OECD-INDONESIA

INDONESIA DAN OECD:
kemitraan yang saling menguntungkan
Sebagai salah satu anggota G20, Indonesia adalah negara dengan ekonomi terbesar
di kawasan Asia Tenggara yang berkembang dengan pesat. Indonesia adalah negara
dengan populasi terpadat keempat dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia
yang menawarkan stabilitas politik, pasar domestik yang besar dan kaya, serta
sumber daya alam yang beragam. Tenaga kerja yang muda dan dinamis mendorong
potensi pertumbuhan yang tinggi, dengan tenaga kerja di bawah usia tiga puluh tahun yang berjumlah setengah dari populasi
usia kerja. Angka kemiskinan tercatat menurun, namun masalah ini tetap menjadi tantangan utama negara ini.
Berlandaskan momentum pertumbuhan Indonesia, pemerintahan baru negara ini telah berkomitmen untuk melaksanakan
serangkaian reformasi struktural untuk merangsang investasi, khususnya dengan memperbaiki lingkungan usaha dan
meningkatkan belanja infrastruktur. Namun demikian, menopang pertumbuhan dan peningkatan dalam kesejahteraan akan
membutuhkan langkah-langkah tambahan untuk meningkatkan produktivitas dan akses ke layanan sosial dasar.
OECD secara aktif mendukung pemerintah dalam melaksanakan agenda reformasinya di berbagai ranah kebijakan, termasuk
kebijakan makroekonomi, pajak, investasi, kebijakan pengaturan, anggaran, urusan keuangan dan pendidikan keuangan,
pendidikan, pertanian, perdagangan, dan anti korupsi. Kemitraan ini telah menghasilkan berbagai alat bantu penting, seperti
Survei Ekonomi (Economic Surveys) yang memberikan analisis mendalam dari kebijakan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan
dan inklusif. Kajian Kebijakan Investasi (2010), Reformasi Peraturan (2012) dan Kebijakan Pendidikan (2015), serta Pemerintahan
Terbuka (2016), masing-masing telah membantu pelaksanaan reformasi kebijakan. Indonesia juga merupakan salah satu anggota
dari Forum Global tentangTransparansi dan Pertukaran Informasi untuk Keperluan Pajak, dan Dialog Kebijakan Indonesia-OECD
tentangTata Kelola Perusahaan telah menyediakan informasi kepada pembuat kebijakan untuk menilai praktik pasar dan tren
kebijakan utama yang dapat memberikan dampak negatif pada tata kelola perusahaan yang baik.
Indonesia adalah Mitra Utama pertama yang menandatangani Kerangka Perjanjian Kerja Sama pada tahun 2012, diikuti dengan
Perjanjian Hak Istimewa dan Imunitas pada tahun 2013. Partisipasi Indonesia dalam berbagai badan OECD, serta integrasinya ke
dalam program kerja reguler OECD dan peliputan dalam publikasi unggulan serta database statistik OECD, telah memperkaya debat
kebijakan di OECD dan berkontribusi dalam menjawab berbagai tantangan kebijakan umum. Kemitraan OECD-Indonesia berperan
sebagai penggerak penting untuk meningkatkan kerja sama lebih jauh, termasuk dengan peluncuran Program Regional Asia
Tenggara pada tahun 2014 dan pembukaan kantor perwakilan di Jakarta pada tahun 2015.
Berlandaskan pada kemitraan berusia satu dekade yang berdasarkan pada berbagi praktik yang baik dan sudut pandang
kebijakan, brosur ini menyoroti berbagai bidang di mana OECD terus mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan dan inklusif di Indonesia. Kami menantikan untuk memperdalam kerja sama antara OECD-Indonesia lebih jauh,
bekerja sama untuk mencapai“kebijakan yang lebih baik untuk kehidupan yang lebih baik”, baik di negara ini maupun di kawasan
yang lebih luas.
ÁNGEL GURRÍA, Sekretaris Jenderal OECD

DAFTAR ISI . 1
Memupuk budaya integritas di Indonesia 33
Meningkatkan transparansi dan kepatuhan pajak 34
Meningkatkan mutu tata kelola perusahaan 35
PENGEMBANGAN LAPANGAN KERJA DAN
PEMBANGUNAN SOSIAL 36
Menuju cakupan kesehatan yang menyeluruh 37
Memajukan kesetaraan gender 38
Mengembangkan keterampilan melalui pendidikan
dan pelatihan 40
Mengatasi ketidaksetaraan 41
INDUSTRI DAN INOVASI 42
Membangun perekonomian berbasis pengetahuan 43
Memanfaatkan teknologi digital 44
Meningkatkan keamanan bahan kimia 45
Bioteknologi 45
Meningkatkan pariwisata 46
LINGKUNGAN HIDUP DAN ENERGI 47
Menuju lingkungan hidup yang lebih bersih dan lebih sehat 48
Melawan perubahan iklim 49
Memperkuat kemitraan global dalam energi bersih
dan efisiensi energi 50
Konservasi dan penggunaan keanekaragaman hayati
yang berkelanjutan 52

LAMPIRAN 54
Kepatuhan terhadap instrumen hukum OECD 54
Keikutsertaan dalam badan OECD dan organisasi terkait 55
Keikutsertaan dalam Jaringan OECD-Asia 55
Dialog dan data 56
OECD DAN INDONESIA 2
Program Regional Asia Tenggara OECD 6
Kantor OECD Jakarta 9
PERTUMBUHAN YANG BERKELANJUTAN, SEIMBANG,
DAN INKLUSIF 10
Mempertahankan ketahanan ekonomi 11
Mendukung prakarsa pertumbuhan berwawasan lingkungan 13
Memajukan pembangunan regional dan urbanisasi 14
Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan 15
Memajukan pembangunan dan kerja sama yang efektif di
seluruh dunia 17
Jaringan Global Landasan Kerja untuk Perkembangan
(netFWD) 18
Data yang lebih baik untuk kebijakan yang lebih baik 19
FUNGSI PASAR YANG EFISIEN 20
Meningkatkan kontribusi investasi terhadap
pembangunan yang berkelanjutan 21
Memajukan perdagangan dan meningkatkan mutu
dalam rantai nilai global 22
Memajukan persaingan usaha yang sehat 24
Mengembangkan sistem keuangan yang sehat 25
Memperkuat konektivitas, penanaman modal,
dan kemitraan swasta-publik (public-private partnership) 26
Mengembangkan pendidikan keuangan yang berkualitas 27
TATA KELOLA PUBLIK DAN PERUSAHAAN 29
Pelaksanaan reformasi pengaturan: praktik pengaturan
baik (GRP) 30
Menyosialisasikan pemerintahan terbuka 31
Memberantas korupsi lintas negara 32
DAFTARISI
Daftar Isi

OECD
DAN INDONESIA2 . AKTIF BERSAMA INDONESIA

Sejak menjadi Mitra Utama pada tahun 2007, keterlibatan Indonesia dengan
OECD telah menjadi semakin dalam secara signifikan. Pada 2009, Indonesia
menjadi anggota Pusat Pengembangan OECD untuk terlibat dalam berbagi
pengetahuan tentang kebijakan inovatif untuk mempercepat pembangunan.
Indonesia merupakan Mitra Utama pertama yang menandatangani Kerangka
Perjanjian Kerja Sama (2012) dan Perjanjian Hak Istimewa dan Imunitas (2013),
dan belum lama ini Indonesia menyambut dengan baik kehadiran kantor
regional OECD yang pertama, yang dibuka di Jakarta pada bulan Maret 2015.
Para menteri dari Indonesia telah menghadiri dan memberikan kontribusi
substantif secara rutin dalam Pertemuan Dewan Menteri OECD sejak tahun
2012. Indonesia turut serta secara aktif dalam pekerjaan substantif komite
khusus OECD di mana para pejabat senior dari negara Anggota dan negara
non-Anggota bertemu untuk mengajukan gagasan dan meninjau kembali
perkembangan dalam berbagai bidang kebijakan. Indonesia adalah Rekan dan
Peserta dalam tujuh badan OECD dan patuh pada lebih dari sepuluh instrumen
hukum OECD. Terlebih lagi, Indonesia terintegrasi sepenuhnya dalam program
kerja reguler OECD dan tercakup dalam publikasi unggulan serta database
statistik. Keterlibatan ini menyediakan landasan yang kukuh untuk lebih
jauh mengembangkan dan mempererat kerja sama dan kemitraan OECD –
Indonesia secara strategis.
OECD DAN INDONESIA . 3
J Wakil Presiden Indonesia, Muhammad Jusuf Kalla, menyambut Sekretaris Jenderal Angel Gurría saat diselenggarakannya Forum Regional Asia Tenggara 2015 di
Jakarta, Indonesia pada bulan Maret 2015.
OECDDANINDONESIA

4 . AKTIF BERSAMA INDONESIA
“Indonesia menyambut baik komitmen
OECD untuk menjadi mitra strategis kami
dalam mencapai sasaran perkembangan
ekonomi dan sosial. Kerja sama strategis
dan kemitraan yang saling menguntungkan
antara OECD dan Indonesia selama beberapa
tahun terakhir ini telah menjadi salah satu
keterlibatan internasional penting di mana
Indonesia berpartisipasi di dalamnya.
Seiring dengan tahap perkembangan Indonesia, kami berharap
bahwa kolaborasi kerja antara OECD-Indonesia dalam bidang
prioritas bersama tertentu juga diperkuat untuk mencapai
pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.”
Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia
“OECD dan Indonesia memiliki hubungan
panjang yang telah dibangun secara
bertahap sejak 2007 dan hubungan itu,
sejak 2012, telah diresmikan dengan
Kerangka Perjanjian Kerja Sama 2012.
Indonesia juga telah memainkan peran
aktif dalam kehadiran Asia Tenggara
sebagai penggerak utama dalam ekonomi
global, dan menjadi ketua bersama Program
Regional Asia Tenggara sejak 2014.
Sebagai Ketua Grup Refleksi Informal (Informal Reflection Group)
dari OECD untuk Indonesia, saya senang bahwa hubungan penting
antara Indonesia dan OECD ini telah menjadi semakin kuat karena
kita saling belajar dari satu sama lain dalam hal pengalaman
kebijakan dan memajukan standar internasional bersama, melalui
pelaksanaan Program Kerja Bersama OECD-Indonesia 2015-
16 (OECD-Indonesia Joint Work Programme). Saya menantikan
kesempatan di masa mendatang untuk melanjutkan pekerjaan ini,
melalui Program Kerja Bersama baru yang akan datang.”
Gabriele Checchia, Duta Besar Italia untuk OECD, Ketua Grup Refleksi Informal
(Informal Reflection Group) untuk Indonesia
“Indonesia telah berhasil menjaga
pertumbuhan ekonominya sejak awal 2016
melalui kebijakan ekonomi yang sehat
dan cermat. Lebih jauh lagi, pemerintahan
Indonesia juga telah meluncurkan
paket ekonomi yang bertujuan untuk
mempermudah prosedur investasi dan
bisnis, serta meningkatkan kepercayaan
dan memperkuat fundamental ekonominya.
Namun dalam mengatasi berbagai tantangan, pemerintahan
Indonesia terus menerus memperkuat upayanya dalam
mengentaskan kemiskinan serta mengurangi pengangguran,
kesenjangan sosial, dan ketidakmerataan; dan pada saat yang
sama secara cermat mengelola dampak negatif yang muncul dari
kecenderungan melemahnya ekonomi global saat ini.
Dalam era konektivitas dan saling ketergantungan, Indonesia
percaya bahwa kerja sama internasional adalah kunci dalam
mencapai sasaran dan tujuan ekonomi dan perkembangan
yang berkelanjutan. Seiring dengan program reformasi ekonomi
Indonesia, kerja sama dengan OECD membantu Indonesia
dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang sesuai dan
memastikan pelaksanaannya. Hal ini pada
gilirannya akan membantu memberikan
kontribusi pada upaya internasional dalam
mencapai pemulihan ekonomi global, serta
menghilangkan ketidakpastian ekonomi.
Indonesia juga akan terus memperkuat
usahanya bersama OECD menuju integrasi
ekonomi regional Asia Tenggara dalam
Program Regional Asia Tenggara OECD.”
Hotmangaradja Pandjaitan, Duta Besar Indonesia untuk
Perancis
OECD dan Indonesia

OECD DAN INDONESIA . 5
OECDDANINDONESIA
“Kerja sama antara Indonesia dan OECD
telah berkembang secara signifikan dalam
dekade terakhir, mencerminkan dinamisme
ekonomi dan semakin pentingnya posisi
Indonesia dalam ekonomi dunia. Indonesia
akan menjadi salah satu ekonomi terbesar di
dunia dalam beberapa dekade mendatang.
Serupa dengan yang umumnya dialami
oleh berbagai negara dengan ekonomi yang
sedang berkembang, Indonesia menghadapi tantangan berkaitan
dengan pertumbuhan yang melambat, tingkat produktivitas
rendah, dan meningkatnya ketidakmerataan. Pemerintah
Indonesia telah mengeluarkan serangkaian paket reformasi untuk
mengatasi tantangan ini, dan OECD menawarkan pengalaman dan
keahliannya dalam memfasilitasi perancangan dan pelaksanaan
solusi kebijakan yang efektif.
Sebagai Ketua Komisi Hubungan Eksternal (External Relations
Committee) dari OECD, saya berkomitmen secara penuh untuk
meningkatkan hubungan bilateral kita lebih lanjut. Kantor OECD
Jakarta yang baru, didirikan pada Maret 2015, telah berperan
dalam memperdalam kemitraan ini, bertindak sebagai platform
untuk mempererat kerja OECD bersama Indonesia dan negara-
negara Asia Tenggara. Berfokus khususnya pada Indonesia
sebagai Mitra Utama, kantor ini juga berperan dalam mendukung
pelaksanaan Program Kerja Bersama 2015-16, dan akan terus
melakukan peran serupa untuk Program Kerja selanjutnya, seraya
memperkuat kemitraan yang saling menguntungkan ini.”
Paulo Vizeu Pinheiro, Duta Besar Portugal untuk OECD, Ketua Komisi Hubungan
Eksternal (External Relations Committee)

