Matriks perbedaan perpres nomor 54 2010 dan perpres nomor 4 2015
1. Matriks Perbedaan Antara Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden No. 35 Tahun
2011, dan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012
dengan
Peraturan Presiden No. 172 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015
tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
NO TOPIK PERPRES 54/2010, PERPRES
35/2011, DAN PERPRES
70/2012
PERPRES 172/2014 DAN PERPRES 4/2015 KETERANGAN
I. DEFENISI
1. LKKP LembagaKebijakan
PengadaanBarang/Jasa
Pemerintahyang
selanjutnyadisebutLKPP
adalahlembagaPemerintah
yang bertugas
mengembangkandan
merumuskankebijakan
PengadaanBarang/Jasa
sebagaimanadimkasud
dalamPeraturanPresiden
Nomor106 tahun2007
LembagaKebijakan
PengadaanBarang/jasa
Pemerintah.
LembagaKebijakanPengadaan
Barang/JasaPemerintah yangselanjutnya
disebutLKPPadalahLembagaPemerintah
yang bertugasmengembangkandan
merumuskankebijakanPengadaan
Barang/Jasasebagimanadimaksuddalam
PeraturanPresidenNomor106 tahun
2007 LembagaKebijakanPengadaan
Barang/jasaPemerintahsebagaimana
diubahdenganPeraturanPresidenNomor
157 Tahun2014 tentangPerubahanatas
PeraturanPresidenNomor106 tahun
2007 LembagaKebijakanPengadaan
Barang/jasaPemerintah.
Perubahanyang
terjadi adalahdasar
hukum
pembentukanLKPP.
2. Pejabat
Pengadaan
PejabatPengadaanadalah
personil yangditunjuk
untukmelaksanakan
PengadaanLangsung.
PejabatPengadaanadalahpersonilyang
ditunjukuntukmelaksanakanPengadaan
Langsung,PenunjukanLangsungdanE-
Purchasing.
PerananPejabatPengadaansaatini lebihdiperluasyaitudapatmelakukanpenunjukanlangsunghinggamaksimal
200 jutadan E-Purchasing.
II. ORGANISASIPENGADAAN
3. Tugas Pokokdan
Kewenangan
Pejabat
Pengadaan
PengadaanLangsunguntuk
paketPengadaan
Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasalainnya
yang bernilai palingtinggi
Rp 200.000.000,00 (dua
ratus jutarupiah) dan/atau
PengadaanLangsunguntuk
PengadaanLangsungatau Penunjukan
LangsunguntukpaketPengadaan
Barang/PekerjaanKonstruksi/Jasalainnya
yang bernilai palingtinggi Rp
200.000.000,00 (duaratus juta rupiah);
dan/atauPengadaanLangsung atau
PenunjukanLangsung untukPaket
PengadaanJasaKonsultasi yangbernilai
2. PaketPengadaanJasa
Konsultasi yangbernilai
palingtinggi Rp
50.000.000,00 (limapuluh
jutarupiah).
palingtinggi Rp50.000.000,00 (limapuluh
jutarupiah).
4. Persyaratan
Sertifikatuntuk
KepalaULP
Pengecualianpersyaratan
kepemilikansertifikathanya
berlakudalamhal Kepala
ULP tidakmerangkap
anggota KelompokKerja
ULP .
Pengecualianpersyaratankepemilikan
sertifikathanyaberlakudalamhal Kepala
ULP tidakmerangkapanggota Kelompok
KerjaULP/PejabatPengadaan.
5. PersyaratanPajak
Untuk Penyedia
Sebagai wajibpajaksudah
memilikiNomorPokok
WajibPajak(NPWP) dan
telahmemenuhikewajiban
perpajakantahunterakhir
(PPTKTahunan) serta
memilikilaporanbulanan
PPhPasal 21, PPhPasal 23
(bilaadatransaksi),PPh
pasal 25/Pasal 29 dan PPN
(bagi PengusahaKena
Pajak) palingkurang3 (tiga)
bulanterakhirdalamtahun
berjalan.
Memiliki NomorPokokWajibPajak
(NPWP) dantelahmemenuhi kewajiban
perpajakantahunterakhir.
Denganmenghilangkanpersyaratanpajak3bulanterakhir,makakerumitanevaluasikualifikasidanbenturan
denganperaturanperpajakandapatdihindari.
6. PersyaratanPajak
untukMetode
Pengadaan
Langsung
Belumdiatur Persyaratanpemenuhankewajiban
perpajakantahunterakhir,dikecualikan
untukPengadaanLangsungdengan
menggunakanbukti pembelianatas
kwitansi.
