Disampaikan oleh perwakilan Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu pada Sosialisasi Hukum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL bersama Ditjen PMD Kemendagri, Bali 6-8 September 2007

1. Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah
Ditjen Perimbangan Keuangan
Departemen Keuangan RI
Bali, 7 September 2007
Copyright KSAP

2. Penggunaan, Pemanfaatan dan Pengamanan
Barang Milik Negara/Daerah
Copyright KSAP

3. DASAR HUKUM
 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara
 PP 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah
 Permendagri No. 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi
Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah
 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah
 Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
3

4. BARANG MILIK
NEGARA/DAERAH (BMN/D)
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban
APBN/APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah
 PEROLEHAN LAINNYA YANG SAH
 Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang
sejenis
 Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/
kontrak (kontrak karya, kontrak bagi hasil, kontrak kerja
sama pemanfaatan)
 Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-
undang (mis. UU Kepabeanan); atau
 Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
4

5. ASAS-ASAS DALAM
PENGELOLAAN BMN/D
FUNGSIONAL
KEPASTIAN HUKUM
TRANSPARANSI DAN KETERBUKAAN
EFISIENSI
AKUNTABILITAS
KEPASTIAN NILAI
5

6. PEJABAT PENGELOLAAN BMN/D
Menteri Keuangan selaku BUN adalah Pengelola Barang
Milik Negara
Gubernur/bupati/walikota  Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan BMD
Sekretaris Daerah  Pengelola Barang Milik Daerah
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah  Pengguna
Barang Milik Daerah
Menteri/pimpinan lembaga selaku pimpinan Kementerian
Negara/Lembaga adalah Pengguna Barang Milik Negara
6

7. TERMINOLOGI PENTING
Penggunaan Sebatas utk penyelenggaraan
Tupoksi Satuan Kerja
Sewa;
Pinjam Pakai;
BMN/D Pemanfaatan Kerja Sama Pemanfaatan;
Bangun Guna Serah (BGS)
& Bangun Serah Guna (BSG)
Penjualan;
Pemindahtanganan Tukar Menukar;
Hibah;
Penyertaan Modal Pemerintah
7

8. SISTEMATIKA
 PENGGUNAAN
 PEMANFAATAN
 PENGAMANAN
8

9. 1
PENGGUNAAN
adalah
kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna
Barang dalam mengelola dan menatausahakan
BMN/D yang sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi instansi yang bersangkutan
9

10. 2
PENGGUNAAN
1. Status penggunaan BMN ditetapkan oleh pengelola Menkeu,
sedangkan BMD ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota;
2. Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan
memperhatikan:
 Digunakan untuk menyelenggarakan Tupoksi;
 Menunjang penyelenggaraan Tupoksi instansi yang bersangkutan.
3. Penetapan status penggunaan atas BMN/D yang digunakan oleh selain
kementerian negara/lembaga/SKPD dapat dilakukan sepanjang sesuai
tugas pokok dan fungsi dan/atau dalam menjalankan penugasan
pemerintah sebagai pelaksanaan kewajiban pelayanan umum
10

11. Mekanisme Penetapan Status
Penggunaan BMD
 Pengguna barang melaporkan barang milik daerah yang
diterimanya kepada pengelola barang disertai dengan usul
penggunaan;
 Pengelola barang meneliti laporan tersebut dan mengajukan
usul penggunaan dimaksud kepada gubernur/bupati/walikota
untuk ditetapkan status penggunaannya.
 Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan
dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan
tersebut diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi pengguna barang dan/atau kuasa pengguna
barang yang bersangkutan.
11

12. BMD Yang Tidak Digunakan
 Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib menyerahkan
tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan kepada gubernur/bupati/
walikota melalui pengelola barang untuk barang milik daerah.
 Gubernur/bupati/walikota menetapkan barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan yang harus diserahkan oleh pengguna barang karena
sudah tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi
instansi bersangkutan.
 Pengguna barang milik daerah yang tidak menyerahkan tanah dan/atau
bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan
fungsi instansi yang bersangkutan kepada gubernur/bupati/walikota
dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/atau
bangunan dimaksud.
12

