1. HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH
BY:
Muhamad Yogi
Islamic University of Nusantara

2. PENDAHULUAN
 Istilah dan Pengertian
1. Hukum
2. Pemerintahan
3. Daerah
 Apakah yang dimaksud dengan hukum ?
1. Penggolongan hukum
2. Unsur-unsur hukum

3. Hukum
Tidak Tertulis
Hk. Adat
Hk.Kebiasaan
Tertulis
Per-UU-an
Jurisprudensi
Traktat
Dikodifikasi
Tdk Dikodifikasi

4. Unsur-unsur Hukum
 Kumpulan peraturan
 Perintah
 Larangan
 Sanksi bagi yang melanggar

5. PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN
 Pemerintahan = bestuurvoering =
pelaksanaan tugas pemerintah
 Pemerintah = organ/alat atau aparat
yang menjalankan pemerintahan
 Pemerintah :
- Luas (in the broad sense) = semua alat
kelengkapan negara
- Sempit (in the narrow sense) = kekuasaan
eksekutif

6. ISTILAH PEMERINTAHAN
 Pemerintahan sbg fungsi (bestuur als
functie) = melaksanakan tugas-2
pemerintahan
 Pemerintahan sbg organisasi (bestuur
als orgaan) = mempelajari ketentuan-2
susunan organisasi, termasuk di
dalamnya fungsi, penugasan,
kewenangan, dan kewajiban masing-2
departemen, badan, dinas dan instansi
pemerintahan

7. Pengertian Daerah
 Kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai :
1. batas wilayah tertentu
2. berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat
setempat
3. atas prakarsa sendiri

8. KESIMPULAN
 Hukum Pemerintahan Daerah
Kumpulan peraturan baik tertulis
maupun tidak tertulis yang mengatur
penyelenggaraan pemerintahan dari
suatu kesatuan masyarakat hukum
yang mempunyai batas wilayah
tertentu yang berhak mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat

9. LAHIRNYA PEMERINTAHAN DAERAH
 Konsekuensi adanya teorti pembagian
kekuasaan
1. pembagian kekuasaan secara horizontal
a. eksekutif
b. legislatif
c. yudikatif
2. Pembagian kekuasaan secara vertikal
a. satuan pemerintah pusat
b. satuan pemerintah daerah

10.  Dianutnya konsep negara kesatuan
Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 : “Negara Indonesia ialah
Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”
 Negara Kesatuan ? :
1. kedaulatan tertinggi ada pada pemerintah nasional;
2. penyerahan suatu kekuasaan atau wewenang
kepada satuan pemerintah local hanya dapat
dilaksanakan atas kuasa undang-undang yang dibuat
oleh badan legislatif nasional;
3. tidak ada satuan pemerintah yang lebih rendah yang
mempunyai sifat staat.

11. ALASAN PEMBAGIAN KEKUASAAN SECARA
VERTIKAL
 Kemampuan Pemerintah berikut perangkatnya yang
ada di daerah terbatas;
 Wilayah negara sangat luas, terdiri lebih dari 3000
pulau-pulau besar dan kecil;
 Pemerintah tidak mungkin mengetahui seluruh dan
segala macam kepentingan dan kebutuhan rakyat
yang tersebar di seluruh pelosok negara;
 Hanya rakyat setempatlah yang mengetahui
kebutuhan, kepentingan dan masalah yang dihadapi
dan hanya mereka yang mengetahui bagaimana cara
yang sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan
tersebut;
 Dilihat dari segi hukum, Undang-Undang Dasar 1945
Pasal 18 menjamin adanya daerah dan wilayah;

12.  Adanya sejumlah urusan pemerintahan yang bersifat
kedaerahan dan memang lebih berdaya guna jika
dilaksanakan oleh daerah;
 Daerah mempunyai kemampuan dan perangkat yang
cukup memadahi untuk menyelenggarakan urusan rumah
tangganya, maka desentralisasi dilaksanakan dalam
penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

