SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  17
MENGAPA ORANG MENTAATI HUKUM

(Kritisi Terhadap Teori Kedaulatan Hukum dari Krabbe Ditinjau Dari Sisi Filsafat Hukum)



A.   PENDAHULUAN

     Pertanyaan tentang mengapa orang mentaati hukum merupakan contoh

pertanyaan yang bersifat mendasar yang menjadi salah satu pokok bahasan

filsafat hukum, oleh karena jawaban terhadap pertanyaan ini merupakan

pertimbangan nilai-nilai dalam bentuk kaidah hukum yang masuk dalam tataran

dunia nilai, tataran sollen. Seperti kita ketahui, bahwa filsafat hukum menjawab

pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh ilmu hukum. Ketika ilmu

hukum tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai

hukum, maka saat itu pulalah filsafat hukum mulai bekerja dalam mempelajari

pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab tersebut.



     Kedaulatan merupakan modal awal dalam sebuah pembentukan negara.

Semua warga disatukan oleh satu pemerintahan yang memiliki kedaulatan

hukum. Lalu bagaimana dengan kedaulatan masyarakat? Apakah kehendak dan

kedaulatan negara merupakan bagian dari kedaulatan masyarakatnya. Karena

itulah kita bertanya siapa sebenarnya yang berdaulat? Setiap bangsa tentu

membutuhkan kedaulatan agar dapat diakui secara de facto maupun de jure oleh

bangsa-bangsa lain di dunia. Hukum oleh karena itu menjadi alat terkuat dalam

rangka menjaga kedaulatan tersebut.



     Bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan tentu berhadapan dengan

realitas yang lebih rumit daripada negara yang hanya memiliki batas daratan. Ini



                                                 Mengapa Orang Mentaati Hukum [ 1 ]
juga yang membuat Indonesia berulang kali ribut soal kepemilikan pulau, dan

sering pula Indonesia mengalami kekalahan. Sebagai penduduk Indonesia,

mungkin kita tidak tahu persis berapa jumlah pulau terluar (sebagian lagi

menyebutnya pulau terdepan) yang ada di barisan nusantara. Mungkin karena

informasi yang tidak lengkap, atau mungkin pula karena perbedaan kita antara

orang daratan dengan orang pesisir laut.



     Konon, ada perbedaan dalam memperlakukan pulau antara orang daratan

dengan orang lautan. Mereka yang tinggal di pantai biasanya memiliki hubungan

–katakanlah hubungan spiritual– dengan laut mereka. Jangan artikan spiritual ini

dalam konotasi mistik atau gaib. Mereka karena lebih sering bersentuhan dengan

lautan, sering timbul identitas yang secara langsung laut tersebut mewakilinya.

Ungkapan ‘nenek moyangku seorang pelaut’ tentu bukan hanya karena nenek

moyang kita sering berlayar, tetapi lebih pada eksistensi identitas yang

menjadikan bangsa ini berada. Lalu, kalau ada orang bertanya “siapakah kita?”,

siapa yang dimaksud dengan “kita” itu. Orang yang tinggal di daratan maupun di

pegunungan tidak memiliki korelasi dengan kita yang dimaksud sebagai anak

cucu sang pelaut. Mungkin mereka lebih tepat sebagai anak cucu petani atau

pemburu.



     Kedaulatan negara jika ditinjau dari kelautan tentu harus ditata kembali

dengan lebih menegaskan siapa kita ini dan mau ke mana kita. Wajarlah jika

orang-orang daratan tidak memiliki keterikatan batin dengan kelautan karena

memang tidak ada persentuhan antara dia dengan samudra yang luas.




                                             Mengapa Orang Mentaati Hukum [ 2 ]
B.   TEORY KEDAULATAN

     Sejak awalnya, teori tentang kekuasaan negara tidak pernah terlepas

kaitannya dengan pembahasan siapa yang memegang kekuasaan negara

tersebut dan darimana kekuasaan tersebut diperoleh. Hal ini disebabkan negara

bukanlah benda mati yang dapat bergerak sendiri, melainkan sebuah organisasi

yang diselenggarakan oleh sekelompok orang atas masyarakat dengan tujuan

tertentu. Pendapat tersebut juga dapat dipahami bahwa di dalam setiap negara

terdapat kekuasaan yang dimiliki negara untuk memaksakan kehendak pada

warga   negaranya.   Oleh   karena   itu,   pembahasan    tentang   siapa   yang

menyelenggarakan negara dan dari mana kekuasaan tersebut harus dikaitkan

dengan pembahasan teori kekuasaan negara, sehingga dapat memberikan

jawaban apakah yang menjadi dasar adanya kekuasaan negara tersebut.



     Pembahasan teori kekuasaan negara merupakan bagian dari teori negara

karena teori kekuasaan negara merupakan turunan dari teori negara. Maka dari

itu, didalam pembahasan teori kekuasaan negara pasti juga berbicara teori

negara. Pemikiran tantang teori negara pun sudah dimulai sejak zaman romawi

kuno sampai zaman moderen sekarang ini. Perkembangan ekonomi, budaya dan

politik juga menyebabkan teori negara mengalami perkembangan yang

signifikan. Hakekat negara secara sederhana dapat diartikan sebuah organisasi

masyarakat, organisasi yang dibentuk karena adanya keinginan hidup besama di

dalam pemenuhan kebutuhannya.



     Aristoteles yang merupakan seorang ahli filsafat dari yunani mengatakan

bahwa pada hakekatnya menusia merupakan mahluk sosial (zoon politikon).




                                              Mengapa Orang Mentaati Hukum [ 3 ]
Oleh sebab itu, pada manusia terdapat suatu keinginana untuk hidup bersama

yang pada akhirnya membentuk suatu negara yang bersifat totaliter. Negara

menurut Aristoteles merupakan bentuk tertinggi dari kehidupan bermasyarakat,

negara terbentuk secara alamiah. Dalam negara tersebut terdapat kekuasaan

terhadap orang lain yang memiliki kewenangan membuat undang-undang. Plato

mengidealkan yang memiliki kekuasaan atas negara tersebut adalah seorang

filsuf karena hanya filsuf yang dapat melihat persoalan yang sebenarnya di

dalam kehidupan dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.



     Dasar pemikiran tersebut yang kemudian diadopsi oleh para kaum pemikir

gereja yang melahirkan teori hukum kodrat. Menurut teori ini maka kekuasaan

tertinggi pada hakekatnya berasal dari Tuhan. Sebagaimana dikatakan Thomas

Aquinas, teori hukum kodrat adalah teori etis dan hukum kodrat apa yang disebut

sebagai kewajiban moral. Thomas berpendapat bahwa monarchi adalah bentuk

pemerintahan yang terbaik, yang dipimpin oleh seorang raja. Raja memperoleh

kekuasaan dari Tuhan, dalam menjalankan pemerintahanya raja mengharapkan

anugrah dari Tuhan dan ia selain sebagai penguasa rakyat ia juga merupakan

hamba Tuhan.



     Pada abad ke-17 dan ke-18, dasar pemikiran kekuasaan-kekuasaan raja

mulai mengalami perubahan, dari yang bersifat ketuhanan menjadi bersifat

duniawi. Dasar pemikiran ini salah satunya dikemukakan oleh Thomas Hobbes.

Thomas Hobbes menjelasakan bahwa di dalam keadaan alamiahnya manusia

hidup didalam keadaan yang kacau balau. Thomas Hobbes menggambarkan

keadaan ini bahwa manusia yang satu merupakan srigala bagi manusia yang




                                             Mengapa Orang Mentaati Hukum [ 4 ]
lainnya (homo homini lupus). Jadi dalam keadaan alamiahnya manusia tidak ada

ketentraman hidup, rasa takut menghantui lapisan masyarakat oleh karena itu

manusia membuat perjanjian untuk membentuk negara. Pembentukan negara

tersebut bertujuan melindungi kehidupan manusia tersebut. Ketika perjajian itu

dilakukan semua hak-hak alamiah mereka diserahkan pada negara, sedangkan

negara tidak dibebani kewajiban apapun termasuk untuk dapat dituntut oleh

individu. Jadi negara bukanlah patner dalam perjajian itu, melainkan hasil

buahnya.



        Berbeda dengan Thomas Hobbes, Jhon Locke menjelaskan bahwa             di

dalam keadaan alamiah (state of nature), manusia memiliki hak yang sama untuk

mempergunakan kemampuan mereka manusia secara alamiah dalam keadaan

yang baik. Oleh karena itu, keadaan alamiah tampak sebagai “a state of peace,

good will, mutual assistance, and preservation”.



        Akan tetapi, kondisi tersebut menjadi berubah manusia mengenal uang.