Program Regional Asia Tenggara
OECD
OECD telah memperkuat keterlibatannya dengan kawasan
Asia Tenggara selama beberapa tahun terakhir sebagai
prioritas strategis. Dalam Pertemuan Dewan Menteri
(Ministerial Council Meeting) OECD pada bulan Mei 2014,
Sekretaris Jenderal OECD Ángel Gurría dan Perdana Menteri
Jepang Shinzō Abe meluncurkan Program Regional Asia
Tenggara OECD bersama dengan para Menteri dan perwakilan
tingkat tinggi dari kawasan tersebut. Dengan berlandaskan
pada keterlibatan selama dua dekade di kawasan ini, Program
tersebut bertujuan untuk membawa hubungan dengan
kawasan Asia Tenggara ke tingkat yang baru dan lebih
strategis, yang memberikan sudut pandang pemerintah
secara keseluruhan (whole-of-government). Tujuannya adalah
untuk mendukung prioritas domestik, reformasi kebijakan,
serta upaya integrasi regional di kawasan Asia Tenggara
melalui upaya dalam berbagai ranah kebijakan yang luas, dan
melibatkan para stakeholder utama dari negara-negara Asia
Tenggara dan OECD. Program ini khususnya juga mendukung
pelaksanaan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025.
Program ini mengembangkan pertukaran berbagai praktik baik
dan pembelajaran timbal balik antara para pembuat kebijakan
di negara-negara OECD dan Asia Tenggara. Struktur program
ini mendorong pertukaran pengalaman secara sistematis
dengan tujuan mengembangkan solusi bersama untuk berbagai
tantangan reformasi di tingkat regional dan global. Program
ini terdiri dari enam Jaringan Kebijakan Regional (Regional
Policy Networks/RPN) yang dilandasi oleh pekerjaan yang
dilakukan oleh berbagai direktorat OECD yang substantif dan
berbagai badan di kawasan Asia Tenggara serta proses dialog
di bidang perpajakan, praktik peraturan yang baik, kebijakan
dan peningkatan investasi, pengembangan pendidikan
dan keterampilan, usaha kecil dan menengah (UKM), serta
kemitraan swasta-publik (public-private partnership/PPP) untuk
mendukung konektivitas bagi pembangunan infrastruktur.
Berbagai prakarsa di bidang perdagangan, inovasi, dan gender
juga telah dilaksanakan. Selain itu, Program tersebut terdiri atas
Outlook Perekonomian untuk Asia Tenggara, Tiongkok, dan India
(Economic Outlook for Southeast Asia, China and India) menyeluruh
yang memantau tren makroekonomi jangka menengah dan
integrasi regional.
Setiap Jaringan Kebijakan Regional (Regional Policy Network/
RPN) terdiri dari para pakar kebijakan dari negara-negara Asia
Tenggara dan negara-negara OECD yang secara bersama-sama
membuat keputusan dalam program kerja tersebut. Berbagai
kegiatan dan dampak dari RPN dilaporkan dalam Steering Group
Program tersebut. Steering Group ini menyediakan panduan
strategis secara menyeluruh untuk Program Regional Asia
Tenggara OECD, dengan tujuan untuk memperdalam kerja
sama OECD dengan kawasan tersebut. Steering Group terbuka
untuk para pembuat kebijakan senior dari sepuluh negara di
kawasan Asia Tenggara dan semua anggota OECD. Steering Group
ini memiliki dua orang Ketua bersama. Salah satu ketua berasal
dari negara Asia Tenggara dan ketua lainnya berasal dari
negara OECD. Indonesia dan Jepang dikonfirmasi sebagai Ketua-
bersama Program pada Pertemuan Steering Group pertama
tanggal 26 Maret 2015.
Forum Regional Asia Tenggara 2016 berlangsung pada 14 Juni
2016 di Hanoi, Vietnam, diikuti dengan pertemuan Steering Group
Program Regional Asia Tenggara kedua pada tanggal 15 Juni.
Acara tersebut dihadiri lebih dari 200 peserta dari sektor publik
dan swasta, termasuk dari negara-negara Asia Tenggara. Forum
Regional ini mendiskusikan tema “Meningkatkan Produktivitas
dan Keinklusifan di Asia Tenggara” untuk memberi masukan
pada agenda Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Pertemuan
Steering Group ini mendiskusikan bagaimana SEARP dapat
mendukung Cetak Biru MEA 2025, berbagi gambaran strategis
dan pencapaian kunci Program.

“Kolaborasi antara OECD-Indonesia menjadi
semakin dalam seiring semakin pentingnya
Indonesia dalam ekonomi global serta
posisi dan relevansi Indonesia di G20.
Kami telah membangun hubungan lebih
lanjut secara strategis melalui Kerangka
Perjanjian Kerja Sama kami, yang berperan
untuk memfasilitasi partisipasi Indonesia
dalam berbagai badan, instrumen, dan
database OECD sebagai Mitra Utama.
Kemitraan ini juga didukung oleh kontribusi OECD untuk G20,
meningkatnya kerja sama dan hasil dalam konteks G20 dalam
bidang pertumbuhan, perdagangan, dan investasi yang inklusif,
serta perpajakan. Pelaksanaan Program Kerja Bersama 2015-16
semakin mempercepat kerja sama yang saling menguntungkan.
Kami menantikan untuk melanjutkan dan memperdalam kerja
sama kami bersama Indonesia dalam konteks G20
serta melaksanakan Program Kerja Bersama di
masa mendatang.”
Andreas Schaal, Direktur Hubungan Global OECD
PROGRAM REGIONAL ASIA TENGGARA OECD . 7
“Izinkan saya mengucapkan selamat
kepada Indonesia atas upayanya
dalam melaksanakan SDG dan
mengedepankannya ke dalam rencana
pengembangan nasional serta tujuan
reformasi lainnya. Melalui Program
Kerja Bersama OECD-Indonesia, OECD
mendukung Indonesia dalam pelaksanaan
SDG, khususnya di area kesehatan,
pendidikan, infrastruktur, dan lingkungan. Semoga kita dapat
meningkatkan kerjasama yang semakin erat ini dengan Sistem
PBB untuk membantu Indonesia dalam melaksanakan SGD lebih
lanjut. Sebagai Perwakilan Khusus OECD untuk PBB di New York,
saya akan berupaya untuk mempererat kerjasama antara OECD
dan Indonesia dalam pelaksanaan SDG.”
Marcos Bonturi, Perwakilan Khusus OECD untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa
PROGRAMREGIONAL
www.oecd.org/globalrelations/seaprogramme.htm
PAJAK
PRAKTIK
PERATURAN
YANG BAIK
KONEKTIVITAS
DAN PPP
UKM
PENDIDIKAN
DAN
KETERAMPILAN
INVESTASI
6 Jaringan
Kebijakan Regional
(RPN)
3 Prakarsa
dan Outlook
Perekonomian
GENDER
PERDAGANGAN
INOVASI
OUTLOOK
PEREKONOMIAN

Kantor OECD Jakarta
Kantor OECD Jakarta berperan sebagai platform untuk
mempererat kerja OECD dengan AsiaTenggara untuk
meningkatkan pertukaran berbagai praktik yang baik dan
pembelajaran timbal balik antara para stakeholder di negara-
negara OECD dan AsiaTenggara. Kantor ini mendukung
pelaksanaan Program Kerja dwitahunan bersama Indonesia,
membantu melaksanakan Program Regional AsiaTenggara,
dan memupuk kerja sama yang erat dengan organisasi regional
seperti ASEAN, ADB, APEC, AMRO, ERIA, dan UNESCAP.
Sekretaris Jenderal OECD Ángel Gurría dan mantan Menteri
Keuangan Indonesia Muhammad Chatib Basri menyetujui
pendirian Kantor Jakarta di Konferensi Tingkat Tinggi G20
di St. Petersburg pada tanggal 5 September 2013. Kantor ini
diresmikan pada Forum Regional Asia Tenggara OECD 2015
tanggal 25 Maret 2015 di Jakarta oleh Menteri Keuangan
Indonesia pada waktu itu, Bambang Brodjonegoro, dan
Sekretaris Jenderal Gurría. Peresmian ini juga menandai
tahapan pencapaian dalam kerja sama OECD bersama
Indonesia, di mana Indonesia menjadi ketua bersama Jepang
pada Program Regional Asia Tenggara OECD. Kantor Jakarta,
yang bertempat di Kedutaan Besar Selandia Baru, adalah kantor
pertama Organisasi ini di Asia Tenggara.
PROGRAM REGIONAL ASIA TENGGARA OECD . 9
“Kantor OECD Jakarta berperan sebagai
platform untuk mempererat kerja
OECD dengan Asia Tenggara untuk
mengembangkan kolaborasi yang lebih
dekat dengan rekan-rekan di kawasan ini.
Kantor ini akan memfasilitasi kerja OECD
bersama negara-negara Asia Tenggara,
berfokus pada pada Indonesia sebagai Mitra
Utama, dan memperkuat kemitraan dengan
berbagai organisasi seperti ASEAN.”
Alexander Böhmer, Ketua Kantor OECD Jakarta
J 25 Maret 2015:
Menteri Keuangan
Indonesia Bambang
Brodjonegoro (kiri)
dan Sekretaris Jenderal
OECD Ángel Gurría
meresmikan Kantor
OECD Jakarta yang baru.
PROGRAMREGIONAL

PERTUMBUHAN
YANG
BERKELANJUTAN,
SEIMBANG, DAN
INKLUSIF

Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat sejak
berakhirnya Krisis Keuangan Asia pada tahun 1998. Sampai
dengan tahun 2014, pertumbuhan PDB rata-rata di atas 5%
per tahun, yang berkontribusi terhadap penurunan angka
kemiskinan secara signifikan. Kendati demikian, tingkat
pertumbuhan yang melambat akhir-akhir ini menandakan
bahwa masih banyak tantangan kebijakan mendasar
yang perlu ditangani untuk memastikan pertumbuhan
yang kuat dan inklusif. OECD telah bekerja sama dengan
Indonesia untuk membantu merumuskan kebijakan dalam
rangka memenuhi sasaran ekonomi yang ditargetkan oleh
Indonesia.
Survei Ekonomi OECD (OECD Economic Surveys), yang
dipublikasikan setiap dua tahun sekali untuk perekonomian
di tiap negara anggota OECD dan Mitra Utama, menganalisis
tantangan utama di bidang perekonomian dan mengusulkan
pilihan reformasi negara tertentu secara khusus berdasarkan
praktik internasional yang baik. Survei Ekonomi Indonesia
Mempertahankan ketahanan
ekonomi
edisi kelima diterbitkan di Jakarta pada bulan Oktober
2016. Edisi tersebut berfokus pada cara mempertahankan
pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, memastikan
peningkatan standar hidup dan kesejahteraan untuk seluruh
rakyat Indonesia. Edisi tersebut juga membahas tentang
desentralisasi sebagai alat bantu untuk pembangunan
regional, serta meningkatkan efisiensi belanja publik.
Outlook Perekonomian OECD, yang dirilis dua kali dalam
setahun, menganalisis perkembangan terkini dalam
perekonomian global dan memberikan proyeksi ekonomi
untuk perekonomian di 41 negara, termasuk Indonesia.
Edisi tahun 2016 menyoroti pertumbuhan PDB bertahap
di Indonesia, berkat investasi publik yang lebih kuat
dan anjloknya nilai mata uang rupiah secara signifikan.
Outlook Perekonomian (Economic Outlook) menekankan
perlunya mengembalikan kepercayaan bisnis, menjawab
ketidakpastian peraturan, dan investasi publik di bidang
infrastruktur dan pendidikan.
PERTUMBUHAN YANG BERKELANJUTAN, SEIMBANG, DAN INKLUSIF . 11
L Lokakarya tentang kesinambungan transaksi berjalan (current account sustainability) yang diselenggarakan melalui kerja sama dengan Kementerian Keuangan Indonesia
dan dengan keikutsertaan Bank Indonesia serta Badan Kebijakan Fiskal - Kementrian Keuangan Indonesia, Jakarta, Februari 2014.
PERTUMBUHANBERKELANJUTAN

Menuju Pertumbuhan (Going for Growth) memberikan gambaran
komparatif tentang perkembangan kebijakan struktural dan
prioritas reformasi untuk mempertahankan pertumbuhan
yang kuat dan stabil di perekonomian secara keseluruhan. Edisi
tahun 2016, dirilis pada Februari, menyoroti keuntungan yang
bisa didapat Indonesia dari reformasi pendidikan yang lebih
jauh, perbaikan lingkungan pengaturan untuk pembangunan
infrastruktur, dan reformasi pasar buruh yang lebih jauh untuk
mengatasi masalah buruh informal dan pengangguran pemuda.
Sejak tahun 2012, OECD juga secara bersama-sama
menyelenggarakan Pertemuan Meja Bundar Regional Asia dengan
Kantor Riset Makroekonomi ASEAN+3 (ASEAN+3 Macroeconomic
Research Office/AMRO), Institut Bank Pembangunan Asia (Asian
Development Bank Institute/ADBI), dan Institut Riset Ekonomi untuk
ASEAN dan Asia Timur (Economic Research Institute for ASEAN and
East Asia/ERIA). Acara tahunan ini dihadiri profesional dalam
bidang kebijakan untuk mendiskusikan kebijakan makroekonomi
jangka pendek dan kebijakan struktural jangka menengah dalam
negara-negara berkembang Asia.
Lokakarya tentang kesinambungan transaksi berjalan (current
account sustainability) yang diselenggarakan melalui kerja
sama dengan Kementerian Keuangan Indonesia dan dengan
keikutsertaan Bank Indonesia serta Badan Kebijakan Fiskal –
Kementrian Keuangan Indonesia, Jakarta, Februari 2014.
Outlook Perekonomian untuk Asia Tenggara, Tiongkok, dan India,
yang disusun bersama dengan sejumlah organisasi regional,
membahas tentang tren ekonomi regional, memberikan
perkiraan pertumbuhan regional dan menggambarkan
tantangan kebijakan struktural. Edisi tahun 2016 membahas
kontribusi dari Komisi Sosial dan Ekonomi Perserikatan Bangsa-
Bangsa untuk Asia Pasifik (United Nations Economic and Social
Commission for Asia and the Pacific/UNESCAP) dan Institut Bank
Pembangunan Asia (Asian Development Bank Institute) serta
berfokus pada “Meningkatkan Ikatan Regional”, sebuah isu yang
sangat relevan untuk Indonesia. Laporan ini juga memuat bab
tentang negara yang menganalisis tantangan-tantangan utama
bagi pembangunan di Indonesia, yang disusun bekerja sama
dengan Kementerian Keuangan. Edisi tahun 2017 akan memberi
wawasan dan rekomendasi utama untuk mengatasi tantangan
dan keberlangsungan energi untuk pertumbuhan yang inklusif
di kawasan ini.
www.oecd.org/eco
www.oecd.org/dev/asiapacific
www.oecd.org/economy/outlook/indonesia-economic-forecast-
summary.htm
Mempertahankan ketahanan ekonomi
PINDAI UNTUK
MEMBACA
LAPORAN