13. Azas Penyelenggaraan Pemerintahan
 azas desentralisasi,
 azas dekonsentrasi,
 azas tugas pembantuan (medebewind)
 azas Kebijaksanaan (vrijsbestuur)

14. DESENTRALISASI
 Secara etimologis  berasal dari bahasa latin  berarti
de = lepas dan centrum = pusat  melepaskan dari
pusat
 sudut ketatanegaraan  pelimpahan kekuasaan
Pemerintah dari Pusat kepada Daerah-daerah yang
mengurus rumah tangganya sendiri
 the transfer of planing, decission making, or
administrative authority from the central government
to its field organizations, local administrative units,
…….

15.  Pasal 1 huruf (e) UU No. 22 Tahun 1999 “Desentralisasi
adalah penyerahan wewenang pemerintahan dari
Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia”
 Pasal 1 ayat (7) UU No. 32 Tahun 2004  “Desentralisasi
adalah penyerahan wewenang pemrintahan oleh
Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara
Keatuan Republik Indonesia”.
 KESIMPULAN : (1) desentralisasi baru terwujud
apabila terdapat “penyerahan” atau
overdragen wewenang pemerintahan

16.  KESIMPULAN
1. desentralisasi baru terwujud apabila
terdapat “penyerahan” atau overdragen
wewenang pemerintahan
2. pengakuan hanya ada satu bentuk
desentralisasi, yakni otonomi. Padahal 
otonomi hanyalah salah satu bentuk dari
desentralisasi, di samping tugas pembantuan
(zelfsbestuur).

17. ALASAN DIANUTNYA DESENTRALISASI
 memperlancar roda pemerintahan
 luasnya wilayah Indonesia
 ketidak mampuan Pemerintah Pusat
untuk menyelenggarakan semua urusan
pemerintahan;
 Keadaan Indonesia yang pluralistik;
 Untuk terciptanya daya guna dan hasil
guna pemerintahan dan pembangunan.

18.  Dilihat dari aspek pemberian wewenang,  Terdapat
pemberian wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk :
melaksanakan atau menangani urusan-urusan
pemerintahan tertentu sebagai urusan rumah tangga
sendiri
 Ditinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintahan,
desentralisasi antara lain bertujuan :
1. “meringankan” beban pekerjaan Pusat.
2. tugas dan pekerjaan dialihkan kepada Daerah.
3. Pusat dengan demikian dapat memusatkan perhatian
pada hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan
nasional atau negara secara keseluruhan

19. DESENTRALISASI DIDASARKAN
KEPADA :
 sudut politik sebagai permainan kekuasaan,
 untuk mencegah penumpukan kekuasaan
pada satu pihak ;
 desentralisasi  tindakan pendemokrasian,
untuk menarik rakyat ikut serta dalam
pemerintahan;
 Desentralisasi semata-mata untuk mencapai
suatu pemerintahan yang efisien

20. DIMENSI UTAMA DESENTRALISASI :
 dimensi ekonomi, dimana rakyat memperoleh kesempatan
dan kebebasan untuk mengembangkan kegiatan
ekonominya;
 dimensi politik, yakni berdayanya masyarakat secara
politik yang ditandai dengan lepasnya ketergantungan
organisasi-organisasi rakyat dari pemerintah;
 dimensi psikologis, yakni perasaan individu yang
terakumulasi menjadi perasaan kolektif (bersama) :
1. bahwa kebebasan menentukan nasib sendiri menjadi
sebuah keniscayaan demokrasi.
2. Tidak ada perasaan bahwa “orang pusat” lebih hebat
dari pada “orang daerah”, dan sebaliknya

21. Ciri-ciri atau indikator
desentralisasi
 bentuk pemencaran adalah
penyerahan
 pemencaran terjadi kepada
daerah (bukan perorangan);
 yang dipencarkan adalah urusan
pemerintahan; dan
 urusan pemerintahan yang
dipencarkan menjadi urusan
pemerintah daerah.