Dengan adanya uang ini, tidak ada lagi batas alamiah yang sanggup

menghindari terjadinya akumulasi kekayaan oleh sedikit orang. Akumulasi

kekayaan oleh sedikit orang ini kemudian menimbulkan keadaan perang (state of

war).    Dalam situasi yang dikuasai oleh ekonomi uang ini, masyarakat tidak

dapat bertahan tanpa pembentukan negara yang menjamin milik pribadi.



        Dengan demikian, menurut Locke, negara itu didirikan untuk melindungi

hak milik pribadi. Negara didirikan bukan untuk menciptakan kesamaan atau

untuk mengotrol pertumbuhan milik pribadi yang tidak seimbang, tetapi justru




                                               Mengapa Orang Mentaati Hukum [ 5 ]
untuk tetap menjamin keutuhan milik pribadi yang semakin berbeda-beda

besarnya. Hak milik (property) yang dimaksud di sini tidak hanya berupa tanah

milik (estates), tetapi juga kehidupan (lives) dan kebebasan (liberties). Locke

menyebut hak-hak ini dengan istilah inalienable rights (hak-hak yang tidak asing)

dan adanya negara justru didirikan justru untuk melindungi hak-hak asasi

tersebut. Jadi segala kekuasaan yang dimiliki negara dimilikinya karena, dan

sejauh, didelegasikan oleh para warga negaranya.



     Terakhir, Jean Jacques Rousseau. Jean Jacques Rousseau menjelaskan

di dalam kehidupan alamiahnya manusia hidup secara polos dan mencintai diri

secara sepontan di mana manusia belum melakukan pertikaian melainkan

keadaan aman dan bahagia. Pada keadaan ini manusia hidup hanya di dalam

pemenuhan kebutuhan pribadinya. Tetapi pada akhirnya keadaan alamiah

manusia tidak dapat dipertahankan kembali jika setiap manusia tidak dapat lagi

mampu mengatasi keadaan dalam menjaga dirinya sendiri. Oleh karena itu, perlu

perubahan pola kehidupannya, yakni membentuk suatu kesatuan dengan

menghimpun diri bersama orang lain.



     Manusia akan membentuk suatu negara untuk mempertahankan dan

melindungi pribadi dan anggotanya, di dalam perkumpulan itu masing-masing

menyatu dalam suatu kelompok tetapi manusia tetap bebas sebagai seorang

individu. Hal ini dapat dikatakan bahwa setiap individu menyerahkan diri dan

seluruh kekuasaannya untuk kepentingan bersama, di bawah kepentingan

tertinggi yaitu kehendak umum (volante generale) dan mereka menerima setiap

anggotanya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan. Peyerahan




                                              Mengapa Orang Mentaati Hukum [ 6 ]
kekuasaan ini dapat dikatakan sebagai kontrak sosial, tetapi jika kontrak sosial

itu dilanggar maka masing-masing kembali kepada hak-hak alamiah mereka. Hal

ini   berarti   Rousseau     menginginkan   adanya    kedaulatan    rakyat   secara

menyeluruh.



       Berdasarkan pemikiran-pemikiran kekuasaan negara tersebut dapat

disimpulkan bahwa pembahasan siapa yang memegang kekuasaan negara dan

darimana kekuasaan diperoleh berkaitan dengan kedaulatan. Kedaulatan

tersebut dapat dibedakan atas Kedaulatan Tuhan, Kedaulatan Raja, Kedaulan

Negara, kedaulatan Hukum dan Kedaulatan Rakyat. Teori-teori kedaulatan

tersebut pada dasarnya mempertanyakan hak moral apakah yang dijadikan

legitimasi bagi setiap orang atau sekelompok orang atau bagian suatu

pemerintahan atau kekuasaan yang dimilikinya, sehingga mempunyai hak untuk

memegang dan mepergunakan kekuasaan serta menuntut kepatutan atas

kekuasaan dan otoritas yang dimiliki.



       Negara    Indonesia     menganut     paham    kedaulatan    rakyat    (people

souvereignty). Konsep kebebasan/persamaan dan konsep kedaulatan rakyat

merupakan dasar dari demokrasi. Kedaulatan rakyat berarti pemilik kekuasaan

tertinggi dalam negara adalah rakyat atau yang dikenal adanya selogan

kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kedaulatan rakyat

Indonesia disalurkan dan diselenggarakan melalui prosedure konstitusional. Hal

ini menunjukan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang Demokratis

(democratische rectsstaat) dan Negara Demokrasi yang berdasar atas Hukum




                                               Mengapa Orang Mentaati Hukum [ 7 ]
(constitusional democracy) yang tidak terpisah satu sama lain, sebagaimana

menurut Jimly Asshiddiqie.



      Dalam    sistem   konstitusional   Undang-Undang    Dasar,   pelaksanaan

kedaulatan rakyat itu disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur

konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi (constitutional

democracy). Karena itu, prinsip kedaulatan rakyat (democratie) dan kedaulatan

hukum (nomocratie) hendaklah diselenggarakan secara beriringan sebagai dua

sisi dari mata uang yang sama. Untuk itu, Undang-Undang Dasar negara kita

menganut pengertian bahwa Negara Indonesia itu adalah Negara Hukum yang

Demokratis (democratische rectsstaat) dan sekaligus adalah Negara Demokrasi

yang berdasar atas Hukum (constitusional democracy) yang tidak terpisah satu

sama lain.



      Kedaulatan    rakyat   deselengarakan   langsung   dan    melalui   sistem

perwakilan. Henry B. Mayo dalam buku Introductions to Democratic Theory

mengatakan bahwa sistem politik yang demokrasi ialah dimana kebijaksanaan

umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara

efektif   oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas

prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya

kebebasan politik. Berdasarkan pendapat tersebut, diselenggarakan langsung

dan sistem perwakilan (direct demokracy) diwujudkan melalui pemilihan umum

untuk memilih wakil-wakil rakyat.




                                              Mengapa Orang Mentaati Hukum [ 8 ]
C.   KERANGKA PIKIR

     Kedaulatan biasa diartikan ke dalam dua bagian, yakni kedaulatan ke

dalam dan kedaulatan ke luar. Yang pertama berkaitan dengan hak sebuah

negara untuk mengurus rumah tangganya tanpa ada campur negara lain, dan

yang kedua bermakna kebijakan dan hak pemerintah untuk mengadakan kerja

sama dengan negara lain.



     Kedaulatan sering kali direduksi menjadi sebuah tugas sistem yang

diemban oleh lembaga yang sangat terbatas. Ketika berbicara masalah

kepulauan misalnya, TNI sering kali menjadi pionir utama dalam memegang

kendali tersebut. Kedaulatan dalam menjaga kepulauan tidak lagi menjadi

sebuah tugas warga negara yang menempati wilayah tersebut. Hal ini bukan soal

karena TNI adalah alat negara dan memiliki senjata, tetapi lebih pada bagaimana

mentransformasikan pemahaman kedaulatan dalam makna yang lebih bersifat

kebersamaan. Tentu menjadi miris ketika masyarakat, terutama yang hidup

dekat dengan laut bersikap acuh terhadap pulau-pulau yang ada di sekitar

mereka. Sedih juga kiranya setiap kedaulatan harus selesai di meja runding yang

memuakkan. Entah harus dengan cara apa agar masyarakat ikut merasakan

bahwa dirinya pun ikut berdaulat terhadap pulau-pulau yang ada di sekitar

mereka. Kerja sama dengan pihak asing pun kadang kala melepaskan

kedaulatan bersama. Yang ada hanyalah kedaulatan pemerintah. Tengok

penambangan emas yang dilakukan PT Freeport di Papua. Itu adalah bukti dari

kedaulatan pemerintah dalam mengadakan kerja sama eksploitasi. Bagaimana

dengan masyarakat Papua sendiri? Apakah mereka juga berdaulat terhadap

tanah yang sudah lama mereka tempati? Mestinya tanah yang kaya emas harus




                                             Mengapa Orang Mentaati Hukum [ 9 ]
dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk Papua itu sendiri, bukan pihak

asing. Lalu siapa yang sebenarnya yang berdaulat atas tanah Papua ketika akan

melakukan kontrak kerja sama? Kembali lagi, dalam hal ini kita telah mereduksi

kedaulatan ke dalam bentuk sistem yang sempit, yakni sistem pemerintahan.



      Kalau kita mau kembali pada hukum terbentuknya sebuah negara, yakni

harus ada rakyat, maka penduduk Papua lebih dulu ada ketimbang nusantara ini.

Di sinilah kita harus menata lagi tentang hukum kedaulatan dan jangan

terlampau kaku seperti dalam setiap surat keputusan atau undang-undang.

