Dokumen tersebut membahas tentang penghitungan pajak penghasilan, mulai dari menghitung penghasilan neto, kena pajak, tarif pajak, dan pajak terhutang. Juga membahas tentang dasar hukum pemungutan pajak, klasifikasi pajak, asas pemungutan pajak, serta contoh perhitungan pajak penghasilan untuk beberapa kasus.

2. Pajak : iuran rakyat pada kas negara berdasarkan UU dengan tidak mendapat jasa imbal balik secara langsung Fungsi pajak : a. budgetair b. mengatur/regulerend Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak : a. teori asuransi b. teori kepentingan c. teori daya pikul d. teori bakti e. teori asas daya beli

3. Klasifikasi Pajak : a.menurut golongannya : - pajak langsung - pajak tak langsung b. menurut sifatnya : - pajak subyektif - pajak obyektif c. menurut lembaga pemungutnya : - pajak pusat - paak daerah Asas pemungutan pajak : - asas domisili - asas sumber - asas kebangsaan

4. Dasar hukum pemungutan pajak Undang- Undang No 6 tahun 1983 diubah Undang Undang No 28 tahun 2007, didalamnya dijelaskan : 1. Wajib Pajak 2. Masa Pajak 3. Tahun Pajak 4. NPWP 5. Pajak Terhutang 6. SPT 7. PKP 8. PTKP 9. SSP 10. SKPKB 11. SKPLB 12. SKPN 13. STP

5. PAJAK PENGHASILAN 1. Subyek Pajak a.orang pribadi b. warisan yang belum dibagi sebagai kesatuan 2. Badan 3. Bentuk Usaha Tetap/BUT : merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh subyek pajak luar negeri ( baik orang pribadi atau badan) untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. BUT dapat berupa cabang perusahaan, kantor perwakilan, pabrik, bengkel, perikanan, pertanian, kehutanan, proyek konstruksi, agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yg tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi atau menanggung resiko di Indonesia

6. Tidak termasuk subyek pajak : a. Kantor perwakilan negara asing b. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan pada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama sama mereka c. Organisasi internasional d. Pejabat perwakilan organisasi internasional Obyek pajak adalah penghasilan (tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari DN maupun LN untuk dikonsumsi atau menambah kekayaan

7. Dasar pengenaan pajak a. PKP untukWP pribadi = penghasilan netto – PTKP = (penghasilan bruto – biaya yg diperkenankan UU PPh) – PTKP b. PKP untuk WP badan = penghasilan netto = (penghasilan bruto – biaya yg diperkenankan UU PPh) PPh pasal 21 = (penghasilan netto – PTKP) x tarif pasal 17 UU PPh

8. Norma penghitungan merupakan pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan netto yang diterbitkan DIRJEN Pajak. Penggunaan norma perhitungan diperbolehkan dengan syarat : a. peredaran bruto kurang dari Rp 4.8 00.000.000 per tahun b. mengajukan permohonan dalam jangka waktu 3/tiga bulan pertama dari tahun buku c. menyelenggarakan pencatatan PPh terhutang berdasarkan norma perhitungan = tarip x besarnya pendapatan

10. Tarip WP dalam negeri : 0 sampai Rp 5 0 .000.000,- 5 % Lebih Rp 5 0 .000.000,- sampai Rp 2 50.000.000,- 1 5 % Lebih Rp 2 50.000.000,- sampai Rp 5 00.000.00,- 25 % Lebih dari Rp 5 00.000.000,- 3 0 % Tarip WP Badan dan BUT : a.Sebesar 28% mulai berlaku 2010 b.Untuk perseroan terbuka yang minimal 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif 5% lebih rendah daripada tarif yang berlaku

12. Catatan , untuk beberapa tarip pajak berikut penerapannya : a. Biaya jabatan 5% dari pendapatan bruto, maksimal Rp 500 .000 per bulan atau maksimal Rp 6.000 .000 per tahun b. untuk pajak atas penghasilan uang pensiun, biaya jabatan 5% dari pendapatan pensiun , maksimal Rp 200 .000 per bulan atau Rp 2.400 .000 setahun Berikut rumus /pedoman perhitungan pajak penghasilan dalam beberapa kasus : 1. pegawai tetap PPh ps 21 = (penghsln netto – PTKP) x tarif psl 17 UU PPh = (penghsln bruto – biaya jabatan – iuran pensiun, iuran THT/JHT yg dibayar sendiri – PTKP) x tarip psl 17 UU PPh

13. 2 . Penerima pensiun berkala PPh psl 21 = (penghsln netto – PTKP) x tarif psl 17 UU PPh = (penghsln bruto – biaya pensiun – PTKP) x tarip pasal 17 UU PPh 3. pegawai tidak tetap yang dibayar bulanan PPh psl 21 = (penghasilan bruto – PTKP) x tarif pasal 17 UU PPh 4. pegawai tidak tetap atau tenaga lepas berupa upah harian, mingguan, satuan, borongan, dikenakan 5% dengan syarat; a)penghsln bruto per hari lebih dari Rp 150.000 b)penghsln bruto dikurangi PTKP jika jumlah penghsilan kumulatif dalam satu bulan telah lebih dari Rp 1.320.000. Jika penghasilan kumulatif stu bulan lebih dari Rp 6.000.000 maka perhitungan PPh berdasar pasal 17 yang disetahunkan