Sebagai negara dengan jumlah penduduk terpadat dan
perekonomian terbesar di AsiaTenggara, Indonesia menghadapi
tantangan yang kompleks untuk meningkatkan kondisi kehidupan
bagi penduduk yang jumlahnya semakin bertumbuh, sekaligus
mengatasi tekanan dalam bidang lingkungan hidup, yang apabila
tidak dikendalikan, dapat menghambat pertumbuhan dan
pembangunan. Pelaksanaan berbagai kebijakan pertumbuhan
berwawasan lingkungan dapat membantu pemerintah dalam
melakukan penyesuaian antara perlindungan terhadap
lingkungan hidup dan pembangunan ekonomi.
Strategi Pertumbuhan Berwawasan Lingkungan OECD disusun
berdasarkan empat buah laporan – Menuju Pertumbuhan
Berwawasan Lingkungan, Menuju Pertumbuhan Berwawasan
Lingkungan: Memantau Perkembangan, Alat Bantu untuk
Mencapai Pertumbuhan Berwawasan Lingkungan, dan
Menempatkan Pertumbuhan Berwawasan Lingkungan pada
Titik Pusat Pembangunan. Melalui laporan-laporan tersebut,
OECD memberikan saran yang terarah kepada perekonomian
Negara Anggota dan Negara Mitra OECD dalam merancang dan
menerapkan kebijakan ekonomi, lingkungan hidup, investasi,
dan inovasi. Pada saat menyesuaikan strategi pertumbuhan
berwawasan lingkungan dengan negara-negara berkembang,
OECD melakukan penilaian terhadap keterkaitan antara
pertumbuhan berwawasan lingkungan dengan penanggulangan
kemiskinan, serta mengidentifikasi perubahan yang diperlukan
dalam berbagai sektor seperti pertanian dan infrastruktur untuk
mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Laporan tahun
2013, Menempatkan Pertumbuhan Berwawasan Lingkungan pada
Titik Pusat Pembangunan menunjukkan bahwa pertumbuhan
berwawasan lingkungan merupakan satu-satunya cara untuk
mempertahankan pembangunan jangka panjang.
Indonesia tercakup dalam laporan Menuju Pertumbuhan
Berwawasan Lingkungan di Asia Tenggara, yang membahas
tentang tren ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup yang utama
di negara-negara ASEAN, dan memberikan saran tentang
pengarusutamaan pertumbuhan berwawasan lingkungan ke
dalam perencanaan pembangunan nasional. Laporan tersebut
Mendukung prakarsa pertumbuhan
berwawasan lingkungan
juga memberikan saran tentang pengelolaan sumber daya alam
secara berkesinambungan dan penanggulangan tantangan
urbanisasi. Pada bulan Juni 2014, OECD dan Kementerian
Keuangan Indonesia menyelenggarakan lokakarya regional di
Jakarta bersama dengan para perwakilan tingkat senior dari
kementerian keuangan, perencanaan dan lingkungan hidup
negara-negara di Asia Tenggara untuk membahas berbagai
temuan awal dari proyek tersebut. Laporan tersebut diterbitkan
pada bulan November 2014 di Yogyakarta.
Kebijakan Indonesia tentang pertumbuhan berwawasan
lingkungan juga dianalisis dalam Survei Ekonomi OECD 2015:
Indonesia, dengan fokus tentang reformasi subsidi bahan bakar
minyak Indonesia, yang masih menjadi prioritas negara tersebut.
Proyek Pertumbuhan Berwawasan Lingkungan Perkotaan di
Wilayah Asia yang Dinamis dari OECD yang sedang berlangsung
mengambil tempat di Bandung, Indonesia, sebagai salah satu
dari lima kota studi kasus untuk membahas pilihan kebijakan
jangka pendek dan jangka panjang menuju pengembangan
pertumbuhan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.
Laporan Bandung diterbitkan pada bulan Oktober 2016.
www.oecd.org/greengrowthwww.oecd.org/greengrowth/asia.htm
www.oecd.org/greengrowth/keydocuments.htm
www.oecd.org/greengrowth/oecdworkongreengrowth.htm
www.oecd.org/greencities

Kota-kota di wilayah Asia Tenggara, termasuk kota-kota
di Indonesia, memperlihatkan urbanisasi secara pesat dan
terus-menerus yang disertai dengan pertumbuhan ekonomi
yang pesat. Pada saat yang bersamaan, kota-kota tersebut
menghadapi sejumlah tantangan, termasuk meningkatnya
konsumsi energi dan emisi gas rumah kaca, berbagai akibat dari
pemanasan global dan bencana lingkungan hidup setempat.
Kota-kota tersebut juga mengalami ketimpangan dalam hal
pendapatan, akses terhadap pendidikan, serta peluang kerja di
antara penduduk perkotaan.
OECD menyadari kontribusi kota untuk perkembangan
ekonomi, kesejahteraan, dan kelestarian lingkungan hidup.
Produktivitas dan kemakmuran kota-kota dan wilayah
metropolitannya mengalir ke daerah yang kurang berkembang
dan berkontribusi pada kemajuan dan pertumbuhan yang
produktif dari daerah tersebut. Lebih jauh lagi, harus disadari
bahwa perkotaan, sebagai pusat produktivitas dan inovasi,
tidak hanya berhasil karena ukurannya yang besar namun
juga karena struktur sistem urban dan kebijakan yang
memungkinkan pertumbuhan seperti itu.
Kajian Wilayah OECD pada tingkat nasional dan metropolitan
(perkotaan dan pedesaan) bertujuan untuk menyediakan
diagnosis kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup dari
suatu wilayah, menilai dan merekomendasikan berbagai
kebijakan untuk meningkatkan daya saing, inklusi sosial, dan
kelestarian lingkungan hidup. Pada saat yang sama, Kajian
Kebijakan Perkotaan OECD membahas berbagai kebijakan
perkotaan pada tingkat nasional dan membantu untuk
mengatasi berbagai tantangan tata kelola berbagai tingkatan
utama untuk pembangunan perkotaan. Demikian pula, Kajian
Kebijakan Pedesaan Nasional membahas kondisi pedesaan dan
kebijakan wilayah yang menawarkan kesempatan agar wilayah
pedesaan dapat berkembang. Dinamika perubahan dalam
pemerintah telah menjadi semakin kompleks, dan Kajian Tata
Kelola Berbagai Tingkatan membantu mendiagnosis tantangan
dalam bidang ini dan memajukan rekomendasi untuk
meningkatkan kolaborasi yang efektif antara berbagai tingkat
Memajukan pembangunan regional
dan urbanisasi
pemerintahan, penting untuk pembuatan kebijakan yang
efisien, investasi yang efektif, serta penyediaan layanan.
Rekomendasi tentang Investasi Publik yang Efektif Dalam
Berbagai Tingkat Pemerintahan dan pelaksanaan sarana
bantunya membantu menilai kekuatan dan kelemahan
kapasitas investasi publik suatu negara dalam berbagai tingkat
pemerintahan dan mengatur prioritas untuk peningkatan.
www.oecd.org/regional www.oecd.org/regional/regional-policy/
urbandevelopment.htm
www.oecd.org/regional/regional-policy/
oecdworkonruraldevelopment.htm
www.oecd.org/greencities
www.oecd.org/regional/regional-policy/knowledge-sharing-for-
urban-green-growth-in-dynamic-asia.htm
www.oecd.org/effective-public-investment-toolkit
PINDAI UNTUK
MEMBACA
LAPORAN

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar
keempat di dunia dan merupakan penghasil produk pertanian
terbesar kesepuluh. Digalakkannya penanaman modal
swasta secara berkelanjutan di sektor pertanian di Indonesia
merupakan hal yang sangat penting untuk dapat meningkatkan
pertumbuhan di sektor pertanian, memaksimalkan manfaat
dari sektor pertanian yang kuat dan meningkatkan ketahanan
pangan.
Pada bulan Oktober 2012, OECD mengeluarkan Kajian
Kebijakan Pertanian di Indonesia. Kajian tersebut menilai kinerja
sektor pertanian di Indonesia selama dua dekade terakhir,
mengevaluasi reformasi kebijakan Indonesia di sektor pertanian
dan memberikan rekomendasi untuk mengatasi tantangan
di masa mendatang. Kajian tersebut membuka jalan bagi
Indonesia untuk dapat diikutsertakan secara berkala dalam
laporan unggulan yang diterbitkan setiap tahun sekali, yaitu
Meningkatkan produktivitas pertanian
dan ketahanan pangan
Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pertanian. Laporan tersebut
merupakan sumber khusus untuk perkiraan terbaru tentang
dukungan terhadap sektor pertanian dan analisis tentang
perkembangan kebijakan pertanian di negara-negara Anggota
OECD dan di delapan perekonomian yang baru berkembang
(Brasil, Tiongkok, Indonesia, Kazakstan, Rusia, Afrika Selatan,
Ukraina dan Vietnam).
Pada bulan Juni 2015, OECD merilis laporan Mengelola Risiko
Kerawanan Pangan: Kerangka Analitis Penerapan untuk
Indonesia, yang memberikan dasar analitis bukti untuk
meningkatkan diskusi tentang ketahanan pangan dan
mengenali tanggapan kebijakan terbaik yang dapat memitigasi
risiko kerawanan pangan dengan lebih baik. Proyek ini adalah
bagian dari kerja yang lebih luas mengenai ketahanan pangan,
termasuk aspek penting lainnya seperti isu perdagangan dan
lingkungan yang memungkinkannya.

Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan
PINDAI UNTUK
MEMBACA
LAPORAN
OECD, bersama dengan ASEAN, menyelenggarakan
Konferensi Regional OECD-ASEAN tentang Kebijakan untuk
Ketahanan Pangan di Bogor pada bulan November 2014.
Konferensi tersebut merupakan kesempatan untuk bertukar
pengalaman di bidang kebijakan antara negara-negara
Anggota OECD, negara-negara Asia Tenggara, dan berbagai
organisasi internasional di wilayah tersebut, dengan fokus
khusus pada ketahanan pangan. Konferensi ini membentuk
dasar keterlibatan regional yang lebih luas dengan ASEAN,
diluncurkan pada bulan Agustus 2015 dalam proyek
Membangun Ketahanan Pangan dan Mengelola Risiko: Fokus pada
Asia Tenggara,yang mana Indonesia merupakan salah satu
pesertanya. Proyek ini membahas isu mendalam yang berkaitan
dengan ketahanan pangan dengan ASEAN dan membahas
pilihan kebijakan untuk meningkatkan ketahanan pangan
jangka panjang di wilayah ini. Proyek ini juga menyediakan
platform untuk bertukar pengalaman kebijakan antara OECD
dan ASEAN serta mencakup fokus tentang pengelolaan
perikanan, mengambil pelajaran dari Indonesia.
www.oecd.org/agriculture www.oecd.org/site/rpca
www.oecd.org/tad/events/oecd-asean-regional-conference-food-
security-indonesia-2014.htm

Strategi OECD terkait Pembangunan memberikan dorongan baru
terhadap misi awal Organisasi untuk memajukan pembangunan
di negara-negara Anggotanya dan di luar negara anggotanya.
Salah satu unsur inti dari strategi tersebut adalah memperkuat
dialog kebijakan dan berbagi pengetahuan untuk meningkatkan
pembelajaran secara berkelanjutan dengan negara-negara mitra,
termasuk Indonesia.
“Indonesia adalah Anggota yang
penting dari Pusat Pembangunan, pusat
pertukaran pengetahuan OECD dengan
negara berkembang dan negara yang baru
berkembang. Indonesia bergabung dengan
Pusat Pembangunan ini pada tahun 2009,
dan sejak itu telah secara aktif terlibat
dalam dialog kebijakan dan prakarsanya.
Sebagai “Mitra Utama” OECD, pemain
regional utama di Asia Tenggara dan
salah satu BRIICS, Indonesia memberi wawasan berharga tentang
jalur pembangunannya ke dalam debat Pusat Pembangunan ini.
Negara ini mencatat pertumbuhan ekonomi yang luar biasa sejak
krisis finansial global pada tahun 2008-09. Namun demikian,
pertumbuhan tersebut telah melambat dalam beberapa tahun
terakhir dan indeks Gini Indonesia untuk ketidakmerataan
pendapatan telah naik ke tingkat tertinggi dalam 50 tahun sejak
tahun 2011. Karena itu, pemerintah Indonesia memberi banyak
perhatian untuk memajukan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi
ketidakmerataan pendapatan. Pusat Pembangunan ini mendukung
pemerintah Indonesia dengan analisis berbasis bukti dan dukungan
kebijakan khusus dalam hal itu serta, misalnya, membantu negara
tersebut dalam mereformasi sistem perlindungan sosialnya.
Sebagai ketua Dewan Pengelola Pusat Pembangunan OECD,
saya berkomitmen untuk melibatkan ke-51 Anggota dalam sebuah
dialog yang setara tentang solusi inovatif untuk pembangunan.
Kemitraan Pusat Pembangunan ini dengan Indonesia memiliki
satu nilai penting, yang secara bertahap menjadi semakin luas dan
merupakan kerja sama yang dapat diandalkan oleh Indonesia.”
Pierre Duquesne, Duta Besar Perancis untuk OECD, Ketua Pusat Pembangunan OECD
Memajukan pembangunan dan kerja sama
yang efektif di seluruh dunia
Pusat Pembangunan menempati posisi unik dalam OECD,
di mana berbagai negara dapat berbagi pengalaman mereka
dalam kebijakan pembangunan sosial dan ekonomi. Pusat
Pembangunan ini bekerja sama erat dengan bagian lain OECD,
khususnya bagian yang bekerja dengan isu pembangunan.
Keanggotaan Pusat Pembangunan ini terbuka untuk Anggota
maupun non-Anggota OECD, dan sejak bulan Juni 2016, Pusat
Pembangunan OECD terdiri dari 51 negara anggota: 24 negara
berkembang dan negara yang baru berkembang serta 27
negara Anggota OECD. Indonesia telah menjadi Anggota Badan
Pengelola Pusat Pembangunan sejak 2009 dan terlibat dalam
penyiapan program kerja serta anggaran dan pendanaan Pusat
Pembangunan ini.
Kemitraan Global untuk Kerja sama Pembangunan yang
Efektif menyediakan platform bagi stakeholder untuk saling
berbagi pengalaman dan meningkatkan kolaborasi pada tingkat
negara. Indonesia menjadi ketua bersama Kemitraan Global
sejak 2012 hingga 2014 dan secara aktif berpartisipasi dalam
Pertemuan Tingkat Tinggi Kemitraan Global yang pertama di
Mexico City pada April 2014, memimpin diskusi kunci tentang
berbagi pengetahuan dan kerja sama Selatan-Selatan.
Selain itu, Indonesia juga ikut serta dalam pertemuan
Internasional tentang Kerja Sama Segitiga yang diselenggarakan
oleh OECD pada 19 Mei 2016 di Lisabon, Portugal.

