OPTIMASI RPJMN

i
KATA PENGANTAR
Dengan mengucap Syukur Alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha
Esa, akhirnya RPJMN 2010-2014 selesai disusun dan telah
ditetapkan dengan Perpres No. 5 tahun 2010. RPJMN yang terdiri
dari Buku I, Buku II dan Buku III memuat rencana pembangunan
dalam kerangka sinergi bidang-bidang pembangunan nasional
dalam 5 tahun ke depan. Tata Ruang dan Pertanahan merupakan
salah satu aspek pada Bidang Wilayah dan Tata Ruang yang
dijabarkan dalam Buku II Bab IX. Namun demikian aspek ini pun
sangat terkait dengan bidang-bidang pembangunan lainnya yang
tertuang dalam RPJMN 2010-2014.
Ringkasan ini disusun dengan maksud untuk lebih memudahkan
para pembaca atau stakeholder yang terkait aspek tata ruang dan
pertanahan dalam membaca dan memahami dokumen RPJMN
2010-2014. Pada beberapa bagian kami tambahkan beberapa
kalimat penghubung tanpa mengubah makna atau pengertian dari
paragraf yang ada.
Demikian, semoga bermanfaat.
Direktur Tata Ruang dan Pertanahan
Deddy Koespramoedyo

ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
BAB I Rangkuman Buku I RPJMN 2010-2014 ................... 1
1.1 Pendahuluan ................................................................... 1
1.2 Arahan RPJPN 2005-2025 .............................................. 2
1.2.1 Visi dan Misi RPJPN 2005-2025 .......................... 2
1.2.2 Pentahapan Pembangunan RPJPN 2005-2025 ... 2
1.3 Kebijakan Pembangunan Nasional 2010-2014 .............. 4
1.3.1 Strategi dan Kebijakan Pembangunan Nasional .. 5
A. Visi Indonesia .................................................. 5
B. Misi Pembangunan ......................................... 6
C. Agenda Pembangunan .................................... 7
D. Sasaran Pembangunan ................................... 8
1.3.2 Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional... 8
A. Arah Kebijakan Umum .................................... 8
B. Prioritas Nasional ............................................ 9
1.3.3 Arah Kebijakan Bidang-Bidang Pembangunan .... 12
1.3.4 Arah dan Kebijakan Pembangunan Kewilayahan . 13
A. Pengembangan Wilayah Pulau-Pulau Besar..... 13
B. Pengembangan Kawasan ............................... 15
Matriks Prioritas Nasional Bidang Tata Ruang dan Pertanahan 16
BAB II Rangkuman Buku II RPJMN 2010-2014 .................. 25
2.1 Kondisi Umum ................................................................. 27
2.1.1 Penataan Ruang .................................................. 27
2.1.2 Pertanahan .......................................................... 32
2.2 Permasalahan dan Sasaran ............................................ 35
2.2.1 Penataan Ruang .................................................. 35
2.2.2 Pertanahan .......................................................... 40
2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan .................... 43
2.3.1 Penyelenggaraan Penataan Ruang ...................... 46
2.3.2 Reforma Agraria ................................................... 47
Matriks Rencana Tindak Prioritas Bidang Wilayah dan
Tata Ruang ............................................................................. 48

iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Tingkat Kesesuaian Penggunaan Lahan terhadap
RTRWP .................................................................. 31
Tabel 2.2 Pencapaian Beberapa Kegiatan Pertanahan Tahun
2004-2009 ........................................................... 34

iv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Pentahapan Pembangunan RPJPN 2005-2025.. 3
Gambar 1.2 Keterkaitan Buku I, Buku II, dan Buku III RPJMN
2010-2014 ....................................................... 5
Gambar 2.1 Grafik Cakupan Pemetaan Pertanahan
2004-2009 ........................................................ 33
Gamabr 2.2 Rencana Pembangunan Bidang Wilayah dan Tata
Ruang (terkait Tata Ruang dan Pertanahan) ...... 45

1
BAB I
RANGKUMAN BUKU I RPJMN 2010-2014
1.1 Pendahuluan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2010-2014 merupakan tahap kedua dari pelaksanaan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2007. RPJMN 2010-2014 ini selanjutnya menjadi
pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun
Rencana Strategis kementerian/lembaga (Renstra-KL) dan
menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam
menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya
masing-masing dalam rangka pencapaian sasaran
pembangunan nasional. Untuk pelaksanaan lebih lanjut,
RPJMN akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(RAPBN).
Sesuai amanat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(SPPN),
merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Presiden
yang penyusunannya berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yang
memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum,
program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/
lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka
ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian
secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam
rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif.

2
1.2 Arahan RPJPN 2005-2025
1.2.1 Visi dan Misi RPJPN 2005-2025
Visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 adalah:
“Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur”
Delapan misi pembangunan nasional tahun 2005-2025
adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral,
beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah
Pancasila;
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing ;
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan
hukum;
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu;
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari;
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang
mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan
nasional; dan
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam
pergaulan dunia internasional.
1.2.2 Pentahapan Pembangunan RPJPN 2005-2025
Strategi untuk melaksanakan Visi dan Misi RPJPN 2005-2025
dijabarkan secara bertahap dalam periode lima tahunan atau
RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah). Masing-
masing tahap mempunyai skala prioritas dan strategi
pembangunan yang merupakan kesinambungan dari skala
prioritas dan strategi pembangunan pada periode-periode
sebelumnya. Tahapan skala prioritas utama dan strategi
RPJM secara ringkas adalah sebagai berikut:

3
Gambar 1.1
Pentahapan Pembangunan RPJPN 2005-2025
RPJM 4 (2020-
2024)
Mewujudkan masya-
rakat Indonesia yang
mandiri, maju, adil dan
makmur melalui
percepatan pem-
bangunan di segala
bidang dengan struktur
perekonomian yang
kokoh berlandaskan
keunggulan kompetitif.
RPJM 3
(2015-2019)
Memantapkan
pembangunan secara
menyeluruh dengan
menekankan
pembangunan
keunggulan kompetitif
perekonomian yang
berbasis SDA yang
tersedia, SDM yang
berkualitas, serta
kemampuan iptek
RPJM 1
(2005-2009)
Menata kembali
NKRI, membangun
Indonesia yang
aman dan damai,
yang adil dan
demokratis, dengan
tingkat
kesejahteraan yang
lebih baik.
RPJM 2
(2010-2014)
Memantapkan
penataan kembali
NKRI, meningkatkan
kualitas SDM,
membangun
kemampuan iptek,
memperkuat daya
saing perekonomian

4
1.3 Kebijakan Pembangunan Nasional 2010-2014
2010-2014 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan
Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada
2005-2025. Dalam Visi, Misi dan Programnya, Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono,
dengan tegas menyatakan keinginan dan keyakinannya untuk
mewujudkan bangsa Indonesia yang lebih maju dan sejahtera,
lebih mandiri, lebih aman dan damai, serta lebih demokratis
dan adil.
RPJMN 2010-2014 disusun dalam tiga buku yang merupakan
satu kesatuan yang utuh dengan masing-masing muatan
sebagai berikut:
Buku I memuat strategi, kebijakan umum, dan kerangka
ekonomi makro yang merupakan penjabaran dari
Visi, Misi, dan Program Aksi serta sebelas prioritas
pembangunan nasional dari Presiden-Wakil
Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono
dengan visi: TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA,
DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN.
Buku II memuat rencana pembangunan yang mencakup
bidang-bidang kehidupan masyarakat sebagaimana
yang tertuang dalam RPJPN 2005—2025 dengan
tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARBIDANG PEMBANGUNAN”
dalam rangka mewujudkan visi pembangunan
nasional yang tercantum dalam Buku I.
Buku III memuat rencana pembangunan kewilayahan yang
disusun dengan tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARA
PUSAT DAN DAERAH DAN ANTARDAERAH dalam rangka
mewujudkan visi pembangunan nasional yang
tercantum dalam Buku I.

5
Gambar 1.2
Keterkaitan Buku I, Buku II, dan Buku III RPJMN 2010-2014
1.3.1 Strategi dan Kebijakan Pembangunan Nasional
A. Visi Indonesia
Indonesia memiliki modal yang sangat besar, baik sumber
daya alam, letak geografis yang strategis, struktur demografis
penduduknya yang ideal, sumber daya kultural yang beragam
dan kuat, dan manusia-manusia yang memiliki potensi dan
kreativitas yang tidak terbatas. Krisis dan tantangan telah
diubah menjadi peluang dan kesempatan. Di bidang energi,
Indonesia memiliki berbagai sumber energi mulai dari minyak
bumi, gas, batubara dan sumber energi yang terbarukan yang
melimpah seperti geotermal dan air. Di samping itu, tersedia
lahan yang luas dan subur yang bisa ditanami oleh berbagai
komoditas pangan dan pertanian. Penduduk Indonesia
VISI-MISI
SBY-BOEDIONO
RPJMN
2010-2014
11 Prioritas
Nasional +
3 Prioritas
Nasional
Lainnya Prioritas Regional
Sumatera
Jawa-Bali
Kalimantan
Sulawesi
Nusa Tenggara
Maluku
Papua
Prioritas Bidang
Sosbud
Ekonomi
IPTEK
Sarana Prasarana
Politik
Hankam
Hukum dan Aparatur
Wilayah dan Tata
Ruang
SDA & LH
Buku I
Buku II Buku III

6
memiliki potensi tinggi di berbagai bidang, ilmu pengetahuan
dan teknologi, kesenian dan budaya, olahraga, serta
kreativitas.
Memperhatikan uraian di atas dan mencermati tantangan ke
depan, maka kerangka Visi Indonesia 2014 adalah :
“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN
BERKEADILAN”
dengan penjelasan sebagai berikut:
Kesejahteraan Rakyat. Terwujudnya peningkatan
kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan
ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan
daya saing, kekayaan sumber daya alam,
sumber daya manusia dan budaya bangsa.
Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Demokrasi. Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara
yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan
menjunjung tinggi kebebasan yang
bertanggung jawab serta hak asasi manusia.
Keadilan. Terwujudnya pembangunan yang adil dan
merata, yang dilakukan oleh seluruh
masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat
dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.
B. Misi Pembangunan
Sementara itu, munculnya kesadaran kolektif global
mengenai masalah perubahan iklim (climate change) juga
akan mempengaruhi strategi pembangunan di semua negara.
Setiap negara, baik yang sudah maju maupun yang sedang

7
berkembang memiliki tanggung jawab yang sama meskipun
dengan peran serta cara yang berbeda-beda dalam mengatasi
masalah perubahan iklim global. Wujud dari makin maraknya
kesadaran kolektif global atas dampak dari fenomena
perubahan iklim adalah makin mengemukanya strategi
pembangunan ekonomi yang harus menempatkan kesadaran
akan daya dukung lingkungan alam pada prioritas yang tinggi.
Bila hal tersebut tidak dilakukan, rangkaian bencana alam
akibat ulah manusia dan dampak industrialisasi akan makin
sering terjadi dan dapat membahayakan umat manusia
sendiri. Dalam RPJMN 2010-2014, dijelaskan mengenai misi
pembangunan jangka panjang adalah Misi 1: Melanjutkan
Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera; Misi 2:
Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi; dan Misi 3:Memperkuat
Dimensi Keadilan di Semua Bidang.
C. Agenda Pembangunan
Pendekatan pembangunan ke depan harus dilakukan dengan
mengedepankan rasa keadilan dan pemerataan, selain
dengan pemberdayaan masyarakat secara langsung melalui
skema pemberian dana. Dalam mewujudkan visi dan misi
pembangunan nasional 2010-2014, ditetapkan lima agenda
utama, yaitu:
Agenda I : Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan
Kesejahteraan Rakyat.
Agenda II : Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan.
Agenda III : Penegakan Pilar Demokrasi.
Agenda IV : Penegakkan Hukum dan Pemberantasan Korupsi
Agenda V : Pembangunan Yang Inklusif dan Berkeadilan.

