SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  10
Télécharger pour lire hors ligne
Matriks Perbedaan Antara Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden No. 35 Tahun
2011, dan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012
dengan
Peraturan Presiden No. 172 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015
tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
NO TOPIK PERPRES 54/2010, PERPRES
35/2011, DAN PERPRES
70/2012
PERPRES 172/2014 DAN PERPRES 4/2015 KETERANGAN
I. DEFENISI
1. LKKP LembagaKebijakan
PengadaanBarang/Jasa
Pemerintahyang
selanjutnyadisebutLKPP
adalahlembagaPemerintah
yang bertugas
mengembangkandan
merumuskankebijakan
PengadaanBarang/Jasa
sebagaimanadimkasud
dalamPeraturanPresiden
Nomor106 tahun2007
LembagaKebijakan
PengadaanBarang/jasa
Pemerintah.
LembagaKebijakanPengadaan
Barang/JasaPemerintah yangselanjutnya
disebutLKPPadalahLembagaPemerintah
yang bertugasmengembangkandan
merumuskankebijakanPengadaan
Barang/Jasasebagimanadimaksuddalam
PeraturanPresidenNomor106 tahun
2007 LembagaKebijakanPengadaan
Barang/jasaPemerintahsebagaimana
diubahdenganPeraturanPresidenNomor
157 Tahun2014 tentangPerubahanatas
PeraturanPresidenNomor106 tahun
2007 LembagaKebijakanPengadaan
Barang/jasaPemerintah.
Perubahanyang
terjadi adalahdasar
hukum
pembentukanLKPP.
2. Pejabat
Pengadaan
PejabatPengadaanadalah
personil yangditunjuk
untukmelaksanakan
PengadaanLangsung.
PejabatPengadaanadalahpersonilyang
ditunjukuntukmelaksanakanPengadaan
Langsung,PenunjukanLangsungdanE-
Purchasing.
 PerananPejabatPengadaansaatini lebihdiperluasyaitudapatmelakukanpenunjukanlangsunghinggamaksimal
200 jutadan E-Purchasing.
II. ORGANISASIPENGADAAN
3. Tugas Pokokdan
Kewenangan
Pejabat
Pengadaan
PengadaanLangsunguntuk
paketPengadaan
Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasalainnya
yang bernilai palingtinggi
Rp 200.000.000,00 (dua
ratus jutarupiah) dan/atau
PengadaanLangsunguntuk
PengadaanLangsungatau Penunjukan
LangsunguntukpaketPengadaan
Barang/PekerjaanKonstruksi/Jasalainnya
yang bernilai palingtinggi Rp
200.000.000,00 (duaratus juta rupiah);
dan/atauPengadaanLangsung atau
PenunjukanLangsung untukPaket
PengadaanJasaKonsultasi yangbernilai
PaketPengadaanJasa
Konsultasi yangbernilai
palingtinggi Rp
50.000.000,00 (limapuluh
jutarupiah).
palingtinggi Rp50.000.000,00 (limapuluh
jutarupiah).
4. Persyaratan
Sertifikatuntuk
KepalaULP
Pengecualianpersyaratan
kepemilikansertifikathanya
berlakudalamhal Kepala
ULP tidakmerangkap
anggota KelompokKerja
ULP .
Pengecualianpersyaratankepemilikan
sertifikathanyaberlakudalamhal Kepala
ULP tidakmerangkapanggota Kelompok
KerjaULP/PejabatPengadaan.
5. PersyaratanPajak
Untuk Penyedia
Sebagai wajibpajaksudah
memilikiNomorPokok
WajibPajak(NPWP) dan
telahmemenuhikewajiban
perpajakantahunterakhir
(PPTKTahunan) serta
memilikilaporanbulanan
PPhPasal 21, PPhPasal 23
(bilaadatransaksi),PPh
pasal 25/Pasal 29 dan PPN
(bagi PengusahaKena
Pajak) palingkurang3 (tiga)
bulanterakhirdalamtahun
berjalan.
Memiliki NomorPokokWajibPajak
(NPWP) dantelahmemenuhi kewajiban
perpajakantahunterakhir.
 Denganmenghilangkanpersyaratanpajak3bulanterakhir,makakerumitanevaluasikualifikasidanbenturan
denganperaturanperpajakandapatdihindari.
6. PersyaratanPajak
untukMetode
Pengadaan
Langsung
Belumdiatur Persyaratanpemenuhankewajiban
perpajakantahunterakhir,dikecualikan
untukPengadaanLangsungdengan
menggunakanbukti pembelianatas
kwitansi.
 PengadaanLangsungyangmenggunakanbukti pembelianataukwitansi cukupmempersyaratkankepemilikan
NPWP.
III. RENCANA UMUMPENGADAAN
7. PengumumanRUP PA pada PemerintahDaerah
mengumumkanRencana
Umum Pengadaan
Barang/jasasecara terbuka
kepadamasyarakatluas,
setelahAPBDyang
PA pada PemerintahDaerah
mengumumkanRencanaUmum
PengadaanBarang/jasasecaraterbuka
kepadamasyarakatluas,setelah
rancangan peraturan daerah tentang
APBDyang merupakanrencanakeuangan
merupakanrencan
keuangantahunan
PemerintahDaerahdibahas
dan disetujuibersamaoleh
PemerintahDaerahdan
DPRD.
tahunaPemerintahDaerahdisetujui
bersamaolehPemerintahDaerahdan
DPRD.
 PengumumanRUPtidaklagi menunggupersetujuanAPBD,melainkancukuppersetujuanRanperdaAPBD.
IV . METODE PEMILIHAN
8. Penunjukan
Langsung
Ditambhakan:
PekerjaanPengadaandanPenyaluran
benihunggul yangmeliputi benihpadi,
jagung,dan kedelai,sertapupukyang
meliputi Urea,NPA,danZA kepadapetani
dalamrangka menjaminketersediaan
benihdanpupuksecaratepat dancepat
untukpelaksanaanpeningkatanketahan
pangan.
 Penambahanini dilakukanpadaPerpres172 Tahun2014 yang bertujuanuntuk mendukungprogram Pemerintah
mencapai kedaulatanpangan .
9. Pengadaan
LangsungJasa
Konsultasi
PengadaanLangsungdapat
dilakukanterhadap
PengadaanJasaKonsultasi
yang memiliki karakteristik
sebagai berikut:
a. Merupakan
kebutuhan
operasional K/L/D/I;
dan/atau
b. Bernilai palingtinggi
Rp 50.000.00,00 (lima
puluhjutarupiah).
PengadaanLangsungdapat dilakukan
terhadapPengadaanJasaKonsultasi yang
bernilai palingtinggi Rp50.000.00,00 (lima
puluhjutarupiah).
 Ketentuankebutuhanopersionaldihapuskarenadapatberarti pengadaanlangsungjasakonsultasidapatdilakukan
berapapunnilainyaselamamemenuhiketentuanopersional .
V. TANDA BUKTI PERJANJIAN
10. Tanda Bukti
Perjanjian
Tanda bukti perjanjian
terdiri atas:
a. Bukti pembelian
b. Kwitansi
Tanda bukti perjanjianterdiri atas:
a. Bukti pembelian
b. Kwitansi
c. Surat PerjanjianKerja(SPK);dan
c. Surat PerjanjianKerja