Analisis terhadap pertanyaan mengapa orang mentaati hukum, menggunakan

kerangka pikir dari Krabbe dengan teori kedaulatan hukumnya dimana dikatakan

bahwa kaidah hukum memperoleh daya mengikatnya karena nilai batinnya atau

nilai keadilannya sendiri.



      Teori kedaulatan hukum mendalilkan bahwa             undang-undang tidak

mengikat karena pemerintah menghendakinya, melainkan karena ia merupakan

perumusan kesadaran hukum dari rakyat. Sehingga oleh karenanya masyarakat

mengakui kaidah tersebut dengan cara mentaatinya. Undang-undang berlaku

berdasarkan    nilai   batinnya,   yakni   berdasarkan   hukum   yang   menjelma

didalamnya.



      Teori kedaulatan hukum pada dasarnya tidak mengakui kekuasaan

seseorang, ia hanya mengakui kekuasaan batin dari hukum; ia tidak menerima

kekuasaan pemerintahan yang dilakukan oleh orang yang memerintah atas

kuasa diri sendiri (suo jure), akan tetapi semata-mata menerima kekuasaan




                                               Mengapa Orang Mentaati Hukum [ 10 ]
pemerintahan yang dikeluarkan oleh hukum dan yang berlaku menurut

peraturan-peraturan hukum. Hal yang paling penting bukanlah negara atau

pemerintah, melainkan hukum. Hukum tidak memperoleh kekuatan mengikatnya

dari   kehendak   pemerintah,   melainkan   pemerintahlah   yang   memperoleh

kekuasaannya dari hukum.



       Akan tetapi dari manakah datangnya hukum itu dan bagaimanakah ia

memperoleh kekuatan mengikatnya? Hukum bertitik tolak pada perasaan hukum

dan mendapatkan otoritasnya dari kesesuaiannya dengan perasaan-perasaan

individu. Akan tetapi hukum sebagai kaidah masyarakat harus tetap berfungsi

untuk mengendalikan kehendak individu itu sendiri yang berdasarkan pada

keyakinan hukum bersama.



       Dalam tataran empiris, terjadinya kesamaan keyakinan hukum merupakan

sesuatu yang jarang terjadi. Perasaan hukum dan keyakinan hukum seseorang

akan sangat berbeda dengan yang lainnya. Sehingga konsekuensi dari ajaran

Krabbe adalah timbulnya kaidah yang beraneka ragam, sebanyak keyakinan

hukum sebanyak itu pulalah jumlah kaidah. Akan tetapi pergaulan hidup dalam

masyarakat menghendaki kesatuan kaidah hukum: hukum harus sama untuk

semua anggota masyarakat, sehingga kesamaan hukum merupakan suatu

conditio sine qua non untuk mencapai tujuan hukum, yakni mengatur

masyarakat. Karena keyakinan-keyakinan hukum orang berlainan, kita harus

memilih antara berbagai isi hukum untuk mencapai kesatuan hukum.




                                            Mengapa Orang Mentaati Hukum [ 11 ]
Bagaimanakah kita harus memilih? Dalam menjawab pertanyaan tersebut,

Krabbe     bertitik   pangkal   kepada    apa     yang    dipandangnya       sebagai

aksioma :”persamaan derajat individu-individu yang turut membentuk hukum,

atau dengan perkataan lain, persamaan kualitatif kesadaran hukum yang ada

pada diri tiap-tiap orang”. Krabbe menarik kesimpulan, bahwa hukum adalah

sesuatu yang memenuhi kesadaran hukum rakyat terbanyak dan dari mayoritas

mutlak. Rumus tersebut dilakukannya sedemikian konsekuen, sehingga ia tidak

mengakui kekuatan mengikat dari undang-undang yang tidak sesuai dengan

kesadaran hukum orang terbanyak tersebut, sehingga menurutnya undang-

undang seperti ini, seharusnya tidak diberlakukan lagi oleh hakim dan oleh

karenanya harus dicabut oleh pemerintah. Oleh karenanya menurut Krabbe,

keseragaman kaidah hukum lebih penting daripada isi kaidah hukum, karena

kaidah hukum merupakan perumusan kesadaran hukum dari rakyat, sehingga

berdasarkan hal tersebut masyarakat mengakui kaidah tersebut dengan cara

mentaatinya.



D.   ANALISIS

     Jika kita telaah lebih lanjut, maka melalui teorinya itu, Krabbe telah

melakukan suatu kesalahan (ad absurdum). Dalam keadaan seperti itu,

bagaimana nasib kepastian hukum serta perlindungan masyarakat terhadap

kesewenang-wenangan hakim dan birokrasi.



     Dan bagaimana halnya nasib kesatuan kaidah hukum, jika para hakim dan

aparatur   pemerintah     diperkenankan   bahkan      diserahi   kewajiban     untuk

menyampingkan         undang-undang   (bahkan     undang-undang     dasar)    dalam




                                                Mengapa Orang Mentaati Hukum [ 12 ]
melakukan tugasnya jika menurut pertimbangan mereka, undang-undang

(termasuk undang-undang dasar) tidak sesuai dengan kesadaran hukum dari

rakyat terbanyak.



     Kelemahan teori Krabbe tersebut terjadi oleh karena ia menyamakan

hukum dengan kesadaran hukum. Sehingga jika teori Krabbe dilaksanakan

secara konsekuen dalam implementasinya, dipastikan suatu ketika akan terjadi

suatu keadaan dimana seluruh hukum akan terhapus dengan alasan sudah tidak

sesuai dengan kesadaran hukum mayoritas masyarakat, yang berarti lumpuhnya

kewibawaan undang-undang.



     Jika suatu tatanan masyarakat berkeinginan untuk menjadi lebih daripada

hanya sekedar tatanan kekuasaan belaka, maka konsekuensinya ia harus

memenuhi hal-hal yaitu merupakan suatu tatanan hukum serta harus memenuhi

kesadaran kesusilaan dan kesadaran rakyat itu sendiri, artinya memenuhi

pandangan-pandangan yang berlaku didalam masyarakat itu tentang apa yang

baik dan adil. Didalam kedua hal tersebut, disitulah letaknya otoritas hukum yang

menyebabkan     masyarakat    mentaati   hukum.    Pada    hakekatnya,    hukum

kebiasaan, yaitu yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat adalah hukum

yang dapat memenuhi hal tersebut di atas. Hal ini sesuai pula dengan ucapan

Paulus, seorang ahli hukum Romawi, yang mengatakan bahwa penjelmaan

hukum terbaik adalah kebiasaan (optima iuris interpres consuetudo).



     Sejak awal, hukum tidak pernah dapat memuaskan keinginan manusia

sebagai suatu alat yang menjadi rambu-rambu antara perbuatan yang benar dan




                                             Mengapa Orang Mentaati Hukum [ 13 ]
yang salah secara sempurna. Hukum yang bekerja terlalu kuat misalnya justru

malah menimbulkan ketidakadilan (summum ius summa iniuria). Kenyataan

seperti itu memperlihatkan adanya pertentangan antara rambu-rambu yang

dibuat oleh hukum di satu pihak dan fleksibilitas yang dituntut oleh hubungan

sosial di pihak lain. Gambaran mengenai kehidupan hukum yang seperti itu, akan

menjadi jelas jika dalam mengamatinya kita menggunakan kacamata hukum dan

masyarakat, yaitu yang melihat kehidupan hukum tersebut tidak hanya sebagai

fungsi dari peraturan, tetapi juga dari kebijakan (policy) pelaksanaannya serta

tingkah laku masyarakat.



E.    KESIMPULAN DAN SARAN

      Dari uraian-uraian di atas, dan setelah memperkaya (encrichment) dan

melakukan elaborasi terhadap pendapat Krabbe tentang teori kedaulatan hukum,

maka sangat jelas bahwa orang/masyarakat mentaati hukum oleh karena

undang-undang berlaku berdasarkan nilai batinnya, yakni berdasarkan hukum

yang menjelma didalamnya. Undang-undang tidak mengikat karena pemerintah

menghendakinya, melainkan karena ia merupakan perumusan kesadaran hukum

dari rakyat. Terjadilah suatu keadaan keseimbangan (equilibrium) implementasi

kaidah hukum dalam masyarakat antara konsistensi penegakkan tatanan hukum,

pencerminan kesadaran kesusilaan dan kesadaran rakyat itu sendiri dan

fleksibilitas kaidah hukum dalam melakukan pengaturan hubungan-hubungan

sosial.



      Hukum ada karena kekuasaan yang sah. Ketentuan-ketentuan yang tidak

berdasarkan kekuasaan yang sah pada dasarnya bukanlah hukum. Jadi hukum




                                            Mengapa Orang Mentaati Hukum [ 14 ]
bersumber pada kekuasaan yang sah. Sebaliknya hukum itu pada hakikatnya

adalah kekuasaan. Hukum itu mengatur, membatasi ruang gerak dan memaksa.

