Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Sistem pemerintahan
1.
2. Waktu : 8 x 45 Menit
(Keseluruhan KD)
Standar
Kompetensi :
2. Mengevaluasi
berbagai
sistem
pemerintahan
Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar :
2.1.2.1. Menganalisis sistemMenganalisis sistem
pemerinta-han di berbagaipemerinta-han di berbagai
negara.negara.
2.2. Menganalisis pelaksanaan2.2. Menganalisis pelaksanaan
sistem pemerintahan negarasistem pemerintahan negara
Indonesia.Indonesia.
2.3. Membandingkan pelaksanaan2.3. Membandingkan pelaksanaan
sistem pemerintahan yangsistem pemerintahan yang
berlaku di Indonesia denganberlaku di Indonesia dengan
negara lain.negara lain.
3. Waktu : 4 x 45 Menit
Standar Kompetensi :
Mengevaluasi berbagai sistem
pemerintahan
Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar :
2.1. Menganalisis sistem2.1. Menganalisis sistem
pemerintahan di berbagaipemerintahan di berbagai
negara.negara.
4. (Indikator)(Indikator)
Hasil Yang Diharapkan :Hasil Yang Diharapkan :
Menjelaskan pengertian pemerintahan.
Menguraikan berbagai bentuk pemerintahan.
Mendeskripsikan berbagai sistem
pemerintahan.
Menganalisis sistem pemerintahan di
beberapa negara.
6. 1.1. Sistem Pemerintahan Di Berbagai NegaraSistem Pemerintahan Di Berbagai Negara
a.a. PengertianPengertian
PemerintahanPemerintahan
1.1. Dalam arti luasDalam arti luas (badan legislatif, eksekutif dan yudikatif).(badan legislatif, eksekutif dan yudikatif).
2.2. Dalam arti sempitDalam arti sempit (badan eksekutif beserta jajarannya)(badan eksekutif beserta jajarannya)
3.3. Menurut UtrechtMenurut Utrecht, punya pengertian yang tidak sama :, punya pengertian yang tidak sama :
Pemerintahan sebagai gabungan dari semua badanPemerintahan sebagai gabungan dari semua badan
kenegaraan yang berkuasa memerintah (badan legislatif,kenegaraan yang berkuasa memerintah (badan legislatif,
eksekutif dan yudikatif).eksekutif dan yudikatif).
Pemerintahan sebagai gabungan badan-badan kenega-Pemerintahan sebagai gabungan badan-badan kenega-
raan tertinggi yang berkuasa, misalnya raja, presiden,raan tertinggi yang berkuasa, misalnya raja, presiden,
atau Yang Dipertuan Agung (Malaysia).atau Yang Dipertuan Agung (Malaysia).
Pemerintahan dalam arti kepala negara (presiden)Pemerintahan dalam arti kepala negara (presiden)
bersama dengan kabinetnya.bersama dengan kabinetnya.
7. Pemerintahan (Pemerintahan ( governinggoverning) menurut) menurut KooimanKooiman,,
merupakan proses interaksi antara berbagaimerupakan proses interaksi antara berbagai
aktor dalam pemerintahan dengan kelompokaktor dalam pemerintahan dengan kelompok
sasaran atau berbagai individu masyarakat.sasaran atau berbagai individu masyarakat.
Lanjutan ………….
Pola penyelenggaraanPola penyelenggaraan
pemerintahanpemerintahan
dalam masyarakat dewasa ini :dalam masyarakat dewasa ini :
1.1. Proses koordinasiProses koordinasi
((coordinatingcoordinating),),
2.2. Pengendalian (Pengendalian (steeringsteering),),
3.3. Pemengaruhan (Pemengaruhan (influencinginfluencing), dan), dan
4.4. Penyeimbangan (Penyeimbangan (balancingbalancing).).
11. Setelah mempelajari materi-materi tentang : Sistem pemerinta-
han di berbagai negara (Pengertian pemerintahan, dan Bentuk
pemerintahan), dilanjutkan penugasan dengan menjawab per-
tanyaan sebagai berikut :
Penugasan Praktik KewarganegaraanPenugasan Praktik Kewarganegaraan 1
No Tokoh Uraian Singkat
1. Utrecht .......................................................................
2. Offe .......................................................................
1. Berikan ulasan pengertian kembali tentang “Pemerintahan”
sesuai pendapat anda dan tokoh-tokoh terkenal !
Pendapat anda tentang Pemerintahan? .......................................
12. Lanjutan ………….
2.2. Pengertian pemerintahan menurut Kooiman, merupakan prosesPengertian pemerintahan menurut Kooiman, merupakan proses
interaksi antara berbagai aktor dalam pemerintahan denganinteraksi antara berbagai aktor dalam pemerintahan dengan
kelompok sasaran atau berbagai individu masyarakat.. Berikankelompok sasaran atau berbagai individu masyarakat.. Berikan
penjelasn singkatnya yang dimaksud dengan !penjelasn singkatnya yang dimaksud dengan !
Timokrasi Oligarkhi
......................................
..............................
......................................
..............................
a. Aktor dalam pemerintahan : ...................................................
b. Kelompok sasaran : .................................................................
3.3. Plato mengemukakan ada 5 (lima) bentuk pemerintahan negara,Plato mengemukakan ada 5 (lima) bentuk pemerintahan negara,
yaitu aristokrasi, timokrasi, oligarki, demokrasi dan tirani. Beriyaitu aristokrasi, timokrasi, oligarki, demokrasi dan tirani. Beri
penjelasan singkat pada kolom di bawah ini !penjelasan singkat pada kolom di bawah ini !
13. 4.4. Berikan tanggapan penjelasan, mengapa bentuk pemerintahanBerikan tanggapan penjelasan, mengapa bentuk pemerintahan
monarkhi absolut seiring dengan perkembangan zaman banyakmonarkhi absolut seiring dengan perkembangan zaman banyak
yang berubah menjadi monarkhiyang berubah menjadi monarkhi
konstitusional !konstitusional ! ....................................................................................................................................................................
..................................................
