Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga.
1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan
untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas
harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca
pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi
ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca
pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan
perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan
(tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh
sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil.
Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan
ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan
harga. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha
mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi
dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam
pasokan/distribusi barang.Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satu
namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut yaitu suku bunga, giro wajib
minimum, intervensi dipasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank
untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Pengertian Kebijakan Moneter ?
2. Apa Sajakah Jenis-Jenis Kebijakan Moneter ?
3. Apa Sajakah Instrumen Kebijakan Moneter ?
4. Apa Tujuan dari Kebijakan Moneter ?
C. Tujuan Pembuatan Makalah
1. Mengetahui Pengertian Mengenai Kebijakan Moneter
2. Mengetahui Jenis-Jenis Kebijakan Moneter
3. Mengetahui Instrumen Kebijakan Moneter
4. Mengetahui Tujuan dari Kebijakan Moneter
2. 2
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah menyangkut perilaku bank
sentral dalam penawaran uang dan pengaturan uang yang beredar pada suatu negara.
Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk
mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga
serta pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca
pembayaran) juga tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi
ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca
pembayaran internasional yang seimbang.
B. Jenis – Jenis Kebijak Moneter
1. Kebijakan Moneter Ekspansif (Monetary Expansive Policy)
Kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka
menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi
pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat).
Kebijakan ini diterapkan pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi.
Kebijakan moneter ekspansif ini disebut juga sebagai kebijakan
moneter longgar (easy monetary policy). Penerapan kebijakan ini seperti :
a. Politik diskonto (penurunan tingkat suku bunga)
b. Politik pasar terbuka (pembelian surat-surat berharga, misalnya saham dan
obligasi).
c. Politik cash ratio (penurunan cadangan kas)
d. Politik kredit selektif (pemberian kredit longgar)
2. Kebijakan Moneter Kontraktif (Monetary Kontractive Policy)
Kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan yang dilakukan dalam
rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat
perekonomian mengalami inflasi. Kebijakan moneter kontraktif disebut juga
dengan kebijakan uang ketat (tight money policy). Kebijakan ini dapat diterapkan
berupa :
a. Politik diskonto (peningkatan suku bunga)
b. Politik pasar terbuka (penjualan surat berharga)
c. Politik cash ratio (peningkatan cadangan kas)
d. Politik kredit selektif (pengetatan pemberian kredit)
3. 3
C. Instumen Kebijakan Moneter
Terdapat 4 instrumen pokok kebijakan moneter :
1. Politik Pasar Terbuka
Politik pasar terbuka merupakan kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral
dalam rangka menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara
menjual atau membeli surat-surat berharga pemerintah (government securities).Surat-
surat berharga pemerintah diantaranya adalah SBI (Sertifikat Bank Indonesia), SBPU
(Surat Berharga Pasar Uang), saham, dan obligasi.
Jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar maka
pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Dengan
menjual SBI, uang dari masyarakat akan tertarik masuk ke bank sehingga diharapkan
jumlah uang beredar berkurang. SBI hanya dijual oleh bank sentral.
Namun, jika pemerintah ingin menambah jumlah uang beredar maka
pemerintah akan membeli surat berharga. Dengan membeli SBI, pemerintah akan
mengeluarkan uang kepada masyarakat dalam pembeliannya sehingga terjadilah
penambahan jumlah uang yang beredar di masyarakat.
2. Politik Diskonto (Discount Rate)
Politik diskonto adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral dalam
pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat suku bunga.
Tingkat bunga pada tiap-tiap bank umum akan dipengaruhi oleh tingkat bunga bank
sentral. Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus
meminjam ke bank sentral.
Jika pemerintah akan menambah jumlah uang yang beredar maka pemerintah
menurunkan tingkat suku bunga bank sentral. Dengan begitu, minat masyarakat untuk
menabung di bank pun berkurang. Sehingga, jumlah uang yang beredar bertambah.
Selain itu, juga mengakibatkan suku bunga kredit turun dan mengakibatkan
masyarakat banyak tertarik untuk mengajukan pinjaman ke bank.
Serta sebaliknya, jika pemerintah akan mengurangi jumlah uang yang beredar
maka pemerintah akan menaikkan tingkat bunga. Sehingga, hasrat masyarakat untuk
menabung di bank pun tinggi yang mengakibatkan jumlah uang yang beredar di
masyarakat berkurang. Selain itu, kenaikan suku bunga tabungan akan meningkatkan
suku bunga kredit. Dengan naiknya suku bunga kredit, masyarakat akan enggan untuk
mengajukan kredit.
