SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  24
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT 1
BY
MUHAMAD YOGI
ISLAMIC UNIVERSITY OF NUSANTARA
SEKILAS PERINGKAT INDONESIA DI DUNIA
Daya Saing Negara di Dunia Parawisata di Dunia
N
O
SURVEY TAHU
N
RANKING
INDONESIA
KETERANGAN
1 The Global
Competitiveness Report
(WEF) World Economic
Forum
Tertinggi di Dunia :
Swiss
2011 Ranking 46 (Dunia) 3 Pilar Daya Saing
1. Persyaratan Dasar (Institusi, Infrastruktur,
Makroekonomi, Kesehatan dan Pendidikan Dasar)
2. Penompang Efisiensi (Pendidikan Tinggi, Efisiensi Pasar
Barang, Efisiensi Pasar Tenaga Kerja, Pasar Keuangan,
Kesiapan Teknologi dan Besar Pasar)
3. Inovasi dan Kecanggihan Bisnis
2 World Tourism Ranking
Indikator :
Jumlah Turis Asing dan
Pendapatan Negara dari
Wisata
2010 Ranking 9 (Asia-
Pasific) : 7 Juta
Turis Asing
Tertinggi di Dunia: Perancis (76,80 Juta Turis Asing)
berdasar UNWTO. Tahun 2010 : total di dunia 940
juta Turis Asing
3 Indeks Pembangunan
Manusia
2011 Ranking 124 (Dunia)
(IPM 61,7)
Tertinggi di Dunia : Norwegia 94,3 (UHH 81,1 Th;
RLS 17,3 Th)
Indonesia : (UHH 69,4 Th ; RLS 5,8 Th)
4 Top 20 Countries With
The Highest Number Of
Internet User
2010 Rangking 16 (Dunia)
30 Juta Pengguna
Jumlah Pengguna Internet. Tertinggi di Dunia:
China 420 Juta Pengguna
5 Environmental
Performance Index
(EPI)
2011 - Tertinggi Negara Iceland (score 93,5)
Tidak masuk pada 50 besar dari 163 negara.
EPI Indicator :
1. Kehandalan Ekosistem
2. Lingkungan Sehat
6 IT Index 2011 Rangking 57 dengan
score 24,8
Tertinggi : USA dengan score 80,5
Indicator :
1. Overall business environment
2. IT infrastructure
3. Human Capital 1
Kabupaten/Kota : 26
Luas : 3.709.528,44 Ha
Kecamatan : 625
Kelurahan : 638
Desa : 5.242
Penduduk 2010
Indonesia : 237.641.326 Jiwa
Jabar : 43.053.732 Jiwa
Penduduk Miskin : 11,27%
PROVINSI JAWA BARAT
Perkembangan Jumlah Penduduk
PDRB (2010) : 321,87 Trilyun
Inflasi (2010) : 6,46%
LPE (2010) : 6,09%
IPM (2010) : 72,29
RLS (2010) : 8,02 th
AKI (2007) : 228 per 100.000 Kel Hidup (rev)
AKB (2009) : 38,51 per 1.000 Kel Hidup (rev)
APK SD : 119,06 Rangking 5 (2010)
APK SMP : 94,03 Rangking 23 (2010)
APK SMA : 59,56 Rangking 31 (2010)
APK PT : 11,11 Rangking 24 (2010)
Kontribusi PDRB Jawa
Barat terhadap PDB
Nasional : 14,58 %
(Thn. 2010)
Investasi : 46,6 T (PMA:
28 T, PMDN: 18,6 T)
2
VISI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2008 – 2013
TERCAPAINYA MASYARAKAT JAWA BARAT
YANG MANDIRI, DINAMIS DAN SEJAHTERA
VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – 2025
DENGAN IMAN DAN TAKWA,
PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU DI INDONESIA
TUJUH BIDANG UNGGULAN SEBAGAI PENCIRI
Jawa Barat TERMAJU DI INDONESIA TAHUN 2025
1. PENYELENGGARAAN Pemerintahan YANG Bermutu
(Beyond the expectation), Akuntabel dan BERBASIS
Ilmu Pengetahuan.
2. Masyarakat Yang Cerdas, Cermat, Produktif
dan Berdaya Saing TINGGI.
3. PENGELOLAAN Pertanian Dan Kelautan.
4. Energi Baru dan TERBAHARUKAN SERTA
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.
5. Industri Manufaktur, INDUSTRI JASA
DAN INDUSTRI KREATIF.
6. Infrastruktur Yang Handal dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup YANG BERIMBANG Untuk
Pembangunan Yang Berkelanjutan.
7. Pengembangan Budaya Lokal Dan Menjadi
Destinasi Wisata DUNIA.
VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – 2025
VISI PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008 - 2013
MISI
MISI PERTAMA :
Mewujudkan Sumberdaya Manusia Jawa Barat Yang
Produktif Dan Berdaya Saing
MISI KEDUA :
Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional
Berbasis Potensi Lokal
MISI KETIGA :
Meningkatkan Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur
Wilayah
MISI KEEMPAT :
Meningkatkan Daya Dukung Dan Daya Tampung
Lingkungan Untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan
MISI KE LIMA :
Meningkatkan Efektifitas Pemerintahan Daerah Dan
Kualitas Demokrasi
3
TANTANGAN AKTUAL MANAJEMEN CERDAS
PEMERINTAH PROVINSI JABAR
1. ASPEK EKONOMI
Tantangan pembangunan di bidang perekonomian yang selama ini paling dominan,
adalah: (1) mengurangi jumlah penduduk miskin dari 12,61% (2008) menjadi 9,02%
(2013); (2) menurunkan jumlah pengangguran dari 12,08% (2008) menjadi 10% (2013);
(3) menciptakan lapangan kerja, serta (4) peningkatan daya saing ekonomi melalui
peningkatan investasi dan penguatan KUKM
2. ASPEK FISIK
Infrastruktur wilayah merupakan aspek yang penting dalam pembangunan daerah baik
dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi maupun sosial. Fungsi dan peran
infrastruktur dalam pembangunan sebagai pengarah pembentukan struktur ruang,
pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan suatu wilayah dan pengikat
wilayah.
Tantangan pada bidang fisik dimasa yang akan datang yang menjadi fokus
pembangunan di Jawa Barat adalah mewujudkan infrastruktur strategis; mewujudkan
bebas banjir dimetropolitan Bandung, Bodebek dan Pantura Jabar; Mewujudkan Jabar
Caang; Mewujudkan Jabar Green Province.
4
3. ASPEK PEMERINTAHAN
Kinerja organisasi Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan clean government dan good
governance adalah dengan menerapkan dan memperkuat prinsip akuntabilitas, transparansi,
partisipasi publik dalam perumusan kebijakan serta implementasi kebijakan pemerintahan daerah
perlu didukung oleh kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Guna mendukung hal tersebut
Provinsi Jawa Barat telah mengembangkan Jabar Cyber Province sebagai upaya perwujudan
menuju masyarakat dengan budaya baru berbasis pengetahuan, teknologi informasi dan
komunikasi. Tahun 2010 telah terkoneksi jaringan antar OPD di Pemerintah Provinsi Jawa Barat
dan 26 kabupaten/kota, pada Tahun 2012 akan terkoneksi diseluruh kecamatan (548 kecamatan).
Selain itu, intern Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang mengembangkan paperless office intra
dan inter OPD/Biro sebagai bagian dari pengembangan virtual office
PENDIDIKAN JUMLAH %
SD 801 5,45
SLTP 692 4,71
SLTA 5.800 39,48
D2 790 5,38
D3 1.127 7,67
S1 4.449 30,28
S2 998 6,79
S3 19 0,13
Jumlah 14.691 100,00
JUMLAH PEGAWAI PEMPROV JABAR
BERDASARKAN PENDIDIKAN :
5
4. ASPEK SOSIAL BUDAYA
a. Jumlah penduduk Jawa Barat yang terus meningkat dari tahun ke tahun dengan
rata-rata laju pertumbuhan penduduk (LPP) dalam kurun waktu 2000-2010
sebesar 1,89 %, untuk itu diperlukan pengendalian jumlah penduduk dengan
menekan laju pertumbuhan penduduk dari 1,70% tahun 2008 menjadi 1,36%
pada tahun 2013. Pengendalian kuantitas penduduk perlu di dukung dengan
peningkatan kualitas hidup penduduk. Di Jawa Barat pengukuran kualitas
penduduk di muat dalam Indikator makro keberhasilan pembangunan Jawa Barat
yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan angka agregat dari
Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan dan Indeks Daya Beli.
b. Peningkatan kualitas penduduk Jawa Barat yaitu dengan meningkatnya Angka
harapan hidup (AHH) dari 67,8 tahun (2008) menjadi 68,52 tahun (2013), Rata-
rata lama sekolah ( RLS) ditargetkan dari 7,5 tahun (2008) menjadi 8,28 tahun
(2013) serta Angka Melek Huruf (AMH) dari 95,53% (2008) menjadi 96,34%
(2013)
6
DK = DEKONSENTRASI ADALAH PELIMPAHAN
WEWENANG PEMERINTAHAN OLEH PEM PUSAT
KPD GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEM. PUSAT
DAN/ATAU KPD INSTANSI VERTIKAL DI WIL
TERTENTU. (UU NO.32/2004 PS 1 ANGKA 8)
T.P : TUGAS PEMBANTUAN YAITU PENUGASAN DARI PEM.
PUSAT KPD DAERAH DAN/ATAU DESA, DARI PEM. PROV KPD
KAB./KOTA DAN/ATAU DESA, SERTA DARI PEM KAB./KOTA KPD
DESA UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS TERTENTU. (UU
NO.32/2004 PS 1 ANGKA 9)
Pem.Pusat
Pem. Provinsi
Pemerintah
Kab./Kota
Desa
T.P
T.P
T.P
T.P
T.P
T.P
DK
?
?
?
PENGANGGARAN DEKON DAN TP
7
Capaian
Kondisi Awal
Target Midterm
2007 2008 2009 2010 2011 Tahun 2011
MISI PERTAMA: Mewujudkan Sumberdaya Manusia Jawa Barat Yang Produktif dan Berdaya Saing
1 AngkaRata-rataLamaSekolah 6)
Tahun 7.50 7.50 7.72 7.95 *)
8.20 8,23 -8,40
2 AngkaMelek Huruf 6)
Persen 95.32 95.53 95.98 *)
96.00 *)
96.48 96,93 -96,94
3 AngkaKematian Bayi (Kelahiran Hidup/KH)
6)
per 1.000 KH 39.38 38.51 N/A 25 N/A 35 -36
4 AngkaKematian Ibu (Kelahiran Hidup/KH)
6) per 100.000 KH 228 N/A N/A N/A N/A 215 -220
5 IndeksPembangunan Gender
6)
61.4 61.81 61.84 62.38 N/A 63 -64
6 IndeksPemberdayaan Gender 6)
54.4 55.51 55.77 67.01 N/A 61 -63
1 Laju Pertumbuhan Ekonomi 6) Persen per Tahun 6.41 5.83 4.29 *)
6.09 *)
6.48 5 -6
2 DayaBeli Masyarakat 6)
ribu rupiah 623.64 626.81 628.71 *)
630.77 *)
635.10 Rp.634.930,-
3
Laju Pertumbuhan Investasi (Pembentukan Modal Tetap
Bruto/PMTB) atasdasar hargaberlaku 6) Persen 20.19 21.26 9.70 17.38 *)
9.77 10 -12
4 IndeksGini 6)
0.21 0.28 0.36 0.37 N/A 0,19 -0,20
5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja6)
Persen 62.5 63.09 62.89 62.38 *)
62.27 55 -56
1 Tingkat Kemantapan Jalan (kondisi baik & sedang) 1)
Persen 87.31 88.7 89.50 92.08 95.02 91 -92
2 IntensitasTanam Padi 1)
Persen 190 192 194 196 198 194 -198
3 RasioElektrifikasi Perdesaan
1)
Persen 99.59 99.80 100.00 100.00 100.00 100
4 RasioElektrifikasi Rumah Tangga
1)
Persen 60.41 62.71 65.21 69.89 71.70 67 -69
5 Cakupan Pelayanan Persampahan (Perkotaan)
1)
Persen 52.00 53.00 54.00 56.00 58.26 57 -62
6 Cakupan Pelayanan Air Bersih (Perkotaan) 1)
Persen 28.00 29.00 30.00 35.05 49.66 50 -55
7 Cakupan Pelayanan Air Limbah (Domestik Perkotaan)1)