14. 5.Tarif pasal 17 untuk jumlah kumulatif atas a ) imbalan berkesinambungan pada selain orang pribadi pegawai (yang bukan tenaga ahli) dengan ketentuan yang bersangkutan - punya NPWP - memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan pemotong PPh psl 21 - tidak memperoleh penghasilan lainnya PPh psl 21 = (penghasilan bruto – PTKP) x tarif pasal 17 b)tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yaitu pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai PPh pasal 21 = (50% x penghsln bruto) x tarif pasal 17 UU PPh

15. c)Imbalan dan honorarium yang tidak teratur yang diterima dewan komisaris dan dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap dalam perusahaan yang sama PPh psl 21 = penghasilan bruto x tarip psl 17 UU PPh d) jasa produksi, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yg bersifat tidak teratur yang diperoleh mantan pegawai PPh psl 21 = penghsilan bruto x tarif psl 17 UU PPh e) penarikan dana pensiun dari program pensiun yang syah berdasar SK MENKEU oleh peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai PPh psl 21 = penghasilan bruto x tarif pasal 17 UU PPh

16. f)PPh psl 21 bagi orang pribadi dalam negeri bukan pegawai, selain tenaga ahli atas imbalan tidak berkesinambungan PPh psl 21 = penghasilan bruto x tarip psl 17 UU PPh g)PPh psl 21 atas peserta kegiatan PPh psl 21 = penghasilan bruto setiap kali pembayaran bersifat utuh dan tidak dipecah x tarip psl 17 UU PPh

18. 2 . Drs. Aladin,MBA seorang motivator , memberi short course sehari dengan honorarium Rp 2.500 .000 , pajak penghasilan yang dipotong adalah : Pajak Penghsln psl 21 = 5% x Rp 2.500.000 = Rp125.000 3. dr.Aminudin spesialis penyakit dalam praktek di RS.SEHAT dengan perjanjian setiap jasa dokter yang dibayar pasien dipotong 25% sebagai bagian/hak rumah sakit. Jika berturut-turut penghasilan dari Januari sampai Maret yang berhak diterima dr.Aminudin adalah Rp 40.000.000, Rp 50.000.000 dan Rp 30.000.000, maka PPh psl 21 adalah : Januari = Rp 20.000.000 x 5% = Rp 1.000.000 Februari = Rp 25.000.000 x 5% = Rp 1.250.000 Maret = Rp 5.000.000 x 5% = Rp 250.000 Rp 10.000.000 x 15% = Rp 1.500.000

19. 4 . Bardi (TK) bekerja di PT CYCLE, Februari 20 10 , ia bekerja selama 10 hari dengan upah sehari sejumlah Rp 1 5 0.000,berapa PPh terhutang yang harus dibayar Hari ke 9 di mana upah telah melebihi Rp 1.320.000 maka baru dilakukan perhitungan berikut : Upah sa mpai hari ke 9 Rp 1.3 50.000 P TKP 9 hari Rp 396 . 0 00 PKP sampai hari ke 9 Rp 954.000 PPh psl 21 sampai hari ke 9 = 5% x Rp 954.000 Rp 47.700 Upah yg diterima hari ke 9 = Rp 150.000 – Rp 47.700 = Rp 102.300 Pada hari ke 10 penghitungan PPh 21 adalah : Upah sehari Rp 150.000 PTKP sehari Rp 44.000 PKP Rp 106.000 PPh psl 21 = 5% x Rp 106.000 Rp 5.300 Pada hari kesepuluh upah bersih diterima Rp 150.000 – Rp 5.300 = Rp 144.700

20. 5 . Arifin (N/0) adalah bekerja di persh batako dengan upah harian yang dibayarkan secara bulanan, selama Februari 2009 Arifin bekerja selama 20 hari dengan upah per hari Rp 110.000, hitung PPh psl 21 Februari 20 x Rp 110.000 Rp 2.200.000 Setahun 12 x Rp 2.200.000 Rp 26.400.000 PTKP Rp 17.160.000 PKP Rp 9.240.000 PPh ps 21 = 5% x Rp 9.240.000 Rp 462.000 6. Gaji Zainal per bulan sebagai pegawai PT.IKHLAS Rp 3.000.000, perusahaan mengikuti program pensiun yang syah dengan membayar iuran untuk Zainal Rp150.000 per bulan, Zainal juga membayar iuran pensiun ke lembaga pensiun tersebut Rp 75.000 per bulan. Pada April 2009 dia mengambil iuran pensiun yang dibayar sendiri Rp 30.000.000, bulan Juli ia mengambil lagi Rp 20.000.000 dan bulan September Zainal mengambil lagi Rp 30.000.000. PPh pasal 21 yang terhutang adalah :

21. Pengambilan April = 5% x Rp 30.000.000 Pengambilan Juli = 5% x Rp20.000.000 Pengambilan September = 15% x Rp 30.000.000 7. Tanto mengerjakan interior kantor dengan upah borongan Rp 525.000 dengan waktu penyelesaian 3 hari.PPh psl 21 adalah : Rp 25.000 x 3 = Rp 75.000 5% x Rp75.000 = Rp 3.750 8. Upah Mahmud di pershn elektronik Rp 75.000 per unit komputer, upah dibayar dalam seminggu (6 hari) Rp 1.500.000 dari 20 unit komputer yang dikerjakan Mahmud, maka PPh pasal 21 adalah :