(SPK);dan
d. Surat Perjanjian
d. Surat Perjanjian
e. Surat Pesanan
 Surat PesanandiperuntukkankhususuntukpengadaanyangdilaksanakansecaraE-Purchasingdanpembeliansecara
online
VI. JAMINANPELAKSANAAN
11. Penggunaan
Jaminan
Pelaksanaan
JaminanPelaksanaan
dapat dimintaPPKkepada
PenyediaJasaLainnya
untukKontrakbernilai di
atas Rp 200.000.000,00
(duatus jutarupiah),
kecuali untukPengadaan
Jasa Lainnyadimanaaset
Penyediasudahdi kuasai
olehpengguna.
JaminanPelaksanaantidakdiperlukan
dalamhal:
a. PengadaanBarang/Pekerjaan
Kontruksi/JasaLainnyayang
dilaksanakandenganmetode
PengadaanLangsung,Penunjukan
LangsungUntuk Penanganan
Darurat, Kontes,atauSayembara
b. PengadaanJasaLainnya,dimana
asetPenyediasudahdikuasaioleh
Pengguna;atau
c. PengadaanBarang/Jasadalam
KatalogElektronikmelaluiE-
Purchasing.
 PenggunaanJaminanlebihdipertegaspadametodePemilihandanbukansekedarberdasarkannilai paketlagi.Juga
apabilaprosespemilihanmenggunakanE-Purchasing,makatidakdiperlukanjaminanpelaksanaan.
VII. PENGUMUMANPEMILIHANPENYEDIA
12. Waktu
Pengumuman
Pemilihan
PengumumanPemilihan
Penyediadilakukansetelah
penetapanAPBDuntuk
AnggaranAPBD dansetelah
persetujuanRKA untuk
APBN.
PengumumanPemilihan Penyedia
dilakukansetelahRUPdiumumkanatau
untukPengadaanBarang/Jasatertentu
dapat dilakukansebelumRUP
diumumkan.
 PengumumanPemilihanPenyediasaatini didasarkankepadaRUPdan bukankepadaanggaran lagi.
 PengumumanPemilihanyangmendahului RUPdapatdilakukanuntuk:
o PengadaanBarang/Jasayangmembutuhkanwaktuperencanaandanpersiapanpelaksanaanpengadaan
Barang/Jasayang lama;
o Pekerjaankompleks;dan/atau
o Pekerjaanrutinyangharusdipenuhi di awal tahunanggarandantidakbolehberhenti.
VIII. PENANDATANGANANKONTRAK
13. Kontrakdan
Penetapan
Anggaran
PenandatangananKontrak
PengadaanBarang/Jasa
dilakukansetelahDIPA/DPA
ditetapkan.
Dalamhal prosespemilihanPenyedia
Barang/Jasadilaksanakanmendahului
pengesahanDIPA/DPAdan alokasi
anggaran dalamDIPA/DPA tidakdi setujui
atau ditetapkankurangdari nilai
PengadaanBarang/Jasayangdiadakan,
prosespemilihanPenyediaBarang/Jasa
dilanjutkanke tahappenandatanganan
kontraksetelahdilakukanrevisiDIPA/DPA
atau prosespemilihanPenyedia
Barang/Jasadibatalkan.
14. Kontrakdan
Jaminan
Pelaksanaan
Para pihakmenandatangani
Kontraksetelah
PenyediaBarang/Jasa
menyerahkanJaminan
Pelaksanaanpalinglambat
14 (empatbelas) hari
terhitungsejak
ditebitkannyaSPPBJ.
Para pihak menandatangani Kontrak
setelahPenyediaBarang/jasa
menyerahkanJaminanPelaksanaan.
Batas waktu
penyerahan
jaminan
pelaksanaan
dihapuskan.
IX. PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN
15. Waktu
Pembayaran
Pembayranprestasi kerja
kerjadiberikankepada
PenyediaBarang/Jasa
setelahdikurangi angsuran
pengembalianUangMuka
dan dendaapabilaada,
sertapajak.
Pembayaranprestasi pekerjaandiberikan
kepadaPenyediaBarang/Jasasenilai
prestasi pekerjaanyangditerimasetelah
dikurangi angsuranpengembalianUang
mukadan dendaapabilaada,serta pajak.
Lebihdipertegas
bahwapembayaran
berdasarkan
prestasi yang
diterima.
16. Pembayaran
Pekerjaan
Konstruksi
Pembayaran
bulanan/terminuntuk
PekerjaanKontruksi,
dilakukansenilai pekerjaan
yang telahdipasang,
termasuk peralatan
dan/ataubahan yang
menjadi bagiandari hasil
pekerjaanyangakan
diserahterimakan,sesuai
denganketentuanyang
terdapatdalamkontrak.
Pembayaranuntukpekerjaankontruksi,
dilakukansenilai pekerjaanyangtelah
terpasang.
17. Pembayaran
SebelumPrestasi
Belumdiatur Pembayarandalamdilakukansebelum
prestasi pekerjaanditerima/terpasang
untuk:
a. PemberianUangMuka kepada
PenyediaBarang/Jasadengan
pemberianJaminanUangMuka;
b. PenyediaBarang/Jasayangkarena
sifatnyadapatdilakukan
pembayaranterlebihdahulu,
sebelumBarang/Jasasetelah
penyediaBarang/Jasa
menyampaikanjaminanatas
pembayaranyangakan dilakukan;
c. Pembayaranperalatandan/atau
bahan yangmenjadi bagiandari
hasil pekerjaanyangakan
diserahterimakan,namunbelum
terpasang.
 Contohkegiatanyangkarenasifatnyaharusdilakukanpembayaranterlebihdahulu,antaralainnamutidakterbatas
pada sewamenyewa,jasaasuransi dan/ataupengambilalihresiko,kontrakpenyelenggaraanbeasiswa,belanja
online,ataujasapenasehathukum.
 Peralatandan/ataubahanyang menjadi bagiandari hasil pekerjaanyangakandiserahterimakannamunbelum
terpasang,dibayarsenilai peralatandan/ataubahantersebut,tidaktermasukbiayapemasangandanbiayauji
fungsi.
 Penyelesaianpekerjaanpemasangan danuji fungsi peralatandan/ataubahandilakukandalamTahunAnggaran
berjalan.
X. KEADAAN KAHAR
18. Kategori Keadaan
Kahar
Yang dapat digolongkan
sebagai KeadaanKahar
dalamKontrakPengadaan
Barang/Jasameliputi:
a. BencanaAlam
b. BencanaNon Alam
c. BencanaSosial
d. Pemogokan
e. Kebakaran;dan/atau
f. Gangguan industri
lainnyasebagaimana
dinyatakanmelalui
keputusanbersama
Menteri Keuangandan
Menteri Teknisterkait.
ContohKeadaanKahar dalamKontrak
PengadaanBarang/Jasaantara lainnamun
tidakterbataspada: bencanaalam,
bencananonalam, bencanasosial,
pemogokan,kebakaran,gangguanindustri
lainnyasebagaimanadinyatakanmelalui
keputusanbersamaMenteri Keuangan
dan Menteri Teknisterkait.
Pengertiankeadaan
kahar yangdulunya
ada pada pasal 91
Ayat(2) dihapus.
 Kategori keadaankaharlebihdiperluasdandisesuaikandnganketentuanyangtercantumdalamkontrak.
XI. PEMUTUSANKONTRAK
19. Ketentuan50 Hari
dan Tahun
Anggaran
Belumdiaturdenganjelas PemberiankesempatankepadaPenyedia
Barang/Jasamenyelesaikanpekerjaan
sampai dengan50 (limapuluh) hari
kalender,sejakmasaberakhirnya
