Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai peringkat Indonesia di berbagai survei internasional terkait daya saing ekonomi, pariwisata, pembangunan manusia, penggunaan internet, kinerja lingkungan, dan informatika. Dokumen juga menyajikan profil singkat provinsi Jawa Barat terkait kondisi demografi, ekonomi, pendidikan, dan capaian indikator kinerja pemerintah provinsi.
2. SEKILAS PERINGKAT INDONESIA DI DUNIA
Daya Saing Negara di Dunia Parawisata di Dunia
N
O
SURVEY TAHU
N
RANKING
INDONESIA
KETERANGAN
1 The Global
Competitiveness Report
(WEF) World Economic
Forum
Tertinggi di Dunia :
Swiss
2011 Ranking 46 (Dunia) 3 Pilar Daya Saing
1. Persyaratan Dasar (Institusi, Infrastruktur,
Makroekonomi, Kesehatan dan Pendidikan Dasar)
2. Penompang Efisiensi (Pendidikan Tinggi, Efisiensi Pasar
Barang, Efisiensi Pasar Tenaga Kerja, Pasar Keuangan,
Kesiapan Teknologi dan Besar Pasar)
3. Inovasi dan Kecanggihan Bisnis
2 World Tourism Ranking
Indikator :
Jumlah Turis Asing dan
Pendapatan Negara dari
Wisata
2010 Ranking 9 (Asia-
Pasific) : 7 Juta
Turis Asing
Tertinggi di Dunia: Perancis (76,80 Juta Turis Asing)
berdasar UNWTO. Tahun 2010 : total di dunia 940
juta Turis Asing
3 Indeks Pembangunan
Manusia
2011 Ranking 124 (Dunia)
(IPM 61,7)
Tertinggi di Dunia : Norwegia 94,3 (UHH 81,1 Th;
RLS 17,3 Th)
Indonesia : (UHH 69,4 Th ; RLS 5,8 Th)
4 Top 20 Countries With
The Highest Number Of
Internet User
2010 Rangking 16 (Dunia)
30 Juta Pengguna
Jumlah Pengguna Internet. Tertinggi di Dunia:
China 420 Juta Pengguna
5 Environmental
Performance Index
(EPI)
2011 - Tertinggi Negara Iceland (score 93,5)
Tidak masuk pada 50 besar dari 163 negara.
EPI Indicator :
1. Kehandalan Ekosistem
2. Lingkungan Sehat
6 IT Index 2011 Rangking 57 dengan
score 24,8
Tertinggi : USA dengan score 80,5
Indicator :
1. Overall business environment
2. IT infrastructure
3. Human Capital 1
3. Kabupaten/Kota : 26
Luas : 3.709.528,44 Ha
Kecamatan : 625
Kelurahan : 638
Desa : 5.242
Penduduk 2010
Indonesia : 237.641.326 Jiwa
Jabar : 43.053.732 Jiwa
Penduduk Miskin : 11,27%
PROVINSI JAWA BARAT
Perkembangan Jumlah Penduduk
PDRB (2010) : 321,87 Trilyun
Inflasi (2010) : 6,46%
LPE (2010) : 6,09%
IPM (2010) : 72,29
RLS (2010) : 8,02 th
AKI (2007) : 228 per 100.000 Kel Hidup (rev)
AKB (2009) : 38,51 per 1.000 Kel Hidup (rev)
APK SD : 119,06 Rangking 5 (2010)
APK SMP : 94,03 Rangking 23 (2010)
APK SMA : 59,56 Rangking 31 (2010)
APK PT : 11,11 Rangking 24 (2010)
Kontribusi PDRB Jawa
Barat terhadap PDB
Nasional : 14,58 %
(Thn. 2010)
Investasi : 46,6 T (PMA:
28 T, PMDN: 18,6 T)
2
4. VISI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2008 – 2013
TERCAPAINYA MASYARAKAT JAWA BARAT
YANG MANDIRI, DINAMIS DAN SEJAHTERA
VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – 2025
DENGAN IMAN DAN TAKWA,
PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU DI INDONESIA
TUJUH BIDANG UNGGULAN SEBAGAI PENCIRI
Jawa Barat TERMAJU DI INDONESIA TAHUN 2025
1. PENYELENGGARAAN Pemerintahan YANG Bermutu
(Beyond the expectation), Akuntabel dan BERBASIS
Ilmu Pengetahuan.
2. Masyarakat Yang Cerdas, Cermat, Produktif
dan Berdaya Saing TINGGI.