22. Rp 1.500.000 : 6 = Rp 250.000 Rp 250.000 – Rp 150.000 = Rp 100.000 Upah seminggunterhutang pajak 6 x Rp 100.000 = Rp 600.000 PPh psl 21 = 5% x Rp 600.000 = Rp 30.000 9. Sukardi (N/1) pegawai tetap PT.FIRDAUS gaji Rp 700.000 per minggu, PPh psl 21 : Gaji sebulan Rp 2.800.000 Biaya jbtn 140.000 Penghsln netto sebuln Rp 2.660.000 Penghasln netto setahn Rp 31.920.000

23. PTKP : Rp 18.480.000 Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 13.440.000 PPh pasal 21 : 5% x Rp 13.440.000 = Rp 672.000 Sebulan , Rp 672.000 : 12 = Rp 56.000 Seminggu, Rp 56.000 : 4 = Rp 14.000 10.Jatmiko (N/2) pegawai PT.MULIA, gaji per bulan Rp5.000.000 di mana PPh ditanggung pemberi kerja, iuran pensiun yang ia bayar ke lembaga pensiun yang syah Rp 160.000 per bulan , pajak penghasilan psl 21 adalah :

24. Gaji per bulan Rp 5.000.000 Biaya jbtn Rp 250.000 Iuran pensiun Rp 160.000 Penghsln netto sebulan Rp 4.590.000 Penghsln netto sethun Rp 55.080.000 PTKP Rp 19.800.000 PKP Rp 35.280.000 PPh psl 21 = 5% x Rp 35.280.000 = Rp1.764.000 Jumlah tersebut tidak boleh dikurangkan atas penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan penghasilan yang dikenakan pajak ats penghasilan Jatmiko, namun jika pemberi kerja adalah wajib pajak selain pemerintah atau wajib pajak yg pengenaan pajaknya berdasar PPh secara final atau berdasarkan penghitungan khusus maka pajak yang ditanggung pemberi kerja tersebut ditambahkan pada penghasilan

25. 11. Yunus (-) bekerja di PT.THOYIB tahun 2009 dengan gaji per bulan Rp 3.000.000, iuran pensiun yang dibayar ke lembaga yang syah Rp 150.000 per bulan, PPh psl 21 : Gaji Rp 3.000.000 Dikurangi :bi jbtn Rp 150.000 Iuran pensiun Rp 150.000 Penghsln netto sebln Rp 2.700.000 Penghsln netto sethn Rp 32.400.000 PTKP Rp 15.840.000 PKP sethn Rp 16.560.000 PPh 21 5% x Rp 16.560.000 = Rp828.000 PPh ps 21 sebulan = Rp 69.000

26. 12. Berdasarkan soal nomer 11 pada Juni 2009 Yunus menerima kenaikan gaji menjadi Rp 4.000.000 sebulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2009 (rapel yang diterima untuk Jan sampai Mei Rp 5.000.000), PPh psl 21 adalah : Gaji Rp 4.000.000 Dikurangi : 5% x Rp 4.000.000 200.000 iuran pensiun 150.000 Penghsln netto sebulan Rp 3.650.000 Penghsln netto sethun 43.800.000 Dikurangi : PTKP Rp 15.840.000 Penghsln Kena Pajak Rp 27.960.000 PPh setahun Rp 1.398.000

27. Pajak penghasilan 21 sebulan Rp 1.398.000 : 12 = Rp 116.500 PPh psl 21 Januari sampai Mei seharusnya : 5 x Rp 116.500 = Rp 582.500 PPh psl 21 yang sudah dipotong (lihat nomer 11) 5 x Rp 69.000 = Rp 345.000 PPh psl 21 atas uang rapel : Rp 582.500 – Rp 345.000 =Rp 237.500

28. Pajak Penghasilan Pasal 22 Obyek pemungutan : a.impor barang b. pembayaran pembelian barang oleh Dirjen Anggaran, Bendaharawan pemerintah pusat & daerah c. pembayaran pembelian barang oleh BUMN dan BUMD yang dananya dari belanja negara dan atau daerah d. penjualan produk dalam negeri oleh industri rokok, semen, kertas, baja, otomotif e. penjualan produksi oleh Pertamina, dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar jenis premix dan gas f. pembelian bahan keperluan industri atau ekspor industri dan eksportir yang bergerak di sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, perikanan dari pedagang pengumpul

29. g) Penjualan barang sangat mewah : - pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20 milyar - kapal pesiar dan sejenisnya dng hrg jual lebih dari Rp 10 milyar - rumah dan tanah dengan harga jual atau harga pengalihan lebih dari Rp 10 mlyar , luas bangunan lebih dari 500 meter persegi - apartemen dan sejenisnya dengan harga jual atau harga pengalihan lebih dari Rp 10 milyar dan / atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi - kendaraan bermotor roda empat daya angkut kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, SUM, MPV, minibus dan sejenisnya dengan haga jual lebih dari Rp 5 milyar dan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc

30. Pemungut PPh pasal 22 : a. Bank devisa dan Dirjen Bea Cukai atas impor barang b. Dirjen Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik pusat maupun daerah yang melakukan pembayaran atas pembalian barang c. BUMN, BUMD yg melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari APBN dan / atau APBD kecuali badan yang disebut pada point d d. BI, PT. PPA, BULOG, TELKOM, PLN, Garuda Indonesia, INDOSAT, Krakatau Steel, PERTAMINA, bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN

31. e.Badan usaha yg bergerak di industri semen, kertas, baja, otomotif yang ditunjuk oleh KPP atas penjualan produk dalam negeri f. Produsen atau importir BBM, gas, pelumas atas penjualan BBM, gas dan pelumas g. Industri dan eksportir yg bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, perikanan yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak atas pembelian bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul h. Wajib pajak badan yg melakukan penjualan barang sangat mewah