PengadaanLangsungyangmenggunakanbukti pembelianataukwitansi cukupmempersyaratkankepemilikan
NPWP.
III. RENCANA UMUMPENGADAAN
7. PengumumanRUP PA pada PemerintahDaerah
mengumumkanRencana
Umum Pengadaan
Barang/jasasecara terbuka
kepadamasyarakatluas,
setelahAPBDyang
PA pada PemerintahDaerah
mengumumkanRencanaUmum
PengadaanBarang/jasasecaraterbuka
kepadamasyarakatluas,setelah
rancangan peraturan daerah tentang
APBDyang merupakanrencanakeuangan
3. merupakanrencan
keuangantahunan
PemerintahDaerahdibahas
dan disetujuibersamaoleh
PemerintahDaerahdan
DPRD.
tahunaPemerintahDaerahdisetujui
bersamaolehPemerintahDaerahdan
DPRD.
PengumumanRUPtidaklagi menunggupersetujuanAPBD,melainkancukuppersetujuanRanperdaAPBD.
IV . METODE PEMILIHAN
8. Penunjukan
Langsung
Ditambhakan:
PekerjaanPengadaandanPenyaluran
benihunggul yangmeliputi benihpadi,
jagung,dan kedelai,sertapupukyang
meliputi Urea,NPA,danZA kepadapetani
dalamrangka menjaminketersediaan
benihdanpupuksecaratepat dancepat
untukpelaksanaanpeningkatanketahan
pangan.
Penambahanini dilakukanpadaPerpres172 Tahun2014 yang bertujuanuntuk mendukungprogram Pemerintah
mencapai kedaulatanpangan .
9. Pengadaan
LangsungJasa
Konsultasi
PengadaanLangsungdapat
dilakukanterhadap
PengadaanJasaKonsultasi
yang memiliki karakteristik
sebagai berikut:
a. Merupakan
kebutuhan
operasional K/L/D/I;
dan/atau
b. Bernilai palingtinggi
Rp 50.000.00,00 (lima
puluhjutarupiah).
PengadaanLangsungdapat dilakukan
terhadapPengadaanJasaKonsultasi yang
bernilai palingtinggi Rp50.000.00,00 (lima
puluhjutarupiah).
Ketentuankebutuhanopersionaldihapuskarenadapatberarti pengadaanlangsungjasakonsultasidapatdilakukan
berapapunnilainyaselamamemenuhiketentuanopersional .
V. TANDA BUKTI PERJANJIAN
10. Tanda Bukti
Perjanjian
Tanda bukti perjanjian
terdiri atas:
a. Bukti pembelian
b. Kwitansi
Tanda bukti perjanjianterdiri atas:
a. Bukti pembelian
b. Kwitansi
c. Surat PerjanjianKerja(SPK);dan
4. c. Surat PerjanjianKerja
(SPK);dan
d. Surat Perjanjian
d. Surat Perjanjian
e. Surat Pesanan
Surat PesanandiperuntukkankhususuntukpengadaanyangdilaksanakansecaraE-Purchasingdanpembeliansecara
online
VI. JAMINANPELAKSANAAN
11. Penggunaan
Jaminan
Pelaksanaan
JaminanPelaksanaan
dapat dimintaPPKkepada
PenyediaJasaLainnya
untukKontrakbernilai di
atas Rp 200.000.000,00
(duatus jutarupiah),
kecuali untukPengadaan
Jasa Lainnyadimanaaset
Penyediasudahdi kuasai
olehpengguna.
JaminanPelaksanaantidakdiperlukan
dalamhal:
a. PengadaanBarang/Pekerjaan
Kontruksi/JasaLainnyayang
dilaksanakandenganmetode
PengadaanLangsung,Penunjukan
LangsungUntuk Penanganan
Darurat, Kontes,atauSayembara
b. PengadaanJasaLainnya,dimana
asetPenyediasudahdikuasaioleh
Pengguna;atau
c. PengadaanBarang/Jasadalam
KatalogElektronikmelaluiE-
Purchasing.
PenggunaanJaminanlebihdipertegaspadametodePemilihandanbukansekedarberdasarkannilai paketlagi.Juga
apabilaprosespemilihanmenggunakanE-Purchasing,makatidakdiperlukanjaminanpelaksanaan.
VII. PENGUMUMANPEMILIHANPENYEDIA
12. Waktu
Pengumuman
Pemilihan
PengumumanPemilihan
Penyediadilakukansetelah
penetapanAPBDuntuk
AnggaranAPBD dansetelah
persetujuanRKA untuk
APBN.