pelaksanaanpekerjaan,dapatmelampaui
Tahun Anggaran.
 Ketentuanini mengikutiPeraturanMenteri KeuangandanPeraturanMenteri PekerjaanUmumyangsudah
menetapkanhal ini sebelumnya.
20. TindakLanjut
Pemutusan
Kontrak
Belumdiaturdenganjelas Dalamhal dilakukanpemutusanKontrak
secara sepihakolehPPKkarenakesalahan
PenyediaBarang/Jasa,KelompokKerja
ULP dapat melakukanPenunjukan
Langsungkepadapemenangcadangan
berikutnyapadapaketpekerjaanyang
sama atau PenyediaBarang/Jasayang
mampudan memenuhi syarat.
 Ketentuanini memberikankepastianterhadappelaksanaanpekerjaan,dimanaapabilaterjadi pemutusankontrak,
maka tahapanpengadaan kembali diulangmelaluimetodepemilihanpenyediadalambentukpenunjukanlangsung
olehPokjaULP.
XII. PENGADAANSECARA ELEKTRONIK
21. KewajibanPBJ
Secara Elektronik
PengadaanBarang/Jasa
Pemerintah dapatdilakukan
secara elektronik.
PengadaanBarang/JasaPemerintah
dilakukansecaraelektronik.
Menghilangkankata
“dapat” pada Pasal
106 Ayat 1.
 Berdasarkanketentuanini,makapengadaanbarang/jasapemerintahwajibdilaksanakansecaraelektronikdimulai
saat PerpresNo.4Tahun 2015 berlaku.
 Ruang lingkup pengadaansecaraelektronikini adalahE-TenderingdanE-Purchasing.Hal ini berarti penunjukan
langsung,pengadaanlangsung,kontes,dansayembaradilaksanakansecaranonelektronik.
22. PenggunaanSPSE Belumdiatur K/L/D/ImempergunakanSistem
PengadaanBarang/JasaPemerintah
secara Elektronikyangdikembangkanoleh
LKPP.
 BerdasarkanketentuanyangtertuangpadaPasal 108 Ayat (3) dan (4),maka SPSE yangdigunakanadalahSPSEyang
dikembangkanolehLKPP.K/L/D/Itidakbolehmenggunakanaplikasi lain untukpengadaansecaraelektronik.
23. KetentuanE- Belumdiaturdenganjelas DalampelaksanaanE-Tenderingdilakukan
Tendering denganketentuansebagai berikut:
a. TidakdiperlukanJaminan
Penawaran;
b. Tidakdiperlukansanggahan
kualifikasi;
c. Apabilapenawaran yangmasuk
kurangdari 3 (tiga) peserta,
pemilihanpenyediadilanjutkan
dengandilakukannegoisasiteknis
dan harga/biaya;
d. Tidakdiperlukansanggahan
banding;
e. Untuk pemilihanPenyediaJasa
Konsultasi:
1) Daftar pendekberjumlah
3 (tiga) sampai 5 (lima)
PenyediaJasaKonsultasi;
2) Seleksi sederhana
dilakukandenganmetode
pascakualifikasi.
24. Percepatan
PelaksanaanE-
Tendering
Belumdiatur 1. PercepatanpelaksanaanE-
Tenderingdilakukandengan
memanfaatkaninformasi.
2. PelaksanaanE-Tendering
dilakukandenganhanya
memasukanpenawaranharga
untukPegadaanBarang/Jasayang
tidakmemerlukanpenilaian
kualifikasi,administrasi,dan
teknis,sertatidakadasanggahan
dan sanggahanbanding.
3. Tahapan E-Tendering
sebagaimanadimaksudpaling
kurangterdiri atas:
a. Undangan;
b. Pemasukanpenawaran
harga;
c. Pengumumanpemenang.
 PercepatanpelaksanaanE-TenderingbarudiperkenalkanpadaPerpresNomor4Tahun2015 danmempergunakan
inormasi kinerjapenyedia(VendorManagementSystem).Pemilihanpenyediadilaksanakanterhadapdata penyedia
yang sudahterdapatpada sistemsehinggatidakdiperlukanevaluasikualifikasilagi.Demikianjugabarang/jasayang
akan diadakansudahbersifatjelasdantegassehinggatidakdiperlukanevaluasiadministrasidanteknis.Persaingan
hanyaterjadi padasisi harga. Sehubungandenganhal ini,makawaktupelaksanaanpemilihanpenyediadapatjauh
lebihsingkat.
25. KontrakPayung
pada E-Katalog
Dalamrangka pengeloalaan
sistemkatalogelektronik
sebagaimanadimaksud
pada ayat (1),LKPP
melaksanakanKontrak
PayungdenganPenyedia
Barang/Jasauntuk
Barang/Jasatertentu.
Dihapus
26. Kewajiban
MenggunakanE-
Purchasing
Belumdiatur K/L/D/IwajibmelakukanE-Purchasing
terhadapBarang/Jasayang sudahdimuat
dalamsistemkatalogelektroniksesuai
dengankebutuhanK/L/D/I.
27. PelaksanaE-
Purchasing
Belumdiatur E-PurchasingdilaksanakanolehPejabat
Pengadaan/PPKataupejabatyang
ditetapkanolehPimpinan
Instansi/Institusi.
XIII. PELAYANANHUKUM TERHADAP PENGELOLA PENGADAAN
28. Kewajiban
PelayananHukum
Belumdiatur PimpinanK/L/D/Iwajibmemberikan
pelayananhukumkepada
PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat
Pengadaan/PPHP/PPSPM/Bendahara/APIP
dalammenghadapi permasalahanhukum
dalamlingkupPengadaanBarang/Jasa
Pemerintah.
29. Ruang Lingkup Belumdiatur Pelayananhukumhanyadiberikanhingga
tahap penyelidikanuntuktindakpidana
dan pelanggaranpersainganusaha.
 Ketentuanini bertujuanuntukmemberikanperlindunganhukumkepadapengelolapengadaansehinggadapat
melaksanakantugasnyasecarabaikdantenang.JugauntukmemastikanbahwaK/L/D/Itetapbertanggungjawab
dalamprosespengadaanbarang/jasa.
XIV. KETENTUAN LAIN
30. Pengadaan
Barang/Jasadi
Desa
Belumdiatur KetentuanPengadaanBarang/Jasadi Desa
diaturdenganperaturanBupati/Walikota
yang mengacupadapedomanyang
ditetapkanolehLKPP.
 Menindaklanjuti UUNomor6 Tahun 2014 tentangDesa,makaDesa memiliki pengaturanpengadaanbarang/jasa
sendiri sertatidaktundukkepadaPerpresNo.54Tahun2010 danPerubahannya.Hal ini karenasumberanggaranPBJ
Desaadalah APBDesyangtidaktermasukruanglingkupPasal 2 PerpresNo.54Tahun2010 danPerubahannya.Oleh
sebabitu,setiapKepalaDaerahwajibmembuataturanPBJpadaDesa di Wilayahnyanamuntetapmengacukepada
pedomanyangditetapkanolehLKPP.
31. Konsolidasi
Pengadaan
Belumdiatur PimpinanK/L/D/Imendorongkonsolidasi
pelaksanaanPengadaanBarang/Jasa
Pemerintah.
 Saat ini pelaksanaanpengadaandi K/L/D/Iterkotak-kotakberdasarkankegiatandananggaran.Denganmunculnya
aturan ini,makapelaksanaanpengadaandidorongdilaksanakansecaraterkonsolidasisehinggatidaklagi banyak
dilaksanakansecarapengadaanlangsungdandapatmendorongpelaksanaanpengadaanyanglebihefektif dan
efisien.

