2. Deskripsi mata kuliah hukum adat
Mata kuliah ini disampaikan secara tatap
muka dan akan membahas ttg konsep dasar
hukum adat, sistem hukum adat, persekutuan
hukum adat, hukum tanah,transaksi tanah,
transaksi yang berhubungan dg tanah, subyek
hk, hukum yang berhubungan dg tanah,
subyek hk, hukum kekerabatan, hukum
perkawinan, hukum harta perkawinan dan
hukum waris

3. Tujuan Mata Kuliah
• Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa dapat
menjelaskan Hukum Adat dan dapat
menyelesaikan perkara-perkara yang
bersangkutan dengan Hukum Adat.
Prasyarat
Pengantar Ilmu Hukum (PIH)
Pengantar Hukum Indonesia (PHI)

4. PENDAHULUAN
Hukum Adat sebagai cabang ilmu hukum yang
berdiri sendiri dilahirkan oleh alam pikiran Barat
bukan oleh alam pikiran Indonesia sendiri.
Istilah Hukum Adat itu sendiri tidak dikenal di desadesa, tapi mereka hanya berbicara soal adat-istiadat
yang
harus
dipatuhi,
yang
kadang-kadang
mempunyai
sanksi-sanksi
tertentu
terhadap
pelanggarannya.
Penemuan Hukum Adat itu memang terpengaruh
oleh faktor-faktor politik dan ekonomi struktur
masyarakat jajahan pada waktu itu.

5. Penemuan Hukum Adat disebabkan: desakandesakan politik hukum yang mau memaksakan rakyat
Indonesia tunduk pada hukum Barat, penundukan itu
terutama berpokok pangkal pada pikiran, bahwa
Hukum Adat sama sekali tidak memenuhi tuntutantuntutan abad modern (yakni abad XX).
Para sarjana hukum pada umumnya mengakui
bahwa Hukum Adat Indonesia belum lama menjadi
obyek Ilmu Pengetahuan Hukum Adat sebagaimana
ilmu hukum lain-lainnya, mempunyai sistem sendiri,
sistim yang berurat berakar pada sikap hidup dan
alam pikiran bangsa Indonesia.

6. Prof. Mr. C. Van Vollenhoven:
yang pertama-tama memasukkan pelajaran hukum
adat ke dalam Ilmu Pengetahuan Hukum.
membela rakyat Indonesia, terutama akan adanya
penerapan hukum Barat oleh Pemerintah Belanda
terhadap rakyat Indonesia.
•Menentang
penyatuan
hukum
(unifikasi)
dan
menentang desakan secara lain terhadap Hukum Adat
oleh Hukum Barat.
•Membela agar supaya arti peradilan adat diakui.
•Menentang pengingkaran hak-hak masyarakat hukum
Bumiputera (asli) dan hak-hak perseorangan atas
tanah.
•Menentang pengingkaran terhadap watak masyarakatmasyarakat Pribumi sendiri.

7. Prof. Mr. B. Ter Haar Bzn.
diberi julukan sebagai pemerinci hasil penemuan
Prof. C. Van Vollenhoven yang dikenal sebagai “ahli
hukum yang menemukan Hukum Adat (Bapak Hukum
Adat)”
Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje:
 yang pertama kali memakai istilah Hukum Adat
(adatrecht) dalam ilmu hukum dalam bukunya “De
Atjehers” tahun 1893

8. Dalam perundang-undangan Pemerintah Hindia
Belanda istilah Hukum Adat baru dipakai pada
tahun 1929 tatkala pasal 134 I.S diubah.
Setelah diubah maka redaksi ayat-ayat dari
pasal 134 itu menyebut kata Hukum Adat.
Sebelum tahun 1929 istilah yang biasa dipakai
untuk menyatakan Hukum Adat ialah ‘Undangundang Agama, lembaga kebudayaan bangsa dan
kebiasaan”
(godsdienstige
wetten,
volks
instellingen en gebruiken) sebagaimana yang
tercantum dalam pasal 11 A.B. atau “peraturan
hukum mengenai agama dan kebiasaan mereka”
yang tercantum dalam pasal 131 ayat 2 sub b
I.S.