JARINGAN GLOBAL LANDASAN KERJA UNTUK PERKEMBANGAN
(netFWD)
NetFWD adalah kelompok lembaga yang berkomitmen untuk
mengoptimalkan dampak dari filantropi untuk pembangunan
dengan saling berbagi pengalaman, memengaruhi kebijakan
dan mengembangkan pedoman serta kemitraan yang inovatif.
Jaringan ini memungkinkan berbagai lembaga untuk terlibat
dengan stakeholder dari pembuat kebijakan hingga praktisi,
sekaligus secara bersama-sama mengatasi tantangan yang
terkait dengan pelaksanaan, efektivitas, dampak serta hasil
yang berkelanjutan dari proyek.
Di Asia, netFWD mengandalkan dukungan dari Asian Venture
Philanthropy Network (AVPN), yang menghimpun yayasan-
yayasan yang paling inovatif di kawasan tersebut. Lembaga
tersebut mencakup berbagai asosiasi filantropi dari Indonesia
seperti Japfa Foundation Indonesia atau UnLtd Indonesia.
Melalui kerja samanya, netFWD dan AVPN dapat berbagi
pengalaman tentang para pelaku filantropi di berbagai
kawasan dan dengan demikian memberikan kontribusi dalam
pengembangan pengetahuan dan keahlian di bidang filantropi.
http://effectivecooperation.org
http://www.oecd.org/dac/dac-global-relations/international-
meeting-2016.htm
www.oecd.org/site/netfwd
Memajukan pembangunan dan kerja sama yang efektif di seluruh dunia

Disertakannya data Indonesia dalam database statistik OECD
telah mendorong negara tersebut untuk semakin mendekati
standar internasional dan memberikan indikator-indikator
statistik komprehensif untuk perbandingan.
Data Indonesia dicantumkan dalam publikasi OECD Bagaimana
Kehidupan di Tahun 2015 (How’s Life 2015), dan Organisasi
tersebut pada saat ini bekerja sama secara erat dengan Badan
Pusat Statistik Indonesia untuk memasukkan datanya ke dalam
database Distribusi Pendapatan, suatu perangkat yang sangat
penting untuk pekerjaan terkait kebijakan tentang kemiskinan
dan ketidakmerataan pendapatan. Data Indonesia juga telah
dicantumkan dalam OECD Factbook sejak tahun 2009, seperti
neraca nasional dan serangkaian data statistik ekonomi
jangka pendek. Data statistik tersebut memberikan gambaran
perbandingan secara umum tentang perkembangan terbaru
dalam perekonomian internasional dan digunakan dalam
kompilasi Composite Leading Indicators Indonesia.
Laporan tahunan Statistik Pendapatan di Negara-Negara Asia
(Revenue Statistics in Asian Countries), pertama diterbitkan
pada bulan Mei 2014, mencakup lima negara Asia – Indonesia,
Malaysia, Filipina, Jepang dan Korea – dan memuat data
perbandingan dan rekomendasi kebijakan tentang beban pajak
secara keseluruhan sebagaimana yang diukur berdasarkan rasio
Data yang lebih baik untuk
kebijakan yang lebih baik
pajak terhadap PDB, tax mix, dan bagian penerimaan pajak yang
dikaitkan dengan berbagai tingkat pemerintah yang berbeda.
Edisi ketiga akan diterbitkan pada paruh kedua 2016.
OECD, bekerja sama dengan Bank Pembangunan Asia,
merencanakan publikasi baru, Sekilas tentang Pemerintahan Asia
Tenggara pada 2017, berlandaskan dari pengalaman suksesnya
publikasi serupa untuk wilayah Amerika Latin dan Karibia pada
tahun 2014. Merefleksikan instrumen survei dan rekomendasi
OECD, publikasi ini akan mengumpulkan data komparatif
baru tentang aspek kunci tata kelola publik di kawasan ini
untuk menyediakan informasi tentang reformasi sektor
publik. Publikasi ini akan menyertakan data tentang keuangan
dan ekonomi publik, praktik lapangan kerja dan anggaran, serta
bidang lainnya seperti pemerintahan terbuka, pemerintahan
digital, dan pengelolaan sumber daya manusia. Publikasi ini
mencakup sedikitnya 8 negara, 6 diantaranya adalah negara
ASEAN seperti Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia,
Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Sedikitnya
2 negara OECD akan ditarik sebagai negara pembanding,
termasuk Australia, Korea, Jepang, atau Selandia Baru.
www.oecd.org/std
www.oecd.org/statistics www.oecd.org/dev/asia-pacific
www.oecd.org/govataglance.htm
PINDAI UNTUK
MEMBACA
LAPORAN

FUNGSI PASAR
YANG EFISIEN20 . AKTIF BERSAMA INDONESIA

Didorong oleh Masyarakat Ekonomi ASEAN, investasi
internasional memberikan kontribusi terhadap integrasi
perekonomian Asia secara cepat dan telah menjadi penggerak
dinamika perekonomian Indonesia akhir-akhir ini. Arus masuk
investasi asing langsung (FDI) ke Indonesia telah mencapai
tingkat tertinggi selama empat tahun terakhir.
OECD mendorong reformasi kebijakan investasi dan kerja sama
investasi internasional untuk meningkatkan pertumbuhan dan
pembangunan yang berkelanjutan. OECD telah secara aktif
melaksanakan Kajian Kebijakan Investasi (Investment Policy
Reviews/IPRs) di seluruh kawasan Asia Tenggara melalui kerja
sama dengan Sekretariat ASEAN. Kajian Kebijakan Investasi
telah dilaksanakan oleh Indonesia pada tahun 2010, yang
dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
dan melibatkan satuan tugas yang terdiri atas berbagai instansi.
Kajian tersebut menunjukkan bahwa reformasi yang dilakukan
secara tegas terhadap kerangka kerja kebijakan investasi
Indonesia telah mengembalikan kepercayaan investor dan
membantu mendorong peningkatan arus masuk FDI yang
mencapai tingkat tertinggi. Kajian tersebut juga menyoroti
berbagai tantangan reformasi yang masih dihadapi.
Kajian kedua yang masih dibicarakan pada saat ini akan
meninjau cara mempertahankan dan mendiversifikasi arus
masuk FDI serta memaksimalkan dampak perkembangannya.
Kajian tersebut akan difokuskan pada upaya untuk memajukan
investasi berwawasan lingkungan, mendorong pelaksanaan
usaha secara bertanggung jawab, meningkatkan keterkaitan
(linkages) dan menghilangkan hambatan terhadap investasi
di luar negeri (outward investment) dari Indonesia. Studi
tersebut juga akan menyertakan fokus khusus pada sektor
pertambangan serta penilaian terhadap iklim investasi di salah
satu provinsi.
Kajian Kebijakan Investasi menggunakan Kerangka Kebijakan
Investasi (Policy Framework for Investment/PFI), sebuah alat
yang komprehensif untuk melaksanakan reformasi terhadap
iklim investasi yang kurang lebih mencakup dua belas sektor
Meningkatkan kontribusi investasi terhadap
pembangunan yang berkelanjutan
kebijakan. PFI tersebut diperbarui pada tahun 2014-15 dengan
bantuan dari sebuah satuan tugas global yang mengadakan
pertemuan pertamanya di Bali pada bulan Maret 2014.
“Proses IPR merupakan proses dua arah yang sangat produktif,
yang dilaksanakan dengan dukungan penuh dari kedua belah
pihak – OECD dan instansi yang terkait di Indonesia.”
Huda Bahweres, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
“PFI merupakan alat yang komprehensif dan efektif untuk
mengevaluasi reformasi kebijakan investasi pada saat ini. PFI
juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan koordinasi
internal terhadap kebijakan dan pelaksanaan investasi.”
B. Raksaka Mahi, Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi
www.oecd.org/investment
www.oecd.org/investment/seasia.htm
FUNGSI PASAR YANG EFISIEN . 21
FUNGSIPASAR
PINDAI UNTUK
MEMBACA
LAPORAN

Liberalisasi perdagangan memiliki peranan penting dalam
transformasi ekonomi di Indonesia. Produksi, perdagangan,
dan investasi internasional semakin terorganisasi dalam
rantai nilai global (global value chain/GVC) di mana berbagai
tahapan proses produksi yang berbeda berlangsung di berbagai
negara yang berbeda. Saat ini, tiga perempat perdagangan
internasional terdiri dari berbagai firma yang membeli input
dan layanan atau jasa investasi yang berkontribusi pada proses
produksi, menekankan pentingnya mengurangi hambatan
perdagangan.
OECD telah melakukan pekerjaan yang cukup banyak terkait
analisis dan kebijakan di bidang perdagangan bersama dengan
para Mitra Utamanya, termasuk Indonesia. Dalam beberapa
tahun terakhir, Organisasi tersebut telah melakukan kajian
tentang fasilitasi perdagangan (trade facilitation), perdagangan
dalam sektor jasa (trade in services), perdagangan dan
penyesuaian struktural, perdagangan dan lapangan kerja
di sektor pertanian, serta keterkaitan antara kebijakan
perdagangan dan investasi asing langsung di sektor pangan
pertanian (agro-food).
Untuk membantu pemerintah di berbagai negara dalam
meningkatkan prosedur perbatasan mereka, mengurangi
biaya perdagangan, meningkatkan arus perdagangan, dan
memperoleh manfaat yang lebih besar dari perdagangan
internasional, OECD telah mengembangkan seperangkat
Indikator Fasilitasi Perdagangan (Trade Facilitation Indicators/
TFI) yang mengidentifikasi tindakan di berbagai bidang dan
memungkinkan dilakukannya penilaian terhadap potensi
dampak reformasi untuk 160 negara, termasuk Indonesia. TFI
digunakan untuk menyoroti kekuatan dan kelemahan utama
Indonesia di bidang fasilitasi perdagangan (trade facilitation),
sebagai dasar bagi para pembuat kebijakan untuk menentukan
prioritas tindakan fasilitasi perdagangan dan memobilisasi
bantuan teknis serta pembangunan kapasitas yang terarah.
Jaringan produksi global bergantung pada rantai logistik, yang
memerlukan infrastruktur jaringan dan jasa pelengkap yang
efisien. Tidak akan ada GVC tanpa transportasi, logistik, keuangan,
komunikasi, serta layanan profesional dan bisnis lain yang berfungsi
dengan baik untuk menggerakkan barang dan mengkoordinir
produksi seiring rantai nilai. Indeks Restriksi Perdagangan Jasa
Memajukan perdagangan dan meningkatkan
mutu dalam rantai nilai global

OECD (Services Trade Restrictiveness Index/STRI) merupakan alat
yang praktis untuk pembuat kebijakan mendiagnosis tempat yang
paling memerlukan reformasi dan memungkinkan pemerintah
untuk mengambil pandangan lintas-negara yang komprehensif
serta untuk mengeksplorasi pilihan konkrit untuk meningkatkan
kinerja sektor jasa, baik pada tingkat, unilateral, plurilateral, atau
multilateral. STRI memberikan informasi yang dapat dibandingkan
tentang peraturan-peraturan yang ada pada saat ini dalam 18
sektor di 40 negara, termasuk Indonesia.
Pekerjaan yang dilakukan oleh OECD menggarisbawahi bahwa
GVC membawa dampak terhadap daya saing suatu perekonomian,
dan bahwa investasi dalam keterampilan dan aset berbasis
pengetahuan menjadi semakin penting dalam rangka membantu
berbagai negara untuk menaikkan (atau meningkatkan mutu)
rantai nilai. Perbaikan terhadap kondisi kerangka kerja utama
merupakan hal yang sangat penting dan dapat menjadi sebuah
langkah yang ekonomis bagi para pembuat kebijakan untuk
memperkuat pertumbuhan dan inovasi. OECD baru-baru
ini bekerja sama dengan Kementerian Riset dan Teknologi
Indonesia (RISTEK) untuk melakukan pengkajian tentang sistem
kekayaan intelektual nasionalnya dan keterkaitannya dengan
inovasi serta pembangunan ekonomi. Rekomendasi kebijakan
utama di antaranya termasuk mengaitkan kebijakan kekayaan
intelektual (IP) dengan kebijakan tentang inovasi, memperbaiki
kondisi hukum dan administratif untuk sistem IP tersebut, serta
menyesuaikan sistem IP untuk para penggunanya.
Pada tahun 2013, OECD menetapkan sebuah platform untuk
dialog kebijakan tentang Pembangunan Berbasis Rantai Nilai
Global, Transformasi dan Pengembangan Produksi (Global
Value Chain-based Development Production Transformation and
Development). Platform tersebut memungkinkan kegiatan
berbagi pengetahuan antara Negara-Negara Anggota
dan Negara-Negara Bukan Anggota OECD yang memiliki
pertumbuhan yang terkait secara khusus dengan keikutsertaan
dalam GVC dan yang tertarik untuk berbagi pengalaman
tentang cara merancang dan melaksanakan kebijakan yang
lebih baik untuk mempercepat pembangunan melalui integrasi
ke dan peningkatan mutu di dalam GVC.
Selain itu, proyek OECD yang sedang berjalan mengukur
keikutsertaan dalam rantai nilai global dan regional oleh
negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kajian
tersebut membandingkan kisah-kisah keberhasilan dan
hambatan terhadap integrasi GVC di berbagai wilayah yang
sedang berkembang dan mengusulkan rekomendasi kebijakan
bagi negara-negara berkembang.
www.oecd.org/trade
oe.cd/gvc
oe.cd/tiva
www.oecd.org/dev/global-value-chains.htm
FUNGSIPASAR
PINDAI UNTUK
MEMBACA
LAPORAN

