Dokumen tersebut membahas target dan anggaran Kementerian Perumahan Rakyat Indonesia untuk periode 2010-2014 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Termasuk di dalamnya adalah pembangunan rumah susun sederhana sewa, fasilitasi pembangunan perumahan swadaya, dan fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana umum di kawasan permukiman."

1. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
DISAMPAIKAN DALAM RANGKA
PERINGATAN HARI PERUMAHAN NASIONAL TAHUN 2011
JAKARTA, 26 JULI 2011

2. I. PENDAHULUAN
UUD NKRI 1945
PASAL 28 H Hak untuk
bertempat tinggal
UU 39 TAHUN 1999 UU 11 TAHUN 2005 UU 17 TAHUN 2007 UU 1 TAHUN 2011
PASAL 40 PASAL 11 RPJPN 2005 - 2025 PASAL 129 huruf a
HAM - Hak untuk Pengesahan International Arah Pembangunan Perkim Hak untuk menempati atau
bertempat tinggal Covenant on Ecosoc Jangka Panjang memiliki rumah yang layak
AGENDA TARGET 11
HABITAT MDGS
1. Adequate shelter for all Meningkatkan kehidupan
2. Sustainable human settlements masyarakat di daerah kumuh
development in an urbanizing world
RPJMN RPJMN RPJMN RPJMN
2004-2009 2010-2014 2015-2020 2021-2025
RENSTRA KEMENPERA
2010-2014
• VISI
ROAD MAP KEBIJAKAN
• MISI
PENYELENGGARAAN
• TUJUAN & SASARAN STRATEGIS
PERUMAHAN DAN
• ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI
KAWASAN PERMUKIMAN
• PROGRAM & KEGIATAN
2

3. II. KONDISI UMUM PERUMAHAN
Keterbatasan penyediaan rumah. Jumlah kekurangan rumah (backlog)
mengalami peningkatan dari 5,8 juta unit pada tahun 2004 menjadi
7,4 juta unit pada akhir tahun 2009.
Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah yang tidak
layak huni dan tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan
utilitas umum yang memadai. Pada tahun 2009, 4,8 juta unit rumah
diperkirakan dalam kondisi rusak.
Menurut Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2008, sebanyak:
- 13,8% rumah tangga masih menghuni rumah dengan lantai tanah,
- 12,4 % dengan dinding belum permanen, dan
- 1,2 % tinggal di rumah yang beratapkan daun.
Permukiman kumuh yang semakin meluas. Pada tahun 2009 luas
permukiman kumuh diperkirakan menjadi 57.800 Ha dari kondisi
sebelumnya yakni 54.000 Ha pada akhir tahun 2004.
Peningkatan proporsi rumah tangga yang menempati rumah milik
sendiri sudah mempunyai bukti hukum berupa sertifikat dari BPN, girik,
maupun akta jual beli dari 74,49% (2004) menjadi 77,94% (2007).
3

4. III. BACKLOG KEBUTUHAN RUMAH TAHUN 2009
=  RT – ( Bangunan Eksisting –  Rumah Rusak Berat
7,4 Juta Unit
dengan faktor koreksi extended family 20% )
• Milik
• Kontrak Termasuk komponen
VISI •
•
Sewa
dll.
untuk mengurangi
backlog
Asumsi Backlog yang Rata-Rata
akan ditangani Pertambahan Kelemahan:
sebesar 25% RT Baru • Data yang ada hanya jumlah Rumah Tangga (RT), bukan jumlah Kepala
Keluarga (KK).
(2010-2014) (2010-2014)
• Data jumlah bangunan eksisting merupakan hasil proyeksi (tidak ada
= 1.842.994 unit = 710.000/tahun data yang update).
Kelebihan:
MENGHUNI • Memperhitungkan jumlah fisik bangunan rumah yang ada.
Kebutuhan
Total Penanganan Fasilitasi Pemerintah : 2.070.000 unit
Perspektif
(2010-2014)
Potensi Swadaya Masyarakat : 3.322.994 unit
Backlog
= 5.392.994 unit
(Tanpa memperhitungkan 12,3 Juta Unit 13,5 Juta Unit
Extended Family) (2007) (2009)
Kelemahan:
• Data yang ada hanya jumlah Rumah Tangga (RT),
bukan jumlah Kepala Keluarga (KK).
• Tidak memperhitungkan jumlah fisik bangunan
rumah.
MEMILIKI 80 % • Komponen sewa seperti Rusunawa tidak
diperhitungkan untuk mengurangi backlog.
• 28,8% anggaran Kemenpera 2010-2014
dialokasikan untuk pembangunan 70.000 unit
Rusunawa.
Kelebihan:
(Memperhitungkan • Data yang digunakan dapat di update dari hasil
Extended Family) 10,8 Juta Unit Susenas yang dilaksanakan setiap 3 tahun.
4