5.5. Tuliskan perbedaan dan persamaan pada bentukTuliskan perbedaan dan persamaan pada bentuk
pemerintahan republik, yaitu Republik Konstitusional denganpemerintahan republik, yaitu Republik Konstitusional dengan
Republik Parlementer di bawah ini !Republik Parlementer di bawah ini !
Persamaan Perbedaan
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
Lanjutan ………….
14. c.c. SistemSistem
PemerintahanPemerintahan
Sistem Pemerintahan Parlementer
Adalah sebuah sistem permerintahan di mana parlemen
memiliki peranan penting dalam pemerintahan.
Pada sistem parlementer, hubungan
antara eksekutif dan parlemen sangat
erat. Hal ini, karena adanya pertanggung
jawaban para menteri terhadap
parlemen, maka setiap kabinet yang
dibentuk harus memperoleh dukungan
kepercayaan dengan suara yang
terbanyak dari parlemen.
15. Lanjutan ………….
Ciri-ciri Sistem Pemerintahan ParlementerCiri-ciri Sistem Pemerintahan Parlementer
1.1. Raja/ratu atau presiden adalah sebagai kepala negara.Raja/ratu atau presiden adalah sebagai kepala negara.
2.2. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri.Kepala pemerintahan adalah perdana menteri.
3.3. Badan legislatif/parlemen anggotanya dipilih melalui pemilu.Badan legislatif/parlemen anggotanya dipilih melalui pemilu.
4.4. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif.Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif.
5.5. Dalam sistem dua partai, pembentuk kabinet dan sekaligusDalam sistem dua partai, pembentuk kabinet dan sekaligus
sebagai perdana menteri adalah ketua partai politik yangsebagai perdana menteri adalah ketua partai politik yang
memenangkan pemilu, yg kalah berlaku sebagai pihak oposisi.memenangkan pemilu, yg kalah berlaku sebagai pihak oposisi.
6.6. Dalam sistem banyak partai, kabinet harus membentuk koalisi,Dalam sistem banyak partai, kabinet harus membentuk koalisi,
karena harus mendapat dukungan kepercayaan dari parlemen.karena harus mendapat dukungan kepercayaan dari parlemen.
7.7. Apabila terjadi perselisihan antara kabinet dan parlemen danApabila terjadi perselisihan antara kabinet dan parlemen dan
kepala negara beranggapan kabinet berada dalam pihak yangkepala negara beranggapan kabinet berada dalam pihak yang
benar, maka kepala negara akan membubarkan parlemen.benar, maka kepala negara akan membubarkan parlemen.
16. Lanjutan ………….
Sistem Pemerintahan PresidensialSistem Pemerintahan Presidensial
Kedudukan eksekutif tak tergantung pada badan perwakilan
rakyat. Dasar hukum kekuasaan eksekutif dikembalikan
kepada pemilihan rakyat.
Dalam Praktiknya, sistem presidensialDalam Praktiknya, sistem presidensial
menerapkan teori Trias Politikamenerapkan teori Trias Politika
Montesqueu secara murni melaluiMontesqueu secara murni melalui
pemisahan kekuasaaan (pemisahan kekuasaaan ( Separation ofSeparation of
PowerPower ). Contohnya adalah Amerika). Contohnya adalah Amerika
dengandengan Chek and BalanceChek and Balance. Sedangkan. Sedangkan
yang diterapkan di Indonesia adalahyang diterapkan di Indonesia adalah
pembagian kekuasaanpembagian kekuasaan (Distribution of(Distribution of
PowerPower).).
17. Lanjutan ………….
Ciri-ciri Sistem Pemerintahan PresidensialCiri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial
1.1. Penyelenggara negara berada di tangan presiden.Penyelenggara negara berada di tangan presiden.
Presiden adalah kepala negara dan sekaligusPresiden adalah kepala negara dan sekaligus
kepala pemerintahan.kepala pemerintahan.
2.2. Kabinet dibentuk oleh presiden. KabinetKabinet dibentuk oleh presiden. Kabinet
bertanggung jawab kepada presiden dan tidakbertanggung jawab kepada presiden dan tidak
bertanggung jawab kepada parlemen/legislatif.bertanggung jawab kepada parlemen/legislatif.
3.3. Presiden tidak bertanggung jawab kepadaPresiden tidak bertanggung jawab kepada
parlemen.parlemen.
4.4. Presiden tak dapat membubarkan parlemenPresiden tak dapat membubarkan parlemen
5.5. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif danParlemen memiliki kekuasaan legislatif dan
menjabat sebagai lembaga perwakilan.menjabat sebagai lembaga perwakilan.
6.6. Presiden tidak berada di bawah pengawasanPresiden tidak berada di bawah pengawasan
langsung parlemen.langsung parlemen.
18. MenurutMenurut Rod HagueRod Hague, pada sistem pemerintahan, pada sistem pemerintahan
presidensial terdiri dari 3 (tiga) unsur :presidensial terdiri dari 3 (tiga) unsur :
1.1. Presiden yang dipilih rakyat, menjalankanPresiden yang dipilih rakyat, menjalankan
pemerintahan dan mengangkat pejabat-pemerintahan dan mengangkat pejabat-
pejabat pemerintahan yang terkait.pejabat pemerintahan yang terkait.
2.2. Masa jabatan yang tetap bagi presiden danMasa jabatan yang tetap bagi presiden dan
dewan perwakilan, keduanya tidak bisa salingdewan perwakilan, keduanya tidak bisa saling
menjatuhkan (menggunakan kekuasaanmenjatuhkan (menggunakan kekuasaan
secara sewenang-wenang).secara sewenang-wenang).
3.3. Tidak ada keanggotaan yang tumpang tindihTidak ada keanggotaan yang tumpang tindih
antara eksekutif dan legislatif.antara eksekutif dan legislatif.
Lanjutan ………….