13. 1
PEMANFAATAN
adalah
pendayagunaan BMN/D yang tidak digunakan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga/satuan kerja
perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai,
kerjasama pemanfaatan, dan Bangun Serah Guna/Bangun
Guna Serah dengan tidak mengubah status kepemilikan
Bentuk:
 sewa, pinjam pakai,
 kerjasama pemanfaatan
 Bangun Guna Serah dan
 Bangun Serah Guna
13

14. PEMANFAATAN 2
 Pemanfaatan BMD tidak perlu dengan persetujuan DPRD.
 Pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yg telah diserahkan kepada
Gubernur/Bupati/Walikota untuk BMD dilaksanakan oleh pengelola barang
setelah mendapat persetujuan gubernur/ bupati/walikota.
 Pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang diperlukan untuk menunjang
penyelenggaraan tupoksi pengguna barang/kuasa pengguna barang
dilakukan oleh pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang.
 Pemanfaatan BMD selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh
pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang.
 Pemanfaatan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan
pertimbangan teknis (Kondisi BMD dan rencana penggunaan) dengan
memperhatikan kepentingan negara/daerah dan kepentingan umum.
14

15. 3
PEMANFAATAN
meliputi:
a. Sewa:
adalah pemanfaatan BMN/D oleh pihak lain dalam jangka waktu
tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
b. Pinjam Pakai:
adalah penyerahan penggunaan BMN/D antara pemerintah
pusat dengan pemerintahdaerah atau antar pemerintah daerah dalam
jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah
jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola
barang.
15

16. PEMANFAATAN 4
c. Kerjasama pemanfaatan:
adalah pendayagunaan barang milik negara/daerah oleh pihak lain dalam jangka
waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/
pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya
d. Bangun guna serah
adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain
dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya,
kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu
tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah
beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya
jangka waktu
e. Bangun serah guna
adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain
dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan
setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak
lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
16

17. 1
SEWA
 Penyewaan atas barang milik daerah (tanah dan/atau
bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna
barang kepada gubernur/bupati/ walikota)
dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat
persetujuan gubernur/bupati/ walikota.
 Penyewaan atas barang milik negara/daerah (sebagian
tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh
pengguna barang, selain tanah dan/atau bangunan)
dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat
persetujuan pengelola barang.
17

18. 2
SEWA
 Barang milik daerah dapat disewakan kepada pihak lain
sepanjang menguntungkan negara/daerah.
 Jangka waktu penyewaan barang milik daerah paling lama
lima tahun dan dapat diperpanjang.
 Penetapan formula besaran tarif sewa dilakukan oleh
gubernur/bupati/walikota.
 Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-
menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat:
1. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
2. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
3. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan
selama jangka waktu penyewaan;
4. persyaratan lain yang dianggap perlu.
 Hasil penyewaan merupakan penerimaan negara/daerah dan
seluruhnya wajib disetorkan ke rekening kas umum
negara/daerah
18

19. Pinjam Pakai
 Pinjam pakai barang milik negara/daerah dilaksanakan antara
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau antar
pemerintah daerah.
 Jangka waktu pinjam pakai barang milik negara/daerah paling
lama dua tahun dan dapat diperpanjang.
 Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang
sekurang-kurangnya memuat:
1. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
2. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
3. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan
selama jangka waktu peminjaman;
4. persyaratan lain yang dianggap perlu.
19

20. 1
Kerjasama Pemanfaatan
 Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam
rangka:
1. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah;
2. meningkatkan pendapatan daerah.
 Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan bentuk:
1. kerja sama pemanfaatan barang milik daerah atas tanah dan/atau bangunan
yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada gubernur/bupati/
walikota;
2. kerja sama pemanfaatan atas sebagian tanah dan /atau bangunan yang masih
digunakan oleh pengguna barang;
3. kerja sama pemanfaatan atas barang milik negara/daerah selain tanah dan/atau
bangunan.
 Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah (tanah dan/atau bangunan yang
sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada gubernur/bupati/ walikota)
dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/
walikota.
 Kerjasama pemanfaatan atas barang milik negara/daerah (sebagian tanah dan /atau
bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang, selain tanah dan/atau
bangunan) dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan
pengelola barang.
20