Persen 50.00 51.00 51.00 52.00 60.20 56 -61
CAPAIAN INDIKATOR KINERJASETIAPMISI RPJMD PROVINSI JAWABARAT
TAHUN 2008 S.D 2011 DENGAN BASELINE TAHUN 2007
VERSI : 03 MARET 2012
No Indikator Kinerja Satuan
Capaian
MISI KEDUA: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal
MISI KETIGA: Meningkatkan Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur Wilayah
8
Capaian
Kondisi Awal
Target Midterm
2007 2008 2009 2010 2011 Tahun 2011
1 Laju Pertumbuhan Penduduk 6)
Persen 1.83 1.71 1.90 * )
1.89 * )
1.90 1,7 - 1,8
2 Tingkat Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar 1) Status Mutu
Cemar Berat
Status Mutu
Cemar Berat
Status Mutu
Cemar Berat
Status Mutu
Cemar Berat
Status Mutu
Cemar Berat
Status Mutu Cemar
Sedang
3 Jumlah Hari dengan Kualitas Udara Perkotaan Kategori Baik 1)
Hari Baik/ Tahun 20 N/ A N/ A
51
(pengukuran
terhadap 5
kota)
50 (hasil
pengukuran
terhadap 11
kab/ kota)
27 - 30
4 Capaian Luas Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah 1)
Persen 27.00 27.50 29.00 35.20 N/ A 30 - 31
5 Jumlah Penerapan Energi Alternatif 1)
N/ A
MH=20 ;
PLTS=1.589 ;
Biofuel= - ;
Biogas=687 &
PLTP= lelang 3
wkp
MH=20 ;
PLTS=1.589 ;
Biofuel= - ;
Biogas=687 &
PLTP= lelang
3 wkp
MH=23 ;
PLTS=2.457 &
Biogas=1.461
& PLTP= 3
wkp
MH=523 ;
PLTS=1.116 ;
Biogas=1.121
& PLTP=3
Meningkatnya
diversifikasi energi
dari mikro hidro,
biofuel (biokerosin)
serta bio gas
1 Skala Kepuasan Masyarakat Skala 1 - 4 N/ A N/ A N/ A N/ A N/ A 2
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perijinan 2)
N/ A N/ A
74,11 (dalam
koridor "BAIK")
72,27 (dalam
koridor "BAIK")
N/ A
2 Skala Komunikasi Organisasi Skala 1 - 7 N/ A N/ A N/ A N/ A N/ A 4
3 Jumlah Angka Kriminalitas 3)
N/ A
27.725 jumlah
tindak pidana
28.366 jumlah
tindak pidana
N/ A
Menurunnya angka
kriminalitas
4 Jumlah Kasus Korupsi 4)
Tindak Pidana 66 88 95 104 N/ A
Menurunnya jumlah
kasus korupsi
5 Tingkat Partisipasi Pemilih 5)
Persen 67 - 70 67,31 (Pilgub)
67,31 (Pilgub) ;
70 (Pilkada
Kab/ Kota) ;
72,62 (Pilleg
DPRD Provinsi)
62,96 (Kab
Sukabumi) ; 61,44
(Kab Bandung) ;
64,22 (Kab
Indramayu) ;
63,61(Kab
Karawang) dan
54,13 (Kota Depok)
66,71 (Pilkada
Kab.
Tasimalaya) ;
62,08 (Pilkada
Kab.Cianjur)
75 - 78
Dikompilasi oleh Balai PUSDALISBANG BAPPEDA Provinsi Jawa Barat@ Maret 2012
1)
Sumber Dinas Teknis Pemerintah Provinsi Jawa Barat
2)
Sumber Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat
3)
Sumber Kepolisian Daerah Jawa Barat
4)
Sumber Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Tindak Pidana Korupsi di tingkat Penuntutan)
5)
Sumber Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Jawa Barat
6)
Sumber BPS Provinsi Jawa Barat
MISI KEEMPAT : Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan
MISI KELIMA: Meningkatkan Efektifitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi
Keterangan : N/A = Not Available Data (Data tidak tersedia)
No Indikator Kinerja Satuan
Capaian
9
MEWUJUDKAN MANUSIA JAWA BARAT DENGAN 7
(TUJUH) PENCIRI:
1. CERDAS DAN CERMAT(SMART AND PRECISE)
2. PRODUKTIF (PRODUCTIVE AND JUST IN TIME)
3. BERDAYA TAHAN TINGGI DALAM PERSAINGAN
(HIGH ENDURANCE ON COMPETITIVENESS)
4. MANDIRI (SELF REGULATION AND SELF ENTITY)
5. PANDAI MEMBANGUN JEJARING DAN
PERSAHABATAN (NETWORKING)
6. BERINTEGRITAS TINGGI (HIGH INTEGRITY)
7. BERMARTABAT (DIGNITY)
10
SOSOK MASA DEPAN
MANUSIA JAWA BARAT 2025
Pel.Cirebon
RANCABUAYA
ILUSTRASI JAWA BARAT TAHUN 2025
PKN
PALABUHAN-
RATU
Tol Kanci-Pejagan
TPI Pelabuhan Ratu
PKNp
PANGANDARAN
MCR
MCB
11
PRINSIP – PRINSIP :
 Jabar menganut prinsip pembangunan daerah untuk rakyat
(Regional Development For People) bukan pembangunan berbasis
rakyat (People Centered Development)
 Untuk suksesnya Regional Development For People rakyat dituntut
untuk berpartisifasi dalam pembangunan dan pemerintah dituntut
untuk memandu dan memfasilitasi agar rakyat dapat beraktifitas
untuk menjadi sejahtera
PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK RAKYAT
Regional Development For People
 Untuk efektifnya Regional Development For
People dibutuhkan data kependudukan yang
akurat secara spasial dan aspasial
12
SISRENBANGDA
JABAR
PERDA NO 6 TAHUN 2009 Perencanaan Program dan
Kegiatan, dengan
Pendekatan SMART Planning, yaitu :
Specific (spesifik)
Measurable (terukur)
Achievable (dapat dicapai)
Resources availability (ketersediaan
sumberdaya)
Time (Time)
Shewhart Cycle
(Plan-Do–Check–Act)
PERENCANAAN BERBASIS
EVALUASI DIRI DAN PARTISIPATIF
SMART Planning
OPD Jabar Ber –ISO dan Berbasis Ilmu Pengetahuan
MAKNA OPERASIONAL berbasis ISO 9001-2008:
1. TULIS APA YANG AKAN DIKERJAKAN
2. KERJAKAN APA YANG TELAH DITULIS
3. MONITORING, ASESMEN DAN EVALUASI (MAE).
4. PERTANGGUNGJAWABKAN APA YANG TELAH DITULIS DAN
DIKERJAKAN KEMUDIAN TINDAKLANJUTI DENGAN UPAYA
YANG TEPAT UNTUK PERBAIKAN KINERJA.
UNTUK PERENCANAAN
PARTISIPATIF
1. Pemerintahan
2. Dunia Usaha,
3. Akademisi
4. Komunitas
JABAR MASAGI
13
KONSEPSI MANAJEMEN
BIROKRASI CERDAS Pemerintah Provinsi Jawa Barat
(Deny Juanda P.,2010)
Konsep manajemen BIROKRASI CERDAS (SMART BUREAUCRACY)
berbasis 3 (tiga) prinsip yaitu :
(1)SMART OBJECTIVES (Cerdas dalam Sasaran),
(2)SMART PLANNING (Cerdas dalam Perencanaan),
(3)QUALITY ORIENTED AND ACCOUNTABILITY (Berorientasi Mutu dan Akuntabilitas)
Prasyarat: Insan Birokrat yang harus memiliki INTEGRITAS(Integrity) berderajat TINGGI
dan BERMARTABAT (Dignity)
Pembuktian: Sistem birokrasi telah dijalankan berdasarkan kaidah ilmu pengetahuan, menuju
kriteria MAKE Award (The Most Admired Knowledge Enterprises)
ACCOUNTABILITY
(Anderson, UNESCO 2005)
 COMPLIANCE WITH
REGULATION and
 ADHERENCE WITH NORM
PROFESSIONAL
 QUALITY RESULT DRIVEN
SMART OBJECTIVES :
 SPESIFIK (SPECIFIC)
 TERUKUR (MEASURABLE)
 KOMITMEN BERSAMA (AGREED)
 REALISTIS (REALISTIC)
 DIBATASI OLEH WAKTU
(TIME BOUND)
14
A
B G
C
LR
A
B
G
TRANSFORMASI PARADIGMA PEMBANGUNAN JAWA BARAT
MELALUI PENDEKATAN
4 PILAR UTAMA PEMBANGUNAN (ABGC) DAN 1 PENGIKAT (LR)
“JABAR MASAGI”
15
LR = Laws and Regulation
C = Community
Sumber : Deny Juanda P., 2011
SASARAN
PROGRAM DAN
CAPAIAN
KINERJA PROVINSI
VISI & MISI
KEBIJAKAN
PROGRAM
DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN
SKALA PROVINSI
OPD/Biro
Terkait
Komunitas
Sasaran
Komunitas
Pendukung
Akademisi
Dunia Usaha
Tataran Nasional
Komitmen
DPRD Kab/Kota
SKEMA PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
Notes:
Perencanaan Berbasis Multi Stakholder
dengan paradigma “ACTIVITY BASED”
dan melibatkan MULTI-STAKEHOLDERS
terintegrasi 16
4 PILAR
PEMBANGUNAN
INVENTION
INNOVATION
LEADERSHIP
ANUGERAH
INOVASI
JAWA BARAT
TAHUN KE 2
BREAKTROUGH KREASI PEMBANGUNAN JAWA BARAT
6 Hadiah
@ 50 Juta / Individu
6 Hadiah
@ 100 Juta/Kelompok
6 Bidang Anugerah:
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pangan
4. Energi
5. Lingkungan Hidup
6. Seni, Budaya dan
Parawisata
ANUGERAH
PRAKARSA
PEMBANGUNAN
JAWA BARAT
17
ANUGERAH INOVASI JABAR
DELAPAN PROGRAM UTAMA KEPEGAWAIAN DAN KESEJAHTERAAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
1. Program Sertifikasi ISO
2. Program Sertifikasi Kompetensi Pegawai
3. Program Pengukuran Kinerja dan TTP
4. Program Absensi Elektronik Terintegrasi
5. Program Pensiun 2 Milyar
6. Program 300 Doktor Luar Negeri
7. Program Pensiun Dini Pegawai
8. Program Pelayanan Keamanan dan Kesehatan
24 Jam
Sumber : BKD Jabar 2011 18
PROGRAM PENGUKURAN KINERJA DAN TTP
PERILAKU
KERJA
PRESTASI
KERJA
“PEMERINTAH DAERAH DAPAT MEMBERIKAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PNS BERDASARKAN PERTIMBANGAN
OBJEKTIF DENGAN MEMPERHATIKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN MEMPEROLEH PERSETUJUAN DPRD
SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”
(PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007 PASAL 39)
Sumber : BKD Jabar 2011 19
PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI PEGAWAI
Regulasi
Pengelola
PNS Berbasis
Kompetensi
DIKLAT
SERTIFIKASI
KOMPETENSI
KERJA
Kurikulum
berbasis
kompetensi
Sistem uji
Kompetensi
Kerja dalam
Kegiatan
Management
PNS
AKTIVITAS KERJA MENJADI SUMBER BELAJAR SEKALIGUS
SUMBER BUKTI BAHWA PEGAWAI KOMPETEN
Sumber : BKD Jabar 2011 20
PROGRAM PENSIUN 2 MILIYAR
DANAPENSIUN
DANA YANG
DIBERIKAN KEPADA
PNS YANG PENSIUN
SEBESAR 2 MILIYAR
DENGAN MASA
KERJA 30 TAHUN
ASURANSIJIWA
DANA YANG
DIBERIKAN
KEPADA PNS
YANG
MENINGGAL
DUNIA SEBESAR
75 JUTA
ASRKESEHATAN
DANA
PENGGANTIAN
PELAYANAN
KESEHATAN BAGI
PNS DAN
KELUARGA
PREMI ASURANSI
SEBESAR RP. 500 RB
SETIAP BULAN
PROVIDER I/ PROVIDER II/PROVIDER III
PNS
PROVINSI
PEMERINTAH
PROVINSI
KEBIJAKAN TPP
Sumber : BKD Jabar 2011 21
PROGRAM 300 DOKTOR LUAR NEGERI
PROVINSI
KOTA
KAB
Penyiapan Prasyarat
(TOEFL, IELTS, GMAT/GRE)
Kerjasama dengan lembaga donor
dan universitas
Kerjasama dengan pemerintah
Pusat
Doctoral Degree
program
Monitoring dan
evaluasi
PREPARATION
(2012)
PLANNING
(2011)
DOCTORAL
DEGREE
(2013-2018)
Policy formulation (Penyiapan
kebijakan kerjasama)
Mapping kebutuhan (jumlah &
kualifikasi)
Mapping targeted lembaga donor
dan universitas Sumber : BKD Jabar 2011 23
TERIMA KASIH
MARI KITA WUJUDKAN
SATU DATA
UNTUK PEMBANGUNAN JAWA BARAT
Informasi lebih lanjut :
 Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
Jalan Diponegoro No.22 Bandung
Telp. (022) 4204483
 Bappeda Provinsi Jawa Barat
Jalan. Ir H.Juanda No. 287
Telp. (022) 251 6061, Fax, (022) 2510731
Website : ttp//www.jabarprov.go.id, www.bappeda.jabarprov.go.id
SMS JABAR MEMBANGUN
0811 200 5500

