Dokumen tersebut membahas tentang Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang dikembangkan oleh Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Basis Data Terpadu berisi informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari rumah tangga miskin di Indonesia yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas penargetan program perlindungan sosial."

1. BASIS DATA TERPADUBASIS DATA TERPADU
untuk Program Perlindungan Sosial
SEKRETARIAT TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
(TNP2K)
Rakor Pemerintah Provinsi Aceh
Banda Aceh, 25 - 26 September 2013

2. PRIORITAS JANGKA PENDEK–MENENGAH TNP2K
1. Unifikasi Sistem Penetapan Sasaran Nasional.
2. Menyempurnakan Pelaksanaan Bantuan Sosial
Kesehatan untuk Keluarga Miskin.
3. Menyempurnakan Pelaksanaan dan Memperluas
Cakupan Program Keluarga Harapan.
4. Integrasi Program Pemberdayaan Masyarakat Lainnya
ke dalam PNPM.
5. Mengembangkan Peta Jalan Sistem Keuangan Inklusif
untuk Percepatan Pembangunan dan Penanggulangan
Kemiskinan.
22

3. Basis Data Terpadu ?
Sistem data elektronik yang memuat informasi
sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 24,5
juta rumah tangga atau 96 juta individu dengan
status kesejahteraan terendah di Indonesia.

4. EFEKTIVITAS PENARGETAN
PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL
Hanya sekitar 30%penduduk
miskin yang menerima ketiga
program perlindungan sosial
(Raskin, BLT, Jamkesmas)
Basis Data Terpadu akan
meningkatkan efektivitas
penargetan

5. METODE PENGUMPULAN DATA PPLS 2011
Tujuan: menurunkan inclusion
dan exclusion error
Daftar Awal
Rumah Tangga
Sasaran
Pendataan
(Hasil pemetaan
kemiskinan
menggunakan data
Sensus Penduduk
2010)
Data individual dari
program lain
Konsultasi dengan Rumah
Tangga Miskin
Penyisiran
+
+
+
Daftar Seluruh
Rumah Tangga
yang Dicacah
PPLS 2011
Identifikasi Rumah Tangga Sasaran Pendataan

6. 10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Rumah Tangga yg kondisi
kesejahteraannya termasuk
peringkat 40% terendah
SELURUH INDONESIA

7. PROSES PENGEMBANGAN BASIS DATA TERPADUBASIS DATA TERPADU
Data Seluruh
Rumah Tangga
Dicacah PPLS 2011
(BPS)
Analisis Data &
Pengembangan
Model PMT
(TNP2K)
Basis Data
Terpadu
Perbaikan Metodologi dalam PPLS 2011:
Rumah tangga yang dicacah lebih banyak daripada PPLS 2008 (45% vs
29% pada tahun 2008)
Penggunaan data hasil Sensus Penduduk terbaru (tahun 2010)
sebagai acuan awal
Pelibatan Komunitas Miskin untuk mengidentifikasi rumah tangga
miskin
Variabel yang dikumpulkan lebih banyak  Prediksi tingkat
kesejahteraan rumah tangga lebih baik
Perbaikan metode pemeringkatan kesejahteraan rumah tangga (Proxy
Mean Testing/PMT)

8. • Dengan menggunakan informasi dari PPLS
2011, indeks konsumsi rumah tangga dihitung
dengan:
Indeks = f (karakteristik sosial ekonomi
rumah tangga dan daerah)
• Karakteristik rumah tangga meliputi kondisi &
status kepemilikan rumah, aset, jumlah
anggota rumah tangga, tingkat pendidikan,
status pekerjaan, dll.
• Formula penghitungan indeks dibuat spesifik
sesuai karakterisktik sosial ekonomi masing-
masing daerah
• Selanjutnya, rumah tangga dapat diurut
peringkat kesejahteraannya berdasarkan
indeks tersebut.
8
RUMAH TANGGA DALAM BASIS DATA TERPADUBASIS DATA TERPADU
DIURUTKAN BERDASARKAN TINGKAT
KESEJAHTERAANYA

