2. A. DASAR HUKUM
• UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
• UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
• UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
• UU No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
• UU No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;
• PP No. 21 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
• PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemprov
dan Pemkab/Pemkot;
• Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah;
• Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
• Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2008 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat;
• Peraturan Menteri Keuangan No. 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana
Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan No. 248/PMK.07/2010.
3. B. DASAR PENYELENGGARAAN
DEKONSENTRASI
Pasal 18 (5) UUD 45 (Dasar Dekon)
PEMDA menjalankan OTDA seluas-luasnya kecuali
URUSAN PEMERINTAHAN yang oleh UU
ditentukan sebagai URUSAN PEMERINTAH
PUSAT (Dekonsentrasi).
Pasal 18 (2) UUD 45 (Dasar TP)
PEMDA Prov. Kab./Kota mengatur & mengurus
sendiri URUSAN PEMERINTAHAN menurut asas
Otonomi dan TUGAS PEMBANTUAN.
3
4. M P R D P R PRESIDEN
DAERAH
OTONOM
DESENTRALISASI
C. SISTEM PEMERINTAHAN NKRI
GUBERNUR &
INSTANSI
VERTIKAL
DEKONSENTRASI
BADAN PENGELOLA
BUMN, OTORITA,DLL
DELEGASI
(DESENTRALISASI FUNGSIONAL)
LEMBAGA NEGARA
LAINNYA
B P K M A M K
TUGAS
PEMBANTUAN
DAERAH dan
DESA
Kementerian Negara
Dewan Pertimbangan
TNI/Polri
D P D
TP DAERAH
4
5. • Melindungi segenap
bangsa Indonesia
• Memajukan
Kesejahteraan Umum
• Mencerdaskan
Kehidupan Bangsa
• Melaksanakan
Ketertiban Dunia
DESEN
DEKONTP
D. ASAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
Ps 20 UU 32/2004
ASAS
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN UNTUK
MEWUJUDKAN TUJUAN
BERNEGARA :
5
6. E.E. TUJUAN PENYELENGGARAANTUJUAN PENYELENGGARAAN
DEKONSENTRASIDEKONSENTRASI
1. Terpeliharanya keutuhan NKRI.
2. Terwujudnya pelaksanaan kebijakan nasional dlm
mengurangi kesenjangan antar daerah.
3. Terwujudnya keserasian hubungan antar susunan
pemerintahan & antar pemerintahan di daerah.
4. Teridentifikasinya potensi dan terpeliharanya
keanekaragaman sosial budaya daerah.
5. Tercapainya efisiensi & efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan, serta pengelolaan pembangunan dan
pelayanan terhadap kepentingan umum masyarakat.
6. Terciptanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan
sosial budaya dalam NKRI.
6
7. Dana dekonsentrasi pada hakekatnya merupakan bagian anggaran kementerian/Dana dekonsentrasi pada hakekatnya merupakan bagian anggaran kementerian/
lembaga yang dialokasikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayahlembaga yang dialokasikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah
propinsi, sesuai dengan beban dan jenis kewenangan yang dilimpahkan denganpropinsi, sesuai dengan beban dan jenis kewenangan yang dilimpahkan dengan
kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikankewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan
pelimpahan (pelimpahan (PP NPP Noo. 7 T. 7 Tahunahun 2008 tentang Dekonsentrasi2008 tentang Dekonsentrasi ddan Tugas Pembantuanan Tugas Pembantuan
dan Permenkeu Ndan Permenkeu Noo. 156/PMK.07/2008. 156/PMK.07/2008))
Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dialokasikan untukPendanaan dalam rangka dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan non-fisikkegiatan non-fisik
yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap.yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap.
