0
1
MATERI KULIAH
I. PENDAHULUAN
II. POKOK PENGATURAN
III. PEMBUKUAN BENDAHARA
IV. DIAGRAM PEMBUKUAN BENDAHARA
V. LAPORAN PERT...
I
PENDAHULUAN
A. Dasar Hukum
B. Pengertian,Tugas dan Kewajiban
Bendahara
C. Manfaat dan Tujuan Pembukuan
D. Perbedaan Kons...
A. Dasar Hukum
• UU No. 1 Tahun 2004, Pasal 53 (1) menyatakan:
Bendahara bertanggungjawab secara fungsional atas
pengelola...
• PMK
No.73/MK.05/2008
ttg
Tatacara
Penatausahaan dan Penyusunan LPJ Bendahara
Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan
K...
PENGERTIAN, TUGAS DAN FUNGSI
BENDAHARA
MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2004 Pasal 1
BENDAHARA : adalah setiap orang atau ...
BENDAHARA PENERIMAN & PENGELUARAN
UU NO.1 THN 2004 Psl.10
 Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran diangkat
oleh
M...
Tugas Bendahara

MENERIMA

MENYIMPAN

Bendahara
Pengeluaran

Menatausahakan dan
Mempertanggungjawabka
n

Menyetorkan/Memba...
Pemisahan Kewenangan
mulai tahun anggaran 2005

Menteri Teknis

PEMBUATAN
KOMITMEN

Menteri Keuangan

PENGUJIAN &
PEMBEBAN...
KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGGUNA
PENGGUNA
ANGGARAN
ANGGARAN

SATKER
KUASA PENGGUNA
ANGGARAN

. PEMBUAT
KO...
P O L A HU B U N G AN D AN KE W E N AN G AN P E J AB AT
P E R B E N D AHAR AAN N E G AR A D AL AM U U P N



6 December 2...
Bendahara Penerima Melaksanakan Fungsi
1. MENERIMA/MENAGIH

: PNBP hasil pungutan, penagihan dan
setoran dari debitur/teru...
PEMBUKUAN KEUANGAN BENDAHARA
TERDIRI DUA BAGIAN, YAITU :
1.

PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
PENERIMAAN;

2.

P...
B. Manfaat dan Tujuan
1. Manfaat bagi Bendahara
Pedoman dalam rangka pelaksanaan amanat UU,
Pengawasan ketersediaan dana t...
3. Manfaat LPJ bagi Kuasa BUN/KPPN
–

Alat monitoring rekening Satker diwilayah kerja KPPN

–

Alat monitoring keadaan kas...
4. Manfaat LPJ bagi Kanwil-DJPBN
– Alat monitoring keadaan kas di bendahara dan keadaan
rekening Satker diwilayah kerjanya...
6. Tujuan
• Memenuhi amanat reformasi dibidang
Keuangan Negara dengan memberikan
pedoman/pengaturan yang komprehensif
meng...
C. Perbedaan Konsepsi Lama/Baru
Konsepsi lama
(KMK 332/1968)
Hubungan Bendahara dengan
KPA
•Pengaruh atasan langsung
terha...
Konsepsi lama
(KMK 332/1968)
Hubungan Bendahara
dengan KPPN
• Hubungan bendahara
dengan KPPN tidak jelas/
tidak diatur

Ko...
Konsepsi lama
(KMK 332/1968)

Konsepsi baru
(UU 1/2004 PP 8/2006 PMK 73/MK.05/2008)

Pembukuan Bendahara
• Hanya mengatur ...
D. Ruang Lingkup Pengaturan
1.
2.
3.
4.

Seluruh Bendahara Penerimaan satuan kerja
Kementerian/Lembaga
Seluruh Bendahara P...
II
POKOK PENGATURAN
A. Hubungan Bendahara dengan PA/KPA
B. Hubungan Bendahara dgn BUN/Kuasa BUN
C. Penatausahaan Kas
D. Be...
A. Hubungan Bendahara dengan PA/KPA
1.

Bendahara adalah pejabat fungsional

2.

Bendahara diangkat oleh PA/KPA tetapi sec...
B. Hubungan Bendahara dgn BUN/Kuasa BUN
1.

Bendahara secara fungsional bertanggung jawab
kepada BUN/Kuasa BUN

2.

Bendah...
C. Penatausahaan kas
1. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran tidak
boleh saling merangkap kecuali dalam hal tert...
6.

Bendahara wajib menolak perintah bayar dari PPK
apabila persyaratan tidak terpenuhi dan bertanggungjawab secara pribad...
D. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)
1. BPP adalah bendahara yang bertugas membantu
Bendahara
Pengeluaran
untuk
kelanca...
5. BPP menyampaikan LPJ kepada Bendahara
Pengeluaran paling lambat 5 hari kerja bulan
berikutnya, dengan disertai salinan ...
PENATAUSAHAAN KAS
BENDAHARA PENERIMA
PENGELOLAAN KAS
BENDAHARA PENERIMA
1. Orang/Badan Hk yg diwajibkan menyetor
PNBP, wajib menyetorkan langsung ke KN
(kecual...
4.Bendahara Penerimaan dilarang menerima
secara langsung setoran dari wajib setor
(kecuali utk jenis penerimaan ttt yang d...
5. Dalam hal Bendahara Penerimaan menerima
secara langsung dari wajib setor, maka
bendahara wajib :
-. Membuat SBS 2 rangk...
PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN BENDAHARA
PENERIMAAN WAJIB MENYETORKAN SELURUH
UANG NEGARA YANG DIKUASAINYA
KE KAS NEGARA
(MENGG...
PEMBUKUAN
BENDAHARA PENERIMAAN
• Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap :
-. Seluruh penerimaan
-. Pengeluaran/penyetoran penerim...
• Buku-2 pembantu/register-2 dapat ditentukan
oleh Menteri/Pimp.Lembaga kecuali BKU
• Setiap transaksi penerimaan/pengelu-...
• Dokumen Sumber untuk pembukuan BKU
-. SBS (sebagai bukti pembukuan penerimaan
bendahara)
-. SSBP yang dinyatakan sah, ya...
DOKUMEN SUMBER
PEMBUKUAN BENDAHARA
BERFUNGSI SEBAGAI
BUKTI REALISASI TARGET
ANGGARAN PENERIMAAN
UTK M.A. BERKENAAN
DALAM B...
PENATAUSAHAAN KAS
BENDAHARA PENGELUARAN
PENGELOLAAN KAS
UP DAN TUP
BENDAHARA MENERIMA
UP/TUP/GUP
DARI KUASA BUN
UNTUK KELANCARAN PELAKSANAAN
KEGIATAN OPERASIONAL KANTOR
SEHARI-HARI
PELAKSANAAN PEMBAYARAN DGN UP HANYA
DAPAT DILAKUKAN
OLEH BENDAHARA PENGELUARAN
ATAS
PERINTAH PA/KPA
• Bendahara Pengeluaran melaksanakan
pembayaran dari UP setelah :
-. Meneliti kelengkapan perintah bayar yang
diajukan PA/...
-. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yg
tercantum dlm perintah pembayaran, termasuk perhitungan pajak dan perhitungan
...
Wewenang Bendahara Pengeluaran
• Mengajukan permintaan pembayaran baik melalui
mekanisme UP/GU/TU maupun LS
• Menerima dan...
BENDAHARA PENGELUARAN
WAJIB MENOLAK
PERINTAH PEMBAYARAN DARI PA/KPA
BILA PERSYARATAN
TIDAK DIPENUHI
BENDAHARA PENGELUARAN
BERTANGGUNG JAWAB
SECARA PRIBADI
ATAS PEMBAYARAN YANG
DILAKSANAKANNYA
DALAM MELAKSANAKAN PEMBAYARAN
BENDAHARA PENGELUARAN WAJIB
MEMPERHITUNGKAN
KEWAJIBAN-2 PIHAK KETIGA
KEPADA NEGARA
(PAJAK DA...
PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN
BENDAHARA PENGELUARAN WAJIB
MENYETORKAN
SELURUH SISA UP/TUP
KE KAS NEGARA
PENGELOLAAN KAS
BUKAN UP/TUP
• Disamping mengelola UP, Bendahara
Pengeluaran juga mengelola uang lain-nya,
meliputi :
1. uang yg berasal dari KN (SPM-L...
UANG YANG BERASAL DARI POTONGAN
DAN YANG MENJADI HAK NEGARA
TIDAK DAPAT DIGUNAKAN
UNTUK KEPERLUAN APAPUN
DENGAN ALASAN APA...
UANG YG BERASAL DARI POTONGAN, DAN UANG
YG MENJADI HAK NEGARA
SERTA SISA UANG YANG BERASAL DARI KAS NEGARA
HARUS SEGERA DI...
• Penyetoran ke Kas Negara menggunakan
formulir sbb :
a. Formulir SSP (utk setoran pajak, m.a.
sesuai jenis pajaknya)
b. F...
PEMBUKUAN
BENDAHARA PENGELUARAN
KPPN

FLOW CHART DOKUMEN
(3)

SPM

SP2D + SPM s

SPMs (5)
BENLU

SPMs (4)
UAKPA

(2)
KPA
PPSPM

(6) SPMs

SPP
(1)

REKONSI...
1. Alur Pembayaran dengan UP
SPM-GUP 6

SPP-GUP 5
belanja

Uji &
periksa

Perintah

PP
K

SP2D
GUP

7a

SP2D
Uji &
GUP
per...
2. Alur Pembayaran Langsung
SPP-LS

SPM-LS

2

Uji &
periksa

Kontrak

PP
K
1

3

SP2D
LS

4a

Konsep PPSPM
SPM
5

SP2D
LS...
1. P2K menyampaikan SPP dan kelengkapannya
kepada PPSPM utk diuji dan diterbitkan SPM
2. PPSPM menerbitkan SPM dan menyamp...
• Bendahara Pengeluaran wajib menyelenggarakan pembukuan seluruh transaksi (penerimaan dan pengeluaran) dlm rangka pelaksa...
TATA CARA PEMBUKUAN
BENDAHARA PENGELUARAN
• Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran
harus segera dicatat dalam BKU sebelum
dibukukan dalam buku-2 pembantu/regis...
d. SPM-LS kpd pihak ke-3/rekanan yang
dinyatakan sah (sbg bukti pembukuan
penerimaan/pengeluaran/in-out)
e. SPM-LS kpd Ben...
• Kuitansi/dokumen pembayaran dibukukan
sebesar nilai bruto
• Nilai bruto berfungsi sbg pengurang kredit
anggaran utk m.a....
PENATAUSAHAAN KAS
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
(BPP)
• Ketentuan mengenai penatausahaan kas
pada Bendahara Pengeluaran berlaku juga
bagi BPP
• BPP bertanggung jawab atas selur...
• P2K wajib melakukan pemeriksaan kas
sekurang-2 nya 1 x dalam sebulan
• P2K menerbitkan SPP dan menyampaikan
kpd PA/ KPA ...
III
PEMBUKUAN BENDAHARA
A. Prinsip Pembukuan
B. Dokumen Sumber Pembukuan
C. Pembukuan Dengan Komputer
D. Jenis Buku Bendah...
PEMBUKUAN BENDAHARA
KEGIATAN PENCATATAN SEMUA
TRANSAKSI/ MUTASI KEUANGAN YANG
DIKELOLA OLEH BENDAHARA SECARA:
• KRONOLOGIS...
A. Prinsip Pembukuan
1.

Bendahara wajib menyelenggarakan pembukuan

2.

