Dokumen tersebut merupakan pedoman pengelolaan kekayaan desa yang mencakup definisi kekayaan desa, jenis-jenisnya, cara perolehan dan pemanfaatannya, serta rekomendasi pengelolaan prasarana AMPL berbasis masyarakat.
Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015
Cara Pengelolaan AMPL Berbasis Masyarakat
1. PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI
Nomor 4 Tahun 2007
tentang
“PEDOMAN PENGELOLAAN KEKAYAAN
DESA”
Disampaikan oleh:
PERSADAAN GIRSANG
Direktur Pemerintahan Desa dan Kelurahan
DITJEN PMD – DEPDAGRI
2007
2. Pengelolaan Kekayaan Desa
Rangkaian kegiatan perencanaan,
pengawasan, pemanfaatan, pengamanan,
pemeliharaan, penghapusan, pemindah
tanganan, penatausahaan, penilaian,
pembinaan, pengawasan dan
pengendalian Barang Milik Desa yang
berasal dari kekayaan asli desa, diberi
atau diperoleh dari APBDesa dan
perolehan hak lainnya yang sah.
3. JENIS KEKAYAAN DESA :
Tanah Kas Desa
Pasar Desa/Hewan
Tambatan Perahu
Pelelangan Ikan yang dikelola Desa
Kekayaan lainnya (pasal 2 ayat 2)
KEKAYAAN DESA : dikelola Pemerintah Desa dan
dimanfaatkan sepenuhnya untuk
kepentingan penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan masyarakat.
4. KEKAYAAN DESA diperoleh melalui :
c. Kekayaan Asli (Bengkok – Tanah Kas Desa)
d. Pembelian
e. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan
pihak lain
f. Bantuan pihak ke III yang sah dan tidak
mengikat
Jenis Pemanfaatan Kekayaan Desa :
c. Sewa
d. Pinjam Pakai (hanya boleh antar Pem.Desa)
e. Kerjasama pemanfaatan
f. Bangun serah guna dan bangun guna serah
5. Sewa =
“pemanfaatan kekayaan desa oleh pihak lain jangka
waktu tertentu”
Pinjam pakai =
“penyerahan penggunaan kekayaan desa antar Pem.
Desa dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima
imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir
harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Desa
yang bersangkutan”
Kerjasama pemanfaatan =
“pendayagunaan Kekayaan Desa oleh pihak lain
dalam jangka waktu tertentu dalam rangka
peningkatan penerimaan Desa bukan pajak dan
sumber pembiayaan lainnya”
6. Bangun guna serah =
“pemanfaatan Kekayaan Desa berupa tanah oleh pihak
lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau
sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan
oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu
yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan
kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana
berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu”
Bangun serah guna =
“pemanfaatan Kekayaan Desa berupa tanah oleh pihak
lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau
sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai
pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan
oleh pihak lain tesebut dalam jangka waktu tertentu
yang disepakati”
7. DARI MASYARAKAT :
Swadaya Masyarakat : Kemampuan dari suatu kelompok
masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif
sendiri mengadakan ikhtiar ke arah
pemenuhan kebutuhan jangka pendek
maupun jangka panjang yang dirasakan
dalam kelompok masyarakat itu.
Gotong Royong : Bentuk kerjasama yang spontan dan
sudah melembaga serta mengandung
unsur-unsur timbal balik yang bersifat
sukarela antar warga Desa dan atau antara
warga Desa dengan Pemerintah Desa untuk
memenuhi kebutuhan yang insidentil
maupun berkelangsungan dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan bersama baik
materiil maupun spiritual.
8. KETERKAITAN PROGRAM AMPL
KEBIJAKAN PEMERINTAH (Hibah = 70%)
- Pembiayaan pembangunan prasarana
- Standarisasi mekanisme pengelolaan
- Prosedur
- Teckhnical Assistance
SHARING PEMERINTAH DAERAH/DESA
- Penyediaan Tanah/Lahan = 16%
- Pemeliharaan prasarana = 4%
- Bantuan Pemda (APBD) = 10%
9. URGENSITAS PERMASALAHAN :
Penyediaan Tanah merupakan Tanah Kas Desa atau
Swadaya Masyarakat/Gotong Royong?
Pemeliharaan Prasarana dan Sarana merupakan
beban Pemerintah Desa atau Swadaya
Masyarakat/Gotong Royong?
ALTERNATIF PENGELOLAAN :
Tipe 1 : Dikelola oleh Pemerintah Desa dengan mendaya
gunakan aset desa dan sumber keuangan desa.
Tipe 2 : Dikelola oleh masyarakat desa dengan pola
swadaya masyarakat dan gotong royong.
10. REKOMENDASI PENGELOLAAN
AMPL BERBASIS MASYARAKAT
Prasarana AMPL menjadi Aset Desa
Pengelolaan Prasarana AMPL oleh Pemerintah
Desa
Pemeliharaan Prasarana AMPL oleh masyarakat
yang pembiayaannya dari APBDesa
Perbaikan dalam skala besar dapat didanai oleh
APBD setelah ada usulan dari Pemerintah Desa
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan
Prasarana AMPL oleh Pemerintah Daerah
RPJM 2004-2009 mengindikasikan permasalahan utama pembangunan nasional adalah tingginya kemiskinan dan sumberdaya manusia Indonesia yang rendah. Permasalahan lainnya adalah rendahnya kemampuan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup; kesenjangan pembangunan antar daerah; masih rendahnya infrastruktur baik kualitas maupun kuantitas; rendahnya kualitas pelayanan umum, tingginya kejahatan konvensional dan transnasional, potensi ancaman dan gangguan, dan masih banyaknya permasalahan terkait peraturan dan perundang-undangan serta kelembagaan politik dan kemasyarakatan.
Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 1996-2006 berfluktuasi dengan kecenderungan menurun pada periode 2000-2005. Pada periode 1996-1999 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 13,96 juta karena krisis ekonomi. Pada periode 1999-20005 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin. Pada Februari 2005-Maret 2006 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin akibat kenaikan harga minyak dunia sebanyak 2 kali selama tahun 2005 dan mengharuskan pemerintah mengurangi subsidi BBM. Hal ini juga memicu kenaikan inflasi yang pada periode Februari 2005-Maret 2006 tercatat sebesar 17,95% dan mengakibatkan membubungnya harga-harga kebutuhan pokok. Akibatnya, garis kemiskinan, yang terdiri atas komponen makanan dan bukan makanan, naik 18,39% dari Rp. 129.108 per kapita menjadi Rp. 152.847. Penambahan jumlah penduduk miskin selama periode Feb 2005-Maret 2006 terjadi karena adanya pergeseran penduduk yang penghasilannya berada tidak jauh dari garis kemiskinan, yaitu kelompok penduduk miskin sementara ( transient poor ). Pada periode Februari 2005-Maret 2006, sekitar 30,29% penduduk hampir miskin, 11,82% penduduk hampir tidak miskin, dan 2,29% penduduk tidak miskin jatuh menjadi miskin. Akibatnya, pada bulan Maret 2006, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 39,1 juta, yang berasal dari 19,8 juta penduduk miskin lama, 9,9 juta penduduk hampir miskin, 7,3 juta penduduk hampir tidak miskin dan 2,1 juta penduduk tidak miskin.