SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  1
Télécharger pour lire hors ligne
Pemerintah harus
fasilitasi pasar tradisional
Surabaya-AnggotaDPRDSuraba-
ya kini tengah menggodok Ran-
cangan Peraturan Daerah (Rap-
erda) tentang pengelolaan pasar
tradisional.Tujuandaridisusun-
nyaRaperdainiadalahmelindu-
ngikeberadaanpasartradisional
yang kian terdesak dengan ke-
beradaantokomodern.
Dari poin Raperda yang di-
godok tim Pantia Khusus (Pan-
sus) pasar tradisional menye-
butkan PD Pasar Surya selaku
pengelolah pasar tradisional
di Surabaya, setiap tahunnya
harus melakukan rehabilita-
si atau merenovasi pasar tra-
disional serta setiap tahunnya
juga harus membangun pasar
tradisional baru.
Baktiono, anggota tim pan-
sus pasar tradisional menjelas-
kan ada tiga hal penting yang
diatur dalam Raperda ini. Di-
antaranya terkait dengan pe-
nataan pasar, pembinaan pe-
dagang dan juga perlindungan
pasar dari menjamurnya toko
modern dalam beberapa tahun
terakhir ini.
Menurutnya setiap tahun PD
Pasar Surya harus merenovasi
ataumerehabilitasipasarkarena
selama ini masih banyak pasar
tradisional yang kondisinya ti-
dak layak seperti becek, atap ba-
ngunanyangbocordankumuh.
“Kalau dilihat dari pertum-
buhan penduduk dan fenome-
na masyarakat, saat ini mereka
membuka pasar sendiri-sendi-
ri. Pemerintah ini harus mem-
fasilitasi agar pasar-pasar ini
tidak mengganggu seperti
mengganggu bahu jalan,” kata
Baktiono, anggota tim Pansus.
Selain merenovasi pasar
tradisional setiap tahunnya,
Pemkot yang hal ini adalah PD
Pasar Surya, setiap tahunnya
harus membangun satu pasar
tradisional. Sebab saat ini jum-
lah keberadaan pasar tradisio-
nal dengan toko modern su-
dah tidak berimbang. “Mulai 15
tahun lalu sampai saat ini PD
PasarSuryamenguasai81pasar
dan tidak pernah bertambah.
Inilah yang sangat mempri-
hatinkan,” tambahnya. nhar
Surabaya Post 6senin
11 mei 2015wakil Rakyat
Anggota Dewan Kebut
Raperda Pasar Tradisional
Anggaran Proyek Tak Terealisasi Dialihkan Dewan
Komisi VIII
DPR RI: Tempat
Karaoke Harus
Tutup
Probolinggo-Seruan menutup
tempat hiburan berkedok kara-
oke keluarga di Kota Probolinggo
terus bermunculan. Komisi VIII
DPR RI wacanakan hiburan kara-
oke harus tutup tanpa terkecuali.
Setelah PWNU turun gunung
menyikapi kejahaan moral dari
hiburan malam, seruan keras ju­
ga muncul dari anggota Komisi
VIII DPR RI, Hasan Aminuddin.
Hasan mengatakan, hiburan
ka­raoke keluarga yang menjamur
di Kota Probolinggo sudah me-
lenceng jauh dan melanggar nor-
ma-norma yang ada. Kemuda­
ratan yang ditimbulkan sangat
besar dan tidak bisa dikompensa-
si dengan setoran PAD. Dia juga
menolak adanya tawar menawar
antara pengusaha dan pemerin-
tah agar hiburan berjalan terus.
Katanya, pemerintah harus ber-
sikap tegas. “Nggak ada tawar
me­nawar, harus ditutup. Ini su-
dah parah,” ujar politisi Nasdem
tersebut sambil geleng-geleng.
Hasan menginstruksikan,
Frak­­si Nasdem di DPRD Kota
Probolinggo untuk kritis dan
men­desak pemkot menutup ka-
raoke. “Kami siap menindaklan-
juti instruksi beliau,” ujar Roy
Amran, ketua F-Nasdem.
Bahkan, dia mengancam demo
jika pemerintah masih tutup
mata dengan kemaksiatan yang
menyertai hiburan malam itu.
“Tapi demonya yang ahlakul kha-
rimah,” pungkasnya.
Sekedardiketahui,hiburanma­
lamyangdilabelikaraokekeluarga
makin trengginas suguhannya. Di
cafe karaoke JJ Royal yang kemu-
dian berganti nama J-Star, per-