Contenu connexe

Similaire à Matriks perbedaan perpres nomor 54 2010 dan perpres nomor 4 2015

Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010Khalid Mustafa
 
Matriks perbedaan perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya
Matriks perbedaan perpres 54 tahun 2010 dan perubahannyaMatriks perbedaan perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya
Matriks perbedaan perpres 54 tahun 2010 dan perubahannyaYuni
 
Pengadaan langsung
Pengadaan langsungPengadaan langsung
Pengadaan langsungAbdul Aziz
 
Perpres no 70 th 2012 new
Perpres  no 70 th 2012 newPerpres  no 70 th 2012 new
Perpres no 70 th 2012 newbiancamulus
 
03311940000011_Sasfina Aditiya_Tugas 4_Pengadaan Barang dan Jasa.pptx
03311940000011_Sasfina Aditiya_Tugas 4_Pengadaan Barang dan Jasa.pptx03311940000011_Sasfina Aditiya_Tugas 4_Pengadaan Barang dan Jasa.pptx
03311940000011_Sasfina Aditiya_Tugas 4_Pengadaan Barang dan Jasa.pptxKurohilost
 
Perka lkpp no 1 2015
Perka lkpp no 1 2015Perka lkpp no 1 2015
Perka lkpp no 1 2015Ulfah Hanum
 
Perka lkpp no. 1 tahun 2015 tentang e tendering
Perka lkpp no. 1 tahun 2015 tentang e tenderingPerka lkpp no. 1 tahun 2015 tentang e tendering
Perka lkpp no. 1 tahun 2015 tentang e tenderingIrman Gapur
 
Perka lkpp no. 1 tahun 2015 tentang e tendering
Perka lkpp no. 1 tahun 2015 tentang e tenderingPerka lkpp no. 1 tahun 2015 tentang e tendering
Perka lkpp no. 1 tahun 2015 tentang e tenderingkunwidiatmono82
 
Kontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan Perubahannya
Kontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan PerubahannyaKontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan Perubahannya
Kontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan PerubahannyaKhalid Mustafa
 
Peraturan Kepala LKPP No 9 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Ser...
Peraturan Kepala LKPP No 9 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Ser...Peraturan Kepala LKPP No 9 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Ser...
Peraturan Kepala LKPP No 9 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Ser...Ulfah Hanum
 
jasa konsultan hukum.pptx
jasa konsultan hukum.pptxjasa konsultan hukum.pptx
jasa konsultan hukum.pptxagushw3
 
perka lkpp nomor 1 tahun 2015
perka lkpp nomor 1 tahun 2015perka lkpp nomor 1 tahun 2015
perka lkpp nomor 1 tahun 2015Denny Septiawan
 