Hukum adalah kekuasaan, yaitu kekuasaan yang mengusahakan ketertiban.

Akan tetapi karena adanya penguasa yang menyalahgunakan hukum serta

menciptakan    hukum     semata-mata   untuk   kepentingannya     sendiri,   maka

muncullah istilah rule of law. Rule of law artinya pengaturan oleh hukum. Jadi

yang mengatur, menguasai dan memaksa adalah hukum. Inilah yang dinamakan

supremasi hukum.

     Berikut pengertian rule of law dari beberapa tokoh.

1.   Menurut Dicey, rule of law mengandung tiga unsur, yaitu hak asasi

     manusia yang dilindungi undang-undang, persamaan kedudukan di mata

     hukum dan supremasi aturan-aturan hukum.

2.   Menurut Julius Stahl, rule of law mengandung empat unsur, yaitu adanya

     pengakuan     hak    asasi   manusia,     adanya      pemisahan   kekuatan,

     pemerintahan berdasarkan peraturan dan adanya peradilan tata usaha

     negara.



     Diperlukan suatu kerjasama yang kondusif antara pemerintah dengan

badan legislatif dalam menyusun suatu perundang-undangan yang berdasarkan

kesadaran kesusilaan dan kesadaran hukum rakyat. Hukum perundang-

undangan harus merupakan hukum kebiasaan yang ditulis dari dan karena hal-

hal yang merupakan dasar-dasar pokok kesadaran rakyat. Keyakinan logis dari

suatu bangsa terhadap hukum yang memuat pandangan-pandangan kesusilaan

dan pandangan-pandangan hukum rakyat akan menciptakan suatu ketertiban,

membawa konsekuensi logis bahwa terhadap undang-undang bersangkutan,




                                             Mengapa Orang Mentaati Hukum [ 15 ]
yaitu rakyat dengan sangat rela memberikan otoritas yang mengikat, sekalipun

juga seandainya undang-undang atau peraturan-peraturan tertentu ternyata tidak

sesuai dengan pandangan-pandangan yang berlaku dalam masyarakat. Jika

suatu tatanan hukum kehilangan dasar tersebut—bahwa keyakinan rakyat

adalah tatanan hukum—maka lenyaplah segala otoritasnya dan berakhirlah ia

sebagai hukum, walaupun ia dapat hidup terus beberapa waktu hanya sebatas

sebagai tatanan otoritas.



     Dalam     tataran   teoritis   hubungan   hukum     dan   kekuasaan    saling

mempengaruhi, hukum ada karena dibuat penguasa yang sah dan sebaliknya

perbuatan penguasa diatur oleh hukum yang dibuatnya. Namun apabila terjadi

pertentangan maka energi sering kalah kuat dengan energi kekuasaan.

Akibatnya model hukum sangat tergantung pada tipe kekuasaan. Dalam

kekuasaan yang bersifat otoriter akan melahirkan hukum yang bersifat

konservatif dan ortodok. Sebaliknya dalam kekuasaan yang demokratis akan

melahirkan hukum yang bersifat responsif dan populis.



     Penegakan hukum dalam suatu pelanggaran merupakan monopoli

penguasa. Hakikat kekuasaan tidak lain adalah kemampuan seseorang untuk

memaksakan kehendaknya kepada orang lain.




                                               Mengapa Orang Mentaati Hukum [ 16 ]
DAFTAR PUSTAKA



1.   Bruggink, J.J.H., terjemahan Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum, Citra
     Adtya Bakti, Bandung, 1999
2.   d’ Entreves, A.P., terjemahan Wirasutisna Haksan, Pengantar Filsafat
     Hukum, Bhratara, Jakarta 1963
3.   Peters, A.A.G.; Siswosoebroto, Koesriani, Hukum dan Perkembangan
     Sosial, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 1987
4.   Rahardjo, Satjipto, Permasalahan Hukum di Indonesia, Alumni, Bandung,
     1977
5.   Van Apeldoorn, L.J., Pengantar Ilmu Hukum, terjemahan Sadino, Oetarid,
     Noor Komala, Jakarta, 1962
6.   Van Kan, J.; Beekhuis, J.H., Pengantar Ilmu Hukum, terjemahan Masdoeki,
     Moh O., Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990




                                           Mengapa Orang Mentaati Hukum [ 17 ]

Contenu connexe

Tendances

Good governance han
Good governance hanGood governance han
Good governance hanDian Oktavia
 
Organisasi Administrasi Negara
Organisasi Administrasi NegaraOrganisasi Administrasi Negara
Organisasi Administrasi NegaraSiti Sahati
 
Teori efektifitas hukum
Teori efektifitas hukumTeori efektifitas hukum
Teori efektifitas hukumRahma L
 
Teori Anomie jika dihubungkan dengan Kejahatan Bunuh Diri
Teori Anomie jika dihubungkan dengan Kejahatan Bunuh Diri Teori Anomie jika dihubungkan dengan Kejahatan Bunuh Diri
Teori Anomie jika dihubungkan dengan Kejahatan Bunuh Diri Rizki Gumilar
 
PPT Kel 8 Perjanjian Internasional
PPT Kel 8 Perjanjian InternasionalPPT Kel 8 Perjanjian Internasional
PPT Kel 8 Perjanjian Internasionaldayurikaperdana19
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Idik Saeful Bahri
 
Presentasi etika profesi hukum
Presentasi etika profesi hukumPresentasi etika profesi hukum
Presentasi etika profesi hukumAnto Neo Madani
 
Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa
Metode Alternatif Penyelesaian SengketaMetode Alternatif Penyelesaian Sengketa
Metode Alternatif Penyelesaian SengketaBilly Adam Fisher
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Idik Saeful Bahri
 
Sumber hukum
Sumber hukumSumber hukum
Sumber hukumroellys
 
surat kuasa tergugat
surat kuasa tergugatsurat kuasa tergugat
surat kuasa tergugatNakano
 
Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat
Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakatHukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat
Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakatAmulilikawa
 

Tendances (20)

negara hukum dan ham
negara hukum dan hamnegara hukum dan ham
negara hukum dan ham
 
Good governance han
Good governance hanGood governance han
Good governance han
 
Asas Asas Hukum Pidana
Asas Asas Hukum PidanaAsas Asas Hukum Pidana
Asas Asas Hukum Pidana
 
Organisasi Administrasi Negara
Organisasi Administrasi NegaraOrganisasi Administrasi Negara
Organisasi Administrasi Negara
 
Teori efektifitas hukum
Teori efektifitas hukumTeori efektifitas hukum
Teori efektifitas hukum
 
Teori Anomie jika dihubungkan dengan Kejahatan Bunuh Diri
Teori Anomie jika dihubungkan dengan Kejahatan Bunuh Diri Teori Anomie jika dihubungkan dengan Kejahatan Bunuh Diri
Teori Anomie jika dihubungkan dengan Kejahatan Bunuh Diri
 
Bab 7 jenis pidana
Bab 7   jenis pidanaBab 7   jenis pidana
Bab 7 jenis pidana
 
Kriminologi
KriminologiKriminologi
Kriminologi
 
PPT Kel 8 Perjanjian Internasional
PPT Kel 8 Perjanjian InternasionalPPT Kel 8 Perjanjian Internasional
PPT Kel 8 Perjanjian Internasional
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
 
Presentasi etika profesi hukum
Presentasi etika profesi hukumPresentasi etika profesi hukum
Presentasi etika profesi hukum
 
Hak Guna Bangunan
Hak Guna BangunanHak Guna Bangunan
Hak Guna Bangunan
 
Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraHukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negara
 
Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa
Metode Alternatif Penyelesaian SengketaMetode Alternatif Penyelesaian Sengketa
Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
 
Hak Asasi Manusia
Hak Asasi ManusiaHak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia
 
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
 
Sumber hukum
Sumber hukumSumber hukum
Sumber hukum
 
surat kuasa tergugat
surat kuasa tergugatsurat kuasa tergugat
surat kuasa tergugat
 
Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat
Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakatHukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat
Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat
 

Similaire à Mengapa orang mentaati hukum

Thena · SlidesMania.pptx
Thena · SlidesMania.pptxThena · SlidesMania.pptx
Thena · SlidesMania.pptxRestuBisnis
 
PKn MKDU4111.docx
PKn MKDU4111.docxPKn MKDU4111.docx
PKn MKDU4111.docxayiknina
 
1 KEDAULATAN NEGARA RI.pptx
1 KEDAULATAN NEGARA RI.pptx1 KEDAULATAN NEGARA RI.pptx
1 KEDAULATAN NEGARA RI.pptxSuparyatun2
 
