Makalah ini membahas tentang standar akuntansi dalam akuntansi sektor publik atau pemerintah di Indonesia. Secara garis besar makalah ini membahas tentang peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 mengenai standar akuntansi pemerintahan dan PSAK nomor 45 mengenai pelaporan keuangan organisasi nirlaba.

1. KATA PENGANTAR
Puji Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala curahan dan
kasih saying-Nya, nikmat, petunjuk, dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan
tugas makalah kami yang berjudul “Standar Akuntansi dalam Akuntansi Sektor Publik atau
Pemerintah”.
Makalah ini merupakan salah satu tugas yang harus diselesaikan sebagai Mahasiswa
yang memprogram Mata Kuliah Akuntansi Sektor Publik.Diharapkan dalam makalah ini,
kami dapat mengerti serta memahami hal-hal tentang Akuntansi Sektor Publik terutama
tentang “Standar Akuntansi dalam Akuntansi Sektor Publik atau Pemerintah”.
Segala kritikan dan saran sangat dibutuhkan demi perkembangan keutuhan makalah
ini, sehingga akan lahir makalah yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Serta ucapan
terimakasih kepada Dosen mata kuliah yang telah membimbing kami, dan teman-teman yang
membantu dalam penyusunan makalah ini.Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi
pembaca pada umumnya dan juga penulis pada khususnya.
Makassar,
Desember 2013
Penulis
1
Standar Akuntansi dalam Akuntansi Sektor Publik atau Pemerintah

2. DAFTAR ISI
Kata Pengantar ................................................................................................
01
Daftar Isi .........................................................................................................
02
Bab I
Pendahuluan ....................................................................................................
03
Bab II
Pembahasan.....................................................................................................
05
Bab III
Kesimpulan .....................................................................................................
11
Daftar Pustaka .................................................................................................
12
2
Standar Akuntansi dalam Akuntansi Sektor Publik atau Pemerintah

3. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Standar Akuntansi merupakan istilah yang sudah bias didengar oleh pihakpihak yang berada dalam lingkungan akuntansi. Pihak-pihak yang menyajikan laporan
keuangan mengenal dan familiar dengan istilah tersebut. Akuntan yang melakukan
audit atas laporan keuangan berpanduan dengan menggunakan standar akuntansi
tersebut dalam praktiknya. Mahasiswa yang belajar akuntansi memahaminya dalam
berbagai Mata Kuliah tentang akuntansi.
Prinsip Akuntansi yang berlaku umu (GAAP) muncul karena peran akuntansi
yang menyajikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.Secara khusus
GAAP mengatur akuntansi keuangan yang menyajikan informasi kepada pihak di luar
organisasi.
Akuntansi yang diselenggarakan untuk menghasilkan informasi kepada pihak
eksternal disebut juga dengan akuntansi keuangan, sedangkan akuntansi yang
memfokuskan diri pada penyajian laporan untuk tujuan pengambilan keputusan
internal organisasi disebut akuntansi manajemen. Miller dkk, (1985) menyatakan ada
3 kelompok orang yang berpartisipasi dalam akuntansi keuangan, yaitu pengguna
(user), penyaji (preparer), dan auditor (auditor).Pengguna adalah individu atau
institusi yang mengandalkan informasi akuntansi keuangan dalam pengambilan
keputusan investasi atau kredit. Dalam dalam kelompok ini termasuk
investor,kreditor, analisis keuangan, dan lain-lain. Penyaji adlah pihak yang
menyusun dan menerbitkan laporan keuangan yaitu manajemen.Auditor adalah pihak
yang melakukan pemeriksaan laporan keuangan untuk menyatakan pendapat atas
kewajarannya.
Ketiga pihak yang berpartisipasi dalam akuntansi keuangan memiliki
kepentingan yang berbeda-beda atas penyajian laporan keuangan.Persepsi masingmasing pihak yang terlibat juga berbeda-beda.Oleh karena itu, diperlukan satu aturan
yang disepakati untuk dapat dijadikan pegangan bagi pengguna, penyaji, dan
auditor.Disini arti penting dan latar belakang munculnya prinsip akuntansi berlaku
umum (GAAP).
Dalam hubungannya dengan hirarki prinsip akuntansi berlaku umum IAI
(2001: 411.2) mengemukakkan adanya kerangka prinsip akuntansi yang berlaku
umum di Indonesia.Dalam bentuk kerangka, IAI (2001: 411.4) menggambarkan
prinsip akntansi yang berlaku di Indonesia seperti suatu bangunan rumah.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah Standar Akuntansi dalam Akuntansi Sektor Publik atau Pemerintah
yang berlaku di Indonesia ?
3
Standar Akuntansi dalam Akuntansi Sektor Publik atau Pemerintah