Antara lain berupa: sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbinganAntara lain berupa: sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan
teknis, pelatihan dan penyuluhan, supervisi, penelitian dan survey serta pembinaan,teknis, pelatihan dan penyuluhan, supervisi, penelitian dan survey serta pembinaan,
pengawasan dan pengendalianpengawasan dan pengendalian ( Pasal 20 PP No. 7 Tahun 2008)( Pasal 20 PP No. 7 Tahun 2008)
Program dan kegiatan kementerian/lembaga yang akan didekonsentrasikan harusProgram dan kegiatan kementerian/lembaga yang akan didekonsentrasikan harus
sesuai dengansesuai dengan Renja-KL dan RKPRenja-KL dan RKP . Rencana lokasi dan anggaran untuk. Rencana lokasi dan anggaran untuk
program/kegiatan dekonsentrasi disusun dengan memperhatikan kemampuanprogram/kegiatan dekonsentrasi disusun dengan memperhatikan kemampuan
keuangan negara, keseimbangan pendanaan dan kebutuhan pendanaankeuangan negara, keseimbangan pendanaan dan kebutuhan pendanaan
pembangunan daerahpembangunan daerah ( Pasal 21 PP No. 7 Tahun 2008)( Pasal 21 PP No. 7 Tahun 2008)
F.F. DANA DEKONSENTRASIDANA DEKONSENTRASI
7
8. G. KERANGKA PIKIR DEKONSENTRASI
DK
PEMERINTA
H
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
PERENCANAAN
PERMEN/L
BINWAS
GUBERNUR
WKL
PEMERINTAH
DPRD
SKPD
Melaksanakan
Mempertanggungjawabkan
Melaporkan
88
9. [9]
H. SIKLUS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DALAM
APBN
(PP No. 21/2004 dan PP No. 40/2006)
No Uraian Time Frame
1. Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif minggu II Februari s.d. pertengahan Maret
2. Rancangan Renja KL pertengahan Maret
3. Rancangan Interim RKP
4. Musrenbangprov
(sinkronisasi rencana kegiatan Dekonsentrasi dgn kebutuhan pemb. daerah) minggu II April
5. Musrenbangnas
(pembahasan, penyempurnaan rancangan RKP & rancangan renja KL) minggu IV April
6. RKP (ditetapkan Presiden) pertengahan Mei
7. Pagu sementara
pertengahan JuniPemberitahuan rencana program dan kegiatan Dekonsentrasi oleh K/L kepada
daerah
8. Pembahasan RKA-KL dengan DPR
(pembahasan dalam rangka pagu sementara) pertengahan Juni – pertengahan Juli
9. Penyampaian RKA-KL ke Menkeu + Bappenas pertengahan Juli
10. Nota Keuangan dan RAPBN disampaikan ke DPR pertengahan Agustus
11. Pembahasan RKA-KL dengan DPR
(pembahasan dalam rangka pagu definitif) Agustus – Oktober
12. Pembahasan dan persetujuan DPR terhadap RAPBN Agustus – Oktober
13. Penelaahan RKA-KL dengan DJA Oktober - November
14. UU APBN akhir November
15. RKA-KL ditetapkan jadi Perpres akhir November
16. Penyampaian DIPA ke Menkeu minggu II Desember
17. Pengesahan DIPA 31 Desember
10. (1) DPRD
(2) GUBERNUR
PROPINSI
(3) KEMENTERIAN/
LEMBAGA
(4) DPR
KOMISI
TERKAIT
(5) MENTERI
KEUANGAN
(6) BAPPENAS
Usulan RKAKL
Dana Dekon
Penelaahan
RKAKL
RKA-KL/SAPSK
Pembahasan APBD
SAPSK/
PERPRES
Penelaahan
RKAKL
SAPSK/
PERPRES
SAPSKN
Penelaahan
RKAKL
Urusan yg
akan dilimpah-
kan (dlm
Renja KL)
Musrenbang
Nasional
SEB Pagu
Indikatif
SEB Pagu
Sementara
DIPA
KONSEP
DIPA
JAN-APR MEI-AGS SEPT-DES
Urusan yg
akan dilimpah-
kan (dlm
Renja KL)
PERMEN
ttg urusan
yg dilimpahkan
Keterangan: A. Setelah menerima SEB Pagu Sementara, K/L memberitahukan mengenai lingkup urusan yang akan dilimpahkan kepada Gubernur.
Selanjutnya Gubernur menyampaikan penetapan SKPD Pelaksana Dekonsentrasi kepada K/L.