19. Lanjutan ………….
Model Sistem Pemerintahan Lain :Model Sistem Pemerintahan Lain :
Sistem Pemerintahan Referendum
Di Negara Swiss, dimana tugas pembuat Undang-undang
berada di bawah pengawasan rakyat yang mempunyai
hak pilih. Pengawasan itu dilakukan dalam bentuk :
1. Referandum Obligatoir,
2. Referendum Fakultatif,
3. Referandum Konsultatif. Sistem Parlemen :
a. Satu Kamar
b. Dua Kamar
Federalisme
Kebangsawanan
20. Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran,Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran,
majalah, internet, buletin & sebagainya, kemudianmajalah, internet, buletin & sebagainya, kemudian
lakukan hal-hal berikut :lakukan hal-hal berikut :
Penugasan Praktik KewarganegaraanPenugasan Praktik Kewarganegaraan 2
1.1. Rumuskan kembali pemahaman tentang “SistemRumuskan kembali pemahaman tentang “Sistem
Pemerintahan” dalam penyelenggaraan kehidupan negara !Pemerintahan” dalam penyelenggaraan kehidupan negara !
2.2. Berikan alasan penjelasan, mengapa sistem pemerintahanBerikan alasan penjelasan, mengapa sistem pemerintahan
parlementer di Inggris dianggap yang tertua !parlementer di Inggris dianggap yang tertua !
3.3. Berikan alasan penjelasan, mengapa di Amerika yang duluBerikan alasan penjelasan, mengapa di Amerika yang dulu
be-kas jajahan Inggris dalam pemerintahannya menerapkanbe-kas jajahan Inggris dalam pemerintahannya menerapkan
sistem presidential !sistem presidential !
4.4. Tuliskan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kelebihan sistemTuliskan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kelebihan sistem
peme-rintahan parlementer !peme-rintahan parlementer !
5.5. Berikan alasan penjelasan, mengapa sistem pemerintahanBerikan alasan penjelasan, mengapa sistem pemerintahan
referandum lebih tepat diterapkan pada negara kecilreferandum lebih tepat diterapkan pada negara kecil
semacam Swiss !semacam Swiss !
6.6. Tuliskan hal-hal yang mendukung sehingga suatu negaraTuliskan hal-hal yang mendukung sehingga suatu negara
lebih memilih menerapkan sistem parlemen satu atau dualebih memilih menerapkan sistem parlemen satu atau dua
kamar !kamar !
21. d.d. Sistem Pemerintahan di BeberapaSistem Pemerintahan di Beberapa
NegaraNegara
Sistem Pemerintahan Amerika SerikatSistem Pemerintahan Amerika Serikat
PARLEMENPARLEMEN
(LEGISLATIF) ATAU(LEGISLATIF) ATAU
KONGGRESKONGGRES
BADANBADAN
PERWAKILANPERWAKILAN
SENATSENAT
MAHKAMAHMAHKAMAH
AGUNGAGUNG
(YUDIKATIF)(YUDIKATIF)
PRESIDENPRESIDEN
(EKSEKUTIF)(EKSEKUTIF)
PEMILIHAN UMUMPEMILIHAN UMUM PEMILIHAN UMUMPEMILIHAN UMUMTETAPTETAP
R A K Y A T P E M I L I HR A K Y A T P E M I L I H
Keterangan :Keterangan :
:: Checking Power With PowerChecking Power With Power
22. Sistem Pemerintahan Inggris
Keterangan :
: Mosi tidak percaya dari pihak Legislatif (Parlemen) kepada Pemerintah (Eksekutif).
: Pertanggungjawaban dari pihak Eksekutif (PM dan Kabinetnya) kepada parlemen
(legislatif).
PERDANA MENTERI
DEWAN MENTERI-MENTERI
(KABINET)
PARLEMEN
Pemilihan
Umum
Artikulasi
Kepentingan
P E M I L I H
23. Sistem Pemerintahan Republik Rakyat Cina
Ketua
Konferensi Negara
Tertinggi
Dewan Pertahanan
Nasional
Dewan Negara :
Perdana Menteri
15 Wakil Perdana
Menteri, Sekretaris
Jenderal, Menteri-
menteri, dan Kepala-
Kepala Komisi49 Kementerian dan
Komisi
Komisi Tetap
Konggres Rakyat
Nasional
Mahkamah
Rakyat
Tertinggi
Kejaksaan
Rakyat
Tertinggi
Tingkat Provinsi : 21 Provinsi, 5 wilayah otonom, dan 2 kota yang diperintah secara langsung
Dewan-Dewan Rakyat
Konggres-konggres
Rakyat
Pengadilan-
PengadilanRa
kyat Tertinggi
Kejaksaan
Rakyat
Daerah-daerah Istimewa
dan chou otonom
Pengadilan-
Pengadilan
Rakyat
Menengah
Kejaksaan
Rakyat
Tingkat Kabupaten : 2,291 unit, 1,978 hsien, 177 Kotamadya, 58 hsien otonom, dan 78 unit lain
24. Penugasan Praktik KewarganegaraanPenugasan Praktik Kewarganegaraan 3
Setelah mempelajari materi-materi tentang :Setelah mempelajari materi-materi tentang : Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Negara Amerika Serikat, Inggris dan Republik Rakyat CinaNegara Amerika Serikat, Inggris dan Republik Rakyat Cina ,,
lakukanlakukan
Strategi Pembelajaran dengan PenugasanStrategi Pembelajaran dengan Penugasan Cooperative IntegratedCooperative Integrated
Reading and CompositionReading and Composition (CIRC) atau Kooperatif Terpadu(CIRC) atau Kooperatif Terpadu
MembacaMembaca
dan Menulis.dan Menulis.
Langkah-langkah :Langkah-langkah :
1.1. Bentuk kelompok dengan anggotanya antara 4 – 5 orang.Bentuk kelompok dengan anggotanya antara 4 – 5 orang.
2.2. Diberikan “wacana” atau kliping sesuai topik bahasan.Diberikan “wacana” atau kliping sesuai topik bahasan.
3.3. Setiap kelompok bekerja sama saling membacakan danSetiap kelompok bekerja sama saling membacakan dan
menemukan ide pokok serta memberi tanggapan terhadapmenemukan ide pokok serta memberi tanggapan terhadap
wacana/kliping, dan ditulis pada lembar kertas.wacana/kliping, dan ditulis pada lembar kertas.
