Dokumen tersebut membahas kebijakan politik luar negeri Indonesia yang didasarkan pada faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi geografi, sejarah perjuangan kemerdekaan, jumlah penduduk, dan kondisi politik-ekonomi pasca kemerdekaan. Faktor eksternal meliputi perlombaan kekuatan dunia dan ancaman Belanda. Dokumen ini juga menjelaskan tujuan, pedoman, dan asas-asas dasar politik luar negeri

1. KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

2. Disusun oleh: Abi Akbar (01) Ali Akbar (03) Kafin Rifqi (13) M. Rifky Akbar (16) Sri Harini W. (27) Wulan Desi (29)

4. Sejarahperjuanganbangsa Indonesia yang telahdijajaholehbangsalain.

5. Jumlahpenduduk yang besardapatmenjadi modal kekuatan.

6. Memasukitahun 1948, kondisi Indonesia terpurukbaikdalambidangpolitik, ekonomi, dansosial.

8. Pemulihankembalikepercayaannegara-negara/bangsa-bangsa lain terhadapmaksuddantujuanrevolusi Indonesia dengancaramemperbanyakkawandaripadalawan. Pelaksanaandilakukandengankeluwesandalampendekatandanpenanggapansehinggapengarahannyaharusdilakukanuntukkepentingannasionalterutamakepentinganekonomirakyat. Atasdasarpertimbangantersebutdiatasmakapadatanggal 2 September 1948,Pemerintahsegeramengumumkanpendirianpolitikluarnegeri Indonesia dihadapanBadanPekerjaKomiteNasionalPusat.

9. LandasanHukum Yang menjadilandasanbagipelaksanaanpolitikluarnegeri Indonesia adalahsebagaiberikut : Landasan Ideal: Pancasila sila ke - 2 LandasanKonstitusional/Struktural: UUD 1945 Pasal 11 dan Pasal 13 LandasanOperasional:1. Ketetapan MPR (tentang GBHN) 2. KebijaksanaanPresiden(KEPPRES) 3. KebijaksanaanMenlu(PeraturanMenlu)

12. terusmelaksanakanpolitikluarnegeri yang bebasaktif.

14. pasca-ordebaruterjadipemerintahansecaracepatmulaidarib.j. habibiesampaisusilobambangyudhoyono. Sebagai contoh, kabinetgotongroyongmengopersionalkanpolitikluarnegeriindonesiamelalui: ketetapan MPR No. IV/ MPR/ 1999 tanggal 19 oktober 1999 tentanggaris-garisbesarhaluannegaradalamrangkamewujudkantujuannasionalperiode 1999-2004. UU No. 37 tahun 1999 tentanghubunganluarnegeri UU no.24 tahun 2000 tentangperjanjianinternasional. perubahanuud 1945 sidangmajelispermusyawaratanrakyat (MPR) RI pada 19 oktober 1999

15. UU no.24 tahun 2000 tentangperjanjianinternasional. sebelum UU inimuncul, selamainipengaturantentangpengesahanperjanjianinternasionaldilandaskanpadasuratpresidensoekarnokepada DPRS No. 2826/ HK/ 1960 tanggal 22 agustus 1960 tentangpembuatanperjanjiandengannegara lain. Pokok-pokokisiundang-undanginitentangpembuatanperjanjianinternasionalyaitu : pengesahanperjanjianinternasional pemberlakuanperjanjianinternasional penyimpananperjanjianinternasional pengakhiranperjanjianinternasional

16. Kabinetselanjutnyapadapascaordebaruyaitukabinetindonesiabersatu. kabinetinimeletakkanlandasanoperasionalpolitikluarnegerinyadalamtiga program utamanasionalkebijakanluarnegeri, yang termuatdalamrencanapembangunanjangkamenengah (RPJM) tahun 2004-2009.

17. Tujuan Politik Luar Negeri RI

18. Politikluarnegeri Indonesia, antara lain bertujuansebagaiberikut: PembentukansatunegaraRepublik Indonesia yang berbentuknegarakesatuandannegarakebangsaan yang demokratisdenganwilayahkekuasaandariSabangsampaiMerauke. Pembentukansatumasyarakat yang adildanmakmur material dan spiritual dalamwadah Negara KeatuanRepublik Indonesia. Pembentukansatupersahabatan yang baikantaraRepublik Indonesia dansemua Negara di dunia

19. Meningkatkankemakmuransegalabangsasebagaipelaksanaancita-cita yang tersimpuldidalam Pancasilasebagaidasarfalsafah Negara RI. Memperolehbarang-barang yang diperlukandariluarnegeri MeningkatkanperdamaianInternasional

20. PedomanPerjuangan Pedomanperjuanganpolitikluarnegeri yang bebasaktifberdasarkanpadafaktor-faktorberikut: 1. Dasasila Bandung yang mencerminkansolidaritasnegara-negara Asia danAfrika, danperjuanganmelawanimperialismedankolonialismedalamsegalabentukdanmanifestasinya, sertamengandungsifat non intervensi (tidakturutcampururusan Negara lain). 2. Prinsipbahwamasalah Asia hendaknyadipecahkanolehbangsa Asia sendiridengankerjasama regional.