Matrix perbedaan
Matrix perbedaanMatrix perbedaan
Matrix perbedaanYobin Manik
 
Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-20123
Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-20123Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-20123
Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-20123EnvaPya
 
Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-20121
Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-20121Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-20121
Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-20121dhoan Evridho
 
Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-2012
Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-2012Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-2012
Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-2012dhoan Evridho
 

Similaire à Matriks perbedaan perpres nomor 54 2010 dan perpres nomor 4 2015 (20)

Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
 
Matriks perbedaan perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya
Matriks perbedaan perpres 54 tahun 2010 dan perubahannyaMatriks perbedaan perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya
Matriks perbedaan perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya
 
Matriksperbedaanperpres54tahun2010danperubahannya 150125210812-conversion-gate01
Matriksperbedaanperpres54tahun2010danperubahannya 150125210812-conversion-gate01Matriksperbedaanperpres54tahun2010danperubahannya 150125210812-conversion-gate01
Matriksperbedaanperpres54tahun2010danperubahannya 150125210812-conversion-gate01
 
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Perpres No. 4 tahun 2015
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Perpres No. 4 tahun 2015Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Perpres No. 4 tahun 2015
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Perpres No. 4 tahun 2015
 
Sosilisasiperpres4tahun2015
Sosilisasiperpres4tahun2015Sosilisasiperpres4tahun2015
Sosilisasiperpres4tahun2015
 
Pengadaan langsung
Pengadaan langsungPengadaan langsung
Pengadaan langsung
 
Perpres no 70 th 2012 new
Perpres  no 70 th 2012 newPerpres  no 70 th 2012 new
Perpres no 70 th 2012 new
 
03311940000011_Sasfina Aditiya_Tugas 4_Pengadaan Barang dan Jasa.pptx
03311940000011_Sasfina Aditiya_Tugas 4_Pengadaan Barang dan Jasa.pptx03311940000011_Sasfina Aditiya_Tugas 4_Pengadaan Barang dan Jasa.pptx
03311940000011_Sasfina Aditiya_Tugas 4_Pengadaan Barang dan Jasa.pptx
 
Perka lkpp no 1 2015
Perka lkpp no 1 2015Perka lkpp no 1 2015
Perka lkpp no 1 2015
 
Perka lkpp no. 1 tahun 2015 tentang e tendering
Perka lkpp no. 1 tahun 2015 tentang e tenderingPerka lkpp no. 1 tahun 2015 tentang e tendering
Perka lkpp no. 1 tahun 2015 tentang e tendering
 
Perka lkpp no. 1 tahun 2015 tentang e tendering
Perka lkpp no. 1 tahun 2015 tentang e tenderingPerka lkpp no. 1 tahun 2015 tentang e tendering
Perka lkpp no. 1 tahun 2015 tentang e tendering
 
Kontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan Perubahannya
Kontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan PerubahannyaKontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan Perubahannya
Kontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan Perubahannya
 
Peraturan Kepala LKPP No 9 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Ser...
Peraturan Kepala LKPP No 9 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Ser...Peraturan Kepala LKPP No 9 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Ser...
Peraturan Kepala LKPP No 9 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Ser...
 
2 pk 05b
2 pk 05b2 pk 05b
2 pk 05b
 
jasa konsultan hukum.pptx
jasa konsultan hukum.pptxjasa konsultan hukum.pptx
jasa konsultan hukum.pptx
 
perka lkpp nomor 1 tahun 2015
perka lkpp nomor 1 tahun 2015perka lkpp nomor 1 tahun 2015
perka lkpp nomor 1 tahun 2015
 
Matrix perbedaan
Matrix perbedaanMatrix perbedaan
Matrix perbedaan
 
Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-20123
Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-20123Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-20123
Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-20123
 
Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-20121
Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-20121Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-20121
Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-20121
 
Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-2012
Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-2012Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-2012
Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-2012
 