5. IV. LANDASAN KEBIJAKAN
ARAH PEMBANGUNAN PERKIM JANGKA PANJANG
(RPJPN 2005 – 2025)
1) PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN YANG BERKELANJUTAN, MEMADAI,
LAYAK, DAN TERJANGKAU OLEH DAYA BELI MASYARAKAT SERTA DIDUKUNG OLEH
PRASARANA DAN SARANA PERMUKIMAN YANG MENCUKUPI DAN BERKUALITAS YANG
DIKELOLA SECARA PROFESIONAL, KREDIBEL, MANDIRI, DAN EFISIEN;
2) PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN BESERTA PRASARANA DAN SARANA
PENDUKUNGNYA YANG MANDIRI MAMPU MEMBANGKITKAN POTENSI PEMBIAYAAN
YANG BERASAL DARI MASYARAKAT DAN PASAR MODAL, MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA,
SERTA MENINGKATKAN PEMERATAAN DAN PENYEBARAN PEMBANGUNAN; DAN
3) PEMBANGUNAN PERUMAHAN BESERTA PRASARANA DAN SARANA PENDUKUNGNYA
YANG MEMPERHATIKAN FUNGSI DAN KESEIMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP.
 UU No. 17 TAHUN 2007 TENTANG RPJPN 2005-2025 BAB II. 2 Huruf D 5:
“Memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat untuk mewujudkan
kota tanpa permukiman kumuh”.
 UU No. 17 TAHUN 2007 TENTANG RPJPN 2005-2025 BAB IV.1.5 BUTIR 19:
“Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya
diarahkan pada (1) penyelenggaraan pembangunan perumahan yang …..
terjangkau oleh daya beli masyarakat …
5

6. V. RENSTRA KEMENPERA TAHUN 2010-2014
M I S I:
1. MENINGKATKAN IKLIM YANG KONDUSIF &
KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN.
2. MENINGKATKAN KETERSEDIAAN RUMAH LAYAK
HUNI DALAM LINGKUNGAN YANG SEHAT &
AMAN SERTA DIDUKUNG OLEH PRASARANA,
V I S I: SARANA DAN UTILITAS YANG MEMADAI.
3. MENGEMBANGKAN SISTEM PEMBIAYAAN
SETIAP PERUMAHAN JANGKA PANJANG YANG
KELUARGA EFISIEN, AKUNTABEL DAN
INDONESIA BERKELANJUTAN.
MENEMPATI
RUMAH 4. MENINGKATKAN PENDAYAGUNAAN
YANG LAYAK SUMBER-DAYA PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN SECARA OPTIMAL.
HUNI
5. MENINGKATKAN PERAN PEMERINTAH
DAERAH DAN PEMANGKU KEPENTINGAN
LAINNYA DALAM PEMBANGUNAN
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.
6