Contenu connexe

Tendances

Evaluasi Pelaksanaan RPJM Nasional 2004-2009
Evaluasi Pelaksanaan RPJM Nasional 2004-2009Evaluasi Pelaksanaan RPJM Nasional 2004-2009
Evaluasi Pelaksanaan RPJM Nasional 2004-2009Dadang Solihin
 
Evaluasi RPJMN 2010-2014
Evaluasi RPJMN 2010-2014Evaluasi RPJMN 2010-2014
Evaluasi RPJMN 2010-2014Dadang Solihin
 
Peran Statistik Dalam Pembangunan oleh Dr. Suryamin, M.Sc.
Peran Statistik Dalam Pembangunan oleh Dr. Suryamin, M.Sc.Peran Statistik Dalam Pembangunan oleh Dr. Suryamin, M.Sc.
Peran Statistik Dalam Pembangunan oleh Dr. Suryamin, M.Sc.Hari Susanto
 
Pemulihan ekonomi melalui pembangunan perdesaan
Pemulihan ekonomi melalui pembangunan perdesaanPemulihan ekonomi melalui pembangunan perdesaan
Pemulihan ekonomi melalui pembangunan perdesaanSugeng Budiharsono
 
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 201993220872
 
Kebijakan pemprov jateng 2017
Kebijakan pemprov jateng 2017 Kebijakan pemprov jateng 2017
Kebijakan pemprov jateng 2017 93220872
 
4 Tahun Kepemimpinan HBA-Fachrori (Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi)
4 Tahun Kepemimpinan HBA-Fachrori (Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi)4 Tahun Kepemimpinan HBA-Fachrori (Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi)
4 Tahun Kepemimpinan HBA-Fachrori (Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi)S. Pandu Hartadita
 
Program dan kegiatan DAK 2019 jawa tengah
Program dan kegiatan DAK 2019 jawa tengahProgram dan kegiatan DAK 2019 jawa tengah
Program dan kegiatan DAK 2019 jawa tengah93220872
 
Proyeksi Penduduk Tahun 2010 2035
Proyeksi Penduduk Tahun 2010 2035Proyeksi Penduduk Tahun 2010 2035
Proyeksi Penduduk Tahun 2010 2035daldukpapua
 
Proposal penelitian 2012
Proposal penelitian 2012Proposal penelitian 2012
Proposal penelitian 2012Adi Irawan
 
Kearifan lokal dan kemandirian pangan di aras desa 101112021
Kearifan lokal dan  kemandirian pangan di aras desa 101112021Kearifan lokal dan  kemandirian pangan di aras desa 101112021
Kearifan lokal dan kemandirian pangan di aras desa 101112021Sugeng Budiharsono
 
Refleksi 5 (Lima) Tahun Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi
Refleksi 5 (Lima) Tahun Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi JambiRefleksi 5 (Lima) Tahun Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi
Refleksi 5 (Lima) Tahun Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi JambiS. Pandu Hartadita
 
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa TengahAnalisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengahkhoiril anwar
 
15022022_Kaban_Raker_Pulau_Sumbawa_Kab. Sumbawa.pptx
15022022_Kaban_Raker_Pulau_Sumbawa_Kab. Sumbawa.pptx15022022_Kaban_Raker_Pulau_Sumbawa_Kab. Sumbawa.pptx
15022022_Kaban_Raker_Pulau_Sumbawa_Kab. Sumbawa.pptxssuser1155ad
 
