Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan E-Costing Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam kerangka perencanaan, penganggaran dan penerapan SPM di pemerintahan daerah. SPM merupakan acuan bagi daerah dalam menyediakan pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata. Dokumen ini menjelaskan proses pengintegrasian SPM ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

1. Pelatihan E-Costing Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam
Kerangka Perencanaan, Penganggaran dan Penerapan SPM
g , g gg p
Semarang, 29-30 Maret 2012
Peran dan Posisi Analisis Pembiayaan SPM
dalam Kerangka Perencanaan dan
Penganggaran Daerah
Oleh: Syahroni Ateng Syafrudin
Provincial Coordinator, GFA/GIZ‐DeC GG SNI Central Java
Decentralization as Contribution to Good Governance
D li i C ib i G dG
Sub‐National Implementation Central Java

3. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
DAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL
• Urusan pemerintahan yang bersifat wajib.
• Menyangkut penyediaan pelayanan dasar.
• Apabila merupakan pelayanan d
bl k l dasar maka
k
berpedoman pada standar pelayanan
minimal.
• Urusan wajib pelayanan dasar dan SPM
wajib,
dilaksanakan secara bertahap dan
ditetapkan l h Pemerintah.
dit t k oleh P i t h
GTZ_2006

4. STANDAR PELAYANAN MINIMAL
• Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11
ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004.
g
• Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor
65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Mi i l (SPM)
P l Minimal (SPM).
• Merupakan ketentuan tentang jenis dan
mutu pelayanan dasar yang merupakan
urusan wajib daerah yang berhak diperoleh
setiap warga secara minimal. GTZ_2006

5. PRINSIP PRINSIP
PRINSIP-PRINSIP SPM (1)
• SPM di disusun sebagai alat P
b i l t Pemerintah d
i t h dan
Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan
mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara
merata dalam rangka penyelenggaraan urusan
wajib.
• SPM ditetapkan oleh Pemerintah dan diberlakukan
untuk seluruh Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota.
• Penetapan SPM disesuaikan dengan perkembangan
kebutuhan,
kebutuhan prioritas dan kemampuan keuangan
nasional dan daerah serta kemampuan
kelembagaan dan personil daerah dalam bidang
yang bersangkutan.
GTZ_2006

6. PRINSIP-PRINSIP SPM (2)
• B if t sederhana, k k it mudah di k
Bersifat d h konkrit, d h diukur,
terbuka, terjangkau dan dapat
dipertanggungjawabkan serta mempunyai b t
di t j bk t i batas
waktu pencapaian.
• Memiliki indikator yang merupakan tolok ukur
prestasi kuantitatif dan kualitatif yang
digunakan untuk menggambarkan besaran
sasaran yang hendak dipenuhi dalam
pencapaian suatu SPM tertentu, berupa
masukan, proses, hasil, manfaat dan/atau
dampak pelayanan. GTZ_2006

7. IMPLIKASI SPM (1)
( )
• Masyarakat akan terjamin untuk mendapatkan akses
terhadap suatu pelayanan dari Pemerintah Daerah
dengan kualitas tertentu.
• D t ditentukan St d d S
Dapat dit t k Standard Spending A
di Assesment t
(SSA) atau SAB (Standar Analisis Biaya), yaitu
perhitungan biaya untuk suatu pelayanan dan
pelayanan,
perhitungan kebutuhan agregat minimum
p
pembiayaan Daerah.
y
• Menjadi landasan dalam menentukan anggaran
suatu pelayanan publik, perimbangan keuangan dan
ua u p aya a pub , p ba ga ua ga da
anggaran berbasis kinerja.
• Membantu penilaian kinerja atau LPJ Kepala Daerah
secara lebih akurat, terukur, transparan dan
akuntabel. GTZ_2006

8. IMPLIKASI SPM (2)
• Menjadi argumen bagi peningkatan pajak dan
retribusi daerah karena baik Pemda dan
masyarakat dapat melihat keterkaitan
pembiayaan d
bi dengan pelayanan publik yang
l blik
disediakan Pemda.
• M
Merangsang rasionalisasi k l b
i li i kelembagaan P d Pemda,
karena Pemda akan lebih berkonsentrasi pada
pembentukan kelembagaan yang berkorelasi
dengan pelayanan masyarakat.
• Membant Pemda dalam me asionalisasi j mlah
Membantu merasionalisasi jumlah
dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan dengan
kemampuan mengelola pelayanan publik
tersebut. GTZ_2006