7. VI. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN TAHUN 2010 - 2014
ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
V I S I:
SETIAP KELUARGA
INDONESIA
1. Penciptaan iklim yang kondusif dan Pengembangan regulasi dan kebijakan
MENEMPATI RUMAH Standar Pelayanan Minimal Bidang
YANG LAYAK HUNI koordinasi pelaksanaan kebijakan di
Perumahan dan Permukiman.
tingkat Pusat dan Daerah dalam
rangka pemenuhan hak dasar a. Pembangunan RLH (pasar formal maupun
M I S I: rakyat atas rumah. secara swadaya masyarakat);
b. Pembangunan rusun baik sewa maupun
1. MENINGKATKAN IKLIM YANG
KONDUSIF & KOORDINASI milik;
2. Peningkatan pemenuhan kebutuhan
PELAKSANAAN KEBIJAKAN c. Penyediaan PSU perkim yang memadai utk
PEMBANGUNAN PERUMAH-
Rumah Sejahtera yang didukung
pengembangan kawasan permukiman
AN DAN PERMUKIMAN. dengan PSU serta kepastian termasuk perumahan swadaya;
bermukim bagi MBM di kawasan d. Penanganan lingkungan perumahan dan
2. MENINGKATKAN KETERSE- perkotaan dan kawasan perdesaan. permukiman kumuh;
DIAAN RUMAH LAYAK HUNI
DALAM LINGKUNGAN YANG e. Pembangunan rumah khusus;
SEHAT & AMAN SERTA DIDU- f. Pengembangan kawasan tematik strategis;
KUNG OLEH PRASARANA, 3. Pelembagaan sistem pendanaan
SARANA DAN UTILITAS
g. Penguatan hak atas tanah utk bermukim.
dan pembiayaan perumahan dan
YANG MEMADAI.
permukiman
a. Pengembangan pembiayaan perumahan
3. MENGEMBANGKAN SISTEM
melalui fasilitasi likuiditas;
PEMBIAYAAN PERUMAHAN
JANGKA PANJANG YANG 4. Peningkatan pendayagunaan b. Pengembangan Tabungan Perumahan
EFISIEN, AKUNTABEL DAN sumberdaya pembangunan perkim, Nasional;
BERKELANJUTAN. c. Peningkatan pemanfaatan sumber-sumber
pemanfaatan hasil-hasil iptek yang
mengacu tata ruang dan kearifan pembiayaan untuk pembangunan perkim.
4. MENINGKATKAN PENDAYA-
GUNAAN SUMBERDAYA PE- lokal.
RUMAHAN DAN PERMUKIM- Peningkatan litbang perkim, penyelenggaraan
AN SECARA OPTIMAL. pembangunan perkim berbasis tata ruang dan
5. Peningkatan sinergi pusat-daerah kearifan lokal.
5. MENINGKATKAN PERAN dan pemberdayaan pemangku
PEMERINTAH DAERAH DAN
PEMANGKU KEPENTINGAN kepentingan lainnya dalam Peningkatan kapasitas kelembagaa dan sdm
LAINNYA DALAM PEMBA- pembangunan perumahan dan serta para pemangku kepentingan
NGUNAN PERUMAHAN DAN permukiman
PERMUKIMAN.
pembangunan perkim.
7

8. VII. TARGET DAN ANGGARAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2010-2014
SESUAI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENGENAH NASIONAL (RPJMN) 2010 – 2014
RPJMN 2010 - 2014
No. PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS SATUAN TARGET ALOKASI ANGGARAN (Rp. Milyar)
2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL
A BA 091
I PROGRAM DUKUNGAN DAN MANAJEMEN 127,61 156,63 242,46 303,33 341,35 1.171,4
TUGAS TEKNIS LAINNYA
II PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 2.185,73 2.520,46 3.874,52 1.679,37 1.851,02 12.111,1
DAN PERMUKIMAN
1 Pembangunan rumah susun sederhana sewa twin block 100 100 180 - - 380 1.200,00 1.200,00 2.160,00 - - 4.560,0
2 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan unit 7.500 12.500 16.250 7.500 6.250 50.000 75,00 125,00 178,75 82,50 75,00 536,3
perumahan swadaya
3 Fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas unit 7.500 12.500 16.250 7.500 6.250 50.000 37,50 62,50 97,50 45,00 43,75 286,3
perumahan swadaya
4 Fasilitasi pembangunan PSU kawasan unit 90.374 117.010 145.000 161.616 186.000 700.000 564,84 731,31 906,25 1.010,10 1.162,50 4.375,0
perumahan dan permukiman
5 Fasilitasi pembangunan PSU perumahan unit 7.500 12.500 16.250 7.500 6.250 50.000 30,00 50,00 81,25 37,50 37,50 236,3
swadaya
6 Fasilitasi dan Stimulasi Penataan Lingkungan Ha 50 100 150 175 180 655 75,00 160,00 240,00 280,00 288,00 1.043,0
Permukiman Kumuh
7 Fasilitasi pra-sertifikasi dan pendampingan unit - 7.500 7.500 7.500 7.500 30.000 - 2,25 3,00 3,00 3,75 12,0
pasca-sertifikasi
8 Fasilitasi pembangunan rumah khusus unit 250 750 1.050 1.350 1.600 5.000 42,87 28,88 47,25 60,75 80,00 259,7
9 Pengembangan Kebijakan dan Koordinasi peraturan 4 4 4 4 4 20 160,52 160,52 160,52 160,52 160,52 802,6
Pelaksanaan Kebijakan Perumahan dan perundangan
Permukiman
III PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN 82,40 82,40 82,40 82,40 82,40 412,0
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1 Pengembangan Kebijakan dan Koordinasi peraturan 2 2 2 2 2 10 82,40 82,40 82,40 82,40 82,40 412,0
Pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan perundangan
Perumahan dan Permukiman
TOTAL ALOKASI KEMENPERA 2010-2014 (BA 091) 2.395,7 2.759,5 4.199,4 2.065,1 2.274,8 13.694,5
B. BA 999
III PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN 4.163,51 3.840,00 4.440,00 4.440,00 4.740,00 21.623,51
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1 Bantuan Subsidi Perumahan unit 210.000 250.000 290.000 290.000 310.000 1.350.000 3.240,00 3.840,00 4.440,00 4.440,00 4.740,00 20.700,00
2 Masa Transisi 187.006 187.006 923,51 923,51
TOTAL ALOKASI KEMENPERA 2010-2014 (BA 999) 4.163,5 3.840,0 4.440,0 4.440,0 4.740,0 21.623,5 8