nah menampilkan tarian erotis.
Sayangnya pemkot hanya mem-
beri teguran keras, dan prosesnya
hukumnya di kepolisian men-
gendap. Karena pemkot lemah
dalam menindak, J-Star yang
pemiliknya orang satu dengan JJ
Royal, kembali melanggar. Ratu-
san miras berkelas ditemukan di
cafe tersebut dan tidak ada tinda-
kan refresif dari pemkot.
Cafe karaoke yang terkategori
larismanisadalahHeavenBejaay,
dan Pop City. Setiap malam peng­
unjungnya selalu membludak.
Pe­mandu lagu atau yang biasa di-
sebut purel, siap menemani me-
reka yang butuh pendam­ping
untuk bersenang-senang. Hal
tersebut juga mendapat duku-
ngan penuh dari Wakil Wali­kota,
Suhadak, bahwa pada pelaksa-
naan bulan suci Ramdhan, selu-
ruh tempat karaoke ditutup tan-
pa terkecuali. nhar
RSD dr Soebandi Diminta Pemprov Jatim
Baktiono ketika memberikan keterangannya kepada wartawan soal penyelesaian
Raperda PasarTradisional.
Jember-Legislator Komisi E
DPRD Jawa Timur Moch. Ek-
san membuka kembali wacana
perlunya RS Daerah dr. Soe-
bandi diambil alih Pemerintah
Provinsi (Pemprov) Jatim.
Wacana ini dikembangkan
menyusul menipisnya dana ja-
minan kesehatan daerah yang
dibiayaiAPBDJember.Pemkab
Jember menganggarkan Rp 5
miliar dalam APBD 2015 untuk
warga miskin yang belum ter-
daftar di Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan. Na-
mun memasuki Mei 2015, dana
itu terpakai Rp 4 miliar. Dana
jamkesda ini dicairkan bagi
wargayangmenggunakansurat
pernyataan miskin (SPM).
“Kalau memang Pemkab
Jember merasa untuk menan-
gani pasien miskin yang tidak
terkover jaminan kesehatan
dengan baik mengalami keku-
rangan anggaran, kenapa ti-
dak? Tidak usah malu untuk
memberikan dr. Soebandi ke
Pemprov,” kata Eksan.
Ada keuntungan, imbuh Ek-
san, yang bisa didapat Pemkab
Jember.
“Sumber pendanaan yang
biasanya digunakan RS dr. Soe-
bandi, bisa digunakan untuk
yang lain. Toh Dinas Keseha-
tan masih menangani RSD Ba­
lung dan Kalisat. Saya kira ti-
dak apa-apa diambil Pemprov,
demi kepentingan pelayanan
kesehatan masyarakat miskin.
Kalau APBD kita jebol, sudahl-
ah APBD provinsi yang menan-
gani,” lanjutnya. nhar
Malang - DPRD Kota Batu meng-
ancam akan mengurangi atau
mencoret alokasi anggaran da-
lam APBD bagi proyek-proyek
yang dinilai tidak akan selesai
dikerjakan hingga akhir Tahun
Anggaran 2015.
“Kami tidak habis pikir me-
ngapa proyek-proyek berskala
besar yang didanai APBD tahun
inikurangmaksimalrealisasinya.
Ini yang membuat kami khawatir
proyek tidak selesai,” kata Ketua
Komisi C DPRD Kota Batu, Didik
Mahmud, Minggu (10/5).
Dijelaskan Didik, sejumlah
proyek yang sudah dianggarkan
dalam APBD Tahun 2015 dian-
taranya, revitalisasi Alun-alun
Kota Batu, revitalisasi Terminal
Angkutan Kota, pembangunan
Wisata Coban Rondo, pemba-
ngunan pengolahan sampah.
Revitalisasi Alun-alun Kota
Ba­tu mengusulkan anggaran
hingga Rp 7,5 miliar, namun
akhirnya disetujui Rp 4 miliar.
“Meskisudahdikurangiangga­
rannya, kenyataannya hingga ki­
ni belum ada tanda-tanda diker-
jakan,” tandas Didik.
Pemotongan anggaran terse-
but dialihkan untuk membiayai
program-program yang mende-
sak dibutuhkan oleh rakyat Batu
disesuaikan dengan kebutuhan
selama delapan bulan.
“Apa yang akan dikerjakan
sampai akhir tahun anggaran itu
yang dibiayai. Jadi pembiayaan
proyek tidak muluk-muluk na-
mun tak terealisir, kan sayang
anggaran menjadi nganggur dan
kembali ke kas negara,” pungkas-
nya. nhar

Contenu connexe

En vedette (16)

12 13 surabaya
12 13 surabaya12 13 surabaya
12 13 surabaya
 
10 pro bisnis
10 pro bisnis10 pro bisnis
10 pro bisnis
 
19 iklan mini
19 iklan mini19 iklan mini
19 iklan mini
 
09 hukrim
09 hukrim09 hukrim
09 hukrim
 
08 kriminal
08 kriminal08 kriminal
08 kriminal
 
09 kriminal
09 kriminal09 kriminal
09 kriminal
 
11 ekonomi
11 ekonomi11 ekonomi
11 ekonomi
 
21 hiburan
21 hiburan21 hiburan
21 hiburan
 
22 pasar mal
22 pasar mal22 pasar mal
22 pasar mal
 
24 sport
24 sport24 sport
24 sport
 
23 berita utama
23 berita utama23 berita utama
23 berita utama
 
20 hiburan
20 hiburan20 hiburan
20 hiburan
 
23 sport
23 sport23 sport
23 sport
 
Pamekasan
PamekasanPamekasan
Pamekasan
 
07 hukum
07 hukum07 hukum
07 hukum
 
Kediri
KediriKediri
Kediri
 

Similaire à 06 wakil rakyat

Similaire à 06 wakil rakyat (13)

Pasuruan
PasuruanPasuruan
Pasuruan
 
Pasuruan
PasuruanPasuruan
Pasuruan
 
Pasuruan
PasuruanPasuruan
Pasuruan
 
Pasuruan
PasuruanPasuruan
Pasuruan
 
Pasuruan
PasuruanPasuruan
Pasuruan
 
73523 id-rancangan-pembukuan-akuntansi-berbasis-e
73523 id-rancangan-pembukuan-akuntansi-berbasis-e73523 id-rancangan-pembukuan-akuntansi-berbasis-e
73523 id-rancangan-pembukuan-akuntansi-berbasis-e
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
10 pro bisnis
10 pro bisnis10 pro bisnis
10 pro bisnis
 
10 pro bisnis
10 pro bisnis10 pro bisnis
10 pro bisnis
 
12 13 surabaya-ok
12 13 surabaya-ok12 13 surabaya-ok
12 13 surabaya-ok
 
12 13 surabaya-ok
12 13 surabaya-ok12 13 surabaya-ok
12 13 surabaya-ok
 
10 pro bisnis
10 pro bisnis10 pro bisnis
10 pro bisnis
 
10 pro bisnis
10 pro bisnis10 pro bisnis
10 pro bisnis
 

Plus de Pry Supriyadi (12)

22 sport
22 sport22 sport
22 sport
 
20 sport
20 sport20 sport
20 sport
 
19 iklan mini
19 iklan mini19 iklan mini
19 iklan mini
 
18 city guide
18 city guide18 city guide
18 city guide
 
17 surabaya
17 surabaya17 surabaya
17 surabaya
 
16 surabaya
16 surabaya16 surabaya
16 surabaya
 
15 hiburan
15 hiburan15 hiburan
15 hiburan
 
12 13 surabaya
12 13 surabaya12 13 surabaya
12 13 surabaya
 
05 politik
05 politik05 politik
05 politik
 
04 politik
04 politik04 politik
04 politik
 
03 nasional
03 nasional03 nasional
03 nasional
 
02 nasional
02 nasional02 nasional
02 nasional
 

06 wakil rakyat

  • 1. Pemerintah harus fasilitasi pasar tradisional Surabaya-AnggotaDPRDSuraba- ya kini tengah menggodok Ran- cangan Peraturan Daerah (Rap- erda) tentang pengelolaan pasar tradisional.Tujuandaridisusun- nyaRaperdainiadalahmelindu- ngikeberadaanpasartradisional yang kian terdesak dengan ke- beradaantokomodern. Dari poin Raperda yang di- godok tim Pantia Khusus (Pan- sus) pasar tradisional menye- butkan PD Pasar Surya selaku pengelolah pasar tradisional di Surabaya, setiap tahunnya harus melakukan rehabilita- si atau merenovasi pasar tra- disional serta setiap tahunnya juga harus membangun pasar tradisional baru. Baktiono, anggota tim pan- sus pasar tradisional menjelas- kan ada tiga hal penting yang diatur dalam Raperda ini. Di- antaranya terkait dengan pe- nataan pasar, pembinaan pe- dagang dan juga perlindungan pasar dari menjamurnya toko modern dalam beberapa tahun terakhir ini. Menurutnya setiap tahun PD Pasar Surya harus merenovasi ataumerehabilitasipasarkarena selama ini masih banyak pasar tradisional yang kondisinya ti- dak layak seperti becek, atap ba- ngunanyangbocordankumuh. “Kalau dilihat dari pertum- buhan penduduk dan fenome- na masyarakat, saat ini mereka membuka pasar sendiri-sendi- ri. Pemerintah ini harus mem- fasilitasi agar pasar-pasar ini tidak mengganggu seperti mengganggu bahu jalan,” kata Baktiono, anggota tim Pansus. Selain merenovasi pasar tradisional setiap tahunnya, Pemkot yang hal ini adalah PD Pasar Surya, setiap tahunnya harus membangun satu pasar tradisional. Sebab saat ini jum- lah keberadaan pasar tradisio- nal dengan toko modern su- dah tidak berimbang. “Mulai 15 tahun lalu sampai saat ini PD PasarSuryamenguasai81pasar dan tidak pernah bertambah. Inilah yang sangat mempri- hatinkan,” tambahnya. nhar Surabaya Post 6senin 11 mei 2015wakil Rakyat Anggota Dewan Kebut Raperda Pasar Tradisional Anggaran Proyek Tak Terealisasi Dialihkan Dewan Komisi VIII DPR RI: Tempat Karaoke Harus Tutup Probolinggo-Seruan menutup tempat hiburan berkedok kara- oke keluarga di Kota Probolinggo terus bermunculan. Komisi VIII DPR RI wacanakan hiburan kara- oke harus tutup tanpa terkecuali. Setelah PWNU turun gunung menyikapi kejahaan moral dari hiburan malam, seruan keras ju­ ga muncul dari anggota Komisi VIII DPR RI, Hasan Aminuddin. Hasan mengatakan, hiburan ka­raoke keluarga yang menjamur di Kota Probolinggo sudah me- lenceng jauh dan melanggar nor- ma-norma yang ada. Kemuda­ ratan yang ditimbulkan sangat besar dan tidak bisa dikompensa- si dengan setoran PAD. Dia juga menolak adanya tawar menawar antara pengusaha dan pemerin- tah agar hiburan berjalan terus. Katanya, pemerintah harus ber- sikap tegas. “Nggak ada tawar me­nawar, harus ditutup. Ini su- dah parah,” ujar politisi Nasdem tersebut sambil geleng-geleng. Hasan menginstruksikan, Frak­­si Nasdem di DPRD Kota Probolinggo untuk kritis dan men­desak pemkot menutup ka- raoke. “Kami siap menindaklan- juti instruksi beliau,” ujar Roy Amran, ketua F-Nasdem. Bahkan, dia mengancam demo jika pemerintah masih tutup mata dengan kemaksiatan yang menyertai hiburan malam itu. “Tapi demonya yang ahlakul kha- rimah,” pungkasnya. Sekedardiketahui,hiburanma­ lamyangdilabelikaraokekeluarga makin trengginas suguhannya. Di cafe karaoke JJ Royal yang kemu- dian berganti nama J-Star, per- nah menampilkan tarian erotis. Sayangnya pemkot hanya mem- beri teguran keras, dan prosesnya hukumnya di kepolisian men- gendap. Karena pemkot lemah dalam menindak, J-Star yang pemiliknya orang satu dengan JJ Royal, kembali melanggar. Ratu- san miras berkelas ditemukan di cafe tersebut dan tidak ada tinda- kan refresif dari pemkot. Cafe karaoke yang terkategori larismanisadalahHeavenBejaay, dan Pop City. Setiap malam peng­ unjungnya selalu membludak. Pe­mandu lagu atau yang biasa di- sebut purel, siap menemani me- reka yang butuh pendam­ping untuk bersenang-senang. Hal tersebut juga mendapat duku- ngan penuh dari Wakil Wali­kota, Suhadak, bahwa pada pelaksa- naan bulan suci Ramdhan, selu- ruh tempat karaoke ditutup tan- pa terkecuali. nhar RSD dr Soebandi Diminta Pemprov Jatim Baktiono ketika memberikan keterangannya kepada wartawan soal penyelesaian Raperda PasarTradisional. Jember-Legislator Komisi E DPRD Jawa Timur Moch. Ek- san membuka kembali wacana perlunya RS Daerah dr. Soe- bandi diambil alih Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. Wacana ini dikembangkan menyusul menipisnya dana ja- minan kesehatan daerah yang dibiayaiAPBDJember.Pemkab Jember menganggarkan Rp 5 miliar dalam APBD 2015 untuk warga miskin yang belum ter- daftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Na- mun memasuki Mei 2015, dana itu terpakai Rp 4 miliar. Dana jamkesda ini dicairkan bagi wargayangmenggunakansurat pernyataan miskin (SPM). “Kalau memang Pemkab Jember merasa untuk menan- gani pasien miskin yang tidak terkover jaminan kesehatan dengan baik mengalami keku- rangan anggaran, kenapa ti- dak? Tidak usah malu untuk memberikan dr. Soebandi ke Pemprov,” kata Eksan. Ada keuntungan, imbuh Ek- san, yang bisa didapat Pemkab Jember. “Sumber pendanaan yang biasanya digunakan RS dr. Soe- bandi, bisa digunakan untuk yang lain. Toh Dinas Keseha- tan masih menangani RSD Ba­ lung dan Kalisat. Saya kira ti- dak apa-apa diambil Pemprov, demi kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat miskin. Kalau APBD kita jebol, sudahl- ah APBD provinsi yang menan- gani,” lanjutnya. nhar Malang - DPRD Kota Batu meng- ancam akan mengurangi atau mencoret alokasi anggaran da- lam APBD bagi proyek-proyek yang dinilai tidak akan selesai dikerjakan hingga akhir Tahun Anggaran 2015. “Kami tidak habis pikir me- ngapa proyek-proyek berskala besar yang didanai APBD tahun inikurangmaksimalrealisasinya. Ini yang membuat kami khawatir proyek tidak selesai,” kata Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Didik Mahmud, Minggu (10/5). Dijelaskan Didik, sejumlah proyek yang sudah dianggarkan dalam APBD Tahun 2015 dian- taranya, revitalisasi Alun-alun Kota Batu, revitalisasi Terminal Angkutan Kota, pembangunan Wisata Coban Rondo, pemba- ngunan pengolahan sampah. Revitalisasi Alun-alun Kota Ba­tu mengusulkan anggaran hingga Rp 7,5 miliar, namun akhirnya disetujui Rp 4 miliar. “Meskisudahdikurangiangga­ rannya, kenyataannya hingga ki­ ni belum ada tanda-tanda diker- jakan,” tandas Didik. Pemotongan anggaran terse- but dialihkan untuk membiayai program-program yang mende- sak dibutuhkan oleh rakyat Batu disesuaikan dengan kebutuhan selama delapan bulan. “Apa yang akan dikerjakan sampai akhir tahun anggaran itu yang dibiayai. Jadi pembiayaan proyek tidak muluk-muluk na- mun tak terealisir, kan sayang anggaran menjadi nganggur dan kembali ke kas negara,” pungkas- nya. nhar