Sinergi Perencanaan dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
Sinergi Perencanaan dan  Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019Sinergi Perencanaan dan  Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
Sinergi Perencanaan dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019Dadang Solihin
 
Paradigma baru pembangunan perdesaan
Paradigma baru pembangunan perdesaanParadigma baru pembangunan perdesaan
Paradigma baru pembangunan perdesaanSugeng Budiharsono
 
Penentuan Program dan Kegiatan untuk Mendukung Penanggulangan Kemiskinan pada...
Penentuan Program dan Kegiatan untuk Mendukung Penanggulangan Kemiskinan pada...Penentuan Program dan Kegiatan untuk Mendukung Penanggulangan Kemiskinan pada...
Penentuan Program dan Kegiatan untuk Mendukung Penanggulangan Kemiskinan pada...Oswar Mungkasa
 
Sistem Data dan Penentuan Sasaran dalam Penanggulangan Kemiskinan
Sistem Data dan Penentuan Sasaran dalam Penanggulangan KemiskinanSistem Data dan Penentuan Sasaran dalam Penanggulangan Kemiskinan
Sistem Data dan Penentuan Sasaran dalam Penanggulangan KemiskinanOswar Mungkasa
 

Tendances (20)

Evaluasi Pelaksanaan RPJM Nasional 2004-2009
Evaluasi Pelaksanaan RPJM Nasional 2004-2009Evaluasi Pelaksanaan RPJM Nasional 2004-2009
Evaluasi Pelaksanaan RPJM Nasional 2004-2009
 
Evaluasi RPJMN 2010-2014
Evaluasi RPJMN 2010-2014Evaluasi RPJMN 2010-2014
Evaluasi RPJMN 2010-2014
 
Peran Statistik Dalam Pembangunan oleh Dr. Suryamin, M.Sc.
Peran Statistik Dalam Pembangunan oleh Dr. Suryamin, M.Sc.Peran Statistik Dalam Pembangunan oleh Dr. Suryamin, M.Sc.
Peran Statistik Dalam Pembangunan oleh Dr. Suryamin, M.Sc.
 
Arah kebijakan dan rencana kerja pemerintah (RKP) 2019
Arah kebijakan dan rencana kerja pemerintah (RKP) 2019Arah kebijakan dan rencana kerja pemerintah (RKP) 2019
Arah kebijakan dan rencana kerja pemerintah (RKP) 2019
 
Pemulihan ekonomi melalui pembangunan perdesaan
Pemulihan ekonomi melalui pembangunan perdesaanPemulihan ekonomi melalui pembangunan perdesaan
Pemulihan ekonomi melalui pembangunan perdesaan
 
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
 
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
 
Kebijakan pemprov jateng 2017
Kebijakan pemprov jateng 2017 Kebijakan pemprov jateng 2017
Kebijakan pemprov jateng 2017
 
4 Tahun Kepemimpinan HBA-Fachrori (Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi)
4 Tahun Kepemimpinan HBA-Fachrori (Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi)4 Tahun Kepemimpinan HBA-Fachrori (Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi)
4 Tahun Kepemimpinan HBA-Fachrori (Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi)
 
Program dan kegiatan DAK 2019 jawa tengah
Program dan kegiatan DAK 2019 jawa tengahProgram dan kegiatan DAK 2019 jawa tengah
Program dan kegiatan DAK 2019 jawa tengah
 
Proyeksi Penduduk Tahun 2010 2035
Proyeksi Penduduk Tahun 2010 2035Proyeksi Penduduk Tahun 2010 2035
Proyeksi Penduduk Tahun 2010 2035
 
Proposal penelitian 2012
Proposal penelitian 2012Proposal penelitian 2012
Proposal penelitian 2012
 
Kearifan lokal dan kemandirian pangan di aras desa 101112021
Kearifan lokal dan  kemandirian pangan di aras desa 101112021Kearifan lokal dan  kemandirian pangan di aras desa 101112021
Kearifan lokal dan kemandirian pangan di aras desa 101112021
 
Refleksi 5 (Lima) Tahun Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi
Refleksi 5 (Lima) Tahun Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi JambiRefleksi 5 (Lima) Tahun Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi
Refleksi 5 (Lima) Tahun Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi
 
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa TengahAnalisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
 
15022022_Kaban_Raker_Pulau_Sumbawa_Kab. Sumbawa.pptx
15022022_Kaban_Raker_Pulau_Sumbawa_Kab. Sumbawa.pptx15022022_Kaban_Raker_Pulau_Sumbawa_Kab. Sumbawa.pptx
15022022_Kaban_Raker_Pulau_Sumbawa_Kab. Sumbawa.pptx
 
Sinergi Perencanaan dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
Sinergi Perencanaan dan  Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019Sinergi Perencanaan dan  Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
Sinergi Perencanaan dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
 
Paradigma baru pembangunan perdesaan
Paradigma baru pembangunan perdesaanParadigma baru pembangunan perdesaan
Paradigma baru pembangunan perdesaan
 
Penentuan Program dan Kegiatan untuk Mendukung Penanggulangan Kemiskinan pada...
Penentuan Program dan Kegiatan untuk Mendukung Penanggulangan Kemiskinan pada...Penentuan Program dan Kegiatan untuk Mendukung Penanggulangan Kemiskinan pada...
Penentuan Program dan Kegiatan untuk Mendukung Penanggulangan Kemiskinan pada...
 
Sistem Data dan Penentuan Sasaran dalam Penanggulangan Kemiskinan
Sistem Data dan Penentuan Sasaran dalam Penanggulangan KemiskinanSistem Data dan Penentuan Sasaran dalam Penanggulangan Kemiskinan
Sistem Data dan Penentuan Sasaran dalam Penanggulangan Kemiskinan
 

En vedette

Alur fikir umhr
Alur fikir umhrAlur fikir umhr
Alur fikir umhrkrisnagnr
 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahDadang Solihin
 
Data science untuk perencanaan pembangunan Jawa Barat
Data science untuk perencanaan pembangunan Jawa BaratData science untuk perencanaan pembangunan Jawa Barat
Data science untuk perencanaan pembangunan Jawa BaratDasapta Erwin Irawan
 
Open government data for West Java Province, Indonesia
Open government data for West Java Province, IndonesiaOpen government data for West Java Province, Indonesia
Open government data for West Java Province, IndonesiaDasapta Erwin Irawan
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa BaratRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa BaratPenataan Ruang
 
Millennium Development Goals (MDGs) 5th : Improve Maternal Health (Meningkatk...
Millennium Development Goals (MDGs) 5th : Improve Maternal Health (Meningkatk...Millennium Development Goals (MDGs) 5th : Improve Maternal Health (Meningkatk...
Millennium Development Goals (MDGs) 5th : Improve Maternal Health (Meningkatk...Mikha_135
 
Kebijakan pendidikan keagamaan
Kebijakan pendidikan keagamaanKebijakan pendidikan keagamaan
Kebijakan pendidikan keagamaanpaisjabar
 
Sosialisasi skp guru kab kota di Jawa Barat
Sosialisasi skp guru kab kota di Jawa BaratSosialisasi skp guru kab kota di Jawa Barat
Sosialisasi skp guru kab kota di Jawa BaratAmin Herwansyah
 
Profil propinsi banten
Profil propinsi bantenProfil propinsi banten
Profil propinsi bantenpwbanten dec
 
Natalia Nainggolan laporan PKL II siklus administrasi akuntansi
Natalia Nainggolan laporan PKL  II siklus administrasi akuntansiNatalia Nainggolan laporan PKL  II siklus administrasi akuntansi
Natalia Nainggolan laporan PKL II siklus administrasi akuntansiNatalia Nainggolan
 
Bandung Smart City Roadmap (Pemkot Bandung)
Bandung Smart City Roadmap (Pemkot Bandung)Bandung Smart City Roadmap (Pemkot Bandung)
Bandung Smart City Roadmap (Pemkot Bandung)Indriyatno Banyumurti
 

En vedette (13)

Alur fikir umhr
Alur fikir umhrAlur fikir umhr
Alur fikir umhr
 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
 
Data science untuk perencanaan pembangunan Jawa Barat
Data science untuk perencanaan pembangunan Jawa BaratData science untuk perencanaan pembangunan Jawa Barat
Data science untuk perencanaan pembangunan Jawa Barat
 
Implementasi Paradgima Pembangunan dalam Strategi RPJMD Provinsi Jawa Barat (...
Implementasi Paradgima Pembangunan dalam Strategi RPJMD Provinsi Jawa Barat (...Implementasi Paradgima Pembangunan dalam Strategi RPJMD Provinsi Jawa Barat (...
Implementasi Paradgima Pembangunan dalam Strategi RPJMD Provinsi Jawa Barat (...
 
Open government data for West Java Province, Indonesia
Open government data for West Java Province, IndonesiaOpen government data for West Java Province, Indonesia
Open government data for West Java Province, Indonesia
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa BaratRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat
 
Millennium Development Goals (MDGs) 5th : Improve Maternal Health (Meningkatk...
Millennium Development Goals (MDGs) 5th : Improve Maternal Health (Meningkatk...Millennium Development Goals (MDGs) 5th : Improve Maternal Health (Meningkatk...
Millennium Development Goals (MDGs) 5th : Improve Maternal Health (Meningkatk...
 