Negara (klmpok 6).pptx
Negara (klmpok 6).pptxNegara (klmpok 6).pptx
Negara (klmpok 6).pptxKasmiah Ali
 
Bab v harmoni kewajiban dan hak negara ddan warga negara
Bab v harmoni kewajiban dan hak negara ddan warga negaraBab v harmoni kewajiban dan hak negara ddan warga negara
Bab v harmoni kewajiban dan hak negara ddan warga negaraSyaiful Ahdan
 
Bab v kewajiban dan hak hasil
Bab v kewajiban dan hak hasilBab v kewajiban dan hak hasil
Bab v kewajiban dan hak hasilEdi Ison
 
06 dasar mengikatnya hukum
06 dasar mengikatnya hukum06 dasar mengikatnya hukum
06 dasar mengikatnya hukummudanp.com
 
Konsep pemerintah dan pemerintahan
Konsep pemerintah dan pemerintahanKonsep pemerintah dan pemerintahan
Konsep pemerintah dan pemerintahanEly Goro Leba
 
Kedaulatan Negara
Kedaulatan NegaraKedaulatan Negara
Kedaulatan Negaraarraditya
 
363782428 teori-terbentuk-negara
363782428 teori-terbentuk-negara363782428 teori-terbentuk-negara
363782428 teori-terbentuk-negaraYori Feriyandi
 
Hakikat berbangsa dan bernegara
Hakikat berbangsa dan bernegaraHakikat berbangsa dan bernegara
Hakikat berbangsa dan bernegaraGhina Maudy
 
Kedaulatan Menurut UUD 1945
Kedaulatan Menurut UUD 1945Kedaulatan Menurut UUD 1945
Kedaulatan Menurut UUD 1945Zufar Asyraf Al
 
5018 id-hak-asasi-manusia-tinjauan-dari-aspek-historis-dan-yuridis
5018 id-hak-asasi-manusia-tinjauan-dari-aspek-historis-dan-yuridis5018 id-hak-asasi-manusia-tinjauan-dari-aspek-historis-dan-yuridis
5018 id-hak-asasi-manusia-tinjauan-dari-aspek-historis-dan-yuridisHamzahBiding
 
Bab i kelas x hakikat bangsa dan negara
Bab i kelas x hakikat bangsa dan negaraBab i kelas x hakikat bangsa dan negara
Bab i kelas x hakikat bangsa dan negaraHendrastuti Retno
 

Similaire à Mengapa orang mentaati hukum (20)

Thena · SlidesMania.pptx
Thena · SlidesMania.pptxThena · SlidesMania.pptx
Thena · SlidesMania.pptx
 
In mc. word
In mc. wordIn mc. word
In mc. word
 
PKn MKDU4111.docx
PKn MKDU4111.docxPKn MKDU4111.docx
PKn MKDU4111.docx
 
1 KEDAULATAN NEGARA RI.pptx
1 KEDAULATAN NEGARA RI.pptx1 KEDAULATAN NEGARA RI.pptx
1 KEDAULATAN NEGARA RI.pptx
 
Negara (klmpok 6).pptx
Negara (klmpok 6).pptxNegara (klmpok 6).pptx
Negara (klmpok 6).pptx
 
Bab v harmoni kewajiban dan hak negara ddan warga negara
Bab v harmoni kewajiban dan hak negara ddan warga negaraBab v harmoni kewajiban dan hak negara ddan warga negara
Bab v harmoni kewajiban dan hak negara ddan warga negara
 
Bab v kewajiban dan hak hasil
Bab v kewajiban dan hak hasilBab v kewajiban dan hak hasil
Bab v kewajiban dan hak hasil
 
06 dasar mengikatnya hukum
06 dasar mengikatnya hukum06 dasar mengikatnya hukum
06 dasar mengikatnya hukum
 
Tugas makalah
Tugas makalahTugas makalah
Tugas makalah
 
Konsep pemerintah dan pemerintahan
Konsep pemerintah dan pemerintahanKonsep pemerintah dan pemerintahan
Konsep pemerintah dan pemerintahan
 
Kel filosofi sosial dan politik(1)
Kel  filosofi sosial dan politik(1)Kel  filosofi sosial dan politik(1)
Kel filosofi sosial dan politik(1)
 
Kedaulatan Negara
Kedaulatan NegaraKedaulatan Negara
Kedaulatan Negara
 
363782428 teori-terbentuk-negara
363782428 teori-terbentuk-negara363782428 teori-terbentuk-negara
363782428 teori-terbentuk-negara
 
Hakikat berbangsa dan bernegara
Hakikat berbangsa dan bernegaraHakikat berbangsa dan bernegara
Hakikat berbangsa dan bernegara
 
Kedaulatan Menurut UUD 1945
Kedaulatan Menurut UUD 1945Kedaulatan Menurut UUD 1945
Kedaulatan Menurut UUD 1945
 
5018 id-hak-asasi-manusia-tinjauan-dari-aspek-historis-dan-yuridis
5018 id-hak-asasi-manusia-tinjauan-dari-aspek-historis-dan-yuridis5018 id-hak-asasi-manusia-tinjauan-dari-aspek-historis-dan-yuridis
5018 id-hak-asasi-manusia-tinjauan-dari-aspek-historis-dan-yuridis
 
Makalah hukum tata negara
Makalah hukum tata negaraMakalah hukum tata negara
Makalah hukum tata negara
 
Makalah hukum tata negara (2)
Makalah hukum tata negara (2)Makalah hukum tata negara (2)
Makalah hukum tata negara (2)
 
Makalah hukum tata negara
Makalah hukum tata negaraMakalah hukum tata negara
Makalah hukum tata negara
 
Bab i kelas x hakikat bangsa dan negara
Bab i kelas x hakikat bangsa dan negaraBab i kelas x hakikat bangsa dan negara
Bab i kelas x hakikat bangsa dan negara
 