9. TIM SOSIALISASI PENYESUAIAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAKTIM SOSIALISASI PENYESUAIAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK
RUMAH TANGGA MANA YANG LEBIH MISKIN?
Model Proxy Means Testing (PMT) yang digunakan dalam Basis Data Terpadu membantu
dalam membandingkan tingkat kesejahteraan rumah tangga yang satu dengan yang lain
secara obyektif
9

10. HUBUNGAN ANGKA KEMISKINAN SUSENAS
DAN DATA BASIS DATA TERPADUBASIS DATA TERPADU
Angka/tingkat kemiskinan SUSENAS  proporsi jumlah penduduk yang hidup
di bawah garis kemiskinan dalam total penduduk, hasil survei dengan cara
sampling
•Perhitungan kemiskinan menggunakan pendekatan kemampuan untuk
memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach).
•Garis kemiskinan dihitung berdasarkan kebutuhan makanan dan bukan
makanan.
•Penduduk sangat miskin (di bawah 0,8xGK), miskin (di bawah GK), dan hampir
miskin (antara 1-1,2xGK)
Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011  data mikro yang diperoleh melalui cara
sensus untuk memperoleh data berdasarkan nama dan alamat dari 40%
penduduk dengan status kesejahteraan terendah; bukan basis data kemiskinan
•Contoh: Angka Kemiskinan Indonesia pada Maret 2013 adalah 11,37% (BPS)
 Seluruh Rumah Tangga di Desil 1 atau 10% terendah termasuk kelompok RTM
atau RTSM.
 Rumah tangga di Desil 2 sebagian termasuk kelompok RTM dan sebagian lainnya
termasuk kelompok rumah tangga hampir miskin.
10

11. SUSENAS DAN BASIS DATA TERPADUBASIS DATA TERPADU
Angka Kemiskinan Nasional,
Maret 2013 (BPS)
11,37%
30 %
40 % BASIS DATA TERPADU (40%
penduduk Indonesia dengan status
sosial ekonomi terendah)
20 %
10 %
Desil 4
Desil 3
Desil 2
Desil 1
Penduduk miskin/sangat
miskin, RTM/RTSM tahun 2013
Rumah Tangga Hampir Miskin
11

12. Desil-1 156.596 163.934 801.302 5,12
Desil-2 115.913 120.993 494.192 4,26
Desil-3 115.900 120.604 445.953 3,85
Desil-4 98.629 102.534 358.120 3,63
Total dicacah
PPLS 2011
634.902 662.313 2.632.441
Keluarga Individu
Rata2 Individu
per Ruta
Rumah Tangga
(Ruta)
BASIS DATA TERPADUBASIS DATA TERPADU
Provinsi Aceh
• Semakin rendah status kesejahteraan suatu rumah tangga,
semakin besar beban dari jumlah ART
• Jumlah penduduk miskin Prov. Aceh: 894.800 (BPS, 2011)  RTM
dan RTSM Provinsi Aceh sebagian besar berada di Desil-1 dan
sebagian kecil di Desil-2 Basis Data Terpadu
12

13. PEMANFAATAN BASIS DATA TERPADUBASIS DATA TERPADU
Jamkesmas BSM PKH
Basis Data Terpadu Untuk
Program Perlindungan Sosial
Kriteria Kepesertaan
Program Perlindungan Sosial
Ditetapkan oleh K/L atau Pemerintah
Daerah penyelenggara Program
Kriteria diterapkan kepada
Basis Data Terpadu
Daftar nama dan alamat individu/
keluarga/ rumah tangga SASARANSASARAN
masing-masing program
Raskin
Program-Program Perlindungan Sosial lainnya
termasuk yang diselenggarakan oleh pemda
13

14. PEMANFAATAN BASIS DATA TERPADUBASIS DATA TERPADU
Contoh Dalam Program Nasional
PROGRAM
PENYELENGGARA
PROGRAM
KRITERIA SASARAN YANG
DITETAPKAN
PENYELENGGARA PROGRAM
Jamkesmas
tahun 2013
Kementerian
Kesehatan
86,4 juta individu dengan
status kesejahteraan
terendah
Raskin
tahun 2013
Kemenko Kesra 15,5 juta rumah tangga
dengan status kesejahteraan
terendah
14