9. VIII. ROADMAP: SKENARIO OPERASIONALISASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN
Urban-Rural Lnkg, LHB dan
•Dekon PSU, Bahan Perkuatan Tabungan
PENGEMBANGAN Pinjaman/ Bangunan dan Kewajiban Fasilitas
•DAK Pelayanan Perumahan Perumahan
KEBIJAKAN Hibah Rekayasa Ranc. Likuiditas
Perkim Bangun Umum Swadaya Nasional
Memperkuat Kapasitas PSU Kawasan PSU Kawasan
Pemda dalam  Jaringan air minum;  Jalan; Penugasan khusus Pemberdayaan
Penyaluran Pinjaman/ pengembangan  Air limbah; (septic tank  Drainase. Pemerintah kpd Masyarakat &
kawasan perumahan komunal); Bahan Bangunan BUMN untuk
Penyaluran hibah  Jaringan listrik;
Bantuan Stimulan
melalui • Lokal
 PJU
pembangunan
sistem land banking Ranc Bangun:
perumahan bagi MBR
• Arsitektur lokal
dengan spesifikasi BLU
dan harga sesuai Pusat
Pembiayaan Pemerintah standar Pemerintah Pembiayaan
Menerbitkan Daerah Perumahan
Pasar Obligasi BUMN/D
Blended
PNPM Financing
Sekunder Daerah Underlying Pembangunan MANDIRI Bank / LKNB
PERKIM
Asset PSU Kawasan PERKIM Pelaksana
Pengembang
KAWASAN PERMUKIMAN
Kredit Konstruksi
Dikelola oleh Pusat dg bunga rendah
Pengelolaan Aset LINGKUNGAN HUNIAN
(dibawah Rumah
Permerintah Swadaya KPR dan Kredit Mikro
Pembiayaan
Daerah) Swadaya dengan
Sekunder
Perumahan bunga rendah
A
Rumah Jadi
Rumah
Masyarakat
A Rusun Sejahtera Tapak
Milik Sewa
SISI PASOKAN SISI PERMINTAAN
PASAR SEKUNDER PASAR PRIMER 9

10. VIII.A. PROGRAM/KEGIATAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN
Sejak diluncurkankan Fasilitas Likuiditas 1. Kemampuan/Daya Beli Masyarakat
pada Tahun 2010, telah berhasil dibiayai masih sangat terbatas dan kenaikan
sebanyak 14.000 unit Rumah Sejahtera penghasilan/pendapatan setiap
Tapak, dan 1.600 unit Rumah tahunnya tidak signifikan
dibandingkan dengan laju inflasi per
Sejahtera Susun
PENGEMBANGAN SUMBER PEMBIAYAAN MURAH JANGKA PANJANG tahun;
DANA JANGKA PANJANG REPAYMENT 2. Keterjangkauan angsuran KPR
INVESTOR TABUNGAN: DANA Bersubsidi diberikan secara terbatas
INSTITUSIONAL -TAPERUM-PNS PIHAK
-JAMSOSTEK
-DANA PENSIUN
-TWP-TNI/POLRI
-YKPP
KETIGA SISI PASOKAN selama masa subsidi (4 s/d 10 tahun);
-PERUSAHAAN -SWASTA KREDIT
ASURANSI KONSTRUKSI 3. Optimalisasi pemanfaatan dana
APBN sejalan dengan keterbatasan
APBN – FL
PK-BLU
BANK
PELAKSANA keuangan negara;
[POS PEMBIAYAAN]
PPP
4. Memerangi rejim suku bunga tinggi
SISI
melalui penyediaan dana murah
PERMINTAAN jangka panjang sampai dengan
KPR
melembaganya Tabungan Perumahan
Nasional (TPN);
REPAYMENT REPAYMENT
5. Daya tarik bagi Sumber Dana lain
untuk berperan dalam Pembiayaan
10
Perumahan (integrasi sumber-sumber