Setiap transaksi harus segera dicatat dalam Buku
...
SISTEM PENCATATAN

1. Pencatatan atas transaksi dilakukan dengan
menggunakan basis kas, pencatatan dilakukan pada
saat ter...
PROSEDUR PEMBUKUAN
1. BUKTI-BUKTI PENERIMAAN/PENGELUARAN

DIBUKUKAN TERLEBIH DAHULU, BARU
KEMUDIAN DILAKSANAKAN PENERIMAAN...
• Dokumen Sumber untuk pembukuan BKU
Bendahara Penerimaan :
-. SBS (sebagai bukti pembukuan penerimaan
bendahara)
-. SSBP ...
B. Dokumen Sumber Pembukuan
Adalah seluruh dokumen terkait dengan uang yang
dikelola Bendahara serta transaksi dalam rangk...
DOKUMEN BUKTI PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN
PENERIMAAN
1. SPM-UP DAN SPM-TUP YANG TELAH
TERBIT SP2D
2. SPM-GUP YABGTELAH...
C. Pembukuan dengan Komputer
1. Bendahara wajib mencetak BKU dan bukubuku Pembantu, sekurang-kurangnya satu kali
dalam sat...
D. JENIS BUKU
1. BUKU KAS UMUM
2. BUKU PENGAWASAN KREDIT ANGGARAN
3. BUKU PEMBANTU, TERDIRI DARI:
a. Buku Pembantu berdasa...
BUKU KAS UMUM
FUNGSI:
1. Mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran
baik tunai maupun giral.
2. Mencatat penerima...
BENTUK BUKU KAS UMUM
Buku Kas Umum terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu:
- Bagian 1 : Untuk menginformasikan identitas Satk...
Bagian 1
BUKU KAS UMUM
Departemen/Lembaga
Unit Organisasi
Propinsi/Kabupaten/Kota
Satuan Krja
Tgl.No. SP. DIPA
Tahun Angga...
- Bagian 2 : Untuk mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran dan
semua transaksi mutasi lainnya. (Halaman 2 dst).
BUKU...
Bagian 3 :
Catatan Hasil Pemeriksaan Kas
Padahari ini………………tanggal……………bulan………..tahun………….kami selaku
Kuasa Pengguna Angg...
Bagian 3… (lanjutan)

II. Hasil Pemeriksaan Fisik Kas
A. Fisik Kas yang dikuasai Bendahara Pengeluaran:
1. Uang di rekenin...
BUKU PENGAWASAN KREDIT ANGGARAN
FUNGSI:
Mencatat segala pengeluaran baik yang menggunakan UP, melalui dana LS Bendahara ma...
BUKU PENGAWASAN UANG PERSEDIAAN
FUNGSI:
1. Mencatat seluruh transaksi atas UP;
2. Memantau uang persediaan, sekaligus seba...
BUKU PENGAWASAN UANG LS BENDAHARA
FUNGSI :
1. Mencatat transaksi dana LS Bendahara;
2. Memantau dana LS yang diterima Bend...
BUKU PUNGUTAN/POTONGAN PAJAK
FUNGSI :
1. Mencatat penerimaan hasil pungutan/potongan pajak;
2. Sebagai alat monitor atas j...
BUKU KAS DI BANK
FUNGSI :
1. Mencatat segala transaksi mengenai perubahan uang kas pada rekening Bank;
2. Sebagai alat kon...
BUKU KAS TUNAI
FUNGSI :
1. Mencatat segala transaksi uang tunai;
2. Memantau uang kas tunai yang ada di Brandkas.
BENTUK :...
BUKU PERSEKOT/UANG BPP
FUNGSI :
1. Mencatat pengeluaran yang belum dipastikan jumlah sesungguhnya (belum definitif);
2. Me...
BUKU PEMBANTU LAIN-LAIN
FUNGSI :
Mencatat penerimaan / pengeluaran yang diluar aktivitas Bendahara Pengeluaran, sehingga t...
TATA CARA PELAKSANAAN PEMBUKUAN
A. PEMBUKUAN DASAR PADA BUKU KAS UMUM;
1. PENGISIAN LEMBAR/HALAMAN PERTAMA BUK KAS UMUM;
2...
IV
DIAGRAM PEMBUKUAN BENDAHARA
A. Diagram Pembukuan Bendahara Penerima
B. Diagram Pembukuan Bendahara Pengeluaran
C. Diagr...
A
DIAGRAM PEMBUKUAN
BENDAHARA PENERIMAAN

96
BENDAHARA
PENERIMAAN

Dokumen
Sumber/
Transaksi

BKU
D

K

BP
Kas
D

K

90 90
DIPA/Target
SBS

30

SSBP

(strn Bdh)

SSBP
...
B
DIAGRAM PEMBUKUAN
BENDAHARA PENGELUARAN
1.Transaksi Non Kas
2.Transaksi atas UP
3.Transaksi atas SPM-LS-Bdh
4.Transaksi ...
BENDAHARA
PENGELUARAN

1. TRANSAKSI NON KAS
Dokumen
Sumber/
Transaksi

BKU
D

K

90 90

BP
Kas
D

K

BP UP BP-Ls
BP
Bdh Pa...
BENDAHARA
PENGELUARAN

2. TRANSAKSI atas UP
Dokumen
Sumber/
Transaksi

BKU
D

K

25

Kwitansi (bruto)
Faktur Pjk

SPM-GUP
...
BENDAHARA
PENGELUARAN

3. TRANSAKSI atas SPM-LS-BDH
Dokumen
Sumber/
Transaksi

BKU
D

K

30
SPM-Ls-Bdh
Potongan

Kwt/td te...
BENDAHARA
PENGELUARAN

4. TRANSAKSI atas LPJ-BPP
Dokumen
Sumber/ LPJBPP

BKU
D

K

BP
Kas
D

30 30
Bukti Penyaluran
dana K...
BENDAHARA
PENGELUARAN

5. TRANSAKSI atas UM Perjadin
Dokumen
Sumber/
Transaksi

BKU
D

K

BP
Kas
D

10 10
Bayar UM
Perjadi...
BENDAHARA
PENGELUARAN

6. TRANSAKSI atas Penerimaan LAIN-LAIN
Dokumen
Sumber/
Transaksi

BKU
D

K

3
Penerimaan
Lain-Lain
...
C
DIAGRAM PEMBUKUAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1. Penerimaan Dana dari Bdh Pengeluaran
2. Belanja atas Dana UP
3. Pemb...
1. Penerimaan Dana dari
Bendahara Pengeluaran
Dokumen
Sumber/
Transaksi

Td terima:
Dana UP

BKU
D

20
10

K

BP
Kas
D

20...
2. Belanja atas Dana UP
Dokumen
Sumber/
Transaksi

BKU
D

K

BP
Kas
D

17
Kwitansi (bruto)

2

2
Faktur Pjk
3
SSP
17 17
St...
3. Pembayaran atas Dana LSBdh
Dokumen
Sumber/
Transaksi

Kwt/td terima

BKU
D

K
6
4

BP
Kas
D

K
6
4

BPP

BP UP BP-Ls
BP...
D. Jurnal Posting Transaksi Non Kas
1. Transaksi DIPA

BKU dicatat pada posisi Debet dan Kredit
 Buku Pengawasan Kredit ...
Transaksi atas Uang Persediaan
1.



2.




3.


4.


5.


Transasksi atas SPM/SP2D UP/TUP / GUP
BKU dicatat pa...
Transaksi atas SPM LS Bendahara
1. Transaksi atas SPM/SP2D LS kepada Bendahara
 Dicatat pada BKU diposisi Debet utk jumla...
Transaksi atas LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu
1.



2.




3.



4.




Transaski penyaluran dana ke BPP
...
Transaksi atas LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu
5.



6.



7.




Lanjutan

Transaski penyetoran sisa dana LS ...
Transaksi atas Uang Muka Perjalanan Dinas
1.



2.




3.



4.




Transaski Pembayaran Uang Muka kpd Pegawa...
Transaksi Penerimaan Lain-LAin
1. Transaksi atas penerimaan lain-lain diluar
penerimaan fungsional dgn menggunakan bukti
s...
Transaksi pada Bendahara Pengeluaran Pembantu
1.





2.




3.




Transaksi atas penerimaan dana dari Bendah...
Transaksi pada Bendahara Pengeluaran Pembantu
4.



5.



6.




Transaki atas setoran Pajak
Dicatat pada BKU pad...
V
Laporan Pertanggungjawaban

(LPJ)
A. Pengertian LPJ
B. Bentuk LPJ
C. Alur Pembayaran pada Satker
D. Alur Penyusunan LPJ
...
A. Pengertian LPJ

1. LPJ adalah bentuk pertanggungjawaban Bendahara
yang menyajikan informasi tentang:
a. Keadaan pembuku...
B
BENTUK LPJ
1.Bentuk LPJ Bendahara Penerimaan
2.Bentuk LPJ BPP
3.Bentuk LPJ Bendahara Pengeluaran

120
1. Bentuk LPJ Bendahara Penerimaan
I. Keadaan Pembukuan
Jenis Buku

Saldo Awal

Penambahan

Pengurangan

………….

A. BP Kas
...
2. Bentuk LPJ BPP
I. Keadaan Pembukuan
Jenis Buku

Saldo Awal

Penambahan

Pengurangan

A. BP Kas/UM
1. BP Kas (tunai/bank...
3. Bentuk LPJ Bendahara Pengeluaran
I. Keadaan Pembukuan
Jenis Buku

Saldo Awal

Penambahan

Pengurangan

A. BP Kas/UM/BPP...
Pembukuan Koreksi Keselahan Pembukuan

124
Kesalahan pembayaran terjadi apabila jumlah yang tertera
didalam kuitansi berbeda dengan jumlah lampirannya:
Contoh 1.
Tgl...
126
127
Contoh 2.
Tgl 20 April 2009 diketahui bahwa pembayaran foto copy tanggal 8 Maret
2009 nomor kwitansi nomor 110 sebesar Rp....
Contoh 3.
Tgl. 20 Januari 2010 dibayar uang muka kerja untuk biaya
makan minum rapat sebesar Rp. 100.000,
a. Bila dipertan...
130
131
C
ALUR PEMBAYARAN PADA SATKER
1. Alur Pembayaran dengan UP
2. Alur Pembayaran Langsung
3. Alur Pembayaran Langsung melalui...
1. Alur Pembayaran dengan UP
SPM-GUP 6

SPP-GUP 5
belanja

Uji &
periksa

Perintah

PP
K

SP2D
GUP

7a

SP2D
Uji &
GUP
per...
2. Alur Pembayaran Langsung
SPP-LS
Kontrak

PP
K
1

SPM-LS

2

Uji &
periksa

3

SP2D
LS

4a

Konsep PPSPM
SPM
5

SP2D
LS
...
3. Alur Pembayaran Langsung melalui Bendahara
SPP-LS
Kontrak

Perintah

PP
K
6

7

1

SPM-LS

Uji &
Periksa
Konsep
SPM

SP...
D
ALUR PENYUSUNAN LPJ
1. Alur Pembayaran dan Penyusunan LPJ-BPP
2. Alur Penyusunan LPJ Bendahara

136
1. Alur Pembayaran dan Penyusunan LPJBPP
SPP

Belanja

6a

Uji &
periksa
PPSPM

Perintah

PPK

3

5

KPPN

2

Uji &
periks...
2. Alur Penyusunan LPJ Bendahara
SPM

SPP

Kontrak

SP2D

KPPN

PPSPM

PPK

Posting

Pembukuan

UAKPA

BENDAHARA

Rekon
BO...
E. Sanksi Keterlambatan Penyampaian LPJ
1.

Atas keterlambatan penyampaian LPJ, dapat
dikenakan sanksi berupa penundaan pe...
F. Perbedaan LPJ dengan LK
1.