22. URUSAN PEMERINTAHANURUSAN PEMERINTAHAN
Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsiUrusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi
pemerintahan yang menjadi hak danpemerintahan yang menjadi hak dan
kewajiban setiap tingkatan dan/ataukewajiban setiap tingkatan dan/atau
susunan pemerintahan untuk mengatursusunan pemerintahan untuk mengatur
dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yangdan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang
menjadi kewenangannya dalam rangkamenjadi kewenangannya dalam rangka
melindungi, melayani, memberdayakan,melindungi, melayani, memberdayakan,
dan menyejahterakan masyarakat. (Ps. 1dan menyejahterakan masyarakat. (Ps. 1
(5) PP No. 38/2007)(5) PP No. 38/2007)

23. Urusan Pemerintahan Meliputi :Urusan Pemerintahan Meliputi :
Urusan pemerintahan terdiri atasUrusan pemerintahan terdiri atas
urusan pemerintahan yangurusan pemerintahan yang
sepenuhnya menjadi kewenangansepenuhnya menjadi kewenangan
PemerintahPemerintah
urusan pemerintahan yang dibagiurusan pemerintahan yang dibagi
bersama antar tingkatan dan/ataubersama antar tingkatan dan/atau
susunan pemerintahan.susunan pemerintahan.

24. URUSAN PEMERINTAHAN PUSATURUSAN PEMERINTAHAN PUSAT
meliputi politik luar negeri;meliputi politik luar negeri;
PertahananPertahanan
KeamananKeamanan
YustisiYustisi
moneter dan fiskal nasionalmoneter dan fiskal nasional
serta agama.serta agama.

25. urusan pemerintahan yang dibagi bersamaurusan pemerintahan yang dibagi bersama
antar tingkatan dan/atau susunanantar tingkatan dan/atau susunan
pemerintahan, meliputi :pemerintahan, meliputi :
pendidikan;pendidikan;
kesehatan;kesehatan;
pekerjaan umum;pekerjaan umum;
perumahan;perumahan;
penataan ruang;penataan ruang;
perencanaan pembangunan;perencanaan pembangunan;
perhubungan;perhubungan;
lingkungan hidup;lingkungan hidup;
pertanahan;pertanahan;
kependudukan dan catatan sipil;kependudukan dan catatan sipil;

26. pemberdayaan perempuan dan perlindunganpemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak;anak;
keluarga berencana dan keluarga sejahtera;keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
sosial;sosial;
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
koperasi dan usaha kecil dan menengah;koperasi dan usaha kecil dan menengah;
penanaman modal;penanaman modal;
kebudayaan dan pariwisata;kebudayaan dan pariwisata;
kepemudaan dan olah raga; kesatuan bangsakepemudaan dan olah raga; kesatuan bangsa
dan politik dalam negeri;dan politik dalam negeri;

27. otonomi daerah, pemerintahan umum,otonomi daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan daerah, perangkatadministrasi keuangan daerah, perangkat
daerah, kepegawaian, dan persandian;daerah, kepegawaian, dan persandian;
pemberdayaan masyarakat dan desa;pemberdayaan masyarakat dan desa;
statistik;statistik;
kearsipan;kearsipan;
perpustakaan;perpustakaan;
komunikasi dan informatika;komunikasi dan informatika;
pertanian dan ketahanan pangan;pertanian dan ketahanan pangan;
kehutanan;kehutanan;

28. energi dan sumber daya mineral;energi dan sumber daya mineral;
kelautan dan perikanan;kelautan dan perikanan;
perdagangan; danperdagangan; dan
perindustrian.perindustrian.