3. PENGELOLAAN Pertanian Dan Kelautan.
4. Energi Baru dan TERBAHARUKAN SERTA
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.
5. Industri Manufaktur, INDUSTRI JASA
DAN INDUSTRI KREATIF.
6. Infrastruktur Yang Handal dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup YANG BERIMBANG Untuk
Pembangunan Yang Berkelanjutan.
7. Pengembangan Budaya Lokal Dan Menjadi
Destinasi Wisata DUNIA.
VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – 2025
VISI PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008 - 2013
MISI
MISI PERTAMA :
Mewujudkan Sumberdaya Manusia Jawa Barat Yang
Produktif Dan Berdaya Saing
MISI KEDUA :
Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional
Berbasis Potensi Lokal
MISI KETIGA :
Meningkatkan Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur
Wilayah
MISI KEEMPAT :
Meningkatkan Daya Dukung Dan Daya Tampung
Lingkungan Untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan
MISI KE LIMA :
Meningkatkan Efektifitas Pemerintahan Daerah Dan
Kualitas Demokrasi
3
5. TANTANGAN AKTUAL MANAJEMEN CERDAS
PEMERINTAH PROVINSI JABAR
1. ASPEK EKONOMI
Tantangan pembangunan di bidang perekonomian yang selama ini paling dominan,
adalah: (1) mengurangi jumlah penduduk miskin dari 12,61% (2008) menjadi 9,02%
(2013); (2) menurunkan jumlah pengangguran dari 12,08% (2008) menjadi 10% (2013);
(3) menciptakan lapangan kerja, serta (4) peningkatan daya saing ekonomi melalui
peningkatan investasi dan penguatan KUKM
2. ASPEK FISIK
Infrastruktur wilayah merupakan aspek yang penting dalam pembangunan daerah baik
dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi maupun sosial. Fungsi dan peran
infrastruktur dalam pembangunan sebagai pengarah pembentukan struktur ruang,
pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan suatu wilayah dan pengikat
wilayah.
Tantangan pada bidang fisik dimasa yang akan datang yang menjadi fokus
pembangunan di Jawa Barat adalah mewujudkan infrastruktur strategis; mewujudkan
bebas banjir dimetropolitan Bandung, Bodebek dan Pantura Jabar; Mewujudkan Jabar
Caang; Mewujudkan Jabar Green Province.
4
6. 3. ASPEK PEMERINTAHAN
Kinerja organisasi Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan clean government dan good
governance adalah dengan menerapkan dan memperkuat prinsip akuntabilitas, transparansi,
partisipasi publik dalam perumusan kebijakan serta implementasi kebijakan pemerintahan daerah
perlu didukung oleh kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Guna mendukung hal tersebut
Provinsi Jawa Barat telah mengembangkan Jabar Cyber Province sebagai upaya perwujudan
menuju masyarakat dengan budaya baru berbasis pengetahuan, teknologi informasi dan
komunikasi. Tahun 2010 telah terkoneksi jaringan antar OPD di Pemerintah Provinsi Jawa Barat
dan 26 kabupaten/kota, pada Tahun 2012 akan terkoneksi diseluruh kecamatan (548 kecamatan).
Selain itu, intern Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang mengembangkan paperless office intra
dan inter OPD/Biro sebagai bagian dari pengembangan virtual office
PENDIDIKAN JUMLAH %
SD 801 5,45
SLTP 692 4,71
SLTA 5.800 39,48
D2 790 5,38
D3 1.127 7,67
S1 4.449 30,28
S2 998 6,79
S3 19 0,13
Jumlah 14.691 100,00
JUMLAH PEGAWAI PEMPROV JABAR
BERDASARKAN PENDIDIKAN :
5
7. 4. ASPEK SOSIAL BUDAYA
a. Jumlah penduduk Jawa Barat yang terus meningkat dari tahun ke tahun dengan
rata-rata laju pertumbuhan penduduk (LPP) dalam kurun waktu 2000-2010
sebesar 1,89 %, untuk itu diperlukan pengendalian jumlah penduduk dengan
menekan laju pertumbuhan penduduk dari 1,70% tahun 2008 menjadi 1,36%
pada tahun 2013. Pengendalian kuantitas penduduk perlu di dukung dengan
peningkatan kualitas hidup penduduk. Di Jawa Barat pengukuran kualitas
penduduk di muat dalam Indikator makro keberhasilan pembangunan Jawa Barat
yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan angka agregat dari
Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan dan Indeks Daya Beli.