LK adalah pertanggungjawaban PA/KPA yang
menjadi lingkup Sistem Akuntansi Instansi
(account...
B A B VI
VERIFIKASI LPJ BENDAHARA
A. PELAKSANAAN VERIFIKASI OLEH KPPN
B. PENYAMPAIAN HASIL VERIFIKASI

141
A. PELAKSANAAN VERIFIKASI OLEH KPPN
Untuk LPJ Bendahara Penerimaan:
• Menguji kebenaran saldo awal
• Menguji kebenaran sal...
B. PENYAMPAIAN HASIL VERIFIKASI
• Atas dasar LPJ yang diverifikasi dan ditemukan
kesalahan, maka LPJ tersebut dikembalikan...
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan

• Atas dasar Daftar LPJ Bendahara yang diterima
dari KPPN di wilayah kerjanya, ...
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
• Atas dasar Daftar LPJ Bendahara yang diterima
dari Kanwil DJPBN, Kantor ...
Daftar LPJ Bendahara Penerimaan Produk KPPN

146
Daftar LPJ Bendahara Pengeluaran Produk KPPN

147
REKAPITULASI LPJ BENDAHARA PENERIMAAN
PRODUK KANWIL DJPBN

148
REKAPITULASI LPJ BENDAHARA PENGELUARAN
PRODUK KANWIL DJPBN

149
REKAPITULASI LPJ BENDAHARA PENERIMAAN
PRODUK KANTOR PUSAT DJPBN

150
REKAPITULASI LPJ BENDAHARA PENGELUARAN
PRODUK KANTOR PUSAT DJPBN

151
VII
KERUGIAN NEGARA (KN)
A. Proses Penyelesaian KN
B. Hasil Proses Penyelesaian KN
C. Persetujuan Penghapusan Kas dan
Pemb...
A. Proses Penyelesaian KN
1. KPA wajib melaporkan setiap kerugian negara
kepada
menteri/pimpinan
lembaga
dan
memberitahuka...
B. Hasil Proses Penyelesaian KN
1. Penghapusan kerugian negara
2. Pembebasan penggantian kerugian negara
3. Penggantian ke...
C. Persetujuan Penghapusan Kas dan
Pembukuan Bendahara
• Dalam hal kerugian negara diselesaikan dengan cara
penghapusan ke...
• Apabila kerugian negara diselesaikan
melalui penggantian kerugian negara,
bukti setor penggantian kerugian negara
yang d...
VII
ALUR PELAPORAN
• Alur Pelaporan

157
Alur Pelaporan
SATUAN KERJA
UAKPA

BENDAHARA
TRANSAKSI
KEUANGAN

PROSES S A I

PROSES PEMBUKUAN
BENDAHARA

DIREKTORAT JEND...
VIII
ALUR PEMBINAAN
• Alur Pelaksanaan Pembinaan

159
Alur Pelaksanaan Pembinaan
Dit PKN

Kanwil DJPB

KPPN

Bendahara

TOT
TOT

Pembinaan
Pembinaan

Pembinaan

160
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Pengelolaan Kas Negara

Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta Pusat
Telp. 0...
162
Prochain SlideShare
Chargement dans... 5
×

Pembukuan keuangan bendahara

9,635

Published on

Tata Cara Pembukuan Keuangan Bendahara
disampaikan pada perkuliahan di D3 Fisip Unpad

Published in: Économie & finance
1 Comment
5 mentions J'aime
Statistiques
Remarques
Aucun téléchargement
Vues
Total des vues
9,635
Sur Slideshare
0
À partir des ajouts
0
Nombre d'ajouts
0
Actions
Partages
0
Téléchargements
1,427
Commentaires
1
J'aime
5
Ajouts 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Pembukuan keuangan bendahara"

