1. Penegakkan Peraturan Perundang –undangan dalam Analisis Mengenai
Dampak lingkungan
Lingkungan hidup merupakan salah satu sektor yang memerlukan perhatian
penting disamping politik dan ekonomi. Hal ini menjadi penting dikarenakan
dampak jangka pendek maupun dampak jangka panjang yang mempengaruhi
seluruh lapisan bumi. Permasalahan ini merupakan suatu pertanggung
jawaban bipartite yang membutuhkan peran pemerintah sebagai pemegang
kekuasaan tertinggi dalam mejalan suatu negara. Serta berbagai lapisan
masyarakat yang terdiri dari para pengusaha, perkumpulan masyarakat serta
peran setiap pribadi insan manusia. Sehingga diperlukannya suatu
pemahaman apa itu lingkungan serta bagaimana langkah konkrit yang
perlukan untuk mengimplementasikan suatu aturan dan norma yang ada
dimasyarakat. Pemerintah sebagai super power memiliki peran yang strategis
dalam menghadapi segala permasalahan terkait dengan lingkungan hidup.
Yang mana permasalahan lingkungan ini mempunyai benang merah dengan
pencapaian mutu kesehatan. Sehingga pemerintah dapat memiliki suatu
perencanaan dalam hal pencegahan dan penanggulangan permasalahan
lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah sumber dari segala sumber
kehidupan manusia. Sehingga semua lapisan mempunyai daya tarik kuat
yang saling tarik menarik dalam pembentukan suatu lingkungan hijau. Peran
strategis tersebut terlihat dengan adanya kekuatan memaksa yang diberikan
oleh pemerintah untuk seluruh lapisan dituangkan dalam suatu bentuk
perundang-undangan. Masyarakat yang terdiri dari beberapa lapisan ini pun
memiliki peran yang krusial dimana kesadaran dari masyarakat dalam
pengembangan lingkungan hidup.
Permasalahan dalam lingkungan hidup begitu kompleks salah satunya yaitu
mengenai penerapan AMDAL ( analisis mengenai dampak lingkungan)adalah
kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang

2. direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan[1]
yang mana analisis dampak lingkungan ini merupakan suatu hal yang
diciptakan untuk memperhatikan pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan. AMDAL ( analisis mengenai dampak lingkungan) ini ditujukan
sebagai suatu pembangunan berkelanjutan sehingga diharapkan dengan
adanya analisis mengenai dampak lingkungan ini dapat berguna bagi
pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan segala aspek lingkungan
untuk masa depan. Sehingga AMDAL ( analisis mengenai dampak
lingkungan) merupakan suatu bentuk kegiatan yang strategis dalam hal
pembangunan berwawasan lingkungan. Namun dalam perkembangannya
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ini tidak berjalan sesuai dengan
tujuan awal pembuatannya. Dimana banyak lubang permasalahan yang
menimbulkan tidak adanya perhatian terhadap lingkungan hijau. Banyak
pembangunan yang tidak memperhatikan bahkan tidak memenuhi kualifikasi
analisis mengenai dampak lingkungan. Setelah adanya pembangunan itu
permasalahan yang kerap terjadi yaitu tidak adanya ruang terbuka hijau dan
resapan air. Apabila AMDAL ini dapat berjalan seharusnya tidak ada
permasalah yang timbul. ini menandakan bahwa AMDAL hanya dijadikan
sebagai suatu pemenuhan yuridis formil.
Beberapa permasalah yang timbul salah satunya yaitu pengurangan RTH
( Ruang Terbuka Hijau) di wilayah Aceh yang seharusnya 68 % menjadi 52
% penurunan ini di ikut sertakan dengan permasalahan pengurangan hutan di
wilayah aceh yang akan dijadikan sebagai perkebunan kelapa sawit,
pembangunan infrastruktur, serta pertambangan. [2] Yang mana perkebunan
sawit ini tidak lah tergolong baik karena mengurangi heterogenitas dari 3,7
Juta Ha menjadi 1,8 Juta Ha. Dengan adanya permasalahan ini
memperlihatkan bentuk konkrit pemerintah namun apa daya tidak adanya