B. Setelah penerbitan Perpres RABPP, K/L menetapkan Permen tentang urusan yang dilimpahkan dan menyampaikan kepada Gubernur.
Selanjutnya Gubernur menetapkan Perangkat Pengelola Keuangan yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat
Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM, dan Bendahara Pengeluaran dan menyampaikan kepada K/L. 10
11. HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN
Instansi Kegiatan Bulan
Kementerian
/
Lembaga
1. Setelah ditetapkan pagu indikatif, memprakarsai dan merumuskan sebagian urusan pemerintahan yang
akan dilimpahkan kepada gubernur .
Maret
2. Rumusan sebagian urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada Gubernur dituangkan dalam
rancangan Renja KL dan disampaikan kepada Bappenas sebagai bahan koordinasi pada
Musrenbangnas.
Maret
3. Memberitahukan kepada Gubernur lingkup urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan setelah Pagu
Sementara ditetapkan.
Juni
4. Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan RKA KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK kepada
Gubernur .
Nov
5. Menteri/pimpinan KL menetapkan lingkup urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan dalam bentuk
Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga dan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada
Mendagri, Menkeu, dan Menneg PPN/Bappenas setelah ditetapkannya Perpres tentang RABPP.
Paling lambat
Minggu I
Desember
Bappenas
Bersama dengan Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan penelaahan rancangan Renja KL yang memuat
rumusan tentang sebagian urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan, dan hasilnya akan digunakan
sebagai bahan penyusunan Renja KL dan RKP.
Maret
Gubernur
1. Sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemda. Maret
2. Penyiapan perangkat daerah (SKPD) yang akan melaksanakan program dan kegiatan dekonsentrasi. Minggu I
Juli
3. Koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pelaporan.
4. Membentuk tim koordinasi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
5. Memberitahukan kepada DPRD berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
dilimpahkan.
I. PROSES PERENCANAAN-PENGANGGARAN DANA DEKONSENTRASI (LANJUTAN)
11
12. Kepala Daerah
Menjabarkan urusan
Pemerintah dalam rincian
Program dan Kegiatan
mengusulkan SKPD yang sesuai
dengan bidang tugas yang ditangani
Memberitahukan indikasi
program dan kegiatan
kepada Daerah Penerima
Kementerian/Lembaga
Dgn memperhatikan
skala prioritas;
alokasi anggaran;
lokasi kegiatan.
pertengahan bulan Juni
dan/atau setelah pagu
sementara
Menetapkan Peraturan
Menteri/Pimpinan Lembaga
tentang program dan
kegiatan yang akan
didekonsentrasikan/
ditugaskan
Menyampaikan Peraturan
tersebut kepada daerah
penerima
Menyampaikan usulan SKPD kepada
K/L paling lambat akhir bulan Juni
setelah terbitnya
Perpres RABPP paling
lambat minggu 1 bulan
Desember
Format Peraturan tersebut disusun oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga sepanjang belum
ditetapkan lain oleh Mendagri
J.J. PERENCANAAN KEGIATANPERENCANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASIDEKONSENTRASI
menerima Peraturan Menteri/Pimpinan
Lembaga tentang Dekonsentrasi
12
13. Program dan kegiatan yang didanai tertuang dalam RKA-K/L, dan
sepenuhnya dibiayai dari APBN melalui DIPA K/Lsepenuhnya dibiayai dari APBN melalui DIPA K/L
K/L tidak diperkenankan mensyaratkan dana pendampingdana pendamping
Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, K/L juga
harus memperhitungkan kebutuhan anggaran:
biaya penyusunan dan pengiriman laporanbiaya penyusunan dan pengiriman laporan oleh SKPD;
biaya operasional dan pemeliharaanbiaya operasional dan pemeliharaan atas hasil pelaksanaan
kegiatan yang belum dihibahkan;
honorarium pejabat pengelola keuanganhonorarium pejabat pengelola keuangan dana dekonsentrasi;
dan
biaya lainnya dalam rangka pencapaian targetbiaya lainnya dalam rangka pencapaian target pelaksanaan
kegiatan dekonsentrasi.