4. 2. Bagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP)
3. Bagaimana Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Noomor 45 tentang
Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba
4. Bagaimana Perbandingan Standar Akuntansi Sektor Publik atau Pemerintah di
Indonesia dengan Amerika
5. Bagaimana Peningkatan Standar Akuntansi Internasional
C. Tujuan
1. Menjelaskan Standar Akuntansi dalam Akuntansi Sektor Publik atau Pemerintah
yang berlaku di Indonesia!
2. Menjelaskan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP)
3. Menjelaskan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Noomor 45 tentang
Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba
4. Menjelaskan Perbandingan Standar Akuntansi Sektor Publik atau Pemerintah di
Indonesia dengan Amerika
5. Menjelaskan Peningkatan Standar Akuntansi Internasional
4
Standar Akuntansi dalam Akuntansi Sektor Publik atau Pemerintah

5. BAB II
PEMBAHASAN
A. Standar Akuntansi Sektor Publik atau Pemerintah di Indonesia
Standar akuntamsi adalah acuan dalam penyajian laporan keuangan yang
ditunjukan kepada pihak-pihak diluar organisasi yang mempunyai otoritas tertinggi
dalam kerangka akuntansi berterima umum.Standar akuntansi berguna bagi penyusun
laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajika kepada pihakpihak diluar organisasi.
Menurut Sinaga, standar akuntansi merupakan aturan utama yang harus diacu
dalam penyajian laporan keuangan dalam kerangka prinsip akuntansi berlaku umum.
Standar tersebut penting agar laporan keuangan lebih berguna, dapat dimengerti dan
dapat diperbandingkan serta tidak menyesatkan. Sementara di Indonesia sejak tahun
2011 Standar Akuntansi Keuangan (SAK) untuk sektor swasta telah mengacu pada
Standar Akuntansi Internasional (IFRS), sedangkan sektor pemerintah masih baru
akan menerapkan akuntansi berbasis akrual, meskipun masih dianggap belum akrual
penuh. Akan tetapi, disadari bahwa standar akuntansi pemerintahan sangat penting
peranannya dalam organisasi pemerintahan untuk menjawab tuntutan akan
akuntabilitas dan transparansi publik.
B. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP)
1. Latar Belakang
Standar akuntansi pemerintahan (SAP) pertama kali diterbitkan oleh Komite
Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) adalah ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 pada tanggal 13 Juni 2005. Terbitnya SAP ini
juga mengukuhkan peran penting akuntansi dalam pelaporan keuangan di
pemerintah.Jadi, dapat dikatan Indonesia memasuki babak baru dalam pelaporan
keuangan kegiatan pemerintahan Indonesia. UU Nomor 71 Tah 2003 yang mulai
berlaku sejak tahun 2003 juga menyebutkan dengan jelas bahwa bentuk da nisi
laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
5
Standar Akuntansi dalam Akuntansi Sektor Publik atau Pemerintah

