1. SUMBER HUKUM TATA
NEGARA
Ngesti D. Prasetyo

2. Sumber Hukum :
Segala apa yang menimbulkan aturanaturan yang mempunyai kekuatan
bersifat memaksa yaitu jika di langgar
akan menimbulkan sangsi

3. Sumber Hukum Menurut
Zevenberg Memiliki beberapa arti
:
Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu permulaan hukum,
misal kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa.
Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahanbahan kepada hukum yang sekarang berlaku.
Sebagai sumber berlakunya yang memberi kekuatan
berlaku secara formal kepada peraturan hukum.
Sebagai sumber darimana mengenal hukum, misal
dokumen, UU, Lontar.
Sebagai sumber terjadinya hukum : sumber yang
menimbulkan hukum.

4. Sumber Hukum Menurut
Juniarto
Sumber Hukum dalam pengertian sebagai
asalnya hukum positif.
Wujudnya : putusan dari yang berwenang untuk
mengambil putusan yang bersangkutan
Sumber Hukum dalam pengertian sebagai
bentuk-bentuk
hukum
yang
sekaligus
merupakan
ditemukannya
aturan
dan
ketentuan hukum positif.
Wujudnya berupa peraturan-peraturan atau
ketetapan, tertulis/tidak
Sumber Hukum dalam pengertian sebagai halhal yang seharusnya menjadi sisi hukum positif.

5. Sumber Hukum Menurut
Harmaily Ibrahim
Sumber hukum dalam arti formal
Sumber hukum yang di kenal dari
bentuknya. Karena bentuknya itu hukum
berlaku umum, di ketahui, dan di taati.
Sumber hukum dalam Arti Material
Sumber hukum dalam arti material adalah
sumber hukum yang menentukan isi
hukum.

6. Sumber Hukum Tata Negara
Dalam arti formal /Kenborn terdiri
:
Hukum Tertulis,
Yakni hukum hasil pekerjaan perundangundangan dari berbagai badan yang
berwenang. Wujudnya UU, PP, perjanjian, dll
Hukum Adat,
Yaitu hukum yang tumbuh dan berkembang
di dalam kehidupan sehari-hari rakyat yang di
akui oleh penguasa. Misal ; Ketentuan hukum
mengenai swapraja (kedudukan, struktur
pmerintahan organisasi jabatan.

7. Sumber Hukum Tata Negara
Di Indonesia :
Hukum Tertulis (UU No 12 Tahun 2011
pasal 7)
Hukum Adat
Yurisprudensi : Kumpulan keputusan
pengadilan mengenai persoalan
ketatanegaraan.
Ajaran-ajaran tentang Hukum Tata
Negara