Melalui lokakarya nasional dan regional, OECD membantu
Indonesia serta negara anggota ASEAN lainnya untuk
meningkatkan kapasitas persaingan usaha dalam negeri.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Indonesia
merupakan peserta aktif dalam Program Persaingan Usaha
dari Pusat Kebijakan OECD di Korea, yang berfungsi sebagai
pusat pelatihan dan bantuan untuk para pejabat dari
seluruh kawasan Asia-Pasifik dalam mengembangkan dan
melaksanakan undang-undang dan kebijakan persaingan usaha
yang efektif. Dalam upaya penyelenggaraan bersama KPPU,
Pusat Kebijakan ini menyelenggarakan lokakarya KPPU dan
negara anggota ASEAN pada 2016 tentang penyalahgunaan
pembangunan kasus dominasi.
Indonesia merupakan peserta dalam Komite Persaingan
(Competition Committee) OECD serta kontributor tetap dalam
berbagai debat dalam Forum Global OECD tentang Persaingan
Usaha (OECD Global Forum on Competition), sebuah acara
tahunan yang memberikan kesempatan kepada para pihak
yang berwenang dalam bidang persaingan usaha dari seluruh
dunia untuk bertemu dan saling bertukar pengalaman terkait
kebijakan.
www.oecd.org/daf/competition
OECD berupaya untuk memajukan prinsip persaingan usaha
yang sehat dan membangun kesepahaman bersama serta
konvergensi lintas batas dalam hal kebijakan dan pelaksanaan
persaingan usaha. Pada tahun 1999, Indonesia adalah negara
ASEAN pertama yang menetapkan undang-undang tentang
persaingan usaha sebagai strategi untuk meningkatkan kinerja
perekonomian serta memiliki rekam jejak yang kuat dalam
pelaksanaan kebijakan persaingan usaha dan anti-kepercayaan.
Hambatan peraturan terhadap persaingan usaha, seperti
hambatan masuk pasar, atau peraturan yang menghalangi
perusahaan untuk bersaing secara bebas dalam sebuah pasar,
dapat menjadi hambatan besar terhadap pertumbuhan dan
pembangunan ekonomi. Toolkit Penilaian Persaingan Usaha
(Competition Assessment Toolkit) dari OECD memberikan
suatu metodologi yang berfungsi dengan sangat baik untuk
mengidentifikasi hambatan terhadap persaingan usaha dalam
peraturan dan perundang-undangan. OECD menyelenggarakan
sebuah lokakarya untuk sejumlah kementerian dan pihak
berwenang Indonesia pada akhir tahun 2015 untuk membantu
mengembangkan kapasitas dalam melakukan penilaian
peraturan dan perundang-undangan persaingan usaha.
OECD juga berupaya untuk meningkatkan proses pengadaan
publik dalam perekonomian negara Anggotanya dan negara
non-Anggota. Pedoman untuk Mengatasi Kolusi Tender dalam
Pengadaan Publik (Guidelines for Fighting Bid Rigging in Public
Procurement) membantu pemerintah dalam meningkatkan
kesadaran tentang risiko dan biaya kolusi dalam sektor
tersebut, dan daftar periksanya yang terperinci membantu para
pejabat pemerintah dalam merancang dokumen tender serta
mengenali perilaku kolusi dalam tender.
Memajukan persaingan
usaha yang sehat
PINDAI UNTUK
MEMBACA
LAPORAN

Mengembangkan sistem keuangan
yang sehat
FUNGSIPASAR
OECD mendorong sistem keuangan berorientasi pasar
yang efisien, terbuka, stabil dan sehat, berdasarkan tingkat
transparansi, kepercayaan dan integritas yang tinggi. OECD telah
terlibat secara aktif dengan pihak berwenang dalam bidang
keuangan di Indonesia sejak tahun 2010.
OECD memantau perkembangan pasar saat ini dan
memberikan saran tentang langkah reformasi yang terkait
dengan perbankan, efek, dan lembaga investasi, khususnya
yang terkait dengan perusahaan asuransi dan program pensiun
yang dikelola oleh pihak swasta. Selain itu, OECD memfasilitasi
dialog tentang kebijakan dan saling berbagi pengalaman
tentang reformasi pasar modal, pendidikan keuangan dan
perlindungan konsumen keuangan. Berbagai temuan utama
OECD dipublikasikan setiap dua tahun sekali dalam Tren Pasar
Keuangan (Financial Market Trends) dan, sejak tahun 2015,
dalam Outlook Bisnis dan Keuangan (Business and Finance
Outlook).
Indonesia adalah Peserta dalam Komite untuk Pasar Keuangan
dan Komite Pensiun Swasta dan Asuransi OECD, serta badan
pembantu dari Komite tersebut. Melalui kemitraan dengan
OECD, Komite APEC Tiongkok Tahun 2014 dan Dewan Penasihat
Usaha APEC, Kementerian Keuangan Indonesia menjadi tuan
rumah bersama dalam Seminar APEC tentang Pembiayaan
Risiko Bencana di Kawasan Asia-Pasifik yang diselenggarakan
di Yogyakarta, Indonesia, pada bulan Juni 2014. Laporan yang
merangkum hasil seminar tersebut diterbitkan pada Desember
2014. Pihak berwenang di Indonesia juga menjadi tuan rumah
dalam Seminar APEC/OECD tentang Pembiayaan Infrastruktur
pada bulan Agustus 2013. Kerja sama lebih lanjut terkait
berbagai permasalahan di bidang keuangan yang semakin luas,
misalnya pendanaan UKM, telah direncanakan bersama dengan
Otoritas Jasa Keuangan dan institusi lainnya.
www.oecd.org/daf/fin
PINDAI UNTUK
MEMBACA
LAPORAN

Rencana Induk Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025
menyoroti perlunya meningkatkan investasi infrastruktur
dalam rangka memperkuat konektivitas dan mempercepat
pembangunan sosial dan ekonomi. Kemitraan swasta publik
(Public-Private Partnerships/PPPs) merupakan perangkat penting
bagi para pembuat keputusan untuk mempercepat pengadaan
infrastruktur. Dengan memanfaatkan keahlian sektor swasta
dan mengalokasikan risiko secara tepat antara pihak publik dan
swasta, pemerintah dapat memastikan diperolehnya hasil yang
sepadan dengan uang yang dibelanjakan.
Masyarakat Indonesia yang berkembang dengan pesat
memerlukan peningkatan investasi dalam infrastruktur.
Hal tersebut diperlukan terkait dengan infrastruktur sosial
serta infrastruktur ekonomi. Meskipun anggaran tahunan
pemerintah dapat membiayai sebagian besar proyek tersebut,
pembiayaan swasta berdasarkan ketentuan kemitraan
swasta-publik akan memiliki peran yang lebih besar di masa
mendatang.
Sebagai bagian dari Kajian tentang Reformasi Peraturan
Indonesia (Regulatory Reform Review of Indonesia) tahun 2012,
OECD melakukan penilaian terhadap kerangka kerja Indonesia
dalam mengembangkan, memperoleh dan mengelola PPP.
Berbagai kesimpulan dalam laporan tersebut selanjutnya
memberikan dasar bagi struktur baru untuk tata kelola PPP di
Indonesia, yang pada saat ini berada dalam proses pelaksanaan.
Dengan dukungan dari OECD, Sekretariat ASEAN mengembangkan
Prinsip-Prinsip ASEAN untuk Kerangka PPP, yang disambut baik
oleh para pemimpin ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi
ASEAN di Nay Pyi Taw, Myanmar pada tahun 2014. Berlandaskan
pada Prinsip-Prinsip tersebut, OECD menyelenggarakan lokakarya
pembangunan kapasitas dan penilaian kerangka PPP di Indonesia
pada tahun 2015.
www.oecd.org/gov/budgeting/ppp.htm
Memperkuat konektivitas, penanaman modal dan
kemitraan swasta-publik (public-private partnership)
PINDAI UNTUK
MEMBACA
LAPORAN

FUNGSIPASAR
OECD memiliki banyak kemitraan dengan sejumlah pihak yang
berwenang di Indonesia dalam kebijakan pendidikan keuangan.
Literasi keuangan secara luas dikenali sebagai keterampilan dasar
dalam dunia di mana tanggung jawab pribadi untuk mencapai
kesejahteraan keuangan menjadi semakin besar, dan lanskap
keuangan yang menawarkan berbagai pilihan produk keuangan
tersedia melalui beragam saluran. Karena itu, pendidikan
keuangan berkualitas tinggi untuk dapat mengembangkan
keterampilan tersebut dalam semua sektor di masyarakat
menjadi sangat penting untuk memastikan pertumbuhan dan
kemakmuran yang inklusif.
Selama bertahun-tahun, Indonesia telah secara aktif memajukan
pendidikan keuangan sebagai alat yang ampuh untuk
pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan, yang pada
awalnya merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk
keuangan inklusif. Pada 2013, Presiden Indonesia meluncurkan
strategi nasional untuk pemahaman keuangan. Pengembangan
Mengembangkan pendidikan keuangan
yang berkualitas
strategi tersebut dimulai dari penilaian pemahaman keuangan
dalam masyarakat berdasarkan metodologi OECD, seperti
dirinci dalam kontribusi Indonesia untuk publikasi G20/OECD
Memajukan Strategi Nasional untuk Pendidikan Keuangan.
Indonesia setelah itu juga berbagi praktik yang baik untuk
Buku Pedoman Kebijakan tentang Strategi Nasional untuk
Pendidikan Keuangan dari Jaringan Internasional OECD untuk
Pendidikan Keuangan (OECD International Network on Financial
Education-INFE), yang dikembangkan pada tahun 2015 sebagai
tanggapan dari himbauan para pemimpin G20, dan bertujuan
untuk ikut serta dalam studi perbandingan yang dipersiapkan
oleh OECD dengan menggunakan Toolkit OECD/INFE untuk
mengukur pemahaman keuangan dan keuangan yang inklusif.
Selain itu, pada 2018 Indonesia akan ikut serta untuk pertama
kalinya dalam komponen Pemahaman Keuangan dari Program
Penilaian Siswa Internasional (Programme for International Student
Assessment/PISA) OECD untuk mengukur tingkat pemahaman
keuangan di antara para siswa berusia 15 tahun.

PINDAI UNTUK
MEMBACA
LAPORAN
Mengembangkan pendidikan keuangan yang berkualitas
“Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keuangan
merupakan hal yang sama pentingnya dengan meningkatkan
kemampuan keuangan. Masyarakat harus mengetahui tentang
nilai penting dan manfaat dari akses terhadap layanan
keuangan.”
H.E. Dr Susilo Bambang Yudhoyono, Mantan Presiden Republik Indonesia, 2010
OECD mengembangkan alat bantu kebijakan dan panduan
praktis melalui OECD/INFE dan melalui keikutsertaannya
dalam kerja G20. Didirikan pada tahun 2008, OECD/INFE
mengumpulkan para pakar publik dari institusi publik di
lebih dari 110 ekonomi untuk melakukan kerja analisis dan
mengembangkan praktik yang baik. Indonesia adalah Anggota
dari Dewan Pembina OECD/INFE, dan pemimpin bersama
Subgrup Ahli Pendidikan Keuangan untuk usaha Mikro, Kecil
dan Menengah OECD/INFE.
Pada Juni 2016, OECD dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
menandatangani nota kesepahaman untuk bekerja sama
dalam berbagai isu keuangan, termasuk perlindungan
konsumen keuangan, pendidikan keuangan, dan keuangan
inklusif, dan isu terkait tata kelola perusahaan. OECD dan OJK
menyelenggarakan bersama Seminar Regional Tingkat-tinggi
tentang Pemberdayaan UKM melalui Pemahaman dan Inklusi
Keuangan yang sangat sukses pada 1-2 Juni 2016, yang dihadiri
lebih dari 300 peserta.
www.oecd.org/finance/financial-education

TATA KELOLA PUBLIK DAN PERUSAHAAN . 29
TATA KELOLA
PUBLIK DAN
PERUSAHAAN

GRP adalah agenda prioritas untuk mendukung perkembangan
ekonomi Indonesia dan integrasi regional ASEAN.
Pelaksanaan GRP sangat penting untuk memfasilitasi
pembangunan sektor swasta dengan mengurangi beban
pengaturan untuk industri dan memfasilitasi keikutsertaan
usaha kecil dan menengah dalam ekonomi formal. Hal ini
merupakan elemen utama dalam agenda tata kelola publik,
mendukung keputusan berdasar bukti serta proses yang
transparan dan dapat diprediksi.
OECD memiliki keterlibatan yang sudah berjalan lama dengan
Indonesia tentang reformasi pengaturan baik bilateral dan
regional, melalui APEC dan ASEAN. Pada tahun 2012, Indonesia
adalah negara ASEAN pertama yang menjalani Kajian
Reformasi Peraturan OECD, dan pemerintahan Indonesia adalah
anggota biro Jaringan GRP ASEAN-OECD. Indonesia secara
rutin ikut serta dalam Komite Kebijakan Peraturan OECD dan
Jaringan Pengatur Ekonomi.
Kajian Reformasi Peraturan OECD: Indonesia menyertakan
rekomendasi untuk memperkuat kapasitas pemerintah
untuk memastikan peraturan yang berkualitas tinggi, dan
pelaksanaanya telah didukung oleh OECD dan Pemerintah
Inggris. Tujuannya adalah untuk meningkatkan fungsi
konsultasi publik dan pengambilan keputusan terkait
peraturan, serta pengembangan Strategi Nasional dalam
Reformasi Peraturan Indonesia.
Komite dan Jaringan OECD saat ini tengah memberikan masukan
untuk program penyederhanaan administratif Pemerintahan
Indonesia yang sedang digalakkan dalam rangka mengurangi
42.000 peraturan menjadi setengahnya pada akhir 2016.
www.oecd.org/gov/regulatory-policy
www.oecd.org/gov/regulatory-policy/southeast-asia.htm
www.oecd.org/gov/regulatory-policy/grpn.htm
Pelaksanaan reformasi pengaturan:
praktik pengaturan baik (GRP)
PINDAI UNTUK
MEMBACA
LAPORAN
L Agus Martowardojo, Menteri Keuangan Indonesia dan Angel Gurría, Sekretaris
Jenderal OECD pada saat penandatanganan Convention on Mutual Administrative
Assistance in Tax Matters (Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama dalam
Bidang Perpajakan), G20 Cannes, November 2011, Cannes, Perancis.
Foto: Kantor Kepresidenan Republik Perancis.