Kebijakan pendidikan keagamaan
Kebijakan pendidikan keagamaanKebijakan pendidikan keagamaan
Kebijakan pendidikan keagamaan
 
Sosialisasi skp guru kab kota di Jawa Barat
Sosialisasi skp guru kab kota di Jawa BaratSosialisasi skp guru kab kota di Jawa Barat
Sosialisasi skp guru kab kota di Jawa Barat
 
Profil propinsi banten
Profil propinsi bantenProfil propinsi banten
Profil propinsi banten
 
Natalia Nainggolan laporan PKL II siklus administrasi akuntansi
Natalia Nainggolan laporan PKL  II siklus administrasi akuntansiNatalia Nainggolan laporan PKL  II siklus administrasi akuntansi
Natalia Nainggolan laporan PKL II siklus administrasi akuntansi
 
Bandung Smart City Roadmap (Pemkot Bandung)
Bandung Smart City Roadmap (Pemkot Bandung)Bandung Smart City Roadmap (Pemkot Bandung)
Bandung Smart City Roadmap (Pemkot Bandung)
 
23
2323
23
 

Similaire à Profile Pemprov. Jabar

DRAFT EKSPOSE KA BAPPEDA_DJCB.pdf
DRAFT EKSPOSE KA BAPPEDA_DJCB.pdfDRAFT EKSPOSE KA BAPPEDA_DJCB.pdf
DRAFT EKSPOSE KA BAPPEDA_DJCB.pdfandriusbappeda
 
presentasi FKP RKPD 2024-Kepala Bappeda.pdf
presentasi FKP RKPD 2024-Kepala Bappeda.pdfpresentasi FKP RKPD 2024-Kepala Bappeda.pdf
presentasi FKP RKPD 2024-Kepala Bappeda.pdfssuserc48fc3
 
4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...
4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...
4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...MuhammadAkielElhanie
 
materi panorama kabid.ppt
materi panorama kabid.pptmateri panorama kabid.ppt
materi panorama kabid.pptFennyPuspadewi1
 
KEBIJAKAN ANGGARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2017
KEBIJAKAN ANGGARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2017KEBIJAKAN ANGGARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2017
KEBIJAKAN ANGGARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 201701112015
 
Presentasi mppn musrenbangprov rkp 2011 ntt
Presentasi mppn musrenbangprov rkp 2011 nttPresentasi mppn musrenbangprov rkp 2011 ntt
Presentasi mppn musrenbangprov rkp 2011 nttDadang Solihin
 
CAPAIAN INDIKATOR PROV. JATENG.pptx
CAPAIAN INDIKATOR PROV. JATENG.pptxCAPAIAN INDIKATOR PROV. JATENG.pptx
CAPAIAN INDIKATOR PROV. JATENG.pptxAbdurRauf397191
 
Manajemen mutu reformasi birokrasi
Manajemen mutu reformasi birokrasiManajemen mutu reformasi birokrasi
Manajemen mutu reformasi birokrasiFatihElluqmani
 
files525185. BEST PRACTISE STUNTING SUMEDANG.pdf
files525185. BEST PRACTISE  STUNTING SUMEDANG.pdffiles525185. BEST PRACTISE  STUNTING SUMEDANG.pdf
files525185. BEST PRACTISE STUNTING SUMEDANG.pdfRudyArisPurwanto
 
Paparan penanganan masalah sosial kemasyarakatan
Paparan penanganan masalah sosial kemasyarakatanPaparan penanganan masalah sosial kemasyarakatan
Paparan penanganan masalah sosial kemasyarakatanWdd Wuryanto
 
Paparan Sekda - KP RPD 2024-2026.pdf
Paparan Sekda - KP RPD 2024-2026.pdfPaparan Sekda - KP RPD 2024-2026.pdf
Paparan Sekda - KP RPD 2024-2026.pdfsyaruddin1
 
Sosialisasi Sasaran Agenda Pembangunan Nasional
Sosialisasi Sasaran Agenda Pembangunan NasionalSosialisasi Sasaran Agenda Pembangunan Nasional
Sosialisasi Sasaran Agenda Pembangunan Nasionalasholahuddin
 
03-iendra-sofyan-bappeda-jabar.pptx
03-iendra-sofyan-bappeda-jabar.pptx03-iendra-sofyan-bappeda-jabar.pptx
03-iendra-sofyan-bappeda-jabar.pptx632022001RASOKIMINTA
 
1-Isu-Strategis-RPJMN-2020-2024-KGM-Bappenas.pdf
1-Isu-Strategis-RPJMN-2020-2024-KGM-Bappenas.pdf1-Isu-Strategis-RPJMN-2020-2024-KGM-Bappenas.pdf
1-Isu-Strategis-RPJMN-2020-2024-KGM-Bappenas.pdfAliahavanza
 

Similaire à Profile Pemprov. Jabar (20)

Kajian penguatan daerah penyangga dalam mendukung IKN 2020
Kajian penguatan daerah penyangga dalam mendukung IKN 2020Kajian penguatan daerah penyangga dalam mendukung IKN 2020
Kajian penguatan daerah penyangga dalam mendukung IKN 2020
 
DRAFT EKSPOSE KA BAPPEDA_DJCB.pdf
DRAFT EKSPOSE KA BAPPEDA_DJCB.pdfDRAFT EKSPOSE KA BAPPEDA_DJCB.pdf
DRAFT EKSPOSE KA BAPPEDA_DJCB.pdf
 
presentasi FKP RKPD 2024-Kepala Bappeda.pdf
presentasi FKP RKPD 2024-Kepala Bappeda.pdfpresentasi FKP RKPD 2024-Kepala Bappeda.pdf
presentasi FKP RKPD 2024-Kepala Bappeda.pdf
 
Arah kebijakan apbn tahun 2020
Arah kebijakan apbn tahun 2020Arah kebijakan apbn tahun 2020
Arah kebijakan apbn tahun 2020
 
Visi Misi Ekonomi Jokowi-JK
Visi Misi Ekonomi Jokowi-JKVisi Misi Ekonomi Jokowi-JK
Visi Misi Ekonomi Jokowi-JK
 
4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...
4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...
4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...
 
materi panorama kabid.ppt
materi panorama kabid.pptmateri panorama kabid.ppt
materi panorama kabid.ppt
 
KEBIJAKAN ANGGARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2017
KEBIJAKAN ANGGARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2017KEBIJAKAN ANGGARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2017
KEBIJAKAN ANGGARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2017
 
Presentasi mppn musrenbangprov rkp 2011 ntt
Presentasi mppn musrenbangprov rkp 2011 nttPresentasi mppn musrenbangprov rkp 2011 ntt
Presentasi mppn musrenbangprov rkp 2011 ntt
 
CAPAIAN INDIKATOR PROV. JATENG.pptx
CAPAIAN INDIKATOR PROV. JATENG.pptxCAPAIAN INDIKATOR PROV. JATENG.pptx
CAPAIAN INDIKATOR PROV. JATENG.pptx
 
Manajemen mutu reformasi birokrasi
Manajemen mutu reformasi birokrasiManajemen mutu reformasi birokrasi
Manajemen mutu reformasi birokrasi
 
files525185. BEST PRACTISE STUNTING SUMEDANG.pdf
files525185. BEST PRACTISE  STUNTING SUMEDANG.pdffiles525185. BEST PRACTISE  STUNTING SUMEDANG.pdf
files525185. BEST PRACTISE STUNTING SUMEDANG.pdf
 
Paparan penanganan masalah sosial kemasyarakatan
Paparan penanganan masalah sosial kemasyarakatanPaparan penanganan masalah sosial kemasyarakatan
Paparan penanganan masalah sosial kemasyarakatan
 
Paparan APN 2016
Paparan APN 2016Paparan APN 2016
Paparan APN 2016
 
Rkpd kab. sikka 2015
Rkpd kab. sikka 2015Rkpd kab. sikka 2015
Rkpd kab. sikka 2015
 
Paparan Sekda - KP RPD 2024-2026.pdf
Paparan Sekda - KP RPD 2024-2026.pdfPaparan Sekda - KP RPD 2024-2026.pdf
Paparan Sekda - KP RPD 2024-2026.pdf
 
Sosialisasi Sasaran Agenda Pembangunan Nasional
Sosialisasi Sasaran Agenda Pembangunan NasionalSosialisasi Sasaran Agenda Pembangunan Nasional
Sosialisasi Sasaran Agenda Pembangunan Nasional
 
03-iendra-sofyan-bappeda-jabar.pptx
03-iendra-sofyan-bappeda-jabar.pptx03-iendra-sofyan-bappeda-jabar.pptx
03-iendra-sofyan-bappeda-jabar.pptx
 
1
11
1
 
1-Isu-Strategis-RPJMN-2020-2024-KGM-Bappenas.pdf
1-Isu-Strategis-RPJMN-2020-2024-KGM-Bappenas.pdf1-Isu-Strategis-RPJMN-2020-2024-KGM-Bappenas.pdf
1-Isu-Strategis-RPJMN-2020-2024-KGM-Bappenas.pdf
 

Plus de Muhamad Yogi

Teori Politik Moderen
Teori Politik ModerenTeori Politik Moderen
Teori Politik ModerenMuhamad Yogi
 
Ketenagakerjaan dan Perburuhan
Ketenagakerjaan dan PerburuhanKetenagakerjaan dan Perburuhan
Ketenagakerjaan dan PerburuhanMuhamad Yogi
 
HAK MILIK INTELEKTUAL
HAK MILIK INTELEKTUALHAK MILIK INTELEKTUAL
HAK MILIK INTELEKTUALMuhamad Yogi
 
KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN
KEPEMIMPINAN PENDIDIKANKEPEMIMPINAN PENDIDIKAN
KEPEMIMPINAN PENDIDIKANMuhamad Yogi
 
Keadilan Dalam Pandangan Islam
Keadilan Dalam Pandangan IslamKeadilan Dalam Pandangan Islam
Keadilan Dalam Pandangan IslamMuhamad Yogi
 
Keadilan Dala Pandangan Islam
Keadilan Dala Pandangan IslamKeadilan Dala Pandangan Islam
Keadilan Dala Pandangan IslamMuhamad Yogi
 
Teori Politik Moderen
Teori Politik Moderen Teori Politik Moderen
Teori Politik Moderen Muhamad Yogi
 