b. Peningkatan kualitas penduduk Jawa Barat yaitu dengan meningkatnya Angka
harapan hidup (AHH) dari 67,8 tahun (2008) menjadi 68,52 tahun (2013), Rata-
rata lama sekolah ( RLS) ditargetkan dari 7,5 tahun (2008) menjadi 8,28 tahun
(2013) serta Angka Melek Huruf (AMH) dari 95,53% (2008) menjadi 96,34%
(2013)
6
8. DK = DEKONSENTRASI ADALAH PELIMPAHAN
WEWENANG PEMERINTAHAN OLEH PEM PUSAT
KPD GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEM. PUSAT
DAN/ATAU KPD INSTANSI VERTIKAL DI WIL
TERTENTU. (UU NO.32/2004 PS 1 ANGKA 8)
T.P : TUGAS PEMBANTUAN YAITU PENUGASAN DARI PEM.
PUSAT KPD DAERAH DAN/ATAU DESA, DARI PEM. PROV KPD
KAB./KOTA DAN/ATAU DESA, SERTA DARI PEM KAB./KOTA KPD
DESA UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS TERTENTU. (UU
NO.32/2004 PS 1 ANGKA 9)
Pem.Pusat
Pem. Provinsi
Pemerintah
Kab./Kota
Desa
T.P
T.P
T.P
T.P
T.P
T.P
DK
?
?
?
PENGANGGARAN DEKON DAN TP
7
9. Capaian
Kondisi Awal
Target Midterm
2007 2008 2009 2010 2011 Tahun 2011
MISI PERTAMA: Mewujudkan Sumberdaya Manusia Jawa Barat Yang Produktif dan Berdaya Saing
1 AngkaRata-rataLamaSekolah 6)
Tahun 7.50 7.50 7.72 7.95 *)
8.20 8,23 -8,40
2 AngkaMelek Huruf 6)
Persen 95.32 95.53 95.98 *)
96.00 *)
96.48 96,93 -96,94
3 AngkaKematian Bayi (Kelahiran Hidup/KH)
6)
per 1.000 KH 39.38 38.51 N/A 25 N/A 35 -36
4 AngkaKematian Ibu (Kelahiran Hidup/KH)
6) per 100.000 KH 228 N/A N/A N/A N/A 215 -220
5 IndeksPembangunan Gender
6)
61.4 61.81 61.84 62.38 N/A 63 -64
6 IndeksPemberdayaan Gender 6)
54.4 55.51 55.77 67.01 N/A 61 -63
1 Laju Pertumbuhan Ekonomi 6) Persen per Tahun 6.41 5.83 4.29 *)
6.09 *)
6.48 5 -6
2 DayaBeli Masyarakat 6)
ribu rupiah 623.64 626.81 628.71 *)
630.77 *)
635.10 Rp.634.930,-
3
Laju Pertumbuhan Investasi (Pembentukan Modal Tetap
Bruto/PMTB) atasdasar hargaberlaku 6) Persen 20.19 21.26 9.70 17.38 *)
9.77 10 -12
4 IndeksGini 6)
0.21 0.28 0.36 0.37 N/A 0,19 -0,20
5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja6)
Persen 62.5 63.09 62.89 62.38 *)
62.27 55 -56
1 Tingkat Kemantapan Jalan (kondisi baik & sedang) 1)
Persen 87.31 88.7 89.50 92.08 95.02 91 -92
2 IntensitasTanam Padi 1)
Persen 190 192 194 196 198 194 -198
3 RasioElektrifikasi Perdesaan
1)
Persen 99.59 99.80 100.00 100.00 100.00 100
4 RasioElektrifikasi Rumah Tangga
1)
Persen 60.41 62.71 65.21 69.89 71.70 67 -69
5 Cakupan Pelayanan Persampahan (Perkotaan)
1)
Persen 52.00 53.00 54.00 56.00 58.26 57 -62
6 Cakupan Pelayanan Air Bersih (Perkotaan) 1)
Persen 28.00 29.00 30.00 35.05 49.66 50 -55
7 Cakupan Pelayanan Air Limbah (Domestik Perkotaan)1)
Persen 50.00 51.00 51.00 52.00 60.20 56 -61
CAPAIAN INDIKATOR KINERJASETIAPMISI RPJMD PROVINSI JAWABARAT
TAHUN 2008 S.D 2011 DENGAN BASELINE TAHUN 2007
VERSI : 03 MARET 2012
No Indikator Kinerja Satuan
Capaian
MISI KEDUA: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal
MISI KETIGA: Meningkatkan Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur Wilayah
8
10. Capaian
Kondisi Awal
