DEBAT PUBLIK
•
1 j'aime•1,332 vues
Dokumen tersebut membahas tentang debat publik, konsultasi publik, dan hearing. Ia menjelaskan definisi dan perbedaan ketiganya. Debat publik adalah pertukaran argumen antara dua pihak atau lebih di depan publik mengenai suatu isu kontroversial. Konsultasi publik digunakan untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan kebijakan sebelum suatu peraturan ditetapkan. Hearing biasanya terkait dengan penyelesaian su
Recommandé
Recommandé
Contenu connexe
En vedette
En vedette (18)
Similaire à DEBAT PUBLIK
Similaire à DEBAT PUBLIK (20)
Dernier
Dernier (20)
DEBAT PUBLIK
- 2. DPRD memiliki Fungsi Legislasi, Penganggaran, dan Pengawasan
- 3. Apakah selalu kelompok masyarakat atau masyarakat? OPOSISI Anda selalu bilang NO!!
- 4. Pokoknya Tidak Mauuuuu....
- 5. Peraturan yang merupakan inisiatif DPRD sendiri Peraturan yang merupakan usulan Eksekutif
- 6. Perda Partisipatif Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif • Perencanaan mempunyai mekanisme partisipatif yang disebut MUSRENBANG.....
- 7. Konsultasi Publik penting dalam pengembangan Perda dan APBD..... Dilakukan beberapa kali sebagai mekanisme menjaring masukan dari masyarakat....
- 8. DEBAT PUBLIK, KONSULTASI PUBLIK, DAN HEARING Pengertian dan Perbedaannya
- 9. APAKAH YANG DIMAKSUD DENGAN DEBAT?
- 10. DEBAT PUBLIK • adu argumentasi ▫ Dua kubu ▫ Pro dan kontra ▫ Setuju dan tidak setuju • tentang suatu isu (TOPIK) ▫ Isu sedang berlangsung (current issue) ▫ Kepentingan publik
- 11. DEBAT PUBLIK • antara dua pihak atau lebih, ▫ Perorangan maupun kelompok • dilakukan di hadapan publik ▫ Tatap muka dengan publik dan ▫ Via media elektronik
- 12. Debat publik untuk penyusunan kebijakan daerah, keputusan ditentukan oleh Siapa? • DPRD (legislatif) • Pemerintah Daerah (eksekutif) • Dapat diserahkan kepada: ▫ Masyarakat – melalui jajak pendapat (polling)
- 13. Apa bedanya debat publik dengan konsultasi publik (KP)? • KP adalah cara, mekanisme dan proses melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan, oleh eksekutif maupun legislatif. • KP adalah amanat peraturan perundangan yang mengharuskan mekanisme partisipasi dalam pengambilan kebijakan, antara lain: ▫ UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah ▫ UU 7/2004 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air ▫ UU 10/2004 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan Perundangan ▫ UU 26/2007 tentang Penataan Ruang ▫ Dan sebagainya
- 14. DEBAT I’m Right!! You’re Wrong!! Perda Larangan NO! Merokok di Wilayah Publik YES!
- 15. Ketika masih gagasan penerbitan suatu peraturan
- 16. KONSULTASI PUBLIK YES! Uji Publik Draft Tetapkan!
- 18. Apakah perlu dilakukan pada setiap akan disusun suatu peraturan daerah?
- 19. DEBAT PUBLIK perlu dibuat ketika... • Menyangkut isu kontroversi • Kebijakan akan menimbulkan kontra • Dampak yang luas terhadap masyarakat • Masyarakat dianggap perlu terlibat sejak gagasan awal • Apa lagi? Hayo DEBAT kalau berani!!!
- 20. Regulasi Kontroversial Indonesia Amerika UU Anti Pornografi
- 21. Apakah itu? Kapan Dilakukan?
- 22. Hearing biasanya dilakukan bila terjadi suatu kasus • Hearing merupakan istilah yang sering dipakai bergantian dengan Konsultasi Publik • Hearing dapat dilakukan: ▫ DPRD dengan masyarakat ▫ DPRD dengan eksekutif daerah ▫ DPRD kabupaten/kota dengan DPRD atau eksekutif Propinsi ▫ .....
- 23. Sedangkan Konsultasi Publik merupakan istilah yang berlaku di kalangan DPRD maupun eksekutif....
- 24. Konsultasi Publik Mempunyai Banyak Cara (Metode/Teknik).... • Lokakarya uji publik • Seminar hasil studi terkait • KP adalah sebuah rancangan topik kebijakan PROSES, bukan satu kegiatan (even) • FGD serial • Dalam Penyusunan satu Perda, • FGD tematik terkadang KP dilakukan beberapa • Jajak pendapat (polling) kali dengan kelompok peserta berbeda untuk menjaring sebanyak • Survey mungkin masukan. • Dengar pendapat umum (hearing) dengan DPRD • Debat • Dan sebagainya
- 25. Debat dapat menjadi salah satu pilihan cara, baiknya bila peraturan masih dalam tahap gagasan.... Hearing juga dapat menjadi salah satu cara bila terdapat aspirasi masyarakat yang ingin segera sampai....
- 26. Polling dapat menjadi mekanisme memutuskan.... • Setelah debat atau • Lokakarya uji publik • Sesuai kebutuhan....
- 27. Apakah DEBAT PUBLIK “ALA AMERIKA” dapat diterapkan di Indonesia?
- 28. diselenggarakan oleh KPU dan KPUD
- 29. Mengapa Ibu Mega mengatakan bahwa DEBAT tidak sesuai dengan budaya bangsa kita pada Pemilu 2004?
- 30. Mengapa Ibu Mega Bersedia Melakukan Debat Publik pada Pemilu 2009?
- 31. Beberapa inisiatif kalangan Organisasi Masyarakat Sipil untuk melakukan debat publik CALEG di dapil pada Pemilu 2004 dan 2009, masih belum mendapat sambutan dari kalangan caleg....
- 32. DEBAT “ALA INDONESIA” Malah jadi lomba pidato... Eh, kok setuju pendapat LAWAN!!
- 33. DEBAT TANPA DEBAT??? begitu komentar sejumlah pemirsa...
- 34. tapi putaran terakhir cukup menarik... JK-Wiranto Mega-Prabowo SBY-Boediono
- 37. Dilarang Pidato! di area DEBAT
- 38. Siapkan ARGUMENTASI untuk menyokong konsep Anda dan menolak konsep LAWAN!!
- 39. Suporter debat sudah semangat!! Anda jangan loyo donk...
- 40. DEBAT itu sebaiknya juga bersifat MENGHIBUR dan MENDIDIK.... Nothing personal .... Yang dilawan gagasannya bukan ORANG-nya!!
- 41. DEBAT yang argumentatif.... Bukan DEBAT KUSIR Dan bukan SILAT LIDAH
- 42. Terimakasih... Ria Djohani November 2011 Sumber gambar: Google Sumber tulisan: Web-web tentang Debat di Amerika, buku KP untuk Eksekutif dan Legislatif Daerah (FPPM), koran online yang meliput debat Pemilu Indonesia 2009