PengumumanPemilihan Penyedia
dilakukansetelahRUPdiumumkanatau
untukPengadaanBarang/Jasatertentu
dapat dilakukansebelumRUP
diumumkan.
PengumumanPemilihanPenyediasaatini didasarkankepadaRUPdan bukankepadaanggaran lagi.
PengumumanPemilihanyangmendahului RUPdapatdilakukanuntuk:
o PengadaanBarang/Jasayangmembutuhkanwaktuperencanaandanpersiapanpelaksanaanpengadaan
Barang/Jasayang lama;
o Pekerjaankompleks;dan/atau
o Pekerjaanrutinyangharusdipenuhi di awal tahunanggarandantidakbolehberhenti.
5. VIII. PENANDATANGANANKONTRAK
13. Kontrakdan
Penetapan
Anggaran
PenandatangananKontrak
PengadaanBarang/Jasa
dilakukansetelahDIPA/DPA
ditetapkan.
Dalamhal prosespemilihanPenyedia
Barang/Jasadilaksanakanmendahului
pengesahanDIPA/DPAdan alokasi
anggaran dalamDIPA/DPA tidakdi setujui
atau ditetapkankurangdari nilai
PengadaanBarang/Jasayangdiadakan,
prosespemilihanPenyediaBarang/Jasa
dilanjutkanke tahappenandatanganan
kontraksetelahdilakukanrevisiDIPA/DPA
atau prosespemilihanPenyedia
Barang/Jasadibatalkan.
14. Kontrakdan
Jaminan
Pelaksanaan
Para pihakmenandatangani
Kontraksetelah
PenyediaBarang/Jasa
menyerahkanJaminan
Pelaksanaanpalinglambat
14 (empatbelas) hari
terhitungsejak
ditebitkannyaSPPBJ.
Para pihak menandatangani Kontrak
setelahPenyediaBarang/jasa
menyerahkanJaminanPelaksanaan.
Batas waktu
penyerahan
jaminan
pelaksanaan
dihapuskan.
IX. PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN
15. Waktu
Pembayaran
Pembayranprestasi kerja
kerjadiberikankepada
PenyediaBarang/Jasa
setelahdikurangi angsuran
pengembalianUangMuka
dan dendaapabilaada,
sertapajak.
Pembayaranprestasi pekerjaandiberikan
kepadaPenyediaBarang/Jasasenilai
prestasi pekerjaanyangditerimasetelah
dikurangi angsuranpengembalianUang
mukadan dendaapabilaada,serta pajak.
Lebihdipertegas
bahwapembayaran
berdasarkan
prestasi yang
diterima.
16. Pembayaran
Pekerjaan
Konstruksi
Pembayaran
bulanan/terminuntuk
PekerjaanKontruksi,
dilakukansenilai pekerjaan
yang telahdipasang,
termasuk peralatan
dan/ataubahan yang
menjadi bagiandari hasil
pekerjaanyangakan
diserahterimakan,sesuai
denganketentuanyang
terdapatdalamkontrak.
Pembayaranuntukpekerjaankontruksi,
dilakukansenilai pekerjaanyangtelah
terpasang.
6. 17. Pembayaran
SebelumPrestasi
Belumdiatur Pembayarandalamdilakukansebelum
prestasi pekerjaanditerima/terpasang
untuk:
a. PemberianUangMuka kepada
PenyediaBarang/Jasadengan
pemberianJaminanUangMuka;
b. PenyediaBarang/Jasayangkarena
sifatnyadapatdilakukan
pembayaranterlebihdahulu,
sebelumBarang/Jasasetelah
penyediaBarang/Jasa
menyampaikanjaminanatas
pembayaranyangakan dilakukan;
c. Pembayaranperalatandan/atau
bahan yangmenjadi bagiandari
hasil pekerjaanyangakan
diserahterimakan,namunbelum
terpasang.
Contohkegiatanyangkarenasifatnyaharusdilakukanpembayaranterlebihdahulu,antaralainnamutidakterbatas
pada sewamenyewa,jasaasuransi dan/ataupengambilalihresiko,kontrakpenyelenggaraanbeasiswa,belanja
online,ataujasapenasehathukum.
Peralatandan/ataubahanyang menjadi bagiandari hasil pekerjaanyangakandiserahterimakannamunbelum
terpasang,dibayarsenilai peralatandan/ataubahantersebut,tidaktermasukbiayapemasangandanbiayauji
fungsi.
Penyelesaianpekerjaanpemasangan danuji fungsi peralatandan/ataubahandilakukandalamTahunAnggaran
berjalan.