4.4. Mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok.Mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok.
5.5. Buatlah kesimpulan bersama.Buatlah kesimpulan bersama.
6.6. Penutup.Penutup.
25. Waktu : 4 x 45 Menit
Standar Kompetensi :
Mengevaluasi berbagai sistem
pemerintahan
Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar :
2.2. Menganalisis pelaksanaan sistem2.2. Menganalisis pelaksanaan sistem
pemerintahan negara Indonesia.pemerintahan negara Indonesia.
2.3. Membandingkan pelaksanaan sistem2.3. Membandingkan pelaksanaan sistem
pemerintahan yang berlaku dipemerintahan yang berlaku di
Indonesia dengan negara lain.Indonesia dengan negara lain.
26. (Indikator)(Indikator)
Hasil Yang Diharapkan :Hasil Yang Diharapkan :
Menguraikan sistem pemerintahan Negara Republik
Indonesia menurut UUD 1945.
Mendeskripsikan struktur ketatanegaraan Negara
Republik Indonesia.
Menganalisis kelebihan dan kelemahan pelaksanaan
sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
Menganalisis suatu sistem pemerintahan yang dianut
suatu negara terhadap negara lain.
Menganalisis perbandingan pelaksanaan sistem
pemerintahan Negara Republik Indonesia dengan
negara lain.
27. Pemerintahan Negara RI menurut UUD 1945Pemerintahan Negara RI menurut UUD 1945
SISTEMSISTEM
PEMERINTAHANPEMERINTAHAN
DI INDONESIADI INDONESIA
Struktur KetatanegaraanStruktur Ketatanegaraan
Kelebihan dan KelemahanKelebihan dan Kelemahan
Pengaruh suatu sistem pemerintahan yangPengaruh suatu sistem pemerintahan yang
berlaku di Indonesia dengan negara lainberlaku di Indonesia dengan negara lain
Perbandingan pelaksanaan sistemPerbandingan pelaksanaan sistem
pemerintahan negara RI dengan negara lainpemerintahan negara RI dengan negara lain
28. Menurut UUD 1945, bahwa sistem pemerintahan Negara R.I.Menurut UUD 1945, bahwa sistem pemerintahan Negara R.I.
menganut sistemmenganut sistem distribution of powerdistribution of power..
Dengan argumentasi, bahwa UUD 1945 :Dengan argumentasi, bahwa UUD 1945 :
1.1. Tidak membatasi secara tajam, bahwa tiap kekuasaanTidak membatasi secara tajam, bahwa tiap kekuasaan
itu harus dilakukan oleh suatu organisasi/badan tertentuitu harus dilakukan oleh suatu organisasi/badan tertentu
yang tidak boleh saling campur tangan.yang tidak boleh saling campur tangan.
2.2. Tidak membatasi kekuasaan itu dibagi atas 3 bagianTidak membatasi kekuasaan itu dibagi atas 3 bagian
saja dan juga tidak membatasi kekuasaan dilakukansaja dan juga tidak membatasi kekuasaan dilakukan
oleh 3 organ saja.oleh 3 organ saja.
3.3. Tidak membagi habis kekuasaan rakyat yang dilakukanTidak membagi habis kekuasaan rakyat yang dilakukan
MPR, pasal 1 ayat 2, kepada lembaga negara lainnya.MPR, pasal 1 ayat 2, kepada lembaga negara lainnya.
Sistem Pemerintahan Negara RI Menurut UUD 1945Sistem Pemerintahan Negara RI Menurut UUD 1945
29. 1.1. Bentuk negara kesatuan dgn prinsip otonomi yang luas.Bentuk negara kesatuan dgn prinsip otonomi yang luas.
2.2. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistemBentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem
pemerintahan adalah presidensipemerintahan adalah presidensiiil.l.
3.3. Pemegang kekuasaanPemegang kekuasaan eksekutifeksekutif adalah Presiden yang merangkapadalah Presiden yang merangkap
sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
4.4. Kabinet atau menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden,Kabinet atau menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden,
serta bertanggung jawab kepada presiden.serta bertanggung jawab kepada presiden.
5.5. ParlemenParlemen terdiri atas 2 bagian (terdiri atas 2 bagian (bikameralbikameral), yaitu Dewan), yaitu Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) & Dewan Perwakilan Daerah (DPD).Perwakilan Rakyat (DPR) & Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
6.6. KekuasaanKekuasaan yudikatifyudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dandijalankan oleh Mahkamah Agung dan
badan peradilan di bawahnya, yaitu pengadilan tinggi danbadan peradilan di bawahnya, yaitu pengadilan tinggi dan
pengadilan negeri serta sebuah Mahkamah Konstitusi danpengadilan negeri serta sebuah Mahkamah Konstitusi dan
Komisi Yudisial.Komisi Yudisial.
Pokok-pokok Sistem Pemerintahan R.I.Pokok-pokok Sistem Pemerintahan R.I.
30. Sistem Pemerintahan Negara R.I. Sebelum danSistem Pemerintahan Negara R.I. Sebelum dan
Setelah Amandemen UUD 1945Setelah Amandemen UUD 1945
Masa Orde Baru
(Sebelum amandemen UUD 1945)
Masa Reformasi
(Setelah Amandemen UUD 1945)
Indonesia adalah negara hukum
(rechtssaat)
Negara Indonesia adalah negara
Hukum.
Sistem Konstitusional Sistem Konstitusional
Kekuasaan negara tertinggi di tangan
Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Kekuasaan negara tertinggi di Tangan
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Presiden ialah penyelenggara peme-rintah
Negara yang tertinggi menurut UUD.
Presiden ialah penyelenggara pemerintah
Negara yang tertinggi menurut UUD.
Presiden tidak bertanggungjawab ke-pada
Dewan Perwakilan Rakyat.
Presiden tidak bertanggung jawab kepada
Dewan Perwakilan Rakyat.
Menteri negara ialah pembantu Presiden,
menteri negara tidak ber-tanggungjawab
kepada Dewan Perwa-kilan Rakyat.
Menteri negara ialah pembantu Presiden,
menteri negara tidak ber-tanggungjawab
kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Kekuasaan Kepala Negara tidak tak
terbatas.
Kekuasaan Kepala Negara tidak tak
terbatas.