29. Kelebihan Desentralisasi
 Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di Pusat
Pemerintahan;
 Dalam menghadapi masalah yang mendesak
yang membutuhkan tindakan yang cepat,
Daerah tidak perlu menunggu instruksi lagi dari
Pemerintah Pusat;
 Dapat mengurangi birokrasi;
 Dapat diadakan pembedaan (defferensiasi) dan
pengkhususan (spesialisasi) yang berguna bagi
kepentingan tertentu.
 Mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan
dari Pemerintah Pusat;
 Melatih rakyat untuk bisa mengatur urusannya
sendiri (selfgovernment);
 Meningkatkan kontrol masyarakat setempat.

30. KELEMAHAN DESENTRALISASI
 Karena besarnya organ-organ pemerintah, maka
struktur pemerintah bertambah kompleks yang
mempersulit koordinasi;
 Keseimbangan dan keserasian antara
bermacam-macam kepentingan dan daerah
dapat lebih terganggu;
 Khusus mengenai desentralisasi teritorial, dapat
mendorong timbulnya apa yang disebut dengan
daerahisme atau provinsialisme;
 Keputusan yang diambil memerlukan waktu
yang lambat karena memerlukan perundingan
yang bertele-tele;
 Dalam menyelenggarakan desentralisasi,
diperlukan biaya yang lebih banyak dan sulit
untuk memeperoleh keseragaman/uniformitas
dan kesederhanaan.

31. PENGGOLONGAN DESENTRALISASI
 desentralisasi jabatan (ambtelijke
decentralisatie)  pemencaran kekuasaan
dari atasan kepada bawahan sehubungan
dengan kepegawaian atau jabatan (ambt)
dengan maksud untuk meningkatkan
kelancaran kerja
 desentralisasi kenegaraan (staatkundig
decentralisatie)  penyerahan kekuasaan
untuk mengatur daerah dalam lingkungannya
sebagai usaha untuk mewujudkan asas
demokrasi dalam pemerintahan negara

32.  desentralisasi teritorial (territoriale
decentralisastie)  penyerahan kekuasaan
untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya
sendiri (autonomie), batas pengaturan
tersebut adalah daerah
 desentralisasi fungsional (functionele
decentralisatie)  pelimpahan kekuasaan untuk
mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tertentu

33. TUJUAN DIANUTNYA DESENTRALISASI
 tidak terjadi penumpukan kekuasaan
(concentration of power)
 diharapkan terjadi distribusi
kekuasaan (distribution of power)
maupun transfer kekuasaan (transfer
of power )
 terciptanya pelayanan masyarakat
(public services) yang efektif, efisien
dan ekonomis
 terwujudanya pemerintahan yang
demokratis (democratic government)

34. NILAI
DESENTRALISASI
BAGI PEMERINTAH
PUSAT
• pendidikan
politik (political
education)
• latihan
kepemimpinan
(trainning of
leadership)
• stabilitas politik.
NILAI DESENTRALISASI
BAGI PEMDA
• political equality
• local
accountability
• local
responsiveness

35. DEKONSENTRASI
 pelimpahan wewenang dari alat
perlengkapan negara tingkatan lebih
atas kepada bawahannya guna
melancarkan pekerjaan di dalam
melaksanakan tugas pemerintahan
 UU No. 5 Tahun 1974 Pasal 1 huruf (f)
“Dekonsentrasi adalah pelimpahan
wewenang dari pemerintah atau
Kepala Wilayah atau Kepala Instansi
Vertikal tingkat atasnya kepada
pejabat-pejabatnya di daerah”.

36.  berdasarkan Pasal 1 huruf (f) UU No. 22 Tahun
1999 yang menentukan bahwa : “Dekonsentrasi
adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah
kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan
atau perangkat pusat di daerah”.
 Pasal 1 ayat (8) UU No. 32 Tahun 2004 :
“dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang
pemerintahan oleh Pemrintah kepada Gubernur
sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada
instansi vertikal di wilayah tertentu”.

37. CIRI-CIRI DEKONSENTRASI
 bentuk pemencaran adalah pelimpahan;
 pemencaran terjadi kepada pejabat sendiri (perorangan);
 yang dipencarkan (bukan urusan pemerintahan) tetapi wewenang untuk
melaksanakan sesuatu;
 yang dilimpahkan tidak menjadi urusan rumah tangga sendiri.