3. bentuk perlawanan dari pemerintah terhadap hal ini . padahal ini sangat
mempengaruhi ekosistem setempat yang sebelumnya memberikan ekosistem
itu memberikan pelayanan air bersih. Selain itu bentuk masalah lain yang
terkait dengan ini yaitu adanya rencana pembangunan pembangunan Mall,
Kondominium, Restoran di Hutan Babakan Siliwangi.Dimana
memperlihatkan adanya suatu ketidak konsistensi dari pemerintah kota akan
hal dalam menjaga hutan babakan yang pernah dideklarasian tahun lalu
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengakui keberadaan hutan di
tengah kota tersebut, sebagai satu-satunya hutan yang ada saat ini.
Keberadaannya saat ini merupakan oksigen bagi kota Bandung.[3] Namun
pada kenyataannya PT EGI selaku developer telah mengadakan konferensi
pers bahwa mereka telah mendapat kan izin mendirikan bangunan dan akan
merealisasikan rencana pembangunan restoran di Babakan Siliwangi.[4]
Dengan demikian menunjukkan tidak adanya konsistensi pemerintah dalam
hal menjaga lingkungan hidup daerah tersebut. Masalah-masalah diatas
menunjukkan masih kurang nya tingkat kesadaran dan pemahaman
pelaksanaan PP No. 27 Tahun 2012 ini karena kepentingan tertentu dapat
mengalahkan kepentingan umum.
Hal ini lah yang akan memperlihatkan kemampuan dari PP No. 27 Tahun
2012 ini dalam menyikapi segala permasalahan AMDAL yang
menajadikannya sebagai suatu permasalahan yang krusial yaitu dimana tidak
adanya suatu law enforcement yang dapat mengikat para pengusaha dalam
melakukan suatu pembangunan. Sehingga dalam perkembangannya
konkritisasi dalam AMDAL ini tidak terpenuhi segala parameternya karena
pengaruh kepentingan yang sangat kuat didalamnya. Banyak ruang yang
dapat ditembus oleh para pengusaha untuk mempermudah langkah mereka
dalam melakukan pembangunan. Mereka melakukan percepatan kebijakan
dengan para birokrat dalam hal pemenuhan kualifikasi AMDAL. Maka

4. terciptanya “ Jalan pintas” dalam penerbitan perizinan yang mengutamakan
kepentingan pribadi . pihak pemerintah pun terkadang terpengaruh dengan
adanya jalan pintas yang disebut dengan “Percepatan Kebijakan”. [5]
AMDAL yang diatur secara teknis didalam Peraturan Pemerintah No 27
Tahun 2012 ini tidak memeliki suatu kekuatan pemidanaan yang mampu
memberikan dorongan pertanggung jawaban si pengusaha yang tidak
memenuhi syarat kualifikasinya. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2012
sebagai suatu peraturan yang sifatnya sekuder seharusnya mampu
membentuk suatu norma hukum yang berisikan tata cara penanggulangan
apabila norma primer yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 1999 tidak ditaati.
Maka pihak yang dapat berperan aktif dalam penyelelarasan perundang-
undangan dengan konkritisasinya adalah peran penegak hukum dalam hal ini
yang mampu membuat suatu peraturan perundang-undangan dalam hal ini
peraturan pemerintah sebagai suatu peraturan sekunder yang mengatur secara
teknis dan/atau dalam menjalankan Undang-undang No. 32 Tahun 1999.
Yang mana materi muatannya sesuai dengan sifat dan hakikatnya dari suatu
Peraturan Pemerintahan yang merupakan peraturan delegasi dari Undang-
Undang atau peraturan yang melaksanakan suatu Undang-Undang, maka
materi muatan Peraturan Pemerintah adalah seluruh materi mautan Undang-
undang dalam hal ini Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup tetapi sebatas yang
dilimpahkan artinya sebatas yang perlu dijalankan atau yang diselenggarakan
lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah. Namun apa yang dilimpahkan ini
tidak boleh bertentangan dengan apa yang di atur dalam Undang-Undang No.
32 Tahun 2009.[6] Serta sebagai pengawas dalam terlaksananya hal ini dapat
dilakukan oleh masyarakat dalam hal ini kelompok atau perkumpulan serta
mahasiswa.

5. [1]Pasal 1 butir 11 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
[2]http://sains.kompas.com diakses pada 31 Mei 2013 pukul 9:52
[3]http://www.merdeka.com diakses pada 1 Juni 2013 pukul 22:02
[4]http://savebabakansiliwangi.wordpress.com/ diakses pada 1 Juni 2013
pukul 22:41
[5]http://bapedalda.tabalongkab.go.id/index.php?
option=com_content&view=article&id=315:amdal-.. Diakses pada 31 Mei
2013 pukul 9:55
[6] Farida, Maria.Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi,dan Materi
Muatan. Yogyakarta.: Kanisius, 2007,hal 249

6. [1]Pasal 1 butir 11 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
[2]http://sains.kompas.com diakses pada 31 Mei 2013 pukul 9:52
[3]http://www.merdeka.com diakses pada 1 Juni 2013 pukul 22:02
[4]http://savebabakansiliwangi.wordpress.com/ diakses pada 1 Juni 2013
pukul 22:41
[5]http://bapedalda.tabalongkab.go.id/index.php?
option=com_content&view=article&id=315:amdal-.. Diakses pada 31 Mei
2013 pukul 9:55
[6] Farida, Maria.Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi,dan Materi
Muatan. Yogyakarta.: Kanisius, 2007,hal 249