8
D. Sasaran Pembangunan
Dalam bidang lingkungan hidup, sasaran yang hendak dicapai
adalah perbaikan mutu lingkungan hidup dan pengelolaan
sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan, penahanan
laju kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung
dan daya tampung lingkungan; peningkatan kapasitas
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Selain itu terus
dilakukan program reboisasi, penghutanan kembali
(reforestasi) dan program pengurangan emisi karbon.
Dalam rangka mengatasi dampak pemanasan global untuk
mencapai pembangunan berkelanjutan, Indonesia, pada
tahun 2009, dalam pertemuan G 20 di Pitsburgh dan
Konvensi Internasional tentang Perubahan Iklim di
Copenhagen telah berinisitaif memberikan komitmen mitigasi
dampak perubahan iklim berupa penurunan emisi gas rumah
kaca (GRK) pada tahun 2020 sebesar 26% dari kondisi tanpa
rencana aksi (business as usual – BAU) dengan usaha sendiri
serta penurunan sebesar 41% dengan dukungan
internasional. Upaya penurunan emisi GRK tersebut terutama
difokuskan pada kegiatan-kegiatan kehutanan, lahan gambut,
limbah dan energi yang didukung oleh langkah-langkah
kebijakan di berbagai sektor dan kebijakan fiskal.
1.3.2 Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional
A. Arah Kebijakan Umum
Arah kebijakan umum pembangunan nasional 2010-2014
adalah sebagai berikut:
1. Arah kebijakan umum untuk melanjutkan pembangunan
mencapai Indonesia yang sejahtera. Indonesia yang
sejahtera tercermin dari peningkatan tingkat
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam
bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang didukung
oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi,
pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat

9
pengangguran yang diwujudkan dengan bertumpu pada
program perbaikan kualitas sumber daya manusia,
perbaikan infrastruktur dasar, serta terjaganya dan
terpeliharanya lingkungan hidup secara berkelanjutan.
2. Arah kebijakan umum untuk memperkuat pilar-pilar
demokrasi dengan penguatan yang bersifat kelembagaan
dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum,
penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan
dan penerapan hak asasi manusia serta kebebasan yang
bertanggung jawab.
3. Arah kebijakan umum untuk memperkuat dimensi
keadilan dalam semua bidang termasuk pengurangan
kesenjangan pendapatan, pengurangan kesenjangan
pembangunan antar daerah (termasuk desa-kota), dan
kesenjangan jender. Keadilan juga `hanya dapat
diwujudkan bila sistem hukum berfungsi secara kredibel,
bersih, adil dan tidak pandang bulu. Demikian pula
kebijakan pemberantasan korupsi secara konsisten
diperlukan agar tercapai rasa keadilan dan pemerintahan
yang bersih.
B. Prioritas Nasional
Visi dan Misi pemerintah 2010-2014, perlu dirumuskan dan
dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah program
prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur
tingkat keberhasilannya. Prioritas Nasional ini bertujuan untuk
menjawab berbagai tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan
negara di masa mendatang. Sebagian besar sumber daya
dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin
implementasi dari prioritas nasional. Sebagaimana tertera
dalam Buku I RPJMN 2010-2014, prioritas nasional yang
terkait dengan Tata Ruang dan Pertanahan adalah: prioritas 4
Penanggulangan kemiskinan; prioritas 5 Ketahanan pangan;
prioritas 6 Infrastruktur; prioritas 7 Iklim investasi dan usaha;
prioritas 8 Energi; dan prioritas 10 Daerah tertinggal,
terdepan, terluar, dan paskakonflik.

10
Prioritas 4: Penanggulangan Kemiskinan
Penurunan tingkat kemiskinan absolut dari 14,1% pada 2009
menjadi 8-10% pada 2014 dan perbaikan distribusi
pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis
keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan
kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan
rendah.
Prioritas 5: Ketahanan Pangan
Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi
pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan,
peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan
pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber
daya alam. Peningkatan pertumbuhan PDB sektor pertanian
sebesar 3,7% per tahun dan Indeks Nilai Tukar Petani sebesar
115-120 pada 2014.
Salah satu substansi inti program aksi ketahanan pangan
adalah:
Lahan, pengembangan kawasan dan tata ruang pertanian:
Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas
lahan pertanian, pengembangan areal pertanian baru seluas
2 juta hektar, penertiban serta optimalisasi penggunaan lahan
terlantar.
Prioritas 6: Infrastruktur
Pembangunan infrastruktur nasional yang memiliki daya
dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan
sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan
masyarakat umum di seluruh bagian negara kepulauan
Republik Indonesia dengan mendorong partisipasi
masyarakat.
Salah satu substansi inti program aksi bidang infrastruktur
adalah:

11
Tanah dan tata ruang: Konsolidasi kebijakan penanganan dan
pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara
menyeluruh di bawah satu atap dan pengelolaan tata ruang
secara terpadu.
Prioritas 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha
Peningkatan investasi melalui perbaikan kepastian hukum,
penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi, dan
pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Salah satu substansi inti program aksi bidang iklim investasi
dan iklim usaha adalah:
Kepastian hukum: Reformasi regulasi secara bertahap di
tingkat nasional dan daerah sehingga terjadi harmonisasi
peraturan perundang-undangan yang tidak menimbulkan
ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam implementasinya.
Prioritas 8: Energi
Pencapaian ketahanan energi nasional yang menjamin
kelangsungan pertumbuhan nasional melalui restrukturisasi
kelembagaan dan optimalisasi pemanfaatan energi alternatif
seluas-luasnya.
Salah satu substansi inti program aksi bidang energi adalah:
Energi alternatif: Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan
termasuk energi alternatif geothermal sehingga mencapai
2.000 MW pada 2012 dan 5.000 MW pada 2014 dan
dimulainya produksi coal bed methane untuk membangkitkan
listrik pada 2011 disertai pemanfaatan potensi tenaga surya,
microhydro, serta nuklir secara bertahap.
Prioritas 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-
Konflik
Program aksi untuk daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan
pascakonflik ditujukan untuk pengutamaan dan penjaminan
pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar serta

12
keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pascakonflik
dengan substansi inti sebagai berikut:
Keutuhan wilayah: Penyelesaian pemetaan wilayah
perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste,
dan Filipina pada 2010.
Posisi keterkaitan kegiatan Tata Ruang dan Pertanahan
dengan prioritas nasional tersebut di atas tersaji dalam
Matriks Prioritas Nasional Bidang Tata Ruang dan Pertanahan
(Halaman 16).
1.3.3 Arah Kebijakan Bidang-Bidang Pembangunan
Pembangunan Nasional dilakukan secara menyeluruh di
berbagai bidang kehidupan masyarakat. Untuk itu,
perencanaan pembangunan nasional dikelompokkan ke
dalam 9 (sembilan) bidang pembangunan menurut Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, yaitu:
1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
2. Bidang Ekonomi
3. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
4. Bidang Sarana dan Prasarana
5. Bidang Politik
6. Bidang Pertahanan dan Keamanan
7. Bidang Hukum dan Aparatur
8. Bidang Wilayah dan Tataruang
9. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Arah dan kebijakan masing-masing bidang pembangunan
tersebut diuraikan dalam Buku II RPJMN 2010-2014.

13
1.3.4 Arah dan Kebijakan Pembangunan Kewilayahan
Salah satu misi RPJPN 2005 – 2025 adalah terwujudnya
pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan ditandai
oleh tingkat pembangunan yang makin merata ke seluruh
wilayah diwujudkan dengan peningkatan kualitas hidup dan
kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya
kesenjangan antarwilayah dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Untuk itu, strategi dan arah kebijakan
pembangunan kewilayahan adalah sebagai berikut :
1. Mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di
luar Jawa-Bali dan Sumatera dengan tetap menjaga
momentum pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali dan
Sumatera.
2. Meningkatan keterkaitan antarwilayah melalui
peningkatan perdagangan antarpulau untuk mendukung
perekonomian domestik.
3. Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan
sektor-sektor unggulan di tiap wilayah.
4. Mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal,
kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan
perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar, dan
daerah rawan bencana.
5. Mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-
sektor kelautan.
A. Pengembangan Wilayah Pulau-Pulau Besar
Arah pengembangan wilayah pulau-pulau besar sesuai
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)
khususnya yang terkait dengan bidang Tata Ruang dan
Pertanahan adalah sebagai berikut:
1. Wilayah Sumatera: (i) mendorong berfungsinya pusat-
pusat permukiman perkotaan sebagai pusat pelayanan
jasa koleksi dan distribusi di Pulau Sumatera; (ii)

14
mempertahankan kawasan lindung sekurang-kurangnya
40% dari luas Pulau Sumatera dalam rangka mengurangi
resiko dampak bencana lingkungan; dan (iii) menghindari
konflik pemanfaatan ruang pada kawasan perbatasan
lintas wilayah meliputi lintas wilayah provinsi, lintas
wilayah kabupaten dan kota.
2. Wilayah Jawa-Bali: (i) mempertahankan Pulau Jawa-Bali
sebagai lumbung pangan nasional melalui berbagai
upaya menetapkan dan mempertahankan kawasan
produksi pangan; (ii) mempertahankan dan
merehabilitasi kawasan lindung yang semakin terdesak
oleh kegiatan budidaya hingga mencapai luasan minimal
30% dari keseluruhan luas Wilayah Pulau Jawa-Bali,
khususnya di Pulau Jawa bagian selatan dan Pulau Bali
bagian tengah; dan (iii) mengendalikan pertumbuhan
pusat-pusat permukiman perkotaan dan perdesaan yang
berpotensi mengganggu kawasan-kawasan yang rawan
bencana serta mengancam keberadaan kawasan lindung
dan kawasan produksi pangan melalui pengendalian
aspek kependudukan dan kegiatan sosial-ekonominya.
3. Wilayah Kalimantan: (i) memelihara dan memulihkan
kawasan-kawasan yang berfungsi lindung dan kritis
lingkungan dalam rangka mendukung keberlanjutan
pemanfaatan sumber daya kehutanan, pertambangan,
dan pertanian, serta sumberdaya kelautan, pesisir dan
pulau-pulau kecil, serta mengurangi resiko dampak
bencana alam.
4. Wilayah Sulawesi: (i) mempertahankan dan
merehabilitasi kawasan lindung hingga mencapai luasan
minimal 40% dari luas Pulau Sulawesi dalam rangka
mengurangi resiko dampak bencana lingkungan; dan (ii)
mengembangkan pemanfaatan ruang untuk mewadahi
dinamika kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.

15
5. Wilayah Nusa Tenggara: (i) meningkatkan perlindungan
kawasan konservasi nasional di Kepulauan Nusa
Tenggara khususnya konservasi laut agar kelestariannya
terpelihara.
6. Wilayah Maluku: (i) mempertahankan kawasan
konservasi untuk menjamin daya dukung lingkungan
yang optimal bagi pengembangan wilayah; dan (ii)
memanfaatkan sumber daya alam secara produktif dan
efisien, agar terhindar dari pemborosan sehingga dapat
memberi manfaat sebesar-besarnya berdasarkan prinsip-
prinsip kelestarian.
7. Wilayah Papua: (i) memanfaatkan sumber daya alam dan
lingkungan hidup secara produktif dan efisien agar
terhindar dari pemborosan dan penurunan daya dukung
lingkungan sehingga dapat memberi manfaat sebesar-
besarnya berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian dan
berkelanjutan; dan (ii) mempertahankan kawasan
lindung sekurang-kurangnya 50% dari luas wilayah Pulau
Papua.
B. Pengembangan Kawasan
Dalam upaya mendukung percepatan pembangunan wilayah,
kebijakan pembangunan wilayah juga diarahkan untuk: (1)
pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh, (2)
pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, dan
rawan bencana, (3) pengembangan kawasan perkotaan dan
perdesaan, dan (4) penataan dan pengelolaan pertanahan.
Strategi yang diterapkan terkait dengan bidang Tata Ruang
dan Pertanahan adalah: (i) menerapkan sistem pengelolaan
pertanahan yang efisien, efektif, serta melaksanakan
penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan
menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan
demokrasi; dan (ii) mendorong perencanaan wilayah yang
peduli/peka terhadap bencana alam, mengingat secara
geografis Indonesia berada di wilayah pertemuan tiga
lempeng tektonik yang rawan bencana alam.

16
MATRIKS PRIORITAS NASIONAL
BIDANG TATA RUANG DAN
PERTANAHAN

17
PRIORITAS 4: PENANGGULANGAN KEMISKINAN
TEMA PRIORITAS Penurunan tingkat kemiskinan absolut dari 14,1% pada 2009 menjadi 8-10% pada 2014 dan perbaikan
distribusi pendapatan dengan pelindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan
perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah.
PENANGGUNGJAWAB Wakil Presiden.
BEKERJASAMA DENGAN Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Menteri
Kesehatan; Menteri Pendidikan Nasional; Menteri Sosial; Menteri Keuangan; Menteri Negara Koperasi dan
UKM ; Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
No
SUBSTANSI
INTI
/KEGIATAN
PRIORITAS
SASARAN INDIKATOR
TARGET
INDIKASI PAGU
(Rp. Milyar)
K/L
2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL
1. BANTUAN SOSIAL TERPADU:
Integrasi program perlindungan sosial berbasis keluarga yang mencakup program Bantuan Langsung Tunai (BLT) baik yang bersifat
insidensial atau kepada kelompok marginal, program keluarga harapan, bantuan pangan, jaminan sosial bidang kesehatan, beasiswa
bagi anak keluarga berpendapatan rendah, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Parenting Education mulai 2010 dan diperluas
menjadi program nasional mulai 2011-2012.
15
Pengelolaan
Pertanahan
Provinsi.
Terwujudnya
redistribusi tanah.
Terlaksananya
redistribusi tanah
(bidang).
210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 912,70
BPN

18
PRIORITAS 5: PROGRAM AKSI DI BIDANG PANGAN
TEMA PRIORITAS Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian
pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian
lingkungan dan sumber daya alam. Peningkatan pertumbuhan PDB sektor pertanian sebesar 3,7% per
tahun dan Indeks Nilai Tukar Petani sebesar 115-120 pada 2014.
PENANGGUNGJAWAB Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
BEKERJASAMA DENGAN Menteri Pertanian; Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Komunikasi dan Informatika; Menteri Perhubungan;
Menteri Perindustrian; Menteri Keuangan; Menteri Negara Riset dan Teknologi; Menteri Kesehatan; Menteri
Negara Lingkungan Hidup; Kepala Badan Penerapan & Pengkajian Teknologi; Kepala Badan Pertanahan
Nasional.
No
SUBSTANSI INTI
/KEGIATAN
PRIORITAS
SASARAN INDIKATOR
TARGET
INDIKASI PAGU
(Rp. Milyar)
K/L
2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL
1. LAHAN, PENGEMBANGAN KAWASAN DAN TATA RUANG PERTANIAN:
Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian, pengembangan areal pertanian baru seluas 2 juta hektar,
penertiban serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar.
a. Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian
1 Pengembangan
Peraturan
Perundang-
Undangan
Bidang
Pertanahan
dan Hubungan
Masyarakat.
Terlaksananya
pengem bangan
peraturan
perundang-
undangan bidang
pertanahan dan
Hubungan
Masyarakat.
Jumlah paket rancangan
peraturan perundang-undangan
dan kebijakan di bidang
pertanahan dalam rangka
mendukung pelaksanaan
Undang-undang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan.
1 1 1 1 1 19,34
BPN