Target Midterm
2007 2008 2009 2010 2011 Tahun 2011
1 Laju Pertumbuhan Penduduk 6)
Persen 1.83 1.71 1.90 * )
1.89 * )
1.90 1,7 - 1,8
2 Tingkat Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar 1) Status Mutu
Cemar Berat
Status Mutu
Cemar Berat
Status Mutu
Cemar Berat
Status Mutu
Cemar Berat
Status Mutu
Cemar Berat
Status Mutu Cemar
Sedang
3 Jumlah Hari dengan Kualitas Udara Perkotaan Kategori Baik 1)
Hari Baik/ Tahun 20 N/ A N/ A
51
(pengukuran
terhadap 5
kota)
50 (hasil
pengukuran
terhadap 11
kab/ kota)
27 - 30
4 Capaian Luas Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah 1)
Persen 27.00 27.50 29.00 35.20 N/ A 30 - 31
5 Jumlah Penerapan Energi Alternatif 1)
N/ A
MH=20 ;
PLTS=1.589 ;
Biofuel= - ;
Biogas=687 &
PLTP= lelang 3
wkp
MH=20 ;
PLTS=1.589 ;
Biofuel= - ;
Biogas=687 &
PLTP= lelang
3 wkp
MH=23 ;
PLTS=2.457 &
Biogas=1.461
& PLTP= 3
wkp
MH=523 ;
PLTS=1.116 ;
Biogas=1.121
& PLTP=3
Meningkatnya
diversifikasi energi
dari mikro hidro,
biofuel (biokerosin)
serta bio gas
1 Skala Kepuasan Masyarakat Skala 1 - 4 N/ A N/ A N/ A N/ A N/ A 2
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perijinan 2)
N/ A N/ A
74,11 (dalam
koridor "BAIK")
72,27 (dalam
koridor "BAIK")
N/ A
2 Skala Komunikasi Organisasi Skala 1 - 7 N/ A N/ A N/ A N/ A N/ A 4
3 Jumlah Angka Kriminalitas 3)
N/ A
27.725 jumlah
tindak pidana
28.366 jumlah
tindak pidana
N/ A
Menurunnya angka
kriminalitas
4 Jumlah Kasus Korupsi 4)
Tindak Pidana 66 88 95 104 N/ A
Menurunnya jumlah
kasus korupsi
5 Tingkat Partisipasi Pemilih 5)
Persen 67 - 70 67,31 (Pilgub)
67,31 (Pilgub) ;
70 (Pilkada
Kab/ Kota) ;
72,62 (Pilleg
DPRD Provinsi)
62,96 (Kab
Sukabumi) ; 61,44
(Kab Bandung) ;
64,22 (Kab
Indramayu) ;
63,61(Kab
Karawang) dan
54,13 (Kota Depok)
66,71 (Pilkada
Kab.
Tasimalaya) ;
62,08 (Pilkada
Kab.Cianjur)
75 - 78
Dikompilasi oleh Balai PUSDALISBANG BAPPEDA Provinsi Jawa Barat@ Maret 2012
1)
Sumber Dinas Teknis Pemerintah Provinsi Jawa Barat
2)
Sumber Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat
3)
Sumber Kepolisian Daerah Jawa Barat
4)
Sumber Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Tindak Pidana Korupsi di tingkat Penuntutan)
5)
Sumber Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Jawa Barat
6)
Sumber BPS Provinsi Jawa Barat
MISI KEEMPAT : Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan
MISI KELIMA: Meningkatkan Efektifitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi
Keterangan : N/A = Not Available Data (Data tidak tersedia)
No Indikator Kinerja Satuan
Capaian
9
11. MEWUJUDKAN MANUSIA JAWA BARAT DENGAN 7
(TUJUH) PENCIRI:
1. CERDAS DAN CERMAT(SMART AND PRECISE)
2. PRODUKTIF (PRODUCTIVE AND JUST IN TIME)
3. BERDAYA TAHAN TINGGI DALAM PERSAINGAN
(HIGH ENDURANCE ON COMPETITIVENESS)
4. MANDIRI (SELF REGULATION AND SELF ENTITY)
5. PANDAI MEMBANGUN JEJARING DAN
PERSAHABATAN (NETWORKING)
6. BERINTEGRITAS TINGGI (HIGH INTEGRITY)
7. BERMARTABAT (DIGNITY)
10
SOSOK MASA DEPAN
MANUSIA JAWA BARAT 2025