21. 3. Pemulihankembalikepercayaannegaranegara/bangsa-bangsalain terhadapmaksuddantujuanrevolusi Indonesia dengancaramemperbanyakkawandaripadalawan, menjauhkankontradiksidenganmencarikeserasianyangsesuaidenganfalsafahPancasila. 4. Pelaksanaandilakukandengankeluwesandalampendekatandanpenanggapansehinggapengarahannyaharusdilakukanuntukkepentingannasionalterutamakepentinganekonomirakyat.

22. Dasasila Bandung Sepuluh (10) inti sari / isi yang terkandungdalam Bandung Declaration / Dasasila Bandung : 1. Menghormatihak-hakdasarmanusiaseperti yang tercantumpadaPiagam PBB.2. Menghormatikedaulatandanintegritassemuabangsa.3. Menghormatidanmenghargaiperbedaanrassertamengakuipersamaansemuarasdanbangsadidunia.4. Tidakikutcampurdanintervensipersoalannegaralain.5. Menghormatihaksetiapbangsauntukmempertahankandiribaiksendirimaupunkolektifsesuaidenganpiagampbb.

23. 6. Tidakmenggunakanperaturandaripertahanankolektifdalambertindakuntukkepentingansuatunegarabesar.7. Tidakmengancamdanmelakukantindakkekerasanterhadapintegritasteritorialataukemerdekaanpolitiksuatunegara.8. Mengatasidanmenyelesaikansegalabentukperselisihaninternasionalsecarajalandamaidenganpersetujuan PBB.9. Memajukankepentinganbersamadankerjasama.10. Menghormatihukumdanjugakewajibaninternasional.

24. Wawasan Nusantara Istilahwawasannusantaraberasaldarikatawawasyang berartipandangan, tinjauan, ataupenglihataninderawi.

25. Istilahwawasanberarticarapandang, caratinjau, ataucaramelihat.Sedangkanistilahnusantaraberasaldarikata “nusa” yang berartipulau-pulau, dan “antara” yang beratidiapitdiantaraduahal. Secaraunumwawasannasionalberarticarapandangsuatubangsatentangdiridanlingkungannya yang dijabarkandaridasarfalsafahdansejarahbangsaitusesuaidenganposisidankondisigeografinegaranyauntukmencapaitujuanataucita-citanasionalnya.

26. Secara spesifik, WawasanNusantara adalahkonseppolitikbangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagaisatukesatuanwilayah, meliputitanah (darat), air (laut) termasukdasarlautdantanahdibawahnyadanudaradiatasnyasecaratidakterpisahkan, yang menyatukanbangsadannegarasecarautuhmenyeluruhmencakupsegenapbidangkehidupannasional yang meliputiaspek : 1. Politik 2. Ekonomi 3. Sosialbudaya 4. Hankam

27. Geostrategi Indonesia Suatustrategimemanfaatkankondisigeografis Negara dalammenentukankebijakan, tujuan, saranautkmencapaitujuannasional (pemanfaatankondisilingkungandalammewujudkantujuanpolitik).

28. GEOPOLITIK geopolitikdimaknaisebagaiilmupenyelenggaraannegara yang setiapkebijakannyadikaitkandenganmasalah-masalahgeografiwilayahatautempattinggalsuatubangsa.

29. Hubungan Geopolitik Dan Geostrategi secara konseptual, geopolitik Indonesia dituangkan dalam salah satu doktrin nasional yang disebut Wawasan Nusantara sedangkan geostrategi Indonesia diwujudkan melalui konsep Ketahanan Nasional yang bertumbuh pada perwujudan kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

30. 6 Prinsip pokok : Negara Indonesia menjalankan politik damai Negara Indonesia bersahabat dengan segala bangsa atas dasar saling menghargai dengan tidak mencampuri soal susunan dan corak pemerintahan negeri masing-masing Negara Indonesia memperkuat sendi-sendi hukum internasional dan organisasi internasoinal untuk menjamin perdamaian yang kekal

31. Negara Indonesia berusaha mempermudah jalannya pertukaran pembayaran internasional Negara Indonesia membantu pelaksanaan sosial internasional dengan berpedoman pada piagam PBB Negara Indonesia dalam lingkungan PBB dan berusaha menyokong perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih dijajah. Tanpa kemerdekaan, persaudaraan, dan perdamaian internasional, hal itu tidak akan tercapai

32. 3 Asas Pokok 1. Asas Teritorial yaitu hak dari suatu Negara atas wilayahnya, berhak menegakkan hokum terhadap barang dan semua orang yang berada di wilayahnya. 2. Asas Kebangsaan yaitu kekuasan Negara atas warga negaranya, setiap warga Negara dimanapun ia berada tetap mendapat perlakuan hokum dari negaranya. Asas ini memiliki kekuatan eksteritorial yaitu hokum Negara tersebut tetap berlaku bagi warga negaranya walaupun berada di Negara asing. 3. Asas kepentingan umum Yaitu Negara dapat melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat. Negara dapat menyesuaikan diri dengan semua peristiwa yang ada hubungannya dengan kepentingan umum. Hukumtidakterbatasoleh wilayahsuatu Negara.

33. SUWUN JEH d(^_^)b