19
PRIORITAS 6: PROGRAM AKSI DI BIDANG INFRASTRUKTUR
TEMA PRIORITAS Pembangunan infrastruktur nasional yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan
ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum di seluruh bagian
negara kepulauan Republik Indonesia dengan mendorong partisipasi masyarakat.
BEKERJASAMA DENGAN Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Dalam Negeri; Menteri Kehutanan; Menteri Pertanian; Menteri
Komunikasi dan Informatika; Menteri Perhubungan; Menteri Negara Perumahan Rakyat; Kepala Badan
Pertanahan Nasional; Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
No
SUBSTANSI INTI
/KEGIATAN
PRIORITAS
SASARAN INDIKATOR
TARGET
INDIKASI
PAGU (Rp.
Milyar)
K/L
2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL
1. TANAH DAN TATA RUANG:
Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh di bawah satu atap dan
pengelolaan tata ruang secara terpadu.
1 Pengelolaan
Pertanahan
Propinsi.
Terlaksananya
pengaturan dan
penataanpenguasaan
dan pemilikan tanah,
serta pemanfaatan
dan penggunaan
tanah secara optimal.
Neraca
Penatagunaan
Tanah di daerah .
100
kab/
kota
100
kab/
kota
100
kab/
kota
100
kab/
kota
100
kab/
kota
54,94
BPN

20
No
SUBSTANSI INTI
/KEGIATAN
PRIORITAS
SASARAN INDIKATOR
TARGET
INDIKASI
PAGU (Rp.
Milyar)
K/L
2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL
2 Pengelolaan
Pertanahan
Propinsi.
Terlaksananya
pengaturan dan
penataanpenguasaan
dan pemilikan tanah,
serta pemanfaatan
dan penggunaan
tanah secara optimal.
Inventarisasi P4T 335,67
ribu
bidang
335,67
ribu
bidang
335,67
ribu
bidang
335,67
ribu
bidang
335,67
ribu
bidang
366,31
BPN
3 Pengembangan
Peraturan
Perundang-
Undangan
Bidang
Pertanahan
dan Hubungan
Masyarakat.
Terlaksananya
pengembangan
peraturan perundang-
undangan bidang
pertanahan dan
Hubungan
Masyarakat.
Tersusunnya
peraturan
perundangan
pengadaan tanah
untuk
kepentingan
umum.
1
paket
1
paket
1
paket
1
paket
1
paket
10,41
BPN
4 Perencanaan,
Pemanfaatan,
dan
Pengendalian
Pemanfaatan
Ruang Wilayah
Nasional .
Keserasian dan
keselarasan program
pembangunan yaitu
program dalam
RTRWN, RTR Pulau,
RTR KSN, RTR PKN,
PKSN.
Jumlah rencana
tata ruang yang
telah disinkronkan
program
pembangunannya.
33
provinsi
33
provinsi
33
provinsi
33
provinsi
33
provinsi
720,2
Kemen.PU

21
PRIORITAS 7: IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA
TEMA PRIORITAS Peningkatan investasi melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem
informasi, dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
BEKERJASAMA DENGAN Menteri Keuangan; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional; Menteri Perdagangan; Menteri Perindustrian; Menteri Perhubungan; Menteri Pekerjaan Umum;
Menteri Komunikasi dan Informatika; Menteri Dalam Negeri; Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
Kepala Badan Pertanahan Nasional.
No
SUBSTANSI
INTI
/KEGIATAN
PRIORITAS
SASARAN INDIKATOR
TARGET
INDIKASI
PAGU
(Rp.
Milyar)
K/L
2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL
1. KEPASTIAN HUKUM:
Reformasi regulasi secara bertahap di tingkat nasional dan daerah sehingga terjadi harmonisasi peraturan perundang-undangan yang
tidak menimbulkan ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam implementasinya.
5 Pengelolaan
Pertanahan
Propinsi.
Terwujudnya
pengembangan
infrastruktur
pertanahan secara
nasional, regional,
dan sektoral, yang
kondusif bagi iklim
usaha di seluruh
Indonesia.
Cakupan Peta
Pertanahan.
2,1
jt ha
2,1
jt ha
2,1
jt ha
2,1
jt ha
2,1
jt ha
228,33
BPN

22
No
SUBSTANSI
INTI
/KEGIATAN
PRIORITAS
SASARAN INDIKATOR
TARGET
INDIKASI
PAGU
(Rp.
Milyar)
K/L
2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL
Terwujudnya
percepatan
legalisasi aset
pertanahan,
ketertiban adminis-
trasi pertanahan
dan kelengkapan
informasi legalitas
aset tanah.
Terlaksananya
legalisasi aset
tanah.
326.237
bidang
846.193
bidang
918.339
bidang
956.998
bidang
1.015.663
bidang
2.229,94
BPN
Berkurangnya
sengketa,konflik &
perkara pertanahan
serta mencegah
timbulnya sengketa,
konflik dan perkara
pertanahan.
Penanganan
sengketa,
konflik dan
perkara
pertanahan
serta mencegah
timbulnya kasus
pertanahan
baru.
2.791
kasus
2.791
kasus
2.791
kasus
2.791
kasus
2.791
kasus
107,97
6 Pengelolaan
Data dan
Informasi
Pertanahan.
Tersedianya data
dan informasi per-
tanahan yang
terintegrasi secara
nasional (Sistem
Informasi
Manajemen
Pertanahan
nasional/Simtanas).
Peningkatan
akses layanan
pertanahan
melalui
LARASITA
(Layanan
Rakyat untuk
Sertifikasi
Tanah).
156
kab/kota
419
kab/kota
419
kab/kota
419
kab/kota
419
kab/kota
254,29
BPN

23
PRIORITAS 8: PROGRAM AKSI DI BIDANG ENERGI
TEMA PRIORITAS Pencapaian ketahanan energi nasional yang menjamin kelangsungan pertumbuhan nasional melalui
restrukturisasi kelembagaan dan optimasi pemanfaatan energi alternatif seluas-luasnya.
PENANGGUNGJAWAB Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral.
BEKERJASAMA DENGAN Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara; Menteri Negara Riset dan Teknologi; Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal; Kepala Badan Pertanahan Nasional.
No
SUBSTANSI
INTI
/KEGIATAN
PRIORITAS
SASARAN INDIKATOR
TARGET
INDIKASI
PAGU (Rp.
Milyar)
K/L
2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL
4. ENERGI ALTERNATIF:
Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan termasuk energi alternatif geothermal sehingga mencapai 2.000 MW pada 2012 dan
5.000 MW pada 2014 dan dimulainya produksi coal bed methane untuk membangkitkan listrik pada 2011 disertai pemanfaatan potensi
tenaga surya, microhydro, bio-energy, dan nuklir secara bertahap.
i Pengelolaan
Pertanahan
Propinsi.
Terwujudnya pengendalian,
Peguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah dan
Pemberdayaan Msyarakat
dalam rangka Peningkatan
akses terhadap sumber
ekonomi.
Inventarisasi
dan
identifikasi
tanah
terindikasi
terlantar
(hektar).
75.900 75.900 75.900 75.900 75.900 36,27
BPN

24
PRIORITAS 10: DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCA-KONFLIK
TEMA PRIORITAS Pengutamaan dan penjaminan pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar serta keberlangsungan
kehidupan damai di wilayah pasca-konflik.
PENANGGUNGJAWAB Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
BEKERJASAMA DENGAN Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal; Menteri Pendidikan Nasional; Menteri Kesehatan; Menteri
Pekerjaan Umum; Menteri Perhubungan; Menteri Negara Komunikasi dan Informatika; Menteri Pertahanan;
Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri Luar Negeri; Menteri Sosial; Menteri Dalam Negeri; Menteri
Pertahanan; Menteri Negara Riset dan Teknologi; Kepala Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional.
No
SUBSTANSI
INTI
/KEGIATAN
PRIORITAS
SASARAN INDIKATOR
TARGET
INDIKASI
PAGU (Rp.
Milyar)
K/L
2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL
3. KEUTUHAN WILAYAH:
Penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina pada 2010.
3 Pengelolaan
Pertanahan
Provinsi.
Data hasil inventarisasi
Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau
Kecil, Perbatasan dan
Wilayah Tertentu (WP3WT).
Inventarisasi
Wilayah
Pesisir,
Pulau-Pulau
Kecil,
Perbatasan
dan Wilayah
Tertentu
(WP3WT).
200 SP 187 SP 184 SP 157 SP 157 SP 98,76
BPN

25
No
SUBSTANSI
INTI
/KEGIATAN
PRIORITAS
SASARAN INDIKATOR
TARGET
INDIKASI
PAGU (Rp.
Milyar)
K/L
2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL
4 Pengelolaan
Wilayah
Pesisir,
Pulau-Pulau
Kecil,
Perbatasan
dan Wilayah
Tertentu
(WP3WT) (di
pusat).
Data hasil inventarisasi
Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau
Kecil, Perbatasan dan
Wilayah Tertentu (WP3WT).
Inventarisasi
Wilayah
Pesisir,
Pulau-Pulau
Kecil,
Perbatasan
dan Wilayah
Tertentu
(WP3WT).
1
Paket
1
Paket
1
Paket
1
Paket
1
Paket
29,62
BPN

25
BAB II
RANGKUMAN BUKU II RPJMN 2010-2014
BAB IX WILAYAH DAN TATA RUANG
BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
merupakan kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang
laut, dan ruang udara, dan berupa negara kepulauan yang
luas dan terdiri dari belasan ribu pulau besar dan kecil yang
terbentang dari Sabang hingga Merauke yang menjadikan
Indonesia memiliki nilai strategis. Letaknya yang berada di
antara dua lempeng yaitu lempeng Australia dan Eurasia juga
menjadikan Indonesia memiliki kerentanan akan bencana.
Selain itu, Indonesia memiliki keberagaman yang tinggi
antarwilayah seperti keberagaman dalam kualitas dan
kuantitas sumber daya alam, kondisi geografi dan demografi,
agama, serta kehidupan sosial budaya dan ekonomi, sehingga
dalam penyelenggaraan pembangunan nasional harus
memperhatikan dimensi kewilayahan tersebut. Pentingnya
aspek kewilayahan dalam pembangunan nasional di
Indonesia diisyaratkan dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang
2005—2025 yang mengamanatkan bahwa aspek spasial
haruslah diintegrasikan ke dalam kerangka perencanaan
pembangunan, dan juga dalam UU No. 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang yang mengamanatkan pentingnya
integrasi dan keterpaduan antara Rencana Pembangunan
dengan Rencana Tata Ruang di semua tingkatan
pemerintahan.
Dalam tahap kedua RPJPN diamanatkan bahwa Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010—
2014 ditujukan untuk memantapkan penataan kembali NKRI,
meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM),
membangun kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi
(iptek) dan memperkuat daya saing perekonomian. Dalam

26
bidang wilayah dan tata ruang hal ini ditandai oleh
terwujudnya kehidupan bangsa yang lebih demokratis yang
diindikasikan dengan membaiknya pelaksanaan
desentralisasi dan otonomi daerah; kualitas pelayanan publik
yang lebih murah, cepat, transparan dan akuntabel makin
meningkat dengan terpenuhinya standar pelayanan minimal
(SPM) di semua tingkatan pemerintahan; kesejahteraan
rakyat terus meningkat yang ditunjukkan oleh membaiknya
berbagai indikator pembangunan, menurunnya kesenjangan
kesejahteraan antarindividu, antarkelompok masyarakat dan
antardaerah, dipercepatnya pengembangan pusat-pusat
pertumbuhan potensial di luar Jawa; mantapnya kelembagaan
dan kapasitas antisipatif serta penanggulangan bencana di
setiap tingkatan pemerintahan; dan meningkatnya kualitas
perencanaan tata ruang serta konsistensi pemanfaatan ruang
dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen
perencanaan pembangunan terkait dan penegakan peraturan
dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.
Kesenjangan antarwilayah masih merupakan isu strategis
yang menonjol dalam pembangunan wilayah dalam 5 (lima)
tahun ke depan. Walaupun laju pertumbuhan ekonomi
nasional tahun 2005-2008 cukup signifikan, yaitu dari
sebesar 5,6 persen pada tahun 2005 meningkat menjadi
6,36 persen pada tahun 2008, kesenjangan antarwilayah
masih terlihat dari intensitas kegiatan ekonomi yang masih
terpusat di Jawa dan Bali. Kontribusi provinsi-provinsi di Pulau
Jawa dan Bali terhadap total perekonomian nasional
(termasuk migas), adalah 64,78 persen, sedangkan wilayah
Sumatera 20,44 persen, Sulawesi 6 persen, Kalimantan 6
persen, dan Papua, Kepulauan Maluku serta Kepulauan Nusa
Tenggara masing-masing kurang dari 2 persen. Kesenjangan
ekonomi juga terjadi antarkabupaten/kota yang di Provinsi
Jawa Barat, misalnya kabupaten/kota yang memiliki
kontribusi terbesar terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat adalah
kabupaten/kota adalah Bekasi, Bogor, dan Bandung, dengan
rata-rata kontribusi masing-masing sebesar di atas 9,1 persen