38. KEUNTUNGAN DEKONSENTRASI
 mengurangi keluhan-keluhan daerah
 membantu pemerintah dalam
merumuskan perencanaan dan
pelaksanaan melalui aliran
informasi yang intensif yang
disampaikan dari daerah ke pusat
 memungkinkan terjadinya kontak
secara langsung antara Pemerintah
dengan yang diperintah/rakyat

39. HUBUNGAN DESENTRALISASI DAN
DEKONSENTRASI
 pertama dekonsentrasi hakekatnya sama dengan
desentralisasi, hal ini disebabkan keduanya
mengandung “pemencaran”
 Kedua dekonsentrasi hakekatnya merupakan
subsistem desentralisasi, karena desentraslisasi
bersifat kenegaraan, sehingga penyelenggaraan
desentralisasi merupakan bagian dari organisasi
negara dan menunjukan tatanan penyelenggaraan
negara. Sedangkan dekonsentrasi bersifat
kepegawaian (ambtelijke)

40.  Dekonsentrasi adalah unsur
desentralisasi Dekonsentrasi tidak
lain dari pada salah satu jenis
desentralisasi, dekonsentrasi adalah
pasti desentralisasi tetapi
desentralisasi tidak selalu berarti
dekonsentrasi

41. DESENTRALISASI >< SENTRALISASI
 Sentralisasi = pemusatan, desentralisasi =
pemencaran
 Kelebihan sentralisasi :
 menjadi landasan kesatuan
kebijaksanaan lembaga atau masyarakat;
 mencegah nafsu memisahkan diri dari
negara dan dapat meningkatkan rasa
persatuan;

42.  meningkatkan rasa persamaan dalam
perundang-undangan, pemerintahan dan
pengadilan sepanjang meliputi kepentingan
serluruh wilayah dan bersifat serupa
 terdapat hasrat lebih mengutamakan umum
dari pada kepentingan daerah, golongan atau
perorangan
 Sentralisasi meletakan (dasar) kesatuan
politik masyarakat (de politieke eenheid van
de gemeenschap);

43.  memperkokoh perasaan persatuan
(perasaan setia kawan) (versterking
van het saamhorigheidsgevoel);
 Mendorong kesatuan dalam
pelaksanaan hukum (de eenheid van
rechtsbedeling);
 membawa kepada penggalangan
kekuatan (bundeling van krachten);

44. ASAS OTONOMI DAN
TUGAS PEMBANTUAN
 Bentuk desentralisasi  otonomi dan
tugas pembantuan (medebewind)
 Secara etimologi otonomi berasal dari
kata oto (auto = sendiri) dan nomoi
(= nomoi = nomos = undang-
undang/aturan) yang berarti mengatur
sendiri, wilayah atau bagian negara
atau kelompok yang memerintah
sendiri

45.  Di dalam tata pemerintahan
otonomi diartikan sebagai mengurus
dan mengatur rumah tangga sendiri
 Otonomi juga diartikan sebagai
sesuatu yang bermakna kebebasan
atau kemandirian (Zelfstandigheid)
tetapi bukan kemerdekaan
(Onafhankelijkheid).

46.  KESIMPULAN :
otonomi tidak lain adalah suatu
kemandirian atau kebebasan daerah
untuk mengatur sendiri
(selfregeling) atau (zelfwetgeving)
dan menyelenggarakan urusan
serta kepentingannya berdasarkan
inisiatif dan prakarsa serta
aspirasi masyarakat daerah

47. JENIS OTONOMI
 OTONOMI MATERIIL
 urusan yang diserahkan menjadi
urusan rumah tangga diperinci secara
tegas, pasti dan diberi batas-batar
(limitative), “zakelijk”
 dalam prakteknya penyerahan ini
dilakukan dalam UU pembentukan
Daerah yang bersangkutan

48.  OTONOMI FORMAL
 urusan yang diserahkan tidak dibatasi
dan tidak “zakelijk”
 Daerah mempunyai kebebasan untuk
mengatur dan mengurus segala sesuatu
yang menurut pandangannya adalah
kepentingan Daerah
 Daerah tidak boleh mengatur urusan
yang telah diatur oleh undang-undang
atau peraturan yang lebih tinggi
tingkatannya.