ADART HIMADIKWAN 2014-2015
ADART HIMADIKWAN 2014-2015ADART HIMADIKWAN 2014-2015
ADART HIMADIKWAN 2014-2015Muhamad Yogi
 
Manusia Sebagai Mahluk Individu & Sosial ISBD
Manusia Sebagai Mahluk Individu & Sosial ISBDManusia Sebagai Mahluk Individu & Sosial ISBD
Manusia Sebagai Mahluk Individu & Sosial ISBDMuhamad Yogi
 
Demokrasi Indonesia
Demokrasi IndonesiaDemokrasi Indonesia
Demokrasi IndonesiaMuhamad Yogi
 
PRILAKU ANGGOTA DPR- RI YANG TERTANGKAP KAMERA SEDANG MENONTON VIDEO PORNO S...
PRILAKU ANGGOTA DPR- RI YANG  TERTANGKAP KAMERA SEDANG MENONTON VIDEO PORNO S...PRILAKU ANGGOTA DPR- RI YANG  TERTANGKAP KAMERA SEDANG MENONTON VIDEO PORNO S...
PRILAKU ANGGOTA DPR- RI YANG TERTANGKAP KAMERA SEDANG MENONTON VIDEO PORNO S...Muhamad Yogi
 
Group Investigation ppt
Group Investigation pptGroup Investigation ppt
Group Investigation pptMuhamad Yogi
 
SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014
SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014
SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014Muhamad Yogi
 
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIASISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIAMuhamad Yogi
 
Peran Guru Sebagai Motivator
Peran Guru Sebagai MotivatorPeran Guru Sebagai Motivator
Peran Guru Sebagai MotivatorMuhamad Yogi
 

Plus de Muhamad Yogi (20)

Teori Politik Moderen
Teori Politik ModerenTeori Politik Moderen
Teori Politik Moderen
 
Surat Berharga
Surat BerhargaSurat Berharga
Surat Berharga
 
Ketenagakerjaan dan Perburuhan
Ketenagakerjaan dan PerburuhanKetenagakerjaan dan Perburuhan
Ketenagakerjaan dan Perburuhan
 
HAK MILIK INTELEKTUAL
HAK MILIK INTELEKTUALHAK MILIK INTELEKTUAL
HAK MILIK INTELEKTUAL
 
KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN
KEPEMIMPINAN PENDIDIKANKEPEMIMPINAN PENDIDIKAN
KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN
 
Keadilan Dalam Pandangan Islam
Keadilan Dalam Pandangan IslamKeadilan Dalam Pandangan Islam
Keadilan Dalam Pandangan Islam
 
Keadilan Dala Pandangan Islam
Keadilan Dala Pandangan IslamKeadilan Dala Pandangan Islam
Keadilan Dala Pandangan Islam
 
Teori Politik Moderen
Teori Politik Moderen Teori Politik Moderen
Teori Politik Moderen
 
ADART HIMADIKWAN 2014-2015
ADART HIMADIKWAN 2014-2015ADART HIMADIKWAN 2014-2015
ADART HIMADIKWAN 2014-2015
 
Manusia Sebagai Mahluk Individu & Sosial ISBD
Manusia Sebagai Mahluk Individu & Sosial ISBDManusia Sebagai Mahluk Individu & Sosial ISBD
Manusia Sebagai Mahluk Individu & Sosial ISBD
 
Demokrasi Indonesia
Demokrasi IndonesiaDemokrasi Indonesia
Demokrasi Indonesia
 
PRILAKU ANGGOTA DPR- RI YANG TERTANGKAP KAMERA SEDANG MENONTON VIDEO PORNO S...
PRILAKU ANGGOTA DPR- RI YANG  TERTANGKAP KAMERA SEDANG MENONTON VIDEO PORNO S...PRILAKU ANGGOTA DPR- RI YANG  TERTANGKAP KAMERA SEDANG MENONTON VIDEO PORNO S...
PRILAKU ANGGOTA DPR- RI YANG TERTANGKAP KAMERA SEDANG MENONTON VIDEO PORNO S...
 
Group Investigation ppt
Group Investigation pptGroup Investigation ppt
Group Investigation ppt
 
BENTUK NEGARA
BENTUK NEGARABENTUK NEGARA
BENTUK NEGARA
 
SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014
SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014
SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014
 
Pilar Belajar
Pilar BelajarPilar Belajar
Pilar Belajar
 
Prasangka Sosial
Prasangka SosialPrasangka Sosial
Prasangka Sosial
 
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIASISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
 
Hukum Keluarga
Hukum Keluarga Hukum Keluarga
Hukum Keluarga
 
Peran Guru Sebagai Motivator
Peran Guru Sebagai MotivatorPeran Guru Sebagai Motivator
Peran Guru Sebagai Motivator
 