Mengapa orang mentaati hukum

  • 1. MENGAPA ORANG MENTAATI HUKUM (Kritisi Terhadap Teori Kedaulatan Hukum dari Krabbe Ditinjau Dari Sisi Filsafat Hukum) A. PENDAHULUAN Pertanyaan tentang mengapa orang mentaati hukum merupakan contoh pertanyaan yang bersifat mendasar yang menjadi salah satu pokok bahasan filsafat hukum, oleh karena jawaban terhadap pertanyaan ini merupakan pertimbangan nilai-nilai dalam bentuk kaidah hukum yang masuk dalam tataran dunia nilai, tataran sollen. Seperti kita ketahui, bahwa filsafat hukum menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh ilmu hukum. Ketika ilmu hukum tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai hukum, maka saat itu pulalah filsafat hukum mulai bekerja dalam mempelajari pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab tersebut. Kedaulatan merupakan modal awal dalam sebuah pembentukan negara. Semua warga disatukan oleh satu pemerintahan yang memiliki kedaulatan hukum. Lalu bagaimana dengan kedaulatan masyarakat? Apakah kehendak dan kedaulatan negara merupakan bagian dari kedaulatan masyarakatnya. Karena itulah kita bertanya siapa sebenarnya yang berdaulat? Setiap bangsa tentu membutuhkan kedaulatan agar dapat diakui secara de facto maupun de jure oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Hukum oleh karena itu menjadi alat terkuat dalam rangka menjaga kedaulatan tersebut. Bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan tentu berhadapan dengan realitas yang lebih rumit daripada negara yang hanya memiliki batas daratan. Ini Mengapa Orang Mentaati Hukum [ 1 ]
  • 2. juga yang membuat Indonesia berulang kali ribut soal kepemilikan pulau, dan sering pula Indonesia mengalami kekalahan. Sebagai penduduk Indonesia, mungkin kita tidak tahu persis berapa jumlah pulau terluar (sebagian lagi menyebutnya pulau terdepan) yang ada di barisan nusantara. Mungkin karena informasi yang tidak lengkap, atau mungkin pula karena perbedaan kita antara orang daratan dengan orang pesisir laut. Konon, ada perbedaan dalam memperlakukan pulau antara orang daratan dengan orang lautan. Mereka yang tinggal di pantai biasanya memiliki hubungan –katakanlah hubungan spiritual– dengan laut mereka. Jangan artikan spiritual ini dalam konotasi mistik atau gaib. Mereka karena lebih sering bersentuhan dengan lautan, sering timbul identitas yang secara langsung laut tersebut mewakilinya. Ungkapan ‘nenek moyangku seorang pelaut’ tentu bukan hanya karena nenek moyang kita sering berlayar, tetapi lebih pada eksistensi identitas yang menjadikan bangsa ini berada. Lalu, kalau ada orang bertanya “siapakah kita?”, siapa yang dimaksud dengan “kita” itu. Orang yang tinggal di daratan maupun di pegunungan tidak memiliki korelasi dengan kita yang dimaksud sebagai anak cucu sang pelaut. Mungkin mereka lebih tepat sebagai anak cucu petani atau pemburu. Kedaulatan negara jika ditinjau dari kelautan tentu harus ditata kembali dengan lebih menegaskan siapa kita ini dan mau ke mana kita. Wajarlah jika orang-orang daratan tidak memiliki keterikatan batin dengan kelautan karena memang tidak ada persentuhan antara dia dengan samudra yang luas. Mengapa Orang Mentaati Hukum [ 2 ]
  • 3. B. TEORY KEDAULATAN Sejak awalnya, teori tentang kekuasaan negara tidak pernah terlepas kaitannya dengan pembahasan siapa yang memegang kekuasaan negara tersebut dan darimana kekuasaan tersebut diperoleh. Hal ini disebabkan negara bukanlah benda mati yang dapat bergerak sendiri, melainkan sebuah organisasi yang diselenggarakan oleh sekelompok orang atas masyarakat dengan tujuan tertentu. Pendapat tersebut juga dapat dipahami bahwa di dalam setiap negara terdapat kekuasaan yang dimiliki negara untuk memaksakan kehendak pada warga negaranya. Oleh karena itu, pembahasan tentang siapa yang menyelenggarakan negara dan dari mana kekuasaan tersebut harus dikaitkan dengan pembahasan teori kekuasaan negara, sehingga dapat memberikan jawaban apakah yang menjadi dasar adanya kekuasaan negara tersebut. Pembahasan teori kekuasaan negara merupakan bagian dari teori negara karena teori kekuasaan negara merupakan turunan dari teori negara. Maka dari itu, didalam pembahasan teori kekuasaan negara pasti juga berbicara teori negara. Pemikiran tantang teori negara pun sudah dimulai sejak zaman romawi kuno sampai zaman moderen sekarang ini. Perkembangan ekonomi, budaya dan politik juga menyebabkan teori negara mengalami perkembangan yang signifikan. Hakekat negara secara sederhana dapat diartikan sebuah organisasi masyarakat, organisasi yang dibentuk karena adanya keinginan hidup besama di dalam pemenuhan kebutuhannya. Aristoteles yang merupakan seorang ahli filsafat dari yunani mengatakan bahwa pada hakekatnya menusia merupakan mahluk sosial (zoon politikon). Mengapa Orang Mentaati Hukum [ 3 ]
  • 4. Oleh sebab itu, pada manusia terdapat suatu keinginana untuk hidup bersama yang pada akhirnya membentuk suatu negara yang bersifat totaliter. Negara menurut Aristoteles merupakan bentuk tertinggi dari kehidupan bermasyarakat, negara terbentuk secara alamiah. Dalam negara tersebut terdapat kekuasaan terhadap orang lain yang memiliki kewenangan membuat undang-undang. Plato mengidealkan yang memiliki kekuasaan atas negara tersebut adalah seorang filsuf karena hanya filsuf yang dapat melihat persoalan yang sebenarnya di dalam kehidupan dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dasar pemikiran tersebut yang kemudian diadopsi oleh para kaum pemikir gereja yang melahirkan teori hukum kodrat. Menurut teori ini maka kekuasaan tertinggi pada hakekatnya berasal dari Tuhan. Sebagaimana dikatakan Thomas Aquinas, teori hukum kodrat adalah teori etis dan hukum kodrat apa yang disebut sebagai kewajiban moral. Thomas berpendapat bahwa monarchi adalah bentuk pemerintahan yang terbaik, yang dipimpin oleh seorang raja. Raja memperoleh kekuasaan dari Tuhan, dalam menjalankan pemerintahanya raja mengharapkan anugrah dari Tuhan dan ia selain sebagai penguasa rakyat ia juga merupakan hamba Tuhan. Pada abad ke-17 dan ke-18, dasar pemikiran kekuasaan-kekuasaan raja mulai mengalami perubahan, dari yang bersifat ketuhanan menjadi bersifat duniawi. Dasar pemikiran ini salah satunya dikemukakan oleh Thomas Hobbes. Thomas Hobbes menjelasakan bahwa di dalam keadaan alamiahnya manusia hidup didalam keadaan yang kacau balau. Thomas Hobbes menggambarkan keadaan ini bahwa manusia yang satu merupakan srigala bagi manusia yang Mengapa Orang Mentaati Hukum [ 4 ]
  • 5. lainnya (homo homini lupus). Jadi dalam keadaan alamiahnya manusia tidak ada ketentraman hidup, rasa takut menghantui lapisan masyarakat oleh karena itu manusia membuat perjanjian untuk membentuk negara. Pembentukan negara tersebut bertujuan melindungi kehidupan manusia tersebut. Ketika perjajian itu dilakukan semua hak-hak alamiah mereka diserahkan pada negara, sedangkan negara tidak dibebani kewajiban apapun termasuk untuk dapat dituntut oleh individu. Jadi negara bukanlah patner dalam perjajian itu, melainkan hasil buahnya. Berbeda dengan Thomas Hobbes, Jhon Locke menjelaskan bahwa di dalam keadaan alamiah (state of nature), manusia memiliki hak yang sama untuk mempergunakan kemampuan mereka manusia secara alamiah dalam keadaan yang baik. Oleh karena itu, keadaan alamiah tampak sebagai “a state of peace, good will, mutual assistance, and preservation”. Akan tetapi, kondisi tersebut menjadi berubah manusia mengenal uang. Dengan adanya uang ini, tidak ada lagi batas alamiah yang sanggup menghindari terjadinya akumulasi kekayaan oleh sedikit orang. Akumulasi kekayaan oleh sedikit orang ini kemudian menimbulkan keadaan perang (state of war). Dalam situasi yang dikuasai oleh ekonomi uang ini, masyarakat tidak dapat bertahan tanpa pembentukan negara yang menjamin milik pribadi. Dengan demikian, menurut Locke, negara itu didirikan untuk melindungi hak milik pribadi. Negara didirikan bukan untuk menciptakan kesamaan atau untuk mengotrol pertumbuhan milik pribadi yang tidak seimbang, tetapi justru Mengapa Orang Mentaati Hukum [ 5 ]