27
terhadap total PDRB provinsi, dibandingkan dengan wilayah
kabupaten/kota lain yang berkontribusi kurang dari 3 persen.
Kesenjangan antarwilayah juga terlihat dari aspek sosial. Dari
nilai indeks pembangunan manusia (IPM), IPM tertinggi
dijumpai di provinsi-provinsi di Pulau Jawa-Bali, yaitu tertinggi
Provinsi DKI Jakarta yang mencapai 76.3, sedangkan
terendah ditemukan di provinsi-provinsi di luar Pulau Jawa,
yaitu di Provinsi Papua dengan IPM sebesar 62,8. Selain itu,
masyarakat di luar Pulau Jawa, terutama wilayah Papua,
Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Kalimantan masih
menghadapi permasalahan dalam pemenuhan hak-hak dasar
rakyat terutama pangan dan gizi, perbaikan layanan
kesehatan dan pendidikan, pengurangan pengangguran dan
kemiskinan, pengurangan kasus pembalakan hutan dan
pencurian ikan, serta pencegahan kerusakan lingkungan.
Pembangunan nasional berdimensi kewilayahan bertujuan
untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah terdiri dari
beberapa unsur yang saling melengkapi satu sama lain, yang
mencakup: data dan informasi spasial, penataan ruang,
pertanahan, perkotaan, perdesaan, ekonomi lokal dan
daerah, kawasan strategis, kawaan perbatasan, daerah
tertinggal, kawasan rawan bencana, desentralisasi, hubungan
pusat daerah, dan antar daerah serta tata kelola dan
kapasitas pemerintahan daerah.
2.1 Kondisi Umum
2.1.1 Penataan Ruang
Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk
mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman,
produktif dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan
Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan: (i) terwujudnya
keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan
buatan, (ii) terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan
sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan

28
memperhatikan sumber daya manusia, (iii) terwujudnya
perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif
terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Selain itu,
penataan ruang juga harus berbasis mitigasi bencana sebagai
upaya dalam meningkatkan keselamatan dan kenyamanan
hidup dengan pengaturan zonasi yang baik.
Dalam melaksanakan penyelenggaraan penataan ruang yang
meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan
pengawasan penataan ruang, perlu dilakukan penyusunan,
sinkronisasi, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan
pelaksanaan serta berbagai pedoman teknisnya. Beberapa
peraturan perundang-undangan pelaksanaan yang telah
disusun hingga tahun 2009 adalah Peraturan Pemerintah
(PP) No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (RTRWN) dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 54
Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta,
Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur
(Jabodetabekpunjur). Sementara itu, beberapa peraturan
perundang-undangan lainnya masih dalam proses
penyelesaian, yaitu Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, RPP tentang
Sumber Daya Alam, RPP tentang Tata Cara dan Bentuk Peran
Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang, RPP tentang
Tingkat Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang, dan RPP tentang
Penataan Ruang Kawasan Pertahanan. Selain itu, Rancangan
Peraturan Presiden (Raperpres) yang sedang diselesaikan
adalah Raperpres Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau yaitu RTR
Pulau Sumatera, RTR Pulau Jawa-Bali, RTR Pulau Kalimantan,
RTR Pulau Sulawesi, RTR Pulau Papua, RTR Kepulauan
Maluku, dan RTR Kepulauan Nusa Tenggara.
UU No. 26 Tahun 2007 juga mengamanatkan kepada
pemerintah daerah untuk segera melakukan revisi Peraturan
Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi,
Kota dan Kabupaten dengan batas waktu 2 tahun (untuk
Provinsi) dan 3 tahun (untuk Kabupaten dan Kota) sejak UU
tersebut diterbitkan. Hingga akhir tahun 2009 telah ada 2

29
(dua) provinsi dan 7 (tujuh) kabupaten/kota yang menetapkan
Perda RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota dan disesuaikan
dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan
PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN.
Untuk meningkatkan kualitas produk penataan ruang, telah
disusun norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK) yang
meliputi, antara lain: Pedoman Penyusunan RTRW
Provinsi/Kabupaten/Kota, Pedoman Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS) Penataan Ruang, dan Pedoman Penyediaan dan
Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah
Kota/Perkotaan, sedangkan NSPK lainnya masih dalam
proses penyusunan.
Dalam mendukung pelaksanaan penataan ruang yang baik,
diperlukan peta sebagai alat untuk memudahkan interpretasi
spasial. Hingga akhir tahun 2009, peta rupa bumi telah
tersedia untuk seluruh Indonesia pada skala 1: 250.000,
sedangkan untuk skala 1:50.000 hingga 25.000 baru
tersedia untuk Pulau Jawa. Secara bertahap, ketersediaan
data spatial yang akurat terus dilakukan dan untuk
mendukung pengembangan sistem informasi penataan ruang,
saat ini telah disahkan Perpres No. 85 Tahun 2007 tentang
Jaringan Data Spasial Nasional yang merupakan pedoman
dalam pembuatan peta dan penyediaan sistem informasi di
bidang data spasial.
Kelembagaan dalam bidang penataan ruang diperlukan untuk
menunjang penyelenggaraan penataan ruang. Sejak
ditetapkannya UU No. 26 Tahun 2007, kelembagaan
penataan ruang baik di tingkat pusat maupun daerah menjadi
prasyarat bagi tercapainya tujuan penataan ruang yang aman,
nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Salah satu fungsi
kelembagaan yang perlu diperkuat adalah koordinasi antara
berbagai instansi terkait. Di tingkat pusat, koordinasi
dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang
Nasional (BKPRN) sesuai dengan Keppres No. 4 Tahun 2009
tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional,

30
sedangkan di tingkat daerah koordinasi dilaksanakan oleh
Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) sesuai
dengan Kepmendagri No. 50 Tahun 2009 tentang Pedoman
Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Meskipun demikian,
kelembagaan tidak hanya dilihat dari isu koordinasi, tetapi
juga mempertimbangkan aspek kapasitas sumber daya yang
dimiliki lembaga, komitmen dalam pelaksanaan, dan
transparansi kerja lembaga. Selain itu, dalam aspek
kelembagaan lain, yaitu pengawasan dan penegakan hukum,
sesuai dengan amanat UU No. 26 Tahun 2007 akan segera
dibentuk pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
Dalam rangka meningkatkan pemahaman seluruh pemangku
kepentingan, maka telah dilakukan sosialisasi dan advokasi
terhadap peraturan perundang-undangan yang telah disusun
serta beberapa NSPK ke berbagai pemangku kepentingan
baik di tingkat pusat maupun daerah. Pelaksanaan sosialisasi
dan advokasi diperlukan agar diperoleh kesamaan
pemahaman terhadap produk penataan ruang yang
berkualitas secara rutin dan intensif mengingat adanya
dinamika pergantian pemangku kepentingan di daerah.
Aspek pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjamin
kesesuaian rencana dengan pelaksanaan, penerapan prinsip
pembangunan berkelanjutan dan peningkatan keseimbangan
pembangunan antarfungsi/kegiatan saat ini masih lemah.
Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2007 sekitar 31
persen penggunaan lahan tidak sesuai dengan RTRWP dan
yang terbesar berada di Pulau Jawa-Bali (48,35 persen) (Lihat
Tabel 2.1).
Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan
penyusunan zoning regulation, mekanisme perizinan, insentif
dan disinsentif, serta penerapan sanksi bagi pelanggaran
RTRW. Dalam rangka pengendalian tersebut, telah diadakan
program peningkatan manajemen pengendalian pemanfaatan
ruang di 32 provinsi sejak tahun 2006 terutama dalam aspek
pemantauan evaluasi penataan ruang daerah.

31
TABEL 2.1
TINGKAT KESESUAIAN PENGGUNAAN LAHAN
TERHADAP RTRWP
Pulau
Tingkat Kesesuaian (Hektar)
Sesuai % Tidak Sesuai %
Sumatera 29.201.031 61.81 17.876.270 38.19
Jawa dan Bali 6.837.426 51.65 6.400.871 48.35
Kalimantan 36.644.902 68.68 16.710.461 31.32
Sulawesi 13.566.957 70.07 5.793.818 29.93
Nusa Tenggara &
Maluku
8.317.046 52.74 6.753.194 47.26
Papua 36.093.311 86.77 5.386.689 13.23
Total 130.660.673 68.31 58.921.301 30.80
Sumber: BPN, 2007

32
2.1.2 Pertanahan
Tanah merupakan sumber daya yang penting dan strategis
karena menyangkut hajat hidup seluruh masyarakat
Indonesia yang sangat mendasar. Pengelolaan pertanahan
yang adil dan memperhatikan kearifan lokal diperlukan untuk
mendukung keseluruhan elemen pelaksanaan pembangunan
wilayah yang berkelanjutan. Undang-Undang Dasar 1945
menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya digunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat. Prinsip tersebut telah diakomodasikan
dalam UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (UUPA), yang didalamnya negara menjamin hak-hak
masyarakat atas tanahnya dan memberikan pengakuan atas
hak-hak atas tanah yang ada.
Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan
Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam telah
menetapkan prinsip-prinsip dan arah kebijakan pembaruan
agraria serta pemanfaatan sumber daya alam secara
berkeadilan dan berkelanjutan. Ketetapan tersebut
memberikan mandat kepada Pemerintah Indonesia untuk
melakukan baik penataan peraturan perundang-undangan
maupun penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah, sebagaimana yang juga digariskan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2005-2025.
Sampai dengan tahun 2009, telah disertifikasi 39.681.839
bidang atau sekitar 45,69 persen dari total 86.845.839
bidang tanah di Indonesia. Dari jumlah bidang tanah yang
sudah disertifikasi tersebut, 3.846.814 bidang di antaranya
dibiayai oleh pemerintah, antara lain melalui Prona dan
sertifikasi untuk kalangan petani, nelayan, usaha kecil dan
mikro (UKM), serta peserta transmigrasi.
Dalam rangka meningkatkan akurasi hasil pengukuran dalam
sertifikasi tanah sudah terpasang Kerangka Dasar Kadastral
Nasional (KDKN) sebanyak 29.241 titik yang tersebar di
seluruh wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya, telah

33
dihasilkan Peta Tematik untuk tanah seluas 13.000.000
hektar, dan Peta Potensi Nilai Tanah seluas 4.813.434
hektar. Sementara itu, peta dasar untuk pendaftaran tanah
hingga kini mencakup 9.538.025 hektar tanah atau sekitar
4,97 persen dari total daratan Indonesia seluas 191,9 juta
hektar (Lihat Gambar 2.1). Dengan demikian, penyelesaian
peta dasar perlu dilanjutkan dan dipercepat, agar dapat turut
mengurangi dan mencegah ketidakpastian lokasi tanah serta
sengketa tanah.
Sumber: BPN RI
GAMBAR 2.1
GRAFIK CAKUPAN PEMETAAN PERTANAHAN 2004-2009
Pada tahun 2007 terdata 7.491 kasus pertanahan, 1.885
kasus di antaranya telah diselesaikan sampai dengan tahun
2008. Salah satu faktor yang turut memicu kasus pertanahan
adalah ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah.
Ketimpangan tersebut, antara lain, tercermin dari masih
adanya konsentrasi pemilikan dan penguasaan tanah
berskala besar, serta rata-rata penguasaan tanah petani yang
relatif terbatas, yaitu kurang dari 0,5 hektar per rumah tangga
petani. Dalam upaya mengurangi ketimpangan tersebut, pada
kurun waktu 2004-2009 telah dilakukan redistribusi tanah
sejumlah 422.535 bidang, inventarisasi Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah (P4T)
1.165.451 bidang, konsolidasi tanah 22.335 bidang,
0.0
100.0
200.0
(juta hektar)
191,9
13,00 4,81 9,54
Luas seluruh daratan
Indonesia
Peta Tematik Tanah
Peta Potensi Nilai
Tanah
Peta Dasar
Pendaftaran Tanah

34
konsolidasi tanah secara swadaya 84.786 bidang dan
penyusunan neraca Penatagunaan Tanah (Neraca PGT) di
298 Kabupaten/Kota.
TABEL 2.2
PENCAPAIAN BEBERAPA KEGIATAN PERTANAHAN
TAHUN 2004-2009
No Kegiatan
Jumlah
(bidang tanah)
1
Sertifikasi tanah dibiayai
pemerintah
3.846.814
2
Inventarisasi penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
1.165.451
3 Redistribusi tanah 422.535
4
Konsolidasi tanah secara
swadaya
84.786
5
Konsolidasi tanah disubsidi
pemerintah
22.335
Sumber: BPN RI
Dalam rangka memperbaiki kualitas layanan pertanahan
telah diterbitkan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan
Pelayanan (SPOPP), peningkatan kapasitas sumberdaya
manusia, serta kualitas sarana dan prasarana pelayanan. Di
samping itu, guna memudahkan akses layanan pertanahan
untuk masyarakat, sampai akhir tahun 2009, telah
disediakan masing-masing 1 unit mobil dan 2 unit motor pada
274 kabupaten/kota dalam mendukung kegiatan Layanan
Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita), yang merupakan
kantor pertanahan bergerak. Badan Pertanahan Nasional
(BPN) memiliki 33 kantor wilayah BPN provinsi dan 419

35
kantor pertanahan kabupaten/kota, namun 57 di antara
kantor pertanahan tersebut belum memiliki gedung sendiri,
342 belum memiliki gedung arsip dan 100 masih
memerlukan rehabilitasi. Selanjutnya, di tengah tingginya
tuntutan digitalisasi pelayanan pertanahan, 14 kantor wilayah
dan 38 kantor pertanahan telah merintis pengembangan
sistem informasi dan manajemen pertanahan nasional.
2.2 Permasalahan dan Sasaran
Permasalahan mendasar dalam pembangunan bidang
kewilayahan dan tata ruang adalah belum optimalnya
penyediaan basis analisis pembangunan wilayah, baik berupa
data, informasi spasial, maupun pemetaan, serta belum
optimalnya penyelenggaraan dasar perencanaan
pembangunan wilayah, baik upaya-upaya dalam penataan
ruang maupun pengelolaan pertanahan yang menjadi acuan
dalam pembangunan wilayah di daerah. Pembangunan
wilayah-wilayah tertinggal, perbatasan, kawasan strategis,
kawasan rawan bencana, kawasan perkotaan, perdesaan,
dan upaya-upaya pengembangan ekonomi lokal, belum
optimal dilaksanakan dan perlu dipercepat dan dikerjakan
dalam kerangka lintas sektor, lintas pelaku, dan lintas daerah.
Berbagai upaya pemantapan desentralisasi dan perbaikan
tata kelola pemerintah daerah pun belum optimal
dilaksanakan untuk dapat mendukung proses pelaksanaan
pembangunan wilayah di daerah.
2.2.1 Penataan Ruang
A. Permasalahan
Untuk dasar perencanaan pembangunan nasional dan
sektoral, dibutuhkan rencana tata ruang yang mantap.
Permasalahan yang dihadapi untuk penyelenggaraan
penataan ruang itu adalah sebagai berikut.