X. KEADAAN KAHAR
18. Kategori Keadaan
Kahar
Yang dapat digolongkan
sebagai KeadaanKahar
dalamKontrakPengadaan
Barang/Jasameliputi:
a. BencanaAlam
b. BencanaNon Alam
c. BencanaSosial
d. Pemogokan
e. Kebakaran;dan/atau
f. Gangguan industri
lainnyasebagaimana
dinyatakanmelalui
keputusanbersama
Menteri Keuangandan
Menteri Teknisterkait.
ContohKeadaanKahar dalamKontrak
PengadaanBarang/Jasaantara lainnamun
tidakterbataspada: bencanaalam,
bencananonalam, bencanasosial,
pemogokan,kebakaran,gangguanindustri
lainnyasebagaimanadinyatakanmelalui
keputusanbersamaMenteri Keuangan
dan Menteri Teknisterkait.
Pengertiankeadaan
kahar yangdulunya
ada pada pasal 91
Ayat(2) dihapus.
7. Kategori keadaankaharlebihdiperluasdandisesuaikandnganketentuanyangtercantumdalamkontrak.
XI. PEMUTUSANKONTRAK
19. Ketentuan50 Hari
dan Tahun
Anggaran
Belumdiaturdenganjelas PemberiankesempatankepadaPenyedia
Barang/Jasamenyelesaikanpekerjaan
sampai dengan50 (limapuluh) hari
kalender,sejakmasaberakhirnya
pelaksanaanpekerjaan,dapatmelampaui
Tahun Anggaran.
Ketentuanini mengikutiPeraturanMenteri KeuangandanPeraturanMenteri PekerjaanUmumyangsudah
menetapkanhal ini sebelumnya.
20. TindakLanjut
Pemutusan
Kontrak
Belumdiaturdenganjelas Dalamhal dilakukanpemutusanKontrak
secara sepihakolehPPKkarenakesalahan
PenyediaBarang/Jasa,KelompokKerja
ULP dapat melakukanPenunjukan
Langsungkepadapemenangcadangan
berikutnyapadapaketpekerjaanyang
sama atau PenyediaBarang/Jasayang
mampudan memenuhi syarat.
Ketentuanini memberikankepastianterhadappelaksanaanpekerjaan,dimanaapabilaterjadi pemutusankontrak,
maka tahapanpengadaan kembali diulangmelaluimetodepemilihanpenyediadalambentukpenunjukanlangsung
olehPokjaULP.
XII. PENGADAANSECARA ELEKTRONIK
21. KewajibanPBJ
Secara Elektronik
PengadaanBarang/Jasa
Pemerintah dapatdilakukan
secara elektronik.
PengadaanBarang/JasaPemerintah
dilakukansecaraelektronik.
Menghilangkankata
“dapat” pada Pasal
106 Ayat 1.
Berdasarkanketentuanini,makapengadaanbarang/jasapemerintahwajibdilaksanakansecaraelektronikdimulai
saat PerpresNo.4Tahun 2015 berlaku.
Ruang lingkup pengadaansecaraelektronikini adalahE-TenderingdanE-Purchasing.Hal ini berarti penunjukan
langsung,pengadaanlangsung,kontes,dansayembaradilaksanakansecaranonelektronik.
22. PenggunaanSPSE Belumdiatur K/L/D/ImempergunakanSistem
PengadaanBarang/JasaPemerintah
secara Elektronikyangdikembangkanoleh
LKPP.
BerdasarkanketentuanyangtertuangpadaPasal 108 Ayat (3) dan (4),maka SPSE yangdigunakanadalahSPSEyang
dikembangkanolehLKPP.K/L/D/Itidakbolehmenggunakanaplikasi lain untukpengadaansecaraelektronik.
23. KetentuanE- Belumdiaturdenganjelas DalampelaksanaanE-Tenderingdilakukan
8. Tendering denganketentuansebagai berikut:
a. TidakdiperlukanJaminan
Penawaran;
b. Tidakdiperlukansanggahan
kualifikasi;
c. Apabilapenawaran yangmasuk
kurangdari 3 (tiga) peserta,
pemilihanpenyediadilanjutkan
dengandilakukannegoisasiteknis
dan harga/biaya;
d. Tidakdiperlukansanggahan
banding;
e. Untuk pemilihanPenyediaJasa
Konsultasi:
1) Daftar pendekberjumlah
3 (tiga) sampai 5 (lima)
PenyediaJasaKonsultasi;
2) Seleksi sederhana
dilakukandenganmetode
pascakualifikasi.