Profile Pemprov. Jabar

  • 1. PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT 1 BY MUHAMAD YOGI ISLAMIC UNIVERSITY OF NUSANTARA
  • 2. SEKILAS PERINGKAT INDONESIA DI DUNIA Daya Saing Negara di Dunia Parawisata di Dunia N O SURVEY TAHU N RANKING INDONESIA KETERANGAN 1 The Global Competitiveness Report (WEF) World Economic Forum Tertinggi di Dunia : Swiss 2011 Ranking 46 (Dunia) 3 Pilar Daya Saing 1. Persyaratan Dasar (Institusi, Infrastruktur, Makroekonomi, Kesehatan dan Pendidikan Dasar) 2. Penompang Efisiensi (Pendidikan Tinggi, Efisiensi Pasar Barang, Efisiensi Pasar Tenaga Kerja, Pasar Keuangan, Kesiapan Teknologi dan Besar Pasar) 3. Inovasi dan Kecanggihan Bisnis 2 World Tourism Ranking Indikator : Jumlah Turis Asing dan Pendapatan Negara dari Wisata 2010 Ranking 9 (Asia- Pasific) : 7 Juta Turis Asing Tertinggi di Dunia: Perancis (76,80 Juta Turis Asing) berdasar UNWTO. Tahun 2010 : total di dunia 940 juta Turis Asing 3 Indeks Pembangunan Manusia 2011 Ranking 124 (Dunia) (IPM 61,7) Tertinggi di Dunia : Norwegia 94,3 (UHH 81,1 Th; RLS 17,3 Th) Indonesia : (UHH 69,4 Th ; RLS 5,8 Th) 4 Top 20 Countries With The Highest Number Of Internet User 2010 Rangking 16 (Dunia) 30 Juta Pengguna Jumlah Pengguna Internet. Tertinggi di Dunia: China 420 Juta Pengguna 5 Environmental Performance Index (EPI) 2011 - Tertinggi Negara Iceland (score 93,5) Tidak masuk pada 50 besar dari 163 negara. EPI Indicator : 1. Kehandalan Ekosistem 2. Lingkungan Sehat 6 IT Index 2011 Rangking 57 dengan score 24,8 Tertinggi : USA dengan score 80,5 Indicator : 1. Overall business environment 2. IT infrastructure 3. Human Capital 1
  • 3. Kabupaten/Kota : 26 Luas : 3.709.528,44 Ha Kecamatan : 625 Kelurahan : 638 Desa : 5.242 Penduduk 2010 Indonesia : 237.641.326 Jiwa Jabar : 43.053.732 Jiwa Penduduk Miskin : 11,27% PROVINSI JAWA BARAT Perkembangan Jumlah Penduduk PDRB (2010) : 321,87 Trilyun Inflasi (2010) : 6,46% LPE (2010) : 6,09% IPM (2010) : 72,29 RLS (2010) : 8,02 th AKI (2007) : 228 per 100.000 Kel Hidup (rev) AKB (2009) : 38,51 per 1.000 Kel Hidup (rev) APK SD : 119,06 Rangking 5 (2010) APK SMP : 94,03 Rangking 23 (2010) APK SMA : 59,56 Rangking 31 (2010) APK PT : 11,11 Rangking 24 (2010) Kontribusi PDRB Jawa Barat terhadap PDB Nasional : 14,58 % (Thn. 2010) Investasi : 46,6 T (PMA: 28 T, PMDN: 18,6 T) 2
  • 4. VISI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008 – 2013 TERCAPAINYA MASYARAKAT JAWA BARAT YANG MANDIRI, DINAMIS DAN SEJAHTERA VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – 2025 DENGAN IMAN DAN TAKWA, PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU DI INDONESIA TUJUH BIDANG UNGGULAN SEBAGAI PENCIRI Jawa Barat TERMAJU DI INDONESIA TAHUN 2025 1. PENYELENGGARAAN Pemerintahan YANG Bermutu (Beyond the expectation), Akuntabel dan BERBASIS Ilmu Pengetahuan. 2. Masyarakat Yang Cerdas, Cermat, Produktif dan Berdaya Saing TINGGI. 3. PENGELOLAAN Pertanian Dan Kelautan. 4. Energi Baru dan TERBAHARUKAN SERTA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR. 5. Industri Manufaktur, INDUSTRI JASA DAN INDUSTRI KREATIF. 6. Infrastruktur Yang Handal dan Pengelolaan Lingkungan Hidup YANG BERIMBANG Untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan. 7. Pengembangan Budaya Lokal Dan Menjadi Destinasi Wisata DUNIA. VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – 2025 VISI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008 - 2013 MISI MISI PERTAMA : Mewujudkan Sumberdaya Manusia Jawa Barat Yang Produktif Dan Berdaya Saing MISI KEDUA : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal MISI KETIGA : Meningkatkan Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur Wilayah MISI KEEMPAT : Meningkatkan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan MISI KE LIMA : Meningkatkan Efektifitas Pemerintahan Daerah Dan Kualitas Demokrasi 3
  • 5. TANTANGAN AKTUAL MANAJEMEN CERDAS PEMERINTAH PROVINSI JABAR 1. ASPEK EKONOMI Tantangan pembangunan di bidang perekonomian yang selama ini paling dominan, adalah: (1) mengurangi jumlah penduduk miskin dari 12,61% (2008) menjadi 9,02% (2013); (2) menurunkan jumlah pengangguran dari 12,08% (2008) menjadi 10% (2013); (3) menciptakan lapangan kerja, serta (4) peningkatan daya saing ekonomi melalui peningkatan investasi dan penguatan KUKM 2. ASPEK FISIK Infrastruktur wilayah merupakan aspek yang penting dalam pembangunan daerah baik dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi maupun sosial. Fungsi dan peran infrastruktur dalam pembangunan sebagai pengarah pembentukan struktur ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan suatu wilayah dan pengikat wilayah. Tantangan pada bidang fisik dimasa yang akan datang yang menjadi fokus pembangunan di Jawa Barat adalah mewujudkan infrastruktur strategis; mewujudkan bebas banjir dimetropolitan Bandung, Bodebek dan Pantura Jabar; Mewujudkan Jabar Caang; Mewujudkan Jabar Green Province. 4
  • 6. 3. ASPEK PEMERINTAHAN Kinerja organisasi Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan clean government dan good governance adalah dengan menerapkan dan memperkuat prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik dalam perumusan kebijakan serta implementasi kebijakan pemerintahan daerah perlu didukung oleh kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Guna mendukung hal tersebut Provinsi Jawa Barat telah mengembangkan Jabar Cyber Province sebagai upaya perwujudan menuju masyarakat dengan budaya baru berbasis pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi. Tahun 2010 telah terkoneksi jaringan antar OPD di Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan 26 kabupaten/kota, pada Tahun 2012 akan terkoneksi diseluruh kecamatan (548 kecamatan). Selain itu, intern Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang mengembangkan paperless office intra dan inter OPD/Biro sebagai bagian dari pengembangan virtual office PENDIDIKAN JUMLAH % SD 801 5,45 SLTP 692 4,71 SLTA 5.800 39,48 D2 790 5,38 D3 1.127 7,67 S1 4.449 30,28 S2 998 6,79 S3 19 0,13 Jumlah 14.691 100,00 JUMLAH PEGAWAI PEMPROV JABAR BERDASARKAN PENDIDIKAN : 5
  • 7. 4. ASPEK SOSIAL BUDAYA a. Jumlah penduduk Jawa Barat yang terus meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk (LPP) dalam kurun waktu 2000-2010 sebesar 1,89 %, untuk itu diperlukan pengendalian jumlah penduduk dengan menekan laju pertumbuhan penduduk dari 1,70% tahun 2008 menjadi 1,36% pada tahun 2013. Pengendalian kuantitas penduduk perlu di dukung dengan peningkatan kualitas hidup penduduk. Di Jawa Barat pengukuran kualitas penduduk di muat dalam Indikator makro keberhasilan pembangunan Jawa Barat yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan angka agregat dari Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan dan Indeks Daya Beli. b. Peningkatan kualitas penduduk Jawa Barat yaitu dengan meningkatnya Angka harapan hidup (AHH) dari 67,8 tahun (2008) menjadi 68,52 tahun (2013), Rata- rata lama sekolah ( RLS) ditargetkan dari 7,5 tahun (2008) menjadi 8,28 tahun (2013) serta Angka Melek Huruf (AMH) dari 95,53% (2008) menjadi 96,34% (2013) 6
  • 8. DK = DEKONSENTRASI ADALAH PELIMPAHAN WEWENANG PEMERINTAHAN OLEH PEM PUSAT KPD GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEM. PUSAT DAN/ATAU KPD INSTANSI VERTIKAL DI WIL TERTENTU. (UU NO.32/2004 PS 1 ANGKA 8) T.P : TUGAS PEMBANTUAN YAITU PENUGASAN DARI PEM. PUSAT KPD DAERAH DAN/ATAU DESA, DARI PEM. PROV KPD KAB./KOTA DAN/ATAU DESA, SERTA DARI PEM KAB./KOTA KPD DESA UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS TERTENTU. (UU NO.32/2004 PS 1 ANGKA 9) Pem.Pusat Pem. Provinsi Pemerintah Kab./Kota Desa T.P T.P T.P T.P T.P T.P DK ? ? ? PENGANGGARAN DEKON DAN TP 7
  • 9. Capaian Kondisi Awal Target Midterm 2007 2008 2009 2010 2011 Tahun 2011 MISI PERTAMA: Mewujudkan Sumberdaya Manusia Jawa Barat Yang Produktif dan Berdaya Saing 1 AngkaRata-rataLamaSekolah 6) Tahun 7.50 7.50 7.72 7.95 *) 8.20 8,23 -8,40 2 AngkaMelek Huruf 6) Persen 95.32 95.53 95.98 *) 96.00 *) 96.48 96,93 -96,94 3 AngkaKematian Bayi (Kelahiran Hidup/KH) 6) per 1.000 KH 39.38 38.51 N/A 25 N/A 35 -36 4 AngkaKematian Ibu (Kelahiran Hidup/KH) 6) per 100.000 KH 228 N/A N/A N/A N/A 215 -220 5 IndeksPembangunan Gender 6) 61.4 61.81 61.84 62.38 N/A 63 -64 6 IndeksPemberdayaan Gender 6) 54.4 55.51 55.77 67.01 N/A 61 -63 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi 6) Persen per Tahun 6.41 5.83 4.29 *) 6.09 *) 6.48 5 -6 2 DayaBeli Masyarakat 6) ribu rupiah 623.64 626.81 628.71 *) 630.77 *) 635.10 Rp.634.930,- 3 Laju Pertumbuhan Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) atasdasar hargaberlaku 6) Persen 20.19 21.26 9.70 17.38 *) 9.77 10 -12 4 IndeksGini 6) 0.21 0.28 0.36 0.37 N/A 0,19 -0,20 5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja6) Persen 62.5 63.09 62.89 62.38 *) 62.27 55 -56 1 Tingkat Kemantapan Jalan (kondisi baik & sedang) 1) Persen 87.31 88.7 89.50 92.08 95.02 91 -92 2 IntensitasTanam Padi 1) Persen 190 192 194 196 198 194 -198 3 RasioElektrifikasi Perdesaan 1) Persen 99.59 99.80 100.00 100.00 100.00 100 4 RasioElektrifikasi Rumah Tangga 1) Persen 60.41 62.71 65.21 69.89 71.70 67 -69 5 Cakupan Pelayanan Persampahan (Perkotaan) 1) Persen 52.00 53.00 54.00 56.00 58.26 57 -62 6 Cakupan Pelayanan Air Bersih (Perkotaan) 1) Persen 28.00 29.00 30.00 35.05 49.66 50 -55 7 Cakupan Pelayanan Air Limbah (Domestik Perkotaan)1) Persen 50.00 51.00 51.00 52.00 60.20 56 -61 CAPAIAN INDIKATOR KINERJASETIAPMISI RPJMD PROVINSI JAWABARAT TAHUN 2008 S.D 2011 DENGAN BASELINE TAHUN 2007 VERSI : 03 MARET 2012 No Indikator Kinerja Satuan Capaian MISI KEDUA: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal MISI KETIGA: Meningkatkan Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur Wilayah 8
