1. STUDY FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK
MATERI
KEMISKINAN
DOSEN : Dra.Hj.Sri Haryaningsih,M.si
DI SUSUN OLEH :
RAMASYAFARDI
NIM : E01109068
ILMI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2011/2012
2. BAB I
PENDAHULUAN
A.Latar Belakang
Kemiskinan merupakan hal yang kompleks karena menyangkut berbagaimacam aspek
seperti hak untuk terpenuhinya pangan, kesehatan,pendidikan, pekerjaan, dan
sebagainya. Agar kemiskinan di Indonesiadapat menurun diperlukan dukungan dan kerja
sama dari pihak masyarakat dan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini.Melihat
kondisi negara Indonesia yang masih memiliki angka kemiskinantinggi, penulis tertarik untuk
mengangkat masalah kemiskinan diIndonesia dan penanggulangannya.
Kemiskinan menghambat tercapainya demokrasi, keadilan dan persatuan. Penanggulangan
kemiskinan memerlukan upaya yang sungguh-sungguh, terus-menerus, dan terpadu dengan
menekankan pendekatan hak-hak dasar.
Selama tiga dekade, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi
kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan
pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana
bergulir, pembangunan prasarana, dan pendampingan. Berbagai upaya tersebut telah
berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin dari 54,2 juta pada tahun 1976
menjadi 22,5 juta pada tahun 1996.
Krisis ekonomi yang terjadi sejak Juli 1997 membawa dampak negatif bagi
kehidupan masyarakat. Jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 49,5 juta jiwa
pada 1998, jumlah penganggur terbuka meningkat dari 4,2 juta (4,69%) pada
Agustus 1997 menjadi 6,03 juta (6,36%) pada Agustus 1999, melemahnya kegiatan
ekonomi, memburuknya pelayanan kesehatan dan pendidikan, memburuknya kondisi
prasarana dan sarana umum, menurunnya ketertiban umum dan ketenteraman
3. masyarakat, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sejalan dengan membaiknya kondisi perekonomian yang diikuti oleh
terkendalinya harga barang dan jasa, dan meningkatnya pendapatan masyarakat,
maka jumlah penduduk miskin secara bertahap menurun menjadi 37,3 juta jiwa
(17,4% dari jumlah penduduk) pada 2003. Dari jumlah penduduk miskin tersebut,
12,2 juta jiwa di daerah perkotaan dan 25,1 juta jiwa berada di perdesaan. Penurunan
ini merupakan dampak dari hasil transfer pendapatan berbagai program
pembangunan termasuk jaring pengaman sosial yang dirancang khusus untuk
mengatasi dampak negatif krisis.
Belum teratasinya masalah kemiskinan mendorong pemikiran akan perlunya
suatu strategi baru penanggulangan kemiskinan yang lebih menyentuh akar
permasalahan kemiskinan dan lebih terpadu. Pandangan konvensional menyebutkan
kemiskinan sebagai kekurangan modal dan menganggap masyarakat miskin sebagai
obyek yang tidak memiliki informasi dan pilihan sehingga tidak perlu terlibat dalam
pengambilan keputusan kebijakan publik. Implikasi dari pendekatan ini adalah
pemerintah mempunyai peran dominan untuk menyediakan modal dan kebutuhan
dasar masyarakat miskin. Pendekatan ini terbukti kurang optimal dalam memecahkan
masalah kemiskinan bukan hanya disebabkan oleh kesulitan anggaran dan lemahnya
rancangan kebijakan, tetapi juga tidak adanya pengakuan dan penghormatan atas
suara dan hak-hak dasar masyarakat miskin.
4. 2.permasalahan
Dampak kebijakan publik berdasarkan fokus kritik dan teoritisi dan praktisi di Indonesia.
Selain itu fakta empiris implikasi kebijakan khususnya dalam program penanggulangan
kemiskinan yang belum bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sehingga, kemiskinan di
Indonesia masih terjadi terus menerus dari dulu.