  • 6. untuk tetap menjamin keutuhan milik pribadi yang semakin berbeda-beda besarnya. Hak milik (property) yang dimaksud di sini tidak hanya berupa tanah milik (estates), tetapi juga kehidupan (lives) dan kebebasan (liberties). Locke menyebut hak-hak ini dengan istilah inalienable rights (hak-hak yang tidak asing) dan adanya negara justru didirikan justru untuk melindungi hak-hak asasi tersebut. Jadi segala kekuasaan yang dimiliki negara dimilikinya karena, dan sejauh, didelegasikan oleh para warga negaranya. Terakhir, Jean Jacques Rousseau. Jean Jacques Rousseau menjelaskan di dalam kehidupan alamiahnya manusia hidup secara polos dan mencintai diri secara sepontan di mana manusia belum melakukan pertikaian melainkan keadaan aman dan bahagia. Pada keadaan ini manusia hidup hanya di dalam pemenuhan kebutuhan pribadinya. Tetapi pada akhirnya keadaan alamiah manusia tidak dapat dipertahankan kembali jika setiap manusia tidak dapat lagi mampu mengatasi keadaan dalam menjaga dirinya sendiri. Oleh karena itu, perlu perubahan pola kehidupannya, yakni membentuk suatu kesatuan dengan menghimpun diri bersama orang lain. Manusia akan membentuk suatu negara untuk mempertahankan dan melindungi pribadi dan anggotanya, di dalam perkumpulan itu masing-masing menyatu dalam suatu kelompok tetapi manusia tetap bebas sebagai seorang individu. Hal ini dapat dikatakan bahwa setiap individu menyerahkan diri dan seluruh kekuasaannya untuk kepentingan bersama, di bawah kepentingan tertinggi yaitu kehendak umum (volante generale) dan mereka menerima setiap anggotanya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan. Peyerahan Mengapa Orang Mentaati Hukum [ 6 ]
  • 7. kekuasaan ini dapat dikatakan sebagai kontrak sosial, tetapi jika kontrak sosial itu dilanggar maka masing-masing kembali kepada hak-hak alamiah mereka. Hal ini berarti Rousseau menginginkan adanya kedaulatan rakyat secara menyeluruh. Berdasarkan pemikiran-pemikiran kekuasaan negara tersebut dapat disimpulkan bahwa pembahasan siapa yang memegang kekuasaan negara dan darimana kekuasaan diperoleh berkaitan dengan kedaulatan. Kedaulatan tersebut dapat dibedakan atas Kedaulatan Tuhan, Kedaulatan Raja, Kedaulan Negara, kedaulatan Hukum dan Kedaulatan Rakyat. Teori-teori kedaulatan tersebut pada dasarnya mempertanyakan hak moral apakah yang dijadikan legitimasi bagi setiap orang atau sekelompok orang atau bagian suatu pemerintahan atau kekuasaan yang dimilikinya, sehingga mempunyai hak untuk memegang dan mepergunakan kekuasaan serta menuntut kepatutan atas kekuasaan dan otoritas yang dimiliki. Negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat (people souvereignty). Konsep kebebasan/persamaan dan konsep kedaulatan rakyat merupakan dasar dari demokrasi. Kedaulatan rakyat berarti pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara adalah rakyat atau yang dikenal adanya selogan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kedaulatan rakyat Indonesia disalurkan dan diselenggarakan melalui prosedure konstitusional. Hal ini menunjukan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang Demokratis (democratische rectsstaat) dan Negara Demokrasi yang berdasar atas Hukum Mengapa Orang Mentaati Hukum [ 7 ]
  • 8. (constitusional democracy) yang tidak terpisah satu sama lain, sebagaimana menurut Jimly Asshiddiqie. Dalam sistem konstitusional Undang-Undang Dasar, pelaksanaan kedaulatan rakyat itu disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi (constitutional democracy). Karena itu, prinsip kedaulatan rakyat (democratie) dan kedaulatan hukum (nomocratie) hendaklah diselenggarakan secara beriringan sebagai dua sisi dari mata uang yang sama. Untuk itu, Undang-Undang Dasar negara kita menganut pengertian bahwa Negara Indonesia itu adalah Negara Hukum yang Demokratis (democratische rectsstaat) dan sekaligus adalah Negara Demokrasi yang berdasar atas Hukum (constitusional democracy) yang tidak terpisah satu sama lain. Kedaulatan rakyat deselengarakan langsung dan melalui sistem perwakilan. Henry B. Mayo dalam buku Introductions to Democratic Theory mengatakan bahwa sistem politik yang demokrasi ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Berdasarkan pendapat tersebut, diselenggarakan langsung dan sistem perwakilan (direct demokracy) diwujudkan melalui pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat. Mengapa Orang Mentaati Hukum [ 8 ]
  • 9. C. KERANGKA PIKIR Kedaulatan biasa diartikan ke dalam dua bagian, yakni kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar. Yang pertama berkaitan dengan hak sebuah negara untuk mengurus rumah tangganya tanpa ada campur negara lain, dan yang kedua bermakna kebijakan dan hak pemerintah untuk mengadakan kerja sama dengan negara lain. Kedaulatan sering kali direduksi menjadi sebuah tugas sistem yang diemban oleh lembaga yang sangat terbatas. Ketika berbicara masalah kepulauan misalnya, TNI sering kali menjadi pionir utama dalam memegang kendali tersebut. Kedaulatan dalam menjaga kepulauan tidak lagi menjadi sebuah tugas warga negara yang menempati wilayah tersebut. Hal ini bukan soal karena TNI adalah alat negara dan memiliki senjata, tetapi lebih pada bagaimana mentransformasikan pemahaman kedaulatan dalam makna yang lebih bersifat kebersamaan. Tentu menjadi miris ketika masyarakat, terutama yang hidup dekat dengan laut bersikap acuh terhadap pulau-pulau yang ada di sekitar mereka. Sedih juga kiranya setiap kedaulatan harus selesai di meja runding yang memuakkan. Entah harus dengan cara apa agar masyarakat ikut merasakan bahwa dirinya pun ikut berdaulat terhadap pulau-pulau yang ada di sekitar mereka. Kerja sama dengan pihak asing pun kadang kala melepaskan kedaulatan bersama. Yang ada hanyalah kedaulatan pemerintah. Tengok penambangan emas yang dilakukan PT Freeport di Papua. Itu adalah bukti dari kedaulatan pemerintah dalam mengadakan kerja sama eksploitasi. Bagaimana dengan masyarakat Papua sendiri? Apakah mereka juga berdaulat terhadap tanah yang sudah lama mereka tempati? Mestinya tanah yang kaya emas harus Mengapa Orang Mentaati Hukum [ 9 ]
  • 10. dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk Papua itu sendiri, bukan pihak asing. Lalu siapa yang sebenarnya yang berdaulat atas tanah Papua ketika akan melakukan kontrak kerja sama? Kembali lagi, dalam hal ini kita telah mereduksi kedaulatan ke dalam bentuk sistem yang sempit, yakni sistem pemerintahan. Kalau kita mau kembali pada hukum terbentuknya sebuah negara, yakni harus ada rakyat, maka penduduk Papua lebih dulu ada ketimbang nusantara ini. Di sinilah kita harus menata lagi tentang hukum kedaulatan dan jangan terlampau kaku seperti dalam setiap surat keputusan atau undang-undang. Analisis terhadap pertanyaan mengapa orang mentaati hukum, menggunakan kerangka pikir dari Krabbe dengan teori kedaulatan hukumnya dimana dikatakan bahwa kaidah hukum memperoleh daya mengikatnya karena nilai batinnya atau nilai keadilannya sendiri. Teori kedaulatan hukum mendalilkan bahwa undang-undang tidak mengikat karena pemerintah menghendakinya, melainkan karena ia merupakan perumusan kesadaran hukum dari rakyat. Sehingga oleh karenanya masyarakat mengakui kaidah tersebut dengan cara mentaatinya. Undang-undang berlaku berdasarkan nilai batinnya, yakni berdasarkan hukum yang menjelma didalamnya. Teori kedaulatan hukum pada dasarnya tidak mengakui kekuasaan seseorang, ia hanya mengakui kekuasaan batin dari hukum; ia tidak menerima kekuasaan pemerintahan yang dilakukan oleh orang yang memerintah atas kuasa diri sendiri (suo jure), akan tetapi semata-mata menerima kekuasaan Mengapa Orang Mentaati Hukum [ 10 ]
  • 11. pemerintahan yang dikeluarkan oleh hukum dan yang berlaku menurut peraturan-peraturan hukum. Hal yang paling penting bukanlah negara atau pemerintah, melainkan hukum. Hukum tidak memperoleh kekuatan mengikatnya dari kehendak pemerintah, melainkan pemerintahlah yang memperoleh kekuasaannya dari hukum. Akan tetapi dari manakah datangnya hukum itu dan bagaimanakah ia memperoleh kekuatan mengikatnya? Hukum bertitik tolak pada perasaan hukum dan mendapatkan otoritasnya dari kesesuaiannya dengan perasaan-perasaan individu. Akan tetapi hukum sebagai kaidah masyarakat harus tetap berfungsi untuk mengendalikan kehendak individu itu sendiri yang berdasarkan pada keyakinan hukum bersama. Dalam tataran empiris, terjadinya kesamaan keyakinan hukum merupakan sesuatu yang jarang terjadi. Perasaan hukum dan keyakinan hukum seseorang akan sangat berbeda dengan yang lainnya. Sehingga konsekuensi dari ajaran Krabbe adalah timbulnya kaidah yang beraneka ragam, sebanyak keyakinan hukum sebanyak itu pulalah jumlah kaidah. Akan tetapi pergaulan hidup dalam masyarakat menghendaki kesatuan kaidah hukum: hukum harus sama untuk semua anggota masyarakat, sehingga kesamaan hukum merupakan suatu conditio sine qua non untuk mencapai tujuan hukum, yakni mengatur masyarakat. Karena keyakinan-keyakinan hukum orang berlainan, kita harus memilih antara berbagai isi hukum untuk mencapai kesatuan hukum. Mengapa Orang Mentaati Hukum [ 11 ]