9. Tujuan Mempelajari Hukum
Adat
Tujuan praktis:
 Hukum adat masih digunakan dalam lapangan
hukum perdata, khususnya dalam perkara waris.
 Secara faktual, masih banyak terdapat eksistensi
kehidupan indigenous people di pelosok pedalaman
nusantara.
Tujuan strategis:
 Hukum adat sebagai hukum asli bangsa merupakan
sumber serta bahan potensial untuk pembentukan
hukum positip Indonesia dan pembangunan tata
hukum Indonesia.

10. Istilah Hukum Adat



Adat  Kebiasaan Masyarakat
Adat  kebiasaan yang pada umumnya
harus berlaku dalam masyarakat
tertentu/bersangkutan.
Adat Jawa  kebiasaan berprilaku
dalam masyarakat Jawa.

11. Istilah Adat Istiadat
Adat
berasal dari bahasa Arab yaitu dari
kata “ADAH”, yang berati kebiasaan-
kebiasaan
dari masyarakat.
Adat
Adat
aturan yang sudah menjadi kebiasaan atau wujud
gagasan kebudayaan yang terdiri dari budaya,
norma, hukum dan aturan-aturan yang satu
dengan lainnya berkaitan menjadi satu sistem.
Istiadat
kebiasaan atau tradisi yang baik dan
hidup dalam suatu masyarakat yang selalu
diikuti, diamalkan dan dipatuhi serta ditaati.

12. 




Istilah Hukum Adat  Istilah teknis ilmiah, yang
menunjukkan aturan-aturan kebiasaan yang berlaku di
kalangan masyarakat yang tidak berbentuk peraturan
perundangan
yang
dibentuk
oleh
penguasa
pemerintahan.
Hukum Kebiasaan  Kebiasaan yang dibenarkan (diakui)
di dalam perundangan.
Hukum Adat  Hukum kebiasaan di luar perundangan.
Hukum Adat  Aturan kebiasaan manusia dalam hidup
bermasyarakat.
Hukum Adat  Adat yang diterima dan harus
dilaksanakan dalam masyarakat bersangkutan.

13. MANUSI
A
Pikiran
Kehendak
Prilaku
Hukum
Negara
KEBIASAAN
ADAT
( Pribadi )
( Masyaraka
t )
HUKUM
ADAT
Hukum
Rakyat

14. TERBENTUKNYA ADAT
Cara (usage)
Suatu bentuk perbuatan yang dilakukan orang di dalam
mengadakan perhubungan pamrihnya
Kebiasaan (folkways)
Cara yang dilakukan orang dalam mengadakan perhubungan
pamrihnya itu terjadi secara berulang-ulang
Tata Kelakuan (mores)
Menata kelakuan orang dengan suatu pola tertentu , artinya
menghendaki agar para warga masyarakat melakukan
conformity (penyesuaian diri) dengan tata kelakuan
Adat (customs)
Tata kelakuan yang telah melembaga atau telah sampai pada
proses institusionalisasi (meng”adat”).

15. tiga prasyarat untuk menjadikan kebiasaan
sebagai hukum yaitu :



masyarakat meyakini adanya keharusan yang
harus dilaksanakan,
pengakuan atau keyakinan bahwa kebiasaan
tersebut bersifat mengikat (kewajiban yang
harus ditaati) atau dikenal dengan prinsip
opinio necessitas, dan
adanya pengukuhan yang dapat berupa
pengakuan dan/atau penguatan dari keputusan
yang berwibawa (atau pendapat umum,
yurisprudensi dan doktrin) sehingga timbul
harapan agar dapat dilekatkan sanksi terhadap
pelanggaran-pelanggaran
atas
kebiasaan
tersebut.