15. 15
WEBSITE BASIS DATA TERPADU www.bdt.tnp2k.go.id
15

16. Data Agregat/Distribusi
Data Individu DENGAN
Nama & Alamat
Data Individu TANPA
Nama & Alamat
AKSES DAN PEMANFAATAN
BASIS DATA TERPADUBASIS DATA TERPADU
16
Nama
Kabupaten
Kode
Kabupaten
Jumlah Rumah Tangga
Desil 1 *) Desil 2 *) Desil 3 *) TOTAL
SIMEULUE 01 3349 2071 2070 7490
ACEH SINGKIL 02 2806 2494 2493 7793
Nama
Kecamatan
Kode
Kecamatan
Nama Desa Kode Desa Jenis Kelamin Tahun Lahir
Ijazah
Tertinggi
Status Dalam
Pekerjaan
ABC 111 DEF 222 1 1974 SD Tidak Bekerja
Nama
Kecamatan
Kode
Kecamatan
Nama Desa Kode Desa Nama Alamat Jenis Kelamin Tahun Lahir
Ijazah
Tertinggi
Status Dalam
Pekerjaan
ABC 111 DEF 222 Sriyono Jl. Blimbing 1 1974 SD Tidak Bekerja

17. Data Agregat/Distribusi
• Dapat digunakan untuk perencanaan program
• Disediakan untuk semua pihak (instansi pemerintah, lembaga
akademis/penelitian, organisasi non pemerintah, dll)
• Data agregat dari 16 indikator standar dapat diakses melalui situs
web TNP2K (laman: bdt.tnp2k.go.id)
• Data agregat dengan indikator yang lebih spesifik dapat diminta
melalui surat kepada Sekretaris Eksekutif TNP2K.
• Surat dapat dikirimkan melalui pos, faks atau alamat surel UPSPK (
dataterpadu@tnp2k.go.id)
AKSES DAN PEMANFAATAN
BASIS DATA TERPADUBASIS DATA TERPADU
17

18. • Dapat digunakan untuk perencanaan dan analisis/penelitian
• Disediakan untuk semua pihak (instansi pemerintah, lembaga
akademis/penelitian, organisasi non pemerintah, dll)
• Permintaan data diajukan secara tertulis kepada Sekretaris Eksekutif TNP2K
melalui surat dinas/lembaga dengan menjelaskan tujuan penggunaan data.
 Bila data akan digunakan untuk penelitian, disertakan proposal
penelitian
 Untuk keperluan penelitian akademis perseorangan (misalnya skripsi
atau thesis), disertakan surat keterangan dari lembaga pendidikan
• Surat dan dokumen pelengkap dapat dikirimkan melalui pos, faks atau
alamat surel UPSPK (dataterpadu@tnp2k.go.id)
Data Individu TANPA
Nama & Alamat
AKSES DAN PEMANFAATAN
BASIS DATA TERPADUBASIS DATA TERPADU
18

19. Data Individu DENGAN
Nama & Alamat
• Dapat digunakan untuk penetapan peserta/penerima manfaat program
perlindungan sosial/penanggulangan kemiskinan
• Disediakan untuk Kementerian/Lembaga dan instansi pemerintah
daerah yang menyelenggarakan program perlindungan
sosial/penanggulangan kemiskinan
• Permintaan data diajukan secara tertulis melalui surat dinas kepada
Sekretaris Eksekutif TNP2K, dilengkapi dengan:
Penjelasan tentang program yang akan menggunakan Data Individu
Dengan Nama dan Alamat dari Basis Data Terpadu (format standar
sudah tersedia)
Pernyataan Pertanggungjawaban Terhadap Integritas Penggunaan Data
(format standar sudah tersedia)
AKSES DAN PEMANFAATAN
BASIS DATA TERPADUBASIS DATA TERPADU
19

20. Data Individu DENGAN
Nama & Alamat
• Permintaan data dilakukan secara terkoordinasi melalui TKPK
• Diketahui (dan dengan demikian ditandatangani) oleh Kepala Daerah
,atau Wakil Kepala Daerah selaku Ketua TKPK, atau Kepala Bappeda
selaku Sekretaris TKPK
• Surat dan dokumen pelengkap dapat dikirimkan melalui pos, faks atau
alamat surel UPSPK (dataterpadu@tnp2k.go.id)
AKSES DAN PEMANFAATAN
BASIS DATA TERPADUBASIS DATA TERPADU
20

21. PPLS 2011 PROVINSI ACEH

22. 22
WEBSITE BASIS DATA TERPADU www.bdt.tnp2k.go.id
22

23. 2323
AKSES DAN PEMANFAATAN
BASIS DATA TERPADUBASIS DATA TERPADU
Dasar Hukum Prosedur Akses dan Pemanfaatan Basis Data Terpadu:
1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik:
Pasal 2 ayat 4:
“Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan
Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada
pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi
diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan
seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi
kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.”