1. Masalah kemiskinan
Upaua penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui berbagai cara, misalnya program
IDT (Inpres Desa Tertinggal), KUK (Kredit Usaha Kecil), KMKP (Kredit Modal
KerjaPermanen) PKT (Program Kawasan Terpadu), GN-OTA dan program wajib belajar.
2. Masalah Keterbelangkangan
Masalah yang dihadapi adalah rerndahnya tingkat pendapatan dan pemerataannya, rendahnya
pelayanan kesehatan, kurang terpeliharanya fasilitas umum, rendahnya tingkat disiplin
masyarakat, renddahnya tingkat keterampilan, rendahnya tingkat pendidikan formal,
kurangnya modal, produktivitas kerja, lemahnya manajemen usaha. Untuk mengatasi masalah
ini pemerintah berupaya meningkatkan kualitas SDM, pertukranan ahli, transper
teknologi dari Negara maju.
3. Masalah pengangguran dan kesempatan kerja
Masalah pengangguran timbul karena terjadinya ketimpangan antara jumlah angkatan kerja
dan kesempatan kerja yang tersedia. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah melakukan
pelatihan bagi tenaga kerja sehingga tenaga kerja memeiliki keahlian sesuai dengan lapangan
kerja yang tersedia, pembukaan investasi baru, terutama yang bersifat padat karya, pemberian
informasi yang cepat mengenai lapangan kerja
4. Masalah kekurangan modal
Kekurangan modal adalah suatu cirri penting setiap Negara yang memulai proses
pembangunan. Kekurangan modal disebabkan tingkat pendapatan masyarakat yang rendah
yang menyebabkan tabungan dan tingkat pembentukan modal sedikit. Cara mengatasinya
memlaui peningkatan kualitas SDM atau peningkatan investasi menjadi lebih produktif.
5. AGENDA GOVERNANCE
Krisis ekonomi bisa melahirkan berbagai masalah sosial yang bila tidak teratasi akan
mengganggu kinerja pemerintahan secara menyeluruh. Untuk kasus Indonesia, permasalahan krisis
ekonomi ini telah berlarut-larut dan belum ada tanda-tanda akan segera berakhir. Kondisi demikian ini
tidak boleh dibiarkan berlanjut dan harus segera ada percepatan pemulihan ekonomi. Mengingat
begitu banyak permasalahan ekonomi di Indonesia, perlu dilakukan prioritas-priotitas kebijakan.
Prioritas yang paling mendesak untuk pemulihan ekonomi saat ini adalah;
Agenda Ekonomi Teknis
Otonomi Daerah. Pemerintah dan rakyat Indonesia telah membuat keputusan politik untuk
menjalankan otonomi daerah yang esensinya untuk memberikan keadilan, kepastian dan kewenangan
yang optimal dalam pengelolaan sumber daya daerah guna memungkinkan daerah dapat
mengaktualisasikan segala potensi yang dimilikinya. Agar pelaksanaan otonomi daerah ini berjalan
tanpa gejolak dibutuhkan serangkaian persiapan dalam bentuk strategi, kebijakan program dan
persiapan institusi di tingkat pusat dan daerah.
Kemiskinan dan Ekonomi Rakyat. Pemulihan ekonomi harus betul-betul dirasakan oleh
rakyat kebanyakan. Hal ini praktis menjadi prasarat mutlak untuk membantu penguatan legitimasi
pemerintah, yang pada giliranya merupakan bekal berharga bagi percepatan proses pembaharuan yang
komprehensif menuju Indonesia baru.
Kebijakan publik telah kehilangan muatan universal yang berorientasi pada kemanfaatan bagi
kelangsungan hidup manusia dan masyarakat. Akibatnya, kebijakan publik yang terejawantah dalam
proyek-proyek pembangunan bukan hanya dianggap telah gagal, terutama dalam menghapus
kemiskinan yang semakin luas, tetapi teori pembangunan juga telah mengalami kemacetan, terjebak
dalam metanarasinya sendiri dan gagal dalam memahami ragam nilai (values) yang hidup dan
berkembang dalam masyarakat. Inilah sesungguhnya akar masalah mengapa saat ini terjadi
pengikisan terhadap keberadaan modal sosial di masyarakat Indonesia
