.
y

Fungsi/Manfaat Perencanaan

Sebagai penuntun arah

Minimalisasi ketidakpastian
Minimalisasi ketidakpastian

Minimalisasi inefisiensi sumberdaya
Minimalisasi inefisiensi sumberdaya

Penetapan standar dan pengawasan kualitas

www.dadangsolihin.com 25 Kegagalan Perencanaan
K l P

Kegagalan Perencanaan (1) Kegagalan Perencanaan (2)
1. Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena:
2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi
p
pelaksanaannya tidak seperti seharusnya.
y p y
informasinya kurang lengkap, kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan
metodologinya belum dikuasai, dengan pelaksanaannya.
aparat p
p pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,
p p ,
perencanaannya tidak realistis
id k li i
masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga
sehingga tidak mungkin pernah tidak mendukungnya.
bisa terlaksana
pengaruh politis terlalu besar
sehingga pertimbangan‐
pertimbangan teknis
pertimbangan teknis
perencanaan diabaikan.


Kegagalan Perencanaan (3) Kegagalan Perencanaan (4)
3. Perencanaan mengikuti paradigma yang
ternyata tidak sesuai d
t t tid k i dengan k di i d
kondisi dan 4. Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan
perkembangan serta tidak dapat mengatasi total kehidupan manusia sampai yang paling kecil
masalah mendasar negara berkembang.
g g sekalipun.
sekalipun
Misalnya, orientasi semata‐ Perencanaan di sini tidak memberikan
mata pada pertumbuhan kesempatan berkembangnya prakarsa individu
yang menyebabkan makin dan pengembangan kapasitas serta potensi
melebarnya kesenjangan. masyarakat secara penuh.
Dengan demikian, yang
Dengan demikian, yang Sistem ini bertentangan dengan hukum
keliru bukan semata‐mata
penawaran dan permintaan karena pemerintah
perencanaannya, tetapi
falsafah atau konsep di balik
falsafah atau konsep di balik
mengatur semuanya.
perencanaan itu. Perencanaan seperti inilah yang disebut
sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally
planned system)
system).

Bias-
Bias-Bias dalam Perencanaan
Pembangunan (1)
Bias pertama
Adanya kecenderungan berpikir bahwa:
– dimensi rasional dari pembangunan lebih penting dari
dimensi moralnya,
– dimensi material lebih penting daripada dimensi
kelembagaannya, dan
– dimensi ekonomi lebih penting dari dimensi sosialnya.
Akibat dari anggapan itu ialah alokasi sumber
daya pembangunan diprioritaskan menurut jalan
p
pikiran y g demikian.
yang
Bias‐bias dalam
Bias bias dalam
Perencanaan Pembangunan
g

Bias-
Bias-Bias dalam Perencanaan Bias-
Pembangunan (2) Pembangunan (3)
Bias ketiga
Bias kedua Pembangunan masyarakat banyak di tingkat
Pendekatan pembangunan yang berasal dari atas bawah lebih memerlukan bantuan material
lebih sempurna daripada pengalaman dan aspirasi daripada keterampilan teknis dan manajerial.
pembangunan di tingkat bawah (grass-root).
(grass root).
Akibatnya kebijakan pembangunan menjadi Anggapan ini sering mengakibatkan pemborosan
kurang efektif karena kurang mempertimbangkan sumber daya dan dana, karena:
kondisi yang nyata dan hidup di masyarakat
masyarakat. – kurang mempersiapkan keterampilan teknis dan
manajerial dalam pengembangan sumber daya manusia,
dan
– mengakibatkan makin tertinggalnya masyarakat di
lapisan bawah.