6. 2. Sistematika SAP
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan PP Nomor 71
Tahun 2010 terdiri atas Kerangka Konseptual (KK) Akuntansi Pemerintahan dan
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). PSAP terdiri atas 12
pernyataan, yaitu:
PSAP 01: Penyajian LAporan Keuangan
PSAP 02: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Berbasis Kas.
PSAP 03: Laporan Arus Kas
PSAP 04: Catatan Atas Laporan Keuangan
PSAP 05: Akuntansi Persediaan
PSAP 06: Akuntansi Investasi
PSAP 07 : Akuntansi Aset Tetap
PSAP 08: Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan
PSAP 09: Akuntansi Kewajiban
PSAP 10: Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan
Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak Dilanjutkan.
PSAP 11: Laporan Keuangan Konsolidasi, dan
PSAP 12: Laporan Operasional (LO).
Dari kerangka Konseptual (KK) sebenarnya bukan merupakan standar dalam
arti tidak harus diikuti secara kaku. Sebagaimana dijelaskan dalam KK itu sendiri
bahwa fungsi KK adalah acuan bagi:
a) Penyusunan standar dalam melakukan penyusunan SAP
b) Pengguna untuk menyajikan transaksi yang tidak diatur dalam pernyataan
standar.
c) Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan
keuangan disusun dengan standar, dan
d) Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang
disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar.
3. Basis Akuntansi
6
Standar Akuntansi dalam Akuntansi Sektor Publik atau Pemerintah

7. Basis akuntansi adalah perlakuan pengakuan atas hak dan kewajiban yang
timbul dari transaksi keuangan. Perbedaaan basis akan berpengaruh terhadap
proses akuntansi. Dalam akuntansi dikenal adnaya dua basis yaitu basis kas dan
basis akrual.Basis kas adlah basis yang mengakui timbulnya hak atau kewajiban
pada saat kas diterima atau dikeluarkan.Basis akrual adalah basis yang mengakui
adanya hak dan kewajiban pada saat perpindahan hak lepas dari saat kas diterima
atau dikeluarkan.
Meskipun PP Nomor 71 Tahun 2010 dinyatakan sebagai SAP berbasis akrual,
namun sebenarnya basis akrual yang digunakan tidak sepenuhnya basis
akrual.Bahkan, mengarah pada penggunaan basis akrual modifikasian, yaitu
transaksi-transaksi tertentu dicatat dengan menggunakan basis kas dan untuk
sebagian besar transaksi dicatat menggunakan basis akrual.
4. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
Salah satu hal baru dari PP Nomor 71 Tahun 2010 dibandingkan dengan PP
Nomor
24
Tahun
2005
adalah
terdapaturaian
mengenai
entitas
akuntansi,disamping entitas laporan. Entitas akuntansi menurut PP Nomor 71
Tahun 2010 adalah unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan,
dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan
keuangan atas dasar akuntansi yang diselengggarakan akuntansi dan menyajikan
laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselengggarakan.
5. Penyusunan Laporan Keungan Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010
Menurut PP Nomor 24 Tahun 2005, SAP sudah ahrus diterapkan untuk
penyusunan laporan keuangan tahu anggaran 2005. Artinya bahwa penyajian
laporan keuangan tahun 2005 sudah harus sesuai dengan SAP.
SAP mengatur mengenai informasi yang harus disajikan dalam laporan
keuangan, bagaimana menetapkan, mengukur, dan melaporkan. Oleh karena itu,
SAP mengatur penyajian pos-pos harus disajikan dalam laporan keuangan seperti
pos kas, piutang,asset tetap, dan seterusnya. Laporan keuangan pokok yang wajib
disusun dan disajikan oleh entitas pelaporan menurut PP Nomor 24 Tahun 2005
yaitu sebagai berikut:
a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
b) Neraca
c) Laporan Arus Kas (LAK)
d) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)
7
Standar Akuntansi dalam Akuntansi Sektor Publik atau Pemerintah