32. a) Cara menghitung atas kegiatan impor barang : memiliki /menggunakan Angka Pengenal Importir PPh ps 22 = 2,5% x nilai impor tidak memiliki/tidak menggunakan angka pengenal importir PPh ps 22 = 7,5% x nilai impor atas lelang PPh ps 22 = 7,5% x harga jual lelang b) Cara menghitung jika pembelian barang yg dibiayai APBN / APBD PPh ps 22 = 1,5% x harga pembelian kecuali, * pembayaran atas penyerahan barang dengan jumlah utuh sebesar Rp 1.000.000 * pembayaran pembelian BBM, listrik, gas, PDAM dan benda pos * pembayaran/pencairan dana JPS oleh KPN dan kas negara

33. c) Cara menghitung untuk penjualan hasil produksi rokok di dalam negeri PPh psl 22 = 0,15% x harga bandrol d)Cara menghitung penjualan hasil produksi kertas di dalam negeri PPh psl 22 = 0,1% x DPP PPN e) Cara menghitung penjualan industri semen di dalam negeri PPh psl 22 = 0,25% x DPP PPN kecuali , * penjualan semen dalam negeri oleh PT.Indocement * penjualan semen dlm negeri oleh PT.Semen Cibinong * penjualan semen dlm negeri oleh PT.Semen Nusantara (oleh ketiga PT tersebut pada distributor utama/tunggal)

34. f) Cara menghitung untuk industri baja di dalam negeri PPh psl 22 = 0,3% x DPP PPN g) Cara menghitung atas pembelian bahan keperluan industri atau ekspor oleh industri yang bergerak di sektor perhutanan, pertanian,perikanan dari pedagang pengumpul PPh psl 22 = 0,25% x harga pembelian h) Cara menghitung PPh ps 22 untuk barang sangat mewah PPh psl 22 = 5% x harga jual tidak termasuk PPN dan PPn.BM i) Cara menghitung PPh ps 22 atas industri otomotif di dlm negri PPh psl 22 = 0,45% x DPP PPN, kecuali penjualan kendaraan bermotor atas industri otomotif kepada, - instansi pemerintah - korps diplomatik -bukan subyek pajak

35. j) PPh psl 22 yg dipungut oleh PERTAMINA dan badan usaha selain PERTAMINA - atas penebusan premium, solar, premix/super TT oleh SPBU swastanisasi : 0,3% x penjualan - atas penebusan premium, solar, premix/super TT oleh SPBU PERTAMINA : 0,25% x penjualan - atas penjln minyak tanah, gas, LPG dan pelumas : 0,3% x penjualan

36. Dikecualikan dari pajak penghasilan ps 22 : a. impor barang atas dasar ketentuan UU tidak terhutang (dibuktikan dengan SKB/surat keterangan bebas) b. impor barang yang bebas bea masuk adalah # barang atase/perwkl asing yang bertugas di Indonesia dengan asas timbal balik # barang untuk keperluan badan internasional yang diperkenankan # barang untuk keperluan ibadah, umum, sosial dan kebudayaan # barang keperluan museum bon bin dan untuk keperluan umum # barang untuk penelitian dan pengembangan # barang keperluan tuna netra # peti / kemasan berisi jenazah/abu jenazah # barang pindahan # barang pribadi penumpang, awak pengangkut, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean/jumlah tertentu # ……………………………………dan lain-lain yang sejenis

37. c. Impor bersifat sementara jika saat impor nyata-nyata dimaksud untuk diekspor kembali d. pembayaran berjumlah maksimal Rp 1.000.000 dan tidak terpecah-pecah e. pembayaran BBM, listrik, gas, PDAM dan benda pos f. impor emas batangan yang akan diprosews dan selanjutnya ditujukan untuk ekspor g. pembayaran JPS oleh kantor perbendaharaan negara h.re-impor yang meliputi barang yang telah diekspor kemudian diimpor lagi dalam kualitas yang sama atau barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Dirjen Bea Cukai h. pembayaran pembelian gabah dan/atau beras oleh BULOG

38. Contoh : 1. PT. GENIUS menjual lemari/rak buku pada DIKNAS senilai Rp 210.000.000, pembayaran dilakukan bendaharawan tersebut , harga jual termasuk PPN 10%, maka PPh psl 22 adalah Dasar pengenaan PPh psl 22 = 100/110 x Rp 210.000.000 = Rp 190.000.000 PPh psl 22 = Rp 1,5% x Rp 190.000.000 2. PT. MAJU memiliki API mengimpor barang elektronik dengan cost US $ 30,000, biaya asuransi US $ 1,500, transportasi US $ 6,000, bea masuk US $ 6,000 ( nilai kurs US $ 1,00 = Rp 12.000 ) , maka DPP US $ 43,500 x Rp 12.000 = Rp 522.000.000 PPh 22 = Rp 522.000.000 x 2,5% = Rp 13.050.000

39. Pajak Penghasilan Pasal 23 Yang dikenakan PPh pasal 23 adalah WPDN atau BUT yang memperoleh penghasilan dari modal, penyerahan jasa maupun penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Pemotong adalah pihak yang membayar penghasilan a. badan pemerintah b. subyek pajak badan dalam negeri c. penyelenggara kegiatan d. bentuk usaha tetap e. perwakilan perusahaan luar negeri lainnya f. orang pribadi sebagai WPDN yang ditunjuk menjadi pemotong PPh 23 yaitu * akuntan, arsitek, dokter, notaris, PPAT kecuali jika PPAT tersebut merupakan camat, advokat dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas * orang pribadi yang menjalankan usaha yang mengadakan pembukuan