9. DIAGRAM SKEMATIK PERENCANAAN & PENGANGGARAN DAERAH
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
PROFIL DAERAH
Visi, Misi dan Program KDH (Data & Informasi)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rancangan Awal
(
(RPJMD)
)
RKPD RKPD RKPD RKPD RKPD
Indikatif Indikatif Indikatif Indikatif Indikatif
1 2 3 4 5
RENSTRA SKPD / RENSTRA DINAS
MUSRENBANG RENJA RENJA RENJA RENJA RENJA
EVALUASI TAHUNAN
S SKPD-1 SKPD-2 SKPD-3 SKPD-4 SKPD-5
MUSRENBANGDES / 1. Analisis Kebijakan Nasional
MUSRENBANGKEL 2. Analisis Ekonomi Daerah
3. Proyeksi Estimasi Pendapatan
RKA-SKPD
4. Survey Kepuasan Masyarakat
5. Survey Penjaringan Aspirasi APBD (TAHUN BERJALAN)
MUSRENBANG
6. Evaluasi Program/Proyek
KECAMATAN
DOKUMEN PELAKSANAAN
O S
ANGGARAN
MUSRENBANG
RANCANGAN AWAL RANCANGAN MONITORING
KABUPATEN / KOTA
& EVALUASI
IMPLEMENTASI PROGRAM
AWAL RENJA
RKPD SKPD (MONEV) (TAHUN BERJALAN)
RANCANGAN AKHIR RANCANGAN AKHIR
RKPD RENJA-SKPD
KEBIJAKAN UMUM
APBD
DPRD PRIORITAS DAN PEMDA
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
RKA SKPD
(TAHUN BERIKUTNYA)
R / APBD
Tahun Anggaran
yang Direncanakan DOKUMEN PELAKSANAAN APBD

10. Dokumen‐dokumen Perencanaan
Dan Penganggaran Daerah
D P D h
RPJPD: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (20 tahun)
RPJMD: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (5 tahun)
Renstra SKPD: Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (5 tahun)
RKPD: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rencana Tahunan Daerah)
j ( )
Renja SKPD : Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (1 tahun)
KUA: Kebijakan Umum Anggaran Tahunan
Kebijakan
PPAS: Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
RKA SKPD: Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
R/APBD : Rancangan / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
DPA : Dokumen Pelaksanaan Anggaran

11. Pengintegrasian SPM ke dalam
Dokumen dokumen Perencanaan
Dokumen‐dokumen Perencanaan
dan Penganggaran Daerah
RPJMD
Renstra SKPD
Standar
St d RKPD
Renja SKPD
KUA
Pelayanan PPAS
RKA SKPD
Minimal R/APBD
DPA

12. Tahapan Umum Perencanaan
TAHAPAN HASIL / KELUARAN
Profil / Potret Daerah:
KEGIATAN *Kondisi Fisik Geografis
*Kondisi Sosial-Ekonomi
Pemahaman *Kondisi Sosial Budaya
*Kondisi Lingkungan Hidup
Daerah *Masalah-masalah
*Masalah masalah Daerah
*Potensi-Potensi Daerah
*Peluang & Tantangan
*Visi & Misi Daerah
Perumusan *Tujuan-tujuan (Goal)
*Arahan Pembangunan
Kebijakan *Strategi Umum
*Prioritas Pembangunan
Program-Program atau
Perumusan & Penetapan Rencana Tindak Sebagai
Program-Program
Program Program Pedoman Pelaksanaan
atau Rencana Tindak Pembangunan Daerah
*Koreksi / Pelurusan bila
Ada Penyimpangan
Ad P i
Monitoring & Evaluasi *Umpan Balik bagi
Perencanaan Selanjutnya GTZ_2006

13. Pengintegrasian SPM ke dalam
Tahapan Proses Perencanaan
a apa oses e e ca aa
dan Penganggaran Daerah
Pada tahap Pemahaman Daerah melalui Evaluasi dan Analisis Daerah
untuk menyusun Profil atau Potret Daerah, di mana gambaran situasi
dan kondisi daerah terkini harus mencakup gambaran tentang status
tingkat pencapaian SPM pelayanan dasar dari masing-masing Urusan
Pemerintahan Wajib
Pada tahap Perumusan Kebijakan Jangka Menengah:
=> Dalam perumusan visi dan misi daerah yang berkaitan dengan
peningkatan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat dan
penanggulanan kemiskinan
=> Pada tahap penetapan prioritas, di mana urusan pemerintahan
wajib dan kewajiban daerah sudah tentu harus diprioritaskan
=> Pada tahap perumusan kebijakan dan prioritas sektor dalam
Renstra SKPD
Pada tahap
P d t h penyusunan program-program i dik tif tahunan untuk
indikatif t h t k
selama 5 (lima) tahun yang dilengkapi dengan indikator-inikator
kinerjanya. GTZ_2006