24. 2424
Putusan Komisi Informasi Pusat No. 187/V/KIP.PS.M.A/2012 pada Sidang
Terbuka untuk Umum pada tanggal 18 Maret 2013 (tuntutan penyediaan
data individual dengan nama dan alamat dari BDT oleh suatu lembaga
swadaya masyarakat):

25. 2525
Pasal 17 huruf h:
“Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon
Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan, kesehatan fisik, dan
psikis seseorang;
3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas,
dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan
kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.”
Berdasarkan pasal 20 ayat 1, informasi rahasia yang termasuk dalam
pasal 17 huruf h pengecualiannya bersifat permanen, sehingga tidak
dapat dibuka sampai kapan pun, kecuali oleh Pihak yang memiliki hak
untuk membukanya.

26. 2626
Pasal 12:
“Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan informasi yang
meliputi
a. jumlah permintaan informasi yang diterima;
b. waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap
permintaan informasi;
c. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/ atau
d. alasan penolakan permintaan informasi.”

27. 2727
AKSES DAN PEMANFAATAN
BASIS DATA TERPADUBASIS DATA TERPADU
Dasar Hukum Prosedur Akses dan Pemanfaatan Basis Data Terpadu:
2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:
Pasal 21:
“Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun
jasmani, dan karena itu tidak boleh manjadi objek penelitian tanpa
persetujuan darinya.”
Penjelasan Atas Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:
”Yang dimaksud dengan “menjadi objek penelitian” adalah kegiatan
menempatkan seseorang sebagai pihak yang dimintai komentar,
pendapat atau keterangan yang menyangkut kehidupan pribadi dan
data-data pribadinya serta direkam gambar dan suaranya.”

28. 2828
AKSES DAN PEMANFAATAN
BASIS DATA TERPADUBASIS DATA TERPADU
Dasar Hukum Prosedur Akses dan Pemanfaatan Basis Data Terpadu:
3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan:
Pasal 2 tentang Hak dan Kewajiban Penduduk (poin c dan f):
“Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:…
(a)…
(b)…
(c)perlindungan atas Data Pribadi
(d)…
(e)…
(f) ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan
Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.”

29. 2929
AKSES DAN PEMANFAATAN
BASIS DATA TERPADUBASIS DATA TERPADU
Dasar Hukum Prosedur Akses dan Pemanfaatan Basis Data Terpadu:
4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik:
Pasal 26:
“(1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan,
penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang
menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan
Orang yang bersangkutan.
(2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan
berdasarkan Undang-Undang ini.”

30. 3030
AKSES DAN PEMANFAATAN
BASIS DATA TERPADUBASIS DATA TERPADU
Dasar Hukum Prosedur Akses dan Pemanfaatan Basis Data Terpadu:
5) Undang-Undang No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik:
Pasal 15 ayat 1:
“(1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib:
a. menjaga rahasia, keutuhan, dan ketersediaan Data Pribadi yang
dikelolanya;
b. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan
Data Pribadi berdasarkan persetujuan pemilik Data Pribadi, kecuali
ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
c. menjamin penggunaan atau pengungkapan data dilakukan
berdasarkan persetujuan dari pemilik Data Pribadi tersebut dan
sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada pemilik Data
Pribadi pada saat perolehan data. “

31. 3131
AKSES DAN PEMANFAATAN
BASIS DATA TERPADUBASIS DATA TERPADU
Dasar Hukum Prosedur Akses dan Pemanfaatan Basis Data Terpadu:
6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar
Layanan Informasi Publik:
Pasal 11 ayat 1
“Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi
Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
…
(e) ringkasan laporan akses Informasi Publik yang sekurang-kurangnya
terdiri atas:
1. jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima
2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan
Informasi Publik
3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian
atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak
4. alasan penolakan permohonan Informasi Publik