21. 2
Kerjasama Pemanfaatan
 Kerjasama pemanfaatan atas barang milik negara/daerah dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut:
1. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara/Daerah untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan yang
diperlukan terhadap barang milik negara/daerah di maksud;
2. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikutsertakan
sekurang-kurangnya lima peserta/peminat, kecuali untuk barang milik negara/daerah
yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;
3. mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke rekening kas umum
negara/daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan
pembagian keuntungan hasil kerjasama;
4. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama
pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang
berwenang;
5. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama
pemanfaatan harus mendapat persetujuan pengelola barang;
6. selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemafaatan dilarang menjaminkan
atau menggadaikan barang milik negara/daerah yang menjadi obyek kerjasama
pemanfaatan;
7. jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama tiga puluh tahun sejak perjanjian
ditandatangani dan dapat diperpanjang.
 Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan
tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah .
21

22. PENGAMANAN
 Lingkup: Pengamanan administrasi, fisik, dan hukum
 Pengamanan Administrasi: pembukuan, inventarisasi,
pelaporan BMD,
 Pengamanan Fisik: mis. Penyimpanan, pemagaran dll.
 Pengamanan Hukum: sertifikasi tanah, bukti status
kepemilikan BMD
22

23. BUKTI STATUS 1
 Barang milik daerah berupa tanah harus
disertifikatkan atas nama pemerintah daerah yang
bersangkutan.
 Barang milik daerah berupa bangunan harus
dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama
pemerintah daerah yang bersangkutan.
 Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan
harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama
pemerintah daerah yang bersangkutan.
23

24. BUKTI STATUS 2
 Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib
disimpan dengan tertib dan aman.
 Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik
daerah dilakukan oleh pengelola barang.
24

25. Pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan
dan Pemindahtanganan Barang Milik
Negara/Daerah
25

26. SISTEMATIKA
 Pemeliharaan
 Penilaian
 Penghapusan
 Pemindahtanganan
26

27. PEMELIHARAAN
adalah
suatu rangkaian kegiatan untuk menjaga
kondisi dan memperbaiki semua BMN/D agar
selalu dalam keadaan baik dan siap untuk
digunakan secara berdaya guna dan berhasil
guna.
27

28. PEMELIHARAAN
 Pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang
bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik negara/
daerah yang ada di bawah penguasaannya.
 Pemeliharaan dilaksanakan dgn berpedoman pada Daftar
Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPB)
 Biaya pemeliharaan barang milik negara/daerah
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara/ Daerah.
 Kuasa Pengguna Barang wajib membuat daftar hasil
pemeliharaan barang untuk dilaporkan kepada Pengguna
Barang secara periodik.
28

29. PENILAIAN
adalah:
suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan
pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan
menggunakan metode/teknik tertentu untuk memperoleh
nilai BMN/D
Tujuan:
5. Untuk menyusun neraca;
6. Pemanfaatan; dan
7. Pemindahtangan.
Pedoman:
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
29

30. lanjutan
PENILAIAN
 Penilaian BMN/D dalam rangka penyusunan neraca awal ,
berpedoman pada SAP oleh Tim Penilai, dan dapat melibatkan
Penilai Independen yg bersertifikat;
 Penilaian BMN/D dalam rangka pemanfaatan dan
pemindahtanganan yang berupa tanah dan/atau bangunan
oleh Tim Penilai dan dapat melibatkan Penilai independen yg
berijin, berdasarkan nilai transaksi dengan estimasi terendah
menggunakan nilai NJOP
 Penilaian BMD dalam rangka pemanfaatan dan
pemindahtanganan yang berupa selain tanah dan/atau
bangunan oleh Tim Penilai dan dapat melibatkan penilai
independen yg berijin, berdasarkan nilai transaksi.
30

31. Penghapusan
adalah
tindakan menghapus BMN/D dari daftar barang
dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat
yang berwenang untuk membebaskan Pengguna dan/
atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola
Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik
atas barang yang berada dalam penguasaannya.
31

32. PENGHAPUSAN DAN PEMUSNAHAN
 PENGHAPUSAN:
- Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna pada Pengguna
Barang;
- Penghapusan dari Daftar BMN/D pada Pengelola Barang.
 PEMUSNAHAN:
Pemusnahan sebagai tindak lanjut dari penghapusan karena:
c) tidak dapat dimanfaatkan;
d) tidak dapat dipindahtangankan; atau
e) alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan. 32