14. Pengintegrasian SPM ke dalam
Tahapan Proses Perencanaan
Tahapan Proses Perencanaan
dan Penganggaran Daerah (Lanjutan)
Pada tahap perumusan dan penetapan kebijakan dan prioritas
tahunan maupun program-program tahunan dalam RKPD maupun
Renja SKPD.
SKPD
Pada tahap proses partisipasi masyarakat melalui Musrenbang atau
Forum Stakeholders atau Forum SKPD, di mana para pemangku
kepentingan menggunakan Daftar SPM sebagai referensi d
k ti k D ft b i f i dan
bahan pembanding untuk menelaah program-program atau
rencana tindak yang diusulkan
Pada tahap perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), di mana
target-target pencapaian SPM dari Urusan-urusan Wajib tertentu
harus ditetapkan dalam KUA.
p
Pada tahap penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
dan Rancangan APBD sebagai kelanjutan dari penyusunan Renja
SKPD dan Kebijakan Umum Anggaran dalam proses penganggaran
tahunan, di mana sasaran atau target pencapaian SPM tahunan
ditetapkan dan dibiayai GTZ_2006

15. Penerapan SPM
• SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu
acuan bagi Pemerintahan Daerah untuk menyusun
perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan
p
pemerintahan daerah.
• Pemerintahan Daerah harus menyusun rencana aksi
pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM.
Dalam hal ini dibutuhkan analisis atau kajian
kebutuhan pembiayaan pencapaian SPM (SPM Costing)
• Rencana aksi pencapaian SPM memperhatikan dan dituangkan
ke dalam RPJMD dan Renstra SKPD
• Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam RKPD,
Renja SKPD, KUA, RKA-SKPD sesuai kemampuan keuangan
daerah.
• Rencana aksi pencapaian target tahunan SPM serta
realisasinya diinformasikan kepada masyarakat GTZ_2006

16. PROSES & MEKANISME PENGKAJIAN KEBUTUHAN
DAN PENYUSUNAN RENCANA TINDAK/AKSI
UNTUK MENCAPAI STANDAR PELAYANAN MINIMAL
1. Mengidentifikasi Daftar Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang
telah ditetapkan oleh Pemerintah (Kementerian/Lembaga Teknis
Sektoral))
2. Mengkaji kondisi status pencapaian SPM sekarang di daerah
3. Membandingkan pencapaian nilai SPM sekarang dengan Darftar
SPM yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Bil ada kesenjangan
t l h dit t k l hP i t h Bila d k j
atau kekurangan dari nilai SPM, berarti ada masalah.
4. Identifikasi dan analisis masalah beserta penyebab masalah
p y
hingga ditemukan akar atau dasar masalahnya.
5. Identifikasi dan analisis berbagai kemungkinan untuk menemukan
solusi atau tuntutan kegiatan yang diperlukan untuk memecahkan
masalah-masalah tersebut. Gunakan Daftar Standar Teknis yang
telah disusun dan diterbitkan oleh Departemen/Lembaga
teknis/sektoral berkaitan dengan SPM yang bersangkutan sebagai
pembanding atau referensi. GTZ_2006

17. PROSES & MEKANISME PENGKAJIAN KEBUTUHAN
DAN PENYUSUNAN RENCANA TINDAK/AKSI
UNTUK MENCAPAI STANDAR PELAYANAN MINIMAL
UNTUK MENCAPAI STANDAR PELAYANAN MINIMAL
(Lanjutan)
6. Identifikasi kegiatan-kegiatan serta barang-barang dan jasa-jasa
apa saja yang diperlukan untuk menutupi kesenjangan pencapaian
p j y g p p j g p p
SPM
7. Hitung ongkos atau biaya-biaya yang diperlukan untuk
melaksanakan kegiatan-kegiatan serta mengadakan
l k k k i k i d k
barang dan jasa yang teridentifikasi untuk mencapai SPM,
baik biaya langsung maupun tidak langsung (SPM Costing)
8. Identifikasi kapasitas sumber daya dan dana yang tersedia bagi
upaya-upaya untuk mencapai SPM
9. Tetapkan berapa lama atau berapa tahun masalah-masalah atau
kesenjangan tersebut di atas dapat diselesaikan berdasarkan
sumber daya dan dana yang tersedia kemudian tetapkan juga
tersedia,
target-target tahunan pencapaian SPM.
GTZ_2006