40. Obyek pemotongan : a. dividen, royalti b. bunga termasuk premium , diskonto, imbalan terkait dengan jaminan pengembalian uang c. hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh ps 21 d. bunga simpanan yang dibayarkan koperasi e. imbalan sehubungan dengan jasa tehnik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan maupun jasa lain (kecuali yang dipotong PPh pasal 21) f. sewa dan penghasilan lain terkait dengan penggunaan harta Pengecualian PPh pasal 23: a. penghasilan yang dibayar atau terhutang pada bank b. sewa yang berkaitan dengan SGU dengan hak opsi c. dividen/laba yang diperoleh PT sebagai WPDN, koperasi, BUMN, BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha didirikan dan berkedudukan di Indonesia dengan syarat ,

41. c.1. dividen berasal dari cadangan laba ditahan c.2. bagi PT, BUMN, BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang membayar dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham d. bunga obligasi yang diterima dari perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak berdirinya perusahan atau pemberian ijin usaha e. penghasilan dari perusahan modal ventura berupa laba yang diberikan pasangan usaha dengan syarat pasangan usaha tersebut , e.1. merupakan perusahaan kecil, menengah atau yang bergerak di sektor usaha yang ditetapkan pemerintah (dlm hal ini MENKEU) e.2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek f. SHU koperasi yang dibayar koperasi pada anggota g. bunga simpanan yang tidak melebihi batas ketentuan yang ditetapkan MENKEU Dasar pemotongan : a. dari jumlah bruto ( untuk dividen, royalti, bunga, hadiah) b. selain yang tersebut dalam point a dihitung dari berdasarkan perkiraan penghasilan netto

42. Tarip pemotongan : 1. 15% dengan catatan * bunga simpanan koperasi jumlahnya tidak lebih dari Rp 240.000 * untuk jasa konstruksi oleh wajib pajak yang tergolong usaha kecil dengan nilai pengadaan sampai dengan Rp 1.000.000.000 dikenakan secara final Cara penghitungan PPh pasal 23 atas : 1. dividen ( 15% x bruto ) 2. bunga , royalti, bunga koperasi lebih dari Rp 240.000 (15% x bruto) 3. hadiah dan penghargaan (15% x bruto) 4. sewa dan penghasilan lain karena penggunaan harta khusus angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasar kontrak ( 15 % x bruto) Selain yang tersebut pada nomer 1 sampai 4 maka dikenakan tarif 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN

43. Perhitungan PPh psl 23 : 1) atas dividen , PPh psl 23 = 15% x bruto 2) atas bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian uang PPh psl 23 = 15% x bruto 3) atas royalti, PPh ps 23 = 155 x bruto 4) atas hadiah, penghargaan, bonus dan yg sejenis PPh psl 23 = 15% x bruto 5) atas sewa dan penghasilan lain karena penggunaan harta , PPh psl 23 = 2% x bruto 6) atas imbalan terkait dgn jasa tehnik, jasa manajemen , jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain yg sejenis PPh psl 23 = 2% x bruto

44. Soal : 1. PT.MEKARINDO pada bulan Agustus membayar dividen pada CV.PATRA Rp 25 0 .000.000, maka PPh 23 = 15% x Rp 25 0 .000.000 2 . CV. DELICIOUS membayar royalti pada Ny.Anna atas pemakaian brand kue sebesar 20.000.000, PPh 23 = 15% x Rp 20.000.000 (jika Ny Anna tidak punya NPWP maka PPh 23 dikenakan dua kali lipat) 3 . PT.LANCAR menyewa mobil dari tuan Sumarto senilai Rp 15.000.000 PPh 23 = 15 % x Rp 15.000.000 (jika Sumarto tidak punya NPWP maka PPh 23 dua kali lipat) 4 . PT. INDAH meminta CV.ANUGRAH membuat sistem informasi dgn nilai Rp 2 2 .000.000 (jumlah tersebut termasuk 10% PPN) , maka PPh 23 = 2 % x Rp 20.000.000

45. Pajak Penghasilan Pasal 24 adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak yang memperoleh pendapatan baik yang diterima dari dalam maupun luar negeri. Pengenaan PPh ps 24 adalah untuk meringankan beban wajib pajak yang membayar pajak di luar dan di dalam negeri sehingga dikenakan batas maksimum pajak (diambil yang terendah) Unsur perhitungan : a. jumlah pajak terhutang/dibayar di luar negeri b. penghasilan luar negeri dibagi seluruh PKP kemudian dikalikan PPh atas penghasilan berdasar tarif pasal 17 c. jumlah pajak terhutang untuk seluruh penghasilan kena pajak (dalam hal PKP lebih kecil dari penghasilan luar negeri Contoh perhitungan : 1. Penghasilan netto PT. LATIFI sejumlah Rp 7.500.000 berasal dari luar negeri dengan tarip pajak 30%, penghasilan dari Indonesia Rp 4.500.000