11. PROGRAM/KEGIATAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN [2]
PERBANDINGAN SKIM SUBSIDI DAHULU DENGAN SKIM FASILITAS LIKUIDITAS SAAT INI
SKIM SUBSIDI (DAHULU) SKIM FASILITAS LIKUIDITAS (SAAT INI)
Masa Terbatas, jangka waktu tertentu Sepanjang masa pinjaman
Subsidi
Suku Bunga Bunga bersubsidi dalam jangka waktu Bunga yang ditetapkan satu digit sepanjang masa
tertentu dan dilanjutkan bunga komersial pinjaman (fixed rate)
(bank yang bersangkutan)
Angsuran Angsuran selama masa subsidi Angsuran selama masa pinjaman ≤ 1/3 penghasilan
≤ 1/3 penghasilan, dan selanjutnya
cenderung ≥ 1/3 penghasilan tergantung
bunga komersial
Dana APBN Belanja Subsidi, merupakan dana habis Belanja FL dalam pos pembiayaan/investasi sehingga
(tidak kembali) bukan dana habis dan merupakan revolving fund
Alokasi Terus menerus Setelah beberapa periode tertentu semakin berkurang
APBN dan terus mengecil sampai akhirnya tidak perlu ada
alokasi atau ketika Tabungan Perumahan Nasional
sudah melembaga
Sumber APBN APBN + sumber dana lain
Dana
Penggunaan Hanya untuk sisi permintaan (KPR Untuk sisi permintaan (KPR) dengan tingkat bunga
Bersubsidi) terjangkau (satu digit) dengan tenor sampai dengan 15
tahun 11

12. VIII.B. PROGRAM/KEGIATAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
TABUNGAN PERUMAHAN
TABUNGAN IURAN DAN KEPESERTAAN
SUKARELA TABUNGAN PERUMAHAN:
1. Setiap PNS, TNI/Polri, Karyawan BUMN/D,
TABUNGAN Karyawan Swasta yang berpenghasilan tetap,
PERUMAHAN wajib membayar iuran tabungan perumahan;
2. Prusahaan wajib mengimbangi iuran tabungan
TABUNGAN wajib perumahan bagi karyawan;
WAJIB 3. Pemerintah wajib mengimbangi iuran tabungan
wajib perumahan bagi PNS, TNI/Polri.
PERUNTUKAN DANA PENGELOLAAN DANA TABUNGAN PERUMAHAN
TABUNGAN PERUMAHAN: hanya dapat diinvestasikan pada:
1. Untuk memberikan manfaat sebesar- 1. Lembaga Keuangan;
besarnya bagi peserta tabungan; dan 2. Surat Berharga yang diperdagangkan di pasar
2. Untuk pembelian, pembangunan, dan modal; dan
perbaikan rumah. 3. Instrumen Keuangan lainnya.
UNDANG-UNDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
MENGAMANATKAN PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG TABUNGAN PERUMAHAN
12