Matriks perbedaan perpres nomor 54 2010 dan perpres nomor 4 2015

  • 1. Matriks Perbedaan Antara Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2011, dan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 dengan Peraturan Presiden No. 172 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO TOPIK PERPRES 54/2010, PERPRES 35/2011, DAN PERPRES 70/2012 PERPRES 172/2014 DAN PERPRES 4/2015 KETERANGAN I. DEFENISI 1. LKKP LembagaKebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintahyang selanjutnyadisebutLKPP adalahlembagaPemerintah yang bertugas mengembangkandan merumuskankebijakan PengadaanBarang/Jasa sebagaimanadimkasud dalamPeraturanPresiden Nomor106 tahun2007 LembagaKebijakan PengadaanBarang/jasa Pemerintah. LembagaKebijakanPengadaan Barang/JasaPemerintah yangselanjutnya disebutLKPPadalahLembagaPemerintah yang bertugasmengembangkandan merumuskankebijakanPengadaan Barang/Jasasebagimanadimaksuddalam PeraturanPresidenNomor106 tahun 2007 LembagaKebijakanPengadaan Barang/jasaPemerintahsebagaimana diubahdenganPeraturanPresidenNomor 157 Tahun2014 tentangPerubahanatas PeraturanPresidenNomor106 tahun 2007 LembagaKebijakanPengadaan Barang/jasaPemerintah. Perubahanyang terjadi adalahdasar hukum pembentukanLKPP. 2. Pejabat Pengadaan PejabatPengadaanadalah personil yangditunjuk untukmelaksanakan PengadaanLangsung. PejabatPengadaanadalahpersonilyang ditunjukuntukmelaksanakanPengadaan Langsung,PenunjukanLangsungdanE- Purchasing.  PerananPejabatPengadaansaatini lebihdiperluasyaitudapatmelakukanpenunjukanlangsunghinggamaksimal 200 jutadan E-Purchasing. II. ORGANISASIPENGADAAN 3. Tugas Pokokdan Kewenangan Pejabat Pengadaan PengadaanLangsunguntuk paketPengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasalainnya yang bernilai palingtinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah) dan/atau PengadaanLangsunguntuk PengadaanLangsungatau Penunjukan LangsunguntukpaketPengadaan Barang/PekerjaanKonstruksi/Jasalainnya yang bernilai palingtinggi Rp 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah); dan/atauPengadaanLangsung atau PenunjukanLangsung untukPaket PengadaanJasaKonsultasi yangbernilai
  • 2. PaketPengadaanJasa Konsultasi yangbernilai palingtinggi Rp 50.000.000,00 (limapuluh jutarupiah). palingtinggi Rp50.000.000,00 (limapuluh jutarupiah). 4. Persyaratan Sertifikatuntuk KepalaULP Pengecualianpersyaratan kepemilikansertifikathanya berlakudalamhal Kepala ULP tidakmerangkap anggota KelompokKerja ULP . Pengecualianpersyaratankepemilikan sertifikathanyaberlakudalamhal Kepala ULP tidakmerangkapanggota Kelompok KerjaULP/PejabatPengadaan. 5. PersyaratanPajak Untuk Penyedia Sebagai wajibpajaksudah memilikiNomorPokok WajibPajak(NPWP) dan telahmemenuhikewajiban perpajakantahunterakhir (PPTKTahunan) serta memilikilaporanbulanan PPhPasal 21, PPhPasal 23 (bilaadatransaksi),PPh pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi PengusahaKena Pajak) palingkurang3 (tiga) bulanterakhirdalamtahun berjalan. Memiliki NomorPokokWajibPajak (NPWP) dantelahmemenuhi kewajiban perpajakantahunterakhir.  Denganmenghilangkanpersyaratanpajak3bulanterakhir,makakerumitanevaluasikualifikasidanbenturan denganperaturanperpajakandapatdihindari. 6. PersyaratanPajak untukMetode Pengadaan Langsung Belumdiatur Persyaratanpemenuhankewajiban perpajakantahunterakhir,dikecualikan untukPengadaanLangsungdengan menggunakanbukti pembelianatas kwitansi.  PengadaanLangsungyangmenggunakanbukti pembelianataukwitansi cukupmempersyaratkankepemilikan NPWP. III. RENCANA UMUMPENGADAAN 7. PengumumanRUP PA pada PemerintahDaerah mengumumkanRencana Umum Pengadaan Barang/jasasecara terbuka kepadamasyarakatluas, setelahAPBDyang PA pada PemerintahDaerah mengumumkanRencanaUmum PengadaanBarang/jasasecaraterbuka kepadamasyarakatluas,setelah rancangan peraturan daerah tentang APBDyang merupakanrencanakeuangan
  • 3. merupakanrencan keuangantahunan PemerintahDaerahdibahas dan disetujuibersamaoleh PemerintahDaerahdan DPRD. tahunaPemerintahDaerahdisetujui bersamaolehPemerintahDaerahdan DPRD.  PengumumanRUPtidaklagi menunggupersetujuanAPBD,melainkancukuppersetujuanRanperdaAPBD. IV . METODE PEMILIHAN 8. Penunjukan Langsung Ditambhakan: PekerjaanPengadaandanPenyaluran benihunggul yangmeliputi benihpadi, jagung,dan kedelai,sertapupukyang meliputi Urea,NPA,danZA kepadapetani dalamrangka menjaminketersediaan benihdanpupuksecaratepat dancepat untukpelaksanaanpeningkatanketahan pangan.  Penambahanini dilakukanpadaPerpres172 Tahun2014 yang bertujuanuntuk mendukungprogram Pemerintah mencapai kedaulatanpangan . 9. Pengadaan LangsungJasa Konsultasi PengadaanLangsungdapat dilakukanterhadap PengadaanJasaKonsultasi yang memiliki karakteristik sebagai berikut: a. Merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I; dan/atau b. Bernilai palingtinggi Rp 50.000.00,00 (lima puluhjutarupiah). PengadaanLangsungdapat dilakukan terhadapPengadaanJasaKonsultasi yang bernilai palingtinggi Rp50.000.00,00 (lima puluhjutarupiah).  Ketentuankebutuhanopersionaldihapuskarenadapatberarti pengadaanlangsungjasakonsultasidapatdilakukan berapapunnilainyaselamamemenuhiketentuanopersional . V. TANDA BUKTI PERJANJIAN 10. Tanda Bukti Perjanjian Tanda bukti perjanjian terdiri atas: a. Bukti pembelian b. Kwitansi Tanda bukti perjanjianterdiri atas: a. Bukti pembelian b. Kwitansi c. Surat PerjanjianKerja(SPK);dan