  1. 1. 1
  2. 2. MATERI KULIAH I. PENDAHULUAN II. POKOK PENGATURAN III. PEMBUKUAN BENDAHARA IV. DIAGRAM PEMBUKUAN BENDAHARA V. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN VI. VERIFIKASI LPJ BNDAHARA VII. KERUGIAN NEGARA 2
  3. 3. I PENDAHULUAN A. Dasar Hukum B. Pengertian,Tugas dan Kewajiban Bendahara C. Manfaat dan Tujuan Pembukuan D. Perbedaan Konsepsi Lama/Baru E. Ruang Lingkup 3
  4. 4. A. Dasar Hukum • UU No. 1 Tahun 2004, Pasal 53 (1) menyatakan: Bendahara bertanggungjawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada Kuasa BUN. • PP Nomor 8 Tahun 2006, Pasal 31 menyatakan: Bendahara wajib menatausahakan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN; Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada BUN atau Kuasa BUN, Menteri/pimpinan lembaga, dan BPK. 4
  5. 5. • PMK No.73/MK.05/2008 ttg Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan LPJ Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja. • Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan LPJ Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja. 5
  6. 6. PENGERTIAN, TUGAS DAN FUNGSI BENDAHARA MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2004 Pasal 1 BENDAHARA : adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah menerima, menyimpan, membayar dan atau mengeluarkan uang/srt berharga/barang-barang milik negara/daerah. BENDAHARA UMUM NEGARA (BUN) : adalah Men.Keuangan KUASA BENDAHARA UMUM NEGARA, adalah : 1. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ( KPPN ); 2. Bank-Bank Pemerintah; 3. PT. Pos Indonesia; 2 dan 3 ditetapkan oleh Menkeu utk melaks. tugas KPPN rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara.
  7. 7. BENDAHARA PENERIMAN & PENGELUARAN UU NO.1 THN 2004 Psl.10  Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran diangkat oleh Menteri/pimpinan lembaga/ Gubernur/Bupati/ Walikota untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.  Jabatan Bendahara adalah pejabat fungsional dan tidak boleh dirangkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Bendahara Umum Negara.  Bendahara Pengeluaran dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan /pekerjaan /penjualan tersebut. 7
  8. 8. Tugas Bendahara MENERIMA MENYIMPAN Bendahara Pengeluaran Menatausahakan dan Mempertanggungjawabka n Menyetorkan/Membayarkan Pasal 4 ayat 1
  9. 9. Pemisahan Kewenangan mulai tahun anggaran 2005 Menteri Teknis PEMBUATAN KOMITMEN Menteri Keuangan PENGUJIAN & PEMBEBANAN PENGUJIAN PERINTAH PEMBAYARAN administratief beheer PENCAIRAN DANA Comptabel beheer 9
  10. 10. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA PENGGUNA PENGGUNA ANGGARAN ANGGARAN SATKER KUASA PENGGUNA ANGGARAN . PEMBUAT KOMITMEN BENDAHARA PENGUJI PENERBIT SPM UNIT AKUNTANSI INSTANSI PENGAWAS PELAKSANAAN ANGGARAN  Sampai tingkat eselon terendah disesuaikan Kanwil Ditjen PBN Provinsi Jawa Barat 10
  11. 11. P O L A HU B U N G AN D AN KE W E N AN G AN P E J AB AT P E R B E N D AHAR AAN N E G AR A D AL AM U U P N  6 December 2004 Tkd - SPD 03 134 11
  12. 12. Bendahara Penerima Melaksanakan Fungsi 1. MENERIMA/MENAGIH : PNBP hasil pungutan, penagihan dan setoran dari debitur/terutang/wajib bayar. 2. MENYIMPAN : pada rekening Bank Pemerintah/Giro Pos a.n. Jabatan atau tunai di brankas. 3. MENYETOR : ke Rekening Kas Negara dengan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) 4. MEMBUKUKAN : mencatat semua penerimaan dan penyetoran pada BKU dan BP terkait. 5. MEMPERTANGGUNGJAWABKAN : membuat laporan/pertanggungjawaban PNBP dan menyampaikan laporan paling lambat tgl. 10 bulan berikutnya. Apabila ada kerugian negara maka Bend. Penerima dapat dikenakan TP/TGR. BENDAHARA PENGELUARAN Melaksanakan Fungsi : 1. Melaksanakan pembayaran atas beban anggaran belanja negara; 2. Pembukaan Rekening Bendahara pada Bank Pemerintah; 3. Bendahara Pengeluaran sbg Wajib Pungut Pajak; 4. Melaksanakan pembukuan 5. Mengajukan persetujuan dan penghapusan kekurangan uang dari perhitungan bendahara dan peniadaan selisihantara Saldo Buku dan Saldo Kas. 12
  13. 13. PEMBUKUAN KEUANGAN BENDAHARA TERDIRI DUA BAGIAN, YAITU : 1. PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN; 2. PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN. 13
  14. 14. B. Manfaat dan Tujuan 1. Manfaat bagi Bendahara Pedoman dalam rangka pelaksanaan amanat UU, Pengawasan ketersediaan dana terkait dengan perintah bayar dari KPA, Pengawasan pencapaian target anggaran penerimaan. 2. Manfaat bagi Pimpinan Satker Merupakan managerial report, sebagai sarana untuk: Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari terkait dengan keadaan sisa pagu dana yang sesungguhnya (kuitansi UP dianggap mengurangi pagu dana), Pelengkap SAI, terkait dengan perkiraan Kas di Bendahara. 14
  15. 15. 3. Manfaat LPJ bagi Kuasa BUN/KPPN – Alat monitoring rekening Satker diwilayah kerja KPPN – Alat monitoring keadaan kas di Bendahara yang sebenarnya, meliputi: a. Saldo UP/TUP; b. Saldo SPM-LS Bendahara; c. Saldo Pajak; d. Saldo penerimaan lainnya; e. Saldo penerimaan pada Bendahara Penerimaan. – Alat penguji/rekonsiliasi atas pembukuan dilakukan KPPN dengan Bendahara. – Bahan analisis untuk pelaksanaan pembinaan kepada Bendahara. yang 15
  16. 16. 4. Manfaat LPJ bagi Kanwil-DJPBN – Alat monitoring keadaan kas di bendahara dan keadaan rekening Satker diwilayah kerjanya, – Bahan analisis untuk pelaksanaan pembinaan kepada KPPN dan Bendahara, – Sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian dispensasi TUP. 5. Manfaat LPJ bagi Direktorat PKN – Alat monitoring keadaan kas di bendahara dan keadaan rekening Satker diseluruh Indonesia, – Bahan analisis untuk pelaksanaan pembinaan kepada Kanwil dan Bendahara, – Memberikan sumbangan data Neraca dan Laporan Realisasi APBN, khususnya perkiraan Kas di Bendahara. 16
  17. 17. 6. Tujuan • Memenuhi amanat reformasi dibidang Keuangan Negara dengan memberikan pedoman/pengaturan yang komprehensif mengenai penatausahaan kas Bendahara instansi • Menggantikan konsepsi lama yang berakar dari produk hukum kolonial dan ketinggalan jaman 17
  18. 18. C. Perbedaan Konsepsi Lama/Baru Konsepsi lama (KMK 332/1968) Hubungan Bendahara dengan KPA •Pengaruh atasan langsung terhadap Bendahara sangat dominan Konsepsi baru (UU 1/2004 PP 8/2006 PMK 73/MK.05/2008) • Bendahara tidak dapat dipengaruhi oleh atasan langsung (KPA). • Bendahara dapat menolak perintah bayar yang diajukan oleh KPA (apabila persyaratan tidak terpenuhi) 18
  19. 19. Konsepsi lama (KMK 332/1968) Hubungan Bendahara dengan KPPN • Hubungan bendahara dengan KPPN tidak jelas/ tidak diatur Konsepsi baru UU 1/2004 PP 8/2006 PMK 73/MK.05/2008 • UU No. 1 Tahun 2004, Pasal 53 (1) mengatur: Bendahara bertanggungjawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung-jawabnya kepada KPPN •PP 8 Thn 2006 mengatur: Bendahara menyampaikan LPJ kepada KPPN 19
  20. 20. Konsepsi lama (KMK 332/1968) Konsepsi baru (UU 1/2004 PP 8/2006 PMK 73/MK.05/2008) Pembukuan Bendahara • Hanya mengatur pembukuan pada BKU (selebihnya dituangkan dalam modul ajaran BPPK) • Pengaturan pembukuan sangat kaku (harus tulis tangan dengan tinta warna tertentu) • Pengaturan lebih luas, meliputi penatausahaan (pengelolaan uang, pembukuan dan pertanggungjawabannya) • Pengaturan pembukuan sangat luwes (dapat dengan tulis tangan dan/atau menggunakan komputer) 20
  21. 21. D. Ruang Lingkup Pengaturan 1. 2. 3. 4. Seluruh Bendahara Penerimaan satuan kerja Kementerian/Lembaga Seluruh Bendahara Pengeluaran satuan kerja Kementerian/Lembaga Bendahara Pengeluaran pengelola dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan Tidak termasuk Bendahara Pengeluaran penyalur dana dalam rangka APBD 21
  22. 22. II POKOK PENGATURAN A. Hubungan Bendahara dengan PA/KPA B. Hubungan Bendahara dgn BUN/Kuasa BUN C. Penatausahaan Kas D. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) E. Penatausahaan Kas Bendahara Penerima F. Pembukuan Bendahara Penerima G. Penatausahaan Kas Bendahara Pengeluaran H. Pembukuan Bendahara Pengeluaran 22
  23. 23. A. Hubungan Bendahara dengan PA/KPA 1. Bendahara adalah pejabat fungsional 2. Bendahara diangkat oleh PA/KPA tetapi secara fungsional bertanggungjawab kepada BUN/Kuasa BUN 3. Bendahara wajib menolak perintah bayar dari PA/KPA apabila persyaratan tidak terpenuhi (kelengkapan, perhitungan dan ketersediaan dana) 4. Bendahara bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan 23
  24. 24. B. Hubungan Bendahara dgn BUN/Kuasa BUN 1. Bendahara secara fungsional bertanggung jawab kepada BUN/Kuasa BUN 2. Bendahara wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya kepada BUN atau Kuasa BUN 3. BUN/Kuasa BUN melakukan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara 4. BUN/Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi atas ketidak patuhan penyampaian LPJ Bendahara atas 24
  25. 25. C. Penatausahaan kas 1. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran tidak boleh saling merangkap kecuali dalam hal tertentu dengan kondisi tertentu dengan ijin BUN/Kuasa BUN 2. Bendahara wajib menatausahakan seluruh transaksi satuan kerja (termasuk SPM-LS), namun bertanggung jawab sebatas uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN 3. Bendahara tidak diperkenankan menyimpan uang atas nama pribadi 4. Bendahara dan penyelenggara kegiatan dalam rangka melakukan pembayaran wajib melakukan pemotongan kewajiban (pajak dan bukan pajak) pihak ketiga kepada negara 5. Bendahara melakukan pembayaran atas perintah PA/KPA 25 dhi. PPK
  26. 26. 6. Bendahara wajib menolak perintah bayar dari PPK apabila persyaratan tidak terpenuhi dan bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya 7. Penerimaan yang merupakan penerimaan negara harus segera disetor ke Kas Negara dan tidak dapat dipergunakan langsung untuk membiayai pengeluaran kecuali diatur khusus dalam peraturan perundang-undangan tersendiri 8. Pada akhir tahun anggaran/kegiatan, bendahara wajib menyetor seluruh uang negara yang dikuasainya ke Kas Negara 9. Bendahara menyampaikan LPJ kepada KPPN paling lambat 10 hari kerja bulan berikutnya, dengan disertai salinan rekening koran 10. PPK menyampaikan SPP kepada PA/Kuasa PA disertai bukti-bukti pengeluaran 11. KPA melakukan pemeriksaan kas sekurang26 kurangnya satu kali dalam satu bulan.
  27. 27. D. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) 1. BPP adalah bendahara yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan 2. BPP diangkat oleh Menteri/pimpinan lembaga atau pejabat yang diberi kuasa, atas dasar pertimbangan lokasi dan kompleksitas kegiatan 3. Ketentuan mengenai penatausahaan kas Bendahara Pengeluaran berlaku juga bagi BPP untuk 4. Pada akhir tahun anggaran/kegiatan, BPP wajib menyetorkan seluruh uang negara yang dikuasainya ke kas negara, khusus sisa UP dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran 27