  • 10. Capaian Kondisi Awal Target Midterm 2007 2008 2009 2010 2011 Tahun 2011 1 Laju Pertumbuhan Penduduk 6) Persen 1.83 1.71 1.90 * ) 1.89 * ) 1.90 1,7 - 1,8 2 Tingkat Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar 1) Status Mutu Cemar Berat Status Mutu Cemar Berat Status Mutu Cemar Berat Status Mutu Cemar Berat Status Mutu Cemar Berat Status Mutu Cemar Sedang 3 Jumlah Hari dengan Kualitas Udara Perkotaan Kategori Baik 1) Hari Baik/ Tahun 20 N/ A N/ A 51 (pengukuran terhadap 5 kota) 50 (hasil pengukuran terhadap 11 kab/ kota) 27 - 30 4 Capaian Luas Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah 1) Persen 27.00 27.50 29.00 35.20 N/ A 30 - 31 5 Jumlah Penerapan Energi Alternatif 1) N/ A MH=20 ; PLTS=1.589 ; Biofuel= - ; Biogas=687 & PLTP= lelang 3 wkp MH=20 ; PLTS=1.589 ; Biofuel= - ; Biogas=687 & PLTP= lelang 3 wkp MH=23 ; PLTS=2.457 & Biogas=1.461 & PLTP= 3 wkp MH=523 ; PLTS=1.116 ; Biogas=1.121 & PLTP=3 Meningkatnya diversifikasi energi dari mikro hidro, biofuel (biokerosin) serta bio gas 1 Skala Kepuasan Masyarakat Skala 1 - 4 N/ A N/ A N/ A N/ A N/ A 2 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perijinan 2) N/ A N/ A 74,11 (dalam koridor "BAIK") 72,27 (dalam koridor "BAIK") N/ A 2 Skala Komunikasi Organisasi Skala 1 - 7 N/ A N/ A N/ A N/ A N/ A 4 3 Jumlah Angka Kriminalitas 3) N/ A 27.725 jumlah tindak pidana 28.366 jumlah tindak pidana N/ A Menurunnya angka kriminalitas 4 Jumlah Kasus Korupsi 4) Tindak Pidana 66 88 95 104 N/ A Menurunnya jumlah kasus korupsi 5 Tingkat Partisipasi Pemilih 5) Persen 67 - 70 67,31 (Pilgub) 67,31 (Pilgub) ; 70 (Pilkada Kab/ Kota) ; 72,62 (Pilleg DPRD Provinsi) 62,96 (Kab Sukabumi) ; 61,44 (Kab Bandung) ; 64,22 (Kab Indramayu) ; 63,61(Kab Karawang) dan 54,13 (Kota Depok) 66,71 (Pilkada Kab. Tasimalaya) ; 62,08 (Pilkada Kab.Cianjur) 75 - 78 Dikompilasi oleh Balai PUSDALISBANG BAPPEDA Provinsi Jawa Barat@ Maret 2012 1) Sumber Dinas Teknis Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2) Sumber Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat 3) Sumber Kepolisian Daerah Jawa Barat 4) Sumber Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Tindak Pidana Korupsi di tingkat Penuntutan) 5) Sumber Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Jawa Barat 6) Sumber BPS Provinsi Jawa Barat MISI KEEMPAT : Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan MISI KELIMA: Meningkatkan Efektifitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi Keterangan : N/A = Not Available Data (Data tidak tersedia) No Indikator Kinerja Satuan Capaian 9
  • 11. MEWUJUDKAN MANUSIA JAWA BARAT DENGAN 7 (TUJUH) PENCIRI: 1. CERDAS DAN CERMAT(SMART AND PRECISE) 2. PRODUKTIF (PRODUCTIVE AND JUST IN TIME) 3. BERDAYA TAHAN TINGGI DALAM PERSAINGAN (HIGH ENDURANCE ON COMPETITIVENESS) 4. MANDIRI (SELF REGULATION AND SELF ENTITY) 5. PANDAI MEMBANGUN JEJARING DAN PERSAHABATAN (NETWORKING) 6. BERINTEGRITAS TINGGI (HIGH INTEGRITY) 7. BERMARTABAT (DIGNITY) 10 SOSOK MASA DEPAN MANUSIA JAWA BARAT 2025
  • 12. Pel.Cirebon RANCABUAYA ILUSTRASI JAWA BARAT TAHUN 2025 PKN PALABUHAN- RATU Tol Kanci-Pejagan TPI Pelabuhan Ratu PKNp PANGANDARAN MCR MCB 11
  • 13. PRINSIP – PRINSIP :  Jabar menganut prinsip pembangunan daerah untuk rakyat (Regional Development For People) bukan pembangunan berbasis rakyat (People Centered Development)  Untuk suksesnya Regional Development For People rakyat dituntut untuk berpartisifasi dalam pembangunan dan pemerintah dituntut untuk memandu dan memfasilitasi agar rakyat dapat beraktifitas untuk menjadi sejahtera PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK RAKYAT Regional Development For People  Untuk efektifnya Regional Development For People dibutuhkan data kependudukan yang akurat secara spasial dan aspasial 12
  • 14. SISRENBANGDA JABAR PERDA NO 6 TAHUN 2009 Perencanaan Program dan Kegiatan, dengan Pendekatan SMART Planning, yaitu : Specific (spesifik) Measurable (terukur) Achievable (dapat dicapai) Resources availability (ketersediaan sumberdaya) Time (Time) Shewhart Cycle (Plan-Do–Check–Act) PERENCANAAN BERBASIS EVALUASI DIRI DAN PARTISIPATIF SMART Planning OPD Jabar Ber –ISO dan Berbasis Ilmu Pengetahuan MAKNA OPERASIONAL berbasis ISO 9001-2008: 1. TULIS APA YANG AKAN DIKERJAKAN 2. KERJAKAN APA YANG TELAH DITULIS 3. MONITORING, ASESMEN DAN EVALUASI (MAE). 4. PERTANGGUNGJAWABKAN APA YANG TELAH DITULIS DAN DIKERJAKAN KEMUDIAN TINDAKLANJUTI DENGAN UPAYA YANG TEPAT UNTUK PERBAIKAN KINERJA. UNTUK PERENCANAAN PARTISIPATIF 1. Pemerintahan 2. Dunia Usaha, 3. Akademisi 4. Komunitas JABAR MASAGI 13
  • 15. KONSEPSI MANAJEMEN BIROKRASI CERDAS Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Deny Juanda P.,2010) Konsep manajemen BIROKRASI CERDAS (SMART BUREAUCRACY) berbasis 3 (tiga) prinsip yaitu : (1)SMART OBJECTIVES (Cerdas dalam Sasaran), (2)SMART PLANNING (Cerdas dalam Perencanaan), (3)QUALITY ORIENTED AND ACCOUNTABILITY (Berorientasi Mutu dan Akuntabilitas) Prasyarat: Insan Birokrat yang harus memiliki INTEGRITAS(Integrity) berderajat TINGGI dan BERMARTABAT (Dignity) Pembuktian: Sistem birokrasi telah dijalankan berdasarkan kaidah ilmu pengetahuan, menuju kriteria MAKE Award (The Most Admired Knowledge Enterprises) ACCOUNTABILITY (Anderson, UNESCO 2005)  COMPLIANCE WITH REGULATION and  ADHERENCE WITH NORM PROFESSIONAL  QUALITY RESULT DRIVEN SMART OBJECTIVES :  SPESIFIK (SPECIFIC)  TERUKUR (MEASURABLE)  KOMITMEN BERSAMA (AGREED)  REALISTIS (REALISTIC)  DIBATASI OLEH WAKTU (TIME BOUND) 14
  • 16. A B G C LR A B G TRANSFORMASI PARADIGMA PEMBANGUNAN JAWA BARAT MELALUI PENDEKATAN 4 PILAR UTAMA PEMBANGUNAN (ABGC) DAN 1 PENGIKAT (LR) “JABAR MASAGI” 15 LR = Laws and Regulation C = Community Sumber : Deny Juanda P., 2011
  • 17. SASARAN PROGRAM DAN CAPAIAN KINERJA PROVINSI VISI & MISI KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA PROVINSI OPD/Biro Terkait Komunitas Sasaran Komunitas Pendukung Akademisi Dunia Usaha Tataran Nasional Komitmen DPRD Kab/Kota SKEMA PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN Notes: Perencanaan Berbasis Multi Stakholder dengan paradigma “ACTIVITY BASED” dan melibatkan MULTI-STAKEHOLDERS terintegrasi 16 4 PILAR PEMBANGUNAN
  • 18. INVENTION INNOVATION LEADERSHIP ANUGERAH INOVASI JAWA BARAT TAHUN KE 2 BREAKTROUGH KREASI PEMBANGUNAN JAWA BARAT 6 Hadiah @ 50 Juta / Individu 6 Hadiah @ 100 Juta/Kelompok 6 Bidang Anugerah: 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pangan 4. Energi 5. Lingkungan Hidup 6. Seni, Budaya dan Parawisata ANUGERAH PRAKARSA PEMBANGUNAN JAWA BARAT 17 ANUGERAH INOVASI JABAR
  • 19. DELAPAN PROGRAM UTAMA KEPEGAWAIAN DAN KESEJAHTERAAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT 1. Program Sertifikasi ISO 2. Program Sertifikasi Kompetensi Pegawai 3. Program Pengukuran Kinerja dan TTP 4. Program Absensi Elektronik Terintegrasi 5. Program Pensiun 2 Milyar 6. Program 300 Doktor Luar Negeri 7. Program Pensiun Dini Pegawai 8. Program Pelayanan Keamanan dan Kesehatan 24 Jam Sumber : BKD Jabar 2011 18
  • 20. PROGRAM PENGUKURAN KINERJA DAN TTP PERILAKU KERJA PRESTASI KERJA “PEMERINTAH DAERAH DAPAT MEMBERIKAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PNS BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF DENGAN MEMPERHATIKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN MEMPEROLEH PERSETUJUAN DPRD SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN” (PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007 PASAL 39) Sumber : BKD Jabar 2011 19
  • 21. PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI PEGAWAI Regulasi Pengelola PNS Berbasis Kompetensi DIKLAT SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA Kurikulum berbasis kompetensi Sistem uji Kompetensi Kerja dalam Kegiatan Management PNS AKTIVITAS KERJA MENJADI SUMBER BELAJAR SEKALIGUS SUMBER BUKTI BAHWA PEGAWAI KOMPETEN Sumber : BKD Jabar 2011 20
  • 22. PROGRAM PENSIUN 2 MILIYAR DANAPENSIUN DANA YANG DIBERIKAN KEPADA PNS YANG PENSIUN SEBESAR 2 MILIYAR DENGAN MASA KERJA 30 TAHUN ASURANSIJIWA DANA YANG DIBERIKAN KEPADA PNS YANG MENINGGAL DUNIA SEBESAR 75 JUTA ASRKESEHATAN DANA PENGGANTIAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PNS DAN KELUARGA PREMI ASURANSI SEBESAR RP. 500 RB SETIAP BULAN PROVIDER I/ PROVIDER II/PROVIDER III PNS PROVINSI PEMERINTAH PROVINSI KEBIJAKAN TPP Sumber : BKD Jabar 2011 21
  • 23. PROGRAM 300 DOKTOR LUAR NEGERI PROVINSI KOTA KAB Penyiapan Prasyarat (TOEFL, IELTS, GMAT/GRE) Kerjasama dengan lembaga donor dan universitas Kerjasama dengan pemerintah Pusat Doctoral Degree program Monitoring dan evaluasi PREPARATION (2012) PLANNING (2011) DOCTORAL DEGREE (2013-2018) Policy formulation (Penyiapan kebijakan kerjasama) Mapping kebutuhan (jumlah & kualifikasi) Mapping targeted lembaga donor dan universitas Sumber : BKD Jabar 2011 23
  • 24. TERIMA KASIH MARI KITA WUJUDKAN SATU DATA UNTUK PEMBANGUNAN JAWA BARAT Informasi lebih lanjut :  Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Jalan Diponegoro No.22 Bandung Telp. (022) 4204483  Bappeda Provinsi Jawa Barat Jalan. Ir H.Juanda No. 287 Telp. (022) 251 6061, Fax, (022) 2510731 Website : ttp//www.jabarprov.go.id, www.bappeda.jabarprov.go.id SMS JABAR MEMBANGUN 0811 200 5500