31. Struktur Ketatanegaraan Negara Republik IndonesiaStruktur Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia
Sebelum Amandemen UUD 1945
JIWA DAN PANDANGAN
HIDUP BANGSA
PANCASILA
PEMBUKAAN UUD
1945
UNDANG-UNDANG
DASAR 1945
MPR
BPK DPRMA PRESIDEN DPA
32. Setelah Amandemen UUD 1945Setelah Amandemen UUD 1945
UNDANG-UNDANG
DASAR 1945
DPD DPR
MPR HUKUM
BPK
PRESIDEN
WAPRES MK MA
KY
Legislatif Eksekutif Yudikatif
33. Kelebihan dan Kelemahan Pelaksanaan SistemKelebihan dan Kelemahan Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Negara R.I.Pemerintahan Negara R.I.
Sistem Pemerintahan Presidensial Negara R.I.
No Kelebihan Kelemahan
1. Adanya kepastian dan suprema-
si hukum dalam penyelenggara-
an pemerintahan negara.
Masih ada oknum aparat penegak
hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) yang
belum bekerja secara profesional.
2. MPR yang terdiri dari anggota
DPR, Utusan Daerah dan Utusan
golongan, berwenang mengubah
UUD dan memberhentikan
Presiden/Wakil Presiden dalam
masa jabatannya menurut UUD.
MPR yang terdiri dari anggota DPR,
Utusan Daerah dan Utusan golongan,
merupakan lembaga negara yang sarat
dengan muatan politis sehingga
keputusan maupun ketetapan-
ketetapannya sangat bergantung
kepada konstelasi politik rezim yang
berkuasa pada saat itu.
34. Lanjutan ………….
3. Jabatan Presiden (eksekutif)
tidak dapat dijatuhkan oleh
Dewan Perwakilan Rakyat, dan
sebaliknya Presiden juga tidak
dapat membubarkan DPR.
Presiden dengan DPR bekerja
sama dalam pembuatan
Undang-Undang.
Pengawasan rakyat terhadap
pemerintah kurang berpengaruh,
sehingga ada kecenderungan
eksekutif lebih dominan bahkan
dapat mengarah ke otoriter.
Demikian juga pada masa orde baru,
meskipun ada lembaga-lembaga
negara lain namun kurang berfungsi
sebagaimana mestinya.
4. Jalannya Pemerintahan
cenderung lebih stabil karena
program-program relatif lancar
dan tidak terjadi krisis kabinet.
Menteri-menteri adalah
pembantu Presiden.
Jika para menteri tidak terdiri dari
orang-orang yang jujur, bersih dan
profesional, program-program
pemerintah tidak berjalan efektif dan
populis (berpihak kepada rakyat).
35. Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, majalah,Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, majalah,
internet, buletin & sebagainya, kemudian lakukan hal-halinternet, buletin & sebagainya, kemudian lakukan hal-hal
berikut :berikut :
Penugasan Praktik KewarganegaraanPenugasan Praktik Kewarganegaraan 4
1.1. Rumuskan kembali pemahaman anda tentang pelaksanaan sistemRumuskan kembali pemahaman anda tentang pelaksanaan sistem
pemerintahan di Indonesia baik sebelum maupun setelahpemerintahan di Indonesia baik sebelum maupun setelah
amandemen UUD 1945 !amandemen UUD 1945 !
2.2. Berikan penjelasan hubungan antara amandemen UUD 1945Berikan penjelasan hubungan antara amandemen UUD 1945
dengan perubahan yang terjadi dalam sistem pemerintahandengan perubahan yang terjadi dalam sistem pemerintahan
presidensial di Indonesia !presidensial di Indonesia !
3.3. Berikan penjelasan kembali tentang kekuasaan kehakiman yangBerikan penjelasan kembali tentang kekuasaan kehakiman yang
terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisiterdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi
Yudisial dengan tugasnya masing-masing !Yudisial dengan tugasnya masing-masing !
4.4. Berikan sekurang-kurangnya 2 (dua) faktor yang mendorongBerikan sekurang-kurangnya 2 (dua) faktor yang mendorong
pemikiran bahwa UUD 1945 perlu diamandemen !pemikiran bahwa UUD 1945 perlu diamandemen !
5.5. Identifikasikan kembali dalam bentuk apa sajakah perubahanIdentifikasikan kembali dalam bentuk apa sajakah perubahan
kedudukan, peran dan fungsi lembaga eksekutif dan legislatifkedudukan, peran dan fungsi lembaga eksekutif dan legislatif
sebelum dan setelah amandemen UUD 1945 dalam sistemsebelum dan setelah amandemen UUD 1945 dalam sistem
pemerintahan negara republik Indonesia !pemerintahan negara republik Indonesia !
36. 2.2. Perbandingan Pelaksanaan SistemPerbandingan Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Yang Berlaku di IndonesiaPemerintahan Yang Berlaku di Indonesia
dengan Negara Laindengan Negara Lain
a. Pengaruh Suatu Sistem Pemerintahan Yang
Dianut Suatu Negara Terhadap Negara
Lain
Penerapan sistem pemerintahan negara-negara di dunia, tidaklahPenerapan sistem pemerintahan negara-negara di dunia, tidaklah
sama, karena disesuaikan dengan kondisi sosial budaya dansama, karena disesuaikan dengan kondisi sosial budaya dan
politik yang berkembang di negara bersangkutan.politik yang berkembang di negara bersangkutan.
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementer mrp dua modelSistem pemerintahan presidensial dan parlementer mrp dua model
sistem pemerintahan yg banyak dijadikan acuan banyak negara.sistem pemerintahan yg banyak dijadikan acuan banyak negara.
Dalam perkembangannya sistem presidential Amerika banyakDalam perkembangannya sistem presidential Amerika banyak
dijadikan acuan antara lain oleh ; Filipina, Brazil, Indonesia dandijadikan acuan antara lain oleh ; Filipina, Brazil, Indonesia dan
Argentina. Sedangkan sistem parlementer Inggris, antara lainArgentina. Sedangkan sistem parlementer Inggris, antara lain
oleh ; India, Jepang, Malaysia dan Australia.oleh ; India, Jepang, Malaysia dan Australia.