kebijakan dan praktik open government di Indonesia serta
memberikan rekomendasi yang dapat dilaksanakan tentang cara
meningkatkan reformasi di sektor publik yang sedang berjalan;
dan Jaringan Kerja Pemerintahan yang Terbuka dan Inovatif di
Asia Tenggara (Network on Open and Innovative Government in
Southeast Asia). Jaringan yang turut diketuai oleh Indonesia ini
mendorong dialog kebijakan, alih pengetahuan dan pertukaran
praktik yang baik antara OECD dan negara-negara di wilayah
Asia Tenggara dalam bidang pemerintahan digital, pemerintahan
terbuka, inovasi di sektor publik, dan keterlibatan masyarakat
dalam pembuatan kebijakan.
www.oecd.org/gov
Menyosialisasikan
pemerintahan terbuka
TATAKELOLA
Reformasi di sektor publik – yang diilhami oleh prinsip
keterbukaan, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi
warga negara dalam perumusan kebijakan – memperkuat
kepercayaan terhadap pemerintah Indonesia dan meningkatkan
pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
Kebijakan pemerintahan terbuka atau open government
merupakan instrumen yang efektif dalam rangka penyediaan
layanan publik, dan dalam hubungan antara pembuat
kebijakan, warga negara, dan dunia usaha.
Dalam sepuluh tahun terakhir, melalui komitmen untuk
melaksanakan prinsip tata kelola yang baik dan sebagai anggota
pendiri dari Kemitraan Pemerintahan Terbuka, Indonesia telah
menunjukkan minat yang besar dalam mensosialisasikan
prinsip-prinsip dan praktik pemerintahan yang terbuka di
Asia Tenggara dan seluruh dunia. Lebih jauh lagi, kontribusi
Indonesia untuk pengembangan Sasaran Pembangunan
Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa mencerminkan
perspektif uniknya terhadap bagaimana menghubungkan
reformasi pemerintahan terbuka nasional dengan agenda
pelengkap reformasi multi-lateral.
OECD saat ini tengah memberikan dukungan untuk pelaksanaan
prinsip-prinsip pemerintahan terbuka Indonesia melalui
dua proyek: Kajian Pemerintah Terbuka di Indonesia OECD
(OECD’s Open Government Review of Indonesia) yang melalui
mekanisme peer review OECD melakukan penilaian terhadap
“Hanya dengan mengadopsi prinsip-prinsip Pemerintah Terbuka
pemerintah di semua tingkatan dapat membangun legitimasi dan
memperkuat kepercayaan publik.”
Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, upacara Penghargaan Keterbukaan
Informasi Badan Publik, 15 Desember 2015

Korupsi menimbulkan gangguan terhadap pasar, melemahkan
pemerintah, meningkatkan biaya dalam menjalankan
usaha, memperparah ketidakmerataan, dan mengikis upaya
pembangunan berkelanjutan.Terlebih lagi, korupsi merugikan
kaum yang paling miskin. Karena itu, memberantas penyuapan
adalah hal yang sangat penting guna menciptakan ekonomi dunia
yang lebih sehat, bersih, dan adil.
Sebagai negara dengan sektor ekonomi terbesar di Asia Tenggara,
risiko korupsi di Indonesia menimbulkan ancaman yang
signifikan terhadap pertumbuhan dan investasi. Konvensi OECD
tentang Penyuapan Pejabat Publik Asing dalam Transaksi Usaha
Internasional (OECD’s Convention on Bribery of Foreign Public
Officials in International Business Transactions) (“Konvensi Anti-
Penyuapan”) adalah instrumen OECD terdepan dan merupakan
senjata penting dalam melawan penyuapan di seluruh dunia.
Konvensi Anti-Penyuapan ini adalah perjanjian internasional
yang mengikat secara hukum; berbagai negara yang mengikuti
Konvensi ini setuju untuk menetapkan aksi penyuapan pejabat
publik asing sebagai tindakan kriminal dalam hukum nasional
mereka dan menerapkan kebijakan yang efektif dalam rangka
mencegah, mendeteksi, menyelidiki, dan memberi sanksi untuk
penyuapan terhadap pihak asing. Ini adalah instrumen anti-
korupsi internasional pertama dan satu-satunya yang berfokus
pada “sisi penyedia” dari sebuah transaksi penyuapan – orang atau
entitas yang menawarkan, menjanjikan, atau memberikan suap.
Tujuan penting dari kerja sama OECD dengan Indonesia
adalah persetujuan untuk menjadi pihak dalam Konvensi
Anti-Penyuapan OECD. Dalam rangka mencapai tujuan
tersebut, OECD mendukung berbagai upaya Indonesia untuk
menetapkan suatu kerangka kerja legislatif dan kelembagaan
yang efektif untuk memberantas penyuapan terhadap pejabat
publik asing. Sebagai anggota G20, Indonesia telah menegaskan
komitmennya untuk memberantas penyuapan terhadap pihak
asing. Rencana Aksi Anti korupsi G20 (G20 Anti-Corruption Action
Plan) Tahun 2015-2016 mendorong “keikutsertaan aktif dengan
Kelompok Kerja OECD tentang Penyuapan dengan tujuan
Memberantas korupsi
lintas negara
PINDAI UNTUK
MEMBACA
LAPORAN
untuk menjajaki kemungkinan untuk mematuhi Konvensi Anti-
Penyuapan OECD (OECD Anti-Bribery Convention)”.
Kelompok Kerja OECD tentang Penyuapan memantau
pelaksanaan Konvensi oleh 35 Pihak OECD dan 6 Pihak non-
OECD. Dengan mengikuti Konvensi ini, Indonesia akan memberi
sinyal kuat dalam G20 dan akan memperkuat reputasinya
di mata investor internasional. Indonesia telah secara aktif
ikut serta dalam pertemuan Kelompok Kerja OECD tentang
Penyuapan sejak tahun 2009. Para pejabat Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) Indonesia juga telah berperan serta dalam berbagai
pertemuan OECD untuk pejabat penegak hukum. Lebih lanjut,
OECD secara rutin menyediakan bantuan teknis yang signifikan
untuk Indonesia dalam menetapkan kerangka hukum untuk
mengatasi penyuapan terhadap pihak asing, termasuk melalui
berbagai misi teknis. Selain itu, Indonesia juga menjadi anggota
Prakarsa Anti-Korupsi untuk Asia dan Pasifik serta Bank Pembangunan
Asia (ADB)/OECD (Asian Development Bank (ADB)/OECD Anti-
Corruption Initiative for Asia and the Pacific) sejak 2001, dan telah
mengesahkan Rencana Tindakan
Anti-Korupsi ADB/OECD
untuk Asia dan Pasifik.
www.oecd.org/corruption
www.oecd.org/corruption/asiapacific

Sejumlah kasus terbaru di AsiaTenggara dan beberapa kawasan
lainnya menunjukkan bahwa menanggapi dengan metode kasus-
per-kasus bukanlah pendekatan yang efektif untuk memberantas
korupsi. Sebaliknya, pemerintah dan pihak non-pemerintah
harus bekerja bersama untuk membangun budaya integritas
dalam berbagai sektor publik dan masyarakat. OECD mengajukan
Rekomendasi tentang Integritas Publik (Recommendation on
Public Integrity) yang mewujudkan pendekatan pemerintah dan
masyarakat secara keseluruhan terhadap integritas, membantu
pembuat kebijakan mengarus utamakan dan melaksanakan
reformasi anti-korupsi di pemerintah.
OECD mendukung Indonesia dalam memastikan sistem
integritas yang koheren dan komprehensif dalam
pemerintahan, mengatasi area risiko seperti konflik
kepentingan, lobi, dan tangkapan kebijakan. Dalam kemitraan
erat dengan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional (Bappenas) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
OECD melaksanakan kajian integritas untuk memperkuat
reformasi dan langkah anti-korupsi seiring dengan Strategi
Anti-Korupsi Nasional. Kajian integritas ini adalah sarana
yang baik untuk menghubungkan Indonesia dengan para
pakar integritas dari berbagai negara OECD, dan kajian ini juga
berperan sebagai latihan penyelidikan suatu negara dalam
kerangka kerja Prakarsa Anti-Korupsi untuk Asia dan Pasifik
Bank Pembangunan Asia (ADB)/OECD, di mana Indonesia
adalah salah satu anggota aktifnya.
Pengadaan publik telah diidentifikasi sebagai area risiko
spesifik di Indonesia. Indonesia diundang untuk ikut serta
dalam pertemuan Partai Kerja Praktisi Terdepan Pengadaan
Publik (LPP) dari OECD, yang menyediakan forum untuk
mendiskusikan berbagai pilihan kebijakan dan memastikan
peningkatan yang berkelanjutan dalam pengadaan publik.
Topik untuk kolaborasi antara Indonesia dan OECD mencakup
pengadaan elektronik (e-procurement), transparansi dan
akuntabilitas dalam sistem pengadaan publik, dan pengelolaan
proses pengadaan publik yang rumit terkait dengan
infrastruktur besar.
Memupuk budaya integritas
di Indonesia
Dalam area risiko integritas bea cukai, Indonesia telah
berkontribusi pada Kompilasi Praktik yang Baik untuk Integritas
Bea Cukai G20, disusun oleh OECD dalam kemitraan, dengan
berbagi langkah-langkah transparansi dan akuntabilitas yang
relevan dalam bea cukai. Bersama dengan data terbuka dan
transparansi anggaran, integritas dalam bea cukai adalah
bidang fokus untuk Kelompok Kerja Anti-Korupsi G20.
www.oecd.org/gov/ethics/publicsectorintegrityreviews.htm
TATAKELOLA
PINDAI
UNTUK
MEMBACA
LAPORAN

OECD memegang peran utama dalam pengembangan standar
dan pedoman perpajakan internasional sebagaimana yang
tercermin dalam dukungan internasional yang kuat untuk
berbagai instrumen utama tentang transparansi dan melawan
pengelakan dan penghindaran pajak.
Kementerian Keuangan Indonesia dan OECD menandatangani
Nota Kesepahaman (MOU) pada November 2013, yang telah
memfasilitasi penerapan program kegiatan-kegiatan teknis
dengan program yang terstruktur. Indonesia telah memainkan
peran kunci dalam mengembangkan dialog tentang isu
perpajakan di Asia Tenggara, sebagai contoh, dengan
menyelenggarakan serta turut memimpin pertemuan regional
tentang Erosi Dasar dan Pergeseran Laba (Base Erosion and Profit
Shifting/BEPS) pada bulan November 2015. Selain itu, Indonesia
memainkan peran penting dalam Komite Urusan Fiskal sebagai
Peserta dari OECD.
Pada pertengahan tahun 2013, OECD dan para Anggota G20,
termasuk Indonesia, menyetujui Rencana Aksi BEPS, untuk
memastikan bahwa peraturan perpajakan internasional tidak
Meningkatkan transparansi
dan kepatuhan pajak
dapat digunakan untuk memfasilitasi pemindahan keuntungan
korporasi, menjauh dari tempat di mana aktivitas ekonomi
dan penciptaan nilai yang sebenarnya terjadi. Laporan akhir
dikeluarkan pada Oktober 2015 dan kemudian disahkan oleh
para menteri dan pemimpin Keuangan G20. Fokus sekarang ada
pada penerapan BEPS, dan Kerangka Inklusif tentang BEPS baru
yang diluncurkan pada bulan Juni 2016 dengan tujuan untuk
terlibat dengan semua negara yang tertarik secara setara dalam
proses pelaksanaan, pemantauan, dan pengaturan standar
yang tersisa. Indonesia adalah salah satu dari 83 negara dan
yurisdiksi yang telah bergabung sebagai anggota dari Kerangka
Kerja Inklusif untuk menerapkan program ini.
Forum Global tentang Transparansi dan Pertukaran Informasi
untuk Keperluan Pajak (Global Forum on Transparency and Exchange
of Information for Tax Purposes) mempertemukan 134 yurisdiksi,
termasuk seluruh negara Anggota OECD dan G20, pusat-pusat
keuangan dan lebih dari 60 negara berkembang. Indonesia,
anggota sejak tahun 2009, menjadi tuan rumah Pertemuan
Forum Global tentang Transparansi dan Pertukaran Informasi
untuk Keperluan Pajak ke 6 pada November 2013. Indonesia
menandatangani Konvensi OECD tentang Bantuan Timbal Balik
Administratif dalam Urusan Perpajakan pada tahun 2011 dan
kesepakatan tersebut mulai diberlakukan pada 1 Mei 2015.
Pada bulan Mei 2014, Indonesia, bersama dengan semua negara
OECD dan G20 mengikuti Deklarasi OECD tentang Pertukaran
Informasi secara Otomatis (OECD’s Declaration on Automatic
Exchange of Information), berkomitmen untuk menerapkan
standar yang baru. Bersama dengan para mitra G20, Indonesia
telah berkomitmen terhadap jadwal waktu pelaksanaan yang
ambisius di mana pertukaran pertama akan dilaksanakan pada
tahun 2017 dan 2018.
www.oecd.org/tax
www.oecd.org/tax/beps.htm
www.oecd.org/tax/transparency
L Pertemuan Komite Teknis Asia-Pasifik tentang BEPS – Yogyakarta – 2015.