8. C. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan
Keuangan Organisasi Nirlaba
1. Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba
Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba meliputi laporan keuangan pada akhir
periode pelaporan, laporan aktivitas serta laporan arus kas untuk suatu periode
pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan. Informasi likuiditas diberikan
dengna cara sebagai berikut:
a) Menyajikan
asset
berdasarkan
urutan
likuiditas,
dan
kewajiban
berdasarkan tanggal jatuh tempo.
b) Mengelompokkan asset kedalam lancer dan tidak lancer, serta kewajiban
kedalam jangka pendek dan jangka panjang.
c) Mengungkapkan informasi mengenai likuiditas asset atau saat jatuh
temponya kewajiban termasuk pembatasan penggunaan asset, pada catatan
atas laporan keuangan.
2. Klasifikasi Aset Neto Terikat atau Tidak Terikat
Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok asset
netto berdasarkan ada tidaknya pembatasan oleh penyumbangnya, yaitu terikat
secara temporer, dan tidak terikat. Informasi mengenai sifat dan jumlah dari
pembatasan permanen atau temporer diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah
tersebut dalam laporan keuangan atau dalam catatan arus laporan keuangan.
3. Laporan Ativitas
Laporan aktivitas difokuskan pada organisasi secara keseluruhan dan
menyajikan perubahan jumlah asset neto selama suatu periode.Perubahan aset
neto dalam laporan aktivitas tercermin pada aset neto atau ekuitas dalam laporan
posisi keuangan.
Laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari
investasi dan aset lain sebagai penambahan atau pengangguran aset neto tidak
terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi.
Laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan harus menyajikan
informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional, seperti menurut
kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung.
4. Laporan Arus Kas
8
Standar Akuntansi dalam Akuntansi Sektor Publik atau Pemerintah

9. Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai
penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan arus kas disajikan
sesuai PSAK 2 tentang Laporan Arus Kas dengan tambahan berikut ini:
a) Aktivitas pendanaan
b) Pengukapan informasi mengenai mengenai aktivitas investasi dan
pendaaan nonkas yaitu sumbangan berupa bangunan atau asset investasi.
D. Perbandingan Standar Akuntansi Sektor Publik atau Pemerintah di Indonesia
dengan Amerika
Untuk sektor pemerintahan di Amerika Serikat, sebagaimana dikemukakan
Freeman dan Shoulder, AICPA mempunyai hirarki GAAP yang menunjukkan
hubungan secara otoritatif berbgai standard an literature dalam prinsip dan prosedur
akuntansi keuangan dan pelaporan.
Dalam kaitannya dengan hirarki prinsip berlaku umum.(GAAP), KSAP juga
membahas dan mencoba membuat hirarki yang sesuai dengan pemerintahan dengan
mengacu ke berbagai sumber. Dengan demikian nantinya pemerintahan Indonesia
juga akan mengenal hirarki prinsip akuntansi berlaku umum dengan standar akuntansi
sebagai acuan utama yang memiliki otoritas. Sampai dengan saat ini, Indonesia sudah
dau kali memiliki standar akuntansi pemerintahan, yaitu:
a) SAP Berbasis Kas Menuju Akrual yang ditetapkan dengan PP Nomor 24
Tahun 2005
b) SAP berbasis Akrual yang ditetapkan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010,
menggantikan PP Nomor 24 Tahun 2005.
E. Peningkatan Standar Akuntansi Internasional
Peningkatan standar akuntnasi internasional dijelaskan dalam Baharuddin dan
Sinaga.Tahun 2005 IPSASB melakukan peningkatan terhadap standar-standar yang
telah diterbitkan sebelumnya.Peningkatan tersebut berupa revisi terhadap 11 standar
dari 20 standar yang telah pernah diterbitkan.
Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sebagai anggota IFAC dimintakan masukan
atas draf publikasian yang dikeluarkan oleh IPSASB.Revisi IPSAS sangat penting
bagi sektor publik di Indonesia.
1. Proses Peningkatan Stadar oleh IPSASB
9
Standar Akuntansi dalam Akuntansi Sektor Publik atau Pemerintah