37. Faktor SejarahFaktor Sejarah
NoNo NegaraNegara
IndukInduk
Negara Dalam HubunganNegara Dalam Hubungan
SejarahSejarah
SistemSistem
PemerintahanPemerintahan
1.1. PerancisPerancis Kamerun, Chad, KaledoniaKamerun, Chad, Kaledonia
Baru, Kamboja, RepublikBaru, Kamboja, Republik
Afrika Tengah, Aljazair,Afrika Tengah, Aljazair,
Burundi dan lain-lain.Burundi dan lain-lain.
ParlementerParlementer
2.2. InggrisInggris Kanada, Afrika Selatan,Kanada, Afrika Selatan,
Selandia Baru, Australia,Selandia Baru, Australia,
India, dan lain-lain.India, dan lain-lain.
ParlementerParlementer
3.3. Rusia/ UniRusia/ Uni
SovietSoviet
Kuba, Korea Utara, Vietnam,Kuba, Korea Utara, Vietnam,
RRC, Ukraina, Bulgaria danRRC, Ukraina, Bulgaria dan
lain-lain.lain-lain.
PresidensialPresidensial
4.4. AmerikaAmerika
SerikatSerikat
Filipina, Irak, Afghanistan,Filipina, Irak, Afghanistan,
dan lain-lain.dan lain-lain.
PresidensialPresidensial
5.5. SpanyolSpanyol Argentina, Bolivia, Chili,Argentina, Bolivia, Chili,
Ecuador, Guetamala, danEcuador, Guetamala, dan
lain-lain.lain-lain.
PresidensialPresidensial
38. Faktor IdeologiFaktor Ideologi
Berdasarkan faktor ideologi (Berdasarkan faktor ideologi ( fasisme, individualismefasisme, individualisme
dan sosialisme/ komunisme)dan sosialisme/ komunisme) , dapat berpengaruh, dapat berpengaruh
terhadap pemerintahn suatu negara.terhadap pemerintahn suatu negara.
Pasca perang dunia kedua, fasisme hancur danPasca perang dunia kedua, fasisme hancur dan
muncul perse-teruan ideologi besar untukmuncul perse-teruan ideologi besar untuk
memperebutkan pengaruhnya.memperebutkan pengaruhnya.
N
o
Negara Induk Dalam Hubungan
Ideologi
Sistem
Pemerintahan
1. Amerika Serikat
(Liberal)
Inggris, Perancis, Italia,
Kanada, Australia, Jerman,
Korea Selatan, dll.
Presidensial atau
Parlementer dengan
lebih satu parti
2. Uni Soviet
(Komunis)
Albania, Rumania, Cekoslo-
vakia, Bulgaria, Ukraina,
Rusia, RRC, Kuba, Korea
Utara, Vietnam, dll.
Presidential hanya
dengan satu partai
tunggal komunis
39. b. Perbandingan Pelaksanaan Sistem
Pemerinta-han Negara Indonesia dengan
Negara Lain
Negara-negara lainNegara-negara lain
PrancisPrancis
Kedudukan eksekutif (Presiden) kuat, karena dipilih langsung olehKedudukan eksekutif (Presiden) kuat, karena dipilih langsung oleh
rakyat.rakyat.
Kepala negara dipegang Presiden dengan masa jabatan selama 7Kepala negara dipegang Presiden dengan masa jabatan selama 7
tahun.tahun.
Presiden diberikan wewenang untuk bertindak pada masa daruratPresiden diberikan wewenang untuk bertindak pada masa darurat
dalam menyelesaikan krisis.dalam menyelesaikan krisis.
Jika terjadi pertentangan antara kabinet dengan legislatif, presidenJika terjadi pertentangan antara kabinet dengan legislatif, presiden
boleh membubarkan legislatif.boleh membubarkan legislatif.
Jika suatu undang-undang yang telah disetujui legislatif namun tidakJika suatu undang-undang yang telah disetujui legislatif namun tidak
disetujui Presiden, maka dapat diajukan langsung kepada rakayatdisetujui Presiden, maka dapat diajukan langsung kepada rakayat
melalui referandum atau diminta pertimbangan dari Majelaismelalui referandum atau diminta pertimbangan dari Majelais
Konstitusional.Konstitusional.
Penerimaan mosi dan interpelasi dipersukar, misalnya sebelum sebuahPenerimaan mosi dan interpelasi dipersukar, misalnya sebelum sebuah
mosi boleh diajukan dalam sidangmosi boleh diajukan dalam sidang badan legislatifbadan legislatif, harus didukung oleh, harus didukung oleh
40. Lanjutan ………….
Negara-negara lainNegara-negara lain
IndiaIndia
1.1. Badan eksekutif terdiri dari seorang presiden sebagaiBadan eksekutif terdiri dari seorang presiden sebagai
kepala negara dan menteri-menteri yang dipimpin olehkepala negara dan menteri-menteri yang dipimpin oleh
seorang perdana menteri.seorang perdana menteri.
2.2. Presiden dipilih untuk masa jabatan lima tahun olehPresiden dipilih untuk masa jabatan lima tahun oleh
anggota-anggota badan legislatif baik di pusat maupunanggota-anggota badan legislatif baik di pusat maupun
di negara-negara bagian.di negara-negara bagian.
3.3. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, sangat miripDalam penyelenggaraan pemerintahan, sangat mirip
dengan Inggris dengan modeldengan Inggris dengan model Cabinet GovernmentCabinet Government..
4.4. Pemerintah dapat menyatakan “keadaan darurat” danPemerintah dapat menyatakan “keadaan darurat” dan
pembatasan-pembatasan kegiatan bagi para pelakupembatasan-pembatasan kegiatan bagi para pelaku
politik dan kegiatan media masa agar tidakpolitik dan kegiatan media masa agar tidak
mengganggu usaha pembangunannya.mengganggu usaha pembangunannya.