3. Politik Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)
Rasio cadangan wajib adalah kebijakan bank sentral untuk menambah atau
mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikan atau menurunkan
cadangan minimum yang harus dipenuhi oleh bank umum dalam mengedarkan atau
memberikan kredit kepada masyarakat.
Ketika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar maka
pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Jika bank sentral menurunkan
cadangan kas, berarti bank sentral ingin menambah jumlah uang yang beredar. Dalam
4. 4
hal ini bank-bank umum diberi kesempatan untuk dapat mengedarkan uang lebih
banyak.
Sebaliknya, ketika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar
maka pemerintah menaikkan rasio cadangan wajib. Hal ini terjadi karena dengan
naiknya cadangan kas berarti bank umum harus lebih banyak menahan uang tunai
untuk tidak diedarkan.
4. Kebijakan Kredit Selektif
Kebijakan kredit selektif adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah
dalam pemberian atau tidaknya suatu kredit. Kredit selektif ini dilakukan dengan cara
menentukan syarat-syarat kredit yang dikenal dengan 5C. Pada saat pemerintah ingin
menambah jumlah uang yang beredar maka pemerintah akan melonggarkan
pemberian kredit. Namun, jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang
beredar maka pemerintah akan mengetatkan pemberian kredit.
Selain instrumen di atas, ada beberapa instrumen lain yang dipergunakan oleh
pemerintah dalam melaksanakan kebijakan moneter, diantaranya :
a. Imbauan Moral (Moral Persuasion)
b. Imbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar
dengan cara memberi imbauan kepada para pelaku ekonomi. Contohnya,
menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan
kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar.
c. Politik Saneering
d. Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai
rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7
tentang Bank Indonesia. Kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral
dengan cara pengguntingan (pemotongan) uang disebut dengan politik saneering.
e. Politik saneering diterapkan ketika terjadi hiperinflasi. Instrumen ini pernah
dilakukan BI pada tanggal 13 Desember 1965. Pada saat itu,
dilakukan pemotongan uang dari Rp.1.000 menjadi Rp.1. Hal ini dilakukan untuk
menyehatkan kembali nilai uang yang sudah jatuh.
f. Devaluasi
g. Devaluasi adalah kebijakan bank sentral untuk menurunkan nilai rupiah terhadap
mata uang asing.
h. Revaluasi
i. Revaluasi adalah kebijakan bank sentral untuk menaikkan nilai mata uang dalam
negeri terhadap mata uang asing.
5. 5
D. Tujuan Kebijakan moneter
1. Menjaga kestabilan ekonomi, artinya pertumbuhan arus barang dan jasa seimbang
dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia.
2. Menjaga kestabilan harga, artinya harga suatu barang merupakan hasil interaksi
antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah uang yang tersedia di pasar
3. Mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran (medium of exchange) dalam
perekonomian.
4. Mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas perekonomian dan
stabilitas tingkat harga.
5. Distribusi likuiditas yang optimal dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi
yang diinginkan pada berbagai sektor ekonomi.
6. Membantu pemerintah melaksanakan kewajibannya yang tidak dapat terealisasi
melalui sumber penerimaan yang normal.
7. Meningkatkan kesempatan kerja. Pada saat perekonomian stabil, pengusaha akan
mengadakan investasi untuk menambah jumlah barang dan jasa sehingga adanya
investasi akan membuka lapangan kerja baru sehingga memperluas kesempatan
kerja masyarakat.
8. Memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Hal ini dapat dilakukan
dengan jalan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor dari luar negeri yang
masuk ke dalam negeri atau sebaliknya.
6. 6
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah yang menyangkut tentang
pengaturan jumlah uang yang beredar dan penawaran uang pada suatu negara.
Terdapat dua jenis kebijakan moneter, yaitu kebijakan moneter ekspansif (easy
moneter policy) dan kebijakan moneter konstraktif (tight moneter policy). Dalam
penerapan kebijakan moneter, pemerintah memakai beberapa instrumen antara lain
politik diskonto, politik cash ratio, politik kredit selektif, politik pasar terbuka, politik
saneering, revaluasi, dan devaluasi.
Tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga kestabilan ekonomi suatu
negara. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia bersama pemerintah membuat
keputusan dengan menggunakan instrumen kebijakan moneter dalam mengatasi
masalah perekonomian yang ada di Indonesia. Semua itu diupayakan agar tercapainya
stabilisasi ekonomi, antara lain kesempatan kerja, kestabilan harga, dan neraca
pembayaran Internasional.
B. Saran
Kebijakan moneter seharusnya berfokus untuk mengatasi defisi tahun semasa
("current account"/transaksiberjalan) dan menahan laju inflasi. Untuk itu, lanjutnya,
kebijakan fiscal seharusnya bias mendorong upaya yang dilakukan dari sisi moneter.
"Dengan campuran kebijakan yang tepat, Indonesia akan dapat mempersiapkan diri
untuk melawan guncangan eksternal tambahan yang berpotensi tiba-tiba di masa
mendatang”.
Didalam structural perekonomian di Indonesia terdapat empat area yang layak
untuk disorot yaitu terkait dengan reformasi fiskal, fleksibilitas pasar tenaga kerja,
sektor finansial, dan perbaikan terhadap iklim bisnis. David memaparkan, agenda
reformasi structural reformasi yang diterapkan Indonesia antara lain terkait dengan
hambatan dalam perdagangan.
Dan yang terpenting, Negara kita harus Memberantas korupsi dan mengurangi
inefisiensi dalam anggaran, membangun visi dan misi yang lebih jelas dan terarah
untuk masa depan.
7. 7
C. Penutup
Demikianlah makalah ini saya buat dengan yang sebenar – benarnya. Ucapan
terima kasih tertuju kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan
kemudahan kepada saya sehingga terlaksananya pembuatan makalah dan presentasi
ini.
Saya selaku penyusun makalah memohon maaf yang sebesar – besarnya
apabila terdapat kesalahan serta kekurangan dalam makalah ini. Selain untuk
memenuhi perbaikan Ekonomi, semoga makalah ini dapat menjadi acuan,
pertimbangan, serta motivasi dan koreksi terhadap kegiatan selanjutnya.
Indramayu, 19 Mei 2015
Rifda Nadifah
9. 9
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb
Puja dan puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Tuhan Yang Maha
Esa atas segala taufik dan hidayah-Nya, sehingga karya tulis ini dapat di selesaikan
sesuai waktu yang telah ditentukan.
Karya tulis yang berjudul “KEBIJAKAN MONETER” ini merupakan hasil
penyusunan saya pribadi.
Manfaat dari penulisan karya tulis ini adalah sebagai ilmu pengetahuan yang
dapat di pelajari mengenai pengertian, jenis-jenis, intsrumen, dan tujuan dari
kebijakan moneter.
Saya menyadari karya tulis yang saya buat mempunyai banyak kekurangan
dan kelemahan. Oleh karena itu, saran dan masukkan dari pembaca dan rekan-rekan
sangat di butuhkan agar karya tulis yang saya buat lebih baik dari sebelumnya.
Saya berharap dengan membaca karya tulis ini pembaca dan rekan-rekan dapat
memberikan nilai yang positif dan manfaaat tambahan.
Billahitaufik Walhidayah Wassalamu’alaikum Wr. Wb
Indramayu, 19 Mei 2015
Rifda Nadifah
10. 10
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ………………………………………………………… i
DAFTAR ISI …………………………………………………………………... ii
BAB I PENDAHULUAN ……………..……………………………………… 1
A. Latar Belakang ………………………...……………………………………. 1
B. Rumusan Masalah ………………………..………………………………..... 1
C. Tujuan Pembuatan Makalah ..………………….………………………........ 1
BAB II PEMBAHASAN ……………………………………………………... 2
A. Pengertian Kebijakan Moneter ……………………………………………... 2
B. Jenis – Jenis Kebijakan Moneter …………………………………………… 2
C. Instrumen Kebijakan Moneter ……………………………………………... 3
D. Tujuan Kebijakan Moneter ………………………………………………… 5
BAB III PENUTUP ………………………………………………………….. 6
A. Kesimpulan ………………………………………………………………… 6
B. Saran ……………………………………………………………………….. 6
C. Penutup …………………………………………………………………….. 7
DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………….. 8