13. VIII.C. PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN SWADAYA[1]
1. PNPM MANDIRI PERKIM
PNPM MANDIRI
• Partisipatif
• Penguatan Kelembagaan
• Pelaksanaan secara swakelola
• Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)
KONDISI EKSISTING PNPM MANDIRI PERKIM KONDISI YANG DIHARAPKAN
• Masyarakat dapat menghuni rumah
• Masyarakat Miskin • Peran serta masyarakat
yang layak dan terjangkau
• Penguatan kelompok swadaya masyarakat • Lingkungan yang sehat dan aman
• Rumah Tidak Layak Huni
• Pelaksanaan swadaya masyarakat • Penurunan angka kemiskinan
• Lingkungan Kumuh • Stimulan pada kelompok masyarakat • Pengurangan luasan kawasan kumuh
STIMULAN FISIK STIMULAN NON FISIK
• Pembangunan Rumah Baru • Peningkatan keswadayaan melalui pelatihan dan penyuluhan
• Perbaikan Rumah • Bantuan Teknis dalam penyelenggaraan perumahan swadaya
• Peningkatan PSU • Pendampingan/Fasilitasi Pra dan Pasca Sertipikasi Hak Atas Tanah (SHAT)
13

14. PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN SWADAYA[2]
2. FASILITASI PRA DAN PASCA SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH (SHAT)
MEKANISME PELAKSANAAN
TUJUAN  Para-sertipikasi tanah meliputi kegiatan
sosialisasi, identifikasi dan inventarisasi TIM KOORDINASI PUSAT
Mewujudkan mekanisme kerjasama - Kementerian Perumahan Rakyat
penyiapan calon peserta kegiatan SHAT untuk menyiapkan data calon peserta, yang
dilaksanakan pada periode tahun sebelum - Badan Pertanahan Nasional (BPN)
dlm rangka pemberdayaan MBR utk mem-
bangun/memperbaiki rumah scr swadaya pelaksanaan sertipikasi (T-1).
agar memiliki rumah yang layak huni.  Pelaksanaan sertipikasi hak atas tanah, TIM KOORDINASI PROVINSI
dilaksanakan oleh Badan Pertanahan - SKPD Provinsi yg membidangi perumahan
Nasional melalui Kantor Pertanahan - Bappeda Provinsi
Kabupaten/Kota pada periode tahun - Kanwil BPN
RUANG LINGKUP pelaksanaan sertipikasi (T).
Memverifikasi calon peserta pokja dan  Pasca-sertipikasi tanah berupa TIM KOORDINASI KAB/KOTA
mekanisme penyiapan calon peserta pembinaan dan pendampingan MBR untuk - Unsur instansi yang membidangi perkim
berdasarkan kriteria yang ditentukan mendapatkan akses ke sumber pembiayaan - Unsur pemerintah Kabupaten/Kota
(SKPD kab/kota) dan sumber-sumber lainnya dalam rangka - Kantor Pertanahan
Monitoring dan evaluasi serta pelatihan membangun/ memperbaiki rumah secara
swadaya untuk mendapatkan rumah yang
(pasca-sertipikasi) layak huni, yg dilaksanakan pd periode tahun
Akses ke sumber lain (pasca-sertipikasi) setelah pelaksanaan sertipikasi (T+1).
KRITERIA CALON PENERIMA MANFAAT SHAT PRA SERTIPIKASI SERTIPIKASI PASCA SERTIPIKASI
(KEMENPERA) (BPN) (KEMENPERA)
a. WNI
S b. Berkeluarga (memiliki akte perkawinan) Sosialisasi
U Penerima
c. Berpenghasilan tetap atau tidak tetap SERTIPIKAT
B Sertipikat
d. Mempunyai KTP/KK
Y e. Memiliki tanah kosong atau mempunyai rumah tidak layak huni Identifikasi dan
E f. Berdomisili di wilayah hukum yang sama dengan letak tanah yang Inventarisasi
K akan disertipikatkan dan bidang tanah untuk rumah pertama Monev dan
Pelaksanaan Pembinaan
a. Tanah dikuasai secara fisik dan jelas batas-batasnya, tidak dalam Penyiapan Data
Sertipikasi Teknis
sengketa dan tempat berdiri rumah yg akan dibangun atau diperbaiki Calon Peserta
O b. Belum bersertipikat •Seleksi
B c. Tidak dalam keadaan dijaminkan •Verifikasi
Y d. Bukan tanah warisan yang belum dibagi Akses Sumber
E e. Luas tanah maksimal 2.000 m2 yang peruntukannya hanya untuk Pembiayaan dan
K perumahan Daftar Nominatif Penetapan sumber-sumber
f. Penggunaan tanah sesuai RTRW Kab/Kota Calon Peserta Peserta lainnya
14