36
a. Pengaturan Penataan Ruang
Masalah yang menyangkut pengaturan penataan ruang
adalah:
(i) belum selesainya penyusunan seluruh peraturan
perundang-undangan sebagai pelaksanaan amanat UU
No. 26 Tahun 2007, yang mencakup PP tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang, Perpres tentang RTR
Pulau dan KSN, Perda tentang RTRW Provinsi, Kabupaten
dan Kota di Indonesia, dan NSPK terkait; dan
(ii) belum tersusunnya aturan dalam bentuk Peraturan
Pemerintah hingga Peraturan Menteri yang
mensinkronkan pelaksanaan UU No. 26 Tahun 2007
dengan UU sektoral seperti kehutanan, pertanian,
pertambangan, transportasi, pengairan, penanaman
modal, pertanahan, dan lain-lain.
b. Pembinaan Penataan Ruang
Masalah yang menyangkut pembinaan penataan ruang
adalah:
(i) belum optimalnya kapasitas kelembagaan yang
mencakup kuantitas dan kualitas SDM di pusat dan
daerah, dan masih terbatasnya penyediaan sistem
informasi dan data bidang tata ruang;
(ii) masih kurangnya pemahaman mengenai UU No. 26
Tahun 2007 oleh pemangku kepentingan terkait di pusat
dan daerah, yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi
dan advokasi khususnya mengenai NSPK dan aturan
pelaksanaannya; dan
(iii) koordinasi penyelenggaraan penataan ruang antarsektor
dan antarwilayah masih perlu ditingkatkan dengan lebih
mengoptimalkan peran BKPRN dan BKPRD dalam
penyelenggaraan penataan ruang.

37
c. Perencanaan Tata Ruang
Masalah yang terkait dengan perencanaan tata ruang adalah:
(i) masih diperlukan percepatan pengesahan Perda RTRW
sesuai dengan amanat UU No. 26 Tahun 2007 sebagai
acuan pelaksanaan pembangunan;
(ii) penyusunan RTR belum didasarkan pada kualitas dan
kuantitas data yang memadai, peta dasar dan peta
tematik yang up-to-date, serta NSPK yang telah
dilegalisasi; dan
(iii) masih perlu ditingkatkannya alokasi anggaran daerah
untuk penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten/Kota yang
selain mengakomodasi proses teknokratik, juga perlu
mengakomodasi proses politis dan pelibatan masyarakat.
d. Pemanfaatan Ruang
Masalah yang terkait dengan pemanfaatan ruang adalah:
(i) belum adanya sinkronisasi program pembangunan antar
sektor dan antar wilayah yang mengacu kepada RTR
sehingga masih ditemukan adanya konflik antar sektor
dan antar wilayah; dan
(ii) masih adanya penyimpangan penggunaan lahan
terhadap RTRW yang dicerminkan dari tingkat
kesesuaian penggunaan tanah terhadap RTRWP telah
mencapai 68,31 persen dari luas wilayah Indonesia atau
130,66 juta hektar.
e. Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Masalah yang terkait dengan pengendalian pemanfaatan
ruang adalah belum tersedianya instrumen pengendalian
yang optimal, mekanisme perizinan yang mengacu kepada
RTRW, dan petunjuk pelaksanaan pemberian sanksi terhadap
pelanggaran RTRW.

38
f. Pengawasan Penataan Ruang
Masalah yang terkait dengan pengawasan penataan ruang
adalah belum terbentuknya Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) Penataan Ruang yang mencukupi untuk meningkatkan
fungsi pengawasan dalam penataan ruang yang didukung
oleh SDM dan ketersedian NSPK.
B. Sasaran
Berdasarkan penjabaran permasalahan-permasalahan
tersebut di atas, maka sasaran-sasaran pokok pembangunan
bidang Tata Ruang adalah sebagai berikut:
a. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan untuk
mendukung implementasi UU No. 26 Tahun 2007, yaitu
disahkannya 2 Undang-Undang, 5 Peraturan Pemerintah,
7 Peraturan Presiden tentang RTR Pulau, dan instrumen
pengendalian, insentif dan disinsentif.
b. Terlaksananya pembinaan penataan ruang kepada
pemangku kepentingan, yaitu pemerintah pusat,
pemerintah daerah di bidang tata ruang dan LSM untuk
membuat para pemangku kepentingan pembangunan
lebih memahami aturan-aturan yang terkait dengan
penataan ruang dalam melakukan pemanfaatan ruang.
Indikator untuk sasaran ini dapat diukur dari menurunnya
jumlah pelanggaran penyelenggaraan penataan ruang
hingga tahun 2014.
c. Terwujudnya peningkatan peran kelembagaan yang andal
mencakup SDM dan sistem informasi dalam kegiatan
penataan ruang, yaitu dengan mengoptimalkan kapasitas
Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) di
Provinsi dan diharapkan dalam 5 tahun ke depan seluruh
kabupaten dan kota di Indonesia telah memiliki BKPRD.

39
d. Terwujudnya peningkatan kualitas produk Rencana Tata
Ruang yang disertai dengan peningkatan layanan peta
dasar dan tematik, dengan antara lain tersedianya peta
dasar skala 1:25.000 untuk Pulau Jawa dan atau
1:50.000 untuk Luar Pulau Jawa, dan peta skala
1:10.000 untuk kawasan metropolitan.
e. Terwujudnya sinkronisasi program pembangunan
antarsektor dan antarwilayah yang mengacu kepada
RTRW menjadi sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan
koordinasi baik lintas sektor maupun wilayah. Hal ini
dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan atau
pemanfaatan ruang suatu wilayah telah sesuai dengan
indikasi program yang tercantum dalam RTRWN.
f. Terwujudnya kesepakatan kerjasama pembangunan
antarwilayah, yaitu antarwilayah perbatasan, antara
negara, dan antarkawasan metropolitan yang terwujud
dalam pembentukan badan kerjasama sehingga
diharapkan terjadi peningkatan koordinasi dan
keterpaduan pelaksanaan pemanfaatan ruang lintas
wilayah.
g. Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang dan
pengawasan teknis sebagai suatu sasaran dalam
kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang membuat
kegiatan penyelenggaraan penatan ruang sesuai dengan
yang direncanakan. Selain itu, dampaknya adalah
kepercayaan masyarakat meningkat terhadap penegakan
aturan penataan ruang karena adanya pengawasan,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Salah satu
instrumen pengawasan teknis adalah dengan
dibentuknya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Penataan Ruang.

40
2.2.2 Pertanahan
A. Permasalahan
Upaya pengembangan wilayah memerlukan dukungan
penerapan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien,
efektif, serta penegakan hukum terhadap hak atas tanah
dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi,
dan demokrasi. Beberapa kondisi yang membutuhkan
perhatian dan penanganan dalam upaya menjadikan tanah
sebagai salah satu sumber perbaikan kesejahteraan
masyarakat adalah sebagai berikut.
a. Belum Kuatnya Jaminan Kepastian Hukum Hak
Masyarakat Atas Tanah
Keterbatasan ketersediaan peta dasar untuk
pendaftaran tanah merupakan salah satu kendala
utama yang perlu diatasi. Data yang ada menunjukkan
bahwa dari 39.681.839 bidang tanah yang telah terukur
dan terdaftar, 10 persen yang sudah dipetakan secara
jelas koordinatnya. Disamping itu, dengan mencermati
kian tingginya tuntutan penggunaan teknologi informasi
dalam pengelolaan pertanahan, peta dasar yang
merupakan infrastruktur utama pendaftaran tanah juga
perlu dituangkan dalam bentuk digital.
b. Masih Terjadinya Ketimpangan Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T)
Meskipun telah dilakukan upaya penataan P4T, masih
terindikasi tanah terlantar seluas 7.300.000 hektar. Di
sisi lain, rata-rata penguasaan tanah kurang dari 0,5
hektar per rumah tangga petani masih belum cukup
memadai untuk mencapai skala usaha pertanian.
Dengan demikian, penataan P4T perlu ditingkatkan
efektivitasnya untuk memperkecil resiko sengketa
tanah, mengurangi kesenjangan penguasaan tanah

41
serta menanggulangi kemiskinan, terutama di
perdesaan.
Disamping itu, upaya redistribusi tanah perlu dilanjutkan
dan diperbaiki dengan memperhatikan bahwa legalisasi
aset tanah tidak serta merta meningkatkan taraf hidup
penerima redistribusi tanah. Untuk itu, diperlukan
penyiapan yang matang sebelum tahap sertifikasi, serta
adanya akses terhadap sumber daya produktif setelah
diperolehnya sertifikat tanah.
Selanjutnya berdasarkan Neraca Penatagunaan Tanah
(PGT) di 93 kabupaten, yang membandingkan
penggunaan tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW), tercatat sekitar 31 persen luas tanah yang
penggunaannya belum sesuai dengan RTRW.
Ketidaksesuaian dengan RTRW dapat berpotensi
meningkatkan ketidakpastian dalam penggunaan dan
pemanfaatan tanah.
c. Kinerja Pelayanan Pertanahan Yang Belum Optimal
Peningkatan kinerja pelayanan pertanahan masih
menghadapi kendala sistem informasi pertanahan yang
belum memadai kualitasnya, baik dari aspek keamanan
data yuridis maupun aspek kenyamanan pelayanan.
Selain itu, masih diperlukan penguatan kapasitas
sumber daya manusia di bidang pertanahan, yang
mencakup kemampuan teknis, profesionalisme serta
penerapan tata pemerintahan yang baik.
d. Penataan Dan Penegakan Hukum Dalam Pengelolaan
Pertanahan Belum Memadai
Ketidaksesuaian antar peraturan perundangan yang
terkait dengan tanah masih menjadi kendala utama
baik dalam mewujudkan kepastian hukum hak atas
tanah maupun dalam menyelesaikan serta mencegah
kasus pertanahan. Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001

42
tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber
Daya Alam juga telah mengamanatkan pengkajian
peraturan dalam rangka sinkronisasi kebijakan
antarsektor. Oleh karena itu, penataan dan penegakan
hukum dalam pengelolaan pertanahan perlu dilakukan
secara optimal.
B. Sasaran
Berdasarkan penjabaran permasalahan-permasalahan
tersebut di atas, maka sasaran-sasaran pokok pembangunan
bidang Pertanahan adalah sebagai berikut:
1. Bertambahnya cakupan wilayah yang memiliki peta
pertanahan seluas 10.500.000 ha.
2. Bertambahnya luas tanah yang telah terdaftar.
3. Meningkatnya kepastian hukum hak atas tanah,
termasuk di dalamnya bagi masyarakat kurang mampu,
untuk mengakses sumberdaya produktif.
4. Meningkatnya penerapan sistem informasi dan
manajemen pertanahan.
5. Meningkatnya ketersediaan informasi mengenai
kesesuaian pola tata guna tanah dengan RTRW.
6. Terlaksananya pemberian aset tanah yang layak
terutama bagi kalangan kurang mampu sebanyak
1.050.000 bidang.
7. Meningkatnya pengendalian penguasaan tanah
terlantar.
8. Terlaksananya penataan dan penegakan hukum
pertanahan.
9. Meningkatnya kualitas SDM dalam pengelolaan
pertanahan.

43
2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dalam
Pembangunan Bidang Wilayah dan Tata Ruang pada tahun
2010 - 2014, dilaksanakan dengan tujuan untuk mengurangi
kesenjangan wilayah, yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) arah
kebijakan dan strategi utama, yaitu (1) pelaksanaan
pengendalian dan pelaksanaan penataan ruang, (2)
koordinasi dan integrasi pembangunan wilayah, baik dalam
lingkup perkotaan dan perdesaan, maupun dalam lingkup
kawasan-kawasan prioritas (kawasan-kawasan strategis,
kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan daerah rawan
bencana), yang diperkuat dengan (3) penyelenggaraan
desentralisasi dan pemerintahan daerah.
Arah kebijakan dan strategi utama tersebut dilaksanakan
melalui 12 prioritas bidang. Pengendalian dan pelaksanaan
penataan ruang dilaksanakan melalui: (1) kebijakan
penguatan basis analisis data, informasi spasial, dan
pemetaan seluruh wilayah nasional dalam pembangunan
wilayah, serta (2) penyelenggaraan penataan ruang yang
berkelanjutan. Koordinasi dan integrasi dalam pembangunan
wilayah dilakukan melalui (3) kebijakan pengembangan kota
sebagai pusat pertumbuhan, (4) peningkatan daya tarik desa,
dan (5) membangun keterkaitan antara kota dan desa.
Koordinasi dan integrasi pembangunan wilayah juga
dilakukan melalui pengembangan kawasan-kawasan prioritas,
baik (6) percepatan kawasan strategis sebagai pusat
pertumbuhan ekonomi nasional, (7) percepatan
pembangunan kawasan tertinggal dan (8) percepatan
pembangunan kawasan perbatasan, serta (9) pengembangan
pengarusutamaan dan kapasitas dalam pengurangan resiko
bencana dan penanggulangan bencana di seluruh wilayah
baik desa maupun kota. Keseluruhan pelaksanaan
pengembangan kawasan didukung dengan (10) kebijakan
reforma agraria sebagai pendekatan integral pengelolaan
pertanahan. Sementara itu, penyelenggaraan desentralisasi
dan pemerintahan daerah, merupakan dukungan utama

44
untuk menjamin terlaksananya pembangunan wilayah,
melalui (11) kebijakan penataan pembagian urusan antara
pemerintah-pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota,
serta (12) kebijakan pengembangan kapasitas aparatur
pemerintah daerah dan kemampuan keuangan pemerintah
daerah (Lihat Gambar 2.2).

