Ekspose Hasil Kajian PKP2A III Bekerjasama Dengan Pemkab Kutai Kartanegara tentang Desa

1. EKSPOS HASIL KAJIAN
PENYERAHAN URUSAN
PEMERINTAHAN KEPADA DESA
DI KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA
PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR III
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
SAMARINDA

2. Tim Peneliti Bidang Kajian PKP2A III
LAN Samarinda
 Tri Widodo W. Utomo
 Siti Zakiyah
 Said Fadhil
 Andi Wahyudi
 Fani Heru Wismono
 Rustan A
 Maria AP Sari
 Tri Noor Azizah
 Lany Erinda R
 Betha Miranti A

3. LATAR BELAKANG
 Pemerintah Desa merupakan pemerintah yang paling
dekat dengan masyarakat di tingkat bawah sehingga
memiliki peran dan posisi yang strategis dalam
pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.
 Kondisi saat ini pemerintah desa kurang berperan
dalam pemberdayaan masyarakat, peran desa selama
ini lebih menonjol dalam pelayanan administratif surat
menyurat.
 Desa merupakan daerah otonom maka penyerahan
urusan pemerintahan menjadi suatu yang mutlak
dilakukan.
 Penyerahan urusan tersebut perlu disertai dengan
pembiayaan dalam rangka pelaksanaan urusan
pemerintahan desa.

4. Lanjutan…
 Penyerahan urusan yang lebih besar kepada desa
yang disertai dengan peningkatan kualitas
pemerintah desa merupakan langkah penting
untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan
pemberdayaan masyarakat desa.

5. Pengertian Desa
 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

6. Kewenangan Desa menurut UU No.
32/2004 Pasal 206 dan PP No. 72/2005
Pasal 7
 Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan
hak asal-usul desa (hak autochtoon)
 Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya
kepada desa
 Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah
provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota
 Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan
perundang-undangan diserahkan kepada desa.

7. Tahapan Kajian
Pembuatan tipologi desa-desa berdasarkan
potensi dan kondisi masing-masing desa
untuk menerima urusan dari Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara
K Penetapan klasifikasi masing-masing desa di
Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan
tipologi yang telah dibuat
l Penetapan urusan-urusan yang akan
diserahkan kepada desa berdasarkan
klasifikasi masing-masing desa tersebut.

8. RUANG LINGKUP
 Kajian ini membatasi pada urusan-urusan
pemerintahan Pemerintah Kab. Kukar
yang dapat diserahkan kepada desa
menurut Permendagri No. 30 Tahun
2006 serta Perda tentang Urusan
Pemerintahan Kab. Kukar, dengan
mempertimbangkan karakteristik masing-
masing desa.

9. KERANGKA BERPIKIR
Penyerahan urusan pemerintahan dari
kabupaten/kota kepada desa didasarkan pada 3
(tiga) faktor, yaitu:
 Pertama berdasarkan urusan pemerintahan
yang dimiliki oleh desa secara normatif (top
down) mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004,
PP No. 72 Tahun 2005 dan Permendagri No. 30
Tahun 2006 sebagai peraturan pelaksanaannya.

10.  Kedua, penyerahan urusan pemerintahan kepada
desa juga mempertimbangkan potensi dan karakteristik
masing-masing desa. Mengingat bahwa potensi dan
karakteristik masing-masing desa tidak seragam
sehingga perlu dilakukan pemetaan terhadap masing-
masing desa.
 Ketiga adalah persepsi aparat pemerintah desa
tentang urgensi penyerahan urusan-urusan
pemerintahan kepada desa dan kemampuan aparat
desa dalam melaksanakan urusan-urusan yang akan
diserahkan kepada desa tersebut. Persepsi aparat desa
ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada
para aparat desa.