49.  OTONOMI RIIL
 merupakan kombinasi atau campuran otonomi
materiil dan otonomi formal
 Pemerintah Pusat menentukan urusan- urusan
yang dijadikan pangkal untuk mengatur dan
mengurus rumah tangga Daerah  unsur materiil
 setiap waktu Daerah dapat meminta tambahan
urusan kepada Pemerintah Pusat untuk dijadikan
urusan rumah tangganya sesuai dengan
kesanggupan dan kemampuan Daerah  unsur
formal

50. TUGAS PEMBANTUAN (MEDEBEWIND)
 Secara etimologis tugas
pembantuan merupakan terjemahan
dari bahasa belanda medebewind
yang berasal dari kata mede =
serta, turut dan bewind = berkuasa
atau memerintah
 di Belanda disebut dengan
medebewind atau zelfbestuur yang
merupakan terjemahan dari Bahasa
Inggris selfgovernment

51.  zelfbestuur diartikan menjadi pembantu
penyelenggaraan kepentingan-kepentingan dari
pusat atau daerah-daerah yang tingkatannya lebih
atas oleh alat-alat perlengkapan dari daerah-daerah
yang lebih bawah
 Pasal 1 huruf (g) UU No.22 Tahun 1999 Tugas
pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah
kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa
untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai
pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber
daya manusia dengan kewajiban melaporkan
pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya
kepada yang menugaskan

52.  Pasal 1 huruf (d) UU No. 5 Tahun
1974 dimaksud dengan tugas
pembantuan adalah tugas untuk
turut serta dalam melaksanakan
urusan pemerintahan yang
ditugaskan kepada Pemerintah
Daerah oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah tingkat atasnya
dengan kewajiban
mempertanggung jawabkan kepada
yang menugaskannya

53.  Pasal 1 ayat (9) UU No. 32 Tahun
2004
Tugas pembantuan adalah
penugasan dari Pemerintah kepada
Daerah dan/atau Desa dari
pemerinthan provinsi kepada
Kabupaten/Kota dan/atau Desa
serta dari Pemerintah
Kabupaten/Kota kepada Desa untuk
melaksanakan tugas tertentu

54. Dasar pertimbangan perlunya asas
tugas pembantuan :
 Keterbatasan kemampuan
pemerintah Pusat atau Daerah yang
lebih tinggi dalam hal yang
berhubungan dengan perangkat
atau sumber daya menusia maupun
biaya
 Untuk mencapai daya guna dan hasil
guna yang lebih baik dalam
penyelenggaraan pemerintahan
 Sifat urusan yang dilaksanakan

55. PARAMETER MATERI MUATAN
TUGAS PEMBANTUAN
 urusan tersebut berakibat langsung
kepada masyarakat;
 urusan yang secara tidak langsung tidak
memberi dampak terhadap kepentingan
masyarakat, karena semata-mata
membantu urusan pusat;
 urusan yang meningkatkan efisiensi dan
keefektifan pelayanan;
 urusan yang tidak bersifat strategis
nasional dan urusan yang tidak
memerlukan keseragaman nasional.

