Dokumen tersebut membahas tentang budaya suap dalam penerimaan CPNS di Indonesia dilihat dari perspektif Pancasila. Dokumen tersebut menjelaskan definisi suap menurut undang-undang dan agama, perkembangan budaya suap CPNS, faktor penyebabnya, pandangan Pancasila terhadap budaya suap, serta upaya penanggulangannya seperti meningkatkan transparansi proses seleksi dan pendidikan anti-korupsi.
2. POKOK BAHASAN
A. DEFINISI SUAP
B. PERKEMBANGAN BUDAYA SUAP CPNS DI
INDONESIA
C. FAKTOR PENYEBAB BUDAYA SUAP CPNS
D. BUDAYA SUAP DILIHAT DARI SUDUT
PANDANG PANCASILA
E. UPAYA PENANGGULANGAN BUDAYA SUAP
CPNS
3. DEFINISI SUAP
• Definisi suap (Undang-undang No. 11 tahun
1980 tentang Tindak Pidana Suap)
• Menurut Al-Qur’an yang kami ketahui
• Fatwa MUI tentang Suap, korupsi dan
pemberian hadiah
4. PERKEMBANGAN BUDAYA SUAP
CPNS DI INDONESIA
Praktik suap benar-benar tidak bisa dipisahkan dari
rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS). Anehnya, praktik
kotor ini tidak jarang, justeru melibatkan kepala daerah atau
antek-anteknya. Nilai transaksinya juga sangat fantastis. Wakil
Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional (T-RBN) Sofian Effendi
mengungkap, nilai transaksi suap dalam rekrutmen CPNS
mencapai Rp 30 triliun hingga Rp 35 triliun per tahun.
5. Sebagai contoh penerimaan CPNS tahun kemarin, agar
lulus tes banyak sekali CPNS yang mengeluarkan uang
puluhan juta bahkan ratusan juta untuk menyuap para
pejabat tinggi atau panitia pelaksana yang mengatur
sistematika dari penerimaan CPNS tersebut,
6. FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA
BUDAYA CPNS SUAP
Menurut Kurniawan Wibowo (2012) terjadinya suap yang
dilakukan oleh CPNS disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu
1. Sistem pemerintahan dan birokrasi yang memang kondusif untuk
melakukan penyimpangan,
2. Belum adanya sistem kontrol dari masyarakat yang kuat, serta
belum adanya perangkat peraturan dan perundang-perundangan
yang tegas.
Sebab-sebab manusia terdorong untuk melakukan suap antara lain :
1. Sifat tamak manusia,
2. Moral yang kurang kuat menghadapi godaan,
3. Tidak mau bekerja keras,
4. Ajaran-ajaraan agama kurang diterapkan secara benar.
7. Menurut Abu Mas’ud al-Kadiry (2009)
beberapa faktor dari dalam yang mendorong seorang
CPNS untuk melakukan suap-menyuap yaitu
1. Lemahnya iman dan taqwa
2. Sifat tamak dan rakus akan kenikmatan dunia
3. Gila akan jabatan dan kehormatan di masyarakat
8. BUDAYA SUAP CPNS DILIHAT DARI
SUDUT PANDANG PANCASILA
1. Sila pertama : Ketuhanan yang Maha Esa
Pada dasarnya semua agama melarang melakukan
paraktik suap
2. Sila kedua : Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Masyarakat indonesia sudah banyak kehilangan rasa
kemanusiaannya sehingga melakukan tindakan
suap/menyogok untuk mencapai tujuan.
9. 3. Sila ketiga : Persatuan Indonesia
Budaya menyogok melanggar nilai-nilai persatuan
yang sudah dimiliki bangsa ini sejak jaman peradaban
kerajaan karena mempermainkan tanggung jawab demi
memperkaya ataupun memperoleh kenikmatan tanpa
memikirkan yang lain
10. 4. Sila keempat : Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaan Dalam Permusyawa-ratan Perwakilan
Sogokan akan membuat hukum menjadi oleng dan tidak adil.
Selain itu tata kehidupan yang menjadi tidak jelas. Karena
kebijaksanaan yang mengutamakan musyawarah mufakat terlebih
dahulu, tidak tercermin sama sekali
5. Sila kelima : Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat
Indonesia
Para pejabat yang bertanggung jawab dalam penerimaan
Pegawai Negeri Sipil (PNS) lebih berpihak pada mereka yang
bersedia membayar (menyogok) untuk menjadi PNS. Hal
tersebut terkesan tidak adil bagi mereka yang hanya
mengandalkan kemampuan otaknya untuk mengikuti tes CPNS
(tanpa perlu membayar sogokan).
11. UPAYA PENANGGULANGAN
PRAKTIK SUAP CPNS
1. Menurut Muhammad Nasir (2009)
a.Instansi tidak perlu terlibat dalam seleksi
b.Tempat seleksi dilakukan terbuka dengan personel
atau panitia dari unsur masyarakat dan perguruan tinggi
yang tidak diragukan kredibilitasnya,
c.Pihak yang membuat soal harus lembaga independen
d.Pengumuman peserta seleksi yang lolos idealnya juga
berasal dari kalangan perguruan tinggi yang
pelaksanaannya dilakukan secara transparan baik di
media massa maupun di web masing-masing instansi.
12. Menurut Kurniawan Wibowo (2012)
a. Dekonstruksi Budaya yang melestarikan suap.
b. Memberantas budaya hadiah yang diberikan oleh CPNS
kepada orang yang memiliki kewenangan tertentu dalam
proses penerimaan PNS.
c. Menghilangkan budaya instan.
d. Pendekatan keagamaan dan pendidikan bagi para CPNS.
e. Merumuskan dan mensosialisasikan pelajaran/mata kuliah
civic education / tentang KKN di berbagai lembaga
pendidikan.
f. pendekatan Sosial-Budaya .
g. Mengadakan sosialisasi.