  28. 28. 5. BPP menyampaikan LPJ kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat 5 hari kerja bulan berikutnya, dengan disertai salinan rekening koran 6. Bendahara Pengeluaran dapat membukukan transaksi atas dasar nilai/jumlah yang tertuang dalam laporan pertanggungjawaban BPP. 28
  29. 29. PENATAUSAHAAN KAS BENDAHARA PENERIMA
  30. 30. PENGELOLAAN KAS BENDAHARA PENERIMA 1. Orang/Badan Hk yg diwajibkan menyetor PNBP, wajib menyetorkan langsung ke KN (kecuali jenis penerimaan ttt diatur khusus dan mendapat persetujuan Menkeu) 2. Penyetoran PNBP ke KN hrs memakai SSBP 3. SSBP yg dinyatakan sah disampaikan kpd Bendahara Penerima
  31. 31. 4.Bendahara Penerimaan dilarang menerima secara langsung setoran dari wajib setor (kecuali utk jenis penerimaan ttt yang diatur khusus dan mendpt persetujuan Menkeu)
  32. 32. 5. Dalam hal Bendahara Penerimaan menerima secara langsung dari wajib setor, maka bendahara wajib : -. Membuat SBS 2 rangkap (format SBS ditetapkan oleh Menteri/Pim. Lembaga yg bertggjwb atas penerimaan) -. Menyampaikan SBS lbr-1 kpd penyetor, lbr-2 sbg bukti pembukuan bendahara -. Menyetor seluruh penerimaan ke KN selambat2nya 1 hari kerja memakai SSBP (kecuali jenis penerimaan ttt yg penyetorannya diatur secara berkala)
  33. 33. PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN BENDAHARA PENERIMAAN WAJIB MENYETORKAN SELURUH UANG NEGARA YANG DIKUASAINYA KE KAS NEGARA (MENGGUNAKAN FORMULIR SSBP)
  34. 34. PEMBUKUAN BENDAHARA PENERIMAAN
  35. 35. • Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap : -. Seluruh penerimaan -. Pengeluaran/penyetoran penerimaan • Dibukukan pada : -. Buku Kas Umum -. Buku-Buku Pembantu -. Buku Pengawasan Anggaran
  36. 36. • Buku-2 pembantu/register-2 dapat ditentukan oleh Menteri/Pimp.Lembaga kecuali BKU • Setiap transaksi penerimaan/pengelu-aran harus segera dicatat dalam BKU sebelum dibukukan dalam buku-2 pem-bantu/register-2
  37. 37. • Dokumen Sumber untuk pembukuan BKU -. SBS (sebagai bukti pembukuan penerimaan bendahara) -. SSBP yang dinyatakan sah, yang diterima dari orang/badan hukum yg mempunyai kewajiban setor PNBP (sebagai bukti pembukuan penerimaan sekaligus bukti pembukuan pengeluaran bendahara) -. SSBP yang dinyatakan sah (sebagai bukti pembukuan pengeluaran bagi bendahara
  38. 38. DOKUMEN SUMBER PEMBUKUAN BENDAHARA BERFUNGSI SEBAGAI BUKTI REALISASI TARGET ANGGARAN PENERIMAAN UTK M.A. BERKENAAN DALAM BUKU PENGAWASAN ANGGARAN
  39. 39. PENATAUSAHAAN KAS BENDAHARA PENGELUARAN
  40. 40. PENGELOLAAN KAS UP DAN TUP
  41. 41. BENDAHARA MENERIMA UP/TUP/GUP DARI KUASA BUN UNTUK KELANCARAN PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASIONAL KANTOR SEHARI-HARI
  42. 42. PELAKSANAAN PEMBAYARAN DGN UP HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH BENDAHARA PENGELUARAN ATAS PERINTAH PA/KPA
  43. 43. • Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari UP setelah : -. Meneliti kelengkapan perintah bayar yang diajukan PA/KPA meliputi : 1. kuitansi/tanda terima 2. faktur pajak 3. dokumen lain yg jd dasar hak tagih
  44. 44. -. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yg tercantum dlm perintah pembayaran, termasuk perhitungan pajak dan perhitungan atas kewajiban lainnya yg dibebankan kpd pihak ketiga -. Menguji ketersediaan dana, meliputi pengujian kecukupan pagu/sisa pagu DIPA untuk jenis belanja yg dimintakan
  45. 45. Wewenang Bendahara Pengeluaran • Mengajukan permintaan pembayaran baik melalui mekanisme UP/GU/TU maupun LS • Menerima dan menyimpan UP/GU/TU • Melakukan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolannya • Menolak perintah bayar • Meneliti kelengkapan dokumen pendukung LS • Mengembalikan dokumen pendukung LS Pasal 4 ayat 2
  46. 46. BENDAHARA PENGELUARAN WAJIB MENOLAK PERINTAH PEMBAYARAN DARI PA/KPA BILA PERSYARATAN TIDAK DIPENUHI
  47. 47. BENDAHARA PENGELUARAN BERTANGGUNG JAWAB SECARA PRIBADI ATAS PEMBAYARAN YANG DILAKSANAKANNYA
  48. 48. DALAM MELAKSANAKAN PEMBAYARAN BENDAHARA PENGELUARAN WAJIB MEMPERHITUNGKAN KEWAJIBAN-2 PIHAK KETIGA KEPADA NEGARA (PAJAK DAN BUKAN PAJAK)
  49. 49. PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN BENDAHARA PENGELUARAN WAJIB MENYETORKAN SELURUH SISA UP/TUP KE KAS NEGARA
  50. 50. PENGELOLAAN KAS BUKAN UP/TUP
  51. 51. • Disamping mengelola UP, Bendahara Pengeluaran juga mengelola uang lain-nya, meliputi : 1. uang yg berasal dari KN (SPM-LS/SP2D yg ditujukan kepadanya) 2. uang yg berasal dari potongan sehubungan dgn fungsi bendahara sbg wajib pungut 3. uang dari sumber lainnya yg menjadi hak negara
  52. 52. UANG YANG BERASAL DARI POTONGAN DAN YANG MENJADI HAK NEGARA TIDAK DAPAT DIGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN APAPUN DENGAN ALASAN APAPUN
  53. 53. UANG YG BERASAL DARI POTONGAN, DAN UANG YG MENJADI HAK NEGARA SERTA SISA UANG YANG BERASAL DARI KAS NEGARA HARUS SEGERA DISETORKAN KE KAS NEGARA SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN (PALING LAMBAT AKHIR BULAN BERKENAAN)
  54. 54. • Penyetoran ke Kas Negara menggunakan formulir sbb : a. Formulir SSP (utk setoran pajak, m.a. sesuai jenis pajaknya) b. Formulir SSPB (utk pengembalian belanja TA berjalan, m.a. pengembalian atas SPM berkenaan) c. Formulir SSBP (utk setoran PNBP, termasuk pengembalian belanja TA yang lalu.
  55. 55. PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN
  56. 56. KPPN FLOW CHART DOKUMEN (3) SPM SP2D + SPM s SPMs (5) BENLU SPMs (4) UAKPA (2) KPA PPSPM (6) SPMs SPP (1) REKONSILIASI (7) P2K
  57. 57. 1. Alur Pembayaran dengan UP SPM-GUP 6 SPP-GUP 5 belanja Uji & periksa Perintah PP K SP2D GUP 7a SP2D Uji & GUP periks a KPPN Konsep PPSPM 8 SPM 2 1 7b 4 SP2D GUP 9 Posting UAKPA Pihak ke 3 3 Uji & Bukukan periksa BENDAHAR A 7C BO I
  58. 58. 2. Alur Pembayaran Langsung SPP-LS SPM-LS 2 Uji & periksa Kontrak PP K 1 3 SP2D LS 4a Konsep PPSPM SPM 5 SP2D LS Posting UAKPA Uji & periksa KPPN 4b 6 Bukukan BENDAHARA 4C Pihak ke 3 BO I SP2D LS
  59. 59. 1. P2K menyampaikan SPP dan kelengkapannya kepada PPSPM utk diuji dan diterbitkan SPM 2. PPSPM menerbitkan SPM dan menyampaikannya kpd KPPN utk diuji dan diterbitkan SP2D 3. KPPN menyampaikan SP2D dan SPM yang dinyatakan sah kpd KPA c.q. PPSPM 4. PPSPM menyampaikan SPM yg sah kepada UAKPA utk dibukukan 5. UAKPA menyampaikan SPM yg sah kepada Bendahara Pengeluaran utk dibukukan 6. Bendahara Pengeluaran menyampaikan SPM yang sah kpd PPSPM sbg arsip KPA 7. KPA wajib melaksanakan Rekonsiliasi antara pembukuan Benlu dan pembukuan UAKPA
  60. 60. • Bendahara Pengeluaran wajib menyelenggarakan pembukuan seluruh transaksi (penerimaan dan pengeluaran) dlm rangka pelaksanaan anggaran belanja satker • Bendahara Pengeluaran wajib menyelenggarakan pembukuan dlm BKU, buku-2 pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran • PA/KPA dpt menentukan buku-2 pembantu/ register-2 disamping BKU
  61. 61. TATA CARA PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN
  62. 62. • Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran harus segera dicatat dalam BKU sebelum dibukukan dalam buku-2 pembantu/register-2 • Dokumen Sumber pembukuan Bendahara yang harus dicatat dalam BKU, antara lain : a. SPM-UP dan SPM-TUP yang dinyatakan sah (sbg bukti pembukuan penerimaan) b. SPM-GUP yang dinyatakan sah (sbg bukti pembukuan penerimaan) c. SPM-GUP Nihil yang dinyatakan sah (sbg bukti pembukuan penerimaan/pengeluaran /in-out )
  63. 63. d. SPM-LS kpd pihak ke-3/rekanan yang dinyatakan sah (sbg bukti pembukuan penerimaan/pengeluaran/in-out) e. SPM-LS kpd Bendahara Pengeluaran yang dinyatakan sah (sbg bukti pembukuan penerimaan) f. Kuitansi/dokumen pembayaran/tanda terima(sbg bukti pembukuan pengeluaran) g. Faktur pajak, bukti potongan(sbg bukti pembukuan penerimaan) h. SSP/SSBP/SSPB yang dinyatakan sah(sbg bukti pembukuan pengeluaran)
  64. 64. • Kuitansi/dokumen pembayaran dibukukan sebesar nilai bruto • Nilai bruto berfungsi sbg pengurang kredit anggaran utk m.a. berkenaan dlm Buku Pengawasan Anggaran • SPM-GUP dan SPM-GUP Nihil berfungsi sebagai pe-ngesahan atas kuitansi/dokumen pembayaran • SPM-LS dibukukan sebesar nilai bruto (nilai bruto berfungsi sbg pengurang kredit anggaran sekaligus sebagai pengesahan atas belanja pada m.a, ybs)
  65. 65. PENATAUSAHAAN KAS BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP)
  66. 66. • Ketentuan mengenai penatausahaan kas pada Bendahara Pengeluaran berlaku juga bagi BPP • BPP bertanggung jawab atas seluruh uang dalam penguasaannya • BPP bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya • LPJ-BPP disampaikan kpd Bendahara Pengeluaran (paling lambat 5 hari kerja bulan berikutnya) disertai salinan rek.koran dari bank/pos utk bulan berkenaan
  67. 67. • P2K wajib melakukan pemeriksaan kas sekurang-2 nya 1 x dalam sebulan • P2K menerbitkan SPP dan menyampaikan kpd PA/ KPA disertai dg bukti-2 pengeluarannya (BPP harus menyampaikan LPJ terlebih dahulu kpd Bendahara Pengeluaran) • Pada akhir tahun anggaran/kegiatan, BPP wajib me-nyetorkan seluruh uang dlm penguasaannya ke KN, sisa UP dikembalikan ke rek. Bendahara Pengeluaran • Bendahara Pengeluaran dpt membukukan transaksi atas dasar nilai yg tertuang dlm LPJ-BPP
  68. 68. III PEMBUKUAN BENDAHARA A. Prinsip Pembukuan B. Dokumen Sumber Pembukuan C. Pembukuan Dengan Komputer D. Jenis Buku Bendahara E. Diagram Pembukuan Bdh Penerimaan F. Diagram Pembukuan Bdh Pengeluaran G. Diagram Pembukuan BPP 70
  69. 69. PEMBUKUAN BENDAHARA KEGIATAN PENCATATAN SEMUA TRANSAKSI/ MUTASI KEUANGAN YANG DIKELOLA OLEH BENDAHARA SECARA: • KRONOLOGIS • SISTEMATIS • KONTINU • SUSTINABLE PADA BUKU-BUKU YANG BENTUK DAN JENISNYA DITETAPKAN SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU 71
  70. 70. A. Prinsip Pembukuan 1. Bendahara wajib menyelenggarakan pembukuan 2. Setiap transaksi harus segera dicatat dalam Buku Kas Umum sebelum pembukuan dalam buku-buku pembantu dan pengawasan anggaran 3. PA/KPA dapat menentukan buku-buku bantu/register selain Buku Kas Umum 4. Pembukuan dilaksanakan berdasarkan asas bruto 5. Pembukuan dapat dilakukan dengan tulis tangan dan/atau komputer 6. KPA melaksanakan pemeriksaan kas sekurangkurangnya satu kali dalam satu bulan 72
  71. 71. SISTEM PENCATATAN 1. Pencatatan atas transaksi dilakukan dengan menggunakan basis kas, pencatatan dilakukan pada saat terjadinya penerimaan kas atau pada saat terjadinya pengeluaran kas. 2. Pembukuan Bendahara Pengeluaran dilakukan dengan asas bruto, yaitu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto. Apabila terdapat satu transaksi yang mengakibatkan pengeluaran sekaligus penerimaan maka pencatatan atas transaksi tsb dilakukan secara terpisah. Sehingga masing-masing dicatat nilai brutonya. 73
  72. 72. PROSEDUR PEMBUKUAN 1. BUKTI-BUKTI PENERIMAAN/PENGELUARAN DIBUKUKAN TERLEBIH DAHULU, BARU KEMUDIAN DILAKSANAKAN PENERIMAAN ATAU PEMBAYARAN 2. SETIAP PENGELUARAN HARUS PERSETUJUAN PENGGUNA/KUASA PENGGUNA ANGGARAN 3. PADA BUKTI PENGELUARAN HARUS TERCANTUM TANDA TANGAN DAN NAMA JELAS PENERIMA PEMBAYARAN 74