  • 4. c. Surat PerjanjianKerja (SPK);dan d. Surat Perjanjian d. Surat Perjanjian e. Surat Pesanan  Surat PesanandiperuntukkankhususuntukpengadaanyangdilaksanakansecaraE-Purchasingdanpembeliansecara online VI. JAMINANPELAKSANAAN 11. Penggunaan Jaminan Pelaksanaan JaminanPelaksanaan dapat dimintaPPKkepada PenyediaJasaLainnya untukKontrakbernilai di atas Rp 200.000.000,00 (duatus jutarupiah), kecuali untukPengadaan Jasa Lainnyadimanaaset Penyediasudahdi kuasai olehpengguna. JaminanPelaksanaantidakdiperlukan dalamhal: a. PengadaanBarang/Pekerjaan Kontruksi/JasaLainnyayang dilaksanakandenganmetode PengadaanLangsung,Penunjukan LangsungUntuk Penanganan Darurat, Kontes,atauSayembara b. PengadaanJasaLainnya,dimana asetPenyediasudahdikuasaioleh Pengguna;atau c. PengadaanBarang/Jasadalam KatalogElektronikmelaluiE- Purchasing.  PenggunaanJaminanlebihdipertegaspadametodePemilihandanbukansekedarberdasarkannilai paketlagi.Juga apabilaprosespemilihanmenggunakanE-Purchasing,makatidakdiperlukanjaminanpelaksanaan. VII. PENGUMUMANPEMILIHANPENYEDIA 12. Waktu Pengumuman Pemilihan PengumumanPemilihan Penyediadilakukansetelah penetapanAPBDuntuk AnggaranAPBD dansetelah persetujuanRKA untuk APBN. PengumumanPemilihan Penyedia dilakukansetelahRUPdiumumkanatau untukPengadaanBarang/Jasatertentu dapat dilakukansebelumRUP diumumkan.  PengumumanPemilihanPenyediasaatini didasarkankepadaRUPdan bukankepadaanggaran lagi.  PengumumanPemilihanyangmendahului RUPdapatdilakukanuntuk: o PengadaanBarang/Jasayangmembutuhkanwaktuperencanaandanpersiapanpelaksanaanpengadaan Barang/Jasayang lama; o Pekerjaankompleks;dan/atau o Pekerjaanrutinyangharusdipenuhi di awal tahunanggarandantidakbolehberhenti.
  • 5. VIII. PENANDATANGANANKONTRAK 13. Kontrakdan Penetapan Anggaran PenandatangananKontrak PengadaanBarang/Jasa dilakukansetelahDIPA/DPA ditetapkan. Dalamhal prosespemilihanPenyedia Barang/Jasadilaksanakanmendahului pengesahanDIPA/DPAdan alokasi anggaran dalamDIPA/DPA tidakdi setujui atau ditetapkankurangdari nilai PengadaanBarang/Jasayangdiadakan, prosespemilihanPenyediaBarang/Jasa dilanjutkanke tahappenandatanganan kontraksetelahdilakukanrevisiDIPA/DPA atau prosespemilihanPenyedia Barang/Jasadibatalkan. 14. Kontrakdan Jaminan Pelaksanaan Para pihakmenandatangani Kontraksetelah PenyediaBarang/Jasa menyerahkanJaminan Pelaksanaanpalinglambat 14 (empatbelas) hari terhitungsejak ditebitkannyaSPPBJ. Para pihak menandatangani Kontrak setelahPenyediaBarang/jasa menyerahkanJaminanPelaksanaan. Batas waktu penyerahan jaminan pelaksanaan dihapuskan. IX. PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN 15. Waktu Pembayaran Pembayranprestasi kerja kerjadiberikankepada PenyediaBarang/Jasa setelahdikurangi angsuran pengembalianUangMuka dan dendaapabilaada, sertapajak. Pembayaranprestasi pekerjaandiberikan kepadaPenyediaBarang/Jasasenilai prestasi pekerjaanyangditerimasetelah dikurangi angsuranpengembalianUang mukadan dendaapabilaada,serta pajak. Lebihdipertegas bahwapembayaran berdasarkan prestasi yang diterima. 16. Pembayaran Pekerjaan Konstruksi Pembayaran bulanan/terminuntuk PekerjaanKontruksi, dilakukansenilai pekerjaan yang telahdipasang, termasuk peralatan dan/ataubahan yang menjadi bagiandari hasil pekerjaanyangakan diserahterimakan,sesuai denganketentuanyang terdapatdalamkontrak. Pembayaranuntukpekerjaankontruksi, dilakukansenilai pekerjaanyangtelah terpasang.
  • 6. 17. Pembayaran SebelumPrestasi Belumdiatur Pembayarandalamdilakukansebelum prestasi pekerjaanditerima/terpasang untuk: a. PemberianUangMuka kepada PenyediaBarang/Jasadengan pemberianJaminanUangMuka; b. PenyediaBarang/Jasayangkarena sifatnyadapatdilakukan pembayaranterlebihdahulu, sebelumBarang/Jasasetelah penyediaBarang/Jasa menyampaikanjaminanatas pembayaranyangakan dilakukan; c. Pembayaranperalatandan/atau bahan yangmenjadi bagiandari hasil pekerjaanyangakan diserahterimakan,namunbelum terpasang.  Contohkegiatanyangkarenasifatnyaharusdilakukanpembayaranterlebihdahulu,antaralainnamutidakterbatas pada sewamenyewa,jasaasuransi dan/ataupengambilalihresiko,kontrakpenyelenggaraanbeasiswa,belanja online,ataujasapenasehathukum.  Peralatandan/ataubahanyang menjadi bagiandari hasil pekerjaanyangakandiserahterimakannamunbelum terpasang,dibayarsenilai peralatandan/ataubahantersebut,tidaktermasukbiayapemasangandanbiayauji fungsi.  Penyelesaianpekerjaanpemasangan danuji fungsi peralatandan/ataubahandilakukandalamTahunAnggaran berjalan. X. KEADAAN KAHAR 18. Kategori Keadaan Kahar Yang dapat digolongkan sebagai KeadaanKahar dalamKontrakPengadaan Barang/Jasameliputi: a. BencanaAlam b. BencanaNon Alam c. BencanaSosial d. Pemogokan e. Kebakaran;dan/atau f. Gangguan industri lainnyasebagaimana dinyatakanmelalui keputusanbersama Menteri Keuangandan Menteri Teknisterkait. ContohKeadaanKahar dalamKontrak PengadaanBarang/Jasaantara lainnamun tidakterbataspada: bencanaalam, bencananonalam, bencanasosial, pemogokan,kebakaran,gangguanindustri lainnyasebagaimanadinyatakanmelalui keputusanbersamaMenteri Keuangan dan Menteri Teknisterkait. Pengertiankeadaan kahar yangdulunya ada pada pasal 91 Ayat(2) dihapus.