33. Lanjutan
PENGHAPUSAN
Penjualan Hibah
Pemindahtanganan
Tukar Menukar PMP
Tidak dapat digunakan
Tidak dapat dimanfaatkan
PENGHAPUSAN Pemusnahan
Tidak dapat dipindahtangankan
Pelaksanaan UU, seperti
(UU Kepabenanan, selundupan, dll)
Putusan Pemerintah
Pengadilan digugat, kalah,
Alasan lain hapuskan
Force Bencana Alam,
majeure Kebakaran 33

34. PEMINDAHTANGANAN 1
adalah
pengalihan kepemilikan BMN/D sebagai tindak lanjut dari
penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan
atau disertakan sebagai modal pemerintah.
34

35. PEMINDAHTANGANAN 2
meliputi:
a. Penjualan:
adalah pengalihan kepemilikan BMN/D kepada pihak lain dengan
menerima penggantian dalam bentuk uang.
b. Tukar-menukar:
adalah pengalihan kepemilikan BMN/D yang dilakukan antara pemerintah
daerah dengan pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau antara
pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam
bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.
35

36. PEMINDAHTANGANAN 3
c. Hibah:
adalah pengalihan kepemilikan BMN/D antara
pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, antar
pemerintah daerah, atau dari pemerintah pusat/daerah
kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
d. Penyertaan Modal Pemerintah:
adalah pengalihan kepemilikan BMN/D yang semula
merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi
kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai
modal/saham negara/daerah pada BUMN/D, atau badan
hukum lainnya yang dimiliki negara/daerah.
36

37. PEMINDAHTANGANAN 4
 Pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan
harus persetujuan DPRD dengan beberapa pengecualian.
 Pengecualian tersebut meliputi tanah dan/atau bangunan
yang :
1. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan
kota;
2. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan
pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
3. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
4. diperuntukkan bagi kepentingan umum;
5. dikuasai Negara berdasarkan keputusan pengadilan, yang
telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan
ketentuan perundang-undangan, yang jika status
kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
 Pemindahtanganan BMD selain tanah dan bangunan dengan
nilai diatas Rp. 5 M (BMD) harus dengan persetujuan DPRD; 37

38. MEKANISME PERSETUJUAN/PERIJINAN
Subyek Kewenangan dan Jenis BMD
Tanah dan Bangunan Selain Tanah
Bangunan
Tdk dikecualikan Dikecualikan
DPRD (Semua nilai) (semua nilai) Tanpa > 5 Milyar
Izin persetujuan izin persetujuan Persetujuan
Gubernur, Menetujui penetapan Memberi Izin < 5 Milyar
Bupati, Walikota usul Persetujuan Persetujuan
Surat persetujuan (Semua nilai)
pelaksanaan
Setda (Pengelola)  Pelaksanaan  Pelaksanaan  SK
 SK penghapusan  SK penghapusan Penghapusan
DBMD DBMD DBMD
Dinas Penyerahan => tdk Penyerahan => tdk  Pelaksanaan
(Pengguna) sesuai Tupoksi sesuai Tupoksi  SK
Penghapusan
DBP 38

39. PERTIMBANGAN & CARA PENJUALAN
 Pertimbangan:
a. Optimalisasi BMD berlebih atau idle;
b. lebih menguntungkan apabila dijual;
c. sebagai pelaksanaan ketentuan
perundangan;
 Cara Penjualan:
secara lelang, kecuali: BMD yang bersifat khusus
dan BMD lainnya dgn penetapan dari yang
berwenang
39

40. MEKANISME PENJUALAN
Pengguna Barang mengajukan usul penjualan
kepada Pengelola Barang
Pengelola Barang meneliti dan mengkaji usul
penjualan yang diajukan oleh Pengguna Barang
sesuai dengan kewenangannya
Pengelola Barang mengeluarkan keputusan untuk
menyetujui atau tidak menyetujui usulan penjualan
yang diajukan oleh Pengguna Barang dalam batas
kewenangannya
40