Bias-
Bias keempat Bias kelima
Teknologi yang diperkenalkan dari atas selalu jauh Lembaga-lembaga yang telah berkembang di kalangan
lebih ampuh daripada teknologi yang berasal dari rakyat cenderung tidak efisien dan kurang efektif
masyarakat itu sendiri. bahkan menghambat proses pembangunan.
Anggapan demikian dapat menyebabkan Anggapan ini membuat lembaga-lembaga masyarakat
pendekatan pembangunan yang: di lapisan bawah kurang dimanfaatkan dan kurang ada
terlalu memaksa dan menyamaratakan teknologi tertentu ikhtiar untuk memperbaharui, memperkuat serta
untuk seluruh kawasan pembangunan di tanah air yang memberdayakannya.
sangat luas dan beragam tahap perkembangannya ini ini.
Bahkan justru terdapat kecenderungan untuk
pendekatan pembangunan terlalu mengabaikan potensi
teknologi tradisional yang dengan sedikit penyempurnaan memperkenalkan lembaga-lembaga baru yang asing
dan pembaharuan mungkin lebih efisien dan lebih efektif dan tidak selalu sejalan dengan nilai dan norma
j g
untuk dimanfaatkan dibandingkan dengan teknologi masyarakat.
impor.


Bias-
Bias keenam
Bias ketujuh
Masyarakat di lapisan bawah tidak tahu apa yang
diperlukannya atau bagaimana memperbaiki nasibnya
nasibnya. Orang miskin adalah miskin karena bodoh dan
Oleh karena itu, mereka harus dituntun dan diberi malas. Dengan demikian, cara menanganinya
petunjuk dan tidak perlu dilibatkan dalam perencanaan haruslah bersifat paternalistik seperti
meskipun yang menyangkut di i
ki k t dirinya sendiri.
di i memperlakukan orang b d h d malas, d
l k k bodoh dan l dan
Akibat dari anggapan ini banyak proyek-proyek bukan dengan memberi kepercayaan.
pembangunan yang ditujukan untuk rakyat, tetapi Dengan anggapan demikian masalah kemiskinan
salah alamat, tidak memecahkan masalah, dan bahkan dipandang lebih sebagai usaha sosial (charity) dan
merugikan rakyat. bukan usaha penguatan ekonomi.
Bias ini melihat masyarakat sebagai objek dan bukan
subjek pembangunan.


Bias-
Bias kedelapan
Bi k d l Bias kesembilan
Ukuran efisiensi pembangunan yang salah • Sektor pertanian dan perdesaan adalah sektor
diterapkan, misalnya ICOR, diartikan bahwa tradisional,
tradisional kurang produktif dan memiliki masa
produktif,
investasi harus selalu diarahkan pada yang segera investasi yang panjang, karena itu kurang menarik
menghasilkan bagi pertumbuhan. untuk melakukan investasi modal besar-besaran di
Padahal upaya pemberdayaan masyarakat akan
masyarakat, sektor itu.
itu
menghasilkan pertumbuhan, bahkan merupakan • Oleh karenanya, bermitra dengan petani dan usaha
sumber pertumbuhan yang lebih lestari kecil di sektor pertanian dan perdesaan dipandang
(sustainable),
(sustainable) tetapi umumnya dalam kerangka tidak menguntungkan dan memiliki risiko tinggi
tinggi.
waktu (time frame) yang lebih panjang. • Anggapan ini juga telah mengakibatkan prasangka dan
Anggapan yang demikian beranjak dari konsep menghambat upaya untuk secara sungguh-sungguh
g p y gg gg
pembangunan yang sangat bersifat t k i d tid k
b t b if t teknis dan tidak membangun usaha pertanian dan usaha kecil di
memahami sisi-sisi sosial budaya dari perdesaan.
pembangunan dan potensi y g ada pada rakyat
g yang y
sebagai kekuatan pembangunan.

Bias-
Bias-Bias dalam Perencanaan Sistem Perencanaan yang Berhasil
Pembangunan (10)
Bias kesepuluh • Sistem perencanaan yang mendorong
Kegiatan investasi makin cenderung terpusat di berkembangnya mekanisme pasar dan peran
perkotaan, di sektor industri yang justru banyak serta masyarakat.
disubsidi dan diproteksi, yang akibatnya juga • Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan
mendorong urbanisasi.
d b i i menentukan sasaran-sasaran secara garis besar,
Pengalaman Taiwan dan Jepang menunjukkan baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku
bahwa investasi di wilayah perdesaan dapat utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta
swasta.
meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus
pemerataan yang menyebabkan ekonominya
menjadi k k h
j di kukuh.