18. PROSES & MEKANISME PENGKAJIAN KEBUTUHAN
DAN PENYUSUNAN RENCANA TINDAK/AKSI
UNTUK MENCAPAI STANDAR PELAYANAN MINIMAL
UNTUK MENCAPAI STANDAR PELAYANAN MINIMAL
( a juta )
(Lanjutan)
10. Rumuskan program-program dan kegiatannya beserta indikator-
indikator keluaran dan hasil (kinerja) serta mekanisme kerja dan
organisasi sebagai Rencana Tindak untuk menggali dan memobilisasi
sumber daya dan dana yang diperlukan untuk mencapai SPM.
11. Integrasikan rencana tindak pencapaian SPM tersebut ke dalam
Renstra dan Renja SKPD serta RPJMD dan RKPD, sehingga akhirnya
bisa dimasukan juga kedalam RKA SKPD dan R/APBD.
12.
12 Kendalikan pelaksanaan upaya-upaya tindakan (Implementasi
upaya upaya
Rencana Tindak) untuk mencapai SPM melalui monitoring dan evaluasi
(Monev) selama pelaksanaannya agar pencapaian SPM dapat berjalan
sesuai dengan rencana.
id
13. Evaluasi dampak dari program dan kegiatan pencapaian SPM apabila
suatu ta ap pe a sa aa ya te a se esa , u tu memperoleh
tahap pelaksanaanya telah selesai, untuk e pe o e
pembelajaran dan umpan balik bagi perencanaan dan penyusunan
rencana tindak pencapaian SPM tahun-tahun selanjutnya. GTZ_2006

20. Format Program (Contoh)
• Latar belakang atau alasan kenapa program ini
Latar belakang atau alasan kenapa program ini
direncanakan (Kontribusi terhadap pencapaian visi dan
misi, keterkaitan dengan sektor/sub‐sektor lain,
keterkaitan dengan program tahun sebelumnya maupun
tahun berikutnya)
• Tujuan program beserta indikator kinerjanya
Tujuan program b t i dik t ki j
• Kegiatan‐kegiatan program
• Perkiraan biaya dan sumber pembiayaan
• / y
Lokasi / Wilayah
• Agenda pelaksanaan program
GTZ_2006

21. Contoh hubungan SPM dan RKPD
(Proses dan Masukan untuk RKPD)
1. Masukan hasil evaluasi tahunan bagi Rancangan
Awal RKPD.
Perubahan kebijakan nasional (RKP) seperti MDGs, PRSP dan SPM;
Perubahan indikator‐indikator wilayah & ekonomi daerah;
Ketersediaan sumberdaya daerah untuk tahun yg direncanakan;
‐ estimasi pendapatan dan kebutuhan 2‐3 tahun anggaran
‐ ketersediaan dan kapasitas SDM, dsb.
Kinerja penyelenggaraan Urusan‐urusan Wajib dan Kewajiban Daerah
Tingkat pencapaian SPM pelayanan‐pelayanan dasar
Isu‐isu d masalah‐masalah b
i dan l h l h baru yang harus di
h ditangani;
i
Temuan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang mendesak;
Penyesuaian kebijakan tata ruang wilayah;
y j g y ;
Penyesuaian RKPD yang ada dalam RPJMD.
GTZ_2006

22. SPM dan RKPD
(Proses dan Masukan untuk RKPD)
(Proses dan Masukan untuk RKPD)
2. Umpan balik dan masukan dari
p
monitoring & evaluasi pelaksanaan
anggaran tahun berjalan terhadap
Rancangan Awal RKPD.
Tingkat pencapaian ki j sektoral, MDGs
Ti k i kinerja k l MDG
(termasuk kesetaraan gender), PRSP dan SPM
p y
pelayanan dasar;;
Status pelaksanaan urusan‐urusan wajib dan kewajiban
daerah
Umpan balik dan revisi terhadap kebijakan Renja‐SKPD;
Penyesuaian kebijakan sektoral (SKPD) dan Renja‐SKPD
dalam Renstra‐SKPD (mencakup MDGs PRSP dan SPM);
Renstra SKPD (mencakup MDGs, PRSP dan
Rancangan awal Renja‐SKPD tahun yang direncanakan.GTZ_2006

23. SPM dan RKPD
(Proses dan Masukan untuk RKPD)
3.
3 Masukan dari musrenbang bagi
penyusunan Rancangan Akhir RKPD
Usulan‐usulan masyarakat yang belum
terakomodasi;
terakomodasi;
Konfirmasi & koreksi bagi usulan renja dari dinas /
instansi (SKPD);
Kebutuhan pelayanan terkini bagi masyarakat
serta penyesuaian pencapaian MDGs,
p y p p ,
SPKN/SPKD (PRSP) dan SPM;
Penyesuaian dan Perumusan Rancangan Akhir
y g
RKPD.
GTZ_2006

24. Matur Sembah Nuwun
Decentralization as Contribution to Good Governance
D li i C ib i G dG
Sub‐National Implementation Central Java GTZ_2006