41. lanjutan
MEKANISME PENJUALAN
 Untuk penjualan yang memerlukan persetujuan
Gubernur/Bupati/ Walikota atau DPRD,
Pengelola Barang mengajukan usul penjualan
disertai dgn pertimbangan atas usulan tsb.
 Penerbitan persetujuan pelaksanaan oleh
Pengelola Barang setelah mendapat
persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota atau
DPRD.
 Hasil penjualannya wajib disetor seluruhnya ke
Rekening Kas Umum Daerah sebagai
penerimaan daerah.
41

42. PERTIMBANGAN & SYARAT HIBAH
Pertimbangan:
Dilakukan dengan pertimbangan untuk
kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan,
dan penyelenggaraan pemerintahan pusat/
daerah.
Syarat:
a. Bukan merupakan barang rahasia negara;
b. Bukan merupakan barang yang menguasai
hajat hidup orang banyak;
c. Tidak digunakan lagi dlm penyelenggaraan
tupoksi dan penyelenggaraan pemerintahan
daerah. 42

43. MEKANISME HIBAH TANAH/BANGUNAN
 Pengelola Barang mengajukan usul hibah tanah
dan/atau bangunan kepada Gubernur/Bupati/
Walikota disertai dengan alasan/pertimbangan,
dan kelengkapan data;
 Gubernur/Bupati/Walikota meneliti dan mengkaji
berdasarkan pertimbangan dan syarat hibah;
 Gubernur/Bupati/Walikota mempertimbangkan
penetapan dan/atau persetujuan hibah (dan
mengajukan kepada DPRD untuk yang tidak
dikecualikan;
 Pengelola Barang melaksanakan hibah berpedoman
pada persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota;
 Pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan
dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang. 43

44. MEKANISME
HIBAH SELAIN TANAH/BANGUNAN
 Pengguna Barang mengajukan usulan kepada
kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern
instansi Pengguna Barang ;
 Pengelola Barang meneliti dan mengkaji
berdasarkan pertimbangan dan syarat hibah;
 Pengelola Barang mempertimbangkan untuk
menyetujui sesuai batas kewenangannya;
 Pengguna Barang melaksanakan hibah dengan
berpedoman pada persetujuan Pengelola Barang;
 Pelaksanaan serah terima hibah harus dituangkan
dalam Berita Acara Serah Terima Barang.
44

45. PERTIMBANGAN TUKAR-MENUKAR
 untuk memenuhi kebutuhan operasional
penyelenggaraan pemerintahan;
 untuk optimalisasi Barang Milik Daerah; dan
 tidak tersedia dana dalam APBD.
45

46. MEKANISME TUKAR-MENUKAR
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
 Pengelola Barang mengajukan usul tukar menukar tanah dan/atau
bangunan kepada Gubernur/Bupati/Walikota disertai alasan/
pertimbangan, dan kelengkapan data;
 Gubernur/Bupati/Walikota meneliti dan mengkaji alasan/
pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari
aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
 Gubernur/Bupati/Walikota mempertimbangkan
menyetujui/mengusulkan ke DPRD utk yg tdk dikecualikan &
membuat penetapkan;
 Tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan melalui
proses persetujuan;
 Pengelola Barang melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman
pada persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota;
 Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti
harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.
46

47. MEKANISME TUKAR-MENUKAR
SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
 Pengguna Barang mengajukan usulan kepada Pengelola
Barang disertai alasan/pertimbangan, kelengkapan data,
dan hasil pengkajian tim intern instansi Pengguna
Barang;
 Pengelola Barang meneliti dan mengkaji alasan/
pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
 Pengelola Barang dapat mempertimbangkan untuk
menyetujui sesuai batas kewenangannya;
 Pengguna Barang melaksanakan tukar menukar dengan
berpedoman pada persetujuan Pengelola Barang;
 Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan
barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara
Serah Terima Barang.
47

48. PERTIMBANGAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
 PMPD atas BMD dilakukan dalam rangka pendirian,
pengembangan, dan peningkatan kinerja BUMN/D atau
badan hukum lainnya yang dimiliki negara/daerah;
 BMD yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen
penganggaran diperuntukkan bagi BMN/D atau badan
hukum lainnya yang dimiliki negara/daerah dalam rangka
penugasan pemerintah; atau
 BMD lebih optimal apabila dikelola oleh BUMN/D atau
badan hukum lainnya yang dimiliki negara/daerah baik
yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.
48