46. Untuk menghitung batas maksimum kredit pajak dihitung sebagai berikut : - PPh yg dibayar diluar negeri 30% x Rp 7.500.000 = Rp 2.250.000 - PPh terhutang menurut tarif psl 17 Rp 12.000.000 x 28% = Rp 3.360.000 - Rp 7.500.000 : Rp 12.000.000 x Rp 3.360.000 = Rp 2.100.000 sehingga pajak yang boleh dikreditkan adalah Rp 2.100.000 2. PT.ULTIMA yg berkedudukan di Semarang memperoleh penghasilan netto selama 2009 sebagai berikut : a. Dari LN (tarip pjk 20%) Rp 1.000.000.000 b. Dari DN 3.000.000.000 c. Setelah dikoreksi penghsln dari LN ternyata sebesar 2.000.000.000 d. PPh psl 25 800.000.000

48. Pembetulan SPT 1.penghsln LN Rp 2.000.000.000 2. penghsln DN 3.000.000.000 3. penghsln kena pajak 5.000.000.000 4. PPh menurut ps 17 1.400.000.000 5. krd pjk LN diperkenankan 400.000.000 6. harus dibayar di Indonesia 1.000.000.000 7. PPh psl 25 800.000.000 8. PPh ps 29 sudah disetor 120.000.000 9. Masih harus dibayar 80.000.000

49. 3. PT.HAFIDZ memperoleh penghasilan netto sebagai berikut : a. di negara X laba Rp 2.0 00.000.000 , ( tarip pajak 3 5 % ) b. di negara Y laba Rp 6.0 00.000.000, ( tarip pajak 20% ) c. di negara Z rugi Rp 4.0 00.000.000 d. di Indonesia Rp 8.0 00.000.000 Perhtngn kredit pajak LN : PKP Rp 16.000.000.000 PPh psl 17 = Rp 16 milyar x 28% = Rp 4.480.000.000 sedangkan batas maksimum kredit pajak di setiap negara asing adalah : negara X = (Rp 2 milyar : Rp 16 milyar ) x Rp 4.480 .000 = Rp ........ negara Y = (Rp 6 milyar : Rp 16 milyar ) x Rp 4.480.000 = Rp ........ kerugian di negara Z tidak boleh dikreditkan

50. Pajak Penghasilan Pasal 25 menghitung tentang jumlah/besaran angsuran per bulan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan yang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (dibayar sendiri) oleh WP atau oleh pemungutan pihak ketiga. Besarnya angsuran yang harus dibayar tiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terhutang menurut SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun lalu dikurangi : 1. PPh yang dipotong sebagaimana pasal 21, 22 dan 23 2. PPh yang dibayar di LN yang boleh dikreditkan sebagaimana pasl 24 Contoh : 1. Jumlah PPh Tn Atmo sesuai SPT 200 9 Rp 40.000.000, pada tahun 200 9 telah dibayar atau dipotong , - PPh 21 Rp 9.000.000 - PPh 22 Rp 3.000.000 - PPh 23 Rp 3.000.000 - PPh 25 Rp 13.000.000, dengan demikian kurang/lebih dibayar thn 200 9

51. Rp 40.000.000 – Rp 28.000.000 = Rp 12.000.000 sehingga besarnya angsuran PPh pasal 25 tahun 20 10 adalah Pajak Penghasilan terhutang Rp 40.000.000 Dikurangi : - PPh 21 Rp 9.000.000 - PPh 22 Rp 3.000.000 - PPh 23 Rp 3.000.000 Rp 15.000.000 Dasar perhitungan PPh psl 25 tahun 20 10 Rp 25.000.000 Besarnya PPh 25 per bulan : Rp 25.000.000 : 12 = Rp 2.083.333 Jadi Tn. Atmo membayar sendiri angsuran PPh 25 pada thn 20 10 mulai masa Maret sebesar Rp 2.083.333

52. Angsuran Pajak Penghasilan 25 untuk WP baru, bank, BUMN, BUMD Contoh soal : 1. PT. MURAH perusahaan yang baru berdiri dan terdaftar sebagai wajib pajak bulan Juni 200 9 , selama bulan Juni diperoleh pendapatan penjualan Rp 10.000.000 dengan tanggungan biaya Rp 6.000.000 sehingga perhitungan PPh bulan Juni adalah Penghasilan netto Rp 4.000.000 Penghasilan disetahunkan (12 x Rp 4.000.000) Rp 48.000.000 PPh terhutang 28 % x Rp 48.000.000 Rp 13.440. 000 PPh psl 25 untuk bln Juni ( Rp 13.440.000 / 12) Rp 1.120.0 00 pada bulan berikutnya sampai dengan penyampaian SPT Tahunan diitung lagi PPh psal 25 dengan cara tersebut

53. 2. PT.Bank SEJAHTERA , laporan triwulan April sampai Juni 200 09 menunjukkan penghasilan nettoRp 300 .000.000 sehingga perhtngn PPh 25 adalah : Penghasilan netto disetahunkan (4 x Rp 300 .000.000) Rp 1 .2 00.000 .000 PPh terhutang : 28 % x Rp 1.20 0.000.000 = Rp 336.000 .000 berarti PPh 25 masa Juli s/d September Rp 336.000. 000 : 12 = Rp 28.000.000 3. PT. MERDEKA mempunyai perkiraan penghasilan netto Rp 1.500.000.000 sedangkan PPh ps 22. PPh ps 23 dan PPh ps 24 yg dapat dikreditkan Rp 60.000.000 , maka pPh psl 25 adalah Penghsilan Rp 1.500.000.000 PPh terhutang 28% x Rp 1.500.000.000 420.000.000 Kredit pajak ( 60.000.000) PPh yg dibayar sendiri 360.000.000 PPh psl 25 = Rp 360.000.000 : 12 = Rp 30.000.000

54. Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah pemotongan penghasilan yang berasal dari Indonesia yang diterima wajib pajak luar negeri (badan maupun orang pribadi) Penerapan tarip pajak a) PPh pasal 26 = penghasilan bruto x 20 % , untuk penghasilan berupa : - dividen, bunga termasuk premium dan diskonto, imbalan terkait dengan pengembalian hutang - royalti, sewa, penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta - imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan - hadiah dan penghargaan - pensiunan dan pembayaran berkala lainnya b) PPh pasal 26 = (penghasilan bruto x perkiraan penghasilan netto ) x 20 % - penghasilan dari penjualan harta di Indonesia - premi asuransi, premi reasuransi yg dibayar pada perusahaan asuransi LN besarnya perkiraan penghasilan netto adalah 25% dari harga jual - besarnya prosentase perkiraan penghasilan netto adalah :

55. * 25% dari harga jual untuk penjualan harta * Untuk premi asuransi dan premi reasuransi yang dibayarkan pada perusahaan asuransi luar negeri adalah : - 50% dari premi yg dibayar dalam hal premi yg dibayar tertanggung secara langsung maupun yang melalui pialang - 10% dari premi yg dibayar oleh perusahaan asuransi yg ada di Indonesia secara langsung maupun melalui pialang - 5% dari premi yang dibayar perusahaan re-asuransi yang ada di Indonesia secara langsung maupun melalui pialang c) PPh psl 26 = (penghasilan bruto x perkiraan penghasilan netto) x 20%, untuk penghasilan berupa penjualan atau pengalihan saham, besarnya perkiraan penghasilan netto adalah 25% dari harga jual

56. d ) PPh ps 26 = (PKP – PPh terhutang) x 20% untuk BUT di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia Contoh soal : 1. Smith (N/2 ) adalah karyawati asing di PT. SMART tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari, selama bulan Mei dia menerima gaji US$7,500 per bulan ( US$ 1 = Rp 11.000) PPh psl 26 = 20% (7,500 x Rp 11.000 )= Rp......

57. Pjk Pertamb. Nilai Barang dan Jasa dan Pjk Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPn.BM) Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasar undang-undang PPN Pajak masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP dan atau penerimaan JKP dan atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau impor BKP Pajak keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP atau ekspor BKP

58. Pengecualian BKP : a. Barang hasil pertambangan, penggalian dan pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya (yaitu minyak entah, gas bumi, panas bumu, pasir kerikil, batu bara seblum diproses, biji besi, biji emas, biji timah, biji tembaga, biji nikel, biji bauksit, biji perak) b. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat (sembako) c. Uang, emas batang dan surat berharga d. Makanan dan minuman yg disajikan di hotel, restoran, warung makan selain yg diserahkan oleh jasa boga/catering

59. Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN tahun 1984 Pengecualian JKP : a. jasa di bidang pelayanan kesehatan medis b. jasa di bidang pelayanan sosial c. jasa di bidang pengiriman surat berperangko d. jasa perbankan, asuransi, sewa guna usaha e. jasa di bidang keagamaan f. jasa bidang pendidikan g. jasa di bidang angkutan umum h. jasa di bidang perhotelan

60. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN 1984 namun tidak termasuk pengusaha kecil sebagaimana ditetapkan MENKEU Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000 Dasar Pengenaan Pajak / DPP terdiri dari: 1. harga jual 2. penggantian 3. nilai impor 4. nilai ekspor 5. nilai lain yang ditetapkan Kep.MENKEU Pajak masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar PKP karena perolehan BKP dan atau penerimaan JKP dan atau pemanfaatan JKP maupun BKP dari luar daerah pabean dan atau impor BKP Pajak keluaran adalah PPN terhutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP atau ekspor BKP

61. Obyek PPN / PPN dikenakan atas : 1. penyerahan BKP di daerah pabean oleh PKP 2. Impor BKP 3. Penyerahan JKP yang dilakukan di dalam daerah pabean oleh PKP 4. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean 5. Ekspor BKP oleh PKP 6. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain 7. penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan 8. pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar pabean ke dalam pabean PPn Barang Mewah , yang dimaksud adalah 1. barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok 2. barang tersebut hanya dikonsumsi kelompok masyarakat tertentu yang secara umum berpenghasilan tinggi

62. 3.Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status 4. jika dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat misalnya, minuman keras Tarip PPN : 1. yang berlaku saat ini 10%, namun dengan peraturan pemerintah dapat diubah minimal 5% dan maksimal 15% Tarip PPn. BM : 1. Tarip PPn BM berkisar antara 10% sampai 75% PPN = DPP x Tarip pajak PPn BM = DPP x Tarip pajak Contoh : 1. Dalam bulan April 2006 PT.SUKSES melakukan transaksi berikut , a. membeli bahan baku Rp 100.000.000, dipungut PPN Rp 10.000.000 b. membeli bahan penolong seharga Rp 40.000.000, dipungut PPN Rp 4.000.000 c. menjual produk seharga Rp 200.000.000 memungut PPN Rp 20.000.000

63. Pjk keluaran Rp 20.000.000 Pjk masukan 14.000.000 PPN kurang dibayar Rp 6.000.000 (setor ke kas negara) 2. Dari Rp 22.000.000 pembayaran dengan tarip PPN 10% maka berapa jumlah yang dibayar pada rekanan Pembayaran Rp 22.000.000 PPN 10/110 x Rp 22.000.000 2.000.000 Harus dibayar pada PKP rekanan Rp 20.000.000