45
Gambar 2.2
Rencana Pembangunan Bidang Wilayah dan Tata Ruang (terkait Tata Ruang dan Pertanahan)
Fokus Prioritas
 Terdapat 4 (empat) fokus prioritas
 Penyelesaian peraturan
perundangan sesuai amanat UU
penataan ruang.
 Peningkatan kualitas produk
rencana tata ruang.
 Sinkronisasi program
pembangunan sesuai dengan
rencana taat ruang.
 Peningkatan kesesuaian
pemanfaatan lahan dengan
rencana tata ruang.
 Peningkatan penyediaan peta
pertanahan dan pelaksanaan P4T.
 Peningkatan kinerja pelayanan
pertanahan serta penataan dan
penegakanhukum pertanahan
serta pengurangan resiko
sengketa.
 Terdapat 16 (enam belas) fokus
prioritas.
 Terdapat 16 (enam belas) fokus
prioritas.
Prioritas Bidang
1. Kebijakan pemetaan seluruh wilayah nasional
dan penyediaan data serta informasi spasial
untuk melindungi keutuhan wilayah NKRI dan
memperkuat daya saing perekonomian nasional.
2. Kebijakan penyelenggaraan penataan ruang yang
berkelanjutan
3. Kebijakan Reforma Agraria sebagai pendekatan
integral pengelolaan pertanahan.
4. Kebijakan pengembangan kota sebagai
penggerak pertumbuhan nasional dan regional
serta kota sebagai tempat tinggal yang nyaman,
layak huni dan berkelanjutan.
5. Kebijakan peningkatan daya tarik desa dengan
membangun ketahanan desa dan peningkatan
daya saing desa.
6. Kebijakan membangun keterkaitan antara kota
dan desa melalui pembangunan ekonomi lokal.
7. Kebijakan pengembangan kawasan strategis
sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional.
8. Kebijakan percepatan pembangunan kawasan
tertinggal.
9. Kebijakan percepatan pembangunan kawasan
perbatasan.
10. Kebijakan peningkatan kesadaran,
pengarusutamaan, penguatan kapasitas dalam
pengurangan resiko bencana dan
penanggulangan bencana di kawasan rawan
bencana.
11. Kebijakan penataan pembagian urusan
pemerintah-pemerintah daerah provinsi dan
kabupaten/kota.
12. Kebijakan pengembangan kapasitas aparatur
pemerintah daerah dan kemampuan keuangan
pemerintah daerah
Basis Analisis
 Data dan Informasi
Spasial
Perencanaan Dasar
 Penyelenggaran
Penataan Ruang
 Reforma Agraria
Elemen Pelaksanaan
Pembangunan Wilayah
 Pembangunan
perkotaan
 Pembangunan
perdesaan
 Pengembangan
ekonomi lokal dan
daerah
 Pengembangan
kawasan strategis
 Pengembangan
kawasan perbatasan
 Pembangunan
daerah tertinggal
 Penanggulangan
bencana dan
pengurangan resiko
bencana
Proses Pelaksanaan
 Pemantapan
desentralisasi,
peningkatan kualitas
hubungan pusat-
daerah dan
antardaerah
 Peningkatan tata
kelola dan kapasitas
pemerintahan daerah
Pengendalian dan
pelaksanaan
penataan ruang
Terlaksananya
koordinasi
pembangunan
perkotaan dan
perdesaan
dan
Percepatan
pengembangan
kawasan strategis
(ekonomi,
perbatasan, daerah
tertinggal, rawan
bencana)
Penyelenggaraan
desentralisasi dan
pemerintahan
daerah
PENGURANGAN
KESENJANGAN
WILAYAH

46
2.3.1 Penyelenggaraan Penataan Ruang
Arah kebijakan dalam prioritas bidang penyelenggaraan
penataan ruang adalah mewujudkan penyelenggaraan
penataan ruang yang berkelanjutan dengan meningkatkan
kualitas rencana tata ruang, mengoptimalkan peran
kelembagaan, dan diacunya rencana tata ruang dalam
pelaksanaan pembangunan.
Untuk mencapai arah kebijakan tersebut, dirumuskan
strategi, yaitu :
a. Mempercepat penyusunan dan pengesahan Rencana
Tata Ruang dan peraturan perundangan pelaksanaan
sebagai amanat UU No. 26 Tahun 2007
b. Mewujudkan sinkronisasi program pembangunan sesuai
dengan rencana tata ruang wilayah
c. Meningkatkan sosialisasi dan advokasi peraturan
perundangan tata ruang dan NSPK Penataan Ruang
kepada stakeholders terkait di tingkat pusat dan daerah
d. Mempercepat penyelesaian sistem informasi penataan
ruang terpadu, peta dasar dan tematik serta
memanfaatkan pendekatan KLHS (Kajian Lingkungan
Hidup Strategis) sebagai salah satu acuan dalam
penyusunan rencana tata ruang dalam rangka
peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang
e. Meningkatkan kapasitas kelembagaan penataan ruang
dengan meningkatkan kualitas SDM dan koordinasi antar
sektor dan wilayah, dan membangun kerjasama dan
kesepakatan antar wilayah
f. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang
g. Mengoptimalkan pengawasan penyelenggaraan
penataan ruang termasuk didalamnya melalui
pengendalian pemanfaatan ruang dan terbentuknya
PPNS.

47
Fokus prioritas bidang penyelenggaraan penataan ruang
adalah:
a. Penyelesaian peraturan perundangan sesuai amanat
undang-undang penataan ruang.
b. Peningkatan kualitas produk rencana tata ruang.
c. Sinkronisasi program pembangunan sesuai dengan
rencana tata ruang.
d. Peningkatan kesesuaian pemanfaatan lahan dengan
rencana tata ruang.
2.3.2 Reforma Agraria
Arah kebijakan yang dirumuskan untuk mencapai sasaran
pembangunan pertanahan adalah “Melaksanakan
pengelolaan pertanahan secara utuh dan terintegrasi melalui
Reforma Agraria, sehingga tanah dapat dimanfaatkan secara
berkeadilan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat
dan turut mendukung pembangunan berkelanjutan”. Arah
kebijakan tersebut ditempuh melalui strategi sebagai berikut.
a. Peningkatan penyediaan peta pertanahan dalam rangka
legalisasi aset dan kepastian hukum hak atas tanah;
b. Pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah (P4T) termasuk pengurangan tanah
terlantar;
c. Peningkatan kinerja pelayanan pertanahan;
d. Penataan dan penegakan hukum pertanahan serta
pengurangan potensi sengketa.

48
MATRIKS RENCANA TINDAK PRIORITAS
BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG

49
RENCANA TINDAK PRIORITAS BIDANG
WILAYAH DAN TATA RUANG
BIDANG PEMBANGUNAN : Wilayah dan Tata Ruang
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Penataan Ruang
No
Fokus
Prioritas/
Kegiatan
Prioritas
Sasaran Indikator
Target
Program
Kementerian/
Lembaga
terkait
Total Alokasi
Anggaran
2010-2014
(Rp.Miliar)
2010 2014
I Penyelesaian
Peraturan
Perundangan
sesuai amanat
UU Penataan
Ruang
Tersedianya aturan
perundangan
sesuai Amanat UU
26/2007
Menurunnya
(Jumlah) konflik
pemanfaatan
ruang
331,74
a Penyiapan dan
Penetapan
Materi
Peraturan
Perundangan-
undangan dan
NSPK Bidang
Tersusunnya PP
Sesuai Amanat UU
26/2007, yaitu:
Meningkatnya
(Presentase)
Penyelesaian PP
Sesuai Amanat UU
26/2007
8 NSPK 60 NSPK *K) Program
Penyeleng-
garaan
Penataan
Ruang
Kemen. PU 96,0
 PP tentang
Penyelenggaraan
Pembinaan
Penataan Ruang

50
No
Fokus
Prioritas/
Kegiatan
Prioritas
Sasaran Indikator
Target
Program
Kementerian/
Lembaga
terkait
Total Alokasi
Anggaran
2010-2014
(Rp.Miliar)
2010 2014
 PP tentang
Penyelenggaraan
Penataan Ruang
(termasuk di
dalamnya adalah
PP tentang Kriteria
dan Tata Cara
Peninjauan
Kembali RTRW
 PP tentang
Zonasi Sistem
Nasional
 PP tentang
Prosedur Perolehan
Izin Pemanfaatan
Ruang dan Tata
Cara Penggantian
Yang Layak
 PP tentang
Insentif dan
Disinsentif
 PP tentang
Pengendalian
Pemanfaatan
Ruang

51
No
Fokus
Prioritas/
Kegiatan
Prioritas
Sasaran Indikator
Target
Program
Kementerian/
Lembaga
terkait
Total Alokasi
Anggaran
2010-2014
(Rp.Miliar)
2010 2014
 PP tentang
Kriteria Kawasan
Perkotaan
 PP tentang
Penataan
Kawasan
Perkotaan
 PP tentang
Penataan
Kawasan
Agropolitan
 PP tentang
Penataan Ruang
Kawasan
Perdesaan
 PP tentang
Sanksi
Administratif

52
No
Fokus
Prioritas/
Kegiatan
Prioritas
Sasaran Indikator
Target
Program
Kementerian/
Lembaga
terkait
Total Alokasi
Anggaran
2010-2014
(Rp.Miliar)
2010 2014
b Peningkatan
dan Fasilitasi
Penataan
Ruang Daerah
dan
Lingkungan
Hidup di
Daerah
Tersusunnya PP
Sesuai Amanat UU
26/2007
Jumlah PP tentang
Bentuk dan Tata
Cara Peran Serta
Masyarakat.
1 PP 1 PP Program
Bina
Pembangun
an Daerah
Kemendagri 5,6
Jumlah
Penyusunan NSPM
Penataan Ruang
Daerah.
3
Permen
dagri
13
Permen
dagri K)
c Perencanaan,
pemanfatan
dan
pengendalian
Pemanfaatan
Ruang Wilayah
Nasional
Termasuk
Melakukan
Koordinasi
dan Fasilitasi
Proses
Penetapan
Dokumen-
dokumen yang
Dihasilkan
Tersusunnya
Perpres Sesuai
Amanat UU
26/2007:
 Perpres RTR
Pulau
 Perpres RTR KSN
Meningkatnya
Penyelesaian
Perpres sesuai
Amanat UU
26/2007
4 RTR
Pulau
dan 4
Perpres
KSN
7 RTR
Pulau
dan K)
69
Perpres
KSN
Program
Penyeleng-
garaan
Penataan
Ruang
Kemen. PU 204,5

53
No
Fokus
Prioritas/
Kegiatan
Prioritas
Sasaran Indikator
Target
Program
Kementerian/
Lembaga
terkait
Total Alokasi
Anggaran
2010-2014
(Rp.Miliar)
2010 2014
d Fasilitasi
Penyusunan
Substansi
Raperda
RTRW dan
Rencana
Rincinya
 Tersusunnya
Perda Sesuai
Amanat UU
26/2007: Perda
mengenai RTRW
Provinsi Perda
mengenai RTRW
Kabupaten
Meningkatnya
Penyelesaian
Perda Provinsi dan
Kabupaten
Amanat UU
26/2007
4 keg 11
kegiatan
Program
Penyeleng-
garaan
Penataan
Ruang
Kementerian
PU
11,4
e Peningkatan
dan Fasilitasi
Penataan
Ruang Daerah
dan
Lingkungan
Hidup di
Daerah
Tersusunnya Perda
Sesuai Amanat UU
26/2007 dan
Undang-Undang
32/2004 tentang
Pemerintahan
Daerah
Meningkatnya
(Persentase)
Penyelesaian
Perda Sesuai
Amanat UU
26/2007 dan
Undang-Undang
32 tahun 2004
tentang
Pemerintahan
Daerah.
30%
daerah
100% Program
Bina
Pembangun
an Daerah
Kemendagri 14,3
Bantuan
Penyusunan
Rencana Tata
Ruang Daerah
Pemekaran.
Jumlah RTR
Daerah
Pemekaran yang
sudah
disempurnakan.
2
daerah
14
daerah