K.K. PENGANGGARAN DEKONPENGANGGARAN DEKONSENTRASISENTRASI
13
14. PROSES PENGANGGARAN DANA DEKON
KEGIATAN DPR K/L BAPPENAS MENKEU GUBERNUR DPRD
1. Penganggaran dana dekonsentrasi dituangkan dalam
penyusunan RKA-KL.
2. RKA-KL yang telah disusun menjadi dasar dalam
pembahasan bersama antara kementerian/lembaga dengan
komisi terkait di DPR.
3. RKA-KL yang telah disepakati oleh komisi terkait di DPR
disampaikan kepada Menteri Keuangan dan menteri yang
membidangi perencanaan pembangunan nasional untuk
dilakukan penelaahan.
4. Hasil penelaahan RKA-KL ditetapkan menjadi Satuan
Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK).
`
5. RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK disampaikan
kepada kementerian/lembaga.
6. Kementerian/lembaga menyampaikan RKA-KL yang telah
ditetapkan menjadi SAPSK kepada gubernur dan
diberitahukan kepada DPRD provinsi pada saat pembahasan
RAPBD.
7. Setelah menerima RKA-KL, gubernur menetapkan Kuasa
Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat
Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar,
dan Bendahara Pengeluaran serta menyampaikannya
kepada menteri/pimpinan lembaga dan Menteri Keuangan.
: Proses di DJA (Penelaahan RKA KL) : Proses di DJPBN (Penyelesaian DIPA)
K.K. PENGANGGARAN DEKONPENGANGGARAN DEKON SENTRASISENTRASI (LANJUTAN)(LANJUTAN)
14
15. [15][15]
1. Penyaluran Dana Dekonsentrasi dilakukan melalui Rekening Kas
Umum Negara.
2. DIPA yang telah disahkan disampaikan kepada SKPD penerima
dana Dekonsentrasi sebagai dasar dalam penerbitan SPM.
3. Penerbitan SPM oleh SKPD selaku KPA didasarkan pada alokasi
dana yang tersedia dalam DIPA.
4. Kepala SKPD penerima Dana Dekonsentrasi menerbitkan dan
menyampaikan SPM kepada KPPN.
5. Setelah menerima SPM dari SKPD, KPPN setempat menerbitkan
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
6. Penerimaan sebagai akibat pelaksanaan Dekonsentrasi
merupakan penerimaan negara dan wajib disetor ke Rekening Kas
Umum Negara.
7. Dalam hal pelaksanaan Dekonsentrasi terdapat saldo kas pada
akhir tahun anggaran harus disetor ke Rekening Kas Umum
Negara.
L. PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANAL. PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA
15
16. M. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
DEKONSENTRASI (Pasal 30 PP 7/2008)
ASPEK MANAJERIALASPEK MANAJERIAL
a. Perkembangan realisasi
penyerapan dana
b. Pencapaian target
keluaran
c. Kendala yg dihadapi
d. Saran tindak lanjut
ASPEKASPEK
AKUNTABILITASAKUNTABILITAS
a. Laporan Realisasi
Anggaran
b. Neraca
c. Catatan Atas Laporan
Keuangan
d. Laporan Barang
PP 39/2006PP 39/2006 PP 6/2006PP 6/2006 && PP 8/2006PP 8/2006
Keterangan:
- PP 6/2006 ttg Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- PP 8/2006 ttg Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- PP 39/2006 ttg Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan 16
17. 17
N. MEKANISME PENYAMPAIAN
LAPORAN DEKONSENTRASI
MENTERI/
PIMP.LEMBAGA
GUBERNUR
(WKL PEMERINTAH)
BAPPEDA PROVLap. Kegiatan
Lap. Keg/Manaj
Lap. Keuangan/Barang
MENDAGRI MENKEU BAPPENAS
BAHAN
LAP.
GABUNGA
N
LAP.
GABUNGAN
1b
1a
3
2
Lap. SAK & SABMN BIRO
KEUANGAN
SKPD PROV.