Perencanaan yang Ideal
y g
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan
memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut
serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya
berhenti pada sat tahap tetapi har s berlanj t
satu tahap; harus berlanjut Sistem Monitoring dan
sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus
dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi
kemunduran.
k d
Evaluasi Pembangunan
g
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
p
pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi
y p y Bagian 3
(atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek,
dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a
learning and adaptive system).
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).

Materi Pengertian Evaluasi (1)
• Pengertian Evaluasi
g
• Jenis-jenis Evaluasi PP39/2006: Rangkaian kegiatan membandingkan
• Standar Evaluasi realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil
• Apa implikasi jika tidak ada M&E?
(outcome) terhadap rencana dan standar
standar.
• Pengalaman empiris: Australia dan Chili Proses menentukan nilai atau pentingnya suatu
• Kunci K b h il M&E
K i Keberhasilan kegiatan, kebijakan
kegiatan kebijakan, atau program
• Prasyarat M & E • Sebuah penilaian yang seobyektif dan sesistematik
• Prosedur Pelaksanaan Evaluasi mungkin terhadap sebuah intervensi yang
• Kendala Pelaksanaan M&E direncanakan, sedang berlangsung ataupun yang
• Mengembangkan Sistem M&E
g g telah diselesaikan.


Pengertian Evaluasi (2) Jenis Evaluasi (1)
• Ketika berbagai pembangunan, program, kegiatan, Tahap Perencanaan
T h P Tahap Pelaksanaan
T h P l k Tahap Pasca-Pelaksanaan
T h P P l k
(ex-ante) (on-going) (ex-post)
sudah dilakukan, apakah kita tahu dampak program
• dilakukan sebelum • dilakukan pada saat • Dilaksanakan setelah
pembangunan tsb? ditetapkannya pelaksanaan pelaksanaan rencana
rencana rencana berakhir
• Pemerintah dihadapkan pada desakan untuk memiliki • untuk melihat apakah
pembangunan pembangunan
pengetahuan objektif tentang dampak dari berbagai pencapaian (keluaran/ hasil/
• untuk memilih dan • untuk menentukan dampak) program mampu
intervensi: menentukan skala tingkat kemajuan mengatasi masalah
– Mana yg berhasil vs tidak? prioritas dari pelaksanaan pembangunan yang ingin
berbagai alternatif rencana dipecahkan
– Mana yg dilanjutkan dan/atau direplikasi vs dan kemungkinan dibandingkan • untuk menilai efisiensi
dihentikan? cara mencapai dengan rencana (keluaran dan hasil
tujuan yang telah
j l h yang telah di
l h ditentukan
k dibandingkan
dib di k masukan), k )
– Mana yg didukung anggaran pusat vs anggaran dirumuskan sebelumnya efektivitas (hasil dan dampak
terhadap sasaran), ataupun
daerah? sebelumnya
manfaat (dampak terhadap
( p p
kebutuhan) dari suatu
www.dadangsolihin.com 47 www.dadangsolihin.com program. 48

Jenis Evaluasi (2) Kegunaan Evaluasi
• Formatif • Memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program
Fokus pada kinerja yang lebih baik (kegiatan, program atau dan kegiatan
kebijakan)
• Menjadikan kebijakan, program dan kegiatan mampu
• Sumatif mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik
Fokus pada hasil (akibat)
• Mambantu stakeholders belajar lebih banyak mengenai
• Prospektif kebijakan, program dan kegiatan
Menjawab pertanyaan
• Dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pengguna utama
• Apakah program/kegiatan/kebijakan ini harus dievaluasi?
yang dituju oleh evaluasi.
• Apakah hasil y g akan diperoleh sesuai dengan upaya/
p yang p g p y
sumberdaya yang dipergunakan?