54
No
Fokus
Prioritas/
Kegiatan
Prioritas
Sasaran Indikator
Target
Program
Kementerian/
Lembaga
terkait
Total Alokasi
Anggaran
2010-2014
(Rp.Miliar)
2010 2014
II Peningkatan
Kualitas
Produk
Rencana Tata
Ruang
Meningkatnya
kualitas produk
rencana tata ruang
Menurunnya
(Jumlah) konflik
pemanfaatan
ruang
327,8
a Pemetaan
Dasar
Rupabumi dan
Tata Ruang
Tersusunnya
kebijakan
pemetaan dasar
rupabumi dan
meningkatnya
jumlah cakupan
peta rupabumi
Indonesia
Jumlah Nomor
Lembar Peta (NLP)
Peta Rupabumi
skala 1:10.000
(Sumatera &
selatan Jawa)
9 Program
Survei dan
Pemetaan
Nasional
Bakosurtanal
Jumlah NLP Peta
Rupabumi skala
1:50.000 wilayah
gap
160
Jumlah NLP Peta
upabumi skala
1:250.000 wilayah
gap
-
Jumlah NLP Bsis
Data Geospasial
skala : 1 0 . 0 0 0
(S u ma t e r a &
s e l a t a n
Jawa),1:50.000
dan 1:250.000
250

55
No
Fokus
Prioritas/
Kegiatan
Prioritas
Sasaran Indikator
Target
Program
Kementerian/
Lembaga
terkait
Total Alokasi
Anggaran
2010-2014
(Rp.Miliar)
2010 2014
Jumlah Dokumen
Norma Spesifikasi
Pedoman Kriteria
(NSPK)
5
Jumlah dokumen
pelaksanaan
koordinasi
penyelenggaraan
Pemetaan Dasar
Rupabumi dan
Tata Ruang
5
Jumlah NLP gasetir
dan model
penataan ruang
provinsi
400

56
No
Fokus
Prioritas/
Kegiatan
Prioritas
Sasaran Indikator
Target
Program
Kementerian/
Lembaga
terkait
Total Alokasi
Anggaran
2010-2014
(Rp.Miliar)
2010 2014
b Peningkatan
kualitas hasil
penyelenggara
an penataan
ruang
Terlaksananya
bantek dan bintek
penataan ruang di
pusat dan daerah
Jumlah kegiatan
stock taking tata
ruang provinsi
0 18 keg Program
Penyelengg
araan
Penataan
Ruang
Kemen. PU 15,0
Jumlah
kabupaten yang
mendapatkan
bantek
peningkatan
pelaksanaan
penataan ruang
kabupaten
pemenang PKPD
3 kab 15 kab 18,8
Jumlah kabupaten
yang mendapatkan
bimbingan teknis
penataan ruang
wilayah kabupaten
44 kab 220 kab 103,2
Jumlah kabupaten
yang mendapatkan
bimbingan teknis
pengembangan
wilayah/kawasan
perdesaan dan
agropolitan
1
kawasan
28
kawasan
24,3

57
No
Fokus
Prioritas/
Kegiatan
Prioritas
Sasaran Indikator
Target
Program
Kementerian/
Lembaga
terkait
Total Alokasi
Anggaran
2010-2014
(Rp.Miliar)
2010 2014
Jumlah kegiatan
bimbingan teknis
pemanfaatan dan
pengendalian
pemanfaatan
ruang wilayah
provinsi
6 keg 22 keg 21,9
Jumlah kawasan
andalan/koridor
yang mendapatkan
arahan
pengembangan
wilayah lintas
provinsi
1 kawasan 15
kawasan
15,0
Jumlah wilayah
sungai yang
mendapatkan
fasilitasi penataan
ruang lintas
wilayah
6 ws 69 ws 85,7

58
No
Fokus
Prioritas/
Kegiatan
Prioritas
Sasaran Indikator
Target
Program
Kementerian/
Lembaga
terkait
Total Alokasi
Anggaran
2010-2014
(Rp.Miliar)
2010 2014
c Pengembanga
n Kapasitas
dan
Pelembagaan
Penyelenggara
an Penataan
Ruang
Meningkatnya SDM
Penataan ruang
yang berkualitas
Jumlah kegiatan
pelatihan bidang
penataan ruang
yang dilaksanakan
2 keg 29 keg Program
Penyeleng-
garaan
Penataan
Ruang
Kemen. PU 44,0
III Sinkronisasi
program
pembangunan
sesuai dengan
rencana tata
ruang
Sinkronnya
rencana tata ruang
dengan rencana
pembangunan
dan antar rencana
tata ruang
Jumlah rencana
tata ruang yang
sinkron dan
jumlah konflik
yang terselesaikan
745,1

59
No
Fokus
Prioritas/
Kegiatan
Prioritas
Sasaran Indikator
Target
Program
Kementerian/
Lembaga
terkait
Total Alokasi
Anggaran
2010-2014
(Rp.Miliar)
2010 2014
a Perencanaan,
pemanfaatan
dan
pengendalian
Pemanfaatan
Ruang Wilayah
Nasional
termasuk
Melakukan
Koordinasi
dan Fasilitasi
Proses
Penetapan
Dokumen-
dokumen yang
dihasilkan
Keserasian dan
keselarasan
program
pembangunan
yaitu program
dalam RTRWN, RTR
Pulau, RTR KSN,
RTR PKN, PKSN
Jumlah rencana
tata ruang yang
telah disinkronkan
program
pembangunannya
33
provinsi
33
provinsi
Program
Penyelengg
araan
Penataan
Ruang
Kemen. PU 720,2
b Perumusan
sinkronisasi
UU Penataan
Ruang dan UU
sektoral
terkait
Keserasian dan
keselarasan antar
UU
Jumlah kegiatan
sinkronisasi UU
2 keg 4 keg Program
Koordinasi
Pengemban
gan Urusan
Penataan
Ruang dan
Pengemban
gan Wilayah
Menko
Pereko-
nomian
4,0

60
No
Fokus
Prioritas/
Kegiatan
Prioritas
Sasaran Indikator
Target
Program
Kementerian/
Lembaga
terkait
Total Alokasi
Anggaran
2010-2014
(Rp.Miliar)
2010 2014
c Peningkatan
dan Fasilitasi
Penataan
Ruang Daerah
dan
Lingkungan
Hidup di
Daerah
Meningkatnya
keterpaduan dalam
penataan ruang
Jumlah BKPRD
yang terbentuk.
30%
daerah
90% Program
Bina
Pembangun
an Daerah
Kemendagri 21,0
Terselenggaranya
Rakernas BKPRN.
- 2 keg
Terselenggaranya
Raker BKPRD.
2 keg 6 keg
Meningkatnya
pemahaman aparat
daerah dalam
penataan ruang.
Terselenggaranya
peningkatan SDM
dalam penataan
ruang (pemda,
BKPRD dan
DPRD).
1 keg 5 keg
Sosialisasi
Peraturan
Perundang-
Undangan
Penataan Ruang.
1 keg 5 keg
Monitoring dan
evaluasi kinerja
penyelenggaraan
penataan ruang di
daerah.
Jumlah kegiatan
evaluasi kinerja
penyelenggaraan
penataan ruang.
1 keg 5 keg

61
No
Fokus
Prioritas/
Kegiatan
Prioritas
Sasaran Indikator
Target
Program
Kementerian/
Lembaga
terkait
Total Alokasi
Anggaran
2010-2014
(Rp.Miliar)
2010 2014
IV Peningkatan
kesesuaian
pemanfaatan
lahan dengan
rencana tata
ruang
Meningkatnya
efisiensi dan
efektifitas program
pemanfaatan
ruang
Persentase
kesesuaian
pemanfaatan
lahan
78,5
a Kegiatan
penyusunan
rencana
pembangunan
kewilayahan
(pembangunan
daerah
berdasarkan
kewilayahan/l
intas wilayah)
di bidang tata
ruang dan
pertanahan
Tersusunnya
kebijakan insentif
PR:
 Pajak
 Kompensasi
 Subsidi silang
 Imbalan
 Sewa ruang
 Urun saham
Tersusunnya
program disinsentif
PR:
 Pajak
 Infrastruktur
 Kompensasi
 Penalti
Jumlah laporan
kegiatan
pelaksanaan
insintif dan
disinsentif
pelaksanaan
penataan ruang di
daerah
1
laporan
5
laporan
Program
Perencana
an
Pembangun
an Nasional
Bappenas 4,0

62
No
Fokus
Prioritas/
Kegiatan
Prioritas
Sasaran Indikator
Target
Program
Kementerian/
Lembaga
terkait
Total Alokasi
Anggaran
2010-2014
(Rp.Miliar)
2010 2014
b Pembinaan
PPNS bidang
Penataan
Ruang
Terbinanya PPNS
bidang penataan
ruang
Jumlah (orang)
PPNS yang dibina
90
orang
500
orang
Program
Penyeleng-
garaan
Penataan
Ruang
Kemen. PU 32,5
c Perumusan
Kebijakan,
Program dan
Anggaran,
Kerjasama
Luar Negeri
serta Evaluasi
Kinerja
Pelaksanaan
Kegiatan
Laporan kinerja
penyelenggaraan
penataan ruang di
pusat dan daerah
Jumlah kegiatan
evaluasi kinerja
penyelenggaraan
penataan ruang
7 keg 40 keg Program
Penyelang-
garaan
Penataan
Ruang
Kemen. PU 42,0
T O T A L 1.483,2
Keterangan :
K) Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

63
BIDANG PEMBANGUNAN : Wilayah dan Tata Ruang
PRIORITAS BIDANG : Reforma Agraria
No
Fokus
Prioritas/
Kegiatan
Prioritas
Sasaran Indikator
Target
Program
Kemen-
terian/
Lembaga
terkait
Total Alokasi
Anggaran
2010-2014
(Rp.Miliar)
2010 2014
I Fokus 1:
Peningkatan
Jaminan
Kepastian
Hukum Hak
Masyarakat
Atas Tanah
Meningkatnya
jaminan kepastian
hukum hak atas
tanah
Luas tanah yang
memiliki kepastian
hukum hak atas
tanah
2.816,1
a Pengelolaan
Pertanahan
Provinsi
Terwujudnya
pengembangan
infrastruktur
pertanahan secara
nasional,regional
dan sektoral, yang
diperlukan di
seluruh Indonesia
Cakupan peta
pertanahan
(Prioritas Nasional
7)
2,1 juta
ha
10,5 juta
ha
(K)
Pengelolaan
Pertanahan
Nasional
BPN 228,3

64
No
Fokus
Prioritas/
Kegiatan
Prioritas
Sasaran Indikator
Target
Program
Kemen-
terian/
Lembaga
terkait
Total Alokasi
Anggaran
2010-2014
(Rp.Miliar)
2010 2014
Terlaksananya
percepatan
legalisasi aset
pertanahan,
ketertiban
administrasi
pertanahan dan
kelengkapan
informasi legalitas
aset tanah
Jumlah bidang
tanah yang
dilegalisasi
(Prioritas Nasional
7)
326.237
bidang
4.063.430
bidang
Pengelolaan
Pertanahan
Nasional
BPN 2.229,9
b Pengukuran
Dasar
(Prioritas
Bidang)
Bertambahnya luas
wilayah yang telah
diukur di dalam
sistem referensi
sesuai standar
Luas wilayah
Indonesia yang telah
terukur di dalam
sistem referensi
sesuai standar
20% 100% Pengelolaan
Pertanahan
Nasional
BPN 65,4
c Pemetaan
Dasar
(Prioritas
Bidang)
Terlaksananya
survei dan
pemetaan dasar
sesuai Standar
Operasi dan
Prosedur (SOP)
Jumlah peta dasar
pertanahan yang
dibuat sesuai
standar
Pertanahan
Nasional
BPN 58,6

65
No
Fokus
Prioritas/
Kegiatan
Prioritas
Sasaran Indikator
Target
Program
Kemen-
terian/
Lembaga
terkait
Total Alokasi
Anggaran
2010-2014
(Rp.Miliar)
2010 2014
d Pengaturan dan
Penetapan Hak
tanah (Prioritas
Bidang)
Tersedianya
rumusan kebijakan
teknis dibidang
pengaturan dan
penetapanhak
tanah serta
meningkatnya
pelaksanaan
penetapan dan
perizinan hak
tanah.
Jumlah penetapan
dan perizinan hak
atas tanah (SK)
Pertanahan
Nasional
BPN 9,1
e Peningkatan
Kualitas
Pengukuran,
Pemetaan, dan
Informasi
Bidang Tanah,
Ruang dan
Perairan
(Prioritas
Bidang)
Terlaksananya
pengukuran,
pemetaan dan
informasi bidang
tanah, ruang dan
perairan yang
berkualitas.
Jumlah penetapan
batas dan
pembangunan
sistem informasi
atas HGU, HGB,
HPL dan HP
Pertanahan
Nasional
BPN 170,3

66
No
Fokus
Prioritas/
Kegiatan
Prioritas
Sasaran Indikator
Target
Program
Kemen-
terian/
Lembaga
terkait
Total Alokasi
Anggaran
2010-2014
(Rp.Miliar)
2010 2014
f Peningkatan
Pendaftaran
Hak Tanah dan
Guna Ruang
(Prioritas
Bidang)
Terwujudnya
pembinaan dan
pengelolaan
pendaftaran hak
atas tanah, hak
milik atas satuan
rumah susun,
tanah wakaf, guna
ruang dan
perairan, serta
PPAT
Pembinaan dan
pengelolaan hak
atas tanah dan
guna ruang
Pertanahan
Nasional
BPN 54,4
II Fokus 2:
Pengaturan
penguasaan,
pemilikan,
penggunaan
dan
pemanfaatan
tanah (P4T)
termasuk
pengurangan
tanah terlantar
Berkurangnya
konsentrasi
penguasaan,
pemilikan,
penggunaan dan
pemanfaatan
tanah (P4T)
Terlaksananya
redistribusi tanah
1.654,4