18. O. TATA CARA PENARIKAN
URUSAN YANG DILIMPAHKAN
18
1. Penarikan urusan dapat dilakukan karena adanya
PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH dan
PELAKSANAANYA TIDAK SEJALAN dengan
perundang-undangan.
2. Penarikan urusan dilakukan melalui Peraturan
Menteri/Pimpinan Lembaga, dengan tembusan
Mendagri, Menkeu, dan Bappenas.
3. Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga digunakan oleh
Menkeu sebagai dasar pemblokiran dalam dokumen
anggaran dan penghentian pencairan dana.
19. MENTERI/
PIMPINAN
LEMBAGA
MENTERI
KEUANGAN
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN TERHADAP
PENYELENGGARAAN
URUSAN YANG DILIMPAHKAN
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN TERHADAP
PENGELOLAAN DANA
DEKONSENTRASI
pedoman, fasilitasi,
dan bimbingan teknis,
serta pemantauan
dan evaluasi
Koordinasi
Binwas
Dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi & akuntabilitas, serta
pencapaian efisiensi penyelenggaraan & pengelolaan dana
Dekonsentrasi
P. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
19
20. Pemeriksaan Dekonsentrasi dilakukan oleh:
unit
pemeriksa
internal
kementerian/
lembaga
unit
pemeriksa
eksternal
pemerintah
berpedoman pada peraturan perundang-undangan
di bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara
Q. PEMERIKSAAN
20
21. Pemeriksaan Keuangan
Pemeriksaan Kinerja
Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu
berupa pemeriksaan atas laporan keuangan
berupa pemeriksaan atas pengelolaan keuangan
negara yang terdiri dari pemeriksaan atas aspek
ekonomi dan efisiensi serta aspek efektivitas
meliputi pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang
keuangan, pemeriksaan investigatif, dan
pemeriksaan atas sistem pengendalian intern
pemerintah
R. PEMERIKSAAN DANA
DEKONSENTRASI
2121
22. S. PENERAPAN SANKSI
22
1. Sanksi penundaan pencairan apabila SKPD tidak melakukan
rekonsiliasi laporan keuangan dengan KPPN setempat sesuai
ketentuan PMK yang mengatur tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
2. Pengenaan sanksi penundaan pencairan tidak membebaskan
SKPD dari kewajiban menyampaikan laporan;
3. Penghentian pencairan dalam tahun berjalan dapat dilakukan
apabila:
a. SKPD tidak menyampaikan laporan keuangan triwulanan
secara berturut-turut 2 (dua) kali dalam tahun anggaran
berjalan.
b. ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksaan
BPK, BPKP, aparat pemeriksa fungsional.
22
23. NO. PROVINSI
JUMLAH
KAB/KOTA
ANGGARAN
TAHUN 2010
%
ANGGARAN
TAHUN 2010
%
1 Aceh 23 1,985,419,000 3.97% 1.755.638.000 3,51%
2 Sumatera Utara 33 2,635,785,000 5.27% 1.806.118.000 3,61%
3 Riau 12 1,232,668,000 2.47% 1.299.641.000 2,60%
4 Kepulauan Riau 7 904,011,000 1.81% 1.265.106.000 2,53%
5 Jambi 11 1,111,375,000 2.22% 1.246.536.000 2,49%
6 Sumatera Barat 19 1,710,645,000 3.42% 1.687.263.000 3,37%
7 Sumatera Selatan 15 1,422,720,000 2.85% 1.365.963.000 2,73%
8 Lampung 14 1,326,503,000 2.65% 1.476.778.000 2,95%
9 Bengkulu 10 1,049,283,000 2.10% 1.234.146.000 2,47%
10 Kepulauan Bangka Belitung 7 866,773,000 1.73% 1.193.581.000 2,39%
11 Banten 8 867,925,000 1.74% 1.227.781.000 2,46%
12 Jawa Barat 26 2,092,785,000 4.19% 1.591.598.000 3,18%