16. Istilah dalam perundang-undangan Hindia
Belanda





Dalam A.B. (Algemene Bepalingen van Wetgeving = Ketentuanketentuan Umum Perundang-undangan) pasal 11 dipakai istilah :
Godsdientige Wetten, Volkinstelingen En Gebruiken (Peraturanperaturan Keagamaan, Lembaga-lembaga Rakyat dan Kebiasaankebiasaan).
Dalam R.R. 1854 pasal 75 ayat 3 : Godsdientige Wetten,
Instellingen En Gebruiken (Peraturan-peraturan Keagamaan,
Lembaga-lembaga dan Kebiasaan).
Dalam I.S. (Indische Staatregeling = Peraturan Hukum Negara
Belanda semacam Undang-undang Dasar Bagi Hindia Belanda)
pasal 128 ayat 4 : Instellingen des Volks (Lembaga-lembaga dari
Rakyat).
Dalam I.S. pasal 131 ayat 2 sub b : Met Hunne Godsdiensten en
Gewoonten Samenhengende Rechts Regelen (Aturan-aturan
Hukum yang berhubungan dengan Agama-agama dan Kebiasaankebiasaan mereka).
Dalam R.R. 1854 pasal 78 ayat 2 : Godsdientige Wetten En Oude
Herkomsten (Peraturan-peraturan Keagamaan dan Naluri-naluri).

17. Pengertian Tentang Hukum
Adat



Istilah “Hukum Adat” secara akademis pertama
kali merupakan istilah asing, hasil terjemahan
dari istilah “Adatrecht”
Dikenalkan pertama kali oleh Prof.Dr.Christiaan
Snouck Hurgronje dalam bukunya yang
berjudul “De Atjehers”
Dikembangkan
lebih
lanjut
oleh
Prof.Mr.Cornelis van Vollenhoven dalam
tulisan-tulisannya antara lain “Het Adatrecht
van Ned Ned-Indie (1901 1901-1933)
1933)”, “Een Adatwetboekje voor heel
Indie (1910) 1910)”, “De Ontdekking van
het Adatrecht (1928) 1928)”. ”.

18. “Hukum Adat” adalah….
Menurut Van Vollenhoven:
“Hukum adat adalah aturan-aturan perilaku yang
berlaku bagi orang-orang pribumi dan timur asing, yang
di satu pihak mempunyai sangsi (maka dikatakan
hukum) dan di lain pihak tidak dikodifikasi (maka
dikatakan adat) [Hilman Hadikusuma, “Pengantar Ilmu
Hukum Adat”]
“Hk.Adat
=
adat
/
kebiasaan
yang
bersangsi”
Menurut Mr.B.Ter Haar Bzn
“Hukum adat adalah aturan adat /kebiasaan yang
mendapat sifat hukum melalui keputusan-keputusan
atau penetapan-penetapan petugas hukum seperti
Kepala Adat, Hakim, dll baik di dalam maupun di luar
persengketaan”
(Teori

19. Pendapat Ter Haar dipengaruhi oleh John Chipman
Gray yang menyatakan: “All the law is judge made
law” (semua hukum adalah hukum keputusan)
Menurut Kusumadi .P
Hukum adat adalah adat yang telah mendapatkan
sifat hukum melalui penetapan yang dikeluarkan
oleh para petugas hukum baik di dalam maupun di
luar sengketa (sama dengan Ter Haar).
 Sama-sama mendasarkan titik batasan antara
adat dan hukum adat pada keputusan atau
penetapan petugas hukum.
 Kusumadi menyebut adanya penetapan
petugas hukum ini sebagai existential
moment dari hukum adat.

20. Perbedaan antara Kusumadi dan Ter Haar:
 Perbedaan yang ada hanyalah bersifat gradatif
Konsep Kusumadi “memperhalus” konsep Ter
Haar
 Menurut Ter Haar, jika tidak ada keputusan,
maka belum bisa dikatakan sebagai hukum
 Menurut Kusumadi, ketiadaan keputusan
/penetapan bukan berarti ketiadaan
aturan hukum. Tetapi baru pada saat ada
penetapanlah aturan tingkah laku adat
menjadi tegas berwujud dalam hukum
positif