Evaluasi Memberikan Informasi
Monitoring dan Evaluasi
mengenai:
Strategi • Monitoring
Apakah yang dilakukan sudah benar? – Kegiatan rutin, sedang berjalan dan internal
– Dipergunakan untuk mengumpulkan informasi terhadap
keluaran, hasil dan indikator yang dipergunakan untuk
Operasi mengukur kinerja program
Apakah cara yang ditempuh sudah benar?
• Evaluasi
– Periodik dan berkala
Pembelajaran – D
Dapat b if i
bersifat internal, eksternal atau partisipatif
l k l i i if
Apakah ada cara yang lebih baik? – Umpan balik periodik kepada pemangku kepentingan utama


Kriteria Evaluasi
• Relevansi Mengapa Perlu ada Standar?
Sejauh mana kegiatan sejalan dengan prioritas dan kebijakan
• Efektifitas
• Meningkatkan akuntabilitas
Suatu ukuran sejauh mana sebuah kegiatan mencapai tujuan
j g p j
• Efisiensi
• M f ilit i kemungkinan pembandingan
Memfasilitasi k ki b di
Mengukur keluaran, kualitatif dan kuantitatif, dalam hubungan • Meningkatkan reliabilitas dan mutu layanan yang
dengan masukan.
d k disediakan
• Dampak
Perubahan positif dan negatif yang dihasilkan oleh sebuah
intervensi pembangunan, secara langsung maupun tidak, disengaja
maupun tidak
• Keberlanjutan
Keberlanj tan
Mengukur apakah manfaat suatu kegiatan dapat terus dinikmati
setelah anggaran tidak diberikan lagi


Standar Evaluasi Apa Output Sistem M&E?
• Standar Mutu E l
S d M Evaluasi (
i (untuk penerapan f
k fase pengujian)
ji ) • Informasi unik tentang kinerja kebijakan, program serta
http://www.oecd.org/dataoecd/30/62/36596604.pdf kegiatan pemerintah.
• Standar Evaluasi Program – Informasi ttg hasil hasil idenfitikasi: apa yang berfungsi apa
hasil-hasil berfungsi,
www.eval.org/EvaluationDocuments/progeval.html yang tidak berjalan, & mengapa demikian;
• Norma norma PBB untuk evaluasi dalam Sistim PBB – Informasi ttg kinerja ”aktor”, seperti: pemerintah, kementerian,
badan pemerintah, manajer dan staf, serta lembaga donor.
www.uneval.org/docs/ACFFC9F.pdf
• Standar untuk Evaluasi dalam Sistem PBB
www.uneval.org/docs/ACFFCA1/pdf
• Prinsip Pedoman Asosiasi Evaluasi Amerika
www.eval.org/Publications/GuidingPrinciples.asp
l /P bli i /G idi P i i l


Apa implikasi jika tidak ada M&E? Kenapa M&E diperlukan?
1. Mendukung pembuatan k bij k (kh
1 M d k b kebijakan (khususnya kkeputusan anggaran)
)
• Berbahaya, karena: yaitu penyusunan anggaran berbasis kinerja & perencanaan
– penilaian kinerja pembangunan dan pengambilan keputusan nasional.
terbatas pada ketersedian informasi parsial, 2. Membantu pemerintah dalam:
– mekanisme cross-check dan balance (dari masyarakat) tidak
pengembangan & analisis kebijakan serta dalam pengembangan
optimal
program;
• Ide dasar sistem M&E tidak semata-mata berangkat dari tindakan
mengelola berbagai kegiatan pada tingkat sektor, program &
melakukan atau menyediakan informasi M&E, NAMUN lebih
g ;
kegiatan;
difokuskan pada bagaimana penggunaan informasi M&E
M&E.
3. Meningkatkan transparansi & akuntabilitas apakah telah
mencapai sasaran.