Salah satu prioritas Indonesia adalah meningkatkan iklim
investasi Indonesia untuk menarik lebih banyak investor asing
dan domestik.
Tingkat kepatuhan perusahaan terhadap prinsip yang diakui
secara internasional tentang tata kelola perusahaan merupakan
hal yang menentukan keputusan investasi, memengaruhi
kepercayaan investor, biaya modal, dan kemampuan
perusahaan untuk mengakses pendanaan dari kelompok
investor yang lebih besar. OECD telah menjalin kerja sama erat
dengan Indonesia untuk mendukung upaya reformasi di negara
tersebut serta memperoleh manfaat dari pengalaman tersebut.
Kerja sama tersebut dilaksanakan melalui Komite Tata Kelola
Perusahaan OECD (OECD Corporate Governance Committee),
Pertemuan Meja Bundar Asia tentang Tata Kelola Perusahaan
(Asian Roundtable on Corporate Governance), Prakarsa Tata
Kelola Perusahaan OECD-Asia Tenggara dan Dialog Kebijakan
Indonesia-OECD tentang Tata Kelola Perusahaan.
Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD merupakan acuan
utama dalam pekerjaan tersebut. Pada tahun 2014, OECD
melaksanakan kajian terhadap Prinsip-Prinsip tersebut dan
Indonesia ikut serta sebagai Rekan, untuk memastikan agar
standar yang terbaru benar-benar mencerminkan perspektif
internasional. Indonesia telah diundang untuk berpartisipasi
dalam usaha pengumpulan informasi dan data oleh Komite,
seperti Buku Fakta Tata Kelola Perusahaan OECD dan laporan
perkembangan Rekomendasi Gender OECD yang menangani
persoalan wanita dalam dewan dan manajemen senior.
Tahap pertama dalam Dialog Kebijakan Indonesia-OECD
dipusatkan pada peningkatan pengungkapan kepemilikan dan
pengendalian dengan manfaat (beneficial ownership and control)
sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk meningkatkan
standar dan praktik tata kelola perusahaan di Indonesia. Pada
tahun 2013, laporan tentang Pengungkapan Kepemilikan dan
Pengendalian dengan Manfaat di Indonesia: Pilihan Kebijakan
untuk Indonesia disetujui dalam dasar konsensus. Laporan
tersebut menilai biaya, manfaat, dan kepraktisan dari
Meningkatkan mutu
tata kelola perusahaan
berbagai pendekatan kebijakan dan pilihan yang disarankan
untuk mengenali lebih baik pemilik manfaat sebenarnya di
Indonesia. Laporan ini telah menjadi sarana penting dalam
mendukung perkembangan kebijakan untuk meningkatkan
akses ke informasi yang dapat diandalkan tentang kepemilikan,
termasuk identitas pemilik yang memegang kendali, dan
struktur kendali perusahaan yang didaftarkan di Indonesia.
Tahap kedua dari Dialog tersebut difokuskan pada permasalahan
aturan yang transparan dan adil yang mengatur kedisiplinan
pasar, khususnya back-door listing. Seminar untuk pertukaran
praktik yang baik dan kebijakan tentang backdoor listings
diadakan dalam periode dua tahun. Laporan Meningkatkan Tata
Kelola Perusahaan di Indonesia: Pilihan Kebijakan dan Strategi
Peraturan untuk Mengatasi Backdoor Listings diterbitkan pada
tahun 2016, menawarkan panduan kepada pembuat kebijakan
dan peraturan untuk memastikan fungsi pasar yang transparan
dan efisien untuk pengendalian perusahaan serta pengembangan
dan pertumbuhan pasar secara keseluruhan.
Tahap ketiga berfokus pada tata kelola perusahaan dari
para konglomerat keuangan. Fase ketiga ini hadir saat
peraturan baru untuk mengelola risiko keuangan sistematis
bagi konglomerat diberlakukan. Pertemuan pakar teknis
diselenggarakan di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Indonesia di Jakarta pada Desember 2015.
www.oecd.org/corporate
www.oecd.org/gender
TATAKELOLA

PENGEMBANGAN
LAPANGAN
KERJA DAN
PEMBANGUNAN
SOSIAL

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai
cakupan kesehatan yang menyeluruh pada tahun 2019. OECD
memberikan saran tentang cara mengukur kemajuan menuju
sasaran penting tersebut, termasuk melalui penelusuran tentang
bagaimana membelanjakan uang serta menilai mutu produk dan
layanan kesehatan.
Salah satu dimensi penting dari cakupan kesehatan adalah
akses kepada produk farmasi. Indonesia telah berpartisipasi
dalam dua pertemuan pertama jaringan pakar Asia/Pasifik
tentang Akses kepada Obat-Obatan berdasarkan Cakupan
Kesehatan yang Menyeluruh (Asia-Pacific expert network on
Access to Medicines under Universal Health Coverage) yang
diselenggarakan pada tahun 2014 dan 2015, serta pelatihan
global pertama tentang cara penggunaan yang lebih baik atas
data akun kesehatan untuk menyampaikan informasi kepada
para pembuat kebijakan, yang diselenggarakan di Paris pada
bulan April 2014.
Dalam kolaborasi dengan Kantor Regional Organisasi Kesehatan
Dunia untuk Asia Tenggara dan Bank Dunia, kerja sama antara
OECD dan Indonesia difokuskan pada peningkatan informasi
kesehatan. Data statistik kesehatan Indonesia juga dipaparkan
dalam Sekilas tentang Kesehatan Asia/Pasifik (Health at a Glance-
Asia/Pacific) edisi tahun 2014. Laporan ini menawarkan kerangka
kerja yang komprehensif untuk memantau serta mengevaluasi
kinerja sistem kesehatan untuk 27 negara Asia Pasifik. Laporan
tersebut menunjukkan bahwa persentase belanja negara untuk
sektor kesehatan terhadap PDB di Indonesia masih sangat
rendah pada tahun 2012 yaitu 3% (dibandingkan dengan rata-
rata 4,6% di Asia), meski pun angka tersebut telah meningkat
lebih dari satu persen selama jangka waktu 12 tahun terakhir.
Dua per lima dari total belanja kesehatan berasal dari sumber
umum pemerintah pada tahun 2012.
Menuju cakupan kesehatan
yang menyeluruh
SOCIALDEVELOPMENT
PENGEMBANGAN LAPANGAN KERJA DAN PEMBANGUNAN SOSIAL . 37
PEMBANGUNANSOSIAL
PINDAI
UNTUK
MEMBACA
LAPORAN

Indonesia telah mengatasi ketidaksetaraan gender dengan
melakukan berbagai upaya reformasi, seperti menerapkan kuota
perempuan dalam struktur partai politik di tingkat nasional
dan daerah. Meski demikian, perubahan lebih lanjut diperlukan
mengingat bahwa keterlibatan perempuan dalam kehidupan
politik dan publik masih rendah.
OECD berupaya untuk meningkatkan serta memajukan
kebijakan kesetaraan gender dalam perekonomian negara
Anggota maupun non-Anggota OECD. Pada tahun 2010,
OECD meluncurkan Prakarsa Gender OECD (OECD Gender
Initiative) untuk memperkuat kesetaraan gender di bidang
pendidikan, lapangan kerja, dan kewirausahaan, dan diskusi
mengenai isu-isu ini dengan fokus pada kawasan Asia/Pasifik
disertakan dalam Sekilas tentang Masyarakat: Asia/Pasifik 2014.
Memajukan kesetaraan
gender
Program Regional Asia Tenggara OECD pada saat ini tengah
mengembangkan prakarsa terarah yang akan difokuskan pada
permasalahan gender yang bersifat khusus dalam kawasan
tersebut, termasuk di Indonesia, dan upaya dukungan lebih
lanjut untuk meningkatkan kesempatan ekonomi bagi
perempuan melalui kerja sama dengan Perhimpunan Bangsa-
Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations/
ASEAN).
Indeks Institusi Sosial dan Gender (Social Institutions and
Gender Index/SIGI), dari OECD, yang diluncurkan pada tahun
2009, merupakan database tentang institusi sosial yang
diskriminatif yang menghambat wanita untuk ikut serta secara
penuh dalam masyarakat. Database ini dilengkapi dengan profil
mendalam tentang lebih dari 160 negara di seluruh dunia,

PEMBANGUNANSOSIAL
PINDAI UNTUK
MEMBACA
LAPORAN
termasuk Indonesia. Menurut SIGI terbaru tahun 2014,
Indonesia berada pada tingkat menengah untuk diskriminasi
terhadap wanita, di peringkat 53 dari 108. SIGI menemukan
institusi sosial yang diskriminatif dalam lima bidang:
pengambilan keputusan dalam keluarga, preferensi terhadap
anak laki-laki, akses yang aman kepada lahan dan aset,
kebebasan sipil, dan kekerasan terhadap perempuan. Berbagai
variabel digunakan untuk menganalisa keberadaan undang-
undang, praktik dan sikap yang digunakan untuk secara holistik
mengidentifikasi tindak diskriminasi terhadap perempuan. SIGI,
yang diperbarui secara rutin, di mana edisi ketiganya
diterbitkan pada bulan November 2014, merupakan satu-
satunya database yang menyediakan data tren yang kuat
tentang institusi sosial yang diskriminatif.
Laporan tahun 2014 tentang Perempuan, Pemerintah dan
Pembuatan Kebijakan di Negara-negara OECD: Mengembangkan
Keragaman untuk Pertumbuhan Inklusif menghadirkan data
komparatif dan tolok ukur kebijakan tentang akses perempuan
pada peranan sebagai penentu kebijakan. Program kerja ini
menjadi dasar untuk Pedoman tentang Kesetaraan Gender
dalam Kehidupan Publik OECD mendatang (OECD Guidelines
on Gender Equality in Public Life) dan berkontribusi pada Prakarsa
Gender OECD (OECD Gender Initiative) dan Strategi Pembangunan
OECD (OECD Development Strategy). Laporan tentang Memperkecil
Kesenjangan Gender: Bertindak Sekarang diterbitkan pada
Desember 2012 sebagai bagian dari Prakarsa Gender OECD,
bersama dengan portal Data Gender OECD baru yang
mencakup anggota OECD dan Brasil, Tiongkok, India, Indonesia,
Rusia, serta Afrika Selatan. Laporan ini membahas tren terbaru
tentang kesetaraan gender dalam Pendidikan, Pekerjaan,
dan Kewirausahaan serta mendiskusikan cara terbaik untuk
memperkecil kesenjangan gender yang masih ada dalam
bidang tersebut.
www.oecd.org/dev/development-gender
www.genderindex.org
www.oecd.org/social
www.oecd.org/dev
www.oecd.org/gender/closingthegap.htm

Memastikan akses kepada pelatihan dan pendidikan yang
berkualitas akan membantu Indonesia dalam ketersediaan
keterampilan yang dibutuhkan negara ini untuk pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan. Membuat sistem pendidikan yang
lebih adil dan inklusif adalah aspek penentu dalam agenda saat ini
terkait pendidikan dan keterampilan di Indonesia.
Indonesia telah ikut serta dalam Program untuk Penilaian Siswa
Internasional (PISA) OECD yang diselenggarakan tiga tahun
sekali sejak permulaannya pada tahun 2000. Hasil dari PISA 2012
mengungkapkan bahwa meski pun orang Indonesia berusia
15 tahun dapat tampil secara global dalam tingkat yang sama
dengan berbagai negara dengan kelompok pendapatan yang
serupa, mereka tertinggal dari para tetangga ASEAN: Singapura,
Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Fakta bahwa lebih dari 75%
siswa memiliki nilai di bawah Tingkat 2 dalam matematika - yang
dianggap sebagai tingkat dasar kemahiran yang diperlukan untuk
partisipasi penuh dalam masyarakat – menunjukkan besarnya
tantangan mendatang. Mengingat bahwa 85% siswa dengan
kinerja rendah datang dari latar belakang sosio-ekonomi yang
kurang sejahtera, langkah-langkah untuk menaikkan kinerja
akan perlu dikonsentrasikan untuk meningkatkan kualitas
pendidikan untuk daerah dan komunitas yang paling miskin.
Program Kajian Internasional atas Kompetensi Orang Dewasa
OECD Pendidikan di Indonesia: Menghadapi Tantangan (Education
in Indonesia: Rising to the Challenge), mengukur keterampilan
dasar kemampuan membaca, kemampuan berhitung, dan
memecahkan masalah dalam populasi orang dewasa. Indonesia
(Jakarta) ikut serta dalam putaran kedua survei dan hasilnya
dikeluarkan pada bulan Juni 2016. Meskipun Indonesia tidak
tampil sebaik negara-negara yang lainnya – kebanyakan negara
dengan pendapatan besar – yang ikut serta dalam survei ini,
bagian dari negara dengan kinerja terbaik serupa dengan apa
yang terungkap di Cile dan Turki, dan sedikit lebih kecil dari
bagian di Italia dan Spanyol.
Pada bulan Maret 2015, OECD menerbitkan Pendidikan di
Indonesia: Menghadapi Tantangan, sebuah kajian mendalam
Mengembangkan keterampilan melalui
pendidikan dan pelatihan
tentang kebijakan pendidikan nasional di Indonesia. Analisis ini
memberikan perspektif tentang kebutuhan modal manusia untuk
pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia dan menawarkan
rekomendasi untuk penguatan sistem pendidikan.
Indonesia juga tercakup dalam Sekilas tentang Pendidikan
(Education at a Glance), sebuah publikasi tahunan yang
menyediakan data rinci dari sistem pendidikan di berbagai
ekonomi OECD dan G20. Analisis data ini memungkinkan
Indonesia untuk membandingkan sistem pendidikannya dengan
sejumlah sistem pendidikan berkinerja paling tinggi di dunia.
Jaringan Kebijakan Regional Asia Tenggara tentang Pendidikan
dan Keterampilan (SEARPN) OECD dibangun pada platform
prakarsa Strategi Keterampilan dan Ketenagakerjaan di Asia
Tenggara (ESSSA) OECD, yang telah menghubungkan kementerian
bidang keterampilan dan tenaga kerja dari Negara-Negara
Anggota ASEAN sejak 2008. Indonesia telah secara aktif ikut serta
dalam pertemuan Jaringan Pakar Tahunan yang menghadirkan
pejabat pemerintah senior dari ASEAN,
serta mitra dari kawasan tersebut,
untuk memperdalam pertukaran dan
pembelajaran regional antar negara.
Pertemuan Jaringan Pakar yang akan
datang akan dilaksanakan pada Oktober
2016 di Cebu, Filipina.
PINDAI UNTUK
MEMBACA
LAPORAN

Ketidaksetaraan yang besar akan menimbulkan tantangan
ekonomi, politik, dan etika karena hal tersebut dapat
mengakibatkan semakin banyak orang yang tertinggal dalam
perekonomian yang terus berubah.
OECD telah melaksanakan kajian kualitas dari berbagai database
tentang ketidakmerataan dan kemiskinan di Indonesia untuk
menganalisa tren dan kelayakan penggabungan indikator
ketidakmerataan pendapatan dan kemiskinan ke dalam database
pendapatan OECD. Selain itu, analisis awal dari Survei Kehidupan
Keluarga Indonesia (IFLS) RAND, yang tidak mencakup semua
wilayah Indonesia namun bertujuan untuk menjadi perwakilan
wilayah itu, telah dilaksanakan. Analisis IFLS bersama dengan
modul Pendapatan dari SUSENAS 2005 digunakan untuk
menghitung indikator ketidakmerataan pendapatan dan
kemiskinan relatif. Temuan dari analisis data ini akan disusun ke
dalam sebuah laporan tentang keseluruhan ketidakmerataan dan
pertumbuhan inklusif di negara-negara yang baru berkembang.
Laporan ini membahas tingkat dan tren dalam kondisi hidup,
pekerjaan dan kualitas pekerjaan, pendidikan, serta kesehatan
di Indonesia dan negara-negara yang baru berkembang lainnya
yang terpilih. Laporan ini, yang berjudul “Ketidakmerataan dan
pertumbuhan inklusif di tujuh negara yang baru berkembang
terpilih “, dipublikasikan pada September 2016.
Meskipun Indonesia telah mencatatkan rata-rata pertumbuhan
di atas 5% dalam dekade terakhir, meningkatkan kondisi sosial
dan mengatasi ketidakmerataan tetap merupakan sebuah
tantangan. Perlindungan sosial telah terbukti sebagai mekanisme
efektif untuk meningkatkan keadilan dan mendukung ketahanan
terhadap goncangan serta perlindungan terhadap risiko individu
dan kovariat, membuatnya menjadi elemen kunci dalam upaya
penanggulangan dan pengurangan kemiskinan serta untuk
pertumbuhan inklusif. Untuk meningkatkan kualitas dan
cakupan sistem perlindungan sosial, Indonesia ikut serta dalam
Program Perlindungan Sosial Pusat Pengembangan UE-Finlandia-
OECD. Proyek ini dilaksanakan di 10 negara mitra. Program ini
mendukung negara untuk membangun sistem perlindungan
sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Kajian Sistem
Perlindungan Sosial Indonesia direncanakan untuk 2017 melalui
kerja sama erat dengan Kantor Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Indonesia. Kajian ini akan
membahas program bantuan sosial, asuransi sosial, dan pasar
tenaga kerja aktif serta memberi rekomendasi tentang bagaimana
cara meningkatkan efektivitas program-program tersebut.
www.oecd.org/social/inequality-and-poverty.htm
www.oecd.org/dev/inclusivesocietiesanddevelopment/social-
protection.htm
Mengatasi
ketidaksetaraan
PEMBANGUNANSOSIAL
L Peserta dari SMERU, sebuah institusi independen untuk riset dan penelitian kebijakan publik, Juni 2014, Bandung.