15. VIII.D. PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN FORMAL
ISU & PERMASALAHAN KEBIJAKAN
1. Backlog;
1. Penyusunan NSPK di bidang perumahan formal;
2. Urbanisasi;
2. Meningkatkan dan memastikan pasokan hunian
3. Kelangkaan Lahan di perkotaan;
khususnya bagi MBR;
4. Kapasitas Fiskal Daerah;
5. Dukungan Perumahan Khusus (perbatasan). 3. Mendorong peran pemerintah daerah dalam
pembangunan perumahan formal;
4. Meningkatkan kapasitas SDM dan pelaku serta
PROGRAM pendayagunaan sumberdaya pembangunan
perumahan formal;
5. Mendorong berkembangnya inovasi, teknologi,
Fasilitasi Rusunami
standardisasi dan investasi perumahan formal;
6. Mendorong peran serta swasta/masyarakat dalam
Pembangunan Rusunawa
pembangunan Rusunami;
7. Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman.
Pembangunan Rumah Khusus
Fasilitasi Rumah Tapak
BENEFIT
1. Tersusunnya Kebijakan dan NSPK Perumahan Formal;
2. Berkontribusi terhadap pengurangan Backlog;
3. Terbangunnya Rusunawa/Rusus dan terpenuhinya kebutuhan unit hunian untuk kelompok sasaran;
4. Meningkatnya Pasokan rumah (tapak dan susun) Terciptanya Lapangan Kerja;
5. Peningkatan produktivitas;
6. Meningkatnya kesejahteraan;
7. mendukung kegiatan belajar dan mencegah tawuran mahasiswa.
15

16. VIII.E. PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN FORMAL
PUBLIC SERVICE OBLIGATION (PSO) PERUMAHAN
LATAR BELAKANG
• Masyarakat Berpenghasilan Menengah ke Bawah belum memiliki akses terhadap
kepemilikan rumah yang layak.
• Pemerintah Indonesia dengan segala keterbatasan yang ada berkewajiban untuk
menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat. Sementara itu pertumbuhan kebutuhan
rumah yang tinggi (1,2 juta unit/tahun) ditambah dengan backlog perumahan yang
mencapai 7,4 juta unit menjadi hambatan tersendiri, dikarenakan kemampuan penyediaan
perumahan hanya 200.000 unit/tahun.
TUJUAN
Dalam rangka benchmarking harga rumah sejahtera
SASARAN
Menyediakan hunian yang layak bagi MBR dengan penghasilan ≤ Rp. 2,5 juta dan
MBM dengan penghasilan Rp. 2,5 juta < P ≤ Rp. 4,5 juta
Usulan Komponen PSO
 Selisih biaya produksi dan biaya penjualan rumah sejahtera tapak, tipe 36/72 (desain dan
spesifikasi tertentu).
 Selisih biaya produksi dan biaya penjualan rumah murah, tipe 36 (desain dan spesifikasi
tertentu).
 Selisih penerimaan dan pengeluaran atas hunian rumah sejahtera susun sewa.
16

17. VIII.F. PROGRAM/KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN
1) Lahan bagi pengembangan kawasan perumahan dan permukiman semakin
langka dan mahal. Program: Pengembangan Kebijakan Land Banking
(Pencadangan Lahan) di Perkotaan.
2) Lingkungan kumuh diperkotaan cenderung meluas (54.000 ha tahun 2004
menjadi 59.000 ha tahun 2009. Program: Penanganan Lingkungan
Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK).
3) Dengan semakin padatnya lahan perkotaan, maka dibutuhkan alternatif
pendekatan pengembangan kawasan melalui pengembangan kawasan
bukan skala besar. Program: Bantuan Stimulan PSU Kawasan.
4) Perencanaan perumahan dan permukiman di daerah belum terselenggara
dengan baik. Program: Peningkatan kapasitas kelembagaan dan
perencanaan di daerah melalui Bantek RP4D (RP3KP).
5) Pengembangan kawasan perumahan untuk mendukung fungsi-fungsi
khusus (industri, perbatasan, nelayan, dll). Program: Pengembangan
Kawasan Khusus.
6) Kerjasama Swasta/Masyarakat dan Pemerintah dalam pengembangan
kawasan, masih relatif terbatas. Program: DAK Bidang Perumahan dan
Permukiman.
7) Perlunya pelaksanaan ujicoba pengembangan kawasan perumahan dan
permukiman di beberapa daerah. Program: Revitalisasi Kota Kekerabatan
Maja.
8) Perlunya pemberian penghargaan terhadap pemerintah daerah yang telah 17