41. Penugasan Praktik KewarganegaraanPenugasan Praktik Kewarganegaraan 5
Setelah mempelajari materi-materi tentang :Setelah mempelajari materi-materi tentang : Perbandingan Pelaksa-Perbandingan Pelaksa-
naan Sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia dengan negaranaan Sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia dengan negara
lainlain, dilanjutkan Penugasan dengan menjawab pertanyaan atau, dilanjutkan Penugasan dengan menjawab pertanyaan atau
pernyataan sebagai berikut :pernyataan sebagai berikut :
1. Berikan penjelasan, bagaimana pengaruh suatu sistem pemerintahan
yg dianut oleh suatu negara terhadap negara lain. Berikan Contohnya !
Penjelasan : ..................................................................................................
.....................
No
Contoh
Negara
Uraian Singkat
1.
2.
42. 2.2. Di negara-negara yang berideologi liberal, pada umumnya menerapkanDi negara-negara yang berideologi liberal, pada umumnya menerapkan
sistem pemerintahan demokrasi konstitusional dengan presidensialsistem pemerintahan demokrasi konstitusional dengan presidensial
kabinet maupun parlementer dan lebih dari satu partai politik. Berikankabinet maupun parlementer dan lebih dari satu partai politik. Berikan
penjelasn singkatnya yang dimaksud dengan !penjelasn singkatnya yang dimaksud dengan !
Lanjutan ………….
a. Demokrasi konstitusional : ................................................................
b. Presidensial kabinet : .........................................................................
3.3. Pada sistem pemerintahan presidensial di Amerika Serikat, selainPada sistem pemerintahan presidensial di Amerika Serikat, selain
Presiden dan Mahkamah Agung, juga terdapat Konggres (terdiri dariPresiden dan Mahkamah Agung, juga terdapat Konggres (terdiri dari
parlemen dan senat). Beri penjelasan singkat pada kolom di bawahparlemen dan senat). Beri penjelasan singkat pada kolom di bawah
ini !ini !
Parlemen Senat
..........................................................
................................................
........................................................
..............................................
43. Lanjutan ………….
4.4. Berikan tanggapan penjelasan, mengapa sistem pemerintahan pre-Berikan tanggapan penjelasan, mengapa sistem pemerintahan pre-
sidensial di negara republik Indonesia tidak menerapkan teori triassidensial di negara republik Indonesia tidak menerapkan teori trias
politika Mostesqueu secarapolitika Mostesqueu secara
murni ! .....................................................................................................murni ! .....................................................................................................
............................
5.5. Tuliskan perbedaan dan persamaan pada sistem pemerintahanTuliskan perbedaan dan persamaan pada sistem pemerintahan
presidensial dengan pemisahan kekuasaan (presidensial dengan pemisahan kekuasaan (separation of powerseparation of power) dan) dan
pembagian kekuasaan (pembagian kekuasaan (distribution of powerdistribution of power) di bawah ini !) di bawah ini !
Persamaan Perbedaan
..........................................................
................................................
.....................................................
.......................................................
.............................................
..................................................
44. 3.3. Sikap Warga Negara Terhadap Pelaksa-Sikap Warga Negara Terhadap Pelaksa-
naan Sistem Pemerintahan R.I.naan Sistem Pemerintahan R.I.
Hal-hal yang harus dilakukan warga negara sebagai sikapHal-hal yang harus dilakukan warga negara sebagai sikap
pedulipeduli
terhadap penyelenggaraan negara :terhadap penyelenggaraan negara :
1.1. Mendukung setiap kebijakan pemerintah yangMendukung setiap kebijakan pemerintah yang
berorientasi pada kesejahteraan rakyatberorientasi pada kesejahteraan rakyat
2.2. Berpartisipasi aktif pada proses demokratisasi yangBerpartisipasi aktif pada proses demokratisasi yang
dijalankan pemerintahdijalankan pemerintah
3.3. Memberikan kritik, saran dan masukan yang bersifatMemberikan kritik, saran dan masukan yang bersifat
konstruktif terhadap kebijakan pemerintah yang kurangkonstruktif terhadap kebijakan pemerintah yang kurang
berorientasi pada rakyat banyakberorientasi pada rakyat banyak
4.4. Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan danMelakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan dan
program pemerintah yang berorientasi padaprogram pemerintah yang berorientasi pada
pembangunan nasionalpembangunan nasional
5.5. Berupaya sekuat tenaga untuk menjadi warga negaraBerupaya sekuat tenaga untuk menjadi warga negara
yang baik, dengan jalan upaya memperbaiki diri danyang baik, dengan jalan upaya memperbaiki diri dan
meningkatkan kualitas diri dan profesionalisme sehinggameningkatkan kualitas diri dan profesionalisme sehingga
45. SOAL ESSAY/URAIANSOAL ESSAY/URAIAN
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas !Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas !
1.1. Jelaskan yang anda ketahui yang dimaksud dengan “sistemJelaskan yang anda ketahui yang dimaksud dengan “sistem
pemerintahan” !pemerintahan” !
2.2. Berikan penjelasan perbedaan antara pemerintah denganBerikan penjelasan perbedaan antara pemerintah dengan
pemerintahan !pemerintahan !
3.3. Beri penjelasan salah satu penerapan bentuk pemerintahanBeri penjelasan salah satu penerapan bentuk pemerintahan
Monarkhi Konstitusional yang ada di negara Arab saudi danMonarkhi Konstitusional yang ada di negara Arab saudi dan
Brunai Darussalam !Brunai Darussalam !
4.4. Berikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) ciri utama dalamBerikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) ciri utama dalam
penerapan sistem pemerintahan parlementer !penerapan sistem pemerintahan parlementer !
5.5. Beri penjelasan bagaimana penerapan sistem pemerintahan diBeri penjelasan bagaimana penerapan sistem pemerintahan di
negara dengan satu partai, dua partai dan referandum !negara dengan satu partai, dua partai dan referandum !
46. Lanjutan ……………….Lanjutan ……………….
6.6. Tuliskan sekurang-kurangnya 3 (tiga) ciri utama penerapanTuliskan sekurang-kurangnya 3 (tiga) ciri utama penerapan
sistem presidensial yang diterapkan di Amerika !sistem presidensial yang diterapkan di Amerika !