11. Skema Alur Berpikir
UU NO.32/ 2004
PP NO.72/ 2005
PERMENDAGRI NO.30/ 2006
PERDA URUSAN KABUPATEN
Persepsi Aparat Urusan yang PERDA Urusan
Desa Diserahkan Desa
kepada Desa
Peraturan Bupati
Tipologi Desa
Pelayanan dan
Pemberdayaan
Masyarakat Desa

12. METODE KAJIAN
 Kajian ini menggunakan metode deskriptif analisis
dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.
Pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara, yaitu
pengumpulan data-data sekunder dan penyebaran
kuesioner kepada aparat desa, dengan penentuan
sampel secara random bertujuan (purposive
random sampling).
 Penyebaran kuesioner dimaksudkan untuk
mengetahui persepsi aparat desa tentang
kemampuan mereka dalam melaksanakan urusan-
urusan yang akan diserahkan kepada desa.

13. Variabel Tipologi
• Variabel jumlah penduduk diberikan bobot 60,
sedangkan luas wilayah diberikan bobot 40.
Tipologi desa diperoleh dari penjumlahan bobot
nilai masing-masing desa, kemudian total skor
dari pembobotan akan menentukan masing-
masing desa yang dibagi menjadi 4 tipe, yaitu:
tipe A, B, C atau D.
• Lebar interval diperoleh dari penghitungan batas
atas (nilai tertinggi) potensi desa yaitu nilai
jumlah penduduk dan luas wilayah, dikurangi
batas bawah (nilai terendah), kemudian dibagi 4.

14. Penentuan bobot nilai ini dilakukan dengan alasan:
• Pola umum ini secara luas diadopsi dalam peraturan
perundangan-undangan, yaitu seperti yang digunakan dalam
PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
untuk melakukan klasifikasi daerah sebagai pertimbangan
dalam menentukan jumlah SKPD.
• Masyarakat/penduduk merupakan obyek sekaligus subyek
dalam pelayanan publik dan menjadi target kebijakan (policy
target) sehingga memiliki peran dan posisi yang penting.
• Luas wilayah, APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa), sarana dan prasarana, dan sebagainya merupakan alat
kebijakan (policy tools) yang akan menghasilkan policy
outcomes, yang kesemuanya bermuara pada peningkatan dan
perbaikan kesejahteraan masyarakat.

15. Jumlah Kelas Interval = 4
Lebar Interval (LI) = Batas Atas – Batas Bawah
4
Variabel Kelas Interval Nilai
Jumlah ≥ Batas Bawah + 3 LI + 1 60
Penduduk (Batas Bawah + 2 LI + 1) - (Batas 45
Bawah + 3 LI)
(Batas Bawah + LI) + 1 - (Batas Bawah 30
+ 2 LI)
≤ (Batas Bawah + LI) 15
Luas ≥ Batas Bawah + 3 LI + 1 40
Wilayah (Batas Bawah + 2 LI + 1) - (Batas 30
Bawah + 3 LI)
(Batas Bawah + LI) + 1 - (Batas Bawah 20
+ 2 LI)
≤ (Batas Bawah + LI) 10

16. Dari penjumlahan nilai masing-masing variabel
akan diperoleh total skor untuk masing-masing
desa. Total skor tersebut menentukan tipe desa
yangbersangkutan dengan ketentuan sebagai
berikut:
TOTAL SKOR TIPOLOGI POTENSI
≥ 76 A Sangat Tinggi
51 – 75 B Tinggi
26 – 50 C Sedang
≤ 25 D Rendah

17. Jumlah Desa
Berdasarkan pola penghitungan diatas kemudian
diperoleh hasil tipe-tipe desa di Kabupaten Kukar
sebagai berikut:
 13 desa tipe B
 40 desa tipe C
 132 desa tipe D
 JUMLAH 185 DESA
SAMPEL DESA diambil sebanyak 15% (Suharsimi
Arikunto, 2002) sehingga diperoleh sampel sejumlah:
 2 desa tipe B
 6 desa tipe C
 20 desa tipe D
 JUMLAH SAMPEL 28 DESA