32. 3232
AKSES DAN PEMANFAATAN
BASIS DATA TERPADUBASIS DATA TERPADU
Mengapa tidak melalui BPS?
Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik :
Pasal 21:
“Penyelenggara kegiatan statistik wajib menjamin kerahasiaan
keterangan yang diperoleh dari responden.“

33. 3333
AKSES DAN PEMANFAATAN
Basis Data TerpaduBasis Data Terpadu
• Sekretariat TNP2K memfasilitasi PEMANFAATANPEMANFAATAN dan PENYEDIAANPENYEDIAAN
BANTUAN TEKNISBANTUAN TEKNIS untuk pemanfaatan Basis Data Terpadu tanpa
pungutan biaya dalam bentuk apapun
• Tahapan penanganan permintaan data
• Data diserahkan dalam kemasan CD, langsung atau dikirim kepada
pejabat penanggungjawab data (tidak diperkenankan melalui e-mail,
kecuali data agregat).
• Serahterima data didokumentasikan dalam Lembar Tanda TerimaLembar Tanda Terima
DataData yang ditandatangani petugas yang ditunjuk di Sekretariat TNP2K
dan pejabat yang ditunjuk sebagai penanggungjawab data.

34. 3434
PEMANFAATAN BASIS DATA TERPADUBASIS DATA TERPADU
Daftar Variabel Data Rumah Tangga
• Jenis kelamin Kepala Rumah Tangga (KRT)
• Tahun lahir KRT
• Umur KRT saat pendataan (tahun 2011)
• Pendidikan KRT
• Lapangan usaha KRT
• Status kedudukan dalam pekerjaan KRT: berusaha sendiri/
berusaha dibantu buruh tidak tetap atau tidak dibayar/ berusaha
dibantu buruh tetap atau dibayar/ buruh atau karyawan atau
pegawai swasta/ pekerja bebas/ pekerja keluarga atau tidak
dibayar
• Status penguasaan bangunan tempat tinggal: milik sendiri/
kontrak/ sewa/ bebas sewa/ dinas/ milik orangtua atau anak atau
keluarga lainnya

35. 3535
PEMANFAATAN BASIS DATA TERPADUBASIS DATA TERPADU
Daftar Variabel Data Rumah Tangga
• Jenis atap terluas: beton/ genteng/ sirap/ seng/ asbes/ ijuk/
rumbia/ lainnya
• Jenis dinding terluas: tembok/ kayu/ bambu/ lainnya
• Jenis lantai terluas: tanah/ bambu/ bukan tanah, bukan bambu
• Sumber air minum
• Sumber penerangan utama
• Bahan bakar utama untuk memasak
• Fasilitas tempat buang air besar: sendiri/ bersama/ umum/ tidak
ada
• Tempat pembuangan akhir tinja
• Jumlah keluarga dalam rumah tangga
• Jumlah individu dalam rumah tangga

36. 3636
PEMANFAATAN BASIS DATA TERPADUBASIS DATA TERPADU
Daftar Variabel Data Individu
• Hubungan dengan KRT: KRT/ istri atau suami/ anak/ menantu/
cucu/ orangtua/ mertua / famili lain / lainnya
• Hubungan dengan kepala keluarga: kepala keluarga/ istri atau
suami/ anak/ menantu/ cucu/ orangtua atau mertua/ famili lain/
lainnya
• Jenis kelamin
• Tahun lahir
• Umur saat pendataan (2011)
• Jenis cacat
• Jenis penyakit kronis

37. 3737
PEMANFAATAN BASIS DATA TERPADUBASIS DATA TERPADU
Daftar Variabel Data Individu
• Partisipasi sekolah
• Ijazah tertinggi
• Kelas tertinggi
• Lapangan usaha
• Status kedudukan dalam pekerjaan: berusaha sendiri/ berusaha
dibantu buruh tidak tetap atau tidak dibayar/ berusaha dibantu
buruh tetap atau dibayar/ buruh atau karyawan atau pegawai
swasta/ pekerja bebas/ pekerja keluarga atau tidak dibayar
Hasil kerjasama TNP2K dan Kemendagri (Adminduk)
 data NIK dan nomor KK (70% dan masih terus berproses)

38. 3838
TERIMA KASIH