Dokumen tersebut membahas tentang sistem hukum dan sistem hukum adat. Secara singkat, sistem hukum adalah kumpulan aturan yang saling terkait secara teratur untuk membentuk kesatuan, sedangkan sistem hukum adat didasarkan pada pepatah, putusan hakim adat, dan penghayatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kekuatan sistem hukum adat bergantung pada faktor-faktor seperti frekuens

2.  Sistem berasal dari kata ‘sustema’ (Yunani), dari akar kata ‘sunistanai’ berkembang
menjadi ‘histanai’ yang berarti keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian dan
digunakan untuk menunjukkan bukan hanya satu dua pengertian saja, melainkan banyak
pengertian.
 Sistem (KBBI) adalah :
- perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas;
- susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya;
- metode
 Suatu sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian
yang berhubungan satu sama lain, masing-masing bekerja secara aktif untuk mencapai
tujuan pokok (Satjipto Rahardjo)
 Sistem merupakan keseluruhan yang terangkai, yang mencakup unsur-unsur, bagian-
bagian, konsistensinya, kelengkapan dan konsepsi-konsepsi atau pengertian-pengertian
dasarnya.(soerjono, hal. 59)
 Sistem merupakan susunan yang teratur dari berbagai unsur, dimana unsur yang satu dan
yang lain secara fungsional saling bertautan, sehingga memberikan suatu kesatuan
pengertian. (hilman, hal. 39)
 Sistem adalah kumpulan asas-asas yang terpadu, yang merupakan landasan, di atas mana
dibangun tertib hukum. Asas-asas itu diperoleh melalui konstruksi yuridis (konkret) yaitu
dengan menganalisis (mengolah) data-data yang sifatnya nyata untuk kemudian mengambil
sifat-sifatnya yang sama atau umum (kolektif) atau abstrak (Mariam Darus Badrulzaman)

3.  Sistem hukum adalah sekumpulan susunan aturan yang
teratur, satu dengan lainnya terjalin secara sambung-
menyambung dalam suatu tatanan yang utuh dan sistematis (I
Gede A.B. Wiranata, hal. 78)
 Principles of legality (Fuller) :
a. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-
peraturan. Yang dimaksud disini adalah bahwa ia tidak boleh
mengandung keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc.
b. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan
c. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena
apabila yang demikian itu tidak ditolak, peraturan itu tidak bisa
dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku. Membolehkan
pengaturan secara berlaku surut berarti merusak integritas
peraturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan
datang
d. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang
bisa dimengerti.

4. e. Suatu sistem tidak boleh mengandung
peraturan-peraturan yang bertentangan satu
sama lain.
f. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung
tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan
g. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering
mengubah peraturan sehingga menyebabkan
seseorang akan kehilangan orientasi
h. Harus ada kecocokan antara peraturan yang
diundangkan dan pelaksanaannya sehari-hari

5.  Sejumlah alasan mengapa hukum itu adalah
suatu sistem;
a. hukum bukan hanya sekumpulan peraturan belaka,
melainkan ada kaitan nyata dalam keseluruhan kesatuan
secara utuh
b. melalui suatu proses atau tahapan, dengan demikian
keabsahannya jelas
c. peraturan itu melalui suatu proses penerimaan oleh
anggota struktur hukum
d. dihasilkan oleh sebuah sumber yang mempunyai
kredibilitas jelas
 Apakah hukum adat dapat dikualifikasikan
sebagai suatu sistem? (soerjono, hal. 60)
Hukum adat merupakan bagian dari hukum secara
menyeluruh, maka dapat dikatakan bahwa hukum adat
merupakan suatu sistem.

6.  Mendekati sistem hukum Inggris (anglo saxon).
 Sistem common law tak lain dari sistem hukum adat, hanya dalam hukum adat bahannya adalah Hukum
Indonesia asli sedang dalam sistem commonlaw bahannya memuat banyak unsur-unsur hukum romawi kuno
yang konon katanya telah mengalami receptio in complexu.
 Sistem peradilan adat (peradilan desa) di Indonesia menyelesaikan perkara perselisihan secara damai.
 Tidak membedakan antara hukum yang bersifat publik dan yang bersifat privat.
Tidak seperti hukum Eropa yang membedakan antara hukum yang bersifat publik dan yang bersifat privat.
 Tidak membedakan antara hak kebendaan (zakelijke rechten) yaitu hak-hak atas benda yang berlaku bagi setiap orang,
dan hak perseorangan (persoonlijke rechten) yaitu hak seseorang untuk menuntut orang lain agar berbuat atau tidak
berbuat terhadap hak-haknya.
 Tidak membedakan antara perbuatan yang sifatnya pelanggaran hukum perdata dan pelanggaran hukum pidana.
Menurut peradilan adat kedua pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang, diperiksa, dipertimbangkan dan diputuskan
sekaligus dalam suatu persidangan yang tidak terpisah.
 Sanksi dalam statutary law berfungsi sebagai alat pemaksa, sedangkan sanksi dalam hukum adat berfungsi sebagai
upaya untuk mengembalikan keseimbangan kosmis
*) hilman, hal. 39-42

