3. Pengertian Demokrasi
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang
semua warga negaranya memiliki hak setara
dalam pengambilan keputusan yang dapat
mengubah hidup mereka. Demokrasi
mengizinkan warga negara berpartisipasi—baik
secara langsung atau melalui perwakilan—dalam
perumusan, pengembangan, dan pembuatan
hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial,
ekonomi, dan budaya yang memungkinkan
adanya praktik kebebasan politik secara bebas
dan setara.
4. Jenis Demokrasi
1. Demokrasi Langsung
Bentuk demokrasi yang pertama adalah
demokrasi langsung, yaitu semua warga negara
berpartisipasi langsung dan aktif dalam
pengambilan keputusan pemerintahan.
2. Demokrasi Perwakilan
Di kebanyakan negara demokrasi modern,
seluruh rakyat masih merupakan satu kekuasaan
berdaulat namun kekuasaan politiknya dijalankan
secara tidak langsung melalui perwakilan; ini
disebut demokrasi perwakilan.
5. Prinsip-prinsip demokrasi
Prinsip-prinsip demokrasi adalah:
Kedaulatan rakyat;
Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;
Kekuasaan mayoritas;
Hak-hak minoritas;
Jaminan hak asasi manusia;
Pemilihan yang bebas, adil dan jujur;
Persamaan di depan hukum;
Proses hukum yang wajar;
Pembatasan pemerintah secara konstitusional;
Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik;
Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.
6. Asas Pokok Demokrasi
Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan
demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu
pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang
sama dalam hubungan sosial. Berdasarkan gagasan
dasar tersebut terdapat dua asas pokok demokrasi,
yaitu:
1. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan,
misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga
perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan
rahasia serta jujur dan adil; dan
2. Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya
adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak
asasi manusia demi kepentingan bersama.
7. Ciri-ciri Pemerintahan
Demokrasi
Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam
pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun
tidak langsung (perwakilan).
Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan
terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara).
Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam
segala bidang.
Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman
yang independen sebagai alat penegakan hukum
Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga
negara.
8. Adanya pers (media massa) yang bebas untuk
menyampaikan informasi dan mengontrol
perilaku dan kebijakan pemerintah.
Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil
rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.
Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil
untuk menentukan (memilih) pemimpin negara
dan pemerintahan serta anggota lembaga
perwakilan rakyat.
Adanya pengakuan terhadap perbedaan
keragamaan (suku, agama, golongan, dan
sebagainya).
9. DEMOKRASI INDONESIA
Sistem pemerintahan Indonesia menganut demokrasi
konstitusional, yaitu pemerintahan berdasarkan konstitusi
(hukum dasar).
Landasan Demokrasi Indonesia
1. Alinea empat pembukaan UUD 1945 khususnya sila ke-
4 Pancasila.
2. Penjelasan umum UUD1945, khususnya tentang sistem
pemerintahan negara. Pada bagian tersebut dinyatakan
bahwa:
a. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum
(rechstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka
(machstaat)
b. Sistem konstitusional. Pemerintahan berdasarka atas
sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat
absolutisme (kekuasaan tidak terbatas)
10. Karakteristik
Sanusi (1999) mengidentifikasi 10 pilar demokrasi
konstitusional Indonesia yang dikenal dengan “The Ten
Pilars of Indonesian Constitutional Democracy”
1. Demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Demokrasi berdasarkan Hak Asasi Manusia
3. Demokrasi berdasarkan Kedaulatan Rakyat
4. Demokrasi berdasarkan Kecerdasan Rakyat
5. Demokrasi berdasarkan Pemisahan Kekuasaan Negara
6. Demokrasi berdasarkan Otonomi Daerah
7. Demokrasi berdasarkan Supermasi Hukum (Rule of Law)
8. Demokrasi berdasarkan Peradilan yang bebas
9. Demokrasi berdasarkan Kesejahteraan Rakyat
10. Demokrasi berdasarkan Keadilan Sosial
11. Sejarah Perkembangan Demokrasi
di Indonesia
a. Sebelum Tahun 1945 (Pra Kemerdekaan)
Pemahaman demokrasi belum dapat diartikan sebagai
wujud pemerintahan rakyat, karena saat itu belum ada
negara pemerintahan.
b. Tahun 1945-1950 (Masa Revolusi)
Berdasarkan pada konstitusi negara (UUD1945)
Indonesia adalah negara demokrasi yang berkedaulatan
rakyat. Pada masa pemerintahan tahun 1945-1950, para
pemimpin negara berkeinginan kuat untuk
mengidentifikasi pemerintahan yang demokratis.
c. Tahun 1950-1959 (Demokrasi Liberal)
Demokrasi yang dipakai adalah demokrasi parlementer
atau demokrasi liberal.
12. d. Tahun 1950-1959 (Demokrasi Terpimpin)
Demokrasi terpimpin merupakan kebalikan dari
demokrasi parlementer, yang mana pada saat itu
kehendak presiden dalam rangka menempatkan
diri sebagai satu-satunya paling berkuasa di
Indonesia dan menyimpang dari prinsip-prinsip
demokrasi.
e. Tahun 1965-1998 (Demokrasi Pancasila)
Terbentuknya demokrasi pancasila diprediksi
akibat penyimpangan terhadap Pancasila dan
UUD 1945 yang merupakan penyebab utama
kegagalan demokrasi parlementer.
13. f. Tahun 1998-1999 (Demokrasi di Masa Transisi)
Pada masa ini banyak sekali pembangunan dan
perkembangan ke arah kehidupan Negara demokratis.
g. Tahun 1999-2004 (Demokrasi di Masa Reformasi)
Demokrasi masa pemerintahan Presiden Abdurrahman
Wahid pembangunan demokrasi berkembang secara
luas.
h. Tahun 2004-Sekarang (Demokrasi Kedaulatan Rakyat)
Dalam pelaksanaannya rakyat secara langsung
menentkan pemimpinnya melalui pemilu secara
langsung, sedangkan peran MPR, DPR dan DPD tidak
lagi dapat secara langsung menjatuhkan Presiden,
Gubernur, Walikota, dan Bupati.