18. Distribusi Tipe Desa per Kecamatan
WILAYAH/ JUMLAH DESA
KECAMATAN
TIPE B TIPE C TIPE D
WILAYAH HULU
1. Kec. Tabang - 4 15
2. Kec. Kb. Janggut 2 2 7
3. Kec. Kenohan - 2 6
4. Kec. Muara Wis - 1 6
5. Kec. Muara Muntai - - 13
6. Kec. Kota Bangun - 1 19
7. Kec. Muara Kaman - 3 16
JUMLAH (HULU) 2 13 82

19. Lanjutan…
WILAYAH/ JUMLAH DESA
KECAMATAN
TIPE B TIPE C TIPE D
WILAYAH TENGAH
1. Kec. Loa Kulu 3 4 5
2. Kec. Loa Janan 4 2 2
3. Kec. Tenggarong - - 1
4. Kec. Tgr Seberang 2 7 9
5. Kec. Sebulu - 5 8
JUMLAH (TENGAH) 9 18 25

20. Lanjutan…
WILAYAH/ JUMLAH DESA
KECAMATAN
TIPE B TIPE C TIPE D
WILAYAH HILIR
1. Kec. Samboja - - 4
2. Kec. Muara Jawa - - -
3. Kec. Sanga-sanga - - -
4. Kec. Anggana 1 2 5
5. Kec. Muara Badak 1 5 7
6. Kec. Marang Kayu - 2 9
JUMLAH (HILIR) 2 9 25
TOTAL 13 40 132
HULU + TENGAH +

21. SAMPEL DESA
NO KECAMATAN DESA JML
TIPE B TIPE C TIPE D
1 Muara Muntai Jantur 2
Muara Muntai
Ilir
2 Loa Kulu Rempanga Margahayu 2
3 Loa Janan Loa Duri Ulu Tani Bakti
4 Anggana Sungai Meriam Kutai Lama 2
5 Muara Badak Muara Badak Suka Damai 2
Ilir
6 Sebulu Senoni Manunggal 2
Daya
7 Kota Bangun Kota Bangun 2
Ilir
Kota Bangun I

22. Lanjutan…
8 Kenohan Semayang 1
9 Kembang Janggut Kelekat 2
Hambau
10 Muara Kaman Muara Kaman 2
Ilir
Sido Mukti
11 Tabang Bila Talang Sidomulyo 3
Muara
Podohon
12 Tenggarong Manunggal Jaya Perjiwa 3
Seberang Suka Maju
13 Marang Kayu Santan 2
Tengah
Prangkat Baru
14 Muara Wis Melintang 1
JUMLAH 2 6 20 28

23. Jumlah Urusan Yang Diserahkan
JUMLAH URUSAN BERDASARKAN STATUSNYA
TIPOLOGI DISERAHKAN TIDAK
DESA DISERAHKAN DENGAN DISERAHKAN
CATATAN
B 118 rincian 105 rincian 7 rincian tersebar
di 6 bidang
C 170 rincian 42 rincian 18 rincian tersebar
di 8 bidang
D 194 rincian 25 rincian 11 rincian tersebar
di 5 bidang

24. Fungsi-Fungsi Tugas Pemerintah Desa Terhadap
Urusan Yang Akan Diserahkan Pada Desa
NO FUNGSI URUSAN YANG FREKUENSI / BEBAN
DISERAHKAN KERJA
TIPE B TIPE C TIPE D
1 Pembangunan/ Pengembangan 41 26 18
2 Rekomendasi 40 39 41
3 Pengaturan dan Penetapan 31 28 26
4 Sosialisasi/ Pemasyarakatan 23 14 13
5 Fasilitasi 18 19 22
6 Pemeliharaan 17 4 4
7 Pembinaan dan Pembantuan 16 16 17
8 Pengelolaan/ Pemanfaatan 15 31 38
9 Perlindungan dan Penanggulangan 14 3 6
10 Pendataan/ Registrasi 5 23 23
11 Pemantauan/ Pengawasan 3 9 10
Total 223 212 219