56. HUBUNGAN OTONOMI DAN
TUGAS PEMBANTUAN
• Tidak ada perbedaan pokok antara otonomi dan
tugas pembantuan
• tugas pembantuan terkandung unsur otonomi
(walaupun terbatas pada cara melaksanakannya)
• Tugas pembantuan sama halnya dengan otonomi,
mengandung unsur “penyerahan” (overdragen)
bukan “penugasan” (opdragen).
• otonomi adalah penyerahan penuh, sedangkan
tugas pembantuan adalah penyerahan tidak
penuh

57. LANJUTAN JENIS OTONOMI
AJARAN RUMAH TANGGA DAERAH
 Pengertian
Sistem Rumah Tangga Daerah  tatanan yang
bersangkutan dengan cara-cara :
 membagi wewenang,
 tugas dan tanggung jawab mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan antara Pusat
dan Daerah
 Penggolongan Sistem Rumah Tangga Daerah
 sistem rumah tangga formal;
 sistem rumah tangga materiil
 sistem rumah tangga nyata (riil)

58. Rumah Tangga Formal (formale
huishoundingsbe­grip)
 tatanan pembagian wewenang, tugas
dan danggung jawab antara Pusat dan
Daerah untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan tidak ditetapkan
secara inci;
 urusan-urusan yang menjadi
kewenangan Daerah tidak ditentukan
secara limitatif di dalam peraturan
perundangan;
 didasarkan pada pertimbangan-
pertimbangan yang rasional dan praktis,
sehingga dapat dilaksanakan sebaik-
baiknya dan berhasil guna serta dapat
dipertanggungjawabkan

59. Kesulitan Sistem Rumah Tangga Formal :
 Tingkat hasil guna dan daya guna sistem
rumah tangga formal sangat tergantung
pada kreatifitas dan aktifitas Daerah;
 Hambatan lain adalah aspek keuangan
Daerah;
 hambatan teknis  Daerah tidak dapat
secara mudah mengetahui urusan
yang belum diselenggarakan oleh Pusat
atau pemerintah Daerah tingkat lebih
atas.

60. SISTEM RUMAH TANGGA MATERIIL
(materiele huis hound­ ingsbegrip)
 berpangkal tolak pada pemikiran bahwa
memang ada perbedaan mendasar
antara urusan pemerintah Pusat dan
Daerah;
 pembagian tugas, wewenang, dan
tanggung jawab antara Pusat dan Daerah
ditentukan secara pasti atau limitatif;
 Otonomi daerah menurut sistem rumah
tangga materiil sifatnya terbatas

61.  Daerah yang bersangkutan tidak
mempunyai peluang untuk
berinisiatif atas pemanfaatan dan
peruntukan sumber-sumber
keuangan Daerah;
 tidak menguntungkan untuk
mewujudkan hubungan antara
Pusat dan Daerah yang baik.

62. KELEMAHAN SISTEM RUMAH TANGGA
MATERIIL
(materiele huis hound­ ingsbegrip)
 Sistem rumah tangga materiil bertolak dari asumsi
yang keliru, yaitu menganggap urusan pemerintahan
dapat dirinci dan karena itu dapat dibagi-bagi secara
rinci pula;
 Sistem rumah tangga materiil lebih merasa
mengekang, karena terikat pada urusan
pemerintahan yang secara rinci ditetapkan sebagai
urusan rumah tangga;
 Sistem rumah tangga materiil akan lebih banyak
mengandung spanning hubungan antara Pusat dan
Daerah

63. Sistem Rumah Tangga Riil (reele
huis­houndingsbegrip)
 Jalan tengah atau "midle range" antara
sistem materiil dan formil;
 Isi rumah tangga daerah didasarkan pada
keadaan dan faktor-faktor yang nyata.
 Ciri-ciri Sistem Rumah Tangga :
 Adanya urusan pangkal yang
ditetapkan pada saat pembentukan
suatu daerah otonom, membe
rikankepastian mengenai urus dan
rumah tangga daerah

64.  Daerah-daerah dalam rumah tangga
nyata, dapat mengatur dan mengurus
pula urusan pemerintahan yang menurut
pertimbangan adalah penting bagi
daerahnya sepanjang belum diatur dan
diurus oleh Pusat atau Daerah tingkat
lebih atas;
 didasarkan pada faktor-faktor nyata
suatu daerah.