18. VIII.G. PROGRAM/KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN[4]
DANAALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN TAHUN 2011
TUJUAN
Meningkatkan tersedianya rumah yang layak huni dan terjangkau bagi
Masyarakat Berpenghasilan Menengah dan Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (MBM/R) di dalam kawasan perumahan dan permukiman yang
didukung oleh prasarana dan sarana serta utilitas yang memadai.
LINGKUP KEGIATAN
Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) meliputi:
1. Jaringan Air Minum;
2. Air Limbah (septic tank komunal);
3. Jaringan Listrik;
4. Penerangan Jalan Umum.
• KELUARAN
Terbangunnya prasarana, sarana dan utilitas (PSU) kawasan
perumahan dan permukiman yang terdiri dari jaringan air
minum, air limbah (septictank komunal), jaringan listrik dan
penerangan jalan umum untuk 24.000 unit rumah.
• KEBUTUHAN ANGGARAN
Alokasi DAK Bidang Perumahan dan Permukiman sebesar
Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah).
18

19. VIII.H. KEGIATAN DEKONSENTRASI LINGKUP KEMENPERA TAHUN 2010 – 2011
LATAR BELAKANG
 PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kab/Kota
 PP 7/2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
 Tidak adanya kelembagaan
yang menangani perumahan
secara khusus (kepala seksi/
bagian/ dinas)  Pengembangan data
 Tidak adanya data mengenai: TUJUAN perumahan: level kab/kota
 Kondisi rumah eksisting  provinsi  nasional
(bagus, rusak, sangat • Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pemerintahan,  Meningkatkan koordinasi
rusak) pelaku pembangunan
pembangunan dan pelayanan umum
 Luasan dan lokasi perumahan kab/kota –
• Menjamin hubungan yang serasi antara Pemerintah dan provinsi – nasional
kawasan kumuh
Daerah, serta antar Daerah (Sinergitas Pusat-Daerah)
 Tidak adanya masterplan
pengembangan perumahan
TAHUN 2010 TAHUN 2011
 Kegiatan:  Kegiatan:
1. Pendataan dan Monitoring 1. Sosialisasi Kebijakan Bidang
Pembangunan Perumahan Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Sosialisasi Kebijakan Bidang 2. Peningkatan Kapasitas Pemerintah
Perumahan Daerah
 Dana: Rp. 50 Milyar – 33 Provinsi  Dana: Rp. 50 Milyar – 33 Provinsi
 Waktu: 9 bulan (April – Desember 2010)  Waktu: 9 bulan (Maret – Nopember 2011)
1. Manajemen data perumahan dan kawasan permukiman di 33 provinsi
2. Wadah koordinasi pembangunan perumahan dan permukiman di 33 provinsi
3. Dokumen perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di 33 provinsi
4. Profil perumahan dan kawasan permukiman di 33 provinsi
5. Mekanisme monev pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di 33 provinsi
19

20. IX. PERLUASAN PROGRAM PRO RAKYAT KLASTER 4: PEMBANGUNAN
RUMAH SANGAT MURAH DAN RUMAH MURAH
KLASTER – IV: PROGRAM RUMAH SANGAT MURAH DAN MURAH
Rumah Tangga Miskin Pelaku Usaha Mikro Pelaku Usaha Mikro dan
dan Hampir Miskin dan Kecil Kecil BERDAYA BELI
RUMAH SANGAT MURAH RUMAH MURAH
(PNPM MANDIRI PERKIM) RUMAH MURAH
Penyediaan tanah Penyediaan tanah Penyediaan tanah
Sertipikasi bidang tanah Sertipikasi bidang tanah Sertipikasi bidang tanah
Perijinan Perijinan
Perijinan
Pemberdayaan Pembangunan rumah
Pembangunan rumah
masyarakat baru
baru
Pembangunan rumah PSU
PSU MODIFIKASI
baru
Penjaminan PROGRAM
Peningkatan kualitas
perumahan
MODIFIKASI Harga Jual Rp 20 – 25 Juta
PSU PROGRAM
BANSOS Rp 5 – 10 Juta Harga Jual Rp 55 – 70 Juta
Harga Jual Rp 20 – 25 Juta
PROGRAM PROGRAM
EKSISTING EKSISTING
BANKABLE
20
NON - BANKABLE