INDUSTRI
DAN INOVASI

inklusif, yang membantu negara-negara dalam menyesuaikan
inovasi dan agenda-agenda pembangunan inklusif.
Ke depannya, OECD akan bekerja bersama Indonesia untuk
kebijakan-kebijakan yang akan meningkatkan produktivitas
UKM, sebagai bagian dari prakarsa besar dengan jangka waktu
bertahun-tahun bersama negara-negara ASEAN. Pekerjaan
ini akan memberikan bukti dan rekomendasi bagi Indonesia
dan negara tetangga di kawasan ASEAN untuk memanfaatkan
inovasi dalam rangka meningkatkan daya saing bisnis.
www.oecd.org/sti/inno
www.oecd.org/sti/sci-tech
oe.cd/inclusive
Inovasi merupakan faktor utama untuk mewujudkan
pembangunan sosial dan ekonomi yang berkesinambungan.
Indonesia bekerja bersama OECD untuk meningkatkan kontribusi
kebijakan terkait ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi
untuk kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi inklusif.
OECD adalah pusat diskusi mengenai pola global ilmu
pengetahuan, teknologi, dan inovasi (science, technology and
innovation/STI) dan implikasinya untuk kebijakan STI. Indonesia
ikut serta dalam Pertemuan tingkat Menteri OECD 2015
tentang Menciptakan Masa Depan Kita Bersama melalui Ilmu
Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi yang diselenggarakan di
Daejeon, Korea, dan mengadopsi Deklarasi tingkat Menteri, di
mana 52 negara berkomitmen untuk mendukung STI dalam
upaya mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,
penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan yang semakin
baik. Indonesia juga memberi kontribusi informasi mengenai
kebijakan yang diterapkan di dalam negeri dalam publikasi
unggulan OECD dwitahunan Outlook Ilmu Pengetahuan,
Teknologi, dan Industri OECD, yang pada 2016 membahas tren
besar yang membentuk sistem STI di seluruh dunia.
Meningkatkan kapasitas inovasi – khususnya dalam aset
berbasis pengetahuan – memainkan peran yang sangat
penting dalam perkembangan ekonomi. Indonesia adalah
salah satu dari enam negara Asia Tenggara yang dibahas
dalam Kajian Inovasi Asia Tenggara OECD tahun 2013. Kajian
tersebut menemukan bahwa hambatan untuk kewirausahaan
berisiko menghambat perkembangan ekonomi berbasis
pengetahuan secara cepat, namun menjaga momentum dari
sistem pendidikan tinggi yang berkembang dengan cepat akan
membantu Indonesia untuk memanfaatkan potensi inovasinya
dengan lebih baik. Kajian ini dilengkapi dengan penelitian
pada tahun 2014 tentang Sistem Kekayaan Intelektual Nasional,
Pengembangan Ekonomi dan Inovasi, yang berisi usulan
mengenai bagaimana Indonesia dapat meningkatkan sistem
IPR-nya untuk mendukung inovasi. Indonesia juga telah ikut
serta dalam proyek OECD tentang inovasi untuk pembangunan
Membangun perekonomian berbasis
pengetahuan
INDUSTRIDANINOVASI
INDUSTRI DAN INOVASI . 43

Seiring dengan meningkatnya penyebaran teknologi digital,
pemerintah, pelaku usaha, dan individu semakin banyak
memindahkan kegiatan mereka ke internet. Indonesia telah terlibat
dengan OECD untuk memaksimalkan kesempatan digital ini.
OECD telah menjadi pemimpin dalam upaya identifikasi potensi
teknologi digital untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.
Pada Pertemuan Tingkat Menteri terbaru tentang Ekonomi Digital:
Inovasi, Pertumbuhan, dan Kemakmuran Sosial, Indonesia bergabung
dengan hampir 40 negara yang mengadopsi Deklarasi Cancún.
Deklarasi ini mengakui bahwa ekonomi digital adalah katalis
yang kuat, namun untuk dapat memanfaatkan potensinya,
suatu negara perlu mengadopsi pendekatan holistik dan
melibatkan seluruh masyarakat untuk merangsang investasi
dalam konektivitas broadband dengan kecepatan yang lebih tinggi,
mengurangi hambatan dalam penggunaan teknologi digital,
mengembangkan penelitian, inovasi dan kesempatan usaha baru,
memperkuat kepercayaan, meningkatkan kualitas pekerjaan,
serta memenuhi kebutuhan keterampilan.
Masa depan ekonomi digital adalah wilayah di mana OECD
dan Indonesia dapat berbagi pengetahuan, pengalaman, dan
Memanfaatkan teknologi
digital
praktik yang baik. Kajian OECD Mengenai Inovasi di Asia Tenggara
tahun 2013 menemukan bahwa peningkatan signifikan pada
infrastruktur akan diperlukan untuk mewujudkan ambisi
pertumbuhan Indonesia – Infrastruktur ICT khususnya terhitung
buruk dibanding kebanyakan negara di kawasan ini. Salah
satu jalan potensial untuk mencapai hal ini adalah usulan
OECD untuk mengembangkan Toolkit Kebijakan Broadband Asia
Tenggara (Southeast Asia Broadband Policy Toolkit), yang bertujuan
untuk mendorong adopsi dan penggunaan broadband dengan
menyediakan analisis kebijakan yang sehat dan rekomendasi
yang dirancang secara khusus.Yang terpenting, proyek ini
dirancang untuk mendorong pembelajaran secara timbal
balik terkait kebijakan yang memanfaatkan broadband untuk
pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial dan,
terutama, untuk berkontribusi pada integrasi regional. Pada Juni
2016, OECD meluncurkan toolkit kebijakan tersebut untuk Negara-
negara Amerika Latin dan Karibia. Melengkapi hal ini, sebagai
bagian dari prakarsa besar dengan jangka waktu bertahun-tahun
yang melibatkan negara-negara ASEAN, OECD akan bekerja
dengan Indonesia untuk menentukan pilihan kebijakan yang
dapat memaksimalkan keuntungan dari ekonomi digital dalam
rangka mendorong produktivitas UKM.
www.oecd.org/internet
PINDAI
UNTUK
MEMBACA
LAPORAN

OECD mendukung upaya berbagai negara untuk melindungi
kesehatan manusia dan lingkungan hidup dengan cara
meningkatkan keamanan bahan kimia, membuat kebijakan
pengendalian bahan kimia agar lebih transparan dan efisien,
melakukan penghematan sumber daya untuk pemerintah dan
industri, serta mencegah penyimpangan yang tidak perlu dalam
perdagangan bahan kimia dan produk kimia.
Industri bahan kimia merupakan salah satu sektor industri
terbesar di dunia. Banyak negara telah memiliki kerangka kerja
peraturan untuk mengelola bahan kimia, berdasarkan pengujian
dan penilaian atas dampak kesehatan dan lingkungannya. Karena
sebagian besar bahan kimia yang sama diproduksi di lebih dari satu
negara (atau diperdagangkan antar negara), pemerintah berbagai
negara dapat menghindari pengujian yang sama secara berulang
serta berbagi kewajiban untuk penilaian bahan kimia melalui OECD.
Unsur utama yang memungkinkan pemerintah untuk bekerja
sama dalam hal penilaian bahan kimia adalah Penerimaan
Bersama Data (Mutual Acceptance of Data/MAD) dari OECD Untuk
Penilaian Bahan Kimia. MAD merupakan perjanjian multilateral
yang memungkinkan hasil pengujian keamanan non-klinis
yang dilakukan terhadap bahan kimia dan produk kimia, seperti
bahan kimia industri dan pestisida, untuk dibagikan di antara
negara-negara yang mengikuti perjanjian tersebut. Sistem MAD
mengharuskan pengujian dilakukan sesuai dengan Pedoman
Pengujian OECD (OECD Test Guidelines) dan Prinsip OECD tentang
Praktik Laboratorium yang Baik (OECD Principles of Good Laboratory
Practice/GLP). Dengan menghindari pengujian yang sama secara
berulang dan memfasilitasi kerja sama dalam penilaian bahan
kimia, sistem MAD menghemat pengeluaran pemerintah dan
produsen bahan kimia sebesar sekitar €150 juta setiap tahun serta
memfasilitasi perdagangan produk kimia dan menciptakan peluang
usaha bagi laboratorium pengujian. MAD terbuka untuk negara
non-anggota OECD dan, sampai dengan saat ini, Argentina, Brasil,
India, Malaysia, Singapura dan Afrika Selatan telah bergabung
dalam MAD dan diperkirakan bahwa Thailand, yang pada saat ini
merupakan Negara yang Mengikuti Perjanjian Secara Sementara
(Provisional Adherent), juga akan bergabung di masa mendatang.
www.oecd.org/ehs/mad INDUSTRI DAN INOVASI . 45
Meningkatkan keamanan
bahan kimia
INDUSTRIDANINOVASI
OECD juga membantu sejumlah negara untuk memastikan
keamanan produk bioteknologi modern, seperti tanaman,
pohon, binatang atau mikro organisme yang direkayasa secara
genetika. OECD bekerja untuk menyelaraskan pendekatan
penilaian keamanan sekaligus memfasilitasi pertukaran
informasi yang digunakan dalam penilaian produk-produk
kimia ini, sehingga membantu negara-negara peserta untuk
meningkatkan efisiensi proses penilaian risiko/keamanan serta
menghemat waktu dan sumber daya.
Indonesia belum lama ini mulai berpartisipasi dalam program
OECD dan menyatakan ketertarikan yang besar dalam bidang
bioteknologi dan keamanan hayati. Indonesia telah membentuk
Komisi Keamanan Hayati Nasional pada tahun 2010, yang
bertanggung jawab langsung kepada Kantor Kepresidenan. Badan
antar-kementerian ini bertanggung jawab untuk mempelajari
permintaan untuk mengeluarkan produk yang direkayasa secara
genetika ke lingkungan serta isu keamanan pangan dan pakan.
Indonesia belum lama ini menyetujui variasi transgenik dari tebu
yang dikembangkan melalui proyek riset publik, yang memiliki
sifat tahan kekeringan. Besar kemungkinan proyek ini akan
diikuti dengan penerapan secara komersial.
www.oecd.org/biotrack
Bioteknologi
PINDAI
UNTUK
MEMBACA
LAPORAN

Pariwisata memiliki kontribusi ekonomi dan sosial yang penting
bagi negara. Pariwisata domestik dan internasional di Indonesia
menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan stabil dalam
beberapa tahun terakhir.
Untuk perekonomian pariwisata yang baru berkembang seperti
Indonesia, pariwisata memainkan peranan penting dalam
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan kontribusi
sebesar lebih dari 3,9% terhadap PDB dan menyumbangkan
sekitar 8,4% dari lapangan kerja secara keseluruhan pada tahun
2012. Selain itu, kedatangan tamu internasional ke Indonesia
telah tumbuh secara signifikan, mencapai 8,0 juta orang pada
tahun 2012, yang mendatangkan pendapatan devisa sebesar
US$ 9,1 miliar – tumbuh 6,6% dari tahun sebelumnya dan
meningkat sebesar 19,7% dibandingkan dengan tahun 2010.
Komite Pariwisata OECD merupakan perangkat yang unik untuk
kerja sama multilateral, yang bertujuan untuk memperkuat
peranan kebijakan publik dan mendukung pertumbuhan
ekonomi pariwisata secara berkelanjutan melalui tindakan
multidisipliner. Sejak tahun 2008, Indonesia telah memainkan
peranan aktif dalam berbagai kegiatan Komite Pariwisata OECD.
Publikasi unggulan Tren dan Kebijakan Pariwisata OECD Tahun
2014 (OECD Tourism Trends and Policies 2014) menganalisis
kebijakan dan data statistik pariwisata di 48 negara, termasuk
semua Anggota OECD dan perekonomian pariwisata yang baru
berkembang seperti Indonesia
www.oecd.org/cfe/tourism
Meningkatkan pariwisata
PINDAI
UNTUK
MEMBACA
LAPORAN

LINGKUNGAN
HIDUP DAN
ENERGILINGKUNGAN HIDUP DAN ENERGI . 47

OECD-INDONESIA

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Similaire à OECD-INDONESIA

Similaire à OECD-INDONESIA (20)

Plus de OECDglobal

Plus de OECDglobal (20)

Dernier

Dernier (12)

OECD-INDONESIA