  • 7.  Kategori keadaankaharlebihdiperluasdandisesuaikandnganketentuanyangtercantumdalamkontrak. XI. PEMUTUSANKONTRAK 19. Ketentuan50 Hari dan Tahun Anggaran Belumdiaturdenganjelas PemberiankesempatankepadaPenyedia Barang/Jasamenyelesaikanpekerjaan sampai dengan50 (limapuluh) hari kalender,sejakmasaberakhirnya pelaksanaanpekerjaan,dapatmelampaui Tahun Anggaran.  Ketentuanini mengikutiPeraturanMenteri KeuangandanPeraturanMenteri PekerjaanUmumyangsudah menetapkanhal ini sebelumnya. 20. TindakLanjut Pemutusan Kontrak Belumdiaturdenganjelas Dalamhal dilakukanpemutusanKontrak secara sepihakolehPPKkarenakesalahan PenyediaBarang/Jasa,KelompokKerja ULP dapat melakukanPenunjukan Langsungkepadapemenangcadangan berikutnyapadapaketpekerjaanyang sama atau PenyediaBarang/Jasayang mampudan memenuhi syarat.  Ketentuanini memberikankepastianterhadappelaksanaanpekerjaan,dimanaapabilaterjadi pemutusankontrak, maka tahapanpengadaan kembali diulangmelaluimetodepemilihanpenyediadalambentukpenunjukanlangsung olehPokjaULP. XII. PENGADAANSECARA ELEKTRONIK 21. KewajibanPBJ Secara Elektronik PengadaanBarang/Jasa Pemerintah dapatdilakukan secara elektronik. PengadaanBarang/JasaPemerintah dilakukansecaraelektronik. Menghilangkankata “dapat” pada Pasal 106 Ayat 1.  Berdasarkanketentuanini,makapengadaanbarang/jasapemerintahwajibdilaksanakansecaraelektronikdimulai saat PerpresNo.4Tahun 2015 berlaku.  Ruang lingkup pengadaansecaraelektronikini adalahE-TenderingdanE-Purchasing.Hal ini berarti penunjukan langsung,pengadaanlangsung,kontes,dansayembaradilaksanakansecaranonelektronik. 22. PenggunaanSPSE Belumdiatur K/L/D/ImempergunakanSistem PengadaanBarang/JasaPemerintah secara Elektronikyangdikembangkanoleh LKPP.  BerdasarkanketentuanyangtertuangpadaPasal 108 Ayat (3) dan (4),maka SPSE yangdigunakanadalahSPSEyang dikembangkanolehLKPP.K/L/D/Itidakbolehmenggunakanaplikasi lain untukpengadaansecaraelektronik. 23. KetentuanE- Belumdiaturdenganjelas DalampelaksanaanE-Tenderingdilakukan
  • 8. Tendering denganketentuansebagai berikut: a. TidakdiperlukanJaminan Penawaran; b. Tidakdiperlukansanggahan kualifikasi; c. Apabilapenawaran yangmasuk kurangdari 3 (tiga) peserta, pemilihanpenyediadilanjutkan dengandilakukannegoisasiteknis dan harga/biaya; d. Tidakdiperlukansanggahan banding; e. Untuk pemilihanPenyediaJasa Konsultasi: 1) Daftar pendekberjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) PenyediaJasaKonsultasi; 2) Seleksi sederhana dilakukandenganmetode pascakualifikasi. 24. Percepatan PelaksanaanE- Tendering Belumdiatur 1. PercepatanpelaksanaanE- Tenderingdilakukandengan memanfaatkaninformasi. 2. PelaksanaanE-Tendering dilakukandenganhanya memasukanpenawaranharga untukPegadaanBarang/Jasayang tidakmemerlukanpenilaian kualifikasi,administrasi,dan teknis,sertatidakadasanggahan dan sanggahanbanding. 3. Tahapan E-Tendering sebagaimanadimaksudpaling kurangterdiri atas: a. Undangan; b. Pemasukanpenawaran harga; c. Pengumumanpemenang.  PercepatanpelaksanaanE-TenderingbarudiperkenalkanpadaPerpresNomor4Tahun2015 danmempergunakan inormasi kinerjapenyedia(VendorManagementSystem).Pemilihanpenyediadilaksanakanterhadapdata penyedia yang sudahterdapatpada sistemsehinggatidakdiperlukanevaluasikualifikasilagi.Demikianjugabarang/jasayang akan diadakansudahbersifatjelasdantegassehinggatidakdiperlukanevaluasiadministrasidanteknis.Persaingan hanyaterjadi padasisi harga. Sehubungandenganhal ini,makawaktupelaksanaanpemilihanpenyediadapatjauh lebihsingkat.
  • 9. 25. KontrakPayung pada E-Katalog Dalamrangka pengeloalaan sistemkatalogelektronik sebagaimanadimaksud pada ayat (1),LKPP melaksanakanKontrak PayungdenganPenyedia Barang/Jasauntuk Barang/Jasatertentu. Dihapus 26. Kewajiban MenggunakanE- Purchasing Belumdiatur K/L/D/IwajibmelakukanE-Purchasing terhadapBarang/Jasayang sudahdimuat dalamsistemkatalogelektroniksesuai dengankebutuhanK/L/D/I. 27. PelaksanaE- Purchasing Belumdiatur E-PurchasingdilaksanakanolehPejabat Pengadaan/PPKataupejabatyang ditetapkanolehPimpinan Instansi/Institusi. XIII. PELAYANANHUKUM TERHADAP PENGELOLA PENGADAAN 28. Kewajiban PelayananHukum Belumdiatur PimpinanK/L/D/Iwajibmemberikan pelayananhukumkepada PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan/PPHP/PPSPM/Bendahara/APIP dalammenghadapi permasalahanhukum dalamlingkupPengadaanBarang/Jasa Pemerintah. 29. Ruang Lingkup Belumdiatur Pelayananhukumhanyadiberikanhingga tahap penyelidikanuntuktindakpidana dan pelanggaranpersainganusaha.  Ketentuanini bertujuanuntukmemberikanperlindunganhukumkepadapengelolapengadaansehinggadapat melaksanakantugasnyasecarabaikdantenang.JugauntukmemastikanbahwaK/L/D/Itetapbertanggungjawab dalamprosespengadaanbarang/jasa. XIV. KETENTUAN LAIN 30. Pengadaan Barang/Jasadi Desa Belumdiatur KetentuanPengadaanBarang/Jasadi Desa diaturdenganperaturanBupati/Walikota yang mengacupadapedomanyang ditetapkanolehLKPP.  Menindaklanjuti UUNomor6 Tahun 2014 tentangDesa,makaDesa memiliki pengaturanpengadaanbarang/jasa sendiri sertatidaktundukkepadaPerpresNo.54Tahun2010 danPerubahannya.Hal ini karenasumberanggaranPBJ Desaadalah APBDesyangtidaktermasukruanglingkupPasal 2 PerpresNo.54Tahun2010 danPerubahannya.Oleh
  • 10. sebabitu,setiapKepalaDaerahwajibmembuataturanPBJpadaDesa di Wilayahnyanamuntetapmengacukepada pedomanyangditetapkanolehLKPP. 31. Konsolidasi Pengadaan Belumdiatur PimpinanK/L/D/Imendorongkonsolidasi pelaksanaanPengadaanBarang/Jasa Pemerintah.  Saat ini pelaksanaanpengadaandi K/L/D/Iterkotak-kotakberdasarkankegiatandananggaran.Denganmunculnya aturan ini,makapelaksanaanpengadaandidorongdilaksanakansecaraterkonsolidasisehinggatidaklagi banyak dilaksanakansecarapengadaanlangsungdandapatmendorongpelaksanaanpengadaanyanglebihefektif dan efisien.