  73. 73. • Dokumen Sumber untuk pembukuan BKU Bendahara Penerimaan : -. SBS (sebagai bukti pembukuan penerimaan bendahara) -. SSBP yang dinyatakan sah, yang diterima dari orang/badan hukum yg mempunyai kewajiban setor PNBP (sebagai bukti pembukuan penerimaan sekaligus bukti pembukuan pengeluaran bendahara) -. SSBP yang dinyatakan sah (sebagai bukti pembukuan pengeluaran bagi bendahara
  74. 74. B. Dokumen Sumber Pembukuan Adalah seluruh dokumen terkait dengan uang yang dikelola Bendahara serta transaksi dalam rangka pelaksanaan anggaran satuan kerja, antara lain: 1. 2. 3. 4. 5. 6. DIPA yang telah mendapat pengesahan SPM-UP/SPM-TUP/SPM-GUP/SPM-LS yang telah diterbitkan SP2D SSP/SSBP/SSPB yang telah mendapat NTPN dan NTB/NTP/NPP Kuitansi/dokumen pembayaran atas uang yang bersumber dari UP atau LS-Bendahara Faktur pajak atas potongan uang yang bersumber dari UP atau LS-Bendahara SBS/bukti penerimaan Bendahara Penerimaan 76
  75. 75. DOKUMEN BUKTI PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN PENERIMAAN 1. SPM-UP DAN SPM-TUP YANG TELAH TERBIT SP2D 2. SPM-GUP YABGTELAH TERBIT SP2D 3. SPM-LS ATAS BELANJA PEGAWAI DAN ATAU PERJALANAN DINAS YANG KASNYA DITERIMA MELALUI BEND. PENGELUARAN 4. FAKTUR PAJAK SBG BUKTI PENERIMAAN HASIL PUNGUTAN PAJAK 5. SPM-LS PENGADAAN BARANG/JASA KPD PIHAK KE-3 YANG TELAH TERBIT SP2-D 6. SPM-GUP + SP2D NIHIL 7. BUKTI PENARIKAN UANG KAS DARI BANK 8. PENERIMAAN UANG PENGEMBALIAN PERSEKOT 9.. BUKTI PENERIMAAN LAINNYA PENGELUARAN 1. BUKTI PEMBAYARAN (KUITANSI) PEMBAYARAN DENGAN UP/TUP 2. BUKTI PEMBAYARAN KAS YANG DANANYA BERASAL DARI SPM-LS BELANJA PEGAWAI ATAU SPM-LS BELANJA PERJALANAN DINAS 3. SSP, SSBP DAN SSPB. 4. PEMBERIAN PERSEKOT 5. SPM-LS + SP2D-LS PENGADAAN BARANG/JASA KPD PIHAK KE-3 6. SPM + SP2D-GU NIHIL 7. BUKTI SETOR UANG TUNAI KE BANK 8. BUKTI PENGELUARAN LAINNYA 77
  76. 76. C. Pembukuan dengan Komputer 1. Bendahara wajib mencetak BKU dan bukubuku Pembantu, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan 2. Bendahara wajib menatausahakan hasil cetakan yang ditandatangani Bendahara dan KPA 3. Bendahara wajib memelihara database pembukuan 78
  77. 77. D. JENIS BUKU 1. BUKU KAS UMUM 2. BUKU PENGAWASAN KREDIT ANGGARAN 3. BUKU PEMBANTU, TERDIRI DARI: a. Buku Pembantu berdasarkan Sumber kas/Jenis kas, meliputi: 1). Buku Pengawasan Uang Persediaan; 2). Buku Pengawasan Uang LS Bendahara; 3). Buku Pyngutan/Potongan Pajak. b. Buku Pembantu berdasarkan penyimpanan/keberadaan kas, meliputi: 1). Buku Kas di Bank; 2). Buku Kas Tunai; 3). Buku Persekot/Uang Muka PUM. c. Buku Pembantu Lain-lain. 79
  78. 78. BUKU KAS UMUM FUNGSI: 1. Mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran baik tunai maupun giral. 2. Mencatat penerimaan dan pengeluaran yang sifatnya perbaikan/pembetulan kesalahan pembukuan. 3. Menyediakan data komprehensip tentang pengelolaan dana yang dikuasai oleh pengguna/kuasa pengguna anggaran terutama uang persediaan. 4. Bahan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban anggaran. 80
  79. 79. BENTUK BUKU KAS UMUM Buku Kas Umum terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu: - Bagian 1 : Untuk menginformasikan identitas Satker, identitas DIPA, Pagu Belanja per kegiatan Pengguna Anggaran/KPA dan Bendahara Pengeluaran. (Halaman pertama) - Bagian 2 : Untuk mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran dan semua transaksi mutasi lainnya. (Halaman 2 dst) - Bagian 3 : Untuk lembar catatan pemeriksaan kas baik yang dilakukan oleh PA/KPA atau Pejabat fungsional pengawasan lainnya. (Halaman terakhir) 81
  80. 80. Bagian 1 BUKU KAS UMUM Departemen/Lembaga Unit Organisasi Propinsi/Kabupaten/Kota Satuan Krja Tgl.No. SP. DIPA Tahun Anggaran KPPN Pagu DIPA per Kegiatan : ………………………………………………. : ………………………………………………. : ………………………………………………. : ………………………………………………. : ………………………………………………. : ………………………………………………. : ………………………………………………. : 1). ……………………… Rp ……………… 2). ……………………… Rp ……………… 3). ……………………… Rp ……………… Jumlah Rp ……………... Mengetahui: Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Nama……………………… NIP ……………………….. Nama …………………….. NIP ……………………….. 82
  81. 81. - Bagian 2 : Untuk mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran dan semua transaksi mutasi lainnya. (Halaman 2 dst). BUKU KAS UMUM TGL NO BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO 1 2 3 4 5 6 83
  82. 82. Bagian 3 : Catatan Hasil Pemeriksaan Kas Padahari ini………………tanggal……………bulan………..tahun………….kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas dengan posisi saldo BKU sebesar Rp …………………. Dan Nomor Bukti terakhir di BKU Nomor…………. Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut : I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara Pengeluaran A. Saldo Kas Bendahara Pengeluaran (yang belum dipertanggungjawabkan): 1. Saldo Buku Kas di Bank Rp ……………………. 2. Saldo Buku Kas Tunai Rp ……………………. 3. Saldo Buku Persekot Rp ……………………. Jumlah (1+2+3) Rp……………… B. Saldo Kas pada huruf A tsb terdiri dari : 1. Saldo Buku Pengawasan UP Rp……………………. 2. Saldo Buku Peng. LS Bendahara Rp …………………… 3. Saldo Buku Pungutan Pajak Rp …………………… 4. Saldo Buku Lain-lain Rp …………………… Jumlah (1+2+3+4) Rp ……………… C. Selisih Pembukuan (A – B) Rp ……………… 84
  83. 83. Bagian 3… (lanjutan) II. Hasil Pemeriksaan Fisik Kas A. Fisik Kas yang dikuasai Bendahara Pengeluaran: 1. Uang di rekening Bank : Rp …………….. 2. Uang di Brankas Bendahara : Rp …………….. 3. Bukti Persekot PUM : Rp …………….. Jumlah (1+2+3) Rp …………….. B. Selisih Kas antara Buku dengan Fisik (I.A – II.A) Rp …………….. III. Hasil Rekonsiliasi Internal (Bendahara dengan UAKPA) A. Pembukuan UP menurut Bendahara Pengeluaran: 1. Saldo UP : Rp ……………. 2. Kuitansi UP yang belum disahkan : Rp ……………. Jumlah (1+2) Rp …………..... B. Selisih UP pembukuan Bendahara Pengeluaran dengan UAKPA (III.A –III.B) Rp ……………. IV. Penjelasan atas selisih: 1. Selisih pembukuan …………………………………………………………………… 2. Selisih Kas ……………………………………………………………………………. 3. Selisih UP …………………………………………………………………………….. Mengetahui: Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Nama ………………………. NIP …………………………. Nama…………………….. NIP ………………………. 85
  84. 84. BUKU PENGAWASAN KREDIT ANGGARAN FUNGSI: Mencatat segala pengeluaran baik yang menggunakan UP, melalui dana LS Bendahara maupun LS kepada fihak ketiga. Buku Pengawasan Kredit Anggaran dibuat sesuai dengan klasifikasi belanja atau BKPK (Buku Kas Pembantu Pengeluaran) yaitu akun belanja dengan kode 4 (empat) digit pertama, dimana tiap klasifikasi belanja/BKPK terdiri dari beberapa MAK yang disebut akun belanja dengan kode 6 (enam) digit. BENTUK: Departemen/Lembaga Unit Organisasi Propinsi/Kabupaten/Kota Satuan Kerja Tgl. No. SP DIPA Tahun Anggaran Pagu DIPA Satker KPPN BUKU PENGAWASAN KREDIT ANGGARAN : (….) …………………….. Fungsi : ………………………. : (….) …………………….. Sub Fungsi :……………………….. : (….)……………………… Program : ………………………. : (….)……………………… Kegiatan : ………………………. : …………………………… : …………………………… : Rp ………………………. : (….)……………………… Pembayaran Sisa Kredit Anggaran Posisi UP Tgl. No. BKU Uraian UP LS BKPK Akun/ MAK Akun/ MAK Bukti Keluar Bukti Masuk 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 86
  85. 85. BUKU PENGAWASAN UANG PERSEDIAAN FUNGSI: 1. Mencatat seluruh transaksi atas UP; 2. Memantau uang persediaan, sekaligus sebagai dasar untuk mengajukan penggantian uang persediaan (GUP) Departemen/Lembaga Unit Organisasi Propinsi/Kabupaten/Kota Satuan Kerja Tgl. No. SP DIPA Tahun Anggaran Pagu DIPA Satker KPPN BUKU PENGAWASAN UANG PERSEDIAAN : (….) …………………….. : (….) …………………….. : (….)……………………… : (….)……………………… : …………………………… : …………………………… : Rp ………………………. : (….)……………………… Tgl No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 87
  86. 86. BUKU PENGAWASAN UANG LS BENDAHARA FUNGSI : 1. Mencatat transaksi dana LS Bendahara; 2. Memantau dana LS yang diterima Bendahara dan pembayarannya kepada yang berhak. BENTUK : Departemen/Lembaga Unit Organisasi Propinsi/Kabupaten/Kota Satuan Kerja Tgl. No. SP DIPA Tahun Anggaran Pagu DIPA Satker KPPN BUKU PENGAWASAN UANG LS BENDAHARA : (….) …………………….. : (….) …………………….. : (….)……………………… : (….)……………………… : …………………………… : …………………………… : Rp ………………………. : (….)……………………… Tgl. No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 88
  87. 87. BUKU PUNGUTAN/POTONGAN PAJAK FUNGSI : 1. Mencatat penerimaan hasil pungutan/potongan pajak; 2. Sebagai alat monitor atas jumlah hasil pungutan/potongan pajak dan penyetorannya. BENTUK : BUKU PUNGUTAN/POTONGAN PAJAK Departemen/Lembaga : (….) …………………….. Unit Organisasi : (….) …………………….. Propinsi/Kabupaten/Kota : (….)……………………… Satuan Kerja : (….)……………………… Tgl. No. SP DIPA : …………………………… Tahun Anggaran : …………………………… Pagu DIPA Satker : Rp ………………………. KPPN : (….)……………………… Tgl. No. Bukti Penerimaan Uraian PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23 Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 89
  88. 88. BUKU KAS DI BANK FUNGSI : 1. Mencatat segala transaksi mengenai perubahan uang kas pada rekening Bank; 2. Sebagai alat kontrol terhadap BKU dalam hal lalu-lintas uang kas di Bank. BENTUK : BUKU KAS DI BANK Departemen/Lembaga : (….) …………………….. Unit Organisasi : (….) …………………….. Propinsi/Kabupaten/Kota : (….)……………………… Satuan Kerja : (….)……………………… Tgl. No. SP DIPA : …………………………… Tahun Anggaran : …………………………… Pagu DIPA Satker : Rp ………………………. KPPN : (….)……………………… Tgl. No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 90
  89. 89. BUKU KAS TUNAI FUNGSI : 1. Mencatat segala transaksi uang tunai; 2. Memantau uang kas tunai yang ada di Brandkas. BENTUK : BUKU KAS TUNAI Departemen/Lembaga : (….) …………………….. Unit Organisasi : (….) …………………….. Propinsi/Kabupaten/Kota : (….)……………………… Satuan Kerja : (….)……………………… Tgl. No. SP DIPA : …………………………… Tahun Anggaran : …………………………… Pagu DIPA Satker : Rp ………………………. KPPN : (….)……………………… Tgl. No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 91
  90. 90. BUKU PERSEKOT/UANG BPP FUNGSI : 1. Mencatat pengeluaran yang belum dipastikan jumlah sesungguhnya (belum definitif); 2. Memantau jumlah uang kas yang harus dipertanggungjawabkan oleh PUM. 3. BENTUK : BUKU PERSEKOT/UANG BPP Departemen/Lembaga : (….) …………………….. Unit Organisasi : (….) …………………….. Propinsi/Kabupaten/Kota : (….)……………………… Satuan Kerja : (….)……………………… Tgl. No. SP DIPA : …………………………… Tahun Anggaran : …………………………… Pagu DIPA Satker : Rp ………………………. KPPN : (….)……………………… Tgl. No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 92
  91. 91. BUKU PEMBANTU LAIN-LAIN FUNGSI : Mencatat penerimaan / pengeluaran yang diluar aktivitas Bendahara Pengeluaran, sehingga tidak dapat dicatat dalam buku buku pembantu terdahulu; BENTUK : Departemen/Lembaga Unit Organisasi Propinsi/Kabupaten/Kota Satuan Kerja Tgl. No. SP DIPA Tahun Anggaran Pagu DIPA Satker KPPN : : : : : : : : BUKU PEMBANTU LAIN-LAIN (….) …………………….. (….) …………………….. (….)……………………… (….)……………………… …………………………… …………………………… Rp ………………………. (….)……………………… Tgl. No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 1 2 3 4 5 6 93