49. MEKANISME PMPD
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
 Pengelola Barang mengajukan usul PMPD
kepada Gubernur/Bupati/Walikota disertai dengan
alasan/pertimbangan, dan kelengkapan data;
 Gubernur/Bupati/Walikota meneliti dan mengkaji
berdasarkan pertimbangan dan syarat PMPD;
 Gubernur/Bupati/Walikota mempertimbangkan
untuk menetapkan dan/atau menyetujui tanah
dan/atau bangunan yang akan disertakan
sebagai modal pemerintah;
 Proses persetujuan PMPD dilaksanakan dengan
berpedoman pada ketentuan;
49

50. MEKANISME PMPD lanjutan
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
 Pengelola Barang melaksanakan PMPD dengan
berpedoman pada persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota;
 Pengelola Barang menyiapkan Raperda tentang PMPD
dengan melibatkan instansi terkait;
 Penyampaian Raperda kepada DPRD untuk ditetapkan;
 Serah terima barang kepada BUMN/D atau badan
hukum lainnya milik negara/daerah yang dituangkan
dalam Berita Acara Serah Terima Barang setelah
Peraturan Pemerintah/Peraturan Daerah ditetapkan.
50

51. MEKANISME PMPD
SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
 Pengguna Barang mengajukan usulan kepada Pengelola
Barang disertai alasan/pertimbangan, kelengkapan data,
dan hasil pengkajian tim intern instansi Pengguna Barang;
 Pengelola Barang meneliti dan mengkaji berdasarkan
pertimbangan dan syarat PMPD;
 Pengelola Barang mempertimbangkan untuk menyetujui
sesuai batas kewenangannya;
 Pengelola Barang menyiapkan Raperda tentang PMPD
dengan melibatkan instansi terkait;
 Penyampaian Raperda kepada DPRD untuk ditetapkan;
 Serah terima barang kepada BUMN/D dengan Berita Acara
Serah Terima setelah PERDA ditetapkan.
51

52. Penatausahaan, Pembinaan,
Pengawasan dan Pengendalian Barang
Milik Negara/Daerah
52

53. SISTEMATIKA
 Penatausahaan;
 Pembinaan;
 Pengawasan; dan
 Pengendalian
53

54. I. PENATAUSAHAAN
A. PENGERTIAN
B. LINGKUP PENATAUSAHAAN
C. PEMBUKUAN
D. INVENTARISASI
E. PELAPORAN
54

55. PENATAUSAHAAN
adalah
rangkaian kegiatan yang meliputi
pembukuan, inventarisasi, dan
pelaporan barang milik
negara/daerah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. 55

56. B. LINGKUP PENATAUSAHAAN
a. Pembukuan :
b. Inventarisasi:
c. Pelaporan:
56

57. PEMBUKUAN
 Kuasa Pengguna Barang
 Pendaftaran dan pencatatan pada Daftar Barang Kuasa
Pengguna (DBKP) dengan penggolongan dan kodifikasi yang
ditentukan Pengelola Barang
 Pengguna Barang:
 Pendaftaran dan pencatatan pada Daftar Barang Pengguna
(DBP) dengan penggolongan dan kodifikasi yang ditentukan
Pengelola Barang
 Penyimpanan bukti kepemilikan selain tanah dan bangunan
 Pengelola Barang:
 Pencatatan dalam Daftar Barang Milik Negara/Daerah (DBMD)
 Penyimpanan bukti kepemilikan tanah dan bangunan
57

58. INVENTARISASI
 Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan
pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan
barang milik negara/daerah
 Pengguna Barang melakukan inventarisasi BMN/D minimal 5 tahun
sekali (sensus barang), yang hasilnya disampaikan kepada Pengelola
Barang;
 Persediaan dan Konstruksi Dalam Pengerjaan dilaksanakan
inventarisasi (antara lain dengan opname fisik) oleh Pengguna Barang
setiap tahun anggaran;
 Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan hasil inventarisasi
kepada Pengelola Barang selambat-lambatnya tiga bulan setelah
selesainya inventarisasi.
 Pengelola barang melakukan inventarisasi BMN/D berupa tanah dan/
atau bangunan yang berada dalam penguasaannya sekurang-
kurangnya sekali dalam lima tahun.
58

