Dokumen tersebut memberikan ringkasan tentang dasar-dasar ilmu pertanian yang mencakup dua bagian utama, yaitu tentang lembaga dan kebijakan dalam pertanian. Pertama, dijelaskan definisi lembaga dan jenis-jenis lembaga pertanian beserta fungsi dan wilayah kerjanya. Kedua, dijelaskan tentang definisi kebijakan dan jenis-jenis kebijakan serta perundang-undangan yang berlaku di bidang pertanian.
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Ringkasan perkuliahan semester 1 pengantar ilmu pertanian (bagian 4)
1. BISMILLAH..
13 OKTOBER 2013
RINGKASAN SEMESTER 1 BAGIAN 4
Belajar Gratis Dasar – Dasar Pertanian
1.Kelembagaan dan
dalam Pertanian
Kebijakan
Lembaga adalah suatu norma yang mengikat
seorang atau kelompok masyarakat yang apabila
melanggar terdapat sanksi secara social dan fisik.
Lembaga pertanian dibagi menjadi dua yaitu
formal dan informal. Contoh formal adalah
koperasi, bri, bni sedangkan informal adalah
tengkulak, gotong royong.
Fungsi lembaga dalam pertanian dibagi menjadi
a.lembaga penghasil dan pengembang teknologi
(Lembaga Penelitian Tanah /Hortikultura)
b.lembaga hasil adaptasi teknologi (Dinas
Pertanian)
c.lembaga pemakai teknologi (Kelompok Tani
P3A)
Pembentukan lembaga dapat dibedakan menjadi
a.lembaga pertanian yang dibentuk sendiri
(Penyakapan lahan, Arisan)
b.lembaga pertanian yang dibentuk oleh lembaga
pemerintah (KUD, BUMN, Dinas Pertanian)
c.lembaga pertanian yang timbul karena
masyarakat dan diresmikan oleh pemerintah
(P3A. LSM)
Wilayah kerja lembaga pertanian dapat dibedakan
menjadi
a.lokal (P3A)
b.kabupaten/kota (Dinas Pertanian Kota)
c.nasional (Bulog, Deptan)
d.internasional (FAO, Bank Dunia)
e.regional (ASEAN, AFTA)
Perundang-undangan dalam Pertanian
a.UU No 12/1992 tentang sistem budidaya
tanaman
b.UU No 7/1996 tentang pangan
c.UU No 25/1992 tentang perkoperasian
dll
2.Kebijakan dalam Pertanian
Kebijakan adalah intervensi pemerintah untuk
mengubah perilaku produsen dan konsumen
(Scoot Pearson, dkk. 2005).
Komponen kerangka kebijakan terdiri
a.tujuan
b.kendala
c.kebijakan
d.strategis
Jenis kebijakan terdiri dari
a.kebijakan subsidi
b.kebijakan harga dasar dan harga atap
c.kebijakan kredit usaha
d.kebijakan impor dan ekspor
e.kebijakan investasi pertanian
f.kebijakan kredit pertanian
Jenis kelembagaan yang berlaku hingga
sekarang adalah dalam bidang lahan
terutama pengolahan lahan seperti hak milik,
sewa, sakapan, guna pakai dll.
<Dasar - Dasar Ilmu Pertanian>