  92. 92. TATA CARA PELAKSANAAN PEMBUKUAN A. PEMBUKUAN DASAR PADA BUKU KAS UMUM; 1. PENGISIAN LEMBAR/HALAMAN PERTAMA BUK KAS UMUM; 2. PENGISIAN LEMBAR/HALAMAN TERAKHIR BKU; 3. PEMBUKUAN AWAL BULAN (SALDO AWAL), PENCATATAN DENGAN TINTA HITAM, LARANGAN ADA RUANG YANG KOSONG DAN PERBAIKAN KESALAHAN; 4. MENERIMA SPM/SP2D-UP (TUP); 5. MENERIMA SPM/SP2D- LS BENDAHARA; 6. TRANSAKSI PERPINDAHAN KAS ANTAR TEMPAT KAS TERSIMPAN: a. Perpindahan dari Kas di Bank ke Kas Tunai atau sebaliknya; b. Perpindahan dari Kas Tunai ke Kas di PUM (Persekot). 7. TRANSAKSI PEMBAYARAN BELANJA DENGAN UP/TUP; 8. TRANSAKSI PENGELUARAN KAS DARI SPM –LS BENDAHARA; 9. TRANSAKSI PENERIMAAN KAS DARI PUNGUTAN/POTONGAN PAJAK DAN PENYETORANNYA KE KAS NEGARA; 10. MENERIMA SPM/SP2D PENGGANTIAN UP (SPM-GUP); 11. PENGESAHAN BELANJA DARI PENGGUNAAN DANA TUP; 12. PENCATATAN SPM/SP2D-LS YANG DITUJUKAN KEPADA PIHAK KETIGA; 13. PENUTUPAN BKU DAN BUKU PEMBANTU TERKAIT; 94
  93. 93. IV DIAGRAM PEMBUKUAN BENDAHARA A. Diagram Pembukuan Bendahara Penerima B. Diagram Pembukuan Bendahara Pengeluaran C. Diagram Pembukuan Bendahara Pengeluaran Pembantu D. Jurnal dan Posting 95
  94. 94. A DIAGRAM PEMBUKUAN BENDAHARA PENERIMAAN 96
  95. 95. BENDAHARA PENERIMAAN Dokumen Sumber/ Transaksi BKU D K BP Kas D K 90 90 DIPA/Target SBS 30 SSBP (strn Bdh) SSBP BP XXX BP XXXX D D D K K K Was MAP Tar get Re al Pe’ sah an 90 30 30 BP XX 30 30 30 (strn WB) 10 10 10 10 97
  96. 96. B DIAGRAM PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN 1.Transaksi Non Kas 2.Transaksi atas UP 3.Transaksi atas SPM-LS-Bdh 4.Transaksi atas LPJ-BPP 5.Transaksi atas UM Perjadin 6.Transaksi Lain-lain 98
  97. 97. BENDAHARA PENGELUARAN 1. TRANSAKSI NON KAS Dokumen Sumber/ Transaksi BKU D K 90 90 BP Kas D K BP UP BP-Ls BP Bdh Pajak Was MAK D D K D K D K K Pe’ sah an 90 DIPA SPM-LS Phk3 15 15 15 15 99
  98. 98. BENDAHARA PENGELUARAN 2. TRANSAKSI atas UP Dokumen Sumber/ Transaksi BKU D K 25 Kwitansi (bruto) Faktur Pjk SPM-GUP Potongan SSP D K 25 0 20 SPM-UP/TUP Potongan BP Kas 2 20 Was MAK D D K D K D K K Pe’ sah an 25 0 20 2 20 0 2 5 BP UP BP-Ls BP Bdh Pajak 0 20 20 2 20 0 2 5 20 0 2 5 100
  99. 99. BENDAHARA PENGELUARAN 3. TRANSAKSI atas SPM-LS-BDH Dokumen Sumber/ Transaksi BKU D K 30 SPM-Ls-Bdh Potongan Kwt/td terima 3 22 5 BP Kas D 30 27 K 3 22 5 BP UP BP-Ls BP Bdh Pajak Was MAK D D K D K D K K Pe’ sah an 30 30 27 22 5 SSPB 101
  100. 100. BENDAHARA PENGELUARAN 4. TRANSAKSI atas LPJ-BPP Dokumen Sumber/ LPJBPP BKU D K BP Kas D 30 30 Bukti Penyaluran dana Kpd BPP Belanja atas UP 3 3 6 2 K 17 3 BP Pajak Was MAK D D D K D K K K Pe’ sah an 17 17 3 6 6 4 4 2 2 BP UP BP-Ls Bdh 30 30 4 Pemb. Ls-Bdh Pungutan Pajak D 17 Pengmb sisa UP Setoran sisa LsBdh K BP BPP 2 2 2 Setoran Pajak 102
  101. 101. BENDAHARA PENGELUARAN 5. TRANSAKSI atas UM Perjadin Dokumen Sumber/ Transaksi BKU D K BP Kas D 10 10 Bayar UM Perjadin Was MAK D D 2 X X 12 2 Kekurangan bayar K D K D K K Pe’ sah an 10 10 12 Bukti/Kwts Perjadin Kelebihan bayar UM K BP UM BP UP BP-Ls Bdh 2 X 12 12 2 X 103
  102. 102. BENDAHARA PENGELUARAN 6. TRANSAKSI atas Penerimaan LAIN-LAIN Dokumen Sumber/ Transaksi BKU D K 3 Penerimaan Lain-Lain BP Kas D K 3 3 BP UP BP-Ls BP Bdh Lain2 Was MAK D D K D K D K K Pe’ sah an 3 3 3 Pengeluaran SSBP 104
  103. 103. C DIAGRAM PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU 1. Penerimaan Dana dari Bdh Pengeluaran 2. Belanja atas Dana UP 3. Pembayaran atas Dana SPM-LS-Bdh 105
  104. 104. 1. Penerimaan Dana dari Bendahara Pengeluaran Dokumen Sumber/ Transaksi Td terima: Dana UP BKU D 20 10 K BP Kas D 20 10 K BPP BP UP BP-Ls BP Bdh Pajak Was MAK D D K D 20 K D K K Pe’ sah an 20 10 Dana Ls-Bdh 106
  105. 105. 2. Belanja atas Dana UP Dokumen Sumber/ Transaksi BKU D K BP Kas D 17 Kwitansi (bruto) 2 2 Faktur Pjk 3 SSP 17 17 Str ke Bdh K 17 BPP BP UP BP-Ls BP Bdh Pajak Was MAK D D K D K D K 17 2 K Pe’ sah an 17 2 2 3 2 3 3 3 17 SPP-GUP 107
  106. 106. 3. Pembayaran atas Dana LSBdh Dokumen Sumber/ Transaksi Kwt/td terima BKU D K 6 4 BP Kas D K 6 4 BPP BP UP BP-Ls BP Bdh Pajak Was MAK D D K D K D K K Pe’ sah an 6 4 SSBP 108
  107. 107. D. Jurnal Posting Transaksi Non Kas 1. Transaksi DIPA  BKU dicatat pada posisi Debet dan Kredit  Buku Pengawasan Kredit Anggaran dicatat pada posisi Debet 2. Transaksi SPM LS/SP2D LS Kpd Pihak ke 3  BKU dicatat pada Debet dan Kredit  Buku Pengawasan Kredit Anggaran dicatat pada posisi Kredit 109
  108. 108. Transaksi atas Uang Persediaan 1.    2.     3.   4.  5.  Transasksi atas SPM/SP2D UP/TUP / GUP BKU dicatat pada Debet BP Kas dicatat pada Debet BP UP dicatat pada Debet Transaksi atas Kuitansi /Bukti2 Pengeluaran BKU dicatat diposisi Kredit BP Kas dicatat diposisi Kredit BP UP dicatat diposisi Kredit B PNGWSN Kredit Anggaran dicatat diposisi Kredit Transasksi Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pemungutan Pajak dicatat pada BKU, BP Kas, BP Pajak pada posisi Debet Penyetoran Pajak dicatat pada BKU, BP Kas, BP Pajak pada posisi Kredit Transaksi SPM/SP2D GUP dan Potongan Dicatat pada BKU, BP Kas dan BP UP pada posisi Debet serta dianggap sebagai pengesahan dan jika terdapat pemotongan dicatat pada posisi Kredit Transaksi atas penyetoran sisa UP/TUP dengan SSBP Dicatat pada BKU, BP Kas, BP UP pada posisi Kredit 110
  109. 109. Transaksi atas SPM LS Bendahara 1. Transaksi atas SPM/SP2D LS kepada Bendahara  Dicatat pada BKU diposisi Debet utk jumlah bruto dan diposisi kredit utk jumlah potongan  Dicatat pada BP Kas pada posisi Debet sebesar nilai netto  Dicatat pada BP LS Bendahara pada psosisi Debet sebesar nilai netto  Dicatat pada Bpengwsan Anggaran diposisi Kredit sebesar nilai Bruto 2. Transaksi atas pembayaran kepada yg berhak dgn bukti kuitansi  Dicatat pada BKU pada posisi Kredit sebesar nilai kuitansi  Dicatat pada BP Kas pada posisi Kredit sebesar nilai kuitansi  Dicatat pada BP LS Bendahara pada posisi kredit sebesar nilai kuitansi 3. Transaksi Pengembalian atas sisa dana yg tidak dibayarkan dgn SSPB  Dicatat pada BKU pada posisi Kredit  Dicatat pada BP Kas pada posisi Kredit  Dicatat pada BP LS Bendahara pada posisi Kredit 111
  110. 110. Transaksi atas LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu 1.    2.     3.    4.    Transaski penyaluran dana ke BPP Dicatat pada BKU pada posisi Debet dan Kredit Dicatat pada BP Kas pada posisi Kredit Dicatat pada BP BPP pada posisi Debet Transaksi Belanja atas UP Dicatat pada BKU pada posisi Kredit Dicatat pada BP BPP pada posisi Kredit Dicatat pada BP UP pada posisi Kredit Dicatat pada B Pengwsn Kredit Anggaran diposisi Kredit Transaksi Pengembalian Sisa UP ke Bendahara Induk Dicatat pada BKU diposisi Debet dan Kredit Dicatat pada BP Kas diposisi Debet Dicatat pada BP BPP pada posisi Kredit Transaksi Pembayaran LS Bendahara Dicatat pada BKU pada posisi Kredit Dicatat pada BP BPP pada posisi Kredit Dicatat pada BP LS Bendahara pada posisi Kredit 112
  111. 111. Transaksi atas LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu 5.    6.    7.    Lanjutan Transaski penyetoran sisa dana LS Bendahara ke Rekening Kas Negara Dicatat pada BKU pada posisi Kredit Dicatat pada BP BPP pada posisi Kredit Dicatat pada BP LS Bendahara pada posisi Kredit Transaksi atas pungutan pajak atas Belanja UP BPP Dicatat pada BKU pada posisi Debet Dicatat pada BP BPP pada posisi Debet Dicatat pada BP Pajak pada posisi Debet Transaksi atas penyetor pajak atas Belanja UP BPP Dicatat pada BKU diposisi Kredit Dicatat pada BP BPP diposisi Kredit Dicatat pada BP Pajak pada posisi Kredit 113
  112. 112. Transaksi atas Uang Muka Perjalanan Dinas 1.    2.     3.    4.    Transaski Pembayaran Uang Muka kpd Pegawai Dicatat pada BKU pada posisi Debet dan Kredit Dicatat pada BP Kas pada posisi Kredit Dicatat pada BP UM Perjadin pada posisi Debet Transaksi atas Bukti Kuitansi Perjalanan Dinas Dicatat pada BKU pada posisi Kredit Dicatat pada BP UM Perjadi pada posisi Kredit Dicatat pada BP UP pada posisi Kredit Dicatat pada B Pengwsan Kredit Anggrn pada posisi Kredit Transaksi atas kekurangan bayar perjalanan dinas Dicatat pada BKU pada posisi Debet dan Kredit Dicatat pada BP Kas pada Posisi Kredit Dicatat pada BP UM Perjadin pada posisi Debet Transaksi atas kelebihan bayar perjalanan dinas Dicatat pada BKU pada posisi Debet dan Kredit Dicatat pada BP Kas pada Posisi Debet Dicatat pada BP UM Perjadin pada posisi Kredit 114
  113. 113. Transaksi Penerimaan Lain-LAin 1. Transaksi atas penerimaan lain-lain diluar penerimaan fungsional dgn menggunakan bukti setor  Dicatat pada BKU pada posisi Debet  Dicatat pada BP Kas pada posisi Debet  Dicatat pada BP Lain2 pada posisi Debet 2. Pengeluaran Lain-lain atas penerimaan tersebut disetor ke rekening Kas Negara  Dicatat pada BKU pada posisi Kredit  Dicatat pada BP Kas pada posisi Kredit  Dicatat pada BP Lain2 pada posisi Kredit 115
  114. 114. Transaksi pada Bendahara Pengeluaran Pembantu 1.      2.     3.    Transaksi atas penerimaan dana dari Bendahara Induk Dicatat pada BKU pada posisi Debet Dicatat pada BP Kas pada posisi Debet Dicatat pada BP UP pada posisi Debet Dicatat pada BP Pengawasan Kredit Anggaran utk dana UP pada posisi Debet Dicatat para BP LS Bendahara pada posisi Debet jika ada transfer utk pembayaran LS bendahara Transaski atas dana Uang Persediaan dgn bukti kuitansi Dicatat pada BKU pada posisi Kredit Dicatat pada BP Kas pada posisi Kredit Dicatat pada BP UP pada posisi Kredit Dicatat pada BP Pngawasan Kredit Angg pada posisi kredit Transaksi atas pajak yang dipungut dan disetor Dicatat pada BKU pada posisi Debet Dicatat pada BP Kas pada posisi Debet Dicatat pada BP Pajak pada posisi Debet 116
  115. 115. Transaksi pada Bendahara Pengeluaran Pembantu 4.    5.    6.    Transaki atas setoran Pajak Dicatat pada BKU pada posisi Kredit Dicatat pada BP Kas pada posisi Kredit Dicatat pada BP Pajak pada posisi Kredit Transaksi atas pengeluaran dengan dana LS Bendahara Dicatat pada BKU pada posisi Kredit Dicatat pada BP Kas pada posisi Kredit Dicatat pada BP LS Bendahara pada posisi Kredit Transaksi atas kelebihan/sisa dana LS Bendahara yg disetorkan ke rekening Kas Negara dgn menggunakan SSBP Dicatat pada BKU pada posisi Kredit Dicatat pada BP Kas pada posisi Kredit Dicatat pada BP LS Bendahara pada posisi Kredit 117
  116. 116. V Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) A. Pengertian LPJ B. Bentuk LPJ C. Alur Pembayaran pada Satker D. Alur Penyusunan LPJ E. Sanksi F. Perbedaan LPJ deng LK 118
  117. 117. A. Pengertian LPJ 1. LPJ adalah bentuk pertanggungjawaban Bendahara yang menyajikan informasi tentang: a. Keadaan pembukuan pada bulan pelaporan meliputi saldo awal, penambahan, penggunaan, dan saldo akhir dari buku- buku pembantu b. Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan meliputi uang tunai di brankas dan saldo rekening bank c. Hasil rekonsiliasi internal (antara pembukuan bendahara dengan unit akuntansi) d. Penjelasan atas selisih (jika ada) antara saldo pembukuan dan saldo kas 2. LPJ disusun berdasarkan BKU, buku-buku pembantu dan buku pengawasan anggaran yang telah diperiksa dan direkonsiliasi oleh KPA/PPK 3. LPJ Bendahara diketahui oleh KPA dan disampaikan secara bulanan dengan disertai salinan rekening koran kepada BUN/Kuasa BUN, Menteri/Pimpinan Lembaga, dan BPK. 119
