Dokumen tersebut membahas tentang kedudukan dan praktik dokter keluarga di Indonesia. Dokter keluarga merupakan pelayanan tingkat pertama untuk kesehatan personal dan keluarga. Syarat pendirian klinik dokter keluarga antara lain memiliki izin praktik, tenaga medis dan paramedis yang kompeten, serta sarana prasarana yang memadai. Langkah awal mendirikan klinik dokter keluarga meliputi studi kelayakan,

1. Oleh : drg. Saifuddin Ishak, M.Kes, PKK
Staff Pengajar Ilmu Kesehatan Masyarakat FK Unsyiah

2. PENDAHULUAN
Tuntutan/UWD, Konsep ASKES  BPJS (2014)
Tidak Semua Lulusan dokter umum – Spesialis
Sumber biaya kesehatan ke depan insurance
Amerika, mulai (1979), Dokter keluarga  Spesialis
ke 20
Indonesia, masih banyak perdebatan
= FX (katarak) 4500/orang/tahun
Mampu  OP – 1500 orang
Sisa  Buta

3. KEDUDUKAN, PRAKTEK DOKTER
KELUARGA
NO
PRAKTEK UMUM
SPESIALISASI
TATA CARA
PELAYANAN
DR KELUARGA ≠
PRAKTEK UMUM
1.
Konsep Inggris (1972)
Royal College
-Telah diterapkan
Amerika, Canada
- Gryman (1971)
Biasanya pd negara
sedang berkembang
Belum ada
kesepakatan
2.
Merupakan pelayanan
tingkat pertama untuk
personal dan keluarga
Dokter keluarga &
setaraf dokter
spesialis ke (20)
negara tsb
Tata Cara pelayanan
apakah dokter umum
atau dokter spesialis
Dokter keluarga
fokus pelayanan :
- Promotive
- Preventive
- Kurative
3.
Perawatan di rumah
Pendidikan
tambahan selama 3
tahun
Sepanjang
menerapkan tata cara
pelayanan dokter
keluarga
4.
Arah pengobatan (fisik,
Psikologis, Sosial,
Pendidikan Kesehatan
dan pencegahan
penyakit)

4. BENTUK PRAKTEK DOKTER KELUARGA
PELAYANAN RS
KLINIK DOKTER
KELUARGA
 Penyelenggaraan di
 Konsep adalah
Rumah Sakit (hospital  Family clinic centre
base)
- Clinic keluarga
 Unit khusus
mandiri
(kewenangan)
- Statelite Family
 Departemen
clinic (di luar RS)
 Family medicine
 Semua pasien baru
harus melalui bagian
- Solo pratice
ini.
- Group
 Bila pasien butuh pely
spesialis  rujuk
DOKTER KELUARGA
KELOMPOK
 Prinsip manajemen
bersama (Gedung, alat,
SDM)
 Pengelolaan manajemen :
- Informasi
- Keuangan
- SDM, Secara bersama
 Memiliki sistem
pengelolaan yang BAKU

5. BENTUK PRAKTEK DOKTER KELUARGA
PELAYANAN RS
 Konsep Family clinic
centre :
- Clinic keluarga mandiri
- Satelite family clinic
(di luar RS)
- Solo practie
- Group
 Semua pasien dapat
dirujuk ke rumah sakit
KLINIK DOKTER
KELUARGA
DOKTER KELUARGA
KELOMPOK
 Prinsip kerjasama
dengan RS,baik solo
maupun Group
 KEUNTUNGAN :
- Mutu lebih baik
- Mudah terjangkau
- Pelayanan dokter
keluarga
- Investasi murah
- memiliki jaringan luas
- Pemecahan masalah
pelayanan lebih
mudah, cepat dan
terarah
Handalan pada
model ini
“ Group Clinic”

6. SYARAT PENDIRIAN PRAKTEK/KLINIK
DOKTER KELUARGA :
Mudah dicapai dengan kendaraan umum (letak strategis)
Perfomance bangunan indah
Memiliki sarana komunikasi dan IT
Memiliki tenaga dokter yang telah lulus pelatihan DK dan memiliki
STR
Tenaga pembantu klinik dan paramedis telah lulus pelatihan
khusus pembantu KDK
Bentuk praktek mandiri atau berkelompok
Memiliki izin praktek dari dinas setempat
Menyelenggarakan pelayanan yang sifatnya paripurna, holistik,
terpadu dan bekesinambungan
Melayani semua jenis penyakit dan golongan umur
Mempunyai sarana medis yg memadai sesuai dengan peringkat
klinik yg bersangkutan.