25. 2 Kategori Penyerahan Urusan
Penyerahan urusan kepada desa meliputi 2 (dua)
kategori yaitu urusan yang diserahkan tanpa
catatan dan urusan yang diserahkan dengan
catatan.
Urusan yang diserahkan dengan catatan perlu
perlakuan khusus dari pemerintah kabupaten,
yaitu berupa pengembangan kapasitas (capacity
building) kepada desa, pendampingan, bimbingan
dan pelatihan yang cukup kepada desa untuk
meningkatkan kemampuan desa dalam
menjalankan urusan-urusan yang diserahkan.

26. Pelaporan dan Evaluasi
Pemantauan terhadap pelaksanaan urusan
pemerintahan desa yaitu Laporan Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan
kepada Pemerintah Desa untuk kemudian
dilakukan evaluasi.
Apabila pelaksanaan urusan Pemerintahan
Kabupaten yang telah diserahkan kepada Desa
dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak berjalan
secara efektif, pemerintah Kabupaten dapat
menarik sebagian atau seluruh urusan
pemerintahan yang telah diserahkan tersebut.
(Permendagri No. 30 Tahun 2007 Pasal 6)

27. Kendala Pelaksanaan Urusan
• Sumber Daya Aparatur (kualitatif dan
kuantitatif)
• Kurangnya Berkoordinasi antara Pemerintah
Kabupaten Dengan Pemerintah Desa.
• Sarana dan prasarana Pemerintah Desa yang
belum memadai
• Kondisi Geografis
• Penentuan Batas Desa Yang Belum Jelas.

28. ANALISIS MEDAN KEKUATAN
Perbatasan Desa
Komitmen Desa
Geografis
Potensi Sarpras
Komitmen Kab Koordinasi
ADD SDM
5 4 3 2 1 1 2 3 4 5
Strenght (S) Weakness (W)
S
>1 (Baik)
W =1 (Sedang)
<1 (Kurang)
Dimana S adalah strenght (kekuatan) dan W adalah weakness
(kelemahan).

29. Lanjutan…
Dari tabel skala tersebut diperoleh faktor kekuatan yaitu:
Alokasi Dana Desa =5
Komitmen Kab =4
Potensi Desa =3
Komitmen Desa =5
Jumlah = 17
Sedangkan faktor kelemahan yaitu:
SDM =5
Koordinasi =3
Sarana prasarana= 5
Geografis =3
Perbatasan Desa =3
Jumlah = 19
Maka:
S/W = 17/19
= 0,9 (Kurang)
Artinya prospek efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan desa
yang diserahkan oleh pemerintah kabupaten adalah kurang atau
rendah.

30. SARAN
 Perlu segera disusun Peraturan Daerah (Perda) tentang Pedoman
Penyerahan Urusan Pemerintahan kepada Desa
 Melakukan penguatan dan pembinaan kepada aparatur pemerintah desa
untuk mendukung efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan yang akan
diserahkan kepada desa. Penguatan dari sisi sumber daya aparatur yaitu
dengan menutupi kekurangan sumber daya aparatur baik dari sisi
kuantitas maupun kualitas, dengan melibatkan instansi/dinas teknis
berkaitan dengan urusan yang diserahkan.
 Pendanaan terhadap urusan yang diserahkan kepada desa perlu
diintegrasikan dengan program Alokasi Dana Desa (ADD)
 Perlu adanya tertib anggaran dan disiplin anggaran termasuk pedoman-
pedoman pelaksanaan urusan desa untuk menunjang efektivitas
penyelenggaraan urusan pemerintahan serta mencegah penyimpangan
penggunaan anggaran.

31. SEKIAN
&
TERIMA
KASIH
Semoga Bermanfaat…