Best Practices (MacKay 2007)
(MacKay, Pengalaman empiris: Australia
Sistem evaluasi pemerintahan menyeluruh ( kihi 1980 ) yang
Si l i i h l h (akihir 1980-an)
Chile Memiliki 1.550 indikator kinerja dikelola DepKeu
untuk seluruh sektor (h.25).
Semua kementerian wajib melakukan evaluasi
Semua kementrian wajib menyiapkan portofolio rencana
Colombia SINERGIA: Sistem Nasional
evaluasi (detail rencana evaluasi program, program2 apa yg
Evaluasi Kinerja Sektor Publik (
j (h.33)
)
dievaluasi, i 2 yg dit
di l i isu2 ditanyakan, d metode evaluasi.
k dan t d l i
Hasil (1994)
Government Evaluation Strategy
Australia Hampir 80% usulan anggaran & sekitar 2/3 penghematan
(h.39)
(h 39)
didasarkan hasil temuan evaluasi.
SEDESOL: Sekretariat Informasi hasil temuan evaluasi mempengaruhi pembuatan
Meksiko
M k ik keputusan anggaran k bi
k kabinet.
Pembangunan Sosial (h.61)
Informasi M&E juga digunakan secara intensif


Pengalaman empiris: Chili Kunci Keberhasilan M&E
MenKeu
M K mengembangkan sistem M&E P
b k i Pemerintah menyeluruh
i h l h
(sejak 1994). • Keberhasilan institusionalisasi sistem M&E mencakup berbagai
upaya menciptakan kesinambungan & menjamin sistem M&E
– Sekitar 1,550 indikator kinerja, evaluasi cepat, evaluasi dampak berfungsi baik bagi pemerintah
– Pelaksananya pihak ketiga (perguruan tinggi & perusahaan • Ada tiga kunci utama yaitu:
konsultan), dg TOR dan metode standar setiap jenis evaluasi
– pemanfaatan informasi M&E
Informasi & berbagai temuan M&E digunakan secara intensif dalam
menganalisis kinerja anggaran kementerian dan badan masukan – kualitas informasi M&E
dalam pembuatan keputusan anggaran p
p p gg pemerintah. – Kesinambungan M&E
Berbagai informasi M&E digunakan untuk menentukan ”target
kinerja” dari setiap badan dan untuk peningkatan manajemen
berbagai kementrian & badan
badan.


Evaluator Internal, Eksternal dan
Prasyarat M&E Partisipatif
1.
1 Harus ada demand • Evaluator Internal
Menjamin ketersediaan dana untuk aktivitas M&E dan penggunaan – Biasanya mengetahui lebih banyak mengenai sejarah, organisasi,
informasi M&E; budaya, problem, keberhasilan
2. Harus ada insentif – Mungkin berada terlalu dekat dengan yang dievaluasi
Menjamin berbagai temuan evaluasi digunakan. • Evaluator Eksternal
3. Harus ada champion – Punya kredibilitas yang lebih tinggi dan keahlian yang lebih spesifik
Pemimpin yg memiliki pemahaman benar ttg sistem M&E (alat & – Tidak terikat dengan keputusan-keputusan administratif dan keuangan
metoda) dan memiliki apresiasi tinggi terhadap berbagai manfaat • Evaluator Partisipatif
informasi M&E bagi pemerintah
– Wakil dari dinas dan stakeholders (termasuk penerima manfaat)
Peran strategis dalam menciptakan keberhasilan sistem M&E bekerjasama merancang, melaksanakan dan menerjemahkan sebuah
j g j
pemerintah yang menyeluruh (Chili & A
i h l h Australia).
li ) evaluasi
4. Harus ada pelatihan – Metode partisipatif mungkin digunakan dalam evaluasi internal dan
Menciptakan SDM yang memiiliki keahlian memadai
memadai. eksternal

Evaluasi Partisipatif
(vs. Internal atau Eksternal)
Yang Dilakukan oleh Evaluator
• Perbedaan antara ahli dan awam peneliti dan obyek
awam, • Berkonsultasi dengan semua pemangku kepentingan
penelitian tidak terlalu ditekankan dan diberi arti baru • Memeriksa dan/atau mengembangkan teori perubahan
• Evaluator bertindak sebagai fasilitator dan instruktur • Merancang evaluasi
M l i
• Pihak lain membuat penilaian • Mengelola anggaran evaluasi
• Sebuah langkah lebih radikal keluar dari model evaluasi • Melaksanakan atau menjalankan evaluasi ( t
M l k k t j l k l i (atau
mandiri mempekerjakan staf untuk melaksanakan evaluasi)
• Mengidentifikasi standar efektifitas
• Mengumpulkan, menganalisa, menginterpretasikan dan
melaporkan data serta temuan