7. SYARAT IZIN KLINIK :
1. Surat permohonan.
2. Surat pernyataan Dokter
penanggung jawab.
3. Memiliki STR.
4. Surat Izin Praktek (SIP)
Dokter penanggung jawab
5. Rekomendasi dari
IDI/PDGI cabang masing –
masing.
6. Photo copy Ijazah Dokter,
Paramedis dan Non Medis.
7. Daftar peralatan medis,
non medis dan obat –
obatan.
8. Photo copy izin gangguan/HO
dan IMB
9. Pas Photo ukuran 3x4 = 4 lbr
10. Photo copy pemilik usaha
11. Denah klinik
12. Struktur Organisasi
13. Dokumen AMDAL atau
UKL/UPL
14. Advis dari Tim teknis/Dinas
Teknis

8. LOKASI
BANGUNAN
& RUANG
Syarat Klinik Dokter Keluarga
dalam Permenkes RI
no:028/menkes/per/i/2011
tg Klinik
PRASARANA
KLINIK
PERALATAN
KETENAGAAN
IZIN

9. LOKASI :
 Klinik harus sesuai dengan tata ruang daerah masing-
masing.
 Pemda kab/kota mengatur persebaran klinik yang
diselenggarakan masyarakat di wilayahnya dg
memperhatikan kebutuhan pelayanan berdasarkan
rasio jumlah penduduk.
 Khusus mengenai lokasi dan persebaran klinik tidak
berlaku pada klinik perusahaan atau klinik instansi
pemerintah tertentu yang hanya melayani karyawan
perusahaan atau pegawai instansi pemerintah tersebut.

10. BANGUNAN & TATA
LOKASI :
 Bangunan yang permanen dan tidak tergabung dengan
tempat tinggal atau unit kerja lainnya.
 Memenuhi persyaratan lingkungan sehat sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
 Harus memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan dan
kemudahan dalam pemberian pelayanan serta perlindungan
dan keselamatan bagi semua orang termasuk penyandang
cacat, anak-anak dan lansia.
 Bangunan terdiri dari : Ruang Pendaftaran/tunggu,
R.konsultansi dokter, R.Administrasi, R.Tindakan, R.Farmasi,
Toilet, Ruang lainnya sesuai kebutuhan pelayanan.

11. PRASARANA KLINIK :
 Dalam keadaan terpelihara dan berfungsi dengan baik,
 Instalasi air;
 Instalasi listrik;
 Instalasi sirkulasi udara;
 Sarana pengolahan limbah;
 Pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 Ambulans, untuk klinik yang menyediakan layanan
rawat inap;
 Sarana lainnya sesuai kebutuhan.

12. PERALATAN :
 Dilengkapi dg peralatan medis dan nonmedis yang
memadai sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.
 Peralatan medis dan nonmedis memenuhi standar
mutu, keamanan, dan keselamatan serta harus memiliki
izin edar sesuai ketentuan peraturan.
 Peralatan medis yang digunakan harus diuji & di
kalibrasi secara berkala oleh Balai Pengamanan
Kesehatan dan/atau institusi penguji & pengkalibrasi
yang berwenang.

13. PERALATAN :
 Penggunaan peralatan medis untuk kepentingan
penegakan diagnosis, terapi dan rehabilitasi harus
berdasarkan indikasi medis.
 Memiliki tempat penyimpanan peralatan.
 Memiliki alat sterilisasi.