7.7. Berikan alasan, mengapa dalam sistem presidensial jalannyaBerikan alasan, mengapa dalam sistem presidensial jalannya
pemerintahan cenderung lebih stabil .... !pemerintahan cenderung lebih stabil .... !
8.8. Menurut pendapat anda, apa langkah-langkah yang palingMenurut pendapat anda, apa langkah-langkah yang paling
mungkin dilaksanakan pemerintah Indonesia dalam rangkamungkin dilaksanakan pemerintah Indonesia dalam rangka
melaksanakan pemerintahan yang efektif dan efisien !melaksanakan pemerintahan yang efektif dan efisien !
9.9. Jelaskan, mengapa faktor sejarah dan ideologi dapatJelaskan, mengapa faktor sejarah dan ideologi dapat
mempengaruhi pemerintahan satu negara terhadap negaramempengaruhi pemerintahan satu negara terhadap negara
lain dan berikan contohnya !lain dan berikan contohnya !
10.10.Berikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kelebihan danBerikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kelebihan dan
kelemahan dalam penerapan sistem presidensial menurutkelemahan dalam penerapan sistem presidensial menurut
pengamatan anda !pengamatan anda !
47. TUGAS DAN DISKUSITUGAS DAN DISKUSI
1.1. Diskusikan dengan teman-temanmu tentang topik-topik berikutDiskusikan dengan teman-temanmu tentang topik-topik berikut
ini !ini !
a.a. Penerapan sistem pemerintahan parlementer di di IndonesiaPenerapan sistem pemerintahan parlementer di di Indonesia
tahun 1950 – 1959.tahun 1950 – 1959.
b.b. Perbedaan penerapan sistem presidensial masa orde lama,Perbedaan penerapan sistem presidensial masa orde lama,
orde baru dan era reformasi.orde baru dan era reformasi.
c.c. Tantangan penerapan demokratisasi di negara monarkiTantangan penerapan demokratisasi di negara monarki
palementer.palementer.
d.d. Pengaruh ideologi liberal dan komunis terhadap sistemPengaruh ideologi liberal dan komunis terhadap sistem
pemerintahan di Asia pasca perang dunia II.pemerintahan di Asia pasca perang dunia II.
2.2. Carilah referensi lain baik dari buku, koran, buletin, majalah,Carilah referensi lain baik dari buku, koran, buletin, majalah,
internet dan sebagainya yang berhubungan dengan penerapaninternet dan sebagainya yang berhubungan dengan penerapan
sistem presidensial di Indonesia pasca amandemen UUD 1945.sistem presidensial di Indonesia pasca amandemen UUD 1945.
48. INQUIRIINQUIRI
Isilah titik-titik pada kolom berikut ini untuk menganalisis pengaruh pene-Isilah titik-titik pada kolom berikut ini untuk menganalisis pengaruh pene-
rapan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia pasca amandemenrapan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia pasca amandemen
UUD 1945 terhadap bidang-bidang lain !UUD 1945 terhadap bidang-bidang lain !
No Bidang Dampak Positif Dampak Negatif
1. Politik ................................................
........................................
..........................................
..........................................
2. Ekonomi ...........................................
...........................................
..........................................
..........................................
3. Sosial dan
Budaya
...........................................
...........................................
..........................................
..........................................
4. Hukum ...........................................
...........................................
..........................................
..........................................
5. Pertahan
dan
Kemanan
...........................................
...........................................
..........................................
..........................................
49. 1.1. Bagaimana tanggapan anda sehubungan informasi yangBagaimana tanggapan anda sehubungan informasi yang
disampaikan oleh Sekjen Depag Faisal Ismail dan Kepala Pusatdisampaikan oleh Sekjen Depag Faisal Ismail dan Kepala Pusat
Kerukunan Umat Beragama Abdul Fatah ?Kerukunan Umat Beragama Abdul Fatah ?
2.2. Menurut anda apa segi positif & negatif pluralisme di Indonesia ?Menurut anda apa segi positif & negatif pluralisme di Indonesia ?
3.3. Carilah perbandingan di negara Thailand, India, Mesir atau RomaCarilah perbandingan di negara Thailand, India, Mesir atau Roma
sekitar kerukuan antar umat bergama yang ada di negara-negarasekitar kerukuan antar umat bergama yang ada di negara-negara
tersebut !tersebut !
4.4. Bagaimana perasaan anda, sehubungan dengan pengakuan dariBagaimana perasaan anda, sehubungan dengan pengakuan dari
negara-negara lain tentang kerukunan umat beragama dinegara-negara lain tentang kerukunan umat beragama di
Indonesia akan dijadikan model ?Indonesia akan dijadikan model ?
5.5. Menurut pendapat anda, adakah hubungan kerukunan umatMenurut pendapat anda, adakah hubungan kerukunan umat
beragama di Indonesia dengan falsafah hidup Pancasila yangberagama di Indonesia dengan falsafah hidup Pancasila yang
diyakini oleh bangsa Indonesia ?diyakini oleh bangsa Indonesia ?
Berdasarkan wacana tersebut di atas, berikan pendapat,Berdasarkan wacana tersebut di atas, berikan pendapat,
tanggapan atau analisa anda !tanggapan atau analisa anda !
50. 6.6. Bagaimana upaya-upaya nyata yang dapat kita lakukan agarBagaimana upaya-upaya nyata yang dapat kita lakukan agar
kerukunan antar umat beragama di Indonesia tetap terpeliharakerukunan antar umat beragama di Indonesia tetap terpelihara
dengan baik ?dengan baik ?
7.7. Bila penyelenggaraan negara di Indonesia menunjukkanBila penyelenggaraan negara di Indonesia menunjukkan
perilaku konstitusional, bagaimana dampaknya terhadap :perilaku konstitusional, bagaimana dampaknya terhadap :
a.a. Kerukunan hidup antar umat beragama !Kerukunan hidup antar umat beragama !
b.b. Pancasila sebagai sumber nilai kehidupan bermasyarakat,Pancasila sebagai sumber nilai kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara !berbangsa dan bernegara !
c.c. Pancasila sebagai paradigma pembangunan !Pancasila sebagai paradigma pembangunan !
Lanjutan ……………….Lanjutan ……………….