Pertumbuhan Asosiasi Evaluasi
Kendala Pelaksanaan M&E (1)
Profesional
• Meningkatnya jumlah asosiasi di seluruh dunia terutama
dunia, 1.
1 Anggaran
dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan lebih Apresiasi yang kurang terhadap pentingnya M&E menyebabkan
tingginya penghargaan terhadap profesi evaluasi anggaran yang dialokasikan kecil.
pembangunan 2. SDM
Belum didukung oleh jumlah dan kualitas SDM yang cukup.
• Berbagai organisasi menciptakan sebuah sistem
g g p
3. Kemampuan/ K hli
3 K / Keahlian
pendukung dan memungkinkan tumbuhnya
”Tour of duty” PNS, terutama di Pemda
profesionalisme
Kurangnya tenaga teknis terlatih
4. Perlengkapan/ Peralatan
Berkaitan dengan kondisi perekonomian dan infrastruktur wilayah
yang masih tertinggal. Mis: listrik, AC, komputer, kendaraan
operasional, peralatan telekomunikasi.


Kendala Pelaksanaan M&E (2) Masalah Potensial (1)
5.
5 Prosedural • Tidak ada referensi indikator yang cukup dalam Laporan
Tidak adanya acuan kerja (Petunjuk Operasional) Monitoring untuk dapat melakukan evaluasi seperti
Tidak diterimanya laporan Monitoring p
y p g pelaksanaan kegiatan
g dimintakan pada Renja/ RKP;
Tidak adanya kerangka acuan pelaksanaan evaluasi • Pelaporan M&E memberikan beban tambahan kepada
Mekanisme pelaporan yang ada inter instansi pemerintah belum p
para p
penanggungjawab p g
gg gj program/ kegiatan y g sudah
g yang
memiliki pola yang j l d pasti.
iliki l jelas dan ti
cukup banyak beban M&E sesuai peraturan-
6. Pengiriman
perundangan selama ini, khususnya di tingkat
Kondisi geografis
Pemerintah K b
P i h Kabupaten/Kota;
/K
Masih minimnya prasarana dan sarana transportasi/ komunikasi.
• Tidak ada mekanisme umpan balik dari laporan M&E,
kalaupun
kala p n ada penyelenggara tidak siap melak kann a
pen elenggara melakukannya.


Masalah Potensial (2) Proses Membangun Sistem M&E
• Kurangnya kemampuan dalam mengkoordinasi • Landasan Hukum Evaluasi Kinerja
kelembagaan terkait, dalam arti seluas-luasnya, yang • Evaluasi terkait dengan kerangka regulasi/kebijakan
disebabkan antara lain, kurangnya alokasi anggaran publik
untuk M&E; • Collecting opinions
• Kurangnya motivasi dan komitmen p
g y para – Seminars Workshops etc
Seminars, Workshops,
penanggungjawab dan pelaksana M&E;
• Pemetaan peraturan dan opini publik
• Tidak cukup pelatihan yang dapat disediakan untuk M&E
• Membangun kerangka kerja (framework) yang baru
dan untuk menentukan indikator;
• Membangun Indikator
• Alokasi tenaga ahli yang tidak memadai.


Mengembangkan Sistem M&E Membentuk
1
Indicator
Koord. M&E Nasional
Resource Group
p
• Formalisasi koordinasi dalam proses pelaksanaan dan
Koord. M&E Nasional pengembangan M&E yang selama ini berjalan di K/L
2 secara informal.
1 • Merupakan Tim Pengarah pengembangan manajemen
kinerja dan indikator y g digunakan Pemerintah.
j yang g
Database Indikator
D t b I dik t
Komunitas Kinerja • Melaporkan mengenai arah, perkembangan dan
Evaluator permasalahan kepada Men. PPN.
Jadwal M&E • Terdiri dari empat anggota inti Eselon I dari Bappenas,
Baru 3
5 Depkeu, Depdagri dan Menpan.
• Ditambah dua anggota tambahan akan dipilih untuk
4
mewakili K/L, dan ini dapat berganti dari waktu ke waktu
sesuai k b t h
i kebutuhan.