14. KETENAGAAN :
 Pimpinan klinik merupakan penanggung jawab klinik
dan merangkap sebagai pelaksana pelayanan.
 Pimpinan Klinik Pratama adalah seorang dokter atau
dokter gigi.
 Pimpinan Klinik Utama adalah dokter spesialis atau
dokter gigi spesialis yang memiliki kompetensi sesuai
dengan jenis kliniknya.
 Ketenagaan klinik terdiri dari : tenaga medis, tenaga
kesehatan lain dan tenaga non kesehatan.
 Tenaga medis pada klinik pratama minimal terdiri dr 2
org dokter dan/atau dokter gigi.

15. KETENAGAAN :
 Tenaga medis pada Klinik Utama minimal terdiri dari 1
orang dokter spesialis dari masing-masing spesialisasi
sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.
 Klinik utama dapat mempekerjakan dokter dan/atau
dokter gigi sebagai tenaga pelaksana pelayanan medis.
 Dokter atau dokter gigi harus memiliki kompetensi
setelah mengikuti pendidikan/pelatihan sesuai dg jenis
pelayanan yg diberikan oleh klinik.

16. KETENAGAAN :
 Jenis, kualifikasi & jumlah tenaga kesehatan lain serta
tenaga non medis disesuaikan dengan kebutuhan dan
jenis pelayanan klinik.
 Setiap tenaga medis yang praktik di klinik harus
mempunyai Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik
(SIP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 Dokter/dokter gigi yang ingin memperoleh SIP dapat
mengajukan permohonan kpd Dinas Kesehatan
Kab/Kota tempat praktik kedokteran dilaksanakan.

17. KETENAGAAN :
 Lampiran berkas yang dibutuhkan untuk permohonan SIP,
terdiri dari :
a. Fotokopi surat tanda registrasi dokter atau surat tanda
registrasi dokter gigi yang masih berlaku dan diterbitkan dan
dilegalisir asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI);
b. Surat Pernyataan memiliki tempat praktik, atau surat
keterangan dari sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat
praktiknya;
c. Surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat
praktik;
d. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar, dan 3x4
sebanyak 2 lembar.

18. IZIN KLINIK :
 Permohonan izin klinik diajukan dengan melampirkan :
a. Surat Rekomendasi dari dinas kesehatan setempat;
b. Fotokopi pendirian badan usaha kecuali untuk kepemilikan
perorangan;
c. Identitas lengkap pemohon;
d. Surat keterangan persetujuan lokasi dari pemerintah daerah
setempat;
e. Bukti hak kepemilikan atau penggunaan tanah atau izin
pengguna bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan bagi
milik pribadi atau surat kontrak minimal selama 5 tahun bagi
yang menyewa bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan.

19. IZIN KLINIK :
f. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)
dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
g. Profil klinik yang akan didirikan meliputi struktur
organisasi kepengurusan, tenaga kesehatan,
sarana dan prasarana, dan peralatan serta
pelayanan yang diberikan;
h. Persyaratan administrasi lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. LANGKAH AWAL MENDIRIKAN KLINIK
DOKTER KELUARGA
Melakukan Studi Kelayakan
 Profil Konsumen (data)
 Situasi Lingkungan
 SDM
 Dana
 Menghitung Cash Flow
 Pemilihan Lokasi Strategis
 Memiliki Network dengan perusahaan BUMN

21. LANGKAH AWAL MENDIRIKAN KLINIK
DOKTER KELUARGA
Memiliki Interprenership.
 Memiliki pengetahuan,
 Berani mengambil keputusan/resiko,
 Mampu melakukan terobosan-terobosan baru.
Profesionalisme.
Mempunyai Visi dan Misi.
Memiliki persyaratan : Perizinan, Tenaga medis dan
paramedis, saran dan prasarana.
Dana
Dampak Sosial
Sistem Rujukan

23. Responsibility &
Accountability
Ethics
Altruism
Humanism:
Respect, Emphaty,
Honor, Integrity,
Caring-Compassion,
Communication
Competence
(Communicating
& Clinical Skill
Safe & Carefully
Honestly
Excelence &
Scholarship
(Continous Quality
Improvement)

24. Profesional
Competence
Honestly with
Patient
Maintain
Trust
Patient
Confidentiality
Improving
Quality of Care
Just
Distribution

25. drg. Saifuddin Ishak, M.Kes,
PKK