10. Pada akhir tahun 1997, IPSASB memulai sebuah program pengembangan
IPSASB yang didasarkan kepada IAS yang diterbitkan IASB tahun 1997.IPSASB
menggunakan persyratan, struktur, dan teks yang diatur dalam IAS kecuali ada
alasan untuk tidak menggunakan hal-hal tersebut.
2. Sistematika IPSASB Setelah Revisi
Sampai dengan saat ini, IPSAS terdiri atas 20 pernyataan standar yaitu IPSAS
nomor 1 sampai dengan nomor 20. Revisi yang dilakukan tas 11 pernyataan,
sebagaimana dimuat dalam ED 26, tidak akan menghilangkan pernyataan yang
ada.
3. Basis Akuntansi Keuangan dan Anggaran
Basis akuntansi yang dianut akan memengaruhi laporan keuangan. Penyajian
pendapatan dan biaya akan berbeda jika pilihan basis yang dianut berbeda. Jika
digunakan basis kas maka tidak ada piutang dari pendapatan karena pendapatan
diakui hanya pada saat kas diterima.
Penyajian
laporan
keuangan
sektor
publik
harus
terkait
dengan
anggarannya.Penyajian laporan keuangan di sektor publik menuntut penyajian
anggaran. Hal ini sesuai dengan ciri khas sektor publik sebagi organisasi yang
tidak mencari laba
4. Standar Akuntansi Sektor Publik dan Sektor Komersial: Harus Konvergen atau
Paralel?
Sektor bisnis berada dari sektor pemerintah dan organisasi nirlaba. Granof
mencatat ada dua 12 hal yang membedakan pemerintah dan organisasi nirlaba
dengan bisnis yaitu:
a) Different in missions
b) Budget, not the marketplace govern
c) Expenditures may drive revenues
d) The budget, not the annual report is the most significant financial
document
e) Budgets drive accounting and financial reporting
f) Need to interperiod equity
g) Revenues not indicative of demamd for goods or services
h) Not direct link between revenues and expenses
i) Capital assets may neither produce revenues nor save costs
j) No distin ownership interests
10
Standar Akuntansi dalam Akuntansi Sektor Publik atau Pemerintah

11. k) Less distinction between internal and external accounting and reporting.
BAB III
KESIMPULAN
Dari berbagai pandangan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka ada beberapa hal yang dapat
disimpulkan dalam bab ini.
a) Standar Akuntansi adalah acuan dalam penyajian laporan keuangan yang ditujukan
kepada pihak-pihak diluar organisasi yang mempunyai otoritas tinggi dalam kerangka
akuntansi berterima umum.
b) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pertama kali yang diterbitkan oleh Komite
Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) adalah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2005 pada tanggal 13 Juni 2005.
c) Pada pemerintah pusat yang merupakan entitas pelaporan adalahmasing-masing
kementerian Negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah pusat
itu sendiri, yaitu laporan keuangan konsolidasian dari laporan keuangan seluruh
kementerian/lembaga yang ada di Kementerian Keuangan. Sedangkan pada pemerintah
daerah yang menjadi entitas pelaporan adalah seluruh pemerintah provinsi dan seluruh
emerintah kabupaten dan kota, sehingga akan terdapat lebih dari 500 entitas pelaporan di
Indonesia, yang semuanya akanmenyusun laporan keungan dan diaudit oleh BPK.
11
Standar Akuntansi dalam Akuntansi Sektor Publik atau Pemerintah

12. DAFTRA PUSTAKA
Kusufi, Abd. Halim Syam. 2012.Akuntansi Sektotr Publik. Yogyakarta: Salemba
Empat.
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Salemba Empat
Nordiawan Deddi dan Nordiawan Hertianti. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta:
Salemba Empat.
http://www.warungkopipemda.com/penerapan-basis-dan-transparasi/
http://www.merysblog.blogspot.com/2011/02/anggaran-sektor-publik.html.
12
Standar Akuntansi dalam Akuntansi Sektor Publik atau Pemerintah

13. MAKALAH
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
DISUSUNOLEH :
KELOMPOK I
M.Zulham Nurzali
(109204008)
Yuyun
(109204053)
Kurnia Ramadhani W.
(109204037)
Fitri Ayu Ningsi (109204054)
Reski Amalia Hamka
(109204042)
Muh. Dalil
(109204063)
Nova Amelia Mamu
(109204048)
Ismayanti
(109204076)
PENDIDIKAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
2013
13
Standar Akuntansi dalam Akuntansi Sektor Publik atau Pemerintah

14. 14
Standar Akuntansi dalam Akuntansi Sektor Publik atau Pemerintah