67
No
Fokus
Prioritas/
Kegiatan
Prioritas
Sasaran Indikator
Target
Program
Kemen-
terian/
Lembaga
terkait
Total Alokasi
Anggaran
2010-2014
(Rp.Miliar)
2010 2014
a Pengelolaan
Pertanahan
Propinsi
Terlaksananya
pengaturan dan
penataan
penguasaan dan
pemilikan tanah
serta
pemanfaatan dan
penggunaan tanah
secara optimal.
Neraca
Penatagunaan
Tanah di daerah
(Prioritas Nasional
6)
100
kab/kota
500
kab/kota(K)
Pengelolaan
Pertanahan
Nasional
BPN 54,9
Inventarisasi P4T
(Prioritas Nasional
6)
335.665
bidang
1.678.325
bidang (K)
Pengelolaan
Pertanahan
Nasional
BPN 366,3
Terlaksananya
redistribusi tanah
Jumlah bidang
tanah yang telah
diredistribusi
(Prioritas Nasional
4)
210.000
Bidang
1.050.000
Bidang (K)
Pengelolaan
Pertanahan
Nasional
BPN 9 12,7
Terwujudnya
pengendalian
penguasaan,
pemilikan,
penggunaan dan
pemanfaatan tanah,
dan pemberdayaan
masyarakat dalam
rangka
peningkatan akses
terhadap sumber
ekonomi
Inventarisasi dan
identifikasi tanah
terindikasi terlantar
(Prioritas Nasional
8)
75.900
ha
379.500
ha (K)
Pengelolaan
Pertanahan
Nasional
BPN 36,3

68
No
Fokus
Prioritas/
Kegiatan
Prioritas
Sasaran Indikator
Target
Program
Kemen-
terian/
Lembaga
terkait
Total Alokasi
Anggaran
2010-2014
(Rp.Miliar)
2010 2014
Data hasil
inventarisasi
Wilayah Pesisir,
Pulau-Pulau Kecil,
Perbatasan dan
Wilayah Tertentu
(WP3WT)
Inventarisasi
Wilayah Pesisir,
Pulau-Pulau Kecil,
Perbatasan dan
Wilayah Tertentu
(WP3WT) (Prioritas
Nasional 10)
200 SP 885 SP
(K)
Pengelolaan
Pertanahan
Nasional
BPN 98,8
b Pengelolaan
Wilayah Pesisir,
Pulau-Pulau
Kecil,
Perbatasan dan
Wilayah
Tertentu
(WP3WT) (di
pusat)
Data hasil
inventarisasi
Wilayah Pesisir,
Pulau-Pulau Kecil,
Perbatasan dan
Wilayah Tertentu
(WP3WT)
Inventarisasi
Wilayah Pesisir,
Pulau-Pulau Kecil,
Perbatasan dan
Wilayah Tertentu
(WP3WT) (Prioritas
Nasional 10)
1 Paket 5 Paket
(K)
Pengelolaan
Pertanahan
Nasional
BPN 29,6
c Pengelolaan
Landreform
(Prioritas
Bidang)
Meningkatnya
jumlah tanah
negara yang
ditegaskan menjadi
Tanah Obyek
Landreform (TOL)
dan atau yang
dikeluarkan dari
TOL
Jumlah tanah
negara yang
ditegaskan menjadi
Tanah Obyek
Landreform (TOL)
dan atau yang
dikeluarkan dari
TOL
Pertanahan
Nasional
BPN 36,6

69
No
Fokus
Prioritas/
Kegiatan
Prioritas
Sasaran Indikator
Target
Program
Kemen-
terian/
Lembaga
terkait
Total Alokasi
Anggaran
2010-2014
(Rp.Miliar)
2010 2014
d Pengembanga
n Kebijakan
Teknis dan
Pelaksanaan
Penatagunaan
Tanah
(Prioritas
Bidang)
Bertambahnya
jumlah kab/kota
yg telah memiliki
neraca
penatagunaan
tanah dan
mengidentifikasi
ketersediaan tanah
untuk
pembangunan
Jumlah kab/kota
yang telah
menyusun neraca
penatagunaan
tanah &
mengidentifikasi
ketersediaan tanah
untuk
pembangunan
Pertanahan
Nasional
BPN 51,0
e Pengelolaan
Tanah Negara,
Tanah Terlantar
dan Tanah Kritis
(Prioritas
Bidang)
Terselenggaranya
pengelolaan tanah
negara, tanah
terlantar dan kritis
Jumlah analisa
ketersediaan tanah
untuk kepentingan
masyarakat,
pemerintah, dan
badan usaha
Pertanahan
Nasional
BPN 10,8
f Pengelolaan
Konsolidasi
Tanah (Prioritas
Bidang)
Meningkatnya
jumlah bidang
tanah yang
dikonsolidasikan
Jumlah obyek
potensi konsolidasi
tanah
Pertanahan
Nasional
BPN 26,6
g Pengendalian
Pertanahan
(Prioritas
Bidang)
Menurunnya luas
tanah yang
terindikasi
terlantar
Luas tanah yang
terindikasi
terlantar
Pertanahan
Nasional
BPN 20,0

70
No
Fokus
Prioritas/
Kegiatan
Prioritas
Sasaran Indikator
Target
Program
Kemen-
terian/
Lembaga
terkait
Total Alokasi
Anggaran
2010-2014
(Rp.Miliar)
2010 2014
h Pemberdayaan
Masyarakat
Dan
Kelembagaan
Dalam
Pengelolaan
Pertanahan
(Prioritas
Bidang)
Terselenggaranya
akses masyarakat
dan lembaga
terhadap
penguatan hak
atas tanah, dan
sumber
permodalan dan
produksi
Akses masyarakat
dan lembaga
terhadap
penguatan hak
atas tanah
Pertanahan
Nasional
BPN 10,8
III Fokus 3:
Peningkatan
Kinerja
Pelayanan
Pertanahan
Terselenggaranya
pelayanan yang
transparan dan
akuntabel
Tersedianya
prosedur kerja yang
jelas,efektif,
efisien dan terukur
(SPOPP)
581,8
a Pengelolaan
Data dan
Informasi
Pertanahan
Tersedianya data
dan informasi
pertanahan yang
terintegrasi secara
nasional dalam
rangka
pengembangan
(Sistem Informasi
Manajemen
Pertanahan
Nasional /
SIMTANAS)
Peningkatan akses
layanan pertanahan
melalui Larasita
(Prioritas Nasional
7)
156
kab/kota
419
kab/kota
Dukungan
Manajemen
dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
BPN 254,3

71
No
Fokus
Prioritas/
Kegiatan
Prioritas
Sasaran Indikator
Target
Program
Kemen-
terian/
Lembaga
terkait
Total Alokasi
Anggaran
2010-2014
(Rp.Miliar)
2010 2014
b Pembinaan
Organisasi Dan
Pengelolaan
Kepegawaian
BPN (Prioritas
Bidang)
Terlaksananya
penataan
organisasi dan
layanan
kepegawaian
Tersedianya
konsep
kelembagaan
serta prosedur kerja
yang jelas, efektif,
efisien dan terukur
(SPOPP)
1 paket 5 paket
(K)
Dukungan
Manajemen
dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
BPN 39,1
c Dukungan
Manajemen &
Pelaksanaan
Tugas
Pendidikan
STPN
Tersedianya
sumberdaya
manusia lulusan
program Diploma,
Pendidikan khusus,
spesialis, S1, S2
Jumlah lulusan
program Diploma,
Pendidikan khusus,
spesialis, S1, S2
20% 100% Dukungan
Manajemen
dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
BPN 12,1
d Pendidikan
dan pelatihan
bidang
pertanahan
(Prioritas
Bidang)
Terselenggaranya
layanan
pertanahan yang
profesional
Jumlah SDM yang
telah mengikuti
pelatihan dan
pendidikan
2.630
orang
14.150
orang
(K)
Dukungan
Manajemen
dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
BPN 47,1
e Pengelolaan
Sarana dan
Prasarana
(pusat)
(prioritas
bidang)
Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas sarana
dan prasarana
BPN RI
Pengembangan
sarana prasarana
pelayanan
pertanahan
- 1 satker
(K)
Pengelolaan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
BPN RI
BPN 3,5

72
No
Fokus
Prioritas/
Kegiatan
Prioritas
Sasaran Indikator
Target
Program
Kemen-
terian/
Lembaga
terkait
Total Alokasi
Anggaran
2010-2014
(Rp.Miliar)
2010 2014
f Pengelolaan
Sarana dan
Prasarana
(daerah)
(prioritas
bidang)
Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas sarana
dan prasarana
Kanwil BPN
Provinsi
Pengembangan
sarana prasarana
pelayanan
pertanahan
25 satker 325
satker
(K)
Pengelolaan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
BPN RI
BPN 519,1
IV Fokus 4:
Penataan dan
Penegakan
Hukum
Pertanahan
serta
Pengurangan
Potensi
Sengketa
Tanah
Tersedianya
peraturan
perundang-
undangan yang
dibutuhkan untuk
kepastian hukum
pertanahan
Jumlah rancangan
peraturan
perundang-
undangan bidang
pertanahan yang
selesai disusun
260,2

73
No
Fokus
Prioritas/
Kegiatan
Prioritas
Sasaran Indikator
Target
Program
Kemen-
terian/
Lembaga
terkait
Total Alokasi
Anggaran
2010-2014
(Rp.Miliar)
2010 2014
a Pengembanga
n Peraturan
Perundang-
Undangan
Bidang
Pertanahan
dan Hubungan
Masyarakat
(Prioritas
Nasional dan
Prioritas
Bidang)
Terlaksananya
pengembangan
peraturan
perundangan
bidang pertanahan
dan Hubungan
Masyarakat
Jumlah paket
rancangan
peraturan
perundang-
undangan dan
kebijakan di bidang
pertanahan dalam
rangka
mendukung
pelaksanaan UU
Perlindungan
Lahan Pertanian
Pangan
Berkelanjutan
(Prioritas Nasional
5)
1 paket 5 paket
(K)
Dukungan
Manajemen
dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
BPN 19,3
Tersusunnya
peraturan
perundangan
pengadaan tanah
untuk kepentingan
umum(Prioritas
Nasional 6)
1 paket 5 paket Dukungan
Manajemen
dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
BPN 10,4

74
No
Fokus
Prioritas/
Kegiatan
Prioritas
Sasaran Indikator
Target
Program
Kemen-
terian/
Lembaga
terkait
Total Alokasi
Anggaran
2010-2014
(Rp.Miliar)
2010 2014
b Pengelolaan
Pertanahan
Provinsi
Berkurangnya
sengketa, konflik
dan perkara
pertanahan serta
mencegah
timbulnya
sengketa, konflik
dan perkara
pertanahan
Penanganan
Sengketa, Konflik
dan Perkara
Pertanahan
(Prioritas Nasional
7)
2.79 1
kasus
13.955
kasus
Pengelolaan
Pertanahan
Nasional
BPN 108,0
c Survey Potensi
Tanah
(Prioritas
Bidang)
Tersedianya Peta
Nilai Potensi
Tanah Sesuai
Standar Operasi
dan Prosedur (SOP)
sebagai referensi
dan indikator
ekonomi tanah
untuk keadilan dan
kesejahteraan
rakyat
Peta dan informasi
potensi nilai tanah
dan kawasan
Pertanahan
Nasional
BPN 67,3

75
No
Fokus
Prioritas/
Kegiatan
Prioritas
Sasaran Indikator
Target
Program
Kemen-
terian/
Lembaga
terkait
Total Alokasi
Anggaran
2010-2014
(Rp.Miliar)
2010 2014
d Pengaturan
dan
pengadaan
tanah dan
legalisasi tanah
instansi
pemerintah,
dan BUMN/
BUMD
(Prioritas
Bidang)
Terlaksananya
pengaturan
pengadaan tanah
pemerintah,
penetapan hak
atas tanah dan hak
pengelolaan
instansi
pemerintah &
BUMN/BUMD
Jumlah penetapan
hak atas tanah dan
hak pengelolaan
Pertanahan
Nasional
BPN 12,2
e Pengkajian,
Penanganan
dan
Penyelesaian
Sengketa
Pertanahan
(Prioritas
Bidang)
Berkurangnya
jumlah sengketa
pertanahan
Jumlah
penyelesaian
sengketa tanah
Pertanahan
Nasional
BPN 15,8
f Pengkajian dan
Penanganan
Konflik
Pertanahan
(Prioritas
Bidang)
Berkurangnya
jumlah konflik
pertanahan
Jumlah
penanganan
konflik tanah
Pertanahan
Nasional
BPN 13,6

76
No
Fokus
Prioritas/
Kegiatan
Prioritas
Sasaran Indikator
Target
Program
Kemen-
terian/
Lembaga
terkait
Total Alokasi
Anggaran
2010-2014
(Rp.Miliar)
2010 2014
g Penanganan
dan
Penyelesaian
Perkara
Pertanahan
(Prioritas
Bidang)
Terlaksananya
penanganan dan
penyelesaian
perkara pertanahan
secara berkualitas
Jumlah perkara
yang ditangani dan
diselesaikan oleh
BPN RI
Pertanahan
Nasional
BPN 13,6
T O T A L 5.312,6
Keterangan :
K) Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

OPTIMASI RPJMN

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

En vedette

En vedette (20)

Similaire à OPTIMASI RPJMN

Similaire à OPTIMASI RPJMN (20)

Plus de Oswar Mungkasa

Plus de Oswar Mungkasa (20)

Dernier

Dernier (20)

OPTIMASI RPJMN