13 DKI Jakarta 6 712,854,000 1.43% 1.324.106.000 2,65%
14 Jawa Tengah 35 2,625,670,000 5.25% 1.741.193.000 3,48%
15 DI Yogyakarta 5 737,244,000 1.47% 1.266.181.000 2,53%
16 Jawa Timur 38 2,828,029,000 5.66% 1.874.553.000 3,75%
17 Bali 9 1,119,802,000 2.24% 1.729.031.000 3,46%
18 Nusa Tenggara Barat 10 1,180,406,000 2.36% 1.362.891.000 2,73%
19 Nusa Tenggara Timur 21 2,098,030,000 4.20% 1.804.598.000 3,61%
20 Kalimantan Barat 14 1,452,804,000 2.91% 1.358.833.000 2,72%
21 Kalimantan Tengah 14 1,440,819,000 2.88% 1.339.433.000 2,68%
22 Kalimantan Selatan 13 1,405,844,000 2.81% 1.471.703.000 2,94%
23 Kalimantan Timur 14 1,542,821,000 3.09% 1.613.348.000 3,23%
24 Sulawesi Utara 15 1,677,935,000 3.36% 1.573.413.000 3,15%
25 Gorontalo 6 930,403,000 1.86% 1.289.151.000 2,58%
26 Sulawesi Barat 5 843,622,000 1.69% 1.228.036.000 2,46%
27 Sulawesi Selatan 24 2,262,237,000 4.52% 1.848.073.000 3,70%
28 Sulawesi Tengah 11 1,195,970,000 2.39% 1.335.096.000 2,67%
29 Sulawesi Tenggara 12 1,275,421,000 2.55% 1.376.266.000 2,75%
30 Maluku 11 1,306,895,000 2.61% 1.589.976.000 3,18%
31 Maluku Utara 9 1,213,755,000 2.43% 1.397.981.000 2,80%
32 Papua 29 3,347,755,000 6.70% 2.475.138.000 4,95%
33 Papua Barat 11 1,595,792,000 3.19% 1.850.851.000 3,70%
TOTAL 497 50,000,000,000 100.00% 50,000,000,000 100.00%
23
24. NO. PROVINSI SKPD 2010 SKPD 2011
1 Aceh Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Tetap
2 Sumatera Utara Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Tetap
3 Riau Dinas Pekerjaan Umum Tetap
4 Kepulauan Riau Dinas Pekerjaan Umum Tetap
5 Jambi Dinas Pekerjaan Umum Tetap
6 Sumatera Barat Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Tetap
7 Sumatera Selatan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tetap
8 Lampung Dinas Pengairan dan Pemukiman Tetap
9 Bengkulu Bappeda Tetap
10 Kepulauan Bangka Belitung Sekretariat Daerah Tetap
11 Banten Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Tetap
12 Jawa Barat Dinas Permukiman dan Perumahan Tetap
13 DKI Jakarta Dinas Perumahan dan Gedung Tetap
14 Jawa Tengah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tetap
15 DI Yogyakarta Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral Tetap
16 Jawa Timur Bappeda Tetap
17 Bali Dinas Pekerjaan Umum Tetap
18 Nusa Tenggara Barat Dinas Pekerjaan Umum Tetap
19 Nusa Tenggara Timur Dinas Pekerjaan Umum Tetap
20 Kalimantan Barat Dinas Pekerjaan Umum Tetap
21 Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum Tetap
22 Kalimantan Selatan Bappeda Dinas Pekerjaan Umum
23 Kalimantan Timur Dinas Pekerjaan Umum Tetap
24 Sulawesi Utara Sekretariat Daerah Tetap
25 Gorontalo Bappeda Tetap
26 Sulawesi Barat Bappeda Tetap
27 Sulawesi Selatan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Tetap
28 Sulawesi Tengah Dinas Pekerjaan Umum Tetap
29 Sulawesi Tenggara Dinas Pekerjaan Umum Tetap
30 Maluku Dinas Pekerjaan Umum Tetap
31 Maluku Utara Dinas Pekerjaan Umum Tetap
32 Papua Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Tetap
33 Papua Barat Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Tetap
SKPD PELAKSANA DEKONSENTRASI TAHUN 2010 DAN 2012
24