59. PELAPORAN
 Kuasa Pengguna Barang
 Menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester (LBKPS)
dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT),
disampaikan ke Pengguna Barang
 Pengguna Barang
 Menyusun Laporan Barang Pengguna Semester (LBPS) dan
Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT), disampaikan ke
Pengelola Barang
 Pengelola Barang
 Menyusun Laporan Barang Milik Daerah Semesteran (LBMDS)
dan Laporan Barang Milik Daerah Tahunan (LBMDT)
 LBMD sebagai bahan untuk penyusunan Neraca Pemerintah
Daerah
59

60. PEMBINAAN
 Menteri Keuangan
 menetapkan kebijakan umum pengelolaan BMN/D
 Menetapkan kebijakan teknis pengelolaan BMN
 Melakukan pembinaan pengelolaan BMN
 Menteri Dalam Negeri
 Menetapkan kebijakan teknis pengelolaan BMD
 Melakukan pembinaan pengelolaan BMD
60

61. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
 Pengguna Barang pemantauan secara teknis dan
penertiban terhadap penggunaan, penatausahaan,
pemeliharaan, dan pengamanan yang berada di bawah
penguasaannya
 Pelaksanaan pemantauan dan penertiban pada kantor/satuan
kerja dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang
 Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat
meminta pengawas fungsional untuk mengaudit tindak lanjut
hasil pemantauan dan penertiban tersebut.
 Hasil audit oleh Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna
Barang ditindaklanjuti secara administratif dan proses hukum
sesuai ketentuan perundang-undangan.
61

62. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
 Pengelola Barang berwenang untuk melakukan pemantauan
dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, dalam rangka
penertiban penggunaan Barang sesuai ketentuan yang berlaku.
(Investigasi adalah penyelidikan dengan mencatat atau
merekam fakta-fakta; melakukan peninjauan dengan tujuan
memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan (peristiwa-
peristiwa) yang berkaitan dengan penggunaan, pemanfaatan,
dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah.)
 Gubernur/bupati/walikota dapat meminta aparat pengawas
fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan
penggunaan BMD.
 Hasil audit tersebut disampaikan kepada gubernur/bupati/
walikota untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya 62

63. Pengawasan BMN/D
 Pengguna barang melakukan pemantauan dan
penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan,
pemindahtanganan, penatausahaan,
pemeliharaan, dan pengamanan BMN/D
63

64. D. PENGELOLAAN BMD PADA BLU
Pengelolaan Barang Milik Daerah yang
digunakan BLU mengikuti ketentuan-
ketentuan yang diatur dalam PP ini,
kecuali terhadap barang-barang tertentu
yang diatur secara tersendiri dalam PP
tentang BLU.
64

65. INSENTIF PENGELOLAAN
 Pengelolaan BMD yg mengakibatkan pendapatan &
penerimaan negara/daerah dpt diberikan insentif kpd
pegawai ybs, yg besarnya ditentukan oleh
Gubernur/Bupati/Walikota
 Pejabat/Pegawai selaku pengurus barang dalam
melaksanakan tugas rutinnya dapat diberikan insentif
dan besarnya disesuaikan dgn kemampuan keuangan
daerah
 Pengelolaan Barang Milik Daerah yang digunakan BLU
mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PP ini,
kecuali terhadap barang-barang tertentu yang diatur
secara tersendiri dalam PP tentang BLU.
65

66. SANKSI
• Dlm hal terjadi kerugian negara/daerah krn
penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas
pengelolaan barang, penggunaan barang,
pengurusan barang, dan/atau kekurangan
perbendaharaan diselesaikan melalui tuntutan
ganti rugi sesuai dgn peraturan perUUan yg
berlaku
• Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian
negara/daerah tsb dapat dikenakan sanksi
administratif dan/atau sanksi pidana sesuai
66
dengan peraturan perundang-undangan.

67. PENGATURAN LEBIH LANJUT
Ketentuan lebih lanjut mengenai
pengelolaan barang milik daerah
diatur dalam Peraturan Daerah
67

68. TERIMA KASIH
SEMOGA SUKSES
68