21. Menurut Soepomo
 Hukum adat adalah hukum non-statutair yang
sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan
sebagian kecil hukum Islam.
 Hukum adat itu pun melingkupi hukum yang
berdasarkan keputusan-kepitusan hakim yang berisi
asas-asas hukum dalam lingkungan, di mana ia
memutuskan perkara.
 Hukum adat berurat berakar pada kebudayaan
tradisional.
 Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup,
karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata
dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum
adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan
berkembang seperti hidup itu sendiri

22. Menurut Bushar Muhammad
Sependapat dengan Soepomo
Hukum adat adalah hukum tidak tertulis, yang
tidak hanya meliputi hukum yang hidup dan
dipertahankan sebagai aturan adat dalam
masyarakat (hukum adat dalam arti sempit /
customary law), melainkan juga kebiasaan dalam
lapangan ketatanegaraan (convention) dan
kehakiman atau peradilan
Soepomo dan Bushar Muhammad memberikan
pengertian yang sama bahwa hukum adat adalah
hukum
yang
tidak
tertulis
dalam
hidup
bermasyarakat
maupun
dalam
lapangan
ketatanegaraan

23. Menurut Djojodigoeno
 Hukum adat berpangkal tolak dari konsepsi
hukum yang umum.
 Hukum itu rangkaian ugeran (norma) yang
mengatur perhubungan kemasyarakatan .
 Hukum itu adalah rangkaian ugeran yang
mengatur hubungan pamrih (kepentingan).
 Hukum adat adalah hukum yang tidak
bersumber pada peraturan.
Menurut Dr.Sukanto
Hukum adat adalah kompleks adat-adat yang
kebanyakan tidak dikitabkan/dikodifisir, bersifat
paksaan
dan
memiliki
sangsi,
sehingga
mempunyai akibat hukum

24. Menurut Dr.Hazairin
 Hukum adat adalah endapan kesusilaan dalam
masyarakat, yakni hukum yang berasal dari
dan
memiliki
kesesuaian
langsung
dengan kesusilaan masyarakat.
 Hukum adat lebih menguatkan pemeliharaan
kaidah-kaidah kesusilaan melalui ancaman
hukum /penguatan hukum.
HAZAIRIN
 Bertumpu pada pendirian ada persesuaian
antara hukum dan kesusilaan.
 Dalam sistem hukum yang sempurna tidak ada
tempat bagi sesuatu yang tidak selaras dengan
kesusilaan.

25. Menurut Mr.J.H.P. Bellefroid
Hukum adat adalah aturan-aturan yang
hidup meskipun tidak diundangkan oleh
penguasa tetapi tetap dihormati dan ditaati
oleh rakyat karena meyakini bahwa aturanaturan tersebut berlaku sebagai hukum

26. D ua kategori sumber hukum,
 yang dari kekuasaan negara :
 perundangan, sebagai keputusan legislatif,
keputusan pejabat, seperti keputusan eksekutif
atau yudikatif (yurisprudensi),
 keputusan kekuasaan tertinggi dalam negara
seperti perjanjian internasional, pernyataan
perang, perjanjian perdamaian;dan lainnya.
 yang dari kekuasaan rakyat :
 adat kebiasaan, seperti berbagai perilaku
anggota masyarakat dalam hubungan pamrih,
 keputusan kelembagaan, seperti keputusan
rukun tetangga, keputusan rukun tani,

27. Menurut Prof.Dr. M. Koesnoe Koesnoe, terdapat ,
perbedaan tentang konsep hukum antara
pemikiran barat dan adat.
Konsep pemikiran barat:
• Memandang individu sebagai makhluk yang
merdeka
• Setiap individu memiliki kepentingan yang
diusahakan untuk selalu dipenuhi secara
maksimal
• Perlu diadakan penertiban atas usaha
pemenuhan kepentingan tersebut
• Diperlukan
sangsi
untuk
menjamin
dilaksanakannya penertiban tersebut