  118. 118. B BENTUK LPJ 1.Bentuk LPJ Bendahara Penerimaan 2.Bentuk LPJ BPP 3.Bentuk LPJ Bendahara Pengeluaran 120
  119. 119. 1. Bentuk LPJ Bendahara Penerimaan I. Keadaan Pembukuan Jenis Buku Saldo Awal Penambahan Pengurangan …………. A. BP Kas 1. BP Kas (tunai/bank) …………… ………….. ……………. B. BP selain Kas 1. BP …. 2. BP ….. 3. BP …… 4. BP Lain-lain …………. …………. ………….. ………….. …………. ………….. ………….. ………….. …………. ………….. ………….. ………….. …………. ………….. II. Keadaan kas Uang tunai + di Rek. Bank III. Hasil rekonsiliasi internal 1. 2. 3. Saldo Akhir Penerimaan yang telah disetor ke Kas Negara = ……. Pembukuan menurut UAKPA = ……. Selisih pembukuan Bendahara dengan UAKPA (1-2) = …….. IV. Penjelasan Selisih Kas dan Selisih Pembukukan 1. Jelaskan selisih kas (I.A – II) ……….. 2. Jelaskan selisih pembukuan (III.3) …….. ………….. ………….. …………. …………..
  120. 120. 2. Bentuk LPJ BPP I. Keadaan Pembukuan Jenis Buku Saldo Awal Penambahan Pengurangan A. BP Kas/UM 1. BP Kas (tunai/bank) 2. BP UM Perjadin …………. …………… ................. ………….. ………….. ……………. ……………. B. BP selain Kas/UM 1. BP UP - Belanja MA ….. - Belanja MA ….. - Pengembalian UP 2. BP LS-Bdh - Pembayaran - Setoran atas LS-Bdh 3. BP Pajak 4. BP Lain-lain II. Keadaan kas Uang tunai + di Rek. Bank III. Selisih Kas ( I.A.1 – II) V. Penjelasan Selisih Kas jelaskan selisih kas ……….. Saldo Akhir …………. …………. …………. ………….. ………….. ………….. ………….. …………. ………….. …………. ………….. ………….. ………… …………. …………. ………….. …………. …………. …………. ………….. ………….. ………….. …………. …………..
  121. 121. 3. Bentuk LPJ Bendahara Pengeluaran I. Keadaan Pembukuan Jenis Buku Saldo Awal Penambahan Pengurangan A. BP Kas/UM/BPP …………. 1. BP Kas (tunai/bank) …………… 2. BP UM Perjadin ................. 3. BP BPP (kas di BPP) …………… ………….. ………….. …………… ……………. ……………. ……………. B. BP selain Kas/UM/BPP 1. BP. UP 2. BP LS-Bdh 3. BP Pajak 4. BP Lain-lain …………. …………. ………….. …………. ………….. ………….. …………. ………….. ………….. ………….. …………. ………….. ………….. ………….. …………. ………….. II. Keadaan kas Uang tunai + di Rek. Bank III. Selisih Kas ( I.A.1 – II) IV. Selisih UP (hasil rekonsiliasi internal) 1. 2. 3. Saldo Akhir Saldo BP UP + Kuitansi UP yg belum disahkan = ……. Saldo UP menurut UAKPA (SAI) = ……. Selisih pembukuan UP (1-2) V. Penjelasan Selisih Kas dan Selisih Pembukukan UP 1. Jelaskan selisih kas ……….. 2. Jelaskan selisih pembukuan UP …….. ………….. ………….. …………. …………..
  122. 122. Pembukuan Koreksi Keselahan Pembukuan 124
  123. 123. Kesalahan pembayaran terjadi apabila jumlah yang tertera didalam kuitansi berbeda dengan jumlah lampirannya: Contoh 1. Tgl 20 April 2009 diketahui bahwa pembayaran ATK tgl 15 Maret 2010 Nomor BKU 104 pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 5.000.000,- Ternyata diketahui bahwa berdasarkan lampiran-lampirannya jumlah yang benar adalah Rp. 4.950.000,- Kelebihan pembayaran diterima kembali oleh bendahara. Koreksi kesalahan ini diketahui setelah buku kas ditutup : --- Kuitansi diganti dengan kuitansi baru --- Kuitansi tidak diganti. 125
  124. 124. 126
  125. 125. 127
  126. 126. Contoh 2. Tgl 20 April 2009 diketahui bahwa pembayaran foto copy tanggal 8 Maret 2009 nomor kwitansi nomor 110 sebesar Rp. 7.657.800,- Tertulis didalam buku kas dengan angka Rp. 7.567.800,- Kesalahan ini diketahui setelah buku kas ditutup. 128
  127. 127. Contoh 3. Tgl. 20 Januari 2010 dibayar uang muka kerja untuk biaya makan minum rapat sebesar Rp. 100.000, a. Bila dipertangungjawabkan sebesar Rp. 75.000,- sisanya dikembalikan kepada bendahara. b. Bila dipertangungjawabkan sebesar Rp. 75.000,- sisanya merupakan uang muka kerja baru. c. Bila dipertangungjawabkan sebesar Rp. 120.000,kekurangannya ditambah oleh bendahara. 129
  128. 128. 130
  129. 129. 131
  130. 130. C ALUR PEMBAYARAN PADA SATKER 1. Alur Pembayaran dengan UP 2. Alur Pembayaran Langsung 3. Alur Pembayaran Langsung melalui Bendahara 132
  131. 131. 1. Alur Pembayaran dengan UP SPM-GUP 6 SPP-GUP 5 belanja Uji & periksa Perintah PP K SP2D GUP 7a SP2D Uji & GUP periks a KPPN Konsep PPSPM 8 SPM 2 1 7b 4 SP2D GUP 9 Posting UAKPA Pihak ke 3 3 Uji & periksa Bukukan BENDAHAR A 7C BO I
  132. 132. 2. Alur Pembayaran Langsung SPP-LS Kontrak PP K 1 SPM-LS 2 Uji & periksa 3 SP2D LS 4a Konsep PPSPM SPM 5 SP2D LS Posting UAKPA Uji & periksa KPPN 4b 6 Bukukan BENDAHARA 4C Pihak ke 3 BO I SP2D LS
  133. 133. 3. Alur Pembayaran Langsung melalui Bendahara SPP-LS Kontrak Perintah PP K 6 7 1 SPM-LS Uji & Periksa Konsep SPM SP2D LS SP2D LS 3a Uji & periksa KPPN PPSPM 4 3b Uji & periksa Bukukan 5 Posting UAKPA 2 8 BENDAHARA 3c Pihak ke 3 BO I SP2D LS
  134. 134. D ALUR PENYUSUNAN LPJ 1. Alur Pembayaran dan Penyusunan LPJ-BPP 2. Alur Penyusunan LPJ Bendahara 136
  135. 135. 1. Alur Pembayaran dan Penyusunan LPJBPP SPP Belanja 6a Uji & periksa PPSPM Perintah PPK 3 5 KPPN 2 Uji & periksa Bukukan 4 BPP LPJ-BPP Pihak ke 3 1 6b Bukukan BENDAHARA
  136. 136. 2. Alur Penyusunan LPJ Bendahara SPM SPP Kontrak SP2D KPPN PPSPM PPK Posting Pembukuan UAKPA BENDAHARA Rekon BO I Pihak ke 3
  137. 137. E. Sanksi Keterlambatan Penyampaian LPJ 1. Atas keterlambatan penyampaian LPJ, dapat dikenakan sanksi berupa penundaan penerbitan SP2D atas SPM-GUP/SPM-TUP 2. Sanksi tidak membebaskan Bendahara dari kewajiban menyampaikan LPJ 139
  138. 138. F. Perbedaan LPJ dengan LK 1. LK adalah pertanggungjawaban PA/KPA yang menjadi lingkup Sistem Akuntansi Instansi (accountability report). Dalam LK, kas di bendahara adalah saldo UP/TUP yang belum di SPM-GU kan dan belum disetorkan ke rekening kas negara 2. LPJ adalah pertanggungjawaban bendahara selaku pejabat fungsional (managerial report). Dalam LPJ, kas dibendahara mencakup seluruh uang dalam pengelolaan bendahara 3. Informasi/data LPJ dapat digunakan dalam penyusunan LK, terkait dengan akun Kas di Bendhara. 140
  139. 139. B A B VI VERIFIKASI LPJ BENDAHARA A. PELAKSANAAN VERIFIKASI OLEH KPPN B. PENYAMPAIAN HASIL VERIFIKASI 141
  140. 140. A. PELAKSANAAN VERIFIKASI OLEH KPPN Untuk LPJ Bendahara Penerimaan: • Menguji kebenaran saldo awal • Menguji kebenaran saldo uang di rekening bank dengan salinan rekening koran Bendahara Pengeluaran • Menguji kebenaran perhitungan • Meneliti kepatuhan bendahara dalam penyetoran penerimaan negara Untuk LPJ Bendahara Pengeluaran: • Menguji kebenaran saldo awal • Menguji kebenaran saldo uang di rekening bank dengan salinan rekening koran Bendahara Penerimaan • Menguji saldo UP dengan cara membandingkan dengan Kartu Pengawasan Kredit Angaran yang ada pada KPPN • Menguji kebenaran perhitungan • Meneliti kepatuhan bendahara dalam penyetoran pajak 142
  141. 141. B. PENYAMPAIAN HASIL VERIFIKASI • Atas dasar LPJ yang diverifikasi dan ditemukan kesalahan, maka LPJ tersebut dikembalikan ke bendahara yang bersangkutan; • Atas dasar LPJ yang diverifikasi dan dinyatakan benar, KPPN menyusun daftar LPJ bendahara; • Daftar LPJ Bendahara disampaikan kepada Kanwil DJPBN setempat. 143
  142. 142. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan • Atas dasar Daftar LPJ Bendahara yang diterima dari KPPN di wilayah kerjanya, Kanwil DJPBN menyusun Rekapitulasi LPJ Bendahara; • Rekapitulasi LPJ Bendahara disampaikan kepada Kantor Pusat DJPBN u.p Direktur PKN. 144
  143. 143. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan • Atas dasar Daftar LPJ Bendahara yang diterima dari Kanwil DJPBN, Kantor Pusat DJPBN menyusun Rekapitulasi LPJ Bendahara secara nasional. • Hasil ini digunakan sebagai sumbangan data dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah tingkat pusat, serta sebagai bahan dalam menentukan kebijakan terkait dengan kas di bendahara. 145
  144. 144. Daftar LPJ Bendahara Penerimaan Produk KPPN 146
  145. 145. Daftar LPJ Bendahara Pengeluaran Produk KPPN 147
  146. 146. REKAPITULASI LPJ BENDAHARA PENERIMAAN PRODUK KANWIL DJPBN 148
  147. 147. REKAPITULASI LPJ BENDAHARA PENGELUARAN PRODUK KANWIL DJPBN 149
  148. 148. REKAPITULASI LPJ BENDAHARA PENERIMAAN PRODUK KANTOR PUSAT DJPBN 150
  149. 149. REKAPITULASI LPJ BENDAHARA PENGELUARAN PRODUK KANTOR PUSAT DJPBN 151
  150. 150. VII KERUGIAN NEGARA (KN) A. Proses Penyelesaian KN B. Hasil Proses Penyelesaian KN C. Persetujuan Penghapusan Kas dan Pembukuan Bendahara 152
  151. 151. A. Proses Penyelesaian KN 1. KPA wajib melaporkan setiap kerugian negara kepada menteri/pimpinan lembaga dan memberitahukan kepada BPK selambat–lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kerugian negara diketahui. 2. Menteri/ pimpinan lembaga menugaskan TPKN untuk menindaklanjuti kasus kerugian negara selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan. (sesuai peraturan BPK No.3 Tahun 2007) 153
  152. 152. B. Hasil Proses Penyelesaian KN 1. Penghapusan kerugian negara 2. Pembebasan penggantian kerugian negara 3. Penggantian kerugian negara dengan cara penyetoran ke kas negara (sesuai Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007) 154
  153. 153. C. Persetujuan Penghapusan Kas dan Pembukuan Bendahara • Dalam hal kerugian negara diselesaikan dengan cara penghapusan kerugian negara dan pembebasan penggantian kerugian negara, menteri/pimpinan lembaga wajib mengajukan persetujuan penghapusan uang dari perhitungan bendahara kepada Menteri Keuangan ub. Dirjen Perbendaharaan. • Surat persetujuan penghapusan uang dari perhitungan bendahara yang diterbitkan oleh direktur jenderal perbendaharaan ditetapkan sebagai dokumen sumber pembukuan bendahara dan dibukukan sebagai pengeluaran. 155
  154. 154. • Apabila kerugian negara diselesaikan melalui penggantian kerugian negara, bukti setor penggantian kerugian negara yang dinyatakan sah ditetapkan sebagai dokumen sumber pembukuan bendahara dan dibukukan sebagai pengeluaran. 156
  155. 155. VII ALUR PELAPORAN • Alur Pelaporan 157
  156. 156. Alur Pelaporan SATUAN KERJA UAKPA BENDAHARA TRANSAKSI KEUANGAN PROSES S A I PROSES PEMBUKUAN BENDAHARA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KPPN LAPORAN BULANAN REKAP PER BENDAHARA PROSES KOMPUTERISASI KANWIL DJPB KP DJPB LAPORAN BULANAN LAPORAN BULANAN PROSES KOMPUTERISASI PROSES KOMPUTERISASI REKON LPJ VERIFIKASI INTERNET 158
  157. 157. VIII ALUR PEMBINAAN • Alur Pelaksanaan Pembinaan 159
  158. 158. Alur Pelaksanaan Pembinaan Dit PKN Kanwil DJPB KPPN Bendahara TOT TOT Pembinaan Pembinaan Pembinaan 160
  159. 159. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Pengelolaan Kas Negara Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta Pusat Telp. 021-3459619 021-3449230 (ext.5422) Fax. 021-3459619 161
  160. 160. 162
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×