7.  Sebab- sebab yang mendasari adanya
perbedaan
1. Corak yang berlainan antara hukum adat dan
hukum barat
2. Pandangan hidup/jiwa (Von Savigny =
volkgeist) yang berlainan di antara sistem
hukum tersebut
3. Dunia barat  liberalis – rasionalistis
Dunia timur  bersifat kosmis (dunia manusia
berhubungan erat dengan segala yang hidup
di alam ini yang saling bersangkut-paut,
pengaruh-mempengaruhi)

8. a. Istilah ‘Jual’  pengoperan hak (overdracht) dari seseorang kepada orang lain
Misalnya :
- jual lepas/jual mutlak  pengoperan dilakukan untuk selama-lamanya
- jual tahunan  pengoperan hak untuk waktu tertentu, misalnya satu tahun,
dua tahun
- jual gadai/jual sende  pengoperan hak atas tanah dengan syarat, bahwa
tanah itu dapat pulang kembali kepada yang menjual asal uang pembayaran dari
pembeli itu dikembalikan (ditebus)
b. Beli barang dengan tidak membayar kontan, bukan merupakan perbuatan jual,
melainkan masuk golongan hukum utang-piutang, yaitu utang barang. Jadi segala
perbuatan kredit di lapangan apapun disebut dengan istilah utang.
c. Segala perbuatan dan keadaan yang mempunyai sifat sama disebut dengan
istilah yang sama.
Misalnya :
istilah ‘gantungan’  dipakai untuk menyebut segala keadaan yang belum
mempunyai sifat tetap
kawin gantung  perkawinan dimana kedua mempelai belum boleh hidup
bersama
sawah gantungan  sawah yang masih di dalam tangan kepala desa dan
belum diberikan kepada salah seorang warga desa tertentu
warisan yang digantung  warisan yang belum dibagi antara para ahli waris

9. ◦ Berguna sebagai petunjuk tentang adanya sesuatu peraturan hukum
adat.
◦ Namun pepatah adat tidak boleh dijadikan sebagai sumber atau
sebagai dasar hukum adat, karena masih memerlukan suatu
keterangan dan harus diberi interpretasi yang tepat supaya terang
maknanya. (Snouck Hurgronje)
◦ Pepatah adat tidak mempunyai sifat normatif seperti pasal-pasal dalam
undang-undang. Pepatah itu hanya mengandung aliran hukum dalam
bentuk yang mencolok. (Vergouwen)
◦ Pepatah adat bukan merupakan sumber hukum adat, melainkan
mencerminkan dasar hukum yang tidak dibatasi. (Ter Haar)
◦ Contoh :
 ‘togu urat ni bulu, toguan urat ni padang’
 ‘togu pe na nidok ni uhum, toguan na nidok ni padan’
Dalam bahasa Indonesia :
 ‘akar bambu kuat, akan tetapi akar rumput lebih kuat lagi’
Artinya :
 Peraturan-peraturan hukum (positif) adalah kuat, akan tetapi
sesuatu persetujuan adalah lebih kuat daripada peraturan hukum.

10. ◦ Berlakunya peraturan hukum adat adalah tampak
dalam putusan (penetapan) petugas hukum, mis :
putusan kepala adat, putusan hakim perdamaian
desa dll.
◦ Putusan/penetapan  perbuatan atau penolakan
perbuatan (non-action) dari pihak petugas hukum
dengan tujuan untuk memelihara atau untuk
menegakkan hukum.
◦ Field research hukum adat harus terutama ditujukan
kepada research tentang putusan-putusan petugas
hukum juga perlu ditinjau sikap penduduk dalam
hidupnya sehari-hari terhadap hal-hal yang kita
ingin dapatkan dari research tersebut.

11.  Supomo
Suatu kekuatan materiil dari suatu penetapan
para penguasa di dalam masyarakat bersifat
penuh (100%) apabila penetapan (putusan) itu
diturut atau ditaati oleh masyarakat di dalam
praktek atau kenyataan kehidupan sosial sehari-
hari.
Jika tidak, maka penetapan (putusan) itu
walaupun secara formal mengandung peraturan
hukum akan tetapi dapat dikatakan tidak
mempunyai kekuatan materiil atau nihil.

12.  Tebal tipisnya kekuatan materiil suatu peraturan hukum
adat bergantung dari beberapa faktor, antara lain :
a. Lebih atau kurang banyaknya (frekuensi) penetapan-
penetapan yang serupa yang memberikan stabilitet
kepada peraturan hukum yang diwujudkan oleh
penetapan-penetapan itu;
b. Seberapa jauh keadaan sosial di dalam masyarakat yang
bersangkutan mengalami perubahan;
c. Seberapa jauh peraturan yang diwujudkan itu selaras
dengan sistem hukum adat yang berlaku;
d. Seberapa jauh peraturan itu selaras dengan syarat-syarat
kemanusiaan.