28. Konsep pemikiran Adat:
• Individu adalah bagian yang tak terpisahkan
dari masyarakatnya
• Individu adalah bagian dari masyarakat yang
mempunyai fungsi masing masing-masing
untuk melangsungkan dan kelangsungan
masyarakat.
• Tidak ada ketentuan adat yang memerlukan
syarat yang menjamin berlakunya dengan
menggunakan paksaan (sanksi)
• Sangsi berfungsi sebagai upaya pengembalian
keseimbangan yang terganggu akibat adanya
pelanggaran

29. PERBEDAAN HUKUM ADAT DENGAN
TRADISI
HUKUM ADAT
TRADISI
1.
Berorientasi pada
hal-hal yang baik
1.
2.
Rational
2.
3.
Bersifat dinamis dan
progresif (plastis)
3.
Tidak berorientasi
pada hal itu baik
atau tidak baik untuk
dilakukan
Irrasional dan
didasarkan pada
legenda atau mitos.
Bersifat statis.

30. Karakteristik Hukum Adat
A. Wujud Hukum Adat
• Sebagian besar tidak tertulis / non statutair /
ius non scriptum
• Sebagian kecil berupa hukum tertulis seperti
peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh raja-raja
• Uraian-uraian hukum secara tertulis, seperti hasil
penelitian yang dibukukan
• Dikarenakan wujud di luar tidak tertulis hanya
merupakan bagian kecil, maka hukum adat
cenderung selalu disebut sebagai hukum tidak
tertulis
B. Hukum adat bersifat dinamis (tidak statis)
C. Hukum adat berasal langsung dari kebudayaan
rakyat, yakni berupa kebiasaan-kebiasaan serta
nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat

31. Dua Unsur Berlakunya Hukum Adat
1. Unsur kenyataan
 (pada kenyataannya) adat itu dalam
keadaan yang sama selalu diindahkan
oleh rakyat
2. Unsur psikologis
 terdapat adanya keyakinan rakyat
bahwa adat tersebut mempunyai
kekuatan
hukum,
sehingga
menimbulkan adanya kewajiban
hukum ( opinio juris necessitatis
necessitatis)

32. Unsur-Unsur Pembentuk Hukum Adat:
Mr.L.W.C van Den Berg teori “Receptio in
Complexu”
Hukum Adat
Hukum agama
Penyimpangan²

33. Van Vollenhoven:
Hukum Adat
Hukum tdk tertulis
Hukum tertulis
Hukum asli penduduk
(Melayu Polynesia)
Hukum agama

34. Faktor Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Proses Perkembangan Hukum Adat:
1. Faktor magis dan animisme
2. Faktor agama
3. Faktor kekuasaan kekuasaan-kekuasaan yang
lebih tinggi dari persekutuan hukum adat
4. Hubungan dengan orang orang-orang ataupun
kekuasaan asing

35. TUGAS
Berdasarkan materi tentang “Konsep-Konsep
Hukum Adat” sebagaimana dijabarkan dalam
perkuliahan dan diuraikan dalam buku-buku
kepustakaan yang menunjang, maka jawablah
pertanyaan di bawah ini sesuai dengan konsepkonsep yang dikemukakan oleh para sarjana
hukum adat !
1. Apakah ada perbedaan antara adat dan
hukum adat? Jelaskan
2. Bagaimanakah suatu adat dapat dikatakan
telah
menjadi
hukum
adat?
Jelaskan
berdasarkan 2 kelompok pendapat yang
berbeda,
dan
tunjukkan
pokok
perbedaannya serta sebutkan siapa saja
tokoh sarjana yang termasuk ke dalam
masing-masing kelompok tersebut!
3. Hukum adat dikatakan bersifat dinamis.
Jelaskan pernyataan ini!

36. 1. Apakah Hukum Adat itu ?
2. Apakah Hukum Adat = Adat ?
Jika sama bagaimana persamaannya ?
Jika tidak apa perbedaannya ?
3. Bagaimanakah (ciri-ciri) Hukum Adat ?

37. Bahan Bacaan:
1. Bushar Muhammad, Asas-Asas Hukum Adat
(Suatu Pengantar)
2. Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum
Adat
3. M. Koesnoe, Hukum Adat Sebagai Suatu
Model Hukum
4. Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan AsasAsas Hukum Adat
5. Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat