1. GEMA Pembebasan menulis catatan baru: CATATAN AKHIR TAHUN 2013 “KAPITALISME-LIBERALISME
PEMBUNUH RAKYAT, SEKULARISME-DEMOKRASI PENIPU RAKYAT”.
1 jam yang lalu
Tahun 2013 akan segera berlalu dan fajar tahun 2014 akan segera menyongsong, banyak peristiwa yang telah
terjadi mulai masalah pendidikan, hukum, ekonomi, sosial-budaya, hankam dan politik dalam negeri. Untuk itu
Gerakan Mahasiswa Pembebasan sebagai salah satu elemen gerakan mahasiswa intelektual yang mengusung
ideologi Islam untuk pembebasan negeri ini dari keterpurukan, setidaknya kami merangkum beberapa catatan
penting terkait kondisi faktual Indonesia di tahun 2013
1.
Catatan Bidang Pendidikan
Mahalnya Pendidikan :
untuk pendidikan dana kuliah anak tertua di sebuah perguruan tinggi terbaik negeri di Indonesia, dengan fakultas
pilihan Ekonomi, Hukum, Sastra & Fisip, saat ini kira-kira akan memakan biaya kurang lebih mencapai sekitar Rp.
110 juta untuk empat tahun masa kuliah, sudah termasuk uang kuliah, uang pangkal dan uang gedung serta
sumbangan lainnya. Dengan rata-rata kenaikan biaya pendidikan sebesar 15%-30% per tahun (beda kampus
beda kenaikan biayanya), maka biaya yang dibutuhkan anak tertua ketika masuk kuliah 12 tahun lagi (umur sang
anak saat ini 5 tahun, 17-5 sama dengan 12 tahun lagi) adalah sebesar Rp. 980 juta. Dengan berinvestasi secara
agresif dari sekarang dibutuhkan investasi bulanan sebesar Rp. 1,1 juta / bulan
Kurangnya fasilitas dan akses pendidikan
hingga awal 2011 banyak berita mengenai bangunan SD dan SMP yang rusak berat, bahkan beberapa di
antaranya ambruk. Untuk itu, Pemerintah melaksanakan program penuntasan rehabilitasi sekolah rusak berat
mulai tahun 2011. Tak kurang dari 180.000 ruang kelas yang rusak berat telah direhabilitasi hingga 2012 lalu.
Program ini terus dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya.
hingga tahun 2012 angka partisipasi kasar (APK) SMA sederajat rata-rata nasional baru mencapai 70%, angka
yang rendah dibandingkan APK SMP sederajat yang telah mencapi rata-rata nasional 97%. Jika ingin mencapai
97% juga dan tanpa terobosan maka baru terealisasi pada tahun 2040. Akan tetapi, dengan kebijakan Pendidikan
Menengah Universal (PMU) yang dirintis pada tahun 2012 dan dijalankan penuh mulai tahun 2013 target 97% itu
niscaya tercapai pada tahun 2020. Dalam PMU ini antara lain terdapat program pembangunan ruang kelas baru
(RKB) sekolah SMA dan SMK serta pemberian dana BOS Sekolah Menengah (BOS SM).
Indonesia mengalami krisis pendidikan dengan hasil pendidikan yang konsisten berada di peringkat bawah dalam
beberapa riset internasional. Karena itu, pemerintah diminta untuk mengkaji secara serius dalam menemukan
masalah mendasar yang terjadi antara kebijakan dengan praksis pendidikan di lapangan, termasuk di dalam ruang
kelas.
"Hasil-hasil riset internasional yang penting seperti PISA dan TIMSS menunjukkan Indonesia konsisten di bawah
dalam kemampuan siswa di bidang matematika, sains, dan membaca. Kenyataan ini seharusnya menumbuhkan
sense of crisis kita soal pendidikan. Kita perlu meneropong apa yang terjadi di ruang kelas. Sebab, apa yang
terjadi di lapangan adalah produk kebijakan pendidikan yang memang banyak bermasalah," kata Elin Driana,
praktisi pendidikan yang mendalami bidang riset dan evaluasi di Jakarta, Minggu (28/1/2013-Kompas.com).
Penyelewangan Dana Pendidikan :
Badan Pemeriksa Keuangan RI menemukan masalah dalam pengelolaan dana ujian nasional. Ditemukan potensi
kerugian negara mencapai belasan miliar rupiah dalam penyelenggaraan UN tahun 2012 dan 2013 (Kompas,
20/9/2013). Meski potensi kerugian negara ini jauh lebih kecil dibandingkan anggaran UN yang mencapai ratusan
miliar rupiah, hal ini telah menambah deretan panjang daftar korupsi dalam pengelolaan anggaran
pendidikan. Temuan BPK dan korupsi pendidikan lainnya merupakan ironi di tengah upaya bangsa Indonesia
melawan korupsi melalui pendidikan. Berdasarkan pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) selama periode
2003-2013 ditemukan 296 kasus korupsi pendidikan yang disidik penegak hukum dan menyeret 479 orang

2. sebagai tersangka. Kerugian negara atas seluruh kasus ini Rp 619,0 miliar (Laporan Kajian Satu Dasawarsa
Korupsi Pendidikan, ICW 2013). Selama satu dasawarsa ini terdapat tren peningkatan dalam korupsi pendidikan
dan aspek kerugian negara. Pada 2003 terdapat delapan kasus dengan kerugian negara Rp 19,0 miliar. Angka
kerugian negara meningkat 422 persen pada 2013 menjadi delapan kasus dengan kerugian negara Rp 99,2
miliar.
Problem Pemerataan dan Kelayakan Sang Pengajar
Dukungan pemerintah pada guru dinilai kurang terutama untuk meningkatkan profesionalitas guru. Pemerintah
tidak mampu mendistribusikan guru secara merata ke seluruh daerah, khususnya daerah pedalaman dan
terpencil. Dampaknya, banyak guru yang belum memenuhi kualitas.“Mereka mengajar tidak sesuai dengan disiplin
ilmu yang dimiliki. Keadaan ini terjadi lebih dari separuh guru di Indonesia. Artinya, 50% guru SD, SMP dan
SMA/SMK sebenarnya tidak memenuhi kelayakan mengajar,” tegas Koordinator Kopertis Wilayah V, Bambang
Supriyadidalam pidato ilmiah pada wisuda 38 lulusan magister (S2) Universitas PGRI Yogyakarta (UPY), Rabu
(11/12/2013). Rendahnya kualitas guru, lanjut Budi mengakibatkan siswa-siswi hanya mampu menguasai 30% dari
materi bacaan. Mereka juga sulit menjawab soal berbentuk uraian yang memerlukan penawaran. Hal itu
disebabkan karena selama ini para siswa terbiasa menghapal dan mengerjakan soal pilihan ganda. “Perubahan
kurikulum yang terus dilakukan juga tak mengubah metode pembelajaran di sekolah. Guru hanya mengenal buku
paket yang menjadi acuan dan tidak mencari referensi lain. Daya juang peserta didik untuk mencapai prestasi
tinggi juga rendah, terbukti siswa suka mencontek,” kritiknya (Harianjogja.com, 12/12/2013).
Kapitalisme-Liberalisme Akar Persoalan Pendidikan
Pendidikan Indonesia menghadapi tantangan untuk mampu menghasilkan lulusan yang mampu berpikir ditengah
gempuran arus hedonis dan krisis keteladanan sang pengajar yang tak layak dan para pejabat korup akibat sistem
kapitalisme yang telah mengubah wajah pendidikan, sekolah dan perguruan tinggi menjadi sebuah pabrik dimana
para peserta didik dan mahasiswa hanya menjadi target pasar yang diarahkan untuk menjadi borjuis – borjuis kecil
tak ubahnya robot siap cetak yang hanya sekadar ingin cepat lulus dan mendapat gaji besar, melanjutkan estafet
sistem kapitalisme dan paradigma sekular-liberal yang menjadi acuan kurikulum Indonesia.
2.
Catatan Bidang Hukum
Penegakan Hukum yang Tumpul dan Tak Pernah Tuntas
Tahukah anda, kapan mega skandal Bank Century dan BLBI akan tuntas diadili? Yakinkah anda, para pembunuh
wartawan Udin, Marsinah, dan Munir akan terbongkar secara tuntas? Pertanyaan serupa tentu dapat diperpanjang
lagi dengan sederet kasus hukum lainnya yang masih menggantung. Fenomena itu bahkan ibarat puncak gunung
es dari tumpulnya penanganan hukum di Indonesia.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) pertama 2013
kepada Presiden SBY. Di dalam laporannya, BPK menemukan penyimpangan Rp 56,98 triliun sepanjang semester
pertama 2013. "Seperti yang pernah kita lansir sebelumnya, temuan kita ada 13.969 kasus dengan nilai Rp 56,98
triliun," ujar Ketua BPK Hadi Purnomo dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (11/11/2013). Dari
jumlah tersebut, sebanyak 4.589 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu ketidakpatuhan
terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan
penerimaan senilai Rp 10,74 triliun. Ironisnya secara keseluruhan instansi yang berwenang telah menindaklanjuti
282 temuan atau 66,35% yaitu pelimpahan kepada jajaran/penyidik lainnya sebanyak 40 temuan, penyelidikan
sebanyak 86 temuan, penyidikan sebanyak 32 temuan, proses penuntutan dan persidangan sebanyak 22 temuan,
telah diputus peradilan sebanyak 88 temuan, dan penghentian penyidikan dengan surat perintah penghentian
penyidikan (SP3) sebanyak 14 temuan. Adapun sebanyak 143 temuan atau 33,65% belum ditindaklanjuti atau
belum diketahui informasi tindak lanjutnya dari instansi yang berwenang.
Transaksi Gelap Aparat dan Institusi Penegak Hukum
"Di sisi lain kita tahu bahwa pengadilan adalah tempat ketidakadilan, dan bahkan sampai hari ini yang namanya
lembaga pemasyarkatan kita bisa memproduksi narkoba di Lapas," kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, di
KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Sabtu (17/8/2013)
Makelar kasus (markus) dengan Mafia Peradilan adalah dua hal yang saling bersinergi atau saling membutuhkan,

3. bahkan dalam praktiknya kadang tidak bisa dipisahkan. Mafia Peradilan spektrumnya jauh lebih luas dari Makelar
Kasus. Di negeri ini Law Enforcement diibaratkan bagai menegakkan benang basah kata lain, dari kata “sulit dan
susah untuk diharapkan”. Salah satu indikator yang mempersulit penegakan hukum di Indonesia adalah maraknya
“budaya korupsi” yang terjadi hampir disemua birokrasi dan stratifikasi sosial, sehingga telah menjadikan upaya
penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, baik markus maupun mafia peradilan hanya sebatas retorika yang
berisikan sloganitas dari pidato-pidato kosong belaka. Bahkan secara faktual tidak dapat dipungkiri semakin
banyak undang-undang yang lahir maka hal itu berbanding lurus semakin banyak pula komoditas yang dapat
diperdagangkan. Ironisnya tidak sedikit pula bagian dari masyarakat kita sendiri yang terpaksa harus membelinya.
Di sini semakin tanpak bahwa keadilan dan kepastian hukum tidak bisa diberikan begitu saja secara gratis kepada
seseorang jika disaat yang sama ada pihak lain yang menawarnya. Kenyataan ini memperjelas kepada kita hukum
di negeri ini “tidak akan pernah” memihak kepada mereka yang lemah dan miskin.
Komisi Yudisial sampai dengan September 2013 sudah menerima 1664 laporan dengan lima daerah terbanyak
adalah DKI Jakarta (363), Jawa Timur (179), Sumatera Utara (152), Jawa Barat (123) dan Jawa Tengah (93). Dari
jumlah tersebut telah ditindaklanjuti dengan memeriksa 183 hakim. Berdasarkan hasil pemeriksaan kemudian
telah dikeluarkan 96 rekomendasi sanksi kepada Mahkamah Agung.
Inilah segelintir fakta penanganan kasus hukum di Indonesia dari sisi dugaan penyimpangan keuangan negara dan
problem mafia peradilan, belum lagi dengan persoalan hukum yang sarat akan praktek transaksional dimana
hukum tajam kebawah tumpul keatas, maka menjadi sebuah pertanyaan besar bagaimana fenomena gunung es ini
bisa terselesaikan.? Sementara persoalannya bukan hanya pada penanganan kasus tapi juga pada lembaga yang
menangani kasus penegakan hukum itu sendiri. Jadi Ini adalah persoalan sistemik mulai dari Sistem Sanksi dan UU
bermasalah yang lahir dari rahim Ideologi Kapitalisme-Sekuler.!
KUHP dari Penjajah menuju Penjajahan Gaya Baru
KUHP yang diberlakukan di Hindia Belanda agak berbeda dengan KUHP yang berlaku di negeri Belanda karena
sifat dan corak dari politik penjajahan yang terjadi pada saat itu, namun sebagian besar karakteristik dari “code
penal” Belanda juga diwarisi oleh KUHP.
Code Penal Belanda pada dasarnya memiliki karakteristik yang simpel, praktis, memiliki kepercayaan tinggi kepada
Hakim dan Pengadilan, ketaatan terhadap prinsip – prinsip egalitarianisme, ketiadaan pengaruh agama tertentu,
dan pengakuan akan adanya “kesadaran hukum” yang otonom. Code Penal Belanda malah menyerahkan
perkembangan doktrin hukum pidana kepada Pengadilan dan tentunya pendapat dari Mahkamah Agung.
Karakteristik Code Penal Belanda ini juga diwarisi dalam KUHP yang diterapkan oleh Hinda Belanda plus ideologi
kolonial karena watak dan corak penjajahan pada saat itu.
Upaya Dekolonisasi KUHP dilakukan oleh pemerintah dengan diundangkannya UU No 1 Tahun 1946 tersebut.
Pasal 8 Peraturan Hukum Pidana telah menghapus corak dan watak kolonial dari KUHP dan pada Pasal 9 sampai
dengan Pasal 16 peraturan yang sama telah menambahkan ciri Indonesia yang dianggap sebagai negara
merdeka.
Persoalannya adalah bahwa produk hukum yang berasal dari KUHP -dengan spirit kebebasan/liberalismeberulang ulang kali terjadi perubahan namun tetap saja tak mampu menyelesaikan persoalan bangsa, yang terjadi
adalah sebaliknya, ketegasan hukum yang berkiblat pada tradisi barat dengan nilai nilai liberalismenya menjadi
persoalan baru, dimana masyarakat semakin berada pada jurang degradasi moral dengan fakta semakin
meningkatnya angka kriminalitas disamping moralitas para penegak dan institusi hukum yang korup.
3.
Catatan Bidang Ekonomi
Angka Kemiskinan dan Pengangguran Terus Meningkat
Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi masalah kesehatan dan kesejahteraan rakyat,
Poempida Hidayatulloh mengatakan, data terbaru dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
(TNP2K) yang berada di bawah koordinasi Wakil Presiden telah menghitung peningkatan angka jumlah orang
miskin di Indonesia pada tahun 2012 hingga 2013 yang mencapai angka 96 juta jiwa. kata Poempida di Gedung
DPR, Jakarta, Kamis (17/1). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pengangguran terbuka sebesar 6,25% atau

4. sebanyak 7,39 juta orang (per Agustus 2013). Angka tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun
2012 yang sebesar 6,14% atau 7,24 juta orang. “Tingkat pengangguran terbuka, Agustus 2012 sebesar 6,14%
atau 7,24 juta orang. Februari 2013 5,92% 7,17 orang. Agustus 2013 6,25% atau 7,39 juta orang,” ungkap Kepala
BPS Suryamin di Gedung BPS, Jakarta, Rabu (6/11/2013). Di samping itu, pada catatan BPS di Agustus 2012 ada
110,81 juta orang bekerja. Sementara Agustus 2013 adalah sebanyak 110,80 juta orang. “Artinya ada penurunan
sebesar 10 ribu orang. Kalau angkatan kerja naik 140 ribu dari 118,05 juta orang menjadi 118,19 juta orang,” kata
Suryamin. (detikfinance, 6/11/2013)
APBN yang merampok rakyat, Hutang terus meningkat, SDA Dirampok Asing
Menariknya, pendapatan terbesar untuk pembelanjaan negara ini didapatkan dari pajak yakni sebesar 84 persen.
Jumlah ini meningkat dibandingkan pendapatan pajak pada 2010 sebesar 78 persen. Dapat diduga, pemerintah
akan mencari jalan untuk ‘memeras’ rakyat agar mau membayar pajak. Direktur Jenderal Pajak, Fuad Rahmany
mengatakan akan melakukan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi sebagai upaya untuk mengejar penerimaan
pajak yang ditargetkan itu. “Kita intinya pada kepatuhan. Kepatuhan kita lihat dari yang sudah membayar pajak
tapi belum sebagaimana mestinya, kita kejar lewat program intensifikasi, dan yang belum membayar pajak sama
sekali, itu kita kejar lewat program ekstensifikasi,” ujarnya. Pemerhati masalah sosial Sumatera Utara, Irwan
Daulay seperti dikutip Waspada Online, mengatakan, rakyatlah yang harus berjuang keras untuk memenuhi target
APBN tersebut adalah usaha keras rakyat yang ditagih dari kewajibannya membayar pajak. Di sisi lain alokasi
belanja ternyata lebih banyak untuk kementerian dan lembaga di pemerintah pusat. Sementara transfer ke daerah
hanya 30 persen saja. Yang menyedihkan adalah alokasi APBN untuk membayar bunga utang. Jumlah yang harus
dibayar sebesar Rp 121,2 trilyun. Padahal, bunga itu haram. Uang sebesar itu seharusnya bisa digunakan untuk
kebutuhan rakyat. Anehnya, pemerintah tak mau berusaha meningkatkan pendapatan dari kekayaan alam yang
ada. Pemerintah lebih senang utang. Pemerintah pusat pada tahun 2014 berencana utang sebanyak Rp 345
trilyun. Senilai Rp 205 triliun ditarik melalui penerbitan surat berharga negara guna menutup defisit fiskal tahun
2014. Sisanya sekitar Rp 140 trilyun adalah utang untuk melunasi utang yang jatuh tempo. Inilah gali lubang tutup
lubang. Padahal, kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, seharusnya pemerintah bisa
mendapatkan pendapatan dari royalti dan pajak dari sektor pertambangan, minyak dan gas, batubara, dan nikel. Ia
memperkirakan, kerugian keuangan negara hingga Rp 7.200 trilyun setiap tahun. Jika ditotal, pajak dan royalti
yang harus dibayarkan dari blok migas, batubara, dan nikel, di setiap tahunnya, kata Samad, dapat mencapai Rp
20.000 trilyun. Belum termasuk tambang emas dan tembaga, karena kedua jenis tambang itu tak disebutnya. “Bila
dibagi ke seluruh rakyat, maka pendapatan rakyat Indonesia per bulan bisa mencapai Rp 20 juta,” ujarnya. Inilah
negara pemalak rakyat. (mediaumat.com, 12/11/2013). Ironisnya pemerintah neolib semaki menggila dengan
melakukan privatisasi perusahaan-perusahaan milik umum dan milik negara yang seharusnya dikuasai dan
dikelola oleh negara (BUMN) sebagai sumber utama pemasukan APBN. Hasilnya: Freeport menguasai emas,
tembaga dan hasil tambang lainnya sampai 80% lebih; tambang minyak dan gas dikuasai asing dan swasta sampai
87%; hutan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua dibagi-bagikan melalui Hak Pengelolaan Hutan (HPH)
kepada swasta, sementara negara hanya memperoleh sekitar 20%, yaitu dari iuran hasil hutan dan pajak;
batubara sama nasibnya, negara hanya memperoleh sekitar 30%, sementara yang 70% dikuasai oleh pemegang
konsesi yang kebanyakan adalah perusahaan swasta dalam negeri dan asing.
Mimpi Ketahanan Pangan
Masuknya beras impor ke dalam negeri sepertinya belum dapat terelakan hingga saat ini. Buktinya dari waktu ke
waktu, selalu ada peningkatan impor. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip detikFinance,
Senin (4/11/2013), ada 51 ribu ton beras yang diimpor pada bulan September atau senilai US$ 27 juta atau Rp
306,2 miliar. Sementara bulan sebelumnya, impor beras tercatat 36 ribu ton atau US$ 19,1 juta. Jika diakumulasi
selama 9 bulan (Januari-September), impor sudah mencapai 353.485 ton atau US$ 183,3 juta.
Masyarakat saat ini juga sedang di PHP mengenai ketahanan dan swasembada pangan. Pasalnya, pemerintah
akan berusaha meningkatnya ketahanan pangan Indonesia. Akan tetapi, bahan makanan pokok terus melambung
tinggi pasca kenaikan BBM beberapa waktu lalu. Terhitung mulai Sabtu (22/6), harga jual premium yang semula
Rp 4.500 per liter kini menjadi Rp 6.500 per liter. Sedangkan harga solar yang semula Rp 4.500 per liter menjadi
Rp 5.500 per liter. (merdeka.com 21/06/13)
Dengan adanya kenaikan harga BBM ini, hampir seluruh kebutuhan pokok masyarakat, seperti daging, cabai,
bawang, dan sebagainya ikut merangkak naik. Sampai saat ini, rakyat masih memimpikan harga pangan murah.

5. Namun, mimpi itu hanya sekedar impian dan sulit untuk bisa diwujudkan hingga akhir tahun. Belum lagi, hasil dari
Konferensi Tingkat Menteri (KTM) World Trade Organization (WTO) 3-6 Desember di Bali akan menjadikan petani
Indonesia sebagai korban liberalisasi perdagangan. Menurut Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel
Muhammad menilai jika Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang tidak mampu berswasembada
pangan. Menurutnya, hal itu dikarenakan banyak dipengaruhi oleh skema liberalisasi perdagangan WTO.
Dijelaskan lagi bahwa pada era SBY, Indonesia telah menyedot anggaran lebih dari Rp125 triliun untuk mengimpor
kebutuhan pangan. Seperti daging sapi, gandum, beras, kedelai, ikan, garam, kentang, dan komoditas pangan
lain yang pada akhirnya hanya semakin mematikan pertanian Indonesia. Kemudian, nampak jelas lagi bahwa
perbandingan impor kedelai sebelum dan sesudah Indonesia bergabung dengan WTO dan IMF jauh berbeda.
Pada 1990, saat Indonesia belum mengikuti WTO dan IMF, impor kedelai hanya sebesar 541 ton. Sedangkan
impor kedelai tahun 2013 (Januari-Juli 2013) sudah mencapai impor 1,1 juta ton atau senilai US$ 670 juta (Rp 6,7
triliun). (metrotvnews.com 02/12/13)
4.
Catatan Bidang Sosial dan Budaya
Aborsi, HIV/AIDS dan Seks Bebas
Ketua Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jawa Tengah dokter Hartono Hadisaputro SpOG
menyatakan di Indonesia diperkirakan terdapat 2,5 juta kasus aborsi setiap tahunnya. Itu artinya diperkirakan ada
6.944 s/d 7.000 wanita melakukan praktik aborsi dalam setiap harinya.
Praktek aborsi semakin meningkat beriringan dengan prilaku seks bebas yang juga semakin menjadi – jadi, dimana
prilaku seks bebas dipicu oleh budaya hedonisme-liberal. Semakin menjadi aneh ketika baru baru ini pada tanggal
Tanggal 1-7 Desember Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) bersama DKT Indonesia dan Kementerian
Kesehatan disebutkan dalam Pekan Kondom Nasional (PKN) akan membagikan kondom secara gratis pada acara
tersebut yang justru memfasilitasi prilaku seks bebas sebagai biang dari praktek aborsi dan tersebarnya virus
HIV/AIDS.
Kriminalitas, Tawuran, dan Kekerasan di kalangan remaja
Geliat dunia remaja yang berjumlah 63,4 juta atau sekitar 26,7 persen dari total penduduk Indonesia kian banyak
menyita perhatian media. Sayangnya, kabar dari dunia remaja yang mengisi headlinemedia massa justeru
didominasi oleh berita miring dan negatif. Kasus kenakalan remaja—yang mengarah pada kriminalitas remaja—
dengan berbagai bentuknya tak henti-hentinya menjadi trending topik, baik di dunia nyata maupun di dunia maya.
Sudah separah itukah kondisi remaja saat ini? Beberapa waktu terakhir, terjadi beberapa pembunuhan yang
dilakukan kalangan remaja di Kabupaten Sleman, DIY. Terakhir, pembunuhan siswi Sekolah Menengah Pertama
(SMP) yang dilakukan tiga remaja di bawah umur di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.
Mereka adalah siswa SMP dan SMA. Sebelumnya, pada April lalu terungkap kasus pemerkosaan dan pembakaran
siswi SMK YPPK Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, yang dilakukan tujuh orang. Empat di
antaranya masih tergolong di bawah umur.
Fakta kekerasan dan tindak asusila bahkan terjadi di perguruan tinggi, seperti yang ramai diberitakan di media
media nasional telah terjadi tindakan kekerasan dan asusila dalam kegiatan OSPEK yang dilakukan oleh
mahasiswa senior jurusan planologi ITN kepada para juniornya dan parahnya pihak rektorat ITN memang
mengetahui pelaksanaan kegiatan tersebut namun terkesan angkuh tak mau dianggap bersalah sekalipun
kegiatan OSPEK yang berujung pada meninggalnya mahasiswa junior bernama fikri.
Sepanjang tahun 2013 tercatat Sebanyak 19 pelajar tewas sia-sia dalam tawuran antar pelajar di
Indonesia. Belasan pelajar itu menjadi korban dari 229 kasus tawuran yang terjadi sepanjang Januari hingga
Oktober 2013. Jumlah ini hanya yang diketahui dan belum ditambah dengan jumlah pelajar yang terluka dan
dirawat di rumah sakit akibat kekerasan antar sesama pelajar. Demikian data yang dihimpun Komisi Nasional
Perlindungan Anak (Komnas PA). Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait menyatakan, kasus tawuran yang terjadi
sepanjang 2013 meningkat secara drastis dari tahun sebelumnya yang hanya sekitar 128 kasus tawuran. Hal ini
menurutnya merupakan indikasi yang membuktikan gagalnya sistem perlindungan terhadap anak di Indonesia.
"Banyak pembiaran-pembiaran yang dilakukan oleh negara kita, sehingga anak-anak terus menerus menjadi
korban maupun pelaku," kata Arist dalam konferensi pers di Kantor Komnas PA, Jalan TB Simatupang, Pasar
Rebo, Jakarta Timur, Rabu (Suara Pembaruan.com - 20/11).

6. 5.
Catatan Bidang Pertahanan dan Keamanan
Konflik Horizontal akibat Perampasan Hak Rakyat, Negara Pemicu Disintegrasi
Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (Huma) menyebutkan dalam tiga tahun
terakhir terdapat 91.968 orang dari 315 komunitas adat di Indonesia menjadi korban dalam konflik sumberdaya
alam dan pertanahan.
“Konflik berlangsung di 98 kota/kabupaten di 22 provinsi dengan jumlah konflik mencapai 232 kasus,” kata Direktur
Huma, Andiko Sutan Mancayo, dalam peluncuran sekolah rakyat dan pendampingan hukum di kampus Universitas
Bengkulu, Senin (28/10/2013), seperti dilansir kompas.com. Andiko melanjutkan, Huma juga melaporkan konflik
sektor perkebunan merupakan konflik terbanyak, disusul kehutanan dan pertambangan. Konflik perkebunan terjadi
119 kasus dengan luasan 415 ribu hektare, sementara konflik kehutanan terjadi 72 kasus dengan hampir 1.3 juta
hektare di 17 provinsi dan konflik pertambangan 17 kasus dengan luasan mencapai 30.000 hektare.
sering terjadinya tindak kekerasan selama kasus berjalan dan negara justru menjadi pelanggar terbesar dengan
keterlibatan mencapai 45 persen, instansi bisnis 36 persen dan individu berpengaruh sebanyak 10 persen.
Terdapat tujuh provinsi terbanyak mengalami konflik yakni Aceh, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan
Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan artinya bahwa ketidakbecusan dan
kesewenang-wenangan pemerintah yang berkomplot dengan pihak swasta teruatama pihak asing untuk merampas
Sumber Daya Alam (SDA) dan lahan yang sejatinya milik rakyat menjadi pemicu terjadinya konflik horizontal dan
pada tataran ekstrem rakyat yang terpinggirkan dari daerahnya akan memicu disintegrasi yang didesign dan
didukung oleh pihak asing karena tentu negara negara kapital asing takkan mau melepas Sumber Daya Alam
Indonesia.
Penyadapan Pemerintah AS dan Australia, Pemerintah Indonesia Mandul dan Tak Punya Kemaluan
Setelah sebelumnya Sydney Morning Herald, sebuah harian di Australia, pada 29 Oktober 2013 lalu melansir
berita berjudul “US spying on our neighbours through embassies”. Diberitakan, Amerika Serikat menyadap telepon
dan memonitor jaringan komunikasi dari fasilitas pengawasan elektronik di Kedubes AS dan konsulat di seluruh
Asia timur dan tenggara, ternyata presiden SBY telah lama pula menjadi target penyadapan Badan Intelijen
Australia (DSD). Bukan hanya SBY, tapi juga Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wapres, Menko Perekonomian, Dubes RI
untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal, mantan Menkeu RI yang kini menjabat Direktur Bank Dunia Sri Mulyani
Indrawati, dan mantan Menpora Andi Mallarangeng turut disadap. Penyadapan itu dilakukan terhadap ponsel Nokia
E-90-1 yang digunakan Presiden SBY dan Ani Yudhoyono, serta BlackBerry Bold 9000 yang dipakai Wakil
Presiden Boediono. Berbagai pembicaraan para pejabat Indonesia termasuk Presiden SBY termasuk yang selama
ini disadap Sebagaimana diungkap harian Inggris The Guardian dan harian Australia The Sydney Morning Herald
(18/11).
Penyadapan seperti itu jelas sebuah pengkhianatan dan tindakan yang tidak dapat diterima. Apalagi Australia
sebelumnya juga telah terlibat dalam invasi terhadap Afghanistan dan Irak yang dilakukan oleh AS dan sekutunya.
Sementara atas tindakan itu, pemerintah Australia melalui PM Tony Abbot menolak untuk mengakui kesalahan dan
meminta maaf. Namun sayangnya pemerintah Indonesia tak mampu bersikap tegas menempatkan AS dan Australia
sebagai musuh.
6.
Catatan Bidang Politik
Partai Politik dan Dinasti Politik Korup
Gurita politik terjadi baik yang dilakukan oleh Lembaga politik ditingkat legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, partai
politik maupun lingkaran elit politik yang melibatkan keluarga dan kerabat mereka sendiri untuk mempertahankan
kekuasaan agar tidak keluar dari link mereka. Selanjutnya kekuasaan itu dijadikan alat untuk mengamankan diri
dan kepentingan. Kekuasaan itu juga menjadi alat ampuh untuk motif uang. Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) menilai kepolisian, dewan perwakilan rakyat, dan pengadilan, secara berurutan menjadi lembaga negara
terkorup di Indonesia. Hal itu, dibeberkan sendiri oleh komisioner KPK Adnan Pandu Praja, saat memberikan
ceramah Political Corruption di depan 150 pegawai dan pejabat KPU di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat,
Senin (16/9/2013).

7. Agustus 2013, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
Rudi Rubiandini tertangkap tangan menerima suap di rumahnya. Uang itu dari perusahaan migas yang ingin
memenangi tender. Dan yang paling spektakuler di tahun 2013 adalah tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi
Akil Mochtar oleh KPK. Ia ditangkap di rumah dinasnya, komplek pejabat tinggi negara karena diduga menerima
uang suap dalam kasus Pilkada di Kab Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Bersamanya digelandang pula kader
Partai Golkar Chairunnisa. Yang ternyata juga melibatkan gubernur banten Ratu Atut. Sepak terjang dinasti Atut ini
pun menambah deret panjang jejak korupsi di birokrasi. Kementerian Dalam Negeri mencatat sebanyak 309 kepala
daerah di Tanah Air terjerat kasus korupsi sejak pemilihan kepala daerah secara langsung pada 2005, baik
berstatus tersangka, terdakwa maupun terpidana. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan
menilai faktor utama tindak pidana korupsi yang dilakukan para kepala daerah itu adalah tingginya biaya politik
selama pemilihan umum kepala daerah berlangsung. “Karena dalam politik tidak ada yang gratis.”
Hampir semua lini terlibat korupsi. Tak terkecuali, para pejabat tinggi. Wakil Presiden Boediono diperiksa KPK
karena diduga bertanggung jawab atas pengucuran dana bagi Bank Century, Rp 6.7 triliun. Demikian pula Istana
disebut-sebut terlibat dalam berbagai tindak korupsi dalam kasus impor daging sapi dan Hambalang. Tak hanya
Wapres Boediono, dugaan terlibatnya SBY dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro, terkait kasus
Hambalang beberapa waktu lalu. SBY dan Edhie diduga terlibat dalam proyek senilai Rp 2,5 triliun. (voaislam.com)
Itulah mengapa, politik dinasti dan fenomena partai politik sebagai mesin pencetak koruptor. menjadi salah satu
bagian dinasti dan elit partai meraih kursi dan singgasana itu akan terus dipertahankan pada dinasti atau
kepentingan kelompok partainya. Pakar menyebut ini sebagai ‘cacat bawaan demokrasi’.
7.
Kesimpulan Analisis Problem Multidimensi 2013 dan Resolusi untuk 2014
Setelah menganalisa fakta kerusakan diberbagai bidang, Indonesia di tahun 2013 sebagaimana tahun – tahun
sebelumnya masih dalam keadaan terpuruk dan terjajah, ini semua diakibatkan oleh permasalahan mendasar
Negara Indonesia yang tidak memiliki kejelasan ideologi yang paripurna meliputi konsep dan sistem yang mengatur
segala aspek kehidupan, sehingga Kapitalisme sebagai sebuah Ideologi global-lah yang menjadi pilot otomatis
mengarahkan negara ini menuju jurang kehancuran. Kapitalisme dengan Landasan Sekularisme-Liberalisme
menjadikan kondisi politik, ekonomi, sosial-budaya, hukum, hingga kedaulatan negara terancam. Lalu siapakah
yang diuntungkan.? Bukan rakyat tapi pihak asing pengusung Ideologi Kapitalisme yakni Negara-Negara Kapital
semacam Amerika Serikat, Uni Eropa, Australia, Rusia, China. Indonesia pun menjadi target pasar kapitalis dimana
setiap perundang-undangan dibuat dalam rangka memuluskan kepentingan pihak asing untuk merampok
SDA/SDE Indonesia, menjadi rakyat Indonesia sebagai target pasar dan menjadi budak dinegerinya sendiri.
Kondisi seperti ini melahirkan kesenjangan kesejahteraan antara pihak kapital dan rakyat yang semakin hari
semakin termarjinalkan, pada akhirnya rakyat menjadi frustasi dan lahirlah berbagai macam tindak kriminal dan
konflik horizontal diberbagai tempat dimulai dari Jantung Ibukota hingga ke seluruh daerah di Indonesia, serangan
budaya dan arus pemikiran hedonis liberal pun dikalangan generasi penerus bangsa pun semakin membuat masa
depan Indonesia berada dalam kondisi suram dimana degradasi dan dekadensi moral adalah gambaran masa
depan generasi Indonesia jika Kapitalisme Liberal masih terus dipertahankan.
Persoalan Ideologi negara yang telah berubah haluan menjadi Ideologi Kapitalisme diperparah dengan fakta
bahwa rezim penguasa neoliblah yang menjadi kaki tangan pihak asing. Rezim penguasa Pengkhianat ini dari
masa ke masa sejak Indonesia merdeka menjadi pengikut setia kepentingan Ideologi Asing yakni Kapitalisme
Liberal dengan menerapkan sistem politik demokrasi sebagai pintu masuk melakukan proyek liberalisasi besarbesaran dengan tujuan merampok dan menjajah Indonesia, menanamkan racun budaya hedonis liberal kepada
rakyat Indonesia yang mayoritas muslim, sementara Islam sebagai sebuah Ideologi dijegal dan dicampakkan.
Untuk itu GEMA Pembebasan menyerukan Resolusi untuk Indonesia Bangkit di tahun 2014 :
Mengganti ideologi negara yang telah ditunggangi oleh Kapitalisme-Liberal dengan ideologi Islam, dimana ideologi
Kapitalisme-Liberal inilah yang secara faktual telah membunuh rakyat secara sistemik dan menjerumuskan bangsa
Indonesia ke dalam jurang keterpurukan dan keterjajahan. Karenanya Hanya Ideologi Islam yang layak menjadi
solusi sebagai sebuah Ideologi yang paripurna berasal dari Dzat Yang Maha Sempurna memiliki kejelasan konsep
dan sistem untuk membawa negara ini lepas dari keterpurukan dan keterjajahan menuju kebangkitan dan
pembebasan yang hakiki.

8. Mengganti rezim sekuler dan sistem kufur demokrasi yang telah nyata menjadi boneka sekaligus alat negara –
negara kapital asing untuk memuluskan penjajahannya di Indonesia, Selama rezim sekuler dan sistem kufur
demokrasi ini masih terus dipertahankan maka rakyat Indonesia akan terus-menerus dibohongi dan dirampok harta
dan sumber daya alam/energinya baik oleh kapital asing atau pejabat korup melalui hasil pemilihan berdasarkan
mekanisme politik transaksional ala demokrasi yang berlindung dibalik jargon suara rakyat dan kedaulatan rakyat.
Menegakkan ideologi Islam dengan Penerapan Syariah Islam Secara kaffah yang terbukti secara konseptual dan
secara historis mampu membawa peradaban ummat manusia kedalam peradaban gemilang, dimana penerapan
syariah Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara hanya bisa diterapkan secara totalitas oleh Institusi
Politik Negara Islam yakni Khilafah Islamiyyah, yang akan menjaga harta dan kemuliaan rakyat baik muslim maupun
nonmuslim, menjaga setiap jengkal wilayah Indonesia dan akan menyatukan seluruh potensi kekuatan dan
kewilayahan negeri negeri Islam menjadi satu kekuatan politik yang kuat dibawah kepemimpinan global yang akan
menandingi negara negara penjajah Amerika, Uni Eropa dan sejumlah negara pengusung Ideologi Kapitalisme
lainnya.
Jakarta, 23 Desember 2013
PENGURUS PUSAT
GERAKAN MAHASISWA PEMBEBASAN
Firmansyah Mahiwa
Ketua Umum
Ricky Fattamazaya
Sekretaris Jendral

9. Suka · Komentari · Bagikan
2 orang menyukai ini.
Tulis komentar...