64. 3 .Tn.Mulyono mengimpor BKP dari luar daerah pabean dengan nilai impor Rp 15.000.000, PPn yang dipubgut melalui Dirjen Bea Cukai adalah 10 % x Rp 15.000.000 = Rp 1.500.000 4 . Selama bulan takwim dilakukan kegiatan berikut : - pembelian bahan baku dari pabrikan Rp 100.000.000 - menyerahkan hasil produksi dengan harga jual Rp 60.000.000 , sehingga : pjk masukan yang dipungut PKP lain = 10%xRp 100.000.000 = Rp 10.000.000 pjk keluaran yg harus dipungut = 10%xRp 60.000.000 = Rp 6.000.000 PPN yang lebih dibayar sebesar Rp 4.000.000 5 . Selama bulan takwim dilakukan transaksi berikut - membeli bahan baku dari pabrikan Rp 150.000.000 - menyerahkan BKP hasil produksi seharga Rp 200.000.000 sehingga : pjk masukan yg dipungut PKP lain = 10%x Rp 150.000.000 = Rp 15.000.000 pjk keluaran yg harus dipungut = 10% x Rp 200.000.000 = Rp 20.000.000 PPN yg masih harus disetor ke kas negara Rp 5.000.000

65. 6 . PKP “WAHYU” sebagai pabrikan menyerahkan produk seharga Rp 10.000.000, barang tersebut tergolong barang mewah dengan tarip PPn BM 40% dan tarip PPN 10% maka pajak yang harus dipungut : PPN = 10% x Rp 10.000.000 = Rp 1.000.000 PPn BM = 40% x Rp 10.000.000 = Rp 4.000.000 7 . Seorang PKP “X” menjual secara tunai BKP pada seorang PKP “Y” Rp 50.000.000 maka PPN yang terhutang adalah : 10% x Rp 50.000.000 = Rp 5.000.000

66. Pajak Bumi dan Bangunan 1. Obyek pajak : adalah bumi dan bangunan, adapun pengelompokannya dilakukan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta memudahkan penghitungan pajak terhutang 2. Nilai jual obyek pajak/NJOP : adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar, namun apabila tidak ada transaksi jual beli maka NJOP ditentukan melalui perbandingan dengan obyek lain yang sejenis atau nilai jual baru atau NJOP pengganti 3. Subyek pajak : orang atau badan yang mempunyai hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan

67. 4. Dasar Pengenaan Pajak / DPP adalah : NJOP digunakan sebagai dasar pengenaan pajak 5. Tarip Pajak sebesar 0,5 % 6. Dasar penghitungan pajak ditetapkan serendah-rendahnya 20 % dan setinggi-tingginya 100 % 7. Prosentase untuk menentukan besarnya NJKP adalah 7a) 40 % dari NJOP untuk , - obyek pajak perkebunan - obyek pajak kehutanan - obyek pajak lainnya yang wajib pajaknya perorangan dengan NJOP atas bumi dan bangunan sama atau lebih besar dari Rp 1.000.000.000 7b) 20 % dari NJOP untuk , - obyek pajak pertambangan - obyek pajak lainnya yang NJOP nya kurang dari Rp 1.000.000.000 8. Cara menghitung pajak PBB = tarip pajak x NJKP = 0,5 % x{prosentase NJKP x (NJOP – NJOPTKP) }

68. Contoh : 1. Wajib pajak Mahbub mempunyai sepetak lahan/tanah dan bangunan yang NJOPnya Rp 4 0.000.000 dan NJOPTKP di wilayah tersebut Rp 2 4 .000.000 sehingga jumlah pajak terhutang 0,5 % x 20 % x (Rp 4 0.000.000 – Rp 2 4 .000.000) = Rp ........ 2. Ny Sumirah memiliki lahan di daerah I senilai Rp 26.000.000 dan bangunan senilai Rp 18.000.000 di mana NJOPTKP sebear Rp 20.000.000 , berapa PBB yang harus dibayar Ny Sumirah

69. BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) : adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan : perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan Hak atas tanah dan atau bangunan : hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan beserta bangunan diatasnya

70. Obyek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang meliputi : 1. pemindahan hak , - jual beli ; tukar menukar ; hibah ; waris ; pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya ; pemisahan yang berakibat peralihan ; penunjukan pembelian dalam lelang ; pelaksanaan putusan hakim yang berkekuatan tetap ; penggabungan usaha ; peleburan usaha ; pemekaran usaha ; hadiah

71. 2. Pemberian hak baru karena - kelanjutan pelepasan hak - di luar pelepasan hak Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan obyek pajak (NPOP) ditentukan berdasarkan a. Harga transaksi (dalam hal jual beli) b. Harga transaksi yg tercantum dalam risalah lelang dalam hal penunjukan pembeli dalam lelang c. Selain a dan b maka DPP ditentukan berdasar nilai pasar obyek pajak

72. Contoh : 1. Marwan membeli tanah dan bangunan dengan NPOP Rp 140.000.000 sementara itu NPOPTKP di wilayah tersebut Rp 100.000.000, berapa BPHTB ? NPOP Rp 140.000.000 NPOPTKP 100.000.000 NPOPKP Rp 40.000.000 BPHTB yg terhutang = Rp 40.000.000 x 5% = Rp ........