Membentuk Membangun
2 3
Indicator Resource Group Database Indikator Kinerja
• Sebagai Tim Teknis untuk menyediakan dukungan kepada seluruh • Banyaknya indikator dari proses alokasi sumber daya
K/L dalam pengembangan indikator dan proses M&E. dapat dikontrol.
• Merupakan Tim Nasional Konsultasi Indikator yang akan bertugas:
• Perkembangan dari sebuah indikator dapat ditelusuri
1. menyusun suatu standar pendekatan dan kriteria yang
digunakan dalam perumusan indikator pembangunan nasional
sehingga perubahannya dapat menjadi bukti bagi
dan daerah
daerah, p gg
pengguna.
2. menjadi tempat penyimpanan indikator yang sudah didefinisikan • Sebagai alat bagi K/L ketika menyusun indikator untuk
sebagai alat ukur program-program dan kegiatan-kegiatan. kegiatan-kegiatan baru
3. Mereview umpan balik pada penggunaan indikator setelah • Sebagai alat untuk membantu sumber daya teknis dalam
setiap langkah besar dalam proses perencanaan dan penerapan
mengembangkan indikator baru
rencana,
rencana dan akan memasukkan bahan belajar dari pengalaman
ke dalam proses. • Indikator program dan indikator kegiatan dapat
diselaraskan dengan indikator perencanaan.


Menyusun Mendirikan
4 5
Jadwal M&E Baru Komunitas Evaluator
• Dibutuhkan jadwal M&E baru seiring dengan • Mendirikan Asosiasi Evaluator Indonesia yang terdiri
Indonesia,
kompleksitas fungsi-fungsi manajemen K/L, Pemda dan dari unsur-unsur:
SKPD. 1.
1 Pemerintah
• Meningkatnya kebutuhan pelaporan yang makin rumit. 2. Dunia Usaha
3. Masyarakat
• Pemilihan satu wilayah percontohan menerapkan jadwal
percontohan,
M&E baru dan memanfaatkan umpan balik sebelum • Melahirkan Jabatan Fungsional Evaluator (JFE)
dilaksanakan di seluruh wilayah. • Mendirikan Asosiasi Evaluator Pemerintah Indonesia
(AEPI)


Membangun Sistem Pelaporan: E-
E-
Monev
go.id
go id BASE
1. Phase Analog
a. M
Menyusun pelaporan sebagaimana yang dil k k saat i i
l b i dilakukan t ini,
tetapi tidak dikirimkan atau diantarkan ke K/L pengumpul,
melainkan diupload pada website masing-masing K/L,
Pemda dan SKPD pengirim.
b. Uploading berbagai indikator pada website masing-masing Terima Kasih
K/L Pemda dan SKPD pengirim
K/L,
2. Phase Digital
Data base M&E
Dibutuhkan password untuk mengakses data bagi kevel
tertentu. Mis. Presiden, Menteri, Dirjen, dst


Dadang Solihin’s Profile
Dadang Solihin currently is Director for Regional Development
Dadang Solihin currently is Director for Regional Development
Performance Evaluation at Indonesian National Development
Planning Agency (Bappenas). He holds MA degree in Economics from
y , p p y
University of Colorado, USA. His previous post is Director for System
and Reporting of Development Performance Evaluation at Bappenas.

Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia‐Pacific Studies,
g ,
Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University
of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
He got various training around the globe, included Shanghai International Program
He got various training around the globe, included Shanghai International Program
for Development Evaluation Training (2008), Public Officials Capacity Building
Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced
g g gy g
International Training Programme of Information Technology Management, at ,
Karlstad City, Sweden (2005). the Training Seminar on Land Use and Management,
Taiwan (2004). Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur,
Malaysia (2003). Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002).
Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001). and
Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He
published more than five books regarding local autonomous.
You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile
at +62812 932 2202 www.dadangsolihin.com 81

Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

Similaire à Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Similaire à Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (20)

Dernier

Dernier (16)

Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah