Women and-education
•
0 likes•288 views
Pendidikan perempuan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala seperti stereotip gender yang masih kuat, pemahaman gender yang kurang, serta data pemerintah berdasarkan gender yang belum memadai. Hal ini menyebabkan partisipasi dan prestasi pendidikan perempuan relatif lebih rendah dibanding laki-laki meskipun pemerintah telah menetapkan kebijakan wajib belajar 9 tahun.
Recommended
More Related Content
Similar to Women and-education
Similar to Women and-education (20)
More from Putera Sampoerna Foundation
More from Putera Sampoerna Foundation (20)
Women and-education
- 1. The Women’s Learning Partnership (WLP) es3mates that worldwide, for every year beyond fourth grade that girls aHend school, wages rise 20%, child deaths drop 10% and family size drops 20%. Sumber : Women’s Learning Partnership for Rights, Development and Peace website, accessed 27 February 2009: hIp://www.learningpartnership.org/en/resources/facts/humanrights Perempuan yang lebih berpendidikan terbuk3 dapat membantu ekonomi keluarga, mendidik anaknya dengan benar, dan merawat kesehatan keluarga dengan baik. Selain itu, mereka memiliki posisi tawar yang lebih baik sebagai istri, sehingga mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akibat kesewenang-‐wenangan suami. Sumber : Bataviase.co.id, 29 Jan 2011
- 2. Jakarta -‐ Perempuan Indonesia masih terMnggal di berbagai bidang seperM pendidikan, ekonomi, kesehatan dan representasi poliMk Penyandang buta aksara di Indonesia dalam pemerintahan. Selain itu, terbanyak adalah perempuan, yaitu perempuan Indonesia relaMf lebih 63% dari 7,7 juta penyandang buta miskin dan memiliki Mngkat buta aksara. Data buta aksara ini ternyata huruf yang lebih Mnggi dari laki-‐laki mempunyai pola yang sama dengan Indonesia. Karenanya, pemerintah penduduk yang Mdak pernah sekolah. harus lebih memperhaMkan dan Sumber: Kemendiknas, 2010 memperluas akses pendidikan bagi perempuan. www.today.co.id | Rabu (4/5/2011). Dengan kata lain jumlah perempuan yang belum pernah mengenyam pendidikan formal lebih besar dibandingkan dengan laki-‐laki.
- 3. Fakta Pendidikan Perempuan di Indonesia Pemerintah Indonesia sejak kemerdekaannya pada tahun 1945 terus mengembangkan sistem pendidikannya, dan wajib belajar 9 tahun dicanangkan sebagai kebijakan nasional pada tahun 1994. Hampir semua anak, baik laki-‐laki maupun perempuan, masuk sekolah dasar (SD), dan Angka ParMsipasi Murni (APM) mencapai 93%pada tahun 2002, dan belum jelas adanya kesenjangan gender. Di Mngkat sekolah lanjutan Mngkat pertama (SLTP), APM turun menjadi 61,6 % rasio untuk anak perempuan sedikit lebih Mnggi (62,4 %) daripada untuk anak lakilaki (60,9 %). Sumber : Departemen Pendidikan Nasional, 2002
- 4. Angka Partisispasi Sekolah Golongan 2001 2004 2007 Angka ParMsipasi Sekolah menurut jenis Umur L P L P L P kelamin dan golongan umur, 2001, 2004, dan 7-‐12 95,3 96,1 96,6 96,9 97,4 97,9 2007. Sumber : Susenas 13-‐15 79,0 79,8 83,1 84,0 84,0 84,5 16-‐18 50,4 48,3 53,9 53,0 54,7 54,5 19-‐24 13,7 10,3 12,9 11,1 12,5 11,0 Pada jenjang pendidikan SD dan SMP, angka parMsispasi sekolah perempuan sedikit lebih Mnggi dari laki-‐laki. Di jenjang sekolah menengah (SMA), terjadi sebaliknya. Kesenjangan pendidikan antara laki-‐laki dan perempuan nyata terlihat pada jenjang pendidika Mnggi.
- 5. Pendidikan Yang Ditamatkan Jenjang 2001 2004 2007 Persentase Penduduk berumur 10 tahun ke Pendidikan L P L P L P atas yang menamatkan pendidikan menurut jenjang endidikan dan SD 33,0 32,4 31,9 32,6 31,1 31,3 jenis kelamin, 2001, 2004, dan 2007. SMP 15,8 13,9 18,6 16,7 18,3 16,7 Sumber : Susenas SM 17,0 12,5 19,6 14,7 20,4 15,9 PT+ 3,8 2,8 4,1 3,1 5,6 4,9 Presentase perempuan yangmenamatkan pendidikan pada seMap jenjang pendidikan lebih rendah dibanding laki-‐laki kecuali pada jenjang pendidikan SD.
- 6. Kendala Pendidikan di Indonesia untuk Program Kesetaraan Gender § Buku pelajaran yang bias gender § Stereo3p gender masih terus ada contohnya terefleksikan melalui cara siswa memilih spesialisasi di sekolah kejuruan dan universitas, dimana tampak adanya semacam"diskriminasi yang dilakukan secara sadar" oleh anak perempuan maupun laki-‐laki. § Meskipun sudah ada kebijakan nasional untuk mengedepankan kesetaraan pria dan wanita, belum ada cukup banyak program yang dijalankan Sumber : UNICEF, 2002
- 7. Kendala Pendidikan di Indonesia untuk Program Kesetaraan Gender § Pemahaman dan keahlian di bidang gender tetap buruk meskipun ada mandat untuk menjunjung 3nggi kesetaraan laki-‐laki dan perempuan hal ini sedikit banyak oleh persoalan yang lebih pelik, yaitu konsep gender Mdak dikaitkan dan disesuaikan dengan kepercayaan dan tradisi sosial-‐budaya serta agama di Indonesia § Pernikahan dini § Data pemerintah pusat dan daerah berdasarkan jenis kelamin 3dak memadai sehingga sektor pendidikan mengalami kesulitan untuk menilai kemajuan diluar jumlah anak yang sekolah dan turut berparMsipasi dalam proses belajar.
- 8. Di SD dan SMP, dari 10 anak yang putus sekolah, 6 di antaranya anak perempuan dan 4 lainnya anak laki-‐laki. Kesenjangan gender antara murid laki-‐laki dan perempuan yang putus sekolah sedikit lebih Mnggi di sekolah lanjutan atas, yaitu 7 anak perempuan : 3 anak laki-‐laki.