  • 12. Bagaimanakah kita harus memilih? Dalam menjawab pertanyaan tersebut, Krabbe bertitik pangkal kepada apa yang dipandangnya sebagai aksioma :”persamaan derajat individu-individu yang turut membentuk hukum, atau dengan perkataan lain, persamaan kualitatif kesadaran hukum yang ada pada diri tiap-tiap orang”. Krabbe menarik kesimpulan, bahwa hukum adalah sesuatu yang memenuhi kesadaran hukum rakyat terbanyak dan dari mayoritas mutlak. Rumus tersebut dilakukannya sedemikian konsekuen, sehingga ia tidak mengakui kekuatan mengikat dari undang-undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum orang terbanyak tersebut, sehingga menurutnya undang- undang seperti ini, seharusnya tidak diberlakukan lagi oleh hakim dan oleh karenanya harus dicabut oleh pemerintah. Oleh karenanya menurut Krabbe, keseragaman kaidah hukum lebih penting daripada isi kaidah hukum, karena kaidah hukum merupakan perumusan kesadaran hukum dari rakyat, sehingga berdasarkan hal tersebut masyarakat mengakui kaidah tersebut dengan cara mentaatinya. D. ANALISIS Jika kita telaah lebih lanjut, maka melalui teorinya itu, Krabbe telah melakukan suatu kesalahan (ad absurdum). Dalam keadaan seperti itu, bagaimana nasib kepastian hukum serta perlindungan masyarakat terhadap kesewenang-wenangan hakim dan birokrasi. Dan bagaimana halnya nasib kesatuan kaidah hukum, jika para hakim dan aparatur pemerintah diperkenankan bahkan diserahi kewajiban untuk menyampingkan undang-undang (bahkan undang-undang dasar) dalam Mengapa Orang Mentaati Hukum [ 12 ]
  • 13. melakukan tugasnya jika menurut pertimbangan mereka, undang-undang (termasuk undang-undang dasar) tidak sesuai dengan kesadaran hukum dari rakyat terbanyak. Kelemahan teori Krabbe tersebut terjadi oleh karena ia menyamakan hukum dengan kesadaran hukum. Sehingga jika teori Krabbe dilaksanakan secara konsekuen dalam implementasinya, dipastikan suatu ketika akan terjadi suatu keadaan dimana seluruh hukum akan terhapus dengan alasan sudah tidak sesuai dengan kesadaran hukum mayoritas masyarakat, yang berarti lumpuhnya kewibawaan undang-undang. Jika suatu tatanan masyarakat berkeinginan untuk menjadi lebih daripada hanya sekedar tatanan kekuasaan belaka, maka konsekuensinya ia harus memenuhi hal-hal yaitu merupakan suatu tatanan hukum serta harus memenuhi kesadaran kesusilaan dan kesadaran rakyat itu sendiri, artinya memenuhi pandangan-pandangan yang berlaku didalam masyarakat itu tentang apa yang baik dan adil. Didalam kedua hal tersebut, disitulah letaknya otoritas hukum yang menyebabkan masyarakat mentaati hukum. Pada hakekatnya, hukum kebiasaan, yaitu yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat adalah hukum yang dapat memenuhi hal tersebut di atas. Hal ini sesuai pula dengan ucapan Paulus, seorang ahli hukum Romawi, yang mengatakan bahwa penjelmaan hukum terbaik adalah kebiasaan (optima iuris interpres consuetudo). Sejak awal, hukum tidak pernah dapat memuaskan keinginan manusia sebagai suatu alat yang menjadi rambu-rambu antara perbuatan yang benar dan Mengapa Orang Mentaati Hukum [ 13 ]
  • 14. yang salah secara sempurna. Hukum yang bekerja terlalu kuat misalnya justru malah menimbulkan ketidakadilan (summum ius summa iniuria). Kenyataan seperti itu memperlihatkan adanya pertentangan antara rambu-rambu yang dibuat oleh hukum di satu pihak dan fleksibilitas yang dituntut oleh hubungan sosial di pihak lain. Gambaran mengenai kehidupan hukum yang seperti itu, akan menjadi jelas jika dalam mengamatinya kita menggunakan kacamata hukum dan masyarakat, yaitu yang melihat kehidupan hukum tersebut tidak hanya sebagai fungsi dari peraturan, tetapi juga dari kebijakan (policy) pelaksanaannya serta tingkah laku masyarakat. E. KESIMPULAN DAN SARAN Dari uraian-uraian di atas, dan setelah memperkaya (encrichment) dan melakukan elaborasi terhadap pendapat Krabbe tentang teori kedaulatan hukum, maka sangat jelas bahwa orang/masyarakat mentaati hukum oleh karena undang-undang berlaku berdasarkan nilai batinnya, yakni berdasarkan hukum yang menjelma didalamnya. Undang-undang tidak mengikat karena pemerintah menghendakinya, melainkan karena ia merupakan perumusan kesadaran hukum dari rakyat. Terjadilah suatu keadaan keseimbangan (equilibrium) implementasi kaidah hukum dalam masyarakat antara konsistensi penegakkan tatanan hukum, pencerminan kesadaran kesusilaan dan kesadaran rakyat itu sendiri dan fleksibilitas kaidah hukum dalam melakukan pengaturan hubungan-hubungan sosial. Hukum ada karena kekuasaan yang sah. Ketentuan-ketentuan yang tidak berdasarkan kekuasaan yang sah pada dasarnya bukanlah hukum. Jadi hukum Mengapa Orang Mentaati Hukum [ 14 ]
  • 15. bersumber pada kekuasaan yang sah. Sebaliknya hukum itu pada hakikatnya adalah kekuasaan. Hukum itu mengatur, membatasi ruang gerak dan memaksa. Hukum adalah kekuasaan, yaitu kekuasaan yang mengusahakan ketertiban. Akan tetapi karena adanya penguasa yang menyalahgunakan hukum serta menciptakan hukum semata-mata untuk kepentingannya sendiri, maka muncullah istilah rule of law. Rule of law artinya pengaturan oleh hukum. Jadi yang mengatur, menguasai dan memaksa adalah hukum. Inilah yang dinamakan supremasi hukum. Berikut pengertian rule of law dari beberapa tokoh. 1. Menurut Dicey, rule of law mengandung tiga unsur, yaitu hak asasi manusia yang dilindungi undang-undang, persamaan kedudukan di mata hukum dan supremasi aturan-aturan hukum. 2. Menurut Julius Stahl, rule of law mengandung empat unsur, yaitu adanya pengakuan hak asasi manusia, adanya pemisahan kekuatan, pemerintahan berdasarkan peraturan dan adanya peradilan tata usaha negara. Diperlukan suatu kerjasama yang kondusif antara pemerintah dengan badan legislatif dalam menyusun suatu perundang-undangan yang berdasarkan kesadaran kesusilaan dan kesadaran hukum rakyat. Hukum perundang- undangan harus merupakan hukum kebiasaan yang ditulis dari dan karena hal- hal yang merupakan dasar-dasar pokok kesadaran rakyat. Keyakinan logis dari suatu bangsa terhadap hukum yang memuat pandangan-pandangan kesusilaan dan pandangan-pandangan hukum rakyat akan menciptakan suatu ketertiban, membawa konsekuensi logis bahwa terhadap undang-undang bersangkutan, Mengapa Orang Mentaati Hukum [ 15 ]
  • 16. yaitu rakyat dengan sangat rela memberikan otoritas yang mengikat, sekalipun juga seandainya undang-undang atau peraturan-peraturan tertentu ternyata tidak sesuai dengan pandangan-pandangan yang berlaku dalam masyarakat. Jika suatu tatanan hukum kehilangan dasar tersebut—bahwa keyakinan rakyat adalah tatanan hukum—maka lenyaplah segala otoritasnya dan berakhirlah ia sebagai hukum, walaupun ia dapat hidup terus beberapa waktu hanya sebatas sebagai tatanan otoritas. Dalam tataran teoritis hubungan hukum dan kekuasaan saling mempengaruhi, hukum ada karena dibuat penguasa yang sah dan sebaliknya perbuatan penguasa diatur oleh hukum yang dibuatnya. Namun apabila terjadi pertentangan maka energi sering kalah kuat dengan energi kekuasaan. Akibatnya model hukum sangat tergantung pada tipe kekuasaan. Dalam kekuasaan yang bersifat otoriter akan melahirkan hukum yang bersifat konservatif dan ortodok. Sebaliknya dalam kekuasaan yang demokratis akan melahirkan hukum yang bersifat responsif dan populis. Penegakan hukum dalam suatu pelanggaran merupakan monopoli penguasa. Hakikat kekuasaan tidak lain adalah kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Mengapa Orang Mentaati Hukum [ 16 ]
  • 17. DAFTAR PUSTAKA 1. Bruggink, J.J.H., terjemahan Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum, Citra Adtya Bakti, Bandung, 1999 2. d’ Entreves, A.P., terjemahan Wirasutisna Haksan, Pengantar Filsafat Hukum, Bhratara, Jakarta 1963 3. Peters, A.A.G.; Siswosoebroto, Koesriani, Hukum dan Perkembangan Sosial, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 1987 4. Rahardjo, Satjipto, Permasalahan Hukum di Indonesia, Alumni, Bandung, 1977 5. Van Apeldoorn, L.J., Pengantar Ilmu Hukum, terjemahan Sadino, Oetarid, Noor Komala, Jakarta, 1962 6. Van Kan, J.; Beekhuis, J.H., Pengantar Ilmu Hukum, terjemahan Masdoeki, Moh O., Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990 Mengapa Orang Mentaati Hukum [ 17 ]