13. PRINSIP – PRINSIP :
Jabar menganut prinsip pembangunan daerah untuk rakyat
(Regional Development For People) bukan pembangunan berbasis
rakyat (People Centered Development)
Untuk suksesnya Regional Development For People rakyat dituntut
untuk berpartisifasi dalam pembangunan dan pemerintah dituntut
untuk memandu dan memfasilitasi agar rakyat dapat beraktifitas
untuk menjadi sejahtera
PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK RAKYAT
Regional Development For People
Untuk efektifnya Regional Development For
People dibutuhkan data kependudukan yang
akurat secara spasial dan aspasial
12
14. SISRENBANGDA
JABAR
PERDA NO 6 TAHUN 2009 Perencanaan Program dan
Kegiatan, dengan
Pendekatan SMART Planning, yaitu :
Specific (spesifik)
Measurable (terukur)
Achievable (dapat dicapai)
Resources availability (ketersediaan
sumberdaya)
Time (Time)
Shewhart Cycle
(Plan-Do–Check–Act)
PERENCANAAN BERBASIS
EVALUASI DIRI DAN PARTISIPATIF
SMART Planning
OPD Jabar Ber –ISO dan Berbasis Ilmu Pengetahuan
MAKNA OPERASIONAL berbasis ISO 9001-2008:
1. TULIS APA YANG AKAN DIKERJAKAN
2. KERJAKAN APA YANG TELAH DITULIS
3. MONITORING, ASESMEN DAN EVALUASI (MAE).
4. PERTANGGUNGJAWABKAN APA YANG TELAH DITULIS DAN
DIKERJAKAN KEMUDIAN TINDAKLANJUTI DENGAN UPAYA
YANG TEPAT UNTUK PERBAIKAN KINERJA.
UNTUK PERENCANAAN
PARTISIPATIF
1. Pemerintahan
2. Dunia Usaha,
3. Akademisi
4. Komunitas
JABAR MASAGI
13
15. KONSEPSI MANAJEMEN
BIROKRASI CERDAS Pemerintah Provinsi Jawa Barat
(Deny Juanda P.,2010)
Konsep manajemen BIROKRASI CERDAS (SMART BUREAUCRACY)
berbasis 3 (tiga) prinsip yaitu :
(1)SMART OBJECTIVES (Cerdas dalam Sasaran),
(2)SMART PLANNING (Cerdas dalam Perencanaan),
(3)QUALITY ORIENTED AND ACCOUNTABILITY (Berorientasi Mutu dan Akuntabilitas)
Prasyarat: Insan Birokrat yang harus memiliki INTEGRITAS(Integrity) berderajat TINGGI
dan BERMARTABAT (Dignity)
Pembuktian: Sistem birokrasi telah dijalankan berdasarkan kaidah ilmu pengetahuan, menuju
kriteria MAKE Award (The Most Admired Knowledge Enterprises)
ACCOUNTABILITY
(Anderson, UNESCO 2005)
COMPLIANCE WITH
REGULATION and
ADHERENCE WITH NORM
PROFESSIONAL
QUALITY RESULT DRIVEN
SMART OBJECTIVES :
SPESIFIK (SPECIFIC)
TERUKUR (MEASURABLE)
KOMITMEN BERSAMA (AGREED)
REALISTIS (REALISTIC)
DIBATASI OLEH WAKTU
(TIME BOUND)
14
16. A
B G
C
LR
A
B
G
TRANSFORMASI PARADIGMA PEMBANGUNAN JAWA BARAT
MELALUI PENDEKATAN
4 PILAR UTAMA PEMBANGUNAN (ABGC) DAN 1 PENGIKAT (LR)
“JABAR MASAGI”
15
LR = Laws and Regulation
C = Community
Sumber : Deny Juanda P., 2011
17. SASARAN
PROGRAM DAN
CAPAIAN
KINERJA PROVINSI
VISI & MISI
KEBIJAKAN
PROGRAM
DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN
SKALA PROVINSI
OPD/Biro
Terkait
Komunitas
Sasaran
Komunitas
Pendukung
Akademisi
Dunia Usaha
Tataran Nasional
Komitmen
DPRD Kab/Kota
SKEMA PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
Notes:
Perencanaan Berbasis Multi Stakholder
dengan paradigma “ACTIVITY BASED”
dan melibatkan MULTI-STAKEHOLDERS