24. Percepatan
PelaksanaanE-
Tendering
Belumdiatur 1. PercepatanpelaksanaanE-
Tenderingdilakukandengan
memanfaatkaninformasi.
2. PelaksanaanE-Tendering
dilakukandenganhanya
memasukanpenawaranharga
untukPegadaanBarang/Jasayang
tidakmemerlukanpenilaian
kualifikasi,administrasi,dan
teknis,sertatidakadasanggahan
dan sanggahanbanding.
3. Tahapan E-Tendering
sebagaimanadimaksudpaling
kurangterdiri atas:
a. Undangan;
b. Pemasukanpenawaran
harga;
c. Pengumumanpemenang.
PercepatanpelaksanaanE-TenderingbarudiperkenalkanpadaPerpresNomor4Tahun2015 danmempergunakan
inormasi kinerjapenyedia(VendorManagementSystem).Pemilihanpenyediadilaksanakanterhadapdata penyedia
yang sudahterdapatpada sistemsehinggatidakdiperlukanevaluasikualifikasilagi.Demikianjugabarang/jasayang
akan diadakansudahbersifatjelasdantegassehinggatidakdiperlukanevaluasiadministrasidanteknis.Persaingan
hanyaterjadi padasisi harga. Sehubungandenganhal ini,makawaktupelaksanaanpemilihanpenyediadapatjauh
lebihsingkat.
9. 25. KontrakPayung
pada E-Katalog
Dalamrangka pengeloalaan
sistemkatalogelektronik
sebagaimanadimaksud
pada ayat (1),LKPP
melaksanakanKontrak
PayungdenganPenyedia
Barang/Jasauntuk
Barang/Jasatertentu.
Dihapus
26. Kewajiban
MenggunakanE-
Purchasing
Belumdiatur K/L/D/IwajibmelakukanE-Purchasing
terhadapBarang/Jasayang sudahdimuat
dalamsistemkatalogelektroniksesuai
dengankebutuhanK/L/D/I.
27. PelaksanaE-
Purchasing
Belumdiatur E-PurchasingdilaksanakanolehPejabat
Pengadaan/PPKataupejabatyang
ditetapkanolehPimpinan
Instansi/Institusi.
XIII. PELAYANANHUKUM TERHADAP PENGELOLA PENGADAAN
28. Kewajiban
PelayananHukum
Belumdiatur PimpinanK/L/D/Iwajibmemberikan
pelayananhukumkepada
PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat
Pengadaan/PPHP/PPSPM/Bendahara/APIP
dalammenghadapi permasalahanhukum
dalamlingkupPengadaanBarang/Jasa
Pemerintah.
29. Ruang Lingkup Belumdiatur Pelayananhukumhanyadiberikanhingga
tahap penyelidikanuntuktindakpidana
dan pelanggaranpersainganusaha.
Ketentuanini bertujuanuntukmemberikanperlindunganhukumkepadapengelolapengadaansehinggadapat
melaksanakantugasnyasecarabaikdantenang.JugauntukmemastikanbahwaK/L/D/Itetapbertanggungjawab
dalamprosespengadaanbarang/jasa.
XIV. KETENTUAN LAIN
30. Pengadaan
Barang/Jasadi
Desa
Belumdiatur KetentuanPengadaanBarang/Jasadi Desa
diaturdenganperaturanBupati/Walikota
yang mengacupadapedomanyang
ditetapkanolehLKPP.
Menindaklanjuti UUNomor6 Tahun 2014 tentangDesa,makaDesa memiliki pengaturanpengadaanbarang/jasa
sendiri sertatidaktundukkepadaPerpresNo.54Tahun2010 danPerubahannya.Hal ini karenasumberanggaranPBJ
Desaadalah APBDesyangtidaktermasukruanglingkupPasal 2 PerpresNo.54Tahun2010 danPerubahannya.Oleh
10. sebabitu,setiapKepalaDaerahwajibmembuataturanPBJpadaDesa di Wilayahnyanamuntetapmengacukepada
pedomanyangditetapkanolehLKPP.
31. Konsolidasi
Pengadaan
Belumdiatur PimpinanK/L/D/Imendorongkonsolidasi
pelaksanaanPengadaanBarang/Jasa
Pemerintah.
Saat ini pelaksanaanpengadaandi K/L/D/Iterkotak-kotakberdasarkankegiatandananggaran.Denganmunculnya
aturan ini,makapelaksanaanpengadaandidorongdilaksanakansecaraterkonsolidasisehinggatidaklagi banyak
dilaksanakansecarapengadaanlangsungdandapatmendorongpelaksanaanpengadaanyanglebihefektif dan
efisien.