terintegrasi 16
4 PILAR
PEMBANGUNAN
18. INVENTION
INNOVATION
LEADERSHIP
ANUGERAH
INOVASI
JAWA BARAT
TAHUN KE 2
BREAKTROUGH KREASI PEMBANGUNAN JAWA BARAT
6 Hadiah
@ 50 Juta / Individu
6 Hadiah
@ 100 Juta/Kelompok
6 Bidang Anugerah:
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pangan
4. Energi
5. Lingkungan Hidup
6. Seni, Budaya dan
Parawisata
ANUGERAH
PRAKARSA
PEMBANGUNAN
JAWA BARAT
17
ANUGERAH INOVASI JABAR
19. DELAPAN PROGRAM UTAMA KEPEGAWAIAN DAN KESEJAHTERAAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
1. Program Sertifikasi ISO
2. Program Sertifikasi Kompetensi Pegawai
3. Program Pengukuran Kinerja dan TTP
4. Program Absensi Elektronik Terintegrasi
5. Program Pensiun 2 Milyar
6. Program 300 Doktor Luar Negeri
7. Program Pensiun Dini Pegawai
8. Program Pelayanan Keamanan dan Kesehatan
24 Jam
Sumber : BKD Jabar 2011 18
20. PROGRAM PENGUKURAN KINERJA DAN TTP
PERILAKU
KERJA
PRESTASI
KERJA
“PEMERINTAH DAERAH DAPAT MEMBERIKAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PNS BERDASARKAN PERTIMBANGAN
OBJEKTIF DENGAN MEMPERHATIKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN MEMPEROLEH PERSETUJUAN DPRD
SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”
(PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007 PASAL 39)
Sumber : BKD Jabar 2011 19
21. PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI PEGAWAI
Regulasi
Pengelola
PNS Berbasis
Kompetensi
DIKLAT
SERTIFIKASI
KOMPETENSI
KERJA
Kurikulum
berbasis
kompetensi
Sistem uji
Kompetensi
Kerja dalam
Kegiatan
Management
PNS
AKTIVITAS KERJA MENJADI SUMBER BELAJAR SEKALIGUS
SUMBER BUKTI BAHWA PEGAWAI KOMPETEN
Sumber : BKD Jabar 2011 20
22. PROGRAM PENSIUN 2 MILIYAR
DANAPENSIUN
DANA YANG
DIBERIKAN KEPADA
PNS YANG PENSIUN
SEBESAR 2 MILIYAR
DENGAN MASA
KERJA 30 TAHUN
ASURANSIJIWA
DANA YANG
DIBERIKAN
KEPADA PNS
YANG
MENINGGAL
DUNIA SEBESAR
75 JUTA
ASRKESEHATAN
DANA
PENGGANTIAN
PELAYANAN
KESEHATAN BAGI
PNS DAN
KELUARGA
PREMI ASURANSI
SEBESAR RP. 500 RB
SETIAP BULAN
PROVIDER I/ PROVIDER II/PROVIDER III
PNS
PROVINSI
PEMERINTAH
PROVINSI
KEBIJAKAN TPP
Sumber : BKD Jabar 2011 21
23. PROGRAM 300 DOKTOR LUAR NEGERI
PROVINSI
KOTA
KAB
Penyiapan Prasyarat
(TOEFL, IELTS, GMAT/GRE)
Kerjasama dengan lembaga donor
dan universitas
Kerjasama dengan pemerintah
Pusat
Doctoral Degree
program
Monitoring dan
evaluasi
PREPARATION
(2012)
PLANNING
(2011)
DOCTORAL
DEGREE
(2013-2018)
Policy formulation (Penyiapan
kebijakan kerjasama)
Mapping kebutuhan (jumlah &
kualifikasi)
Mapping targeted lembaga donor
dan universitas Sumber : BKD Jabar 2011 23
24. TERIMA KASIH
MARI KITA WUJUDKAN
SATU DATA
UNTUK PEMBANGUNAN JAWA BARAT
Informasi lebih lanjut :
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
Jalan Diponegoro No.22 Bandung
Telp. (022) 4204483
Bappeda Provinsi Jawa Barat
Jalan. Ir H.Juanda No. 287
Telp. (022) 251 6061, Fax, (022) 2510731
Website : ttp//www.jabarprov.go.id, www.bappeda.jabarprov.